NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013
Mahkamah Konstitusi
Teks hasil ekstraksi PDF putusan MK. Nomor dan isi berasal dari dokumen asli; cocokkan kutipan, amar, serta pendapat hakim dengan PDF.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 6
PUTUSAN
Nomor 1/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
[1.2] Nama : Oei Alimin Sukamto Wijaya
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Waspada Nomor 98 Surabaya
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2012
memberi kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafi’i, S.H., Yun
Suryotomo, S.H., Muhammad Achyar, S.H., Abdul Holil, S.H., Ahmad Sahid,
S.H., dan Adi Darmanto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sholeh and Partners
beralamat kantor di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2B Surabaya, bertindak
untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemerintah;
2
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan
surat permohonan bertanggal 13 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal
13 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor
1/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada
tanggal 3 Januari 2013 dengan Nomor 1/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki
dengan perbaikan permohonan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
tanggal 1 Februari 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai
berikut:
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang
sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945”, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”
antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan
3
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan para Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat, atau;
d. lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;
4. Bahwa pada tanggal 5 Agustus telah terjadi tindakan penganiayaan yang
dialami Pemohon, di mana Pemohon dianiaya di Hotel Meritus Surabaya dan
yang melakukan tindakan penganiayaan adalah pemilik Hotel Meritus Surabaya
yang bernama Haryono Winata alias Mingming. Akibat penganiayaan a quo,
wajah Pemohon mengalami lebam-lebam sehingga Pemohon harus opname
beberapa hari di rumah sakit (vide bukti P-4).
5. Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Pemohon mendatangi kantor
Polisi Sektor Genteng Surabaya dengan maksud ingin melaporkan, dan tiba di
kantor Polisi pada pukul 01.00 WIB. Sesaat setelah sampai di Polsek Pemohon
disuruh menunggu di ruang tunggu oleh Polisi yang sedang piket, setelah satu
(1) jam menunggu Pemohon baru disuruh masuk ke ruang penerimaan laporan
dan di situ membuat laporan bahwa habis dipukuli oleh Haryono Winata alias
Mingming dan saat itu laporan diketik dan diberikan STPL dengan Nomor
LP/427/VIII/2012/JATIM/RESTABES/SEK GTNG (vide bukti P-5). Setelah
membuat laporan lalu Pemohon disuruh masuk ke ruang penyidik untuk
memberikan keterangan lanjutan berkaitan tentang laporan tersebut, akan
4
tetapi yang sangat mencurigakan saat Pemohon ditanyai terkait tentang
kronologis kejadian pihak Penyidik tidak mengetik bahkan juga tidak mencatat
tentang apa yang pihak Penyidik tanyakan dan apa yang Pemohon sampaikan.
Kejadian ini berlangsung sampai pukul +- 06.00 WIB dan yang paling
mengherankan, setelah itu Pemohon disuruh menunggu di ruang tunggu luar
oleh pihak Penyidik, dan tidak berselang lama saudara Haryono Winata tiba-
tiba datang dan langsung masuk keruang KANIT Reskrim Polsek Genteng
Surabaya. Selang beberapa lama Pemohon disuruh masuk dan Pemohon
melihat Kanit Reskrim dengan mudah mengikuti apa yang disuruh oleh
Haryono Wiinata.
6. Bahwa setelah apa yang dilaporkan oleh Pemohon ada hal yang paling
fundamental yang membuat Pemohon curiga, di mana dalam hal ini ada
perubahan Nomor STPL dari pihak Polsek Genteng yang dalam hal ini dari
Nomor LP/427/VIII/2012/JATIM/RESTABES/SEK.GTNG berubah menjadi
Nomor LP/106/VIII/2012/JATIM/RESTABES/SEK.GTNG.
7. Bahwa dalam perkembangannya hingga hari ini kasus Pemohon di Polsek
Genteng tidak ditindaklanjuti sesuai dengan SOP baku Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yang di mana sampai pada tanggal 11 September 2012
Pemohon menerima surat (SP2HP) dari POLSEK Genteng Surabaya dengan
Nomor B/110/IX/2012/RESKRIM (vide bukti P-6) yang mana berisi tentang
masih diperlukannya perpanjangan penyelidikan selama 30 hari, padahal
sudah memeriksa 12 saksi dan Pemohon sudah memberikan informasi bahwa
di Hotel Meritus terdapat CCTV yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Akan
tetapi pihak Polsek genteng terkesan mengesampingkan masalah ini dan
menunjukkan kurang profesional dalam menangani perkara.
8. Karena ketakutannya, melihat begitua kuat dan hebatnya Haryono Winata di
Polsek Genteng Surabaya dan tidak memahaminya hukum, Pemohon justru
diminta mengganti kerugian kepada Haryono Winata CS, yang awalnya minta
Rp. 3 Milyar akhirnya turun menjadi Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)
dan Pemohon sudah transfer uang sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta
rupiah) ke rekening Hari Muljono Bank BCA Nomor 3631359688 (vide bukti
P-7).
9. Bahwa karena tidak ada penyelesaian dan Pemohon merasa diperas, sebab
Pemohon adalah korban penganiayaan justru diminta uang sebesar
5
Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah). Akhirnya Pemohon melaporkan
tindakan penganiayaan dan adanya upaya pemerasan yang dilakukan oleh
Haryono Winata dkk tersebut ke SPKT Polda Jawa Timur dengan STPL Nomor
LPB/641/VIII/2012/SPKT (vide bukti P-8) tertanggal 30 Agustus 2012 dengan
harapan agar pihak Kepolisian dalam penanganan perkara tersebut bisa lebih
profesional dan netral tanpa adanya tekanan. Akan tetapi yang terjadi malah
terlihatnya suatu pola permainan yang sudah di kordinasikan dengan sangat
rapi oleh pihak-pihak yang membuat seolah-olah unsur-unsur dari laporan
Pemohon tidak terbukti yang dalam hal ini sesuai dengan SP2HP POLDA
JATIM Nomor B/1169/SP2HP-3/XI/2012/Ditreskrimum (vide bukti P-9).
10. Bahwa dengan semakin gencarnya Pemohon mencari keadilan membuat
Saudara Haryono Winata Selaku pemilik Hotel Meritus yang terkenal kebal
dengan hukum semakin gerah dan mencoba mengkriminalisasi Pemohon
dengan berbagai cara yang penting Pemohon harus masuk penjara.
11. Bahwa dugaan telah terjadi suatu pola permainan yang rapi untuk
mengkriminalisasikan Pemohon bisa dicermati dengan adanya penetapan
Pemohon sebaga tersangka yang dilakukan oleh POLSEK Genteng Surabaya
dengan dikeluarkannya surat panggilan Nomor SPG/107/IX/2012/Reskrim dan
SPG/123/X/2012/Reskrim tertanggal 24 September 2012 dan tanggal 09
Oktober 2012 dalam dugaan perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335
KUHP) yang dalam hal ini pelapor adalah Haryono Winata, adapun laporan
tersebut dibuat Haryono Winata dengan STPL Nomor
LP/107/VIII/2012/JATIM/RESTABES/SEK.GTNG tertanggal 05 Agustus 2012.
Dalam hal ini kasus yang dilaporkan Haryono Winata tersebut sangat lemah
bukti-buktinya, akan tetapi secara mudah Pemohon bisa ditetapkan sebagai
tersangka dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama dan juga adanya
penahan terhadap Pemohon hal ini bisa dilihat dalam Surat Perintah
Penahanan Nomor SP.Han/123/X/2012/JATIM/RESKRIM (vide bukti P-10).
Dan hal ini sangat membuat Pemohon merasa bahwa keadilan itu memang
hanya dimiliki oleh para mafia hukum beserta orang yang kaya saja.
12. Bahwa pola permainan yang rapi untuk mengkriminalisasikan Pemohon juga
bisa dicermati dengan adanya penetapan Pemohon sebagai tersangka yang
dilakukan lagi-lagi oleh pihak Polsek Genteng Surabaya dengan
dikeluarkannya surat panggilan Nomor SPG/83/IX/2012/Reskrim (Copy
6
Terlampir) tertanggal 11 September 2012 dalam dugaan perbuatan tidak
menyenangkan [Pasal 335 ayat (1) KUHP] atau perusakan barang yang
dalam hal ini pelapor adalah Hary Moeljono yang mana masih orang
suruhan dari Haryono Winata, adapun laporan tersebut di buat STPL
Nomor LP/105/VIII/2012/JATIM/RESTABES/SEK.GTNG tertanggal 05
Agustus 2012 (vide bukti P-11). Dalam hal ini dilihat dari Nomor STPL yang
dikeluarkan Polsek Genteng sangatlah mencurigakan, karena perbedaan
nomor laporan hanya selisih satu nomor saja dari Lap yang dibuat dengan
Pemohon (LP/105/VIII/2012/JATIM/RESTABES/SEK GTNG dengan
LP/106/VIII/2012/ JATIM/RESTABES/SEK.GTNG) padahal faktanya Pemohon
adalah orang yang pertama kali melapor dan tidak ada orang lain yang
membuat laporan. Kecurigaan Pemohon semakin menguat dengan adanya
fakta permasalahan STPL Pemohon yang diubah secara ajaib seperti sudah
kami jelaskan di atas, hal itulah yang membuktikan bahwa adanya campur
tangan dan permainan oknum-oknum yang sangat tidak profesional dan tidak
netral.
13. Bahwa, dugaan adanya pola mengkriminalisasi Pemohon ini juga bisa
dicermati dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka dalam kasus
yang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon. Dalam hal ini penetapan sebagai
tersangka bisa dilihat dari adanya surat panggilan yang dikeluarkan
POLRESTABES Surabaya Nomor S-Pgl/3567/X/2012/RESKRIM tertanggal
25 Oktober 2012, adapun surat tersebut berdasarkan laporan dari JEnny
Kosasi alias Cucu dengan STPL Nomor
LP/K/1113/IX/2012/JATIM/RESTABES.Sby tertanggal 07 September 2012
dalam perkara kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan tidak
menyenangkan. Di mana dalam hal ini Pemohon belum pernah mengenal
Jenny Kosasi apalagi berbuat seperti yang disangkakan, sekarang Pemohon
baru tahu ternyata Jenny Kosasi alias Cucu adalah masih satu komplotan
dengan Haryono Winata (vide bukti P-12).
14. Bahwa adanya pola mengkriminalisasikan Pemohon juga bisa dilihat dengan
adanya teror dan intimidasi yang diduga dilakukan oleh oknum aparat TNI-AD.
Dalam hal ini oknum TNI-AD yang melakukan upaya teror agar Pemohon tidak
melanjutkan laporan penganiayaan yang dilakukan oleh HARYONO WINATA
diketahui bernama Mayor Chb Sudrajat dari Pa Pudik Intelstrad Kodiklat TNI-
7
AD. Adapun intimidasi dan teror tersebut sudah Pemohon Laporkan di POM-
AD KODAM V Brawijaya Jawa Timur dengan Nomor Aduan
TBLP/11/VI/IDIK/2012 tertanggal 09 Agustus 2012 dan sampai saat juga belum
ada tindak lanjutnya (vide bukti P-13).
15. Bahwa Pemohon dapat surat panggilan dari Polsek Genteng Surabaya untuk
dilakukan gelar perkara dalam perkara penganiayaan laporan Pemohon yang
tidak ada tindak lanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012, tiba-tiba dibatalkan
oleh Kepolisian diganti surat panggilan Pemohon akan diserahkan ke
Kejaksaan dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan [Pasal 335 ayat (1)
KUHP] atas laporan HARYONO WINATA di mana Pemohon dalam kasus ini
sudah pernah ditahan. Bahwa pemanggilan ini sangat mencurigakan dan
Pemohon takut ditahan lagi, akhirnya panggilan tanggal 10 Desember tersebut
tidak didatangani. Dan hari itu juga Pemohon dapat panggilan ke 2 dari Polsek
Genteng Surabaya untuk dihadapkan ke jaksa penuntut pada hari kamis
tanggal 13 Desember 2012. Ada apa ini, kenapa secepat itu? Apakah ini
perkara korupsi yang polisi begitu giat dan bernafsu untuk menyelesaikan
perkara remeh temeh Pemohon.
16. Bahwa Pemohon sampai hari ini telah ditetapkan menjadi tersangka dalam 3
perkara dengan sangkaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 335 ayat
(1) seperti dalam (vide bukti P-10, vide bukti P-11 dan vide bukti P-12).
17. Bahwa Pasal 335 ayat (1) KUHP adalah pasal karet yang dalam perjalanan
sejarahnya menjadi alat untuk mengkriminalisasi setiap warga negara agar bisa
ditahan dikarenakan Pasal 335 ayat (1) KUHP menurut Pasal 21 KUHAP ayat
(4) huruf b adalah pasal perkecualian yang bisa dilakukan penahan (vide
bukti-10).
18. Pemohon hanya mengatakan; “hei jika kamu berani jangan mukuli aku
disini (hotelmu) kalo berani ayo bertengkar di Suramadu”. Pertanyaannya
apakah bisa kata-kata Pemohon a quo sudah bisa dikualifikasi sebagai
perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1)
KUHP? Jika bisa tentu Pasal 335 ayat (1) KUHP adalah pasal karet, yang
lentur bisa menjerat siapa saja yang dianggap melakukan perbuatan tidak
menyenangkan.
19. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal Pemohon sangat merasa hak-hak
konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan terbukti Pemohon pernah ditahan
8
karena Pasal 335 ayat (1) KUHP yang dikuatkan oleh pasal a quo
Bagian 2 dari 6
sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, menurut pendapat Pemohon
maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
20. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/
2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. adanya hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan olehUUD 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 3.
kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat
dipastikanakan terjadi; 4. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian; 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan,
maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi;
21. Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam
menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Syarat pertama, adalah
kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Indonesia, untuk bertindak sebagai
Pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat
kedua, dengan berlakunya suatu Undang-Undang hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon dirugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional
tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat, kerugian tersebut timbul akibat
berlakunya Undang-Undang yang dimohon. Syarat kelima, kerugian
konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.
22. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh
Mahkamah melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil
Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang
menyebutkan sebagai berikut:
9
23. Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar
pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan
NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan
publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh
Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan
pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945
(lihat juga Lee Bridges, dan kawan-kawan. Dalam “Judicial Review in
Perspective, 1995)”;
24. Bahwa berdasarkan uraian yang sudah Pemohon nyatakan di atas
membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia)
memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.
25. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan pihak yang
memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk
diuji karena Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain
maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain
maupun perlakuan yang tak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat
(4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
26. Bahwa nyatalah jika pasal a quo tidak memberikan perlindungan hukum dan
kepastian hukum bagi setiap warga negara, padahal Pemohon punya hak
konstitusional yang dijamin Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian
Pemohon berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945.
27. Bahwa Pemohon khawatir jika Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata sesuatu
perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu
perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
10
Pidana (KUHAP) tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak
Konstitusional Pemohon yang dijamin Undang-undang Dasar 1945 secara
faktual dan potensial dirugikan.
B. POKOK PERMOHONAN
KUHP diambil dari buku berjudul KUHP dan KUHAP Asa Mandiri cetakan
ke tujuh Mei 2007
Pasal 335 KUHP menyatakan;
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai
kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak
menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain
maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri
maupun orang lain”.
2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau
membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran
tertulis.
(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut
atas pengaduan orang yang terkena.
KUHP diambil dari buku berjudul KUHP dan KUHAP penghimpun SALAHUDIN
cetakan pertama Juli tahun 2007 terbitan Transmedia Pustaka
Pasal 335 ayat (1) KUHP menyatakan;
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya
melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan,
dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak
menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman
perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan,
baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau
membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran
11
tertulis. (2) Dalam hal yang dimaksud dalam nomor 2, kejahatan itu dituntut
hanya atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu.
Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sepanjang frasa pasal 335 ayat (1)
(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang
tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan
kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak
atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
(2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut
umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah
penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka
atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat
perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia
ditahan.
(3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan
hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada
keluarganya.
(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau
terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun
pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296,
Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1),Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal
378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480
dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26
Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai,
terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2
dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang
Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal
36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun
1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).
Selanjutnya UUD 1945 berbunyi:
Pasal 28 D ayat (1) :
12
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum”.
1. Bahwa KUHP meskipun diundangkan pada tahun 1946 sebenarrnya KUHP
berasal dari Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) dari jaman penjajahan Belanda di Indonesia (Nederlandsch Indie), jadi
kalaupun ada perbedaan hanya pada penggunaan istilah dan susunan kalimat
saja.
2. Bahwa harus diakui isi pasal-pasal dalam KUHP banyak yang sudah
ketinggalan zaman, dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi alam
demokrasi sekarang. Namun faktanya pemerintah kita belum bisa melakukan
revisi KUHP, meski dari dulu dijanjikan akan ada revisi namun faktanya tidak
pernah terjadi.
3. Bahwa dalam hukum pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana
telah disebut di atas diatur dalam Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap
Kemerdekaan Orang Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang rumusannya berbunyi : (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama
1 (satu) tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah: Barang siapa secara
melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan
sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun
perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman
kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,
baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.
4. Perkara perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana diatur Pasal 335
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dilakukan penahanan
meskipun ancaman hukumannya paling lama 1 (satu) tahun. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf (b) Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kualifikasi penahanan seorang tersangka
dalam perkara perbuatan tidak menyenangkan tetap mengacu pada suatu
alasan hukum seperti diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti
yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran
tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan
barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dalam surat perintah
penahanannya, instansi yang berkepentingan (penyidik, penuntut umum atau
13
hakim) harus menyebutkan alasan penahanannya. Tanpa penyebutan alasan
penahanan, maka penahanan yang dilakukan adalah cacat hukum dan dapat di
praperadilankan.
5. Bahwa praktik hukum, seorang tersangka dalam perkara perbuatan tidak
menyenangkan umumnya sering dilakukan penahanan seperti yang dialami
oleh Pemohon. kepentingan untuk melakukan penahanan merupakan sifat
yang sangat subjektif yang diukur berdasarkan kewenangan yang bersifat
subjektif pula. Karena bersifat subjektif pada akhirnya banyak perintah-perintah
penahanan dikeluarkan yang tidak sesuai dengan alasan-alasan penahanan
sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. Bahwa,
Pasal 21 ayat (4) huruf KUHAP memberikan kekuasaan penuh terhadap
penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan, padahal
ancamannya hanya satu tahun. Dan pasal ini jelas tidak mengandung
perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Pemohon sebagaimana di
jamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa, dalam konteks penahanan yang dialami oleh Pemohon [sesuai Pasal
21 ayat (4) huruf b KUHAP] tentu sangat subyektif dan diskriminatif yang
dilakukan oleh Polsek Genteng Surabaya. Pertama, laporan penganiayaan
yang dialami oleh Pemohon sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Polsek
Genteng Surabaya. Sementara laporan Haryono Winata langsung direspon
cepat dengan tuduhan Pemohon Melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP
dikarenakan Pemohon Mengucapkan kata-kata “kalo kamu berani jangan
mukuli aku di hotelmu ayo kita duel di Suramadu”. Padahal kata-kata
tersebut terucap setelah Pemohon dianiaya oleh Haryono Winata hingga babak
belur, artinya kata-kata uang diucapkan oleh Pemohon tidak tiba-tiba. Jadi
wajar Pemohon mengeluarkan kata-kata a quo. Pemohon menganggap bahwa
Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP jelas tidak memberikan jaminan dan
pengakuan hak Pemohon sebagai Tersangka yang dilindungi Undang-Undang
untuk tidak harus ditahan. Maka Pemohon menganggap bahwa Pasal 21 ayat
(4) huruf KUHAP jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa menurut Supriyadi Widodo Eddyono, S.H. dalam klinik hukum
online tanggal 8 November 2010 mengatakan Pasal 335 ayat (1) KUHP
mensyaratkan adanya pemenuhan atas dua unsur yakni “memakai kekerasan”
atau “ancaman kekerasan”. Pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya
14
salah satu dari dua unsur tersebut. Dalam praktiknya, penerapan Pasal 335
ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada
penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada
dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan,
menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat
pula dalam bentuk paksaan psikis.
8. Dalam Putusan Nomor 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang
memperbaiki putusan bebas (vrijspraak) dari Pengadilan Negeri Ende Nomor
15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan
pidana yang tidak menyenangkan yaitu: “Dengan sesuatu perbuatan, secara
melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.” Artinya, ada
rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan
akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa
membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau
terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia
tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak
mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi,
menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.
9. Bahwa jika memahami pertimbangan putusan Mahkamah Agung di atas, tentu
unsur delik perbuatan tidak menyenangkan harus mensyaratkan unsur
paksaan, apakah itu paksaan fisik maupun paksaan psikis. Bahwa dalam kasus
Pemohon, sama sekali Pemohon tidak melakukan paksaan baik psikis maupun
paksaan fisik. Ucapan pemohon hanya efek dari dipukulinya Pemohon oleh
terlapor, dan kenapa Polsek Genteng Surabaya sudah menganggap ucapan
Pemohon sudah masuk unsur perbuatan tidak menyenangkan. Akhirnya
Pemohon mengambil kesimpulan jika Pasal 335 ayat (1) KUHP benar-benar
pasal karet yang sangat merugikan hak Pemohon sebagaimana diatur dalam
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
10. Bahwa dalam praktiknya, polisi cenderung mudah sekali menerapkan Pasal
335 ayat (1) KUHP dengan dalih pembuktian nanti urusan pengadilan. Jika
Bagian 3 dari 6
sudah seperti ini hak tersangka menjadi tidak berdaya. Ditambah lagi menurut
Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, Pasal 335 ayat (1) adalah pasal perkecualian
yang bisa dilakukan penahanan. Pemohon menjadi korban dari subjektifitas
penyidik Polsek Genteng Surabaya. Di mana hanya ucapan Pemohon yang
15
dianggap tidak menyenangkan pelapor, Pemohon ditahan oleh Polsek Genteng
Surabaya. Bukankah kalo begitu pasal 335 ayat (1) KUHP dan pasal 21 ayat
(4) huruf b KUHAP melanggar hak asasi Pemohon yang dijamin oleh Pasal
28D ayat (1) UUD 1945.
11. Dalam hukum atau dalam pengertian hukum pidana, perbuatan tidak
menyenangkan dapat berakibat fatal bagi pelakunya jika perbuatan yang tidak
menyenangkan tersebut tidak disukai atau tidak dapat diterima oleh pihak yang
menjadi korban dari perbuatan yang tidak menyenangkan, meskipun akibat
perbuatannya tidak membahayakan jiwa korban atau penderita, akan tetapi ada
perasaan yang sungguh tidak enak dirasakan oleh si penderita atau korban
sudah bisa melapor ke polisi.
12. Bahwa sudah menjadi jelas norma hukum delik perbuatan tidak menyenangkan
sangat luas maknanya seperti karet, bisa ditarik kemana-mana. Seharusnya
dalam hukum pidana delik pidana harus jelas makna pengertiannya, misalnya
pencurian adalah Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak
sembilan ratus rupiah. Dalam rumusan delik pencurian sangat jelas, apa itu
mengambil barang bukan kepunyaannya sendiri, dengan maksud memiliki
secara melawan hukum. Begitu juga dalam delik tindak pidana penggelapan
juga unsur-unsurnya jelas, Barang siapa dengan sengaja dan melawan
hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling
lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus
rupiah. Hal ini sangat berbeda dengan perbuatan tidak menyenangkan yang
siapapun yang dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan bisa
dilaporkan melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP.
13. Bahwa fakta menunjukkan penyidik jika ingin menahan tersangka sementara
ancaman pasalnya tidak sampai 5 tahun, maka penyidik akan menyelipkan
Pasal 335 ayat (1) KUHP agar tersangka tersebut bisa ditahan. Sebab pasal
apapun jika digandengkan dengan Pasal 335 ayat (1) KUHP menjadi
nyambung. Hal ini bisa diliat dalm kasus ditetapkannya Pemohon oleh
16
Polrestabes Surabaya yang dituduh melakukan pidana Pasal 281, karena
ancaman tidak sampai 5 (lima) tahun, akhirnya ditambahi Pasal 335 ayat (1)
KUHP (vide bukti P-12)
14. Bahwa menurut pendapat Prof. J.E. Sahetapy, SH., MA., sebagaimana dikutip
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006
menyatakan bahwa Pasal V UU Nomor 1 Tahun 1946 merupakan batu penguji
tentang relevansi dan raison d’etre pasal-pasal KUHPidana dimaksud
menyatakan “Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian
sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan
Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi,
harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku”;
15. Bahwa, ketentuan Pasal 21 KUHAP ayat (4) huruf b menyatakan perbuatan
tidak menyenangkan dalam kategori kejahatan yang dapat ditahan. Pasal ini
jelas telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon. Kalau mau fair,
ancaman Pasal 335 ayat (1) KUHP cuman satu tahun. Maka idealnya tidak bisa
ditahan. Namun karena KUHAP Pasal 21 ayat (4) huruf b memberi
perkecualian. Akhirnya Pemohon ditahan oleh Polsek Genteng. Mestinya frasa
perkecualian huruf b tidak memasukkan Pasal 335 ayat (1). Implementasinya
sangat berbahaya, di mana pasal ini sering dipakai Penyidik dan Jaksa
Penuntut Umum sebagai pasal terakhir guna menjerat perbuatan pelaku. Coba
bayangkan, jika segala perbuatan asal dirasa tidak menyenangkan orang lain
pelakunya dapat ditahan? Berapa banyak orang dapat ditahan mungkin karena
hal-hal yang sepele asalkan "tidak menyenangkan" orang lain. Kasus inilah
yang terjadi pada diri Pemohon. Di mana letak perlindungan hukum dari negara
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?
16. Bahwa delik Pasal 335 ayat (1) KUHP menyatakan, barang siapa secara
melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau
membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.
Kecuali sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan
yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan
yang tak menyenangkan yang tidak mengandung perlindungan hukum dan
kepastian hukum seperti yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Bahwa dengan ditahannya Pemohon padahal permasalahannya belum jelas,
menjadikan Pemohon sangat dirugikan. Jika ternyata di pengadilan Pemohon
17
tidak bersalah, bagaimana dengan kerugian Pemohon yang pernah ditahan
oleh Polsek Genteng Surabaya, siapa yang memberi ganti kerugian?
17. Bahwa menurut doktrin yang berlaku umum yaitu “power tends to corrupt,
absolute power corupt absolutely”, oleh karena polisi, jaksa dan hakim
diberikan kewenangan penuh untuk bisa menahan jika tersangka/terdakwa
diduga melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP, maka kecenderungan aparat
penegak hukum akan menyalahgunakan kekuasaannya lebih terbuka. Aparat
penegak hukum dengan mudah berbuat secara sewenang-wenang terhadap
kewenangan yang dimiliki dan melekat dalam jabatannya. Hal ini terbukti
seperti yang dialami oleh diri Pemohon, bukankah hak-hak konstitusional
Pemohon yang dilindungi Pasal 28D ayat (1) 1945 jadi terabaikan.
18. Bahwa dalil Ultimum Remedium, (sarana terakhir) yaitu berkaitan dengan
masalah bagaimana menentukan dapat dipidana atau tidak dapat dipidana
suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan kelalaian. Dalam
kasus yang dialami oleh Pemohon, Polsek Genteng Surabaya tidak pernah
bertindak fair apalagi mencoba mendamaikan Pemohon, justru posisi Pemohon
dipojokkan lalu ditahan. Sehingga menjadi tersangka dengan pasal yang sama
yaitu Pasal 335 ayat (1) KUHP.
19. Kesimpulannya semua perlakuan yang tidak menyenangkan dapat diadukan ke
pihak kepolisian, apabila dirasa perlu penyidik polisi dapat
melakukan penahanan terhadap tersangka seperti yang dialami oleh Pemohon.
Apa saja yang dimaksud dengan kategori perlakuan tidak menyenangkan?
Jawabannya segala perbuatan yang tidak diterima oleh pengadu atau yang
dirasa tidak menyenangkan hatinya. Disinilah letak kelemahan delik Pasal 335
ayat (1) KUHP sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun
perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun
perlakuan yang tak menyenangkan dan kelemahan Pasal 21 ayat (4) huruf b
sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) KUHAP.
20. Bahwa Setelah dicermati dan dibaca secara seksama isi dari Pasal 335 ayat
(1) sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang
tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang
tak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4) huruf b
sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
18
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memenuhi
rasa keadilan baik dalam kaca mata konstitusi maupun dalam kaca mata
sosiologis buat Pemohon.
21. Bahwa Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain
maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain
maupun perlakuan yang tak menyenangkan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal
21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal
treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty).
Bukankah kalau sudah begitu wajar Pemohon menganggap apabila pasal
a quo bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 335
ayat (1) sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan
yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan
yang tak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4) huruf b
sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan
dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
23. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata
sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dan
sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4) huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)harus dinyatakan ”tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat”.
24. Bahwa Pemohon sekarang ini dalam kondisi depresi yang serba ketakutan
terhadap panggilan Kepolisian, oleh karena takut ditahan. Padahal ada
panggilan tahap ke II oleh Polsek Genteng Surabaya untuk dihadapkan ke
Jaksa Penuntut pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012. Untuk demi
tercapainya perlindungan dan kepastian hukum terhadap diri Pemohon.
19
Pemohon meminta kepada ketua Mahkamah Konstitusi agar sidang perkara
a quo dipercepat agar ada kepastian hukum untuk Pemohon.
D. PETITUM
Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah
Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan:
Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun
perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun
perlakuan yang tak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4)
huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
bertentangan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan:
Pasal 335 ayat (1) sepanjang frasa kata sesuatu perbuatan lain maupun
perlakuan yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun
perlakuan yang tak menyenangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 ayat (4)
huruf b sepanjang frasa kata Pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan
bukti P-15, sebagai berikut:
1 Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2 Bukti P-2 Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3 Bukti P-3 Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
20
4 Bukti P-4 Foto-foto Pemohon Dengan Kondisi Lebam;
5 Bukti P-5 Fotokopi Surat POLRI DAERAH JAWA TIMUR RESOR KOTA
BESAR SURABAYA SEKTOR GENTENG Laporan Polisi Nomor
Polisi LP/427/VIII/2012/JATIM/RESTABES/SEK GTNG tanggal
5 Agustus 2012;
6 Bukti P-6 Fotokopi Surat POLRI DAERAH JAWA TIMUR RESOR KOTA
BESAR SURABAYA SEKTOR GENTENG Nomor
B/110/IX/2012/Reskrim tanggal 11 September 2012;
7 Bukti P-7 Fotokopi Bukti Setoran Bank Central Asia;
8 Bukti P-8 Fotokopi Surat KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR Tanda Bukti Lapor dengan STPL
Nomor LPB/64/VIII/2012/SPKT;
9 Bukti P-9 Fotokopi Surat KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWATIMUR DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
UMUM Nomor B/1169/SP2HP-3/XI/2012/Ditreskrimun tanggal 2
November 2012;
10 Bukti P-10 Fotokopi Surat POLRI DAERAH JAWA TIMUR RESOR KOTA
BESAR SURABAYA SEKTOR GENTENG Nomor
SP.Han/123/X/2012/Reskrim tanggal 15 Oktober 2012;
11 Bukti P-11 Fotokopi Surat Panggilan Nomor SPG/83/IX/2012/Reskrim
tanggal, 11 September 2012 Polisi Daerah Jawa Timur Resor
Kota Besar Surabaya Sektor Genteng;
12 Bukti P-12 Fotokopi Surat KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR RESORT KOTA BESAR SURABAYA
Nomor S-Pgl/3567-A/X/2012/Satreskrim tanggal 25 Oktober
2012;
13 Bukti P-13 Fotokopi Surat POM-AD KODAM V Brawijaya Jawa Timur
Nomor Aduan TBLP/11/VI/IDIK/2012 tertanggal 09 Agustus
2012;
14 Bukti P-14 Fotokopi Surat POLRI DAERAH JAWA TIMUR RESOR KOTA
BESAR SURABAYA SEKTOR GENTENG Surat Panggilan
Nomor SPG/123/X/2012/Reskrim tanggal 09 Oktober 2012;
15 Bukti P-15 Fotokopi KTP Nomor KTP 09.3171050612700006
21
Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli yaitu
Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H., yang telah didengar keterangannya di bawah
sumpah dalam persidangan tanggal 21 Februari 2013, yang menerangkan sebagai
berikut:
Dr. Sholehuddin, S.H., M.H.
Sebelum ahli menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai apa yang diminta
kepada ahli tentang permasalahan-permasalahan dari rumusan delik yang
terdapat di dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan KUHAP.
Terlebih dahulu ahli menceritakan seorang awam hukum pernah menyampaikan
kepada ahli, yang pernah naik kereta api ekonomi dari Surabaya ke Jakarta,
karena duduknya berhadap-hadapan ada seseorang yang melepas sepatunya,
melepas sepatunya kemudian kaos kakinya dilepas karena mungkin bau dan
tahu-tahu ada polisi yang membawanya ketika berhenti di stasiun. Polisi itu
membawanya dan menyangka atau menuduh dia melakukan perbuatan tidak
menyenangkan karena bau. Kemudian, teman ahli berpikir, padahal dia awam
hukum karena disiplin ilmunya bahasa dan sastra Indonesia. “Lho, kalau melepas
sepatu saja kemudian bau, bisa dilaporkan ke polisi dengan perbuatan tidak
menyenangkan, padahal saya tadi tidak senang naik kereta api yang bunyinya
terlalu keras, ya. Itu juga membuat tidak senang saya,” katanya, “tapi apa bisa
dilaporkan?”;
Cerita ini kemudian mengingatkan ahli bahwa memang di dalam praktik-praktik
hukum di Indonesia Pasal 335 ayat (1) KUHP ini sering dikatakan sebagai tindak
pidana perbuatan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya bila dilihat dari
struktur kalimat, itu salah kaprah sebenarnya karena salinan dari bahasa Belanda
Bagian 4 dari 6
itu onaangename bejegening. Itu diambil saja begitu saja onaangename-nya,
tidak menyenangkan, dengan tanpa memperhatikan kata sambungannya
bejegening yang artinya memperlakukan. Jadi sesungguhnya memperlakukan
orang secara tidak menyenangkan, bukan perbuatan tidak menyenangkan karena
perbuatan tidak menyenangkan itu subjektifitasnya tinggi dan objektifitasnya
rendah. Sehingga segala sesuatu bentuk perbuatan yang kita anggap secara
subjektif, relatif, tidak menyenangkan, itu bisa dimasukkan.
Bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia terutama ketika proses pada tahap
proses penyidikan sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum pidana,
praktik-praktik tersebut muncul dan sering ditanyakan kepada ahli karena ahli
22
kebetulan sering kali diminta untuk memberikan keterangan ahli, baik di BAP
maupun di persidangan. Padahal itu sesungguhnya salah, salah fatal akan
mengakibatkan multitafsir nantinya;
Bahwa sesungguhnya Pasal 335 KUHP padanannya dalam Nederland Wetbook
van Straafrecht, ada di artikel 284 dan di situ tidak mencantumkan frasa atau
unsur delik sebagai alternatif delik tentang perbuatan yang tidak menyenangkan
atau dengan ancaman perbuatan tidak menyenangkan. Jadi dalam artikel 284
Nederland Wetbook van Straafrecht, tidak mencantumkan hal tersebut dan hanya
di Nederland Wetbook van Straafrecht for Hindi untuk Indonesia, hal tersebut ada.
Bahwa yang ahli sampaikan sesungguhnya bukan perbuatan tidak
menyenangkan, tetapi memperlakukan orang secara tidak menyenangkan, ini
beda. Selain itu, yang berbeda adalah sanksinya, kalau di KUHP Belanda itu 9
bulan penjara, tetapi di dalam KUHP Indonesia WVS Indonesia 1 tahun, itu
bedanya. Lalu di sini karena perkembangan dalam praktik seperti ini, Prof. Dr.
Andi Hamzah pernah menyampaikan ketika pertemuan Asosiasi Pengajar Hukum
Pidana dan Kriminologi Indonesia yang kemudian dalam praktik-praktik
perkembangan lalu timbul di kalangan praktisi hukum. Satu hal yang pura-pura
keliru terhadap makna dari perbuatan tidak menyenangkan dan sampai sekarang
tetap berlanjut, bahkan Prof. Dr. Andi Hamzah mengusulkan supaya unsur delik
tersebut atau frasa perbuatan tidak menyenangkan atau dengan ancaman
perbuatan tidak menyenangkan dihilangkan dalam konsep RUU KUHP nasional
dan kemudian pada konsep terakhir unsur tersebut/frasa tersebut memang
dihilangkan.
Bahwa sesunguhnya konsep terakhir RUU KUHP Tahun 2005 sudah di meja
Presiden. Prof. Muladi waktu itu sudah diminta hadir menerangkan tetapi sampai
sekarang belum dibahas yang RUU KUHP nasional itu. Konsep RUU KUHP
nasional, frasa tersebut dihilangkan. Ini memang atas pertama kali usulan atau
penyampaian dari Prof. Andi Hamzah, karena dianggap sering disalahgunakan
dan secara prinsip hukum pidana, bertentangan karena prinsip hukum pidana
harus mengandung rumusan delik itu adalah lex scripta, lex certa, dan lex stricta.
Bahkan Prof. Andi Hamzah juga pernah menyampaikan, suatu hari tahun 1997
datang kepada beliau seorang yang bernama Rusdi di Ujung Pandang
menyampaikan surat panggilan polisi yang di dalamnya diterangkan melakukan
perbuatan tidak menyenangkan karena memagari tanah yang dia punya sehingga
23
pagarnya itu menghalangi pandangan dari tanah milik orang lain. Ini dilaporkan ke
polisi, di situ surat panggilannya perbuatan tidak menyenangkan. Lalu beliau
heran, ini menghalangi pandangan itu bukan ranah hukum pidana, itu ranah
hukum perdata. Mengapa dimasukkan menjadi tindak pidana perbuatan tidak
menyenangkan.
Kemudian menurut ahli bahwa sesungguhnya yang bermasalah itu adalah
normanya, norma yang diatur dalam frasa itu. Itu yang memunculkan
permasalahan-permasalah. Jadi bukan pada interpretasinya, normanya yang
menimbulkan masalah sehingga bias, ambiguitas, multitafsir, dan lain-lain yang
sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana.
Terkait dengan Pasal 21 KUHAP, hukum pidana formilnya ada dalam Pasal 21
ayat (1) huruf b KUHAP yang mencantumkan frasa Pasal 335 ayat (1), dapat
ditahan, sehingga dalam praktik pengalaman ahli, seringkali Pasal 335 ayat (1)
penerapan motifnya adalah agar pelakunya dapat ditahan, sehingga segala
bentuk perbuatan yang dianggap tidak menyenangkan yang subjektifitasnya
tinggi, keranjang sampah istilah dalam praktik hukum. Hal tersebut menjadi satu
persoalan yang bisa ahli simpulkan bahwa frasa ada satu unsur delik dalam Pasal
335 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan lain atau perbuatan tidak menyenangkan,
atau dengan ancaman perbuatan tidak menyenangkan terlalu bersifat subjektif
yang sangat tinggi sehingga bias, multitafsir, yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip hukum pidana dan karena itu dalam konsep RUU KUHP yang terakhir
frasa tersebut sudah hilang tidak dicantumkan lagi.
[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah
memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 Februari 2013 dan telah
menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah
pada tanggal 28 Mei 2013 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. UUD 1945 juga dengan tegas mengakui bahwa kehormatan, demikian pula
martabat, sebagai hak konstitusional dan oleh karenanya dilindungi oleh
konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi”. Sementara pada ayat (2)-nya ditegaskan, “Setiap orang
24
berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”
2. Memahami norma hukum dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP harus ditempatkan
sebagai satu kesatuan norma hukum pidana yang dimuat dalam bab dan bagian
dari Pasal 335 tersebut. Pasal 335 KUHP dimuat dalam Bab XVIII tentang
Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang. Artinya, norma hukum yang dimuat
dalam Pasal 335 KUHP sebagai salah satu norma hukum pidana yang memuat
larangan untuk melakukan perbuatan tertentu yang mengancam kemerdekaan
orang.
3. Hukum pidana yang dimuat dalam Bab XVIII tersebut hendak melindungi
terhadap kemerdekaan orang dengan segala bentuk dan modus operandinya.
Kemerdekan orang perlu dilindungi oleh hukum (dimuat dalam peraturan
perundang-undangan) dan larangan melakukan perbuatan yang menyerang
kepada kemerdekaan orang (dimuat dalam hukum pidana), karena
kemerdekaan orang telah dijamin oleh UUD 1945.
4. Dengan demikian, segala bentuk perbuatan yang menyerang kehormatan atau
nama baik, kebebasan, membuat orang takut berbuat atau tidak berbuat,
menyerang secara fisik lahiriah, dan perbuatan sejenisnya yang pada intinya
menyerang kemerdekaan orang adalah dilarang dan larangan tersebut
dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam
KUHP yang dimuat dalam Bab XVIII tersebut. Norma hukum yang dimuat dalam
Pasal 335 KUHP adalah salah satu bagian dari usaha untuk memberi
perlindungan terhadap kemerdekaan orang.
5. Bahwa perumusan Pasal 335 KUHP, baik secara keseluruhan, maupun
khususnya Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, merupakan suatu perumusan delik
yang bersifat formil sehingga setiap pelanggaran memenuhi rumusan delik
tersebut, maka tindak pidana tersebut telah voltoid (telah mencukupi rumusan
delik), sehingga perumusan tersebut lebih bersifat prevensi yang bertujuan
untuk melindungi individu masyarakat sebagai korban dari pelaku kejahatan.
6. Bahwa rumusan bagian inti delik (delicts bestanddelen) Pasal 335 KUHP,
berupa:
a. Pelaku adalah barang siapa, artinya setiap orang (person) yang melakukan
perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.
25
b. Bentuk perbuatan adalah memaksa, di mana yang dimaksud dengan
“memaksa” adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak
melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak
melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri (R. Soesilo).
c. Objeknya adalah orang, bahwa perbuatan memaksa tersebut ditujukan
kepada orang.
d. Dilakukan dengan secara melawan hukum, singkatnya adalah perbuatan
yang bertentangan dengan hukum baik dalm arti objektif maupun hukum
dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (lihat
Arrest HR 6 Januari 1905 dan Arrest HR 31 Januari 1919).
e. Cara melakukan perbuatan (bersifat alternatif), yaitu dilakukan baik:
1) dengan kekerasan; untuk unsur kekerasan, lihat Pasal 89 KUHP, di mana
disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi
pingsan atau tidak berdaya lagi.. di mana menurut R. Soesilo, “tidak
berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali
sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun atau dengan
perbuatan lain maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.
2) dengan ancaman kekerasan atau dengan ancaman perbuatan lain
maupun dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan.
f. Tujuan pembuat melakukan perbuatan (bersifat alternatif):
1) orang itu atau orang lain supaya melakukan sesuatu.
2) orang itu atau orang lain supaya tidak melakukan sesuatu.
3) orang itu atau orang lain membiarkan sesuatu.
7. Bahwa selanjutnya adanya perumusan ketentuan hukum sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, merupakan suatu
kebijakan di dalam penerapan suatu kaedah hukum positif (hukum materiil) ke
dalam hukum formil. Sehingga dengan adanya kaedah hukum formil a quo
hukum materil dapat ditegakkan, dan perumusan ketentuan Pasal 21 ayat (4)
huruf b KUHAP sebagaimana tersebut diatas adalah lebih bersifat represif dan
dirumuskan secara limitatif sebagai panduan bagi aparat penegak hukum
(penyidik dan penuntut umum) di dalam melakukan tindakan penahanan.
8. Jelas kiranya bahwa Pasal 335 ayat (1) KUHP tersebut dimaksudkan secara
jelas dan terang untuk melindungi kemerdekaan orang dan menguatkan norma
hukum konstitusi sebagaimana dimuat Pasal 28G UUD 1945. Norma hukum
26
pidana yang menguatkan norma konstitusi adalah konstitusional dan harus
dipertahankan. Bahwa dalam praktik penerapan ketentuan a quo tersebut tidak
terlepas dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang mungkin dihadapi
para aparat penegak hukum tetapi hal tersebut tidak menjadikan pasal a quo
bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa sampai dengan saat ini pasal a quo, masih berlaku. Hal ini sejalan
dengan asas presumptio iustae causa, bahwa peraturan perundang-undangan
tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan pencabutan.
[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan
Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari
2013 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
Terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan ancaman hukuman perbuatan
tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP
hanya 1 (satu) tahun maka idealnya tidak bisa ditahan, dan hal tersebut
dianggap Pemohon tidak ada perlindungan hukum dari negara sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. DPR memberikan keterangan
sebagai berikut:
a. Pasal 21 KUHAP sudah secara jelas mengatur bahwa seseorang tersangka
atau terdakwa dapat ditahan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan
objektif seperti berdasarkan bukti yang cukup, acamanan hukuman 5 (lima)
tahun atau lebih dan jenis-jenis tindak pidana tertentu sebagaimana
tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, akan tetapi penahanan terhadap
tersangka atau terdakwa juga dapat didasarkan pada pertimbangan subyektif
penegak hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP
yaitu: Dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka
atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti
dan/atau mengulangi tindak pidana.
b. Bahwa disamping Pasal 21 KUHAP yang memberikan kewenangan kepada
penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau
terdakwa berdasarkan pertimbangan objektif dan/atau subjektifnya, KUHAP
juga mengatur upaya hukum praperadilan yang dapat dilakukan oleh
27
tersangka, terdakwa, keluarga atau kuasanya yang merasa dirugikan akibat
adanya tindakan penahanan oleh penegak hukum sebagaimana
dikhawatirkan oleh Pemohon. Upaya hukum tersebut diatur dalam Pasal BAB
X, Pasal 77 huruf a KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Pengadilan
negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan”;
c. Bahwa upaya praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP merupakan
salah satu wujud pemberian perlindungan hukum kepada tersangka atau
terdakwa yang merasa dirugikan akibat tindakan penahanan oleh penegak
hukum. Oleh karenannya hal tersebut telah sejalan dan tidak bertentangan
dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Berdasarkan keterangan dan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas,
ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP, dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP tidak
bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
Demikian keterangan DPR dalam persidangan perkara Nomor 1/PUU-
XI/2013 kiranya keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majleis
Hakim Konstitusi yang Mulia di dalam memeriksa, memutus dan mengadili Perkara
a quo dengan putusan:
1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat
(4) huruf b Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal 21 ayat
(4) huruf b Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
[2.5] Menimbang bahwa Pemerintah telah menyampaikan kesimpulan tertulis
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2013 yang pada
pokoknya tetap pada keterangannya;
[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
28
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik
Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik
Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran
Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun
1958, selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan, “Barang siapa secara
melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau
Bagian 5 dari 6
membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain
maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman
kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,
baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;” sepanjang frasa, “sesuatu
perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dan Pasal 21 ayat
(4) huruf b yang menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan
terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau
percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: ...
b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296,
Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378,
Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal
506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26
Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir
diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4
Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun
1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal
42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976
tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambähan
Lembaran Negara Nomor 3086)“ sepanjang frasa, “Pasal 335 ayat (1)” Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
29
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, selanjutnya disebut
KUHAP) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:
Pasal 28D ayat (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuanyang sama di hadapan hukum”
[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan
mempertimbangkan hal-hal berikut:
a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya
disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),
salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama
danterakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap UUD 1945;
[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai
pengujian materiil Undang-Undang, in casu KUHP dan KUHAP terhadap UUD
1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
30
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat
bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap
UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap
UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD
1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-
III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal
20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat
spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
31
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak
akan atau tidak lagi terjadi;
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara
Indonesia yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Surabaya
dengan Nomor S-Pgl/3567/X/2012/RESKRIM dikarenakan Pemohon dianggap
telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hanya karena Pemohon
telah melontarkan kata-kata “hei jika kamu berani jangan mukuli aku disini, kalo
berani ayo bertengkar di Suramadu”, berdasarkan Pasal 335 ayat (1) KUHP dan
Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP;
Bahwa Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya
untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal
335 ayat (1) KUHP sepanjang frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan
yang tak menyenangkan” dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sepanjang frasa,
“Pasal 335 ayat (1)”. Menurut Pemohon, kedua pasal a quo telah merugikan hak-hak
konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945, karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi
tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda
di hadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Dengan berlakunya pasal a quo,
Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah ditetapkan
menjadi tersangka karena dianggap telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan
dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
Menurut Pemohon norma yang terkandung dalam Pasal 335 ayat (1)
KUHP sepanjang frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak
menyenangkan” dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sepanjang frasa, “Pasal 335
ayat (1)” sangat bias, multitafsir dan cenderung dipaksakan. Oleh karena itu,
menurut Pemohon kedua pasal a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon.
32
[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut
Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)
sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo;
[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan pokok permohonan;
Pokok Permohonan
[3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian
konstitusionalitas Pasal 335 ayat (1) KUHP sepanjang frasa, “Sesuatu perbuatan
lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dan Pasal 21 ayat (4) huruf b
KUHAP sepanjang frasa, “Pasal 335 ayat (1)” terhadap UUD 1945, dengan alasan-
alasan pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam praktik hukum, seorang tersangka dalam perkara perbuatan tidak
menyenangkan umumnya sering dilakukan penahanan seperti yang dialami oleh
Pemohon. Kepentingan untuk melakukan penahanan merupakan sifat yang
sangat subjektif yang diukur berdasarkan kewenangan yang bersifat subjektif
pula, karena bersifat subjektif pada akhirnya banyak perintah penahanan yang
dikeluarkan tidak sesuai dengan alasan penahanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP;
Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP memberikan kekuasaan penuh terhadap
penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan penahanan, padahal
ancamannya hanya satu tahun dan pasal ini jelas tidak mengandung
perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Pemohon sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
Dalam konteks penahanan yang dialami oleh Pemohon sangat subyektif dan
diskriminatif. Norma hukum delik perbuatan tidak menyenangkan sangat luas
maknanya seperti karet, dapat ditarik kemana-mana. Seharusnya dalam hukum
pidana, delik pidana harus jelas makna pengertiannya, hal ini sangat berbeda
dengan perbuatan tidak menyenangkan yang terdapat dalam pasal tersebut,
33
sehingga siapapun yang dianggap melakukan perbuatan tidak menyenangkan
dapat dilaporkan melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas keberadaan Pasal 335
ayat (1) KUHP sepanjang frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan
yang tak menyenangkan dan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang
tak menyenangkan” dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sepanjang frasa,
“Pasal 335 ayat (1)” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Dengan demikian ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP sepanjang frasa,
“sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dan
“sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”, serta
Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sepanjang frasa, “Pasal 335 ayat (1)” harus
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai
dengan bukti P-15 serta ahli M.Sholehuddin (keterangan ahli selengkapnya
termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
a. Pasal 335 KUHP dalam Nederland Wetboek van Strafrecht, terdapat di artikel 284
tetapi tidak mencantumkan frasa atau unsur delik sebagai alternatif delik tentang
perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman perbuatan tidak
menyenangkan. Delik tersebut bukan perbuatan tidak menyenangkan, tetapi
memperlakukan orang secara tidak menyenangkan dengan sanksi yang berbeda,
yaitu dalam KUHP Belanda sembilan bulan penjara, sedangkan dalam KUHP
Indonesia satu tahun penjara;
b. Prof. Dr. Andi Hamzah mengusulkan agar unsur delik perbuatan tidak
menyenangkan atau dengan ancaman perbuatan tidak menyenangkan
dihilangkan dalam konsep RUU KUHP;
c. Terkait dengan Pasal 21 KUHAP dalam praktik seringkali Pasal 335 ayat (1)
KUHP digunakan oleh aparat dengan tujuan agar pelakunya dapat ditahan,
sehingga segala bentuk perbuatan yang dianggap tidak menyenangkan yang
subjektivitasnya tinggi sudah seperti keranjang sampah. Hal tersebut menjadi
satu persoalan bahwa frasa dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yaitu perbuatan lain
34
atau perbuatan tidak menyenangkan, atau dengan ancaman perbuatan tidak
menyenangkan bersifat subjektif yang sangat tinggi sehingga bias, multitafsir,
yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum pidana;
[3.12] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah
memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2013
dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian
Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
a. Untuk memahami norma hukum dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP harus
ditempatkan sebagai satu kesatuan norma hukum pidana yang dimuat dalam
bab dan bagian dari Pasal 335 tersebut. Pasal 335 KUHP dimuat dalam Bab
XVIII tentang KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG artinya,
norma hukum yang dimuat dalam Pasal 335 KUHP sebagai salah satu norma
hukum pidana yang memuat larangan untuk melakukan perbuatan tertentu yang
mengancam kemerdekaan orang;
b. Hukum pidana yang dimuat dalam Bab XVIII tersebut hendak melindungi
kemerdekaan orang dengan segala bentuk dan modus operandinya.
Kemerdekaan orang perlu dilindungi oleh hukum (dimuat dalam peraturan
perundang-undangan) dan larangan melakukan perbuatan yang menyerang
kemerdekaan orang (dimuat dalam hukum pidana), karena kemerdekaan orang
telah dijamin oleh UUD 1945;
c. Dengan demikian, segala bentuk perbuatan yang menyerang kehormatan atau
nama baik, kebebasan, membuat orang takut berbuat atau tidak berbuat,
menyerang secara fisik lahiriah, dan perbuatan sejenisnya yang pada intinya
menyerang kemerdekaan orang adalah dilarang dan larangan tersebut
dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam
KUHP yang dimuat dalam Bab XVIII tersebut. Norma hukum yang dimuat dalam
Pasal 335 KUHP adalah salah satu bagian dari usaha untuk memberi
perlindungan terhadap kemerdekaan orang;
d. Perumusan Pasal 335 KUHP, baik secara keseluruhan, maupun khususnya
Pasal 335 ayat (1) KUHP, merupakan suatu perumusan delik yang bersifat
formil sehingga setiap pelanggaran memenuhi rumusan delik tersebut, maka
35
tindak pidana tersebut telah voltoid (telah mencukupi rumusan delik), sehingga
perumusan tersebut lebih bersifat prevensi yang bertujuan untuk melindungi
individu masyarakat sebagai korban dari pelaku kejahatan;
e. Perumusan ketentuan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (4)
huruf b KUHAP, merupakan suatu kebijakan di dalam penerapan suatu kaedah
hukum positif (hukum materiil) ke dalam hukum formil, sehingga dengan adanya
kaedah hukum formil a quo hukum materiil dapat ditegakkan, dan perumusan
ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sebagaimana tersebut di atas
adalah lebih bersifat represif dan dirumuskan secara limitatif sebagai panduan
bagi aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) di dalam melakukan
tindakan penahanan;
f. Pasal 335 ayat (1) KUHP tersebut dimaksudkan secara jelas dan terang untuk
melindungi kemerdekaan orang dan menguatkan norma hukum konstitusi
sebagaimana dimuat Pasal 28G UUD 1945. Norma hukum pidana yang
menguatkan norma konstitusi adalah konstitusional dan harus dipertahankan;
g. Dalam praktek penerapan ketentuan tersebut tidak terlepas dari hambatan atau
kendala yang mungkin dihadapi para aparat penegak hukum tetapi hal tersebut
tidak menjadikan pasal a quo bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.
[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan
Rakyat telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 21
Februari 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
a. Terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan ancaman hukuman perbuatan
tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP
hanya 1 (satu) tahun maka idealnya tidak dapat ditahan dan hal tersebut
dianggap pemohon tidak ada perlindungan hukum dari negara sebagaimana
dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. DPR memberikan keterangan
Bagian 6 dari 6
sebagai berikut:
Pasal 21 KUHAP sudah secara jelas mengatur bahwa seseorang tersangka
atau terdakwa dapat ditahan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan
objektif seperti berdasarkan bukti yang cukup, acamanan hukuman 5 (lima)
tahun atau lebih dan jenis tindak pidana tertentu sebagaimana tercantum
36
dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, akan tetapi penahanan terhadap tersangka
atau terdakwa juga dapat didasarkan pada pertimbangan subyektif penegak
hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu
dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau
terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti
dan/atau mengulangi tindak pidana;
Bahwa disamping Pasal 21 KUHAP yang memberikan kewenangan kepada
penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau
terdakwa berdasarkan pertimbangan objektif dan/atau subjektifnya, KUHAP
juga mengatur upaya hukum praperadilan yang dapat dilakukan oleh
tersangka, terdakwa, keluarga atau kuasanya yang merasa dirugikan akibat
adanya tindakan penahanan oleh penegak hukum sebagaimana
dikhawatirkan oleh Pemohon. Upaya hukum tersebut diatur dalam BAB X,
Pasal 77 huruf a KUHAP yang berbunyi, “Pengadilan negeri berwenang untuk
memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang ini tentang : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan”;
Bahwa upaya praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP merupakan
salah satu wujud pemberian perlindungan hukum kepada tersangka atau
terdakwa yang merasa dirugikan akibat tindakan penahanan oleh penegak
hukum. Oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dan tidak bertentangan
dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
b. Pasal 335 ayat (1) KUHP, dan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP tidak
bertentangan dengan UUD 1945.
Pendapat Mahkamah
[3.14] Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan a quo adalah
apakah kedua frasa yang sama dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang
menyatakan, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”
bertentangan dengan UUD 1945 dan dengan demikian frasa, “Pasal 335 ayat (1)”
dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP bertentangan dengan UUD 1945?
[3.15] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut
Mahkamah sebagai suatu rumusan delik, kualifikasi, “Sesuatu perbuatan lain
37
maupun perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif.
Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan hanya
berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum semata.
Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum merupakan dampak dari
semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas tidak menyenangkan dan tidak
ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut
bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas (distinctive) dari
tindak pidana yang lain;
[3.16] Menimbang bahwa sebagai akibat dari adanya rumusan delik yang
demikian tersebut, dapat juga menjadi peluang bagi penyidik dan penuntut umum
untuk berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain berdasarkan suatu laporan.
Meskipun harus diakui bahwa pada akhirnya hal demikian harus dibuktikan di
pengadilan, akan tetapi apabila laporan tersebut terbukti, maka hal tersebut
menjadi wajar dan tidak ada kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila tidak
terbukti maka pihak yang dilaporkan jelas telah menderita kerugian karena harus
berurusan dengan penyidik dan penuntut umum dan terlebih lagi apabila yang
bersangkutan ditahan [vide Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP]. Dengan demikian
berarti seseorang telah kehilangan kemerdekaan sebagai hak asasinya, padahal
hukum pidana dan hukum acara pidana justru untuk melindungi hak asasi dari
kesewenang-wenangan penegak hukum. Selain itu, yang bersangkutan secara
moral dan sosial telah dirugikan karena telah mengalami stigmatisasi sebagai
orang yang tercela sebagai akibat laporan tersebut;
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah frasa
“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal
335 ayat (1) butir 1 KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan
ketidakadilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan
penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya terutama bagi pihak yang
dilaporkan, sehingga justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin
perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam
proses penegakan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Oleh karena itu,
permohonan Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 335 ayat (1) butir
1 KUHP sepanjang frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak
menyenangkan” beralasan menurut hukum;
38
[3.17] Menimbang bahwa apakah Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sepanjang
frasa, "Pasal 335 ayat (1)" bertentangan dengan UUD 1945? Mahkamah
berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP tidak hanya
mengandung materi muatan yang terkait dengan norma dalam frasa, “Sesuatu
perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan”, sehingga apabila
Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945
berarti keseluruhan norma dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP akan menjadi
tidak mengikat secara hukum. Hal demikian tidaklah tepat menurut hukum. Selain
itu, dengan dinyatakannya permohonan pengujian konstitusionalitas frasa,
“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal
335 ayat (1) butir 1 KUHP beralasan menurut hukum maka pengujian Pasal 21
ayat (4) huruf b KUHAP menurut Mahkamah, ketentuan tersebut tetap diperlukan,
karena tidak seluruh norma yang terdapat dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP
menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah pengujian
konstitusionalitas Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP sepanjang frasa, "Pasal 335
ayat (1)" tidak beralasan menurut hukum. Adapun mengenai Pasal 21 ayat (4)
huruf b KUHAP yang merujuk kepada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP cukuplah
dalam implementasinya merujuk materi norma setelah putusan Mahkamah yang
menyatakan sebagian normanya tidak mengikat secara hukum;
[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang
diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan
menurut hukum untuk sebagian;
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
39
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
1.1. Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak
menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk
Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2. Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak
menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk
Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-
40
Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;
1.3. Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang
Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik
Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah
Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660 Tahun
1958) menjadi menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum
memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau
membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai
ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi,
Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-
masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Mei,
tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan
Januari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.10 WIB, oleh
delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap
Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati,
Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai
Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti,
41
dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, tanpa dihadiri Pemerintah atau yang
mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Hamdan Zoelva
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd. ttd.
Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi
ttd. ttd.
Harjono Maria Farida Indrati
ttd. ttd.
Muhammad Alim Patrialis Akbar
ttd.
Anwar Usman
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Hani Adhani