NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021
Mahkamah Konstitusi
Teks hasil ekstraksi PDF putusan MK. Nomor dan isi berasal dari dokumen asli; cocokkan kutipan, amar, serta pendapat hakim dengan PDF.
Catatan sumber ↗Lompat ke bagian · 13 bagian
Bagian 1 dari 13
S ALINAN
PUTUSAN
Nomor 2/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama : Joshua Michael Djami
Alamat : Br. Canggu Permai Blok B Nomor 10, Tibubeneng, Kuta
Utara
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 April 2021 memberi kuasa
kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. dan Dora Nina Lumban
Gaol, S.H., baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama
pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
27 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 27 November 2020 2020
berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 250/PAN.MK/2020 dan
telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada
14 April 2021 dengan Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang telah diperbaiki dengan
permohonan bertanggal 30 April 2021 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada
30 April 2021, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
2
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah
melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945;
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar,…”
2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut
telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undangan,
yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki
kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena
itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD
1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan
dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji
melalui mekanisme pengujian undang-undang;
4. Bahwa pengujian Undang-undang yang pemohon ajukan dalam perkara ini
adalah pasal dalam Undang-Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia yang mana berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15 ayat (2)
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Penjelasan Pasal 15 ayat (2)
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah
langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final
serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
3
Kemudian ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-
XVII/2019 sebagai berikut:
“Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap
jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji
(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek
yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur
hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus
dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
“Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial”
bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan
tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela
objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur
hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus
dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” (Bukti P-3);
5. Bahwa oleh karena itu, pasal yang diujikan telah mengalami penafsiran oleh
Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa permohonan yang sama yaitu pengujian Pasal 15 ayat (2) dan
Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia yang normanya telah berubah oleh karena
Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sudah pernah dimohonkan untuk
dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan register Perkara
Nomor 79/PUU-XVII/2019;
7. Bahwa dalam Permohonan dengan register perkara Nomor 79/PUU-
XVII/2019 pemohon menggunakan model petitum alternatif mengenai pasal
yang diuji yaitu “Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” atau
Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang normanya telah berubah oleh
karena Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, walaupun pemohon sendiri
dengan tegas menyatakan bahwa pasal yang diuji adalah Pasal 15 ayat (2)
4
dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia yang normanya telah berubah oleh karena
Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019;
8. Bahwa dalam permohonan yang telah disebutkan di atas telah terdapat
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020;
9. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-
XVIII/2020 Mahkamah telah menyatakan:
Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana
dimaksud pada angka 2 di atas pada dasarnya telah memenuhi format
permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31
ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK 6/PMK/2005, namun setelah
Mahkamah memeriksa dengan saksama telah ternyata terdapat
kesalahan dalam penulisan kutipan pasal yang menjadi objek
pengujian. Pemohon dalam hal ini menyatakan norma yang dimohonkan
pengujiannya adalah Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 akan tetapi yang dikutip
ternyata merupakan materi muatan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999.
[vide. Paragraf [3.1] angka 3 halaman 64 Putusan MK Nomor 79/PUU-
XVIII/2020];
10. Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya Mahkamah telah
menyatakan:
Bahwa selain kesalahan kutipan tersebut di atas, permohonan Pemohon
tidak konsisten menyebutkan secara tegas mengenai objek
permohonannya. Pada bagian perihal permohonan Pemohon hanya
menyebutkan pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2)
UU 42/1999, namun pada kedudukan hukum dan alasan
permohonan/posita, uraian pada kedua bagian tersebut dikaitkan dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah
memaknai Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999.
Adapun pada bagian petitum permohonan Pemohon menyebutkan kedua
objek permohonan secara alternatif yakni Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan
Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebelum ada putusan Mahkamah atau Pasal
15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang telah
dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Dengan adanya inkonsistensi tersebut maka dalam batas penalaran
yang wajar objek permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.
Seharusnya terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-
undang yang telah diputus Mahkamah maka penyebutannya ditambahkan
dengan pemaknaan sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam permohonan a quo sebagaimana dinasihatkan dalam sidang
pemeriksaan pendahuluan, seyogyanya secara tegas dan konsisten
menyebutkan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU
42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. [vide. Paragraf
[3.1] angka 4 halaman 64 Putusan MK Nomor 79/PUU-XVIII/2020];
5
11. Bahwa dalam permohonan pengujian undang-undang dengan register
Nomor 79/PUU-XVII/2019, Majelis Mahkamah Konstitusi memandang
permohonan Pemohon adalah kabur maka Mahkamah tidak
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon dan hal-hal lain.
[vide Poin 3.2 halaman 66 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-
XVIII/2020];
12. Bahwa dalam permohonan ini pemohon mengajukan kembali permohonan
yang sama dengan memperbaiki objek pengujian agar permohonan tidak
kabur dengan mengikuti pertimbangan hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020.
13. Bahwa untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan kutipan pasal yang
menjadi objek pengujian pemohon mengutip pasal dengan benar yang
seharusnya menjadi objek pengujian permohonan dengan mengikuti
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-
XVIII/2020;
14. Bahwa Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) dalam Undang-
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 15 ayat (2)
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Penjelasan Pasal 15 ayat (2)
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah
langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final
serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
15. Bahwa dalam permohonan ini yang diujikan oleh Pemohon adalah Pasal 15
ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah
dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang berbunyi:
“Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap
jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji
6
(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek
yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur
hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus
dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
“Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial”
bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan
tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela
objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur
hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus
dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
16. Bahwa karena putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap
sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Putusan MK secara
otomatis langsung mengubah norma undang-undang sejak diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum. Implikasinya, secara otomatis substansi
dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia harus dibaca
dibaca sebagaimana Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah
dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU-XVII/2019;
17. Bahwa walaupun substansi dari Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15
ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
telah berubah dengan pemaknaan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 namun masih merupakan
norma dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia;
18. Bahwa oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima,
memeriksa dan mengadili permohonan ini.
7
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN
KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON
19. Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara.
Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:
Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
20. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi
telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Bagian 2 dari 13
Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 sebagai berikut:
a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu
undang-undang;
c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau
setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;
d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi;
21. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi,
perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum dapat mengajukan
permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
22. Pemohon mendasarkan pengujian terhadap pasal dalam UUD 1945 yang
masing-masing berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (3)
“Negara Indonesia adalah negara hukum.”
8
Pasal 27 ayat (2)
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”
Pasal 28D ayat (1)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pasal 28J ayat (2)
“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”
23. Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya adalah perorangan warga
negara Indonesia (Bukti P-4) yang merupakan karyawan di sebuah
perusahaan finance dengan jabatan selaku Kolektor Internal (Bukti P-5) dan
telah bersertifikasi profesi di bidang penagihan (Bukti P-6). Pemohon
merupakan kolektor yang berprestasi (Bukti P-7) dan masih terus bekerja
sebagai kolektor hingga sekarang (Bukti P-10), yang dibuktikan dengan chat
terlampir dengan debitur, maupun juga dengan keterangan atasan
Pemohon sebagai saksi nanti dalam Pembuktian sebagai alat bukti yang
sah;
24. Kendati demikian, Pemohon mengalami berbagai kesulitan semenjak
ditafsirkannya undang-undang dalam perkara a quo. Permasalahan-
permasalahan tersebut diantaranya adalah berkurangan pendapatan hingga
sulitnya melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia dikarenakan
pemberi hak fidusia (Debitur) kerap kali mengelak. Baik Pemohon maupun
rekan-rekannya mengalami banyaknya kasus dan hambatan yang terjadi
karena eksekusi fidusia saat ini harus melalui Putusan Pengadilan (Bukti
P-11 & Bukti P-12). Semua hal tersebut terjadi sistemik dan faktual oleh
karena paska Putusan MK, tafsirnya adalah eksekusi fidusia harus melalui
Putusan Pengadilan. Kasus-Kasus yang dialami Pemohon tersebut akan
pemohon buktikan dengan memanggil saksi nanti dalam Pembuktian
sebagai alat bukti yang sah, mulai dari rekan sesama kolektor, perusahaan
pembiayaan maupun aparat penegak hukum untuk menceritakan kesaksian
tentang fakta dan data empirik yang terjadi oleh karena eksekusi Fidusia
Paska Putusan MK harus dilakukan melalui eksekusi pengadilan;
9
25. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah
Konstitusi, maka Pemohon sebagai perorangan dapat bertindak sebagai
Pemohon dalam perkara a quo;
26. Merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2015
sebagaimana yang tercantum pada angka 2, syarat kedua menyebutkan
bahwa adanya hak dan kewenangan konstitusional Pemohon tersebut
dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal
15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai kerugian
hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan fakta hukum sebagai berikut:
a. Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada
kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan
menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka
segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi
Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan
pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap;
b. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi suatu keharusan
bahwa ketika pemberi hak fidusia (Debitur) ciderja janji atau
wanprestasi, pihak pemberi hak fidusia (Debitur) wajib menyerahkan
objek jaminan fidusia kepada pihak penerima hak fidusia (Kreditur), dan
apabila pemberi hak fidusia (Debitur) tidak menyerahkan objek jaminan
fidusia tersebut pada saat eksekusi dilaksanakan, penerima hak fidusia
(Kreditur) berhak mengambil objek jaminan fidusia dan apa bila
diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang;
c. Bahwa Pemohon menjalan tugas atau pekerjannya selaku kolektor yang
bersertifikasi di suatu perusahaan finance yaitu menagih kewajiban yang
harus dipenuhi oleh pemberi hak fidusia (Debitur), dan jika tidak berhasil
10
tertagih maka diberi kuasa untuk mengambil objek jaminan fidusia
terhadap pemberi hak fidusia (Debitur);
d. Bahwa dengan adanya ketentuan a quo menimbulkan bentuk-bentuk
pelanggaran hak terhadap Pemohon yang berkedudukan sebagai
kolektor yang bertugas di bidang penagihan dan eksekusi agunan di
perusahaan finance. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 27
ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945,
Pemohon yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik, sesuai
prosedur yang mana tidak melakukan suatu intimidasi ataupun
kekerasan fisik. Pemohon justru melakukan negosiasi secara damai
terlebih dahulu dalam melakukan penagihan dan eksekusi objek jaminan
fidusia (Bukti P-8), namun Pemohon mendapatkan tanggapan yang
berbanding terbalik dari pihak pemberi hak fidusia (Debitur) (Bukti P-9);
e. Bahwa dengan adanya pengaturan a quo, berdampak pada penurunan
jumlah kasus yang harus dikerjakan karena kasus yang Pemohon
pegang menjadi berkurang dimana dahulu bisa sampai ratusan tapi
kemudian sekarang hanya tinggal 2 kasus saja;
f. Bahwa dengan adanya pengaturan yang menyebutkan bahwa prosedur
hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus
dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, membuat profesi
Pemohon terdampak dan terancam sehingga tidak mendapatkan
perlindungan hukum yang adil dan juga tidak mendapatkan hak akan
penghidupan yang layak, padahal sejatinya profesi Pemohon merupakan
profesi yang sah.
27. Pengujian Undang-undang dalam perkara a quo sangat erat kaitannya
dengan permasalahan penanganan dan regulasi eksekusi objek jaminan
fidusia yang melibatkan kolektor, dalam hal regulasi, sumber daya tenaga
manusia, maupun prosedur dan pengaturannya. Pemohon yang mana
adalah kolektor yang bekerja di bidang penagihan dan eksekusi agunan,
menjadi suatu kenyataan bahwa Pemohon memiliki kapasitas (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
28. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
11
III. PERMOHONAN TIDAK NE BIS IN IDEM DAN SEBAGAI UPAYA
MELINDUNGI HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON
1. Terhadap pokok permohonan a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 42
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005, yang mengatur
nebis in idem, menyatakan:
a. Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam Undang-
Undang yang telah diuji, Undang-Undang telah diuji, tidak dapat
dimohonkan pengujian kembali.
b. Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang
terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan
perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan
pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi
alasan permohonan yang bersangkutan berbeda;
2. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia terkait pasal yang diujikan, telah ada putusan Nomor 18/PUU-
XVII/2019. Dalam perkara tersebut, pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar
pengujian adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4). Sedangkan Pemohon
mendasarkan kepada Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat
(1) dan Pasal 28J ayat (2). Sehingga, ayat (2) Peraturan Mahkamah
Konstitusi tersebut memberikan secercah harapan bahwa kerugian
konstitusional yang dialami Pemohon–tentunya dengan dukungan penuh
dari kebijakan dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
– dapat segera berakhir;
3. Selain itu, terhadap pokok permohonan a quo, juga telah terdapat Putusan
Nomor 79/PUU-XVIII/2020 yang amar putusannya tidak dapat diterima
sehingga ketentuan nebis in idem tidak berlaku;
4. Pemohon tidak mengajukan Permohonan ini bukan karena ingin
mengatakan bahwa Mahkamah salah, tidak sama sekali, namun Pemohon
berharap Mahkamah dapat mengubah pendirian Mahkamah demi
terlindunginya hak konstitusional Pemohon, sebab ternyata bahwa Putusan
Nomor 18/PUU-XVII/2019 menghasilkan norma yang ternyata menimbulkan
kerugian konstitusional bagi Pemohon.
12
5. Mahkamah Konstitusi sensiri telah menegaskan bahwa perubahan
pendirian dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang mempunyai
dasar, baik secara doktriner maupun praktik [vide Putusan MK No.
24/PUU-XII/2019, hlm. 63] sebagai berikut:
“[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam
pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian
Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian merupakan
sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika Serikat yang
berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat menerapkan asas
precedent atau stare decisis atau res judicata, pun telah menjadi praktik
yang lumrah di mana pengadilan, khususnya Mahkamah Agung Amerika
Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi),
mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang berkait dengan konstitusi.
Tercatat misalnya, untuk menyebut beberapa contoh, bagaimana
Mahkamah Agung Amerika Serikat yang semula berpendapat bahwa
pemisahan sekolah yang didasarkan atas warna kulit tidaklah bertentangan
dengan Konstitusi sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip separate
but equal (terpisah tetapi sama), sebagaimana diputus dalam kasus Plessy
v. Fergusson (1896), kemudian berubah dengan menyatakan bahwa
pemisahan sekolah yang didasarkan atas dasar warna kulit adalah
bertentangan dengan Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam
putusannya pada kasus Brown v. Board of Education (1954). Demikian pula
ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat mengubah pendiriannya dalam
permasalahan hak untuk didampingi penasihat hukum bagi seseorang yang
didakwa melakukan tindak pidana dalam proses peradilan. Semula, dalam
kasus Betts v. Brady (1942), Mahkamah Agung Amerika Serikat
berpendirian bahwa penolakan pengadilan negara bagian untuk
menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa yang tidak mampu tidaklah
bertentangan dengan Konstitusi. Namun, melalui putusannya dalam kasus
Gideon v. Wainwright (1963), Mahkamah Agung mengubah pendiriannya
dan berpendapat sebaliknya, yaitu seseorang yang tidak mampu yang
didakwa melakukan tindak pidana namun tanpa didampingi penasihat
hukum adalah bertentangan dengan Konstitusi.
Oleh karena itu, Indonesia yang termasuk ke dalam negara penganut tradisi
civil law, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip precedent atau stare
decisis, tentu tidak terdapat hambatan secara doktriner maupun praktik
untuk mengubah pendiriannya. Hal yang terpenting, sebagaimana dalam
putusan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, adalah menjelaskan
mengapa perubahan pendirian tersebut harus dilakukan. Apalagi
perubahan demikian dilakukan dalam rangka melindungi hak
konstitusional warga negara.”
IV. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN PROVISI
1. Dalam Perkara sebelumnya yang pernah Pemohon ajukan, yakni perkara
Nomor 79/PUU-XVIII/2020 yang diputus tidak dapat diterima, pada
pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Hakim memberikan masukan bahwa
13
perkara a quo lebih baik diajukan bersama-sama dengan perusahaan
Pembiayaan agar pandangan Perusahaan Pembiayaan dapat didengarkan.
Kemudian, pada pemeriksaan Pendahuluan perkara ini pada sidang tanggal
20 April 2021, Majelis Hakim meminta data dan fakta terkait perkara ini,
mulai dari fakta bahwa Pemohon masih terus bekerja sebagai kolektor dan
data akan hal-hal yang Pemohon dalilkan. Pemohon berpandangan bahwa
seluruh masukan tersebut adalah masukan yang baik, dimana Pemohon
akan berusaha memenuhinya dengan cara menyampaikan hal tersebut
melalui keterangan saksi maupun ahli sebagai alat bukti yang sah sesuai
hukum acara pada tahapan pembuktian nanti. Hal ini dikarenakan, seluruh
hal tersebutnpada faktanya benar terjadi, keterangan Pihak-pihak
terdampak juga memang ada, namun akan tidak efisien apabila hanya
dimasukkan sebagai satu bagian kecil ke dalam Permohonan ini. Seluruh
fakta tersebut harus diungkapkan dalam persidangan melalui keterangan
langsung pihak terdampak di ruang sidang nanti, baik itu atasan Pemohon,
rekan Pemohon, aparat Penegak Hukum, dan juga Perusahaan
Pembiayaan yang sudah pemohon ajak untuk menjadi saksi ataupun ikut
sebagai Pihak Terkait;
2. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan provisi dimana dalam
pandangan Pemohon, perkara a quo sangatlah dampaknya terhadap
berbagai pihak. Misalnya, perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum,
sesama kolektor, konsumen maupun asosiasi kolektor.
3. Kini, perusahaan pembiayaan di lapangan menjadi kesulitan mendapatkan
haknya ketika menagih kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi hak
fidusia (Debitur). Hal demikian terjadi karena saat melakukan eksekusi
terhadap barang jaminan fidusia, pemberi hak fidusia (Debitur) yang nakal
akan mengelak dengan berlindung di balik Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tentunya hal ini akan memengaruhi eksistensi
perusahaan pembiayaan yang memiliki peran penting dalam perekonomian
di Indonesia, baik dari pendapatan perusahaan maupun kepada
keberlangsungan industri pembiayaan di Indonesia;
4. Selain itu, Perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang menggunakan jasa
Bagian 3 dari 13
kolektor, jadi memperlakukan kolektor dengan berbeda paska putusan MK
tersebut, baik dari mulai banyaknya kasus yang diberikan kepada kolektor
14
hingga besaran penghasilan yang diberikan kepada kolektor. Oleh
karenanya, menjadi penting untuk mendengarkan pandangan, sikap dan
perilaku perusahaan pembiayaan;
5. Permohonan a quo juga berimplikasi pada aparat penegak hukum yang
menangani kasus lembaga jaminan fidusia. Tindakan hukum mereka paska
putusan MK dalam memperlakukan debitur beritikad buruk yang tidak mau
bayar dan kabur bersama dengan barang fidusianya misalnya, apakah serta
mereka menjadi bisa menindak debitur seperti itu dengan penggelapan,
atau jadi harus menunggu eksekusi dari pengadilan dahulu;
6. Juga, pandangan dari konsumen yang wanprestasi, bahwa apakah mereka
ketika menandatangani perjanjian fidusia mereka melakukannya dengan
sukarela, lalu kemudian apa alasan mereka tidak sukarela menyerahkan
barang fidusia ketika tidak lagi melakukan pembayaran;
7. Begitupun, dengan pandangan dari asosiasi kolektor yang legal. Seberapa
besar dampaknya kepada kolektor, untuk menunjukkan bahwa apakah
memang dampaknya hanya kepada pemohon seorang atau juga kepada
banyak kolektor-kolektor legal lainnya yang menjadi terdampak;
8. Oleh karena permohonan a quo memberi dampak kepada banyak pihak
yang berkepentingan dan mengingat putusan MK adalah erga omnes,
Pemohon dengan sangat memintakan permohonan provisi agar sidang
dilakukan hingga tahap pembuktian (tidak langsung putusan sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 54 UU MK) sehingga Pemohon dapat memanggil
pihak-pihak terdampak untuk menjadi saksi dalam perkara ini, ataupun juga
mengajak mereka menjadi Pihak Terkait dalam perkara ini. Sehingga,
apapun putusannya nanti, setidak-setidaknya, rasa keadilan bagi semua
pihak akan lebih besar karena sudah didengarkan keterangannya,
dibandingkan diputus tanpa didengarkan keterangannya.
V. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN
Alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil adalah:
A. Tiadanya Proporsionalitas secara konstitusional bagi pihak terdampak jika
dinilai melalui proportionality test
B. Tiadanya Perlindungan Hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D
ayat (1), bagi industri pembiayaan dikarenakan besarnya biaya yang
15
dikeluarkan (untuk eksekusi) lebih besar daripada pendapatan dari (barang)
fidusia itu sendiri;
C. Tiadanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D
ayat (1), oleh karena terciptanya kedudukan yang lebih berat pada satu
pihak dimana kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan,
sementara debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan;
D. Bertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberi celah bagi
debitur untuk mengulur waktu melarikan barang sehingga memberikan
ruang bagi terjadinya kejahatan;
E. Menghancurkan lahan profesi (collector dan financing) yang legal dan diakui
oleh MK sendiri (Putusan Nomor 19/PUU-XVIII/2020) sehingga
mengakibatkan hilangnya Pendapatan dan Penghidupan yang layak
sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2);
F. Melanggar hak dan kewajiban dari masing-masing pihak karena
menambahkan "sukarela terhadap eksekusi", padahal sukarela ada karena
ketika kontrak ditandangani dimana debitur setuju membayar sesuai jangka
waktu yang ditentukan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2);
G. Ketimpangan hak yang menjadi berat ke debitur oleh karena sekalipun di
perjanjian dituliskan syarat wanprestasi, debitur tetap bisa mengelak
dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi sehingga harus dibuktikan ke
pengadilan. Akibatnya, kreditur yang beritikad baik sesuai prosedur tetap
saja terjegal dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil
sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan perlindungan haknya
sebagaimana dijamin Pasal 28J ayat (2), dan juga menimbullan
ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum;
H. “Sukarela saat eksekusi" bertentangan dengan prinsip negara hukum yang
harusnya menjamin aturan yg mencegah terjadinya potensi kejahatan.
Apabila debitur beritikad baik, debitur harus minta restrukturisasi bukannya
justru tidak sukarela menyerahkan barangnya.
Berikut adalah uraian lengkap dari masing-masing argumen sebagaimana
tersebut di atas:
16
A. Tiadanya Proporsionalitas secara konstitusional bagi pihak terdampak
jika dinilai melalui proportionality test
1. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menjelaskan mengenai
proportionality test bahwa [vide risalah sidang perkara MK No. 71/PUU-
XVII/2019 tanggal 9 September 2020, hlm. 46-47]
“Satu rumus yang selalu ada di Mahkamah Konstitusi untuk melihat
apakah seandainya itu pun inkonstitusionalitas untuk dibatalkan atau
tidak adalah proportionality test, yaitu apakah kita secara konstitusional
lebih rugi jika itu dibatalkan atau lebih untung jika dipertahankan, baik
dari sudut konstitusi, dari sudut HAM, dari penegakan hukum. Saya kira,
rumus itu sudah dipergunakan proportionality test. Jadi balancing test,
jadi keseimbangan. Karena memang, ya, kalau orang orang politik
membentuk hukum kan, dia tidak menyentuh selalu ke sana, dia
pragmatis saja barangkali kan... Tetapi pengalaman MK eropa adalah
rumus yang dipakai untuk menguji itu adalah proporsionality test,
proposionalkah atau menguntungkankah secara konstitusi dari HAM,
bertujuan bernegara kalau ada pelanggaran itu kita nyatakan dia tidak
mengikat... Ya, barangkali secara lugas apa yang dikatakan
porpotionality test itu keuntungan konstitusional itu tentu dalam
pencapaian-pencapaian tujuan konstitusi dan hukum.
Kemudian yang paling gamblang adalah HAM karena banyak apa yang
dikatakan norma-norma hukum itu yang menyangkut HAM, itu dalam
banyak hal bertabrakan tentunya. Artinya, bersaing satu sama lain.
Mana yang kita akan katakan diterima dan yang lain dibatalkan? Itu
harus dilihat keuntungan dan kerugiannya secara konstitusional dari
sudut HAM itu sendiri misalnya.”
2. Pihak terdampak dalam perkara a quo adalah kolektor dan perusahaan
pembiayaan (multifinance). Dari sisi kolektor, semakin banyak kolektor
yang kehilangan pekerjaannya untuk pendapatan hidup yang layak oleh
karena kasus jaminan fidusia yang mereka pegang menurun dengan
drastis. Dari sisi perusahaan multifinance, pendapatan dari bisnis
pembiayaan menjadi tidak lagi karena uang yang mereka keluarkan
untuk biaya eksekusi akan lebih besar dibandingkan harga barang
fidusia itu sendiri.
17
3. Proporsionalitas dari hak konstitusional pihak-pihak yang terdampak
haruslah diperhatikan dalam perkara a quo. Terutama, oleh karena
sektor yang terdampak ini adalah suatu lingkup usaha yakni dunia usaha
pembiayaan (multifinance).
4. Kenyataan bahwa ada perusahaan psembiayaan yang menyewa
kolektor tidak bersertifikasi (preman) yang bertindak semena-mena
kepada konsumennya sebagaimana dalam legal standing Putusan MK
Nomor 18/PUU-XVII/2019, tidak serta merta berarti semua kolektor dan
perusahaan pembiayaan bertindak demikian. Masih ada kolektor
tersertifikasi seperti Pemohon dalam perkara a quo adalah kolektor
internal yang selalu jujur dan ramah kepada debitur, bahkan selalu
berusaha bertindak persuasif dan negosiasi ketika bertemu dengan
debitur. Namun, hak konstitusional Pemohon terdampak hanya karena
ulah preman yang bersikap semena-mena kepada debitur di dalam legal
standing 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, juga ada perusahaan
pembiayaan yang fair bersikap baik kepada debiturnya dan
menggunakan kolektor bersertifikasi. Tetapi perusahaan ini justru
terdampak hanya karena satu perusahaan yang nakal sebagaimana ada
dalam legal standing 18/PUU-XVII/2019. Konsekuensinya, tiadanya hak
untuk mendapatkan penghidupan yang layak lagi dalam bisnis
pembiayaan, padahal banyak pihak yang lurus-lurus saja tapi mereka
terdampak secara hukum, sehingga tentu tidak memberikan
perlindungan hukum yang adil bagi pihak-pihak ini. Sehingga, telah
terjadi pelanggaran hak konstitusional bagi pihak terdampak yang
secara jelas tidak proporsional jika diukur.
5. Dengan demikian, Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan tiadanya
Proporsionalitas secara konstitusional bagi pihak terdampak jika dinilai
melalui proportionality test.
18
B. Tiadanya Perlindungan Hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal
28D ayat (1), bagi industri pembiayaan dikarenakan besarnya biaya
yang dikeluarkan (untuk eksekusi) lebih besar daripada pendapatan
dari (barang) fidusia itu sendiri.
1. Secara etimologis, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara
moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.
[Sulhani Hermawan, Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata
Pangan Indonesia, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 3 Oktober 2012,
hal 491.]
2. Menurut Frans Magnis Suseno, ada beberapa kata kunci yang terkait
dengan perwujudan keadilan serta keadilan sosial, seperti: hak,
kewajiban, kontrak, fairness, ketimbalbalikan, struktur kekuasaan dan
otonomi. [Frans Magnis Suseno, Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke
Filsafat Perempuan Dari Adam Muller ke Postmodernism, Kanisius,
Yogyakarta, 2005, hal 238.] Sementara itu, John Rawls dalam karya
monumentalnya A Theory of Justice, menjelaskan bahwa keadilan
merupakan suatu hal yang berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu
kebebasan (liberty), kesamaan, (equality), dan ganjaran (rewards).
Prinsip kebebasan mengacu kepada kebebasan yang bersifat merata
(equal liberty) di mana prinsip hak dan kewajiban menjadi dasar utama
bagi kebebasan. Prinsip kesamaan (equality), bukan berarti bahwa
Rawls menolak sama sekali ketidaksamaan dalam masyarakat (misal
kaya-miskin, atasan bawahan, dsb), melainkan bahwa Rawls menerima
ketidaksamaan sosial dan ekonomis dengan dua syarat: ketidaksamaan
itu diperoleh demi keuntungan pihak yang paling lemah dalam
masyarakat (the difference principle) dan merupakan hasil dari kompetisi
terbuka dan fair (fair equality of opportunity) atas posisi-posisi dan
jabatan-jabatan yang ada dalam masyarakat. [John Rawls, A Theory of
Justice (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm: 52-65.];
3. Dalam Encyclopedia Britannica, welfare state diartikan sebagai konsep
pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga
dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.
[“Welfare State”, Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/
print/topic/639266]
19
4. Sementara itu, The Concise Oxford Dictionary of Politics mendefinisikan
Welfare State sebagai sebuah sistem dimana pemerintah menyatakan
diri bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan sosial dan ekonomi
bagi penduduk melalui sarana pensiun, tunjangan jaminan sosial,
layanan kesehatan gratis dan semacamnya. [Ed Iain McLean and Alistair
McMillan. MC “welfare state” The Concise Oxford Dictionary of Politics.
Oxford University Press 2009. Oxford Reference Online. Oxford
University Press. University of
Washington,http://www.oxfordreference.com.offcampus.lib.washington.e
du/views/ENTRY. html?subview=Main&entry=t86.e1462]. Oleh karena
itu, Konsep welfare state didasarkan pada prinsip persamaan
kesempatan (equality of opportunity), pemerataan pendapatan (equitable
distribution of wealth), dan tanggung jawab publik (public responsibility)
terhadap mereka yang tidak mampu untuk menyediakan sendiri
kebutuhan minimum untuk bisa hidup layak. [Welfare State”,
Encyclopedia Britannica.]
5. Berdasarkan hal tersebut, keadilan sosial ini harus tercipta di segala lini
kehidupan masyarakat di Indonesia, tak terkecuali dalam hal perjanjian
fidusia.
6. Secara historis, kata “fidusia” ditarik dari kata “fides” sebuah kata dari
bahasa Latin yang berarti “kepercayaan”. Dalam baik bahasa Belanda
maupun Inggris, kata “fiduciary” mengacu pada pemindahtanganan
kepemilikan berdasarkan kepercayaan. Memang, pihak-pihak yang
terlibat dalam jaminan fidusia wajib memiliki rasa percaya untuk dapat
menjalankan mekanisme ini, karena pemberi fidusia (debitur) diizinkan
untuk menahan objek fidusia yang bersangkutan selama proses
penyelesaian utang dengan penerima fidusia (kreditur). (Paragraf [2.3],
Bagian III, Putusan 18/2019, hal.29-30). Sejak dibuat dan
ditandatanganinya perjanjian jaminan Fidusia, maka hak kepemilikan
benda jaminan Fidusia secara yuridis telah beralih dari debitur pemberi
Fidusia kepada kreditur penerima Fidusia, sehingga pemberi Fidusia
selanjutnya hanyalah berkedudukan sebagai peminjam pakai terhadap
benda jaminan Fidusia (Oey Hoey Ting, Fidusia sebagai Jaminan Unsur-
unsur Perikatan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 47.)
20
7. Pada Fidusia berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan
kepada kreditur adalah hak milik, sedang barangnya tetap dikuasai oleh
debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan seceara constitutum
possessorium (Nova Faisal, Tinjauan Yuridis Atas Jaminan Fidusia,
Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-36 Nomor 4 Oktober-
Desember 2006, hal. 2.)
8. Apabila dibandingkan dengan Hipotik dan Hak Tanggungan, khsusnya
dalam hal eksekusi, maka eksekusi Fidusia tidak mengenal eksekusi
oleh Penerima Fidusia Pertama. Memang, pada dasarnya Undang-
undang Fidusia tidak mengenal penerima fidusia pertama atau kedua.
Namun demikian, ditentukan bahwa jaminan Fidusia dapat diberikan
kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa/wakil
Penerima Fidusia tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai
pemberian Fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam
rangka pembiayaan kredit konsorsium (Pasal 8) (Bachtiar Sibarani,
Parate Eksekusi dan Paksa Badan, Makalah disampaikan pada Panel
Diskusi Percepatan Pengurusan Piutang Macet, Aula Bank Indonesia
Cabang Bandung, 2 April 2001, hlm. 4.)
9. Selanjutnya Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia tersebut kepada Penerima Fidusia. Dalam hal
Pemberi Fidusia tersebut tidak menyerahkan benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka Penerima
Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang (Pasal
30 Undang-undang Jaminan Fidusia). Penjelasan: Dalam hal Pemberi
Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
pada waktu eksekusi dilaksanakan. Penerima Fidusia berhak mengambil
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat
meminta bantuan pihak yang berwenang. Lembaga Parate Eksekusi ini
sebenarnya sudah dikenal dalam KUHPerdata; khususnya untuk gadai
diatur dalam Pasal 1155 dan untuk Hipotik dalam Pasal 1179 ayat (2)
KUHPerdata, sedangkan untuk Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 6
Bagian 4 dari 13
juncto Pasal 20 ayat (1) a Undang-undang Hak Tanggungan. Khusus
dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang terdiri atas
21
benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau dibursa,
penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (diatur dalam Pasal 31
Undang-Undang Jaminan Fidusia). Bagi efek yang terdaftar di bursa di
Indonesia, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
akan otomatis berlaku. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal
31 Undang-Undang Jaminan Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat
dikesampingkan atas kemauan para pihak (dwingend recht). Oleh
karena itu setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila dilakukan bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31
Undang-Undang Jaminan Fidusia, adalah batal demi hukum (Pasal 32
Undang-Undang Jaminan Fidusia). (Analisis yuridis, Boy Satria Maulana,
FH UI, 2014, hlm.92):
10. Sehubungan dengan hal tersebut, Pranata jaminan fidusia muncul atas
dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan
barang bergerak tanpa (secara fisik) melepaskan barang yang dijadikan
jaminan. Gadai yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata atau konstruksi hukum Romawi, Code Penal maupun Burgerlijk
Welboek yang berlaku, mewajibkan diserahkannya kebendaan atau
barang bergerak yang dijadikan jaminan kepada kreditur. Oleh karena
debitur masih memerlukan benda yang menjadi jaminan, seperti
misalnya perusahaan angkutan yang tidak mungkin melepaskan
kendaraan yang dimilikinya, maka pranata jaminan gadai tidak mungkin
dipergunakan oleh banyak pihak (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,
"Seri Hukum Bisnis - laminan Fidusia", (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2000), hal. 5.) Bahwa jaminan fidusia timbul sebagai alternatif dari gadai,
yang mewajibkan pengalihan objek yang digadaikan. (J. Satrio, “Hukum
Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia”, hal.8-12); Bahwa pada
praktiknya, jenis jaminan ini telah banyak digunakan di Indonesia yang
utamanya dikarenakan kebutuhan para pengusaha untuk mendapatkan
fasilitas kredit dimana mereka masih dapat memegang kendali atas
objek fidusianya dan dapat tetap menjalankan usahanya. (Penjelasan
umum, UU Jaminan Fidusia.)
22
11. Selanjutnya mengingat bahwa Jaminan Fidusia adalah pranata jaminan
dan pengalihan hak kepemilikan dengan cara constitutum possesorium
adalah dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan hak
yang didahulukan kepada Penerima Fidusia, maka sesuai dengan Pasal
33 Undang-Undang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberi
kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi
hukum. Ketentuan tersebut tiada lain adalah untuk melindung Pemberi
Fidusia karena adakalanya nilai hasil eksekusi benda yang dijaminkan
lebih besar dari jumlah utang Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia.
Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam hal
hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib
mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. Namun
demikian apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang,
debitur tetap bertnggung jawab atas utang yang belum terbayar/ belum
dibayar. (Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia). (Analisis yuridis...,
Boy Satria Maulana, FH UI, 2014, hlm.92);
12. Adapun semua perjanjian pengikatan jaminan yang bersifat accesoir,
yang artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau
keberadaannya tergantung kepada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian
kredit. Perjanjian pokok ini adalah perjanjian pinjam meminjam atau
utang piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan.
Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan kreditur
lebih terjamin dan bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun
jaminan perorangan (Freida Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan
Perdata: Hak-hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2, (Jakarta: Ind-Hill Co,
2002), hlm. 6.)
13. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga
mengikuti cara eksekusi barang jaminan yang digunakan oleh Undang-
Undang Hak Tanggungan yaitu memberikan alternatif eksekusi barang
jaminan fidusia melalui penjualan secara lelang dan penjualan di bawah
tangan. Namun, berbeda dengan eksekusi hak tanggungan atas tanah
maka, Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Pasal 29 Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hanya mengenal dua
23
cara eksekusi (meski perumusannya seakan-akan menganut 3 (tiga)
cara). (Bachtiar Sibarani, Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia,
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, 2000, hlm. 21.
14. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia melalui pelelang
umum tanpa melalui Pengadilan oleh Penerima Fidusia atas
kekuasaannya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
dan Pasal 29 ayat (1) b Undang-Undang Jaminan Fidusia dan dikenal
dengan istilah, parate eksekusi (eigenmachtigeverkoop), merupakan
suatu kemudahan yang diberikan undang-undang kepada Penerima
Fidusia dalam melaksanakan eksekusi guna mengambil pelunasan
piutangnya [Penjelasan atas Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan
Fidusia]. Di samping itu melalui pelelangan umum berarti memberi
harapan kepada Penerima Fidusia untuk dapat memperoleh harga yang
tinggi dari hasil penjualan benda yang dijaminkan tersebut untuk
keuntungan baik Penerima Fidusia maupun Pemberi Fidusia. Namun
khusus untuk point c, pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah
lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh
Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar
yang beredar di daerah yang bersangkutan. (Gunawan Widjaja dan
Ahmad Yani, Op. Cit., hlm. 153.)
15. Dalam praktek, pengutamaan kepentingan kreditur dalam Undang-
Undang Jaminan Fidusia tidak terlaksana karena Kantor Lelang Negara
tidak bersedia melelang barang jaminan sebelum ada keputusan dari
Ketua Pengadilan Negeri. (Analisis yuridis..., Boy Satria Maulana, FH UI,
2014, hlm.96)
16. Ny. Arie S. Hutagalung juga memberikan saran dalam hal keragu-raguan
pelaksanaan parate eksekusi ini. Untuk mengantisipasi parate eksekusi
jaminan fidusia adalah sangat ideal apabila ada ketentuan lebih lanjut
menegenai Sertifikat Fidusia, misalnya dengan menyatakan bahwa
pelaksanaan eksekusi tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 33
Undang-Undang Pokok Kehakiman, atau dalam rangka merevisi
Undang-Undang Pokok Kehakiman tersebut pihak pembentuk Undang-
Undang Jaminan Fidusia meminta Mahkamah Agung RI untuk
24
memasukkan pasal-pasal tertentu yang dapat menguatkan pelaksanaan
parate eksekusi jaminan fidusia tanpa fiat eksekusi. (Analisis yuridis. Boy
Satria Maulana, FH UI, 2014, hlm.96)
17. Di samping itu politik hukum Mahkamah Agung RI yang menyatakan
sifat eksekutorial itu sesuatu exceptional dalam rangka memberikan
keadilan untuk para debitor harus diubah dengan meminta para hakim
agar melihatnya kasus per kasus. Undang-Undang Jaminan Fidusia
memberikan hak kepada penerima fidusia untuk menguasai obyek
jaminan fidusia apabila pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan
secara sukarela barang jaminan yang dikuasainya atau dikenal dengan
Right to Repossess (vide Pasal 30 serta Penjelasan Pasal 30 Undang-
Undang Jaminan Fidusia) juga apabila perlu, dalam pelaksanaan Right
to Repossess ini penerima fidusia dapat meminta bantuan dari instansi-
instansi yang berwenang seperti POLRI tetapi tidak dengan
menggunakan biro jasa penagih utang (debt collector) yang sering
menggunakan cara-cara illegal baik secara kasar maupun secara halus
(Analisis yuridis..., Boy Satria Maulana, FH UI, 2014, hlm.96)
18. Secara teoritis eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia sangat dilindungi oleh undang-undang, sesuai dengan ketentuan
Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 yang menyebutkan “apabila
debitur cidera janji, maka pihak kreditur dapat menjual benda tersebut
kepada pihak lain guna pelunasan hutangnya”. Seperti yang sudah
disebutkan di atas bahwa benda tersebut masih dalam penguasaan
pihak debitur yang beritikad tidak baik maka pihak kreditur dapat
menggugat dengan alasan perbuatan melawan hukum. Apabila terjadi
hal demikian maka untuk mendapatkan benda tersebut pihak kreditur
harus memohon kepada pihak pengadilan (Analisis yuridis..., Boy Satria
Maulana, FH UI, 2014, hlm.97)
19. Menurut Fred Tumbuan, Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam
UUF telah menggantikan fidusia bentuk lama (FEO) dan cessie jaminan
atas piutang-piutang yang dalam praktek pemberian kredit banyak
digunakan. Sedangkan tentang benda yang diperoleh kemudian, ini
berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan
Jaminan Fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik Pemberi
25
Fidusia. Pasal 7 dan Pasal 9, menentukan bahwa piutang (baik yang
telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh
kemudian) menjadi objek Jaminan Fidusia. Lebih jauh lagi dalam Pasal 9
ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa
pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan
perjanjian jaminan tersendiri. Ini tidak lain oleh karena sudah terjadi
pengalihan hak kepemilikan atas benda tersebut. (Fred B. G. Tumbuan,
Mencermati Pokok-pokok Undang-Undang Fidusia, (Jakarta: Makalah,
November 1999), hlm. 9.)
20. Dalam perjanjian fidusia ini pihak kreditur atau penerima fidusia tidak
akan menjadi pemilik penuh, kreditur atau penerima fidusia hanya
merupakan bezitloos eignaar atas objek Jaminan Fidusia tersebut.
Kedudukan kreditur atau penerima fidusia hanya sebagai pemegang
jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya
adalah kewenangan yang masih berhubungan dengan jaminan itu
sendiri. Oleh karena itu kewenangan tersebut diartikan sebagai terbatas.
Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia pada prinsipnya tetap memberlakukan fidusia dengan konsep
penyerahan hak milik, tidak semata-mata jaminan saja. (Abdul Rasyid
Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus),
ed.2, cet.3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 45.)
21. Tujuan pendaftaran fidusia adalah:
a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang
berkepentingan.
b. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima
fidusia terhadap kreditur lain. Ini disebabkan jaminan fidusia
memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai
objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan. (Salim HS,
Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2005, hlm. 82.)
22. Berkaitan dengan eksekusi fidusia ini, menurut Munir Fuady selain cara
eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia, tentunya pihak kreditur (Penerima Fidusia)
26
dapat menempuh prosedur eksekusi melalui gugatan biasa ke
Pengadilan (Saliman, Op. Cit., hlm. 47);
23. Dari pengaturan pasal-pasal di atas, maka dapat dilihat bahwa eksekusi
Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui cara-cara, antara lain: (Analisis
yuridis, Boy Satria Maulana, FH UI, 2014, hlm.93-95)
a. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial yang berarti sama
kekuatannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap. Eksekusi ini dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena menurut Pasal 15 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
Sertifikat Jaminan Fidusia menggunakan irah-irah “Demi Ketuhanan
Yang Maha Esa” yang berarti kekuatannya sama dengan kekuatan
putusan pengadilan yang bersifat tetap. Irah-irah ini memberikan titel
eksekutorial dan berarti akta tersebut tinggal dieksekusi tanpa harus
melalui putusan pengadilan. Karena itu, yang dimaksud dengan fiat
eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi
suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, yakni
dengan cara meminta fiat dari Ketua Pengadilan dengan cara
memohon penetapan dari Ketua Pengadilan untuk melakukan
eksekusi. Ketua Pengadilan akan memimpin eksekusi sebagaimana
dimaksud dalam HIR.
b. Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan dengan jalan
mengeksekusinya oleh Penerima Fidusia lewat lembaga pelelangan
umum (kantor lelang), di mana hasil pelelangan tersebut diambil
untuk melunasi pembayaran tagihan Penerima Fidusia. Parate
eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa
melibatkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1)
huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia.
c. Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan di bawah
tangan asalkan terpenuhi syarat-syarat untuk itu. Adapun syarat-
syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah:
i. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dengan
Penerima Fidusia;
27
ii. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai
harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
iii. Diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan/atau Penerima
fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
iv. Diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar
didaerah tersebut.
v. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan
sejak diberitahukan secara tertulis.
d. Eksekusi fidusia secara mendaku yang dilakukan dengan cara
mengambil barang fidusia untuk menjadi milik kreditur secara
langsung tanpa lewat suatu transaksi apapun. Namun, hal ini
dilarang oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia.
e. Eksekusi terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat
diperdagangkan dimana dilakukan dengan cara penjualan dipasar
dan bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar dan
bursa tersebut sesuai dengan maksud Pasal 31 Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
f. Eksekusi lewat gugatan biasa dimana hal ini menjadi berdampak
pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
24. Terkait hal tersebut, keadilan merupakan suatu hal yang mutlak dipenuhi
oleh Negara kepada seluruh warganya, baik secara indivu maupun
kelompok dalam aspek apapun. Namun, ternyata bahwa Keadilan tidak
diberikan secara merata kepada pihak penerima hak fidusia (Kreditur)
dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia dikarenakan sulitnya proses
penyelesaian perkara di pengadilan. Faktor-faktor tersebut diantaranya
lamanya proses penyelesaian perkara dan tingginya biaya perkara;
25. Fakta lain yang semakin memperlihatkan kesenjangan kedudukan
antara penerima hak fidusia (Kreditur) dengan pemberi hak fidusia
(Debitur) adalah sulit dijalankannya putusan eksekusi yang dikeluarkan
oleh pengadilan. Salah satu faktornya adalah kekaburan objek perkara.
Pada saat pengadilan melaksanakan eksekusi tentu telah melalui proses
pengadilan terlebih dahulu yang memakan waktu cukup lama. Sehingga
Bagian 5 dari 13
28
tidak menutup kemungkinan bahwa objek jaminan fidusia berpindah ke
tangan pihak ketiga.
26. Fakta selanjutnya yang patut dipertimbangkan adalah tidak adanya
jaminan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan akan
berjalan secara efektif. Pada tahun 2012 hingga 2018 pada 15 (lima
belas) pengadilan negeri di Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua
permohonan eksekusi perkara selesai dilaksanakan.
(http://bit.ly/FaktorPenghambatEksekusiPutusan). Sehingga dalam hal
proses eksekusi yang dilakukan melalui pengadilan membutuhkan waktu
yang cukup lama, merugikan pihak penerima hak fidusia (Kreditur) dan
tidak merepresentasikan keadilan yang seharusnya diberikan oleh
Negara secara merata kepada seluruh warganya, termasuk penerima
hak fidusia (Kreditur).
27. Dengan demikian, ketentuan eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal
15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019 telah mengakibatkan tiadanya Perlindungan Hukum
yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), bagi industri
pembiayaan dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan (untuk
eksekusi) lebih besar daripada pendapatan dari (barang) fidusia itu
sendiri.
C. Tiadanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal
28D ayat (1), oleh karena terciptanya kedudukan yang lebih berat pada
satu pihak dimana kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan,
sementara debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan.
1. Eugene Ehrlich berpendapat, “Justice has always weighted the scale
solely in favour of the weak and persecuted. A justice desicion is a
decision based on grounds which appeal to a disinterested person.”
[Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori
Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang
(Legisprudence), Jakarta: Kencana, hlm. 217]
2. Sementara itu, menurut Bodenheimer: “Justice requires that freedom,
equality, and security be accorded to human beings to the greatest
29
extent consistent with the common good.” [Achmad Ali, 2009, Menguak
Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)
termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta:
Kencana, hlm. 217]
3. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa “… penerima hak
fidusia (Kreditur) tidak boleh melakukan ekseksuai sendiri melainkan
harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada
pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak
fidusia (Debitur) dan penerima hak fidusia (Kreditur) terlindungi secara
seimbang…” [vide. Paragraf [3.17], halaman 122 Putusan MK No.
18/PUU-XVII/2019]. Namun hal ini justru bertentangan dengan unsur-
unsur dan asas-asas negara hukum yang dikemukakan oleh Arief
Sidharta dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera dalam
tulisannya Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum yang
dipublikasikan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), yakni
Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang
berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).
4. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan
menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum
bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang
tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat
bersifat ‘predictable’. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait
dengan asas kepastian hukum itu adalah:
a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan
tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan
pemerintahan;
c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat
undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan
secara layak;
d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional,
adil dan manusiawi;
e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan
undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
30
f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya
dalam undang-undang atau UUD.
5. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law)
dimana dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh
mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau
memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam
prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua
orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya
mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga
Negara.
6. Hal ini juga menjadi fundamental dasar bagi asas demokrasi dimana
setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut
serta dalam pemerintahan atau menjalankan tindakan-tindakan yang
memberi kesempatan bagi dirinya untuk mencapai opportunity
(peluang) yang lebih tinggi.
7. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan
masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini
terkandung hal-hal seperti Asas-asas umum pemerintahan yang layak,
Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat
manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan,
khususnya dalam konstitusi, serta harus secara rasional menata tiap
tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig).
Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan
efisien memberikan equal opportunities bagi warga negaranya.
8. Prof. DR. H. Azhary, SH. mengemukakan 7 (tujuh) unsur negara hukum
Indonesia, yaitu: [Azhary, "Negara Hukum Indonesia", Cet. I, (Jakarta:
VI Press, 1995), hal. 143.]
a. Bersumber pada Pancasila;
b. Menganut sistem konstitusi;
c. Kedaulatan rakyat;
d. Persamaan dalam hukum;
e. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain.
f. Pembentukan undang-undang.
31
g. Sistem MPR.
9. Selanjutnya Prof. Padmo Wahjono, SH. dalam bukunya berjudul
"Indonesia Berdasar atas Hukum" menyatakan bahwa ada berbagai
pendapat mengenai persyaratan teoritis yang harus dipenuhi suatu
negara hukum. Dengan membandingkan rumusan-rumusan yang ada,
Prof. Padmo mengemukakan 4 (empat) pokok-pokok prinsip negara
hukum Indonesia, yaitu: [Prof. Padmo Wahjono. SH, "Indonesia Negara
Berdasar Atas Hukum", Cel. I. (Jakarta: Graha Indonesia. 1983), hal.
10.]
a. Melindungi dan menghormati hak hak kemanusiaan.
b. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis
c. Adanya suatu tertib hukum
d. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.
10. Berdasarkan hal-hal tersebut diketahui bahwa salah satu unsur yang
harus dipenuhi dari suatu negara adanya persamaan hukum bagi warga
negaranya disetiap sektor kehidupan tanpa pandang bulu. Namun,
terdapat suatu ketimpangan yang dialami warga negara khususnya
ketika berkedudukan sebagai penerima hak fidusia (Kreditur) dan
pemberi hak fidusia (Debitur). Ketimpangan ini terlihat pada
ketentuan yang mengharuskan penerima hak fidusia (Kreditur)
untuk melakukan permohonan ke pengadilan terkait ekseksusi
objek jaminan fidusia dalam hal pemberi hak fidusia (Debitur) tidak
mengakui adanya cidera janji (wanprestasi), [vide. Paragraf [3.17],
halaman 122 Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019] sedangkan pihak
pemberi hak fidusia (Debitur) tidak perlu membawa perkara terkait ke
pengadilan;
11. Secara historis, sebelum diundangkannya UU Jaminan Fidusia,
mekanisme ini diasosiasikan dengan kurangnya kepastian hukum,
karena jaminan fidusia sendiri tidak wajib didaftarkan, yang dapat
mengakibatkan kemungkinan pemberi fidusia untuk dapat membebani
objek fidusia kepada beberapa pihak, yang akan berefek negatif
terhadap hak-hak kreditur yang bersangkutan. (J. Satrio, “Hukum
Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia”, hal.8-12) Bahwa dari segi
definisi, jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak,
32
baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta benda tidak
bergerak, khususnya benda yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
dan yang secara khusus dibuat untuk memastikan penyelesaian utang.
[Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia]. Kecuali telah disetujui
sebaliknya oleh pihak-pihak yang bersangkutan, jaminan fidusia terdiri
dari: (Pasal 10 UU Jaminan Fidusia.)
a. Hasil dari benda yang dijaminkan sebagai objek jaminan fidusia; dan
b. Klaim asuransi, dalam hal objek fidusia tersebut diasuransikan.
12. Jaminan fidusia khusus diciptakan untuk memastikan diselesaikannya
utang. Jenis-jenis utang yang dapat dijamin dengan fidusia adalah:
(Pasal 7 UU Jaminan Fidusia.)
a. Utang yang telah ada;
b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan
dalam jumlah tertentu oleh pihak yang bersangkutan; dan
c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya
berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban
memenuhi suatu prestasi.
13. Bahwa Objek yang dijaminkan harus kemudian didaftarkan agar
jaminan fidusia menjadi efektif. (J. Satrio, “Hukum Jaminan, Hak
Jaminan Kebendaan Fidusia,” hal.242.) Persyaratan dan prosedur
pendaftaran tersebut secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (“PP 21/2015”). Menurut
PP 21/2015, permohonan pendaftaran wajib diserahkan dalam jangka
waktu 30 hari sejak akta notaris jaminan fidusia dibuat. (Pasal 4 PP
21/2015.)
14. Bahwa pemohon pendaftaran jaminan fidusia selanjutnya
membayarkan biaya pendaftaran melalui bank persepsi. Setelah biaya
pendaftaran dibayarkan, jaminan fidusia akan terdaftar secara
elektronik di database Kantor Pendaftaran Fidusia dan pembebanannya
dinyatakan berlaku. (Pasal 6 dan Penjelasannya PP 21/2015.)
15. Selain memberlakukan jaminan fidusia, proses pendaftaran juga
memiliki tujuan lain, termasuk didalamnya pemenuhan prinsip publisitas
dan pemberian hak yag didahulukan kepada penerima fidusia. [Pasal
33
11 dan Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasannya UU Jaminan Fidusia].
Prinsip publisitas memastikan kepada penerima fidusia bahwa objek
yang bersangkutan hanya akan digunakan dalam penyelesaian utang
yang bersangkutan. UU Jaminan Fidusia melarang dengan keras
pembebanan lain dalam waktu yang sama dari jaminan fidusia dengan
objek yang sama. (Pasal 17 UU Jaminan Fidusia).
16. UU Jaminan Fidusia menjamin bahwa objek jaminan fidusia dapat
dieksekusi jika pemberi fidusia cidera janji. Eksekusi tersebut dapat
dilakukan melalui tindakan-tindakan tersebut: [Pasal 29 UU Jaminan
Fidusia.]
a. Eksekusi oleh penerima fidusia berdasarkan titel eksekutorial;
b. Penjualan barang objek fidusia atas kekuasaan penerima fidusia
sendiri melalui pelelangan umum;
c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
pemberi dan penerima fidusia jika terbukti lebih menguntungkan
untuk kedua pihak.
17. Eksekusi yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di
atas dinyatakan batal demi hukum. [Pasal 32 UU Jaminan Fidusia]
Putusan 18/2019 secara khusus menyorot tentang tindakan eksekusi
yang dijelaskan dalam poin (1) hingga (3) di atas;
18. Sebagaimana telah disebutkan di atas, pembebanan jaminan fidusia
akan berlaku pada saat pendaftaran. Selain itu, pendaftaran tersebut
dibuktikan melalui diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia yang
mengatur tentang titel eksekutorial yang dianggap setara dengan
putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. [Pasal 15
(1), UU Jaminan Fidusia];
19. Putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
diinterpretasikan sebagai putusan yang tidak dapat disanggah melalui
upaya hukum manapun. [J. Satrio, “Hukum Jaminan, Hak Jaminan
Kebendaan Fidusia”, hal.256]. Maka dari itu, pemegang sertifikat
jaminan fidusia memiliki hak yang sama dengan pemegang putusan
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum, yang tidak dapat
disanggah melalui banding maupun kasasi. [J. Satrio, “Hukum Jaminan,
Hak Jaminan Kebendaan Fidusia”, hal.256]. Dengan memiliki titel
34
tersebut, kreditur tidak perlu mengajukan permohonan eksekusi ke
pengadilan dan oleh karenanya terhindar dari proses yang panjang dan
mahal. [Paragraf [2.3], Bagian IV, Putusan 18/2019, hal.47.];
20. Karena kesepakatan fidusia akan menyatakan tentang pemenuhan
kewajiban tertentu, maka sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan
akan mencermikan hal yang sama dan, maka dari itu, akan dianggap
bersifat condemnatoir. [Paragraf [2.3], Bagian IV, Putusan 18/2019,
hal.47]. Putusan pengadilan yang condemnatoir adalah putusan
pengadilan yang mewajibkan salah satu pihak yang bersengketa untuk
melakukan tindakan tertentu. [Yahya Harahap, “Hukum Acara Perdata
tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan
Pengadilan”, hal.873];
21. Namun, masalah dapat timbul ketika eksekusi jaminan fidusia
berdasarkan kekuatan eksekutorial dilakukan. Penggugat mengatakan
bahwa frasa, “kekuatan eksekutorial” dan, “sama dengan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” telah menciptakan
ketidakpastian hukum karena dapat menjadi frasa yang multitafsir.
[Paragraf [2.1], Putusan 18/2019, hal.9-12];
22. Akan tetapi, pemberlakuan ketentuan tersebut terbatas hanya atas
hipotek dan surat utang. [J. Satrio, “Hukum Jaminan, Hak Jaminan
Kebendaan Fidusia”, hal.255]. Sementara itu, surat utang memiliki
karakteristik yang berbeda dengan jaminan fidusia. Perbedaan paling
penting dalam konteks ini terletak pada surat utang yang hanya
merupakan pengakuan terhadap utang yang sekarang dan telah ada,
sementara jaminan fidusia juga dapat mencakup utang yang akan
datang. [Munir Fuady, “Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku
Kedua, Volume 2”, hal.56];
23. Walaupun jaminan fidusia dan surat utang memiliki karakteristik yang
berbeda, konsep eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial,
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 224 H.I.R, pada esensinya dapat
merefleksikan konsep kekuatan eksekutorial berdasarkan sertifikat
jaminan fidusia. [J. Satrio, “Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan
Fidusia”, hal.260];
35
24. Langkah untuk merefleksikan Pasal 224 H.I.R mengenai kekuatan
eksekutorial untuk sertifikat jaminan fidusia kini telah diakomodasi oleh
Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, putusan yang dijatuhkan
menyatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 15 (2) UU Jaminan Fidusia, dinyatakan
inkonstitusional jika tidak dimaknai sebagai eksekusi sertifikat jaminan
fidusia harus dilakukan dengan menggunakan mekanisme dan prosedur
hukum yang sama dengan eksekusi sama dengan putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap jika debitur keberatan menyerahkan
secara sukarela objek fidusia dan jika tidak ada kesepakatan terkait apa
itu cidera janji. [Bagian 5, Putusan 18/2019, hal.125];
Bagian 6 dari 13
25. UU Jaminan Fidusia menetapkan bahwa jika terdapat wanprestasi
debitur, kreditur berhak untuk menjual objek fidusia atas kekuasaannya
sendiri. [Pasal 15 ayat (3), UU Jaminan Fidusia]. Konsep ini umumnya
dikenal sebagai parate eksekusi, yaitu eksekusi yang tidak memerlukan
titel eksekutorial dan tidak memerlukan bantuan dari pengadilan atau
kerjasama dengan juru sita. [J. Satrio, “Hukum Jaminan, Hak Jaminan
Kebendaan Fidusia”. hal.261];
26. Salah satu isu yang melatarbelakangi Putusan 18/2019 adalah
kemampuan penerima fidusia untuk melaksanakan parate eksekusi.
Ketika eksekusi berdasarkan titel eksekutorial mewajibkan penerima
fidusia untuk meminta perintah pengadilan sebelum melakukan
tindakan paksa, parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 15 (3) UU
Jaminan Fidusia memperbolehkan penerima jaminan untuk menjual
objek fidusia secara mandiri melalui lelang atau penjualan di bawah
tangan dan tidak mewajibkan pihak tersebut untuk meminta bantuan
pengadilan dalam melaksanakan tindakan paksa. [Paragraf [2.3],
Bagian IV, Putusan 18/2019, hal.48-50.];
27. Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa titel eksekutorial yang menjadi
dasar penerima fidusia dalam melaksanakan mekanisme parate
eksekusi tunduk pada prosedur eksekusi yang diatur dalam Pasal 196
H.I.R. atau Pasal 208 Rbg. Pasal-pasal ini mewajibkan penerima fidusia
untuk meminta perintah eksekusi dari pengadilan jika pemberi fidusia
36
menolak untuk menyerahkan objek fidusia secara sukarela. [Paragraf
[3.17], Putusan 18/2019, hal.120-122]. Dalam hal ini, penolakan dapat
timbul atas penentuan terjadinya cidera janji.
28. Bahwa jika ketentuan cidera janji tidak secara jelas tercantum dalam
kesepakatan, maka penerbitan peringatan dapat menetapkan terjadinya
cidera janji. [J. Satrio, “Hukum Perikatan”, hal.105]. Maka dari itu,
penetapan cidera janji berdasarkan proses hukum bisa dibilang tidak
perlu karena penerbitan peringatan dapat dianggap sebagai penetapan
cidera janji.
29. Bahwa Pengadilan Tingkat pertama bisa memakan waktu ± 6 bulan.
Waktu ini belum termasuk pemeriksaan Banding (± 1 tahun) dan Kasasi
(± 2-3 tahun). Hal ini belum juga dihitung dengan lamanya proses
eksekusi yang berbelit-belit. (Arman Tjoneng, “Gugatan Sederhana
sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan
Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya” Dialogia
Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 8 Nomor 2 April
2017).
30. J. Satrio berpendapat, Permberian sifat kebendaan pada jaminan
Fidusia dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada
pemegang hak kebendaan. Hal ini berangkat dari pikiran, bahwa
jaminan tetap menjadi milik pemberi jaminan dan pemberi jaminan pada
asasnya selama penjaminan berlangsung tetap berwenang untuk
mengambil tindakan pemilik atas benda jaminan miliknya (J. Satrio,
Hukum Jaminan, hlm. 278-280).
31. Dalam rangka menjamin kepastian tehadap pemenuhan hak- hak
kreditur penerima Fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia
memberikan beberapa kewajiban kepada debitur pemberi Fidusia untuk
melakukan tindakan-tindakan tertentu, Martin Roestamy
menjabarkannya antara lain adalah sebagai berikut: (Martin Roestamy,
Hukum Jaminan, hlm. 114).
32. Pertama, Kewajiban untuk mengganti benda persediaan yang dialihkan:
Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa
benda persediaan yang menjadi objek jaminan Fidusia yang telah
dialihkan wajib diganti oleh pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
37
Atas benda dagangan yang telah dialihkan oleh debitur ada kewajiban
dari debitur untuk menggantinya dengan benda yang setara; dan
Ketentuan ini merupakan penegasan kembali bahwa pemberi Fidusia
dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan
Fidusia, baik dengan jalan menjual maupun menyewakan dalam rangka
kegiatan usahanya. Namun demikian untuk melindungi kepentingan
kreditur. penerima Fidusia, maka benda yang dialihkan tersebut wajib
diganti dengan objek yang setara nilai dan jenisnya.
33. Kedua, Kewajiban menyerahkan benda objek jaminan Fidusia untuk
dieksekusi. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi
objek jaminan Fidusia tersebut kepada penerima Fidusia dalam rangka
pelaksanaan eksekusi. Apabila pemberi Fidusia tidak bersedia
menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, maka
penerima Fidusia berhak untuk mengambil benda yang menjadi objek
jaminan Fidusia dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan kepada
pihak yang berwajib. Dalam hal debitur atau pemberi Fidusia cidera
janji, pemberi Fidusia wajib menyerahkan objek jaminan Fidusia dalam
rangka pelaksanaan eksekusi
34. Perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan penyelamatan jaminan
fidusia, penerima hak fidusia (Kreditur) membutuhkan tindakan
yang cepat dan tepat tanpa melanggar hukum. Sementara itu benda
yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak
dapat dipastikan bahwa benda tersebut selalu berada di tempat yang
sama. Sehingga berdasarkan fakta di lapangan, saat kreditur
mengajukan upaya hukum eksekusi ke pengadilan negeri, objek
jaminan fidusia tersebut hilang, dikaburkan atau tidak berada di alamat
pemberi hak fidusia (Debitur) walaupun pemberi hak fidusia (Debitur)
dapat ditemui saat eksekusi objek jaminan dilakukan. Fakta yang
selanjutnya yang sering terjadi adalah objek jaminan fidusia dapat
ditemui namun dengan status berada di pihak ketiga sedangkan pihak
pemberi hak fidusia (Debitur) tidak dapat ditemui. Hal inilah yang
kemudian justru merugikan dan berlaku tidak adil bagi pihak penerima
hak fidusia (Kreditur) sebagai akibat adanya ketentuan terkait;
38
35. Tidak hanya hal tersebut, dengan adanya ketentuan terkait tidak
menutup kemungkinan adanya praktik dimana baik objek jaminan
fidusia dan pihak pemberi fidusia (Debitur) tidak diketahui
kebaradaannya secara bersamaan ketika eksekusi objek jaminan
fidusia tengah berlangsung yang mana ini berimplikasi pada semakin
lamanya proses ekseskusi objek jaminan fidusia dan kerugian bagi
pihak penerima hak fidusia (Kreditur);
36. Karenanya, adanya kententuan yang mengharuskan penerima hak
fidusia (Kreditur) tidak boleh melakukan ekseksusi sendiri melainkan
harus mengajukan permohonan pelaksanaan ekseksusi kepada
pengadilan negeri [vide Paragraf [3.17], halaman 122 Putusan MK No.
18/PUU-XVII/2019] sedangkan pemberi hak fidusia (Debitur) tidak harus
membawa perkara terkait ke pengadilan merupakan bentuk
ketidakadilan terhadap sesama warga negara yang mana bertentangan
sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
37. Dengan demikian, ketentuan eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal
15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai
oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019 telah mengakibatkan tiadanya perlindungan hukum
yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), oleh karena
terciptanya kedudukan yang lebih berat pada satu pihak dimana kreditur
harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara debitur tidak
harus membawa perkara ini ke pengadilan.
D. Bertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberi celah
bagi debitur untuk mengulur waktu melarikan barang sehingga
memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan.
1. Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan adalah: Seseorang
tidak melanggar hukum yang berlaku sehingga keadilan berarti “lawful”
yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti, serta
seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan
berarti persamaan hak (equal). [Aristoteles, dalam Munir Fuady, 2007,
Dinamika Teori Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 92].
39
2. Demi menciptakan ukuran dari keadilan sebagaimana yang dimaksud
oleh Aristoteles, diperlukan peran hukum optimal dalam suatu Negara.
Peran hukum tersebut harus difokuskan pada tiga hal: Pertama, hukum
sebagai alat penertib (ordering); kedua, hukum sebagai alat penjaga
keseimbangan (balancing); dan ketiga, hukum sebagai katalisator yang
berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan kepentingan-
kepentingan yang ada. [Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya,
(2011), Hukum, Etika dan Kekuasaan, Yogyakarta: Genta, hlm. 103];
Lebih dari itu, Satjipto Rahardjo, mensyaratkan pentingnya konsistensi
Negara, untuk menjalankan tugas penyelenggaraan Negara,
sebagaimana diamanatkan oleh konstitusinya, agar keadilan benarbenar
terwujud. Suatu pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang
menjalankan roda pemerintahan dengan memenuhi kewajibannya
sesuai dalam konstitusi dengan sebaik-baiknya. [Satjipto Rahardjo,
Membedah Hukum Progresif, Editor I Gede A.B.Wiranata, Joni Emirzon,
Firman Muntaqo, Penerbit Buku Kompas, Jakarta Maret 2007, hlm.18]
3. Menurut Rawls, cara yang adil untuk mempersatukan berbagai
kepentingan yang berbeda, adalah melalui keseimbangan kepentingan-
kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap
kepentingan itu sendiri. [Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum
(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk
Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, hlm.
279.];
4. Keseimbangan kepentingan tanpa memberikan perhatian istimewa
terhadap kepentingan itu sendiri merupakan suatu pengejawantahan
dari keadilan sosial. Menurut Darji, Darmodiharjo, keadilan sosial
menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat.
Masing-masing harus diberi kesempatan menurut menselijke
waardigheid (kepatutan kemanusiaan). Pelaksanaan pembangunan
tidak hanya perlu mengandalkan dan mewujudkan keadilan, melainkan
juga kepatutan. Istilah kepatutan kemanusiaan dapat pula disebut
dengan kepatutan yang wajar atau proporsional. [Darji Darmodiharjo dan
Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat
40
Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 156-
157].
5. Status quo menunjukkan adanya kemungkinan bagi penerima hak
fidusia (Kreditur) untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Tetapi
hal tersebut dilakukan dengan catatan, bahwa pemberi hak fidusia
(Debitur) mengakui adanya cidera janji atau wanprestasi dan secara
sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya. Perlu digaris bawahi
bahwasanya ketentuan tersebut justru membuka kemungkinan adanya
oknum-oknum mafia leasing (penggelapan kendaraan kredit macet)
yang merugikan penerima hak fidusia (Kreditur);
6. Oey Hoey Tiong menjabarkan bahwa dalam lembaga jaminan Fidusia
terdapat resiko bagi kreditur, resiko tersebut antara lain dalam bentuk:
pertama, Debitur ingkar janji (wanprestasi), artinya debitur tidak
mengembalikan uang pinjaman setelah sampai pada waktu yang
disepakati; kedua, Debitur tidak menyerahkan benda yang menjadi
objek. Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi; ketiga,
Debitur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak
lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan
benda persediaan; keempat, Debitur pemberi Fidusia melakukan Fidusia
ulang; kelima, Debitur tidak mengganti objek jaminan Fidusia dengan
objek jaminan Fidusia dengan objek yang setara; keenam, Debitur
dinyatakan pailit dan atau dilikuidasi oleh Pengadilan Niaga (Oey Hoey
Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan, hlm. 49).
7. Sejatinya perjanjian kredit harus ditopang dengan suatu lembaga
jaminan yang fungsinya sebagai pengaman terhadap pengembalian
kredit apabila debitur tidak memenuhi prestasinya atau wanprestasi.
Apabila debitur wanprestasi, maka secara sukarela kreditur mempunyai
hak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang
dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur tersebut
dilakukan dengan cara penjualan benda-benda yang hasilnya adalah
untuk pemenuhan utang debitur (Mutiara Nur Hanifa, Faktor-Faktor Bank
Dalam Memberikan Pinjaman Kredit Dengan Jaminan Barang
Komoditas,” (Solo: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016,
hlm. 43).
41
8. Oleh karena itu, Undang-Undang jaminan fidusia dalam Pasal 4
menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari
suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak
untuk memenuhi suatu prestasi. Akibat dari sifat ikutan jaminan fidusia
maka jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana hutang yang dijamin
fidusia telah lunas (Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2003), hlm. 24).
9. Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kemungkinan
dilakukan penjualan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan Fidusia
di pasar atau di bursa dimana lazimnya benda-benda tersebut
diperdagangkan, sesuai dengan harga pasaran yang berlaku pada saat
itu. Oleh karena itu, dimungkinkan penjualan eksekusi benda yang
menjadi objek jaminan Fidusia tanpa melalui pelelangan di muka umum
dengan memenuhi formalitas tertentu. Cara penjualan eksekusi benda
jaminan Fidusia yang demikian ini diperuntukan bagi benda persediaan,
benda perdagangan atau efek yang dapat diperdagangkan yang sedang
dijaminkan dengan jaminan Fidusia. Terkait hal ini, Rachmadi Usman
menegaskan bahwa, artinya penjualan eksekusi Fidusia atas benda
perdagangan atau efek tidak harus di dasarkan pada kesepakatan atau
persetujuan antara pemberi Fidusia dan penerima Fidusia sebagaimana
dipersyaratkan oleh ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang
Jaminan Fidusia (Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, hlm.
239).
10. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi dengan cara yang
bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia
tersebut batal demi hukum (Munir Fuady, Jaminan Fidusia, hlm. 146).
11. Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam Paragraf [3.12] Putusan MK
Nomor 18 Tahun 2019 hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang
hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik
benda. Dari pengertian tersebut dalam Jaminan Fidusia melekat
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
42
b. Bahwa Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya, yang artinya
penyerahan benda jaminan secara constitutum posseisorium, di
mana penyerahan kepada penerima fidusia (kreditur) adalah hak
milik atas benda atas dasar kepercayaan, sedangkan fisik benda
yang menjadi objek jaminan tetap ada pada pemberi fidusia (debitur).
c. Bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat accesoir
dengan perjanjian utamanya yang artinya bahwa perjanjian pokoknya
adalah berupa perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian lain yang
dapat dinilai dengan uang sepanjang yang menjadi objek perjanjian
fidusia adalah benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud
maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan.
d. Bahwa Jaminan Fidusia mengandung asas preferensi artinya kreditur
penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan
Bagian 7 dari 13
dari kreditur lainnya (asas droit de preference) di samping itu juga
melekat asas bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda
tersebut berada (asas droit de suite atau zaaksgevolg) serta asas
bahwa Jaminan Fidusia adalah asesoritas yang artinya Jaminan
Fidusia merupakan perjanjian ikutan.
e. Bahwa Jaminan Fidusia mengandung syarat publisitas yang bersifat
mutlak atau absolut yang artinya bahwa Jaminan Fidusia mempunyai
kekuatan mengikat dan bersifat eksekutorial setelah didaftarkannya
perjanjian fidusia tersebut dan telah dikeluarkan sertifikat Jaminan
Fidusia yang di dalamnya tercantum irah-irah “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan
demikian, terhadap sertifikat jaminan fidusia melekat kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Lebih dari itu, ketentuan terkait diakuinya wanprestasi oleh pemberi hak
fidusia (Debitur) memberikan ruang bagi tindak kejahatan yang dapat
dilakukan oleh pemberi hak fidusia (Debitur). Pemberi hak fidusia
(Debitur) bisa saja tidak mengakui adanya cidera janji pada perjanjian
43
terkait demi mengulur waktu pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia
yang mana hal ini berimplikasi pada kerugian yang menimpa pihak
penerima hak fidusia (Kreditur);
13. Akibatnya, keharmonisan kepentingan antara penerima hak fidusia
(Kreditur) dan pemberi hak fidusia (Debitur) tidak berjalan dengan baik.
Begitupun dengan peran hukum sebagai alat penertib (ordering) seakan-
akan tidak terwujud dan inkonsisten karena tertib tidaknya proses
eksekusi objek jaminan fidusia bergantung pada satu pihak saja, yaitu
pemberi hak fidusia (Debitur).
14. Dengan demikian, ketentuan eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal
15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019 telah bertentangan dengan prinsip negara hukum
karena memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu melarikan
barang sehingga memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan.
E. Menghancurkan lahan profesi (collector dan financing) yang legal dan
diakui oleh MK sendiri (Putusan Nomor 19/PUU-XVIII/2020) sehingga
mengakibatkan hilangnya Pendapatan dan Penghidupan yang layak
sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2)
1. Konsep keadilan sosial telah menjadi salah satu pemikiran flosofs
presiden Soekarno : “Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat
suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak
ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan”. [Yunie
Herawati, “Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima
Pancasila”, hlm 20].
2. Para pendiri negara Indonesia telah menyepakati bahwa salah satu
tujuan didirikannya negara Indonesia adalah agar keadilan dan
kemakmuran bangsa Indonesia bisa diwujudkan. Unsur-unsur welfare
state ini telah dimasukkan ke dalam dasar negara Indonesia (Pancasila
dan UUD 1945) pada saat persiapan rapat pembahasan persiapan dan
paska kemerdekaan negara Indonesia. Lebih dari itu, Pembukaan UUD
1945 yang memuat rumusan tujuan negara Indonesia dan juga
Pancasila menyatakan bahwa negara Indonesia dibentuk “... untuk
44
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia … dengan
berdasar kepada [disini kemudian teks Pancasila muncul] … keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. [Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, Alinea ke-IV].
3. Rumusan dasar ideologi welfare state tadi (“memajukan kesejahteraan
umum” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”) kemudian dimanifestasikan ke dalam batang tubuh konstitusi
negara Indonesia untuk dijadikan pedoman hidup berbangsa dan
penyelenggaraan kenegaraan. Dalam Pasal 34 UUD 1945 pra
amandemen, negara menyatakan bertanggung jawab untuk memelihara
fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pasca amandemen keempat, tugas
negara di bidang kesejahteraan sosial ini diperluas dengan tambahan
tanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan
memberdayakan kelompok masyarakat miskin, serta memberikan
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum bagi rakyatnya.
[Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34 (1-3)].
4. Menurut Jimly Ashiddiqie, ketika Negara dikelola secara modern maka
akan timbul pemikiran tentang paham sosialisme. Paham ini
mengidealkan peran dan tanggungjawab Negara yang lebih besar untuk
mengurusi kemiskinan, terutama untuk memperhatikan kesejahteraan
rakyat. Konsep ini disebut juga welfare state atau negara kesejahteraan,
yang mengimpikan kesejahteraan rakyat dengan cara dominasi atau
peran yang sangat besar dari negara. Hingga pada pertengahan abad
ke-20, berlangsung kecenderungan meluasnya peran dan fungsi Negara
dalam setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemudian terjadi pembenaran-pembenaran gejala intervensi Negara
terhadap urusan-urusan masyarakat luas (intervionist state). [Lukman
Hakim, “Rekonstruksi Peran Negara dalam Penyelenggaraan Negara
secara Konstitusional”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 40 No.2,
April 2011. Semarang: FH Universitas Diponogoro, hlm. 247].
45
5. Four Freedoms yang dikemukakan oleh Roosevelt berkaitan dengan
HAM ini menyebutkan: [J.C.T. Simorangkir, Hukum dan Kontilusi
Indonesia, Gunung Agung Jakarta, 1983, hlm 33]
a. Freedom From Want (bebas dari rasa kemeralatan);
b. Freedom From Fear (bebas dari rasa takut);
c. Freedom Of Speech (bebas mengeluarkan pendapat);
d. Freedom Of Religion (kebebasan untuk beragama);
6. Lebih dari itu, Kranenburg yang merupakan penganut teori Negara
Kesejahteraan berpendapat bahwasanya tujuan Negara bukan lagi
sekedar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif dalam
mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan dalam hal ini
mencakupi berbagai bidang, sehingga selayaknya tujuan Negara itu
disebut plural, yakni upaya pencapaian tujuan-tujuan Negara dilandasi
oleh keadilan secara merata dan seimbang. [Franz Magnis Suseno,
Kuasa dan Moral, Jakarta; PT. Gramedia, 1990, hlm. 27];
7. Di sisi lain, Thoenes mendefinisikan welfare state sebagai “a form of
society characterised by a sistem of democratic government- sponsored
welfare placed on a new footing and offering a guarantee of collective
sosial care to its citizens, concurrently with the maintenance of a
capitalist sistem of production” [Edi Suharto (2005), Analisis Kebijakan
Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial,
Bandung: Alfabeta, sebagaimana dikutip oleh Suharto (2006), hal. 4.]
Sedangkan menurut Gabriele Köhler, welfare state dapat didefinisikan
sebagai “guaranteeing universal access to sosial services, making
provisions for access to employment and decent work, offering a set of
sosial assistance and sosial security provisions, as well as overseeing
regulatory sistems to safeguard the environment.” [Gabriele Köhler,
(2014), “Is There an Asian Welfare State Model?” Berlin: Friedrich-Ebert-
Stiftung, hal. 2];
8. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kesejahteraan
merupakan faktor yang penting dalam suatu Negara. Dalam ranah
kesejahteraan pekerja, kesejahteraan dapat diejawantahkan ke dalam
berbagai bidang, baik bidang perlindungan dan kesalamatan maupun
bidang pengupahan. Sehubungan dengan hal tersebut, Imam Soepomo
46
membagi perlindungan pekerja menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Pertama,
Perlindungan Ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan
dengan usaha-usaha untuk untuk memberikan kepada pekerja suatu
penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya
beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu
bekerja sesuatu diluar kehedaknya. Perlindungan ini disebut jaminan
sosial. Kedua, Perlindungan Sosial, yaitu suatu perlindungan yang
berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannnya
memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan
perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai
anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut
dengan kesehatan kerja. Ketiga, Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis
perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga
pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-
pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau
dikerjakan perusahaan; atau yang biasa disebut dengan keselamatan
kerja. [Zainal Asikin, 2007, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Raja
Grafindo, Jakarta, Hlm. 96];
9. Bentuk perlindungan yang berikutnya terkait dengan sistem upah yang
mana sejatinya harus didasarkan pada tiga fungsi upah yang utama,
yaitu
a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluaraga.
b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang.
c. Menyediakan insentif untuk mendorong dan meningkatkan
produktifitas kerja.
10. Sejalan dengan hal tersebut, Imam Soepomo berpendapat bahwa upah
terdiri atas beberapa komponen, diantaranya:
a. Upah Pokok adalah upah dasar yang dibayarkan kepada pekerja
menurut tingkat atau jenis pekerjaan, dan besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan;
b. Tunjangan Pokok adalah tunjangan yang diberikan bersamaan
dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini tidak dipengaruhi jumlah
kehadiran;
47
c. Tunjangan Tidak Tetap adalah tunjangan yang diberikan bersamaan
dengan upah tiap bulannya. Tunjangan ini hanya diberikan bila
pekerja masuk kerja;
11. Perlu diingat bahwasanya selain perlindungan-perlindungan yang telah
disebutkan sebelumnya, terdapat satu perlindungan yang fundamental
bagi kesejahteraan pekerja, yaitu perlindungan hukum yang adil
sebagaimana yang diamanahkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
12. Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum
sebagai pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Bronislaw Malinowski dalam bukunya “Crime and Costum In Savege”,
mengatakan bahwa hukum tidak hanya beperan di dalam keadaan-
keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa
hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari. [Soeroso, Pengantar
Ilmu Hukum, Jakarta; Sinar Grafika 2006, hlm. 16] Sementara itu,
Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:
[Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di
Indonesia, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret, hal. 20]
a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan
dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta
memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan
sutu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif
merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara,
dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi
sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
13. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan
ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk
menikmati martabatnya sebagai manusia. [Setiono, Supremasi Hukum,
(Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3].
48
14. Terkait perlindungan hukum dalam ranah kesejateraan pekerja juga
telah diejawantahkan dalam Universal Declaration of Human Rights
(UDHR) yang menyebutkan bahwa Hak Personal, Hak Legal, Hak Sipil
dan Politik yang terdapat dalam Pasal 3-21 dalam UDHR, dari ke 24
Pasal tersebut, salah satu diantara Pasal yang mengatur materi
perlindungan pekerja adalah Pasal 7 bahwa “Semua orang sama
dihadapan hukum; (equal before the law) dan berhak mendapat
perlindungan hukum yang sama; (equal protection of the law). Selain itu,
perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan akan
harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenangan. [Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi
Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 108].
15. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa “…
Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan menyatakan, “Pegawai dan/atau tenaga alih
daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani bidang penagihan wajib
memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang
ditunjuk asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK
dan disertai dengan alasan penunjukan”, yang telah diperbaharui
dengan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan menyatakan, “Pegawai dan/atau tenaga alih
daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani fungsi penagihan dan
eksekusi agunan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan
dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan” …” [vide. Paragraf [3.5], halaman 38 Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVIII/2020].
16. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah mengatur kegiatan penagih utang
dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK 35/2018”).
Berdasarkan peraturan ini, perusahaan pembiayaan dapat bekerja sama
49
dengan pihak ketiga untuk melaksanakan fungsi penagihan utang.
Namun, pihak ketiga tersebut wajib memenuhi kriteria berikut:
a. Berbentuk badan hukum;
b. Memiliki izin
c. Memiliki sumber daya manusia di sektor penagihan utang yang telah
memperoleh sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi di bidang
pembiayaan. (Pasal 48 [1] dan [3], POJK 35/2018)]
17. Berdasarkan hal tersebut, secara langsung menunjukkan bahwa
pekerjaan di bidang penagihan dan eksekusi agunan merupakan suatu
pekerjaan yang sah dan diakui secara hukum;
18. Oleh karena itu, pekerjaan di bidang penagihan dan eksekusi agunan
memerlukan pengakuan dan perlindungan yang sama layaknya
pekerjaan lainnya. Namun dengan adanya ketentuan yang
mengharuskan pihak penerima hak fidusia (Kreditur) melakukan
permohonan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ke pengadilan
justru kontradikif, melemahkan kedudukan salah satu pekerjaan yang
sah di Indonesia serta tidak sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa
Indonesia serta apa yang telah diamanahkan dalam Pasal 27 ayat (2)
UUD 1945.
19. Dengan demikian, eksekusi fidusia yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2)
dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
Bagian 8 dari 13
1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019 telah menghancurkan lahan profesi (collector dan
financing) yang legal dan diakui oleh MK sendiri (Putusan 19/PUU-
XVIII/2020) sehingga mengakibatkan hilangnya Pendapatan dan
Penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2).
F. Melanggar hak dan kewajiban dari masing-masing pihak karena
menambahkan "sukarela terhadap eksekusi", padahal sukarela ada
karena ketika kontrak ditandangani dimana debitur setuju membayar
sesuai jangka waktu yang ditentukan, sehingga bertentangan dengan
Pasal 28J ayat (2)
1. Pengaturan HAM dan kewajiban azasi manusia secara bersamaan
dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara
50
keduanya. Individu memang memiliki hak fundamental sebagai hak-hak
azasinya tetapi iapun dituntut untuk dapat menghargai, menghormati
dan menjunjung tinggi hak azasi individu yang lain. Hal itu berarti dalam
menjalankan hak azasinya setiap individu tidak dapat mengabaikan
apalagi melanggar hak azasi individu lain. [Johan Yasin, “Hak Azasi
Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif
Indonesia”, hlm. 10]; Artinya, hak dan kewajiban merupakan dua hal
yang proporsional dan tidak dapat dipisahkan guna menciptakan suatu
keadilan sebagaimana yang telah diamanahkan Pasal 28J ayat (2) UUD
1945;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, Suteki mengkonstasikan perbedaan
antara keadilan sosial dan keadilan individual, sebagai berikut: Keadilan
individual adalah keadilan mikro, yaitu suatu keadilan yang
pelaksanaannya tergantung pada kehendak pribadi. Bentuk yang
dituntutpun jelas, “Perlakukanlah setiap orang secara adil” Jika
dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka
keadilan itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan
struktural. Oleh karena itu, disebut dengan keadilan sosial atau keadilan
makro. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaarmya tidak lagi
tergantung pada kehendak pribadi, atau pada kebaikankebaikan individu
yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat struktural. [Suteki, Desain
Hukum di Ruang Sosial, hlm. 249].
3. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa di dalam Prinsip Keadilan Sosial
terkandung pengertian bahwa: [Jimly Asshiddiqie, Pesan Konstitusional
Keadilan Sosial, Makalah, www.jimly.com].
a. Ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik
yang terendah;
b. Redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas,
dan kekayaan sosial (societal good); dan
c. Negara dan Pemerintah bertanggungjawab atas pemerintahan untuk
memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warganegara.
Konsep keadilan sosial didasarkan atas prinsip Hak Asasi Manusia;
4. Pendapat serupa yang juga menguatkan apa yang telah dikemukakan
oleh Jimly Asshiddiqie adalah cakupan dari hakikat keadilan yang
51
disampaikan oleh Satjipto Rahardjo yang meliputi: [Satjipto Rahardjo
Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta,
2006, hal. 56.]
a. memberikan kepada setiap orang yang seharusnya diterima;
b. memberikan kepada setiap orang yang menurut aturan hukum
menjadi haknya;
c. kebajikan untuk memberikan hasil yang telah menjadi bagiannya;
d. memberikan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan orang; e.
persamaan pribadi;
e. pemberian kemerdekaan kepada individu untuk mengejar
kemakmurannya;
f. pemberian peluang kepada setiap orang untuk mencari kebenaran;
g. memberikan sesuatu secara layak.
5. Sementara itu, hak dan kewajiban bukan merupakan kumpulan
peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan
kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin
pada kewajiban pada pihak lawan. Hak dan kewajiban merupakan
kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. [Sudikno
Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, hlm. 132-133]. Dengan kata lain, salah satu manifestasi hak
dan kewajiban adalah interaksi antara individu, yang salah satunya
teraktualisasi dalam suatu perjanjian.
6. Dalam suatu perjanjian, sebagaimana istilah yang kita sudah ketahui,
pacta sunt servanda yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dengan jelas menyatakan bahwa
semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, kedua belah pihak
wajib mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati
sebagaimana mentaati undang-undang pada umumnya. Oleh karena itu,
akibat dari hal ini adalah suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali
tanpa persetujuan dari pihak lain;
7. Melalui suatu perjanjian terciptalah suatu perikatan atau hubungan
hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing
pihak. Dengan kata lain, para pihak saling terikat untuk mematuhi
52
perjanjian yang telah dibuat. Hal ini timbul sebagai akibat adanya
konsensus (perjumpaan kehendak) antara kedua belah pihak;
8. Dalam praktiknya, perjanjian berperan sebagai pegangan, pedoman dan
sebagai alat bukti bagi para pihak. Perjanjian juga dapat berperan
sebagai pencegah terjadinya perselisihan karena semua hal telah diatur
dengan jelas sebelumnya, termasuk jangka waktu, baik jangka waktu
perjanjian dan jangka waktu pengembalian dalam perjanjian utang
pituang;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat diketahui bahwasanya perikatan
muncul antara kedua belah pihak yang saling sepakat satu sama lain,
yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban. Namun satu hal yang
perlu digaris bawahin di sini adalah status quo yang justru membuka
ruang untuk dilanggarnya hak dan kewajiban para pihak;
10. Hakikatnya, dalam suatu perjanjian utang piutang, khususnya perjanjian
fidusia telah dijelaskan sejak awal kapan waktu pengembalian kewajiban
harus dilakukan oleh pemberi hak fidusia (Debitur) kepada penerima hak
fidusia (Kreditur) secara sukarela dikarenakan telah disepakati
sebelumnya;
11. Namun, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa “ … di mana
pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji”
(wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda
yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia
(kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus
mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan
negeri…“. Hal ini mengakibatkan ketentuan yang sebelumya disepakati
oleh pihak penerima hak fidusia (Kreditur) dan pemberi hak fidusia
(Debitur) tidak berjalan sebagaimana mestinya yang kemudian
berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak penerima hak fidusia (Kreditur)
untuk mendapatkan objek jaminan fidusia dan tidak dilakukannya
kewajiban oleh pemberi hak fidusia (Debitur) untuk memberikan objek
jaminan fidusia pada waktu yang telah ditentukan;
12. Dengan demikian, ketentuan eksekusi fidusia sebagaimana Pasal 15
ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh
53
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019, melanggar hak dan kewajiban dari masing-masing
pihak karena menambahkan "sukarela terhadap eksekusi", padahal
sukarela ada karena ketika kontrak ditandangani dimana debitur setuju
membayar sesuai jangka waktu yang ditentukan, sehingga bertentangan
dengan Pasal 28J ayat (2).
G. Ketimpangan hak yang menjadi berat ke debitur oleh karena sekalipun
di perjanjian dituliskan syarat wanprestasi, debitur tetap bisa
mengelak dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi sehingga
harus dibuktikan ke pengadilan. Akibatnya, kreditur yang beritikad
baik sesuai prosedur tetap saja terjegal dan tidak mendapatkan
perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1)
dan perlindungan haknya sebagaimana dijamin Pasal 28J ayat (2), dan
juga menimbullan ketidak pastian hukum yang bertentangan dengan
prinsip negara hukum
1. Ajaran Cita Hukum (Idee des Recht) menyebutkan adanya tiga unsur
cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum
(rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigheit) dan kemanfaatan
(zweckmasigkeit). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum
sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam idee des recht
yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut. [Fence
M. Wantu, “Anatomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, Jurnal
Berkala Mimbar Hukum Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta:
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388]
2. Faktor-faktor terpenting yang merupakan acuan bagi suatu kepastian
hukum bagi masyarakat adalah: [Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 dalam
Proses Hukum yang Adil”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1,
Februari 2010, hlm. 55]
a. Norma-norma yang jelas menetapkan apa yang diharuskan dan apa
yang dilarang. Sebagai perangkat hukum cenderung dapat
ditafsirkan berlainan baik di antara para penegak hukum itu sendiri
maupun di antara pihak yang dikenai sanksi menurut selera dan
keuntungannya sendiri.
54
b. Transparansi hukum yang menghindarkan masyarakat dari
kebingungan normatif. Konsistensi dalam tindakan dan ucapan dari
para pejabat negara dan penegak hukum adalah bagian yang
menentukan dari transparansi hukum. Pertentangan dalam tindakan
dan ucapan di antara mereka akan semakin memperdalam
”kebingungan normatif” dikalangan rakyat, karena di negara mana
pun juga, rakyat memandang (dan acapkali mengingat) ucapan dan
perilaku dari para pejabat negara dan penegak hukum sebagai
acuannya.
c. Kesinambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di
masa akan datang. Jika seorang pejabat negara pada suatu ketika
menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan campur
tangan dalam proses hukum, namun dalam kenyataannya kemudian
pemerintah melakukan campur tangan, dia akan menghasilkan
ketidakpercayaan rakyat terhadap kesinambungan tertib hukum.
3. Sementara itu, Cicero menjelaskan bahwasanya, keadilan itu satu,
mengikat semua masyarakat dan bertumpu diatas satu sumber, yaitu
akal budi yang benar. Pengesampingan terhadap nilai keadilan demi
kepastian hukum merupakan suatu ironi. [Theo Huijbers, Filsafat Hukum
Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hal. 32-33.];
4. Secara jelas, Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menguntungkan pihak
pemberi hak fidusia (Debitur) dan merugikan penerima hak fidusia
(Kreditur) yang berlandaskan pada kesalahan akal budi dalam suatu
peraturan perundang-undangan. Hal ini muncul dikarenakan munculnya
opsi untuk tidak mengakui adanya cidera janji atau wanprestasi oleh
salah satu pihak dalam perjanjian fidusia, yaitu pihak pemberi hak fidusia
(Debitur);
5. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait hal-hal
yang dapat terjadi mengenai eksekusi Sertifikat Fidusia dalam praktik
perbankan, diantaranya “… dalam hal Debitur tidak mengakui dirinya
cidera janji (wanprestasi) dan/atau mengakui perhitungan Bank
55
mengenai besarnya tunggakan utang Debitur dan apabila Debitur adalah
Pemberi Fidusia, maka Debitur akan tidak bersedia menyerahkan benda
yang menjadi objek fidusia secara sukarela …” [vide. Paragraf [2.5],
halaman 100 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019];
6. Diberikannya ruang pada pemberi hak fidusia (Debitur) untuk tidak
mengakui adanya cidera janji sejatinya merupakan hal yang baik
sebagai bentuk perlindungan terhadap pemberi hak fidusia (Debitur)
atas tindakan sewenang-wenang dari penerima hak fidusia (Kreditur).
Namun, karena tidak adanya parameter yang jelas dalam hal ini,
mengakibatkan pemberi hak fidusia (Debitur) yang sejatinya benar-benar
melakukan cidera janji (wanprestasi) bisa mengelak untuk tidak
memenuhi kewajibannya. Hal ini dijadikan celah yang digunakan oleh
pemberi hak fidusia (Debitur) untuk lari dari tanggung jawabanya yang
kemudian merugikan penerima hak fidusia (Kreditur) karena harus
melakukan pembuktian di pengadilan yang mana membutuhkan proses
yang lama dan biaya yang lebih besar.
7. Akibatnya, terlihat jelas bagaimana ketimpangan keadilan yang terjadi
pada pihak penerima hak fidusia (Kreditur) dan pemberi hak fidusia
(Debitur) yang justru menimbulkan tidakpastian hukum yang
bertentangan dengan prinsip negara hukum.
8. Dengan demikian, ketimpangan hak yang menjadi berat ke debitur oleh
karena sekalipun di perjanjian dituliskan syarat wanprestasi, debitur
tetap bisa mengelak dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi
sehingga harus dibuktikan ke pengadilan. Akibatnya, kreditur yang
beritikad baik sesuai prosedur tetap saja terjegal dan tidak mendapatkan
perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1)
dan perlindungan haknya sebagaimana dijamin Pasal 28J ayat (2), dan
juga menimbullan ketidak pastian hukum yang bertentangan dengan
prinsip negara hukum.
H. “Sukarela saat eksekusi" bertentangan dengan prinsip negara hukum
yang harusnya menjamin aturan yang mencegah terjadinya potensi
kejahatan. Apabila debitur beritikad baik, debitur harus minta
restrukturisasi bukannya justru tidak sukarela menyerahkan
barangnya
56
1. Muhammad Tahir Azhary, dengan mengambil inspirasi dari sistem
hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri nomokrasi atau
Negara Hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu:
[Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-
Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada
Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1992,
hal. 64]
a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
b. Prinsip musyawarah;
c. Prinsip keadilan;
d. Prinsip persamaan;
e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia;
f. Prinsip peradilan yang bebas;
g. Prinsip perdamaian;
h. Prinsip kesejahteraan;
i. Prinsip ketaatan rakyat.
2. Selain itu, Prof. Padmo Wahjono, SH. dalam bukunya berjudul
"Indonesia Berdasar atas Hukum" menyatakan bahwa ada berbagai
pendapat mengenai persyaratan teoritis yang harus dipenuhi suatu
negara hukum. Dengan membandingkan rumusan-rumusan yang ada,
Prof. Padmo mengemukakan 4 (empat) pokok-pokok prinsip negara
hukum Indonesia, yaitu: [Prof. Padmo Wahjono. SH, "Indonesia Negara
Berdasar Atas Hukum", Cel. I. (Jakarta: Graha Indonesia. 1983), hal.
10.]
a. Melindungi dan menghormati hak hak kemanusiaan.
b. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis
c. Adanya suatu tertib hukum
d. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.
3. Hal serupa juga tercermin dari pendapat yang dikemukakan oleh
International Commission of Jurists, dalam konferensinya di Bangkok,
pada tahun 1965, mencirikan konsepsi negara hukum adalah yang
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: [Mahfud, 1999: 131-132].
Bagian 9 dari 13
57
a. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak
individu, konstitusi juga mengatur prosedur untuk mengakses
perlindungan atas hak-hak tersebut;
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
c. Pemilihan umum yang bebas;
d. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat;
e. Kebebasan untuk berserikat dan beroposisi;
f. Pendidikan kewarganegaraan
4. Dengan berlandaskan beragamnya pemikirian tentang negara hukum,
Jimly Ashiddiqie menyebutkan setidaknya terdapat dua belas prinsip
pokok yang harus dimiliki oleh suatu negara hukum (rechtsstaat), yaitu:
[Ashiddiqie, 2005: 154-161]
a. Supremasi hukum—supremacy of law;
b. Persamaan dalam hukum—equality before the law;
c. Asas legalitas—due process of law;
d. Pembatasan kekuasaan;
e. Organ-organ eksekutif independen—executive auxiliary agencies;
f. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
g. Peradilan tata usaha negara— administrative court;
h. Peradilan tata negara—constitutional court;
i. Perlindungan hak asasi manusia;
j. Bersifat demokratis;
k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
l. Transparansi dan kontrol sosial.
5. Dalam gagasan World Bank, the rule of law diejawantahkan ke dalam
empat pra-syarat berikut: [The World Bank, 1995: 2]
a. The government itself is bound by the law;
b. Every person in society is treated equally under the law;
c. The human dignity of each individual is recognized and protected by
law; and
d. Justice is accessible to all.
6. Ke-empat pra-syarat di atas, menurut World Bank, harus senantiasa
dipromosikan dalam setiap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi
dan pengurangan kemiskinan, dengan memperluas kesempatan,
58
pengembangan, perlindungan hukum, dan keterlibatan institusiinstitusi
yudisial. Dengan demikian beberapa tujuan berikut bisa dicapai, yaitu
meliputi: [The World Bank, 1995: 2]
a. Meaningful and enforceable laws: Laws must provide transparent and
equitable rules by which society will be governed and provide legal
empowerment and security in one's rights.
b. Enforceable contracts: Contracts are private means of empowering
oneself to gain rights, to take opportunities in business, commerce
and other activities, and to gain security in being able to enforce
them.
c. Basic security: Safety in one's person and property allows one to
participate fully in society and the economy.
d. Access to Justice: Laws and rights are meaningless if people cannot
realize, enforce, and enjoy them through actual access to justice.
7. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa salah nilai
fundamental sebuah negara adalah adanya perlindungan di negara
tersebut baik masyarakatnya, terutama perlindungan hukum.
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,
serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh
subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
[Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia,
Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 108].
8. Selain itu, Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum
adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM)
yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada
masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah
memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang
harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum [Satijipto
Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53].
9. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum
merupakan pengejawantahan dari kepastian hukum yang kemudian
berimplikasi pada setiap kegiatan warga negara, termasuk dalam hal
penjaminan;
59
10. Menurut Dr. Djuhaedah Hasan, S.H., jaminan secara hukum mempunyai
fungsi untuk mengkover utang, karena itu jaminan merupakan sarana
perlindungan bagi keamanan kreditor, yaitu kepastian akan pelunasan
utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau oleh
penjamin debitor (Djuhaedah Hasan, Aspek Hukum Jaminan Kebendaan
dan Perorangan, (Makalah disampaikan pada seminar Sosialisasi UU
No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh
BPHN Depkum bekerjasama dengan Bank Mandiri, Jakarta, 9-10 Mei
2000);
11. Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang
diselenggerakan di Yogyakarta, disimpulkan pengertian jaminan adalah:
“Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang
timbul dari suatu perikatan hukum (Mariam Darus Badrulzaman, Bab-
bab Tentang Creditverband, Gadai, dan Fiducia, cet. IV, Alumni:
Bandung, 1987, hlm. 227).
12. Sementara itu, Mariam Darus Badrulzaman merumuskan jaminan
sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau
pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu
perikatan (Mariam Darus Badrulzaman, Permasalahan Hukum Hak
Jaminan, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 11, 2000), hlm. 12).
13. Disisi lain, J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan mengatur
tentang jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur (J. Satrio,
Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, cet. 4, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2002), hlm. 3).
14. Dari definisi tersebut jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia,
dimana fiduisia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan dan
jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini
berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa
debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur
sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur
akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila
utangnya sudah dibayar lunas [fiducia cum creditore contracta (Widjaja
dan Yani, Op. Cit., hlm. 123].
60
15. Mahkamah akan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan
keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma
dari undang-undang, dalam konteks UU 42/1999, sebagai bentuk
perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek hukum
dan objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian Jaminan
Fidusia tersebut; Bahwa perjanjian Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak
pemberi hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai debitur dan pihak
penerima hak fidusia yang dalam hal ini disebut sebagai kreditur.
Pemberian hak fidusia tersebut oleh debitur kepada kreditur sebagai
jaminan adanya hubungan hukum utang-piutang yang menjadi perjanjian
pokok dengan tujuan agar kreditur mempunyai jaminan hak tagih dalam
pemenuhan pembayaran utang debitur yang dapat dilakukan dengan
cara melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut. Salah satu
karakteristik dari perjanjian fidusia adalah adanya penyerahan hak milik
barang yang menjadi jaminan dari debitur kepada kreditur sehingga
secara yuridis seolah-olah barang yang dalam penguasaan debitur
sesungguhnya sudah beralih menjadi hak milik kreditur, sementara itu
penguasaan secara fisik terhadap barang jaminan tersebut tetap berada
pada debitur berdasarkan asas kepercayaan (Paragraf [3.13] Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019)
16. Bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat
(2) UU 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat
fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna
bahwa sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan
adanya putusan pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara
keperdataan dan pelaksanaan eksekusinya diperlakukan sama
sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan makna
sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999
tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat
fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia,
dalam hal ini kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja
setiap saat ketika pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap
61
cidera janji. Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam
perjanjian fidusia hak milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak
penerima fidusia (kreditur), sehingga kreditur dapat setiap saat
mengambil objek jaminan fidusia dari debitur dan selanjutnya menjual
kepada siapapun dengan kewenangan penuh ada pada kreditur dengan
alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya telah dipersamakan
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 18 Tahun 2019
halaman 117, Paragraf 3.14).
17. Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada
dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan
pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah
menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan
bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa
kecuali. (Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan,
cet.2., (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), hlm. 125). Banyak
orang yang menyebutkan eksekusi identik dengan pelaksanaan putusan
hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam prakteknya
hal tersebut tidak sepenuhnya sama. Eksekusi tidaklah selalu identik
dengan pelaksanaan putusan hakim yang tetap, mengingat syarat utama
dalam suatu eksekusi harus memiliki “titel”, dan oleh karena dalam “titel”
tersebut terkandung “hak” seseorang yang harus dilaksanakan.
18. Adapun “titel” yang dimaksud dalam putusan pengadilan ataupun dalam
akta-akta otentik adalah titel pada akta/putusan pengadilan yang
berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Ternyata titel eksekutorial bukan hanya terdapat dalam putusan
pengadilan, melainkan juga terdapat dalam akta-akta otentik dengan titel
eksekutorial dimaksud dalam Pasal 224 HIR/256 RBg, dikenal dengan
nama grosse akta .(Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak
Tanggungan, cet.2., (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), hlm. 125).
19. Eksekusi ternyata juga tidak hanya berkaitan dengan putusan
pengadilan dan grosse akta, akan tetapi istilah eksekusi juga terdapat di
dalam bidang hukum jaminan. Eksekusi obyek jaminan yang merupakan
pelaksanaan hak kreditur pemegang hak jaminan terhadap obyek
62
jaminan, apabila debitur cidera janji atau wanprestasi dengan cara
penjualan obyek jaminan untuk pelunasan hutangnya.
20. Eksekusi terhadap obyek jaminan, selain berdasarkan kepada Pasal 224
HIR/258 RBg terdapat juga pengaturan yang khususnya terhadap
pelaksanaan hak-hak jaminan, dimana kreditur diberi hak khusus, yakni
hak menjual atas kekuasaan sendiri apabila debitur cidera janji, yang
dikenal juga dengan nama “parate eksekusi” atau eksekusi langsung.
Parate executie merupakan hak kreditur pertama untuk menjual barang-
barang tertentu milik debitur secara lelang tanpa terlebih dahulu
mendapatkan fiat pengadilan. Pengaturan parate eksekusi diatur secara
khusus, (Poesoko, Op. Cit., hlm. 128).
21. Berikut ini dapat diuraikan tahapan proses eksekusi pembayaran uang
(Analisis yuridis..., Boy Satria Maulana, FH UI, 2014, hlm.88-89):
a. Peringatan
Peringatan atau teguran merupakan tahap awal proses eksekusi.
Proses peringatan merupakan prasyarat yang bersifat formil pada
segala bentuk eksekusi, baik pada eksekusi riil maupun
pembayaran sejumlah uang. Apabila putusan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan pihak yang tergugat atau debitur tidak
mau menaati pelunasan pembayaran jumlah uang yang
dihukumkan kepadanya secara sukarela, terbuka hak penggugat
(pihak yang menang) untuk mengajukan permohonan eksekusi
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Adanya
pengajuan permohonan eksekusi merupakan dasar hukum bagi
Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan dalam
persidangan insidentil:
- Dengan jalan memanggil pihak tergugat untuk hadir pada
tanggal yang ditentukan guna diperintahkan agar menjalankan
pelunasan pembayaran yang dihukumkan kepadanya; dan
- Pada persidangan peringatan, Ketua Pengadilan Negeri
memberi batas waktu pemenuhan putusan, yang disebut masa
peringatan, dan masa peringatan tidak boleh lebih dari delapan
hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal
207 RBg.
63
Apabila pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan
peringatan tanpa alasan yang sah, atau setelah masa peringatan
dilampaui tetap tidak mau memenuhi pembayaran yang
dihukumkan kepadanya, sejak saat itu Ketua Pengadilan Negeri
secara ex officio mengeluarkan surat penetapan yang berisi
perintah kepada panitera atau jurusita untuk melakukan sita
eksekusi terhadap harta kekayaaan tergugat, sesuai dengan
syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal
208 RBg.
b. Sita Eksekusi (executoriale beslag)
Sita eksekusi atau executoriale beslag merupakan tahapan lanjutan
dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang.
Tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi diatur dalam Pasal 197 HIR
dan Pasal 208 RBg. Sita Eksekusi adalah penyitaan harta kekayaan
tergugat (pihak yang kalah) setelah dilampaui tenggang masa
peringatan. Sita eksekusi dimaksudkan sebagai penjamin jumlah
uang yang mesti dibayarkan kepada pihak penggugat. Cara untuk
melunasi pembayaran sejumlah uang tersebut dengan cara
menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita. Kemudian
sita eksekusi itu dilakukan berdasarkan surat perintah yang menyusul
peringatan, baru merupakan penahapan proses sita eksekusi harus
lagi disusul dengan penahapan proses surat perintah penjualan
lelang, dan disusul penjualan lelang oleh kantor lelang.
c. Tata cara sita eksekusi.
Untuk mengetahui tata cara sita eksekusi perlu diingat ketentuan
Pasal 197, 198, dan 199 HIR atau Pasal 208, 209, dan 210 RBg.
Secara garis besar adalah:
- Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri;
- Dilaksanakan panitera atau jurusita;
- Pelaksanaan dibantu dua orang saksi;
- Sita eksekusi dilakukan ditempat;
- Pembuatan berita acara sita eksekusi.
d. Penjualan lelang
Kelanjutan dari sita eksekusi adalah penjualan lelang. Hal ini
64
ditegaskan Pasal 200 ayat (1) HIR atau Pasal 216 ayat (1) RBg
yang berbunyi: “Penjualan barang yang disita dilakukan dengan
bantuan kantor lelang, atau menurut keadaan yang akan
dipertimbangkan Ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu
atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh
Ketua untuk itu dan berdiam di tempat di mana penjualan itu harus
dilakukan atau di dekat tempat itu.”
Jadi, setelah sita eksekusi dilaksanakan, Undang-undang
memerintahkan penjualan barang sitaan. Cara penjualannya
dengan perantaraan kantor lelang, dan penjualannya disebut
penjualan lelang (executoriale verkoop). (Etto Sunaryanto dkk,
Bagian 10 dari 13
Panduan Lelang PUPN, (Jakarta: na, 2006), hlm. 20-21).
22. Sebagai final interpreter of the constitution, Mahkamah Konstitusi telah
menyatakan “ … di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui
adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan
secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia,
maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi
sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi
kepada pengadilan negeri …“ [vide Paragraf [3.17], halaman 122
Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019] Namun apabila dikaitkan dengan
penjabaran di atas, hal ini justru kontradiktif dan menimbulkan ruang
kejahatan bagi pemberi hak fidusia (Debitur) untuk melakukan
restrukturisasi dan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara
sukarela kepada penerima hak fidusia (Kreditur).
23. Dengan demikian, “Sukarela saat eksekusi" dalam Pasal 15 ayat (2) dan
Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019, bertentangan dengan prinsip negara hukum yang harusnya
menjamin aturan yg mencegah terjadinya potensi kejahatan. Apabila
debitur beritikad baik, debitur harus minta restrukturisasi bukannya justru
tidak sukarela menyerahkan barangnya.
65
VI. PETITUM
Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti
terlampir, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
DALAM PROVISI
Oleh karena perkara a quo merupakan perkara yang erat kaitannya dengan
kepentingan banyak pihak baik itu korporasi pembiayaan, aparat penegak
hukum, dan lain-lain, maka Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi
untuk melaksanakan sidang hingga tahapan pembuktian (tidak langsung
putusan) agar pemohon dapat memanggil pihak-pihak terdampak untuk
menjadi saksi atau pihak terkait agar didengarkan keterangannya dalam
perkara ini.
DALAM POKOK PERKARA
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan
dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”
atau
Menyatakan frasa “keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang
menjadi jaminan fidusia” dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah
dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai
“sukarela saat mendatangani perjanjian Fidusia”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
66
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan
bukti P-12 sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomomr
18/PUU-XVII/2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP an. Joshua Michael Djami;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Jadwal Kerja an. Joshua Michael Djami;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Profesi an. Joshua Michael Djami;
7. Bukti P-7 : Hasil cetak tangkapan layar pencapaian Pemohon sebagai
kolektor pada bulan November 2019;
8. Bukti P-8 : Hasil cetak foto Pemohon;
9. Bukti P-9 : Hasil cetak tangkapan layar obrolan WhatsApp antara
Pemohon dengan klien;
10. Bukti P-10 : Hasil cetak tangkapan layar Fotokopi Bukti Pemohon
masih bekerja sebagai kolektor hingga sekarang;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Presentasi Seminar Nasional tentang Putusan
MK mengenai Jaminan Fidusia diadakan oleh ikatan
notaris yang mana MK menjadi narasumber;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Presentasi Webinar tentang Putusan Mahkamah
Konstitusi mengenai Jaminan Fidusia yang mana ketua
APHK menjadi narasumber.
[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;
67
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),
Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah
permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu
Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3889 selanjutnya disebut UU 42/1999) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu
undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
68
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945
harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005
tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September
2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3]
69
dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas
dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan
Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,
yang rumusannya adalah sebagai berikut:
Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:
Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang
frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada
kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan
menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka
segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat
Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan
eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah
langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta
mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
Yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:
Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia
yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan
menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka
segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat
Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan
eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
70
2. Bahwa Pemohon menerangkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia
yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [vide Bukti
P-4] selaku karyawan di sebuah perusahaan finance dengan jabatan selaku
Kolektor Internal dan telah bersertifikat profesi di bidang penagihan [vide bukti
P-5 sampai dengan bukti P-7 dan bukti P-10];
3. Bahwa menurut anggapan Pemohon, hak konstitusionalnya telah dirugikan
dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU
42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena sulit
melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia yang harus melalui
Putusan Pengadilan sehingga berdampak pada penurunan jumlah kasus yang
harus dikerjakan di mana dahulu bisa sampai ratusan tapi kemudian sekarang
hanya tinggal 2 kasus saja yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan
Pemohon;
4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal
15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
yang mengatur prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat
Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan
eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, membuat
profesi Pemohon terdampak dan terancam sehingga tidak mendapatkan
perlindungan hukum yang adil dan juga tidak mendapatkan hak akan
penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon
telah menguraikan secara jelas dan menerangkan kualifikasinya sebagai
perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai kolektor internal
dalam bidang penagihan. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah
menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut
anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan
pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapat perlindungan hukum dan
penghidupan yang layak. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan
kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika
71
permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu,
terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas
norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah,
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
permohonan a quo;
[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon;
Dalam Provisi
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang
pada pokoknya menyatakan permohonan dalam perkara a quo berdampak juga
terhadap berbagai pihak seperti perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum,
sesama kolektor, konsumen maupun asosiasi kolektor karena berkaitan dengan
tindakan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia sehingga perkara a quo
perlu dilakukan hingga tahap pembuktian yang dapat memanggil pihak-pihak
Bagian 11 dari 13
sebagai saksi maupun Pihak Terkait untuk didengar keterangannya. Terhadap
alasan permohonan provisi Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena
terhadap pokok perkara a quo akan diputus tanpa dilanjutkan dengan sidang
lanjutan dengan agenda pembuktian dan mendengar pihak-pihak sebagaimana
yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, maka alasan permohonan
provisi yang diajukan oleh Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan. Sebab,
alasan pemanggilan pihak-pihak dan sidang pembuktian lanjutan yang
dikhawatirkan Pemohon akan berdampak pada lamanya perkara a quo akan
diputus oleh Mahkamah tidak akan terjadi. Dengan demikian, alasan permohonan
Provisi Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
Dalam Pokok Permohonan
[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) dan
Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XVII/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada
72
pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat
pada bagian Duduk Perkara):
a. Bahwa menurut Pemohon, adanya perusahaan pembiayaan yang menyewa
kolektor tidak bersertifikasi (preman) yang bertindak semena-mena kepada
konsumennya sebagaimana dalam legal standing Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tidak serta merta berarti semua kolektor
dan perusahaan pembiayaan bertindak demikian. Masih ada kolektor
tersertifikasi seperti Pemohon dalam perkara a quo selaku kolektor internal
yang selalu jujur dan ramah kepada pemberi hak fidusia (Debitur), bahkan
selalu berusaha bertindak persuasif dan negosiasi ketika bertemu dengan
Debitur. Selain itu, juga ada perusahaan pembiayaan yang fair bersikap baik
kepada debiturnya dan menggunakan kolektor bersertifikasi. Tapi perusahaan
tersebut justru terdampak hanya karena satu perusahaan yang nakal
sebagaimana ada dalam legal standing Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019. Konsekuensinya, tiadanya hak untuk mendapatkan
penghidupan yang layak lagi dalam bisnis pembiayaan, padahal banyak pihak
yang lurus-lurus saja tapi mereka terdampak secara hukum, sehingga tentu
tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak-pihak ini. Oleh
karenanya, telah terjadi ketidakproporsionalitasan hak konstitusional bagi pihak
yang terdampak;
b. Bahwa menurut Pemohon, tidak ada jaminan bahwa eksekusi objek jaminan
fidusia melalui pengadilan akan berjalan secara efektif mengingat proses
eksekusi yang dilakukan melalui pengadilan membutuhkan waktu yang cukup
lama, merugikan pihak penerima hak fidusia (Kreditur) sehingga tidak
merepresentasikan keadilan yang seharusnya diberikan oleh Negara secara
merata kepada seluruh warganya termasuk Kreditur. Selain itu, tidak adanya
perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 dialami oleh industri pembiayaan dikarenakan biaya eksekusi lebih besar
daripada pendapatan barang fidusia itu sendiri;
c. Bahwa menurut Pemohon, tidak ada perlindungan hukum yang adil karena
telah tercipta kedudukan yang lebih berat pada satu pihak di mana Kreditur
harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara Debitur tidak harus
membawa perkara ini ke pengadilan. Adapun dalam penyelamatan jaminan
fidusia, Kreditur membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat tanpa melanggar
73
hukum. Faktanya pada saat Kreditur mengajukan upaya hukum eksekusi ke
pengadilan, objek jaminan fidusia dapat telah hilang, dikaburkan atau tidak
berada di alamat Debitur, ataupun statusnya telah beralih ke pihak ketiga. Hal
tersebut merugikan dan menyebabkan ketidakadilan bagi pihak Kreditur;
d. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pertentangan dengan prinsip negara
hukum karena memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu melarikan
barang sehingga memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan. Sebab berkaitan
dengan wanprestasi, Debitur dapat saja tidak mengakuinya adanya cidera janji
pada perjanjian demi mengulur waktu pelaksanaan eksekusi objek jaminan
fidusia yang berimplikasi pada kerugian yang menimpa Kreditur;
e. Bahwa menurut Pemohon, terjadi penghancuran lahan profesi (collector dan
financing) yang legal dan diakui oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVIII/2020, sehingga
mengakibatkan hilangnya pendapatan dan penghidupan yang layak
sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Pembiayaan, pekerjaan di bidang penagihan dan eksekusi
agunan merupakan suatu pekerjaan yang sah dan diakui secara hukum.
Namun dengan adanya ketentuan Kreditur melakukan permohonan
pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ke pengadilan justru kontradikif
sehingga melemahkan kedudukan salah satu pekerjaan yang sah di Indonesia
serta tidak sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia;
f. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dari masing-
masing pihak karena menambahkan "sukarela terhadap eksekusi", padahal
sukarela ada karena ketika kontrak ditandangani di mana Debitur setuju
membayar sesuai jangka waktu yang ditentukan, sehingga bertentangan
dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sebuah perjanjian menciptakan
perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada
masing-masing pihak. Dalam suatu perjanjian utang piutang, khususnya
perjanjian fidusia telah dijelaskan sejak awal kapan waktu pengembalian
kewajiban harus dilakukan oleh Debitur kepada Kreditur secara sukarela
dikarenakan telah disepakati sebelumnya. Namun Putusan Mahkamah a quo
mengakibatkan ketentuan yang sebelumya disepakati oleh Kreditur dan Debitur
tidak berjalan sebagaimana mestinya yang kemudian berimplikasi pada tidak
74
terpenuhinya hak Kreditur untuk mendapatkan objek jaminan fidusia dan tidak
dilakukannya kewajiban oleh Debitur untuk memberikan objek jaminan fidusia
pada waktu yang telah ditentukan;
g. Bahwa menurut Pemohon, terjadi ketimpangan hak yang menjadi berat ke
Debitur oleh karena sekalipun di perjanjian dituliskan syarat wanprestasi,
Debitur tetap bisa mengelak dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi
sehingga harus dibuktikan ke pengadilan. Akibatnya, Kreditur yang beritikad
baik sesuai prosedur tetap saja terjegal dan tidak mendapatkan perlindungan
hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan
perlindungan haknya sebagaimana dijamin Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta
menimbullan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara
hukum. Pemberian ruang pada Debitur untuk tidak mengakui adanya cidera
janji merupakan hal yang baik sebagai bentuk perlindungan Debitur atas
tindakan sewenang-wenang dari Kreditur namun karena tidak adanya
parameter yang jelas sehingga dapat mengakibatkan Debitur mengelak dan
dijadikan celah untuk lari dari tanggung jawabnya;
h. Bahwa menurut Pemohon, makna “sukarela saat eksekusi" bertentangan
dengan prinsip negara hukum harusnya menjamin aturan yang mencegah
terjadinya potensi kejahatan. Apabila Debitur beritikad baik, Debitur harus minta
restrukturisasi bukannya justru tidak sukarela menyerahkan barangnya;
i. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar
Mahkamah menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU
42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” atau setidaknya menyatakan
frasa “keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan
fidusia” dalam Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999
yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai
“sukarela saat mendatangani perjanjian Fidusia”;
75
[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai
dengan bukti P-12 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka
dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK dan sebagaimana telah dipertimbangkan
pula oleh Mahkamah pada Paragraf [3.7] pada pertimbangan hukum permohonan
provisi Pemohon, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya
untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54
UU MK dimaksud;
[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk menjadi Pihak Terkait
yang diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bertanggal
4 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 5 Mei 2021, oleh
karena permohonan a quo berdasarkan pertimbangan pada Paragraf [3.7] dan
Paragraf [3.10] dinilai oleh Mahkamah telah cukup jelas sehingga tidak diperlukan
lagi sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan memanggil pihak-pihak
sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK, maka tidak ada
relevansinya untuk menerima permohonan Pihak Terkait tersebut dan oleh
karenanya permohonan sebagai Pihak Terkait dimaksud haruslah dinyatakan tidak
beralasan menurut hukum dan untuk itu Mahkamah telah menerbitkan Ketetapan
Nomor 1.2/PUU/TAP.MK/PT/6/2021 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor
2/PUU-XIX/2021, bertanggal 16 Juni 2021.
[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok
permohonan mengenai konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh
Pemohon, oleh karena terhadap norma yang dimohonkan pengujian telah diajukan
permohonan pengujian sebelumnya maka Mahkamah terlebih dahulu akan
mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria sebagaimana
ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara pengujian Undang-Undang
(PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali.
Pasal 60 UU MK menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
76
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa
ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 pernah
diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU-XVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020. Permohonan diajukan oleh
Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo yang memohonkan pengujian
konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 mengenai kekuatan
eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD
1945, yang diputus oleh Mahkamah dengan amar menyatakan sebagai berikut:
Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan
eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap
jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji
(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela
objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan
prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan
Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan
eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak
ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar
77
kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya
hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan
eksekutorial” bertentangan dengan Undang- 126 Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap
jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan
debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi
jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan
berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Bahwa terlepas dari dalil Pemohon dalam perkara a quo yang mempersoalkan
pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang mengharuskan dilakukan
melalui pengadilan tidak memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon
sebagai kolektor, namun menurut Mahkamah substansi permohonan dari Perkara
Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan perkara a quo adalah sama yaitu
mempersoalkan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia. Adapun yang
membedakan perkara a quo dengan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah
terkait dengan dasar pengujian yaitu permohonan a quo menguji Pasal 15 ayat (2)
Bagian 12 dari 13
dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan terkait dengan alasan
permohonan juga berbeda yaitu anggapan kreditur sebagai pihak yang terdampak
atas Putusan Mahkamah a quo. Oleh karena itu, terlepas secara substansial
permohonan a quo beralasan atau tidak, secara formal permohonan a quo
berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021
beralasan untuk dapat diajukan kembali.
[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan
ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat
diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan
Pemohon lebih lanjut.
78
[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama
permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah
mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.14.1] Bahwa berkaitan dengan substansi baik semangat maupun alasan-
alasan yang dijadikan dasar permohonan sebagaimana dalil permohonan
Pemohon yang termuat dalam Paragraf [3.8] tersebut di atas, menurut Mahkamah,
permohonan a quo memiliki relevansi dengan substansi baik semangat maupun
alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bertanggal 6 Januari
2020. Namun sebelum sampai pada kesimpulan apakah ada persamaan substansi
dari perkara yang dimohonkan Pemohon a quo dengan perkara-perkara
sebelumnya, penting bagi Mahkamah mengutip pokok-pokok pertimbangan hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut, yaitu:
[3.14] Menimbang bahwa untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap
dalam menilai ada atau tidaknya permasalahan yang berkaitan dengan bentuk
perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-
pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia termasuk juga objek yang menjadi
Jaminan Fidusia, maka tidak dapat dilepaskan dari esensi dasar norma yang
mengatur tentang sifat perjanjian Jaminan Fidusia terutama terhadap norma
pasal yang dipersoalkan oleh para Pemohon yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat
(3) UU 42/1999. Norma yang termuat dalam pasal a quo merupakan norma
yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal
tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh
pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan
permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun
implementasi.
Bahwa berkaitan dengan permasalahan konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2)
UU 42/1999 yang memberikan “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan
“mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap” di dalamnya terkandung makna bahwa sertifikat fidusia
mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan pengadilan
yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan
eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari kandungan
makna sebagaimana yang tersirat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999
tersebut di atas secara sederhana dapat dipahami bahwa sertifikat fidusia
memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia, dalam hal ini
kreditur, karena sertifikat fidusia langsung dapat bekerja setiap saat ketika
pemberi fidusia, dalam hal ini debitur, telah dianggap cidera janji.
Argumentasinya adalah karena, secara hukum, dalam perjanjian fidusia hak
milik kebendaan sudah berpindah menjadi hak penerima fidusia (kreditur),
sehingga kreditur dapat setiap saat mengambil objek jaminan fidusia dari
79
debitur dan selanjutnya menjual kepada siapapun dengan kewenangan penuh
ada pada kreditur dengan alasan karena kekuatan eksekusi dari sertifikatnya
telah dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Bahwa dalam perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan tersebut
di atas nampak jelas dan terang benderang bahwa aspek konstitusionalitas
yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di atas tidak
mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara
pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi
Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum
maupun keadilan. Sebab, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal a
quo, yaitu “titel eksekutorial” maupun “dipersamakannya dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, berimplikasi dapat
langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia
(kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan
eksekusi. Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat
eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi
pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum
yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri
atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan
mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.
Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji”
secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa
memberikan kesempatan kepada deditur (pemberi fidusia) untuk melakukan
sanggahan dan atau pembelaan diri.
[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan perihal tidak
adanya perlindungan hukum yang seimbang kepada kreditur dan debitur dalam
perjanjian fidusia sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya,
penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan hal tersebut dengan prinsip adanya
penyerahan hak milik objek jaminan fidusia dari debitur selaku pemberi fidusia
kepada kreditur selaku penerima fidusia. Prinsip penyerahan hak milik yang
berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya
substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya
ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan
penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam
posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, disetujuinya
substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara
terselubung berlangsung dalam “keadaan tidak bebas secara sempurna dalam
berkehendak,” khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal,
kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat
yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (vide Pasal 1320
KUHPerdata).
Bahwa dengan mencermati beberapa permasalahan yang
berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang
memberikan “titel eksekutorial” dan “mempersamakan dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah ternyata dapat
berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur
yaitu kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia
80
dengan alasan telah berpindahnya hak kepemilikan objek fidusia tanpa melalui
proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya
dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.
Sebagai konsekuensi logisnya, tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh
kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara aktual telah)
menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara
yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang
sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang acapkali
bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur. [vide hlm. 116-119]
[3.17] Menimbang bahwa tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan
dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu
kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan
hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan
fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya
perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak
yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan
telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima
fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian
jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang
diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, kalaupun
sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat
dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat
fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi
sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg.
Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia
melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.
Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah:
“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan
itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan permintaan, baik
dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang
tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua
menyuruh memanggil fihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya
ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang
selama-lamanya delapan hari”.
Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa
bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara
kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga
pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri
terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian
hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara
pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk
menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi,
Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak
fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan
dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah
“cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda
yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan
penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur)
81
mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk
tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada
penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima
fidusia (kreditur).
Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang
sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji”
(wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek
dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi
penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate
eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia
(debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan
untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam
perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan
eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan
eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas
pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi
secara seimbang.
[3.18] Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana
diuraikan di atas telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan norma
Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan
frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” hanya
dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “terhadap jaminan
fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji”
(wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang
menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku
sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap”. Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3)
UU 42/1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional
sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara
sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan
debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera
janji”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan
perkara a quo;
Bahwa pendirian Mahkamah sebagaimana yang akan ditegaskan dalam
amar putusan perkara a quo tidaklah serta-merta menghilangkan keberlakuan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi sertifikat
jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada
para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, sepanjang sejalan dengan
pertimbangan dan pendirian Mahkamah a quo. Dengan demikian, baik
eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditur sendiri karena telah ada kesepakatan
dengan pihak debitur maupun eksekusi yang diajukan melalui pengadilan
negeri, tetap dimungkinkan bantuan dari kepolisian dengan alasan untuk
menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pelaksanaan eksekusi.
Bantuan demikian sudah merupakan kelaziman dalam setiap pengadilan negeri
menjalankan fungsi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata pada umumnya.
[3.19] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya inkonstitusional
terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan
82
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2)
dan frasa “cidera janji” dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, meskipun
Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU
42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak terhadap
Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan
eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap” dalam Penjelasan norma Pasal 15 ayat (2) dengan sendirinya
harus disesuaikan dengan pemaknaan yang menjadi pendirian Mahkamah
terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dengan
pemaknaan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang
cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang
menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku
sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap”, sebagaimana selengkapnya akan dituangkan dalam
amar putusan perkara a quo. Oleh karena itu tata cara eksekusi sertifikat
jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan lain dalam Undang-
Undang a quo, disesuaikan dengan Putusan Mahkamah a quo; [vide hlm. 120-
123]
[3.14.2] Bahwa setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan putusan
di atas, menurut Mahkamah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan secara yuridis dan
menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh
Bagian 13 dari 13
Pemohon, khususnya berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Lebih
jauh dalam pertimbangan hukum perkara tersebut telah pula dengan jelas
dinyatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan
dengan cidera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih
belum diakui oleh debitur adanya cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan
untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian
fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi
sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan
eksekusi kepada Pengadilan Negeri dan hal ini telah ternyata tidak terbukti
menjadikan tidak memberikan perlidungan hukum sebagaimana yang didalilkan
oleh Pemohon dalam perkara a quo. Sebaliknya, hal demikian justru memberikan
perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia.
Sebab, pada sebuah perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda
bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan
subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud (kreditur dan
debitur), maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan
83
harus diberikan terhadap ketiga unsur yaitu kreditur, debitur, dan objek hak
tanggungan.
[3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah,
Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat
jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan
sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada
Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum
antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan
dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan
fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah
alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur
dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara
sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur
yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek
jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau
bahkan debitur itu sendiri;
Bahwa selain itu, jika dicermati petitum permohonan Pemohon, yaitu
petitum angka 2 yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar
menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang dimaknai kembali ke Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebelum diputus
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menurut
Pemohon justru dengan adanya Putusan Mahkamah, eksekusi melalui pengadilan
telah menyulitkan Pemohon selaku kolektor atau perusahaan pembiayaan, aparat
penegak hukum, dan konsumen terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap barang
jaminan fidusia. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi
Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya karena penafsiran norma dalam frasa
“kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal
15 ayat (2) UU 42/1999 dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada
kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara
sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan
prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus
dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan
84
yang telah berkekuatan hukum tetap” sudah tepat dan memberikan sebuah bentuk
perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak
yang terkait dalam perjanjian fidusia;
Bahwa di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
penting bagi Mahkamah menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk
mengajukan permohonan dalam perkara a quo antara lain proses eksekusi lama,
biaya eksekusi lebih besar dibanding pendapatan barang fidusia, dan berpotensi
hilangnya objek jaminan di tangan debitur, sesungguhnya lebih kepada persoalan-
persoalan konkret. Hal tersebut dapat saja terjadi dalam hubungan hukum
antarprivat yang sifatnya sangat spesifik dan kompleks. Dalam batas penalaran
yang wajar, hal-hal tersebut tidak dapat diakomodir dengan selalu menyelaraskan
norma dari undang-undang yang bersangkutan. Terlebih lagi, terhadap norma
yang memang tidak terdapat persoalan konstitusionalitasnya. Apalagi norma yang
dimohonkan Pemohon telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, belum terdapat
alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah
untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan
eksekutorial sertifikat jaminan fidusia.
[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari dalil Pemohon tidak
dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya, dan sesungguhnya dalil-dalil yang
tidak dipertimbangkan tersebut adalah persoalan implementasi norma yang tidak
ada keterkaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma. Oleh karenanya,
apabila dalil-dalil dimaksud benar adanya maka upaya-upaya hukum dapat
ditempuh oleh Pemohon sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
85
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Dalam Provisi:
Menolak permohonan provisi Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,
Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan
M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu dua
puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun
dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.09 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,
Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan
M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai
86
Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat
atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd. ttd.
Aswanto Daniel Yusmic P. Foekh
ttd. ttd.
Suhartoyo Enny Nurbaningsih
ttd. ttd.
Arief Hidayat Manahan M.P. Sitompul
ttd. ttd.
Saldi Isra Wahiduddin Adams
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Nurlidya Stephanny Hikmah