NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012
Mahkamah Konstitusi
Teks hasil ekstraksi PDF putusan MK. Nomor dan isi berasal dari dokumen asli; cocokkan kutipan, amar, serta pendapat hakim dengan PDF.
Catatan sumber ↗Lompat ke bagian · 27 bagian
Bagian 1 dari 27
1
PUTUSAN
Nomor 35/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
[1.2] 1. ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN), dalam hal ini
berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar (AD), diwakili oleh:
Nama : Ir. Abdon Nababan
Tempat, Tanggal Lahir : Tapanuli Utara, 2 April 1964
Jabatan : Sekretaris Jenderal AMAN
Alamat : Jalan Tebet Utara II C Nomor 22 Jakarta
Selatan
Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I;
2. KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KENEGERIAN KUNTU
Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : H. BUSTAMIR
Tempat, Tanggal Lahir : Kuntu, 26 Maret 1949
Jabatan : Khalifah Kuntu, dengan Gelar
Datuk Bandaro
Alamat : Jalan Raya Kuntu RT/RW 002/001 Desa
Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten
Kampar, Provinsi Riau
Sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon II;
3. KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN CISITU
Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : H. MOCH. OKRI alias H. OKRI
Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 10 Mei 1937
2
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Olot Kesepuhan Cisitu
Alamat : Kesepuhan Cisitu, RT/RW 02/02 Desa
Kujangsari, Kecamatan Cibeber Kabupaten
Lebak, Provinsi Banten;
Sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon III;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Maret 2012 memberi
kuasa kepada Sulistiono, S.H., Iki Dulagin, S.H., M.H., Susilaningtyas, S.H.,
Andi Muttaqien, S.H., Abdul Haris, S.H., Judianto Simanjutak, S.H., Erasmus
Cahyadi, S.H., para Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum, yang bergabung
dalam Tim Advokat Masyarakat Adat Nusantara, beralamat di Jalan Tebet Utara
II C Nomor 22 Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia, baik bersama-sama atau
sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan ahli
Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan saksi para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon,
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
dengan surat permohonan bertanggal 19 Maret 2012, yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah)
pada tanggal 26 Maret 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan
Nomor 100/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
pada tanggal 2 April 2012 dengan Nomor 35/PUU-X/2012 dan telah diperbaiki dan
3
diterima dalam persidangan pada tanggal 4 Mei 2012, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN
Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) telah sangat jelas menyebutkan
tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu
untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Alinea IV Pembukaan
UUD 1945 tersebut selanjutnya menjadi dasar dari perumusan Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan
bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-
besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai tanah, air dan semua sumber daya alam di Indonesia seharusnya
merujuk tujuan yang hendak dicapai negara melalui Pasal 33 UUD 1945
(bukti P – 2);
Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi tersebut maka pada sektor
kehutanan sebagai salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada,
pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (untuk selanjutnya disebut UU Kehutanan). Pasal 3 UU Kehutanan
menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
Faktanya selama lebih dari 10 tahun berlakunya, UU Kehutanan telah dijadikan
sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat
hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan sebagai
hutan negara, yang selanjutnya justru atas nama negara diberikan dan/atau
diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk
dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan
masyarakat hukum adat di wilayah tersebut, hal ini menyebabkan terjadinya
konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan pengusaha
yang memanfaatkan hutan adat mereka. Praktik demikian terjadi pada
4
sebagian besar wilayah Negara Republik Indonesia, hal ini pada akhirnya
menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakukan UU Kehutanan
(bukti P – 3);
Arus penolakan terhadap pemberlakuan UU Kehutanan ini disuarakan secara
terus menerus oleh kesatuan masyarakat hukum adat, yang tercermin dalam
aksi-aksi demonstrasi, dan laporan-laporan pengaduan ke lembaga-lembaga
negara termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bahkan ke aparat
penegak hukum, namun upaya-upaya penolakan di lapangan ditanggapi
dengan tindakan-tindakan kekerasan dari negara dan swasta. Bagi kesatuan
masyarakat hukum adat, UU Kehutanan menghadirkan ketidakpastian hak atas
wilayah adatnya. Padahal, hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah
adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Hak ini bukanlah hak yang
diberikan negara kepada masyarakat adat melainkan hak bawaan, yaitu hak
yang lahir dari proses mereka membangun peradaban di wilayah adatnya.
Sayangnya, klaim negara atas kawasan hutan selalu dianggap lebih sahih
ketimbang klaim masyarakat adat. Padahal hak masyarakat adat atas wilayah
adat yang sebagian besar diklaim sebagai kawasan hutan oleh negara, selalu
jauh lebih dahulu adanya dari hak negara;
Bahwa dalam prakteknya, Pemerintah sering mengeluarkan keputusan
penunjukan kawasan hutan tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan
tentang klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan tersebut yang
bahkan pada kenyataannya telah ada pemukiman‐pemukiman masyarakat adat
di dalamnya. Data Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (BPS)
menunjukkan bahwa terdapat 31.957 desa yang berinteraksi dengan hutan dan
71,06 % dari desa‐desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber daya
hutan (bukti P – 4). Secara umum, masyarakat yang tinggal dan hidup di
desa‐desa di dalam dan sekitar hutan baik yang mengidentifikasi diri sebagai
masyarakat adat atau masyarakat lokal hidup dalam kemiskinan. CIFOR (2006)
menyebutkan bahwa 15% dari 48 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar
hutan merupakan masyarakat miskin;
Bahwa dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010–2014
menunjukkan data, bahwa pada tahun 2003, dari 220 juta penduduk Indonesia
terdapat 48,8 juta orang yang tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan, dan
5
ada sekitar 10,2 juta orang miskin yang berada di sekitar wilayah hutan
(bukti P – 5). Sementara itu data lain yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan
dan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2007 memperlihatkan masih terdapat
5,5 juta orang yang tergolong miskin di sekitar kawasan hutan;
Beberapa tipologi konflik menyangkut kawasan hutan terhadap kesatuan
masyarakat hukum adat akibat pemberlakuan UU Kehutanan yang banyak
terjadi di lapangan, adalah:
1. kesatuan masyarakat hukum adat dengan perusahaan (sebagaimana yang
dialami oleh Pemohon II), dan;
2. kesatuan masyarakat hukum adat dengan Pemerintah (sebagaimana yang
dialami oleh Pemohon III);
Dua bentuk konflik menyangkut kawasan hutan tersebut menggambarkan
bahwa pengaturan tentang kawasan hutan di Indonesia tidak memperhatikan
keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah
adatnya. Padahal kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai sejarah
penguasaan tanah dan sumber dayanya sendiri yang berimbas pada
perbedaan basis klaim dengan pihak lain termasuk Pemerintah (negara)
terhadap kawasan hutan. Dalam kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum
adat belum memperoleh hak‐hak yang kuat atas klaimnya tersebut sehingga
tidak jarang mereka justru dianggap sebagai pelaku kriminal ketika mereka
mengakses kawasan hutan yang mereka akui sebagai wilayah adat.
Dimasukkannya hutan adat sebagai bagian dari hutan negara sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 6, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) UU
Kehutanan adalah pokok soal utama dalam hal ini. Ketentuan ini menunjukkan
bahwa UU Kehutanan memiliki cara pandang yang tidak tepat terhadap
keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan
hutan yang merupakan kawasan hutan adatnya;
Dikatakan tidak tepat karena UU Kehutanan tidak memperhatikan aspek
historis dari klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya.
Kesatuan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum lahirnya Negara
Republik Indonesia. Kenyataan ini bahkan disadari secara sungguh-sungguh
oleh para pendiri bangsa yang tercermin dari perdebatan-perdebatan yang
serius tentang keberadaan masyarakat adat dalam sidang-sidang Badan
Perjuangan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI);
6
Bahwa perdebatan-perdebatan tentang masyarakat adat dalam konteks negara
yang sedang dibangun pada masa-masa awal kemerdekaan telah
mendapatkan porsi yang besar dalam sidang-sidang BPUPKI, yang kemudian
terkristalisasi dalam Pasal 18 UUD 1945. Dalam Penjelasan II Pasal 18 UUD
1945 (sebelum amandemen) dikemukakan bahwa: ―dalam territoir Negara
Indonesia terdapat lk. 250 Zelfbesturende landschappen dan
Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau,
dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu
mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah
yang bersifat istimewa” (bukti P - 6);
Selanjutnya disebutkan bahwa ―Negara Republik Indonesia menghormati
kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara
yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah
tersebut‖;
Dengan penjelasan itu, para pendiri bangsa hendak mengatakan bahwa di
Indonesia terdapat banyak kelompok masyarakat yang mempunyai susunan
asli. Istilah ’susunan asli’ tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan
masyarakat yang mempunyai sistem pengurusan diri sendiri atau
Zelfbesturende landschappen atau kesatuan masyarakat hukum adat. Bahwa
pengurusan diri sendiri itu terjadi di dalam sebuah bentang lingkungan
(landscape) yang dihasilkan oleh perkembangan masyarakat, yang dapat
dilihat dari frasa yang menggabungkan istilah Zelfbesturende dan
landschappen. Artinya, pengurusan diri sendiri tersebut berkaitan dengan
sebuah wilayah. Hendak pula dikatakan bahwa penyelenggaraan Negara
melalui pembangunan nasional tidak boleh mengabaikan apalagi sengaja
dihapuskan oleh Pemerintah;
Secara sosiologis, kesatuan masyarakat hukum adat memiliki keterikatan yang
sangat kuat pada hutan dan telah membangun interaksi yang intensif dengan
hutan. Di berbagai tempat di Indonesia, interaksi antara masyarakat adat
dengan hutan tercermin dalam model-model pengelolaan masyarakat adat atas
hutan yang pada umumnya didasarkan pada hukum adat, yang biasanya berisi
aturan mengenai tatacara pembukaan hutan untuk usaha perladangan dan
pertanian lainnya, penggembalaan ternak, perburuan satwa dan pemungutan
hasil hutan. Padahal keberadaan berbagai praktek pengelolaan hutan oleh
7
masyarakat adat dikenal dengan berbagai istilah seperti Mamar di Nusa
Tenggara Timur, Lembo pada masyarakat Dayak di Kalimantan Timur,
Tembawang pada masyarakat Dayak di Kalimantan Barat, Repong pada
Masyarakat Peminggir di Lampung, Tombak pada masyarakat Batak di
Tapanuli Utara, adapun pada Pemohon III dikenal dengan Hutan Titipan; yaitu
kawasan hutan yang tidak boleh diganggu atau dirusak. Kawasan ini biasanya
dikeramatkan. Secara ekologis, kawasan ini juga merupakan kawasan yang
sangat penting dalam menjaga lingkungan dan merupakan sumber kehidupan,
dan Hutan Tutupan; yaitu kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk
kepentingan-kepentingan masyarakat. Umumnya, pemanfaatannya secara
terbatas yaitu untuk pemanfaatan hasil hutan non-kayu, tanaman obat, rotan,
madu. Selain itu, kawasan ini juga berfungsi sebagai penjaga mata air;
Bahwa praktek-praktek tersebut menunjukan bahwa kesatuan masyarakat
hukum adat telah melakukan pengelolaan sumber daya alam (hutan) secara
turun-temurun. Pola-pola ini diketahui memiliki sistem yang sangat terkait
dengan pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, kebun dan usaha pertanian
sehingga bentuknya sangat beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan
berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, baik secara ekonomi, sosial
budaya, religi, dan ekologi (Suhardjito, Khan, Djatmiko, dkk) (bukti P - 7);
Bahwa pada dasarnya, adanya suatu regulasi yang secara khusus mengatur
tentang bagaimana sumber daya alam berupa hutan dilindungi dan
dimanfaatkan serta dikelola adalah sesuatu yang penting dan merupakan
keharusan, supaya sumber daya alam berupa hutan yang ada dan dimiliki oleh
bangsa ini dapat dikelola dan dimanfaatkan secara baik dan lestari dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
berkeadilan, namun pelaksanaannya UU Kehutanan telah digunakan untuk
menggusur dan mengusir kesatuan masyarakat hukum adat dari kawasan
hutan adat mereka, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan mereka, atas dasar pemikiran tersebut maka para Pemohon secara
tegas menyatakan menolak keberadaan dan keberlakuan Pasal 1 Angka 6
sepanjang kata “negara”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “sepanjang
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional”, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang
Bagian 2 dari 27
frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut
8
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaannya”, dan ayat (4) , serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa
“sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaannya”, ayat
(2), dan ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2)”, UU Kehutanan;
II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
―Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi‖;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945
menyatakan: ―Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai
politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum‖;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap
UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU MK),
yang menyatakan: ―Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a)
menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945‖;
4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 1 Angka
6 sepanjang kata “negara”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”,
juncto Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2);
dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat
hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, dan
ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa “sepanjang menurut
9
kenyatannya masih ada dan diakui keberadaanya”, ayat (2), dan ayat (3)
sepanjang frasa “dan ayat 2”, UU Kehutanan, maka berdasarkan
ketentuan-ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
mengadili dan memutus permohonan a quo;
III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA
PEMOHON
5. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan
permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan
satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang
merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara
Hukum;
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain
sebagai ―guardian‖ dari ―constitutional rights‖ setiap warga Negara Republik
Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan
yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak
konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran
inilah para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 Angka 6
sepanjang kata “negara”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”,
juncto Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2); dan
hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum
adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat
(4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa “sepanjang menurut
kenyatannya masih ada dan diakui keberadaanya”, ayat (2), dan ayat (3)
sepanjang frasa “dan ayat 2”, UU Kehutanan, yang para Pemohon nilai
bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal dalam UUD
1945;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa: Pemohon
adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
10
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat;
d. lembaga Negara;
8. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan
bahwa ”yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang
diatur dalam UUD 1945”;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah
telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik dan aktual, setidaktidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang
dimohonkan pengujian; dan,
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak
akan atau tidak lagi terjadi;
PEMOHON I ADALAH BADAN HUKUM PRIVAT
10. Bahwa Pemohon I adalah merupakan badan hukum privat yang dalam
mengajukan permohonan ini menggunakan prosedur organization standing
(legal standing);
11. Bahwa Pemohon I memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai
Pemohon pengujian undang-undang karena terdapat keterkaitan sebab-
akibat (causa verband) dengan disahkannya dan diberlakukannya UU
Kehutanan, sehingga menyebabkan hak konstitusi Pemohon I dirugikan;
11
12. Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah
prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga
telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta UU
Kehutanan sendiri;
13. Bahwa pada praktiknya dalam sistem peradilan di Indonesia, penggunaan
legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya
pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
a. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air terhadap UUD 1945;
b. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
c. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan;
d. dalam Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
14. Bahwa organisasi yang dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum
adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
a. berbentuk badan hukum atau yayasan;
b. dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan
dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
15. Bahwa Pemohon I adalah organisasi non Pemerintah yang tumbuh dan
berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di
12
tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat
memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia
dengan fokus kesatuan masyarakat hukum adat, yang berdasarkan Pasal 1
ayat (3) Anggaran Dasarnya berbentuk badan hukum organisasi
kemasyarakatan dengan nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
(bukti P - 8);
16. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah
secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk
memperjuangkan hak-hak asasi manusia khususnya bagi kesatuan
masyarakat hukum adat;
17. Bahwa tugas dan peranan Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi manusia,
dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk
mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam
memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi
manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku
bangsa, ras, agama, dll. Hal ini tercermin di dalam asas dan tujuan, serta
usaha-usaha yang dijalankan Pemohon I yang dalam Anggaran Dasar
dan/atau akta pendirian, berbunyi:
Pasal 2
“Organisasi AMAN berasaskan Adat yang Bhineka Tunggal Ika dan
Pancasila”;
Pasal 5
“Organisasi AMAN didirikan dengan tujuan:
1. mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat
Nusantara;
2. meningkatkan rasa percaya diri, harkat dan martabat perempuan
Masyarakat Adat Nusantara, sehingga mereka mampu menikmati hak-
haknya;
3. mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk
mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan bernegara;
13
4. menjunjung wibawa Masyarakat Adat Nusantara di hadapan penguasa
dan pengusaha;
5. mengembangkan kemampuan Masyarakat Adat Nusantara dalam
mengelola dan melestarikan lingkungan”;
Pasal 6
“Untuk mencapai tujuan seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Anggaran
Dasar ini, AMAN menjalankan usaha-usaha antara lain:
1. melakukan penyadaran hak-hak Masyarakat Adat;
2. melakukan pemberdayaan perempuan Masyarakat Adat;
3. melakukan penguatan ekonomi Masyarakat Adat;
4. melakukan penguatan lembaga-lembaga adat di tingkat daerah;
5. melakukan promosi nilai-nilai dan kearifan-kearifan asli Masyarakat
Adat;
6. melakukan kerja sama dan jaringan dengan semua pihak yang secara
nyata telah melakukan kegiatan melindungi hak-hak Masyarakat Adat;
7. melakukan pembelaan terhadap Masyarakat Adat Nusantara yang
mengalami penindasan hak-hak asasinya;
8. melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan
struktural/hukum yang berkaitan dengan Masyarakat Adat”;
18. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon I dalam mengajukan
Permohonan Pengujian UU Kehutanan a quo, telah dapat dibuktikan
dengan Anggaran Dasar Pemohon;
19. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon, disebutkan secara tegas
bahwa AMAN bersifat independen dan nirlaba, dengan fungsi:
a. sebagai wadah berhimpunnya Masyarakat Adat yang merasa senasib
dan sepenanggungan sebagai korban penindasan, eksploitasi dan
perampasan atas hak-hak adatnya dan yang memiliki kehendak untuk
mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri
secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya;
b. membela dan memberdayakan hak-hak Masyarakat Adat;
c. menampung, memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi
dan kepentingan Masyarakat Adat serta meningkatkan kesadaran politik
dan hukum serta menyiapkan kader-kader penggerak Masyarakat Adat
14
dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;
20. Bahwa Pemohon I dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya telah
melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus-
menerus dalam rangka menjalankan tugas dan perannya tersebut. Hal
mana ini telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten) yang bahkan
hingga ke dunia internasional. Bahwa beberapa aktivitas Pemohon I dalam
lingkup nasional dilakukan dalam bentuk mulai dari advokasi kasus,
advokasi kebijakan dan kampanye, sedangkan salah satu bentuk aktivitas di
tingkat internasional adalah dengan menyampaikan Laporan ke Komisi
CERD PBB terkait Program Pemerintah untuk melakukan pembukaan
kawasan hutan seluas 1,8 juta Ha untuk dijadikan Perkebunan Kelapa Sawit
di sepanjang perbatasan antara Pulau Kalimantan dengan Negara
Malaysia. Laporan ini disampaikan sebab apabila program pemerintah ini
terwujud, maka akan berdampak besar dan buruk bagi maskayarakat adat
yang ada dan hidup di wilayah terdampak tersebut, dan berkat laporan ini
akhirnya Pemerintah membatalkan program tersebut, setelah
mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi CERD PBB atas laporan
tersebut (bukti P - 9);
21. Bahwa beberapa bentuk hasil dari upaya-upaya dan/atau kegiatan yang
dilakukan oleh Pemohon I dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya
tersebut adalah sebagai berikut:
a. terwujudnya Nota Kesepahaman antara Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS
HAM), yang ditanda tangani pada Selasa, 17 Maret 2009, bertempat di
Gedung YTKI Jalan Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta, yang isinya pada
intinya menyatakan bahwa kedua belah pihak (preliminary understanding
of parties) dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam
rangka “pengarus-utamaan Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia
Masyarakat Adat di Indonesia” (bukti P - 10);
b. terwujudnya Piagam Kerja Sama antara Kementerian Lingkungan Hidup
dan Masyarakat Adat Nusantara, yang ditanda tangani pada 27 Januari
2010, yang isinya pada intinya adalah “untuk meningkatkan peran
15
masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”
(bukti P - 11);
c. terwujudnya Nota Kesepahaman antara Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
tentang Peningkatan Peran Masyarakat Adat Dalam Upaya Penciptaan
Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Adat, yang
ditandatangani pada Minggu, 18 September 2011 (bukti P - 12);
22. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi
manusia yang dilakukan oleh Pemohon I telah dicantumkan di dalam UUD
1945, yang dalam permohonan ini terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D
ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5);
23. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi
manusia yang dilakukan oleh Pemohon I telah dicantumkan dan diatur
Bagian 3 dari 27
secara tegas dan jelas di dalam undang-undang nasional, yakni Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lihat Pasal 6)
(bukti P - 13);
24. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi
manusia yang dilakukan oleh Pemohon I telah dicantumkan pula di dalam
berbagai prinsip-prinsip hukum internasional tentang hak asasi manusia;
25. Bahwa selain itu Pemohon I memiliki hak konstitusional untuk
memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan
negara ini. Menurut Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: “Setiap orang
berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;
26. Sementara itu, persoalan Hak Asasi Manusia menyangkut masyarakat adat
yang menjadi objek UU Kehutanan yang diujikan merupakan persoalan
setiap umat manusia karena sifat universalnya sehingga bahkan persoalan
HAM tidak hanya menjadi urusan Pemohon I yang notabene langsung
bersentuhan dengan persoalan HAM, namun juga menjadi persoalan setiap
manusia di dunia;
27. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian pasal-pasal dalam UU
Kehutanan a quo, merupakan wujud dari kepedulian dan upaya Pemohon I
16
untuk perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di
Indonesia khususnya hak asasi bagi kesatuan masyarakat hukum adat;
28. Bahwa dengan demikian, dengan keberadaan dan keberlakuan Pasal 1
angka 6 sepanjang kata “negara”, Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “dan
diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional”, juncto Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “dan
ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya
masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui
keberadaannya”, dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa
“sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaanya”,
ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat 2”, UU Kehutanan a quo,
telah melanggar hak konstitusi dari Pemohon I, secara cara langsung
maupun tidak langsung, sebab merugikan berbagai usaha dan kerja-kerja
yang telah dilakukan secara terus-menerus oleh Pemohon I, dalam rangka
menjalankan tugas dan peranan untuk mewujudkan perlindungan,
pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia termasuk
mendampingi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang selama
ini telah dilakukan oleh Pemohon I;
PEMOHON II DAN PEMOHON III ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT
29. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah kesatuan masyarakat hukum
adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-
Undang;
30. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar Bzn dalam bukunya yang
berjudul Beginselen en Stelsel van het Adatrecht yang dikutip oleh Soejono
Soekanto dalam bukunya Hukum Adat Indonesia, dan telah pula dijadikan
sebagai Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor
31/PUU-V/2007, disebutkan bahwa ciri-ciri dari kesatuan masyarakat
hukum adat sebagai berikut:
a. adanya kelompok-kelompok teratur;
b. menetap di suatu daerah tertentu;
c. mempunyai pemerintahan sendiri;
d. memiliki benda-benda materiil maupun immateril;
17
31. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang karena terdapat
keterkaitan sebab-akibat (causal verbal) secara langsung dari berlakunya
Undang-Undang Kehutanan, sehingga menyebabkan hak konstitusional
para Pemohon dirugikan;
32. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah kesatuan masyarakat adat yang
secara faktual menjadi korban yaitu hilangnya wilayah hutan adatnya,
sebagai akibat dari pemberlakuan UU Kehutanan, yang mengakibatkan
terjadinya kerugian atas hak-hak konstitusional para Pemohon;
33. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III merasa dan menilai hadirnya pasal-
pasal dan ayat-ayat di dalam UU Kehutanan yang diujikan selain telah
menyebabkan para Pemohon kehilangan wilayah hutan adatnya juga
menimbulkan masalah lain sebagai masalah ikutannya yaitu kehilangan
sumber penghasilan dan sumber penghidupan serta terancam pemidanaan
baik para Pemohon sendiri maupun bagi anggota kesatuan masyarakat
hukum adatnya;
34. Bahwa Pemohon II adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian
Kuntu, dengan pimpinan yang bergelar Datuk Khalifah, yang merupakan
salah satu bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang masih ada dan
hidup di Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
35. Bahwa Kenegerian Kuntu yang dimaksudkan di sini adalah nama bagi
sebuah perkampungan (negeri) tua di Provinsi Riau yang sarat dengan
sejarah, baik agama, adat istiadat maupun perannya sebelum dan sesudah
kemerdekaan. Kesatuan masyarakat adat Kenegeri Kuntu telah ada sejak
500 (lima ratus) tahun sebelum masehi dan kisah panjang negeri tua ini
telah lama terukir dalam lembaran sejarah adat Minang Kabau yakni
sebagai wilayah Minang Kabau Timur atau Kerajaan Kuntu (bukti P - 14);
36. Bahwa struktur kepemimpinan kesatuan masyarakat hukum adat
Kenegerian Kuntu dipimpin oleh seorang khalifah yang membawahi 3
kenegerian yaitu Kenegerian Kuntu, Kenegerian Domo dan Kenegerian
Padang Sawah yang ditiap-tiap kenegerian dipimpin oleh seorang pucuk
negeri. Pucuk negeri membawahi pimpinan-pimpinan wilayah yang terdiri
dari:
18
a. wilayah daratan dikuasai dan dikontrol oleh 10 orang ninik mamak yang
disebut datuk nansepuluh dan dipimpin oleh Datuk Mudo;
b. bagian sungai dan dikontrol oleh 6 orang ninik mamak yang disebut datuk
nanberanam dan dipimpin oleh Datuk Sutan Jalelo;
37. Bahwa bukti keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat ini dapat pula
dilihat dari bukti-bukti sejarah yang berhubungan dengan leluhur mereka
pada masa lalu seperti kuburan tua, bekas kampung, bangunan dengan
arsitek tua dan cerita-cerita rakyat setempat, serta hutan tua bekas ladang
yang menunjukan bahwa kesatuan kasyarakat hukum adat ini telah ada
sejak ratusan tahun yang lalu. Struktur masyarakatnya mengenal sistem
kelembagaan bertingkat agama dan kepercayaan, hukum adat dan
kelembagaan adat menunjukan bahwa ini sudah terbentuk sejak lama.
Pengaruh kerajaan dan hindu dapat terlihat dalam adat istiadat, hukum adat
dan agama serta corak pertaniannya;
38. Penguasaan tanah ulayat telah disepakati wilayah serta batas-batasnya
oleh nenek moyang mereka. Tanah ulayat memiliki tanda batas tertentu
berupa tanda-tanda alam seperti aliran sungai dan jenis tanaman tertentu.
Ada juga batas-batas wilayah yang ditandai dengan nama dan cerita
sebuah tempat serta cerita-cerita yang berhubungan dengan kejadian
tertentu, misalnya ada nama Sungai Sei Datu Mahudum yang berarti bahwa
tanah yang berada di sekitar daerah hulu hingga ke hilir sungai itu dikuasai
oleh suku Datu Mahudum;
39. Bahwa tanah dan hutan memiliki arti penting bagi kesatuan masyarakat
hukum adat Kenegerian Kuntu, tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga
bermakna lebih luas sehingga nama disebut pusako tinggi yaitu harta yang
benilai tinggi dan bermanfaat sosial budaya untuk kemakmuran masyarakat.
Sebagai pusako tinggi maka tanah ulayat tidak bisa dijual;
40. Bahwa pengakuan atas eksistensi dan keberadaan hak atas tanah ulayat di
Kabupaten Kampar Provinsi Riau, telah secara tegas diatur dan diakui oleh
pemerintah daerah melalui peraturan daerah, yang di dalamnya tentu saja
juga berlaku atas pengakuan dan penghormatan atas keberadaan dan
eksistensi Pemohon II sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum adat
19
yang masih ada dan hidup di wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau
(bukti P – 15);
41. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sebagai pilar hak
konstitusional Pemohon II, hutan adat sebagai salah satu bagian dari
wilayah adat merupakan sarana terpenting, untuk mengembangkan diri dan
keluarganya, mempertahankan serta meningkatkan kualitas hidup dan
kehidupannya, demi kesejahteraan diri serta keluarganya;
42. Bahwa ketenangan dan ketentraman hidup dengan segala hak, atas
wilayah dan hukum adat yang ada dan berlaku pada Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat Pemohon II mulai terganggu bahkan hilang sejak keluarnya
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27
Februari 1993, sebagaimana kemudian diubah dengan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 137/KPTs-II/1997 tanggal 10 Maret 1997, dan
terakhir dirubah lagi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
356/MENHUT-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004, tentang Pemberian Hak
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau kepada PT. Riau
Andalan Pulp dan Paper (selanjutnya ditulis PT. RAPP) menjadi seluas
± 235.140 (dua ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh) ha (bukti
P - 16), sebab areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi
Riau Kepada PT. Riau Andalan Pulp dan Paper ini berada di atas wilayah
Pemohon II;
43. Bahwa di lapangan pada prakteknya, sebenarnya PT. RAPP sudah
melakukan kegiatan penanaman Hutan Tanaman Industri sejak sekitar
tahun 1994, dan sejak dimulainya kegiatan penanaman Hutan Tanaman
Industri ini pulalah terjadinya konflik menyangkut wilayah kesatuan
masyarakat hukum adat (termasuk kawasan hutan adat) Kenegerian Kuntu
serta beberapa kenegerian lainnya dengan PT. RAPP;
44. Bahwa PT. RAPP beroperasi di wilayah Komunitas Masyarakat Hukum Adat
Pemohon II didasarkan pada ijin usaha hutan tanaman industri untuk
menunjang kegiatan usaha pulp dan paper (produsen kertas) atau sebagai
penyedia kayu bagi bahan baku pembuatan kertas;
45. Bahwa berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh
Pemohon II, dari total 280.500 (dua ratus delapan puluh lima ratus) Ha,
20
Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Tanaman Industri milk PT. RAPP,
diperkirakan seluas 1.700 (seribu tujuh ratus) Ha, di tanah di atas Kawasan
Hutan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu;
46. Bahwa akibat kegiatan usaha tanaman industri kayu untuk kebutuhan pulp
dan paper PT. RAPP di wilayah komunitas masyarakat hukum adat
Pemohon II, telah menyebabkan Pemohon II kehilangan akses,
pemanfaatan, dan penguasaan atas wilayah hutan adatnya yang
merupakan bagian penting bagi komunitas masyarakat hukum adat
Pemohon II untuk mengembangkan diri dan keluarganya, mempertahankan
dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya, demi kesejahteraan
diri serta keluarganya;
47. Bahwa akibat hilangnya akses, pemanfaatan dan penguasaan atas hutan
yang merupakan bagian dari wilayah adatnya menyebabkan Pemohon II
kehilangan tempat untuk mencari sumber pekerjaan dan sumber
penghidupan;
48. Bahwa Pemohon III adalah salah satu dari lima belas (15) Kasepuhan yang
tergabung dalam Kesatuan Adat Banten Kidul (SABAKI) ada di Kawasan
Pegunungan Halimun, dan Kasepuhan Cisitu telah ada sejak Tahun 1621;
49. Bahwa keberadaan dan eksistensi PEMOHON III telah mendapatkan
pengakuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten
melalui Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.318/Disporabudpar/
2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan
Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul Di Kabupaten Lebak tertanggal 7 Juli
2010 (bukti P - 17);
50. Bahwa secara administrasi Kasepuhan Cisitu berada di Kecamatan
Cibeber, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Ada dua desa yang masuk
dalam wilayah adat Cisitu yaitu; Desa Kujangsari dan Desa Situmulya.
Infrastruktur Kasepuhan akhir-akhir ini berkembang dimana mempunyai
beberapa fasilitas umum seperti; jalan, saluran air, listrik, gedung sarana
pendidikan, Mesjid, Kantor Desa, Rumah Adat dan Pendopo Adat dan
perumahan yang cukup mapan (bukti P - 18);
51. Bahwa populasi warga adat Kasepuhan Cisitu pada tahun 2010, mencapai
676 kepala keluarga (kk) dengan 2.191 Jiwa. Jumlah warga yang laki-laki
21
adalah 1.111 jiwa. Mata pencaharian utama masyarakat adat bertani.
Khusus hasil pertanian, padi, tidak diperjualbelikan. Untuk hasil komoditi
lainnya boleh dijual. Kegiatan pertanian sangat produktif dikarenakan lahan
yang masih subur dan sangat membantu dalam ketahanan pangan
masyarakat Cisitu;
52. Bahwa wilayah adat atau yang disebut sebagai Wewengkon Kasepuhan
Cisitu terletak di sebelah selatan pegunungan Halimun. Secara administratif
Negara wewengkon ini terletak di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak,
Propinsi Banten. Batas-batas wewengkon Kasepuhan Cisitu adalah sebagai
berikut:
Sebelah Utara : Gunung Sangga Buana (Kasepuhan Urug), Bogor;
Sebelah Timur : Gunung Palasari (Kasepuhan Ciptagelar);
Sebelah Selatan : Muara Kidang (Kasepuhan Cisungsang);
Sebelah Barat : Gunung Tumbal (Kasepuhan Cisungsang);
53. Bahwa secara fisiografi, wewengkon Kasepuhan Cisitu merupakan wilayah
perbukitan terjal hingga pegunungan. Wilayah ini dibatasi oleh lembah
sungai yang berbentuk V dengan dasar yang berbatu. Kemiringan di atas 40
% dengan temperatur rata-rata harian antara 20 – 30 derajat celsius;
54. Bahwa berdasarkan pemetaan partisipatif (bulan Januari 2010), yang
difasilitasi oleh AMAN, JKPP dan FWI, luas wewengkon Kasepuhan Cisitu
adalah 7.200 hektar. Sebelumnya, para kaolotan hanya memperkirakan
luas wewengkon tersebut sekitar 5.000 hektar saja. Pemetaan
menggunakan alat Global Position System (GPS) dan Citra Land Sat
(bukti P - 19);
55. Bahwa sejak awal keberadaannya hingga saat ini, eksistensi Pemohon III
selain secara hukum telah diakui melalui Surat Keputusan Bupati Lebak,
secara nyata Pemohon III juga terus dan senanantiasa menjaga dan
melaksanakan semua aktivitas adat-istiadat yang ada dan berlaku bagi
Kesatuan Masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu (bukti P – 20);
56. Bahwa sebenarnya kebijakan penetapan pengelolaan Kawasan Hutan
Halimun Salak sebagai Kawasan Hutan Lindung telah dimulai sejak
Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1924-1934, kemudian pada tahun
1935 dilakukan perubahan penetapan kawasan ini menjadi Cagar Alam dan
22
pengelolaannya dilakukan oleh Jawatan Kehutanan. Bahwa kemudian
berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 1963 tentang Penunjukan Kawasan
Hutan, status kawasan hutan Cagar Alam dirubah menjadi Kawasan Taman
Nasional yang pengelolaannya diserahkan kepada Perum Perhutani, dan
terakhir berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992,
pengelolaan kawasan Hutan Taman Nasional ini diserahkan kepada Balai
Taman Nasional Gunung Gede Pengrango;
57. Bahwa pada awal ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Cagar Alam hanya
seluas 40.000 Ha, dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 175/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Kawasan Taman
Nasional Gunung Halimun Salak dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas Pada Kelompok
Hutan Gunung Halimun dan Kelompok Hutan Gunung Salak, yang luasnya
menjadi ± 113.357 (seratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) Ha
(bukti P - 21);
58. Bahwa persoalan muncul ketika berlakunya ketentuan pasal-pasal dalam
UU Kehutanan yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan a quo,
yang kemudian diimplikasikan dalam bentuk penambahan luasan Kawasan
Taman Nasional Gunung Halimun Salak tersebut yang dilakukan dengan
Bagian 4 dari 27
tanpa sepengetahuan, keterlibatan apalagi sepersetujuan Pemohon III, hal
itu menyebabkan seluruh wilayah adat (bukan saja kawasan hutan adat)
Pemohon III masuk dalam kawasan Taman Nasional, sehingga Pemohon III
dan kesatuan masyarakat hukum adat-nya kehilangan akses dan hak atas
pemanfaatan dan pengelolaan kawasan adatnya dan bahkan beberapa
anggota kesatuan masyarakat adatnya mengalami tindakan kriminalisasi
karena masuk ke dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Halimun Salak;
59. Bahwa Pemohon III dalam rangka memperoleh kembali wilayah adatnya,
saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat ekstensinya
serta mendapatkan pengakuan sebagai komunitas masyarakat hukum adat.
Terus melakukan berbagai upaya, yang mana saat ini salah satu hasil atas
upaya yang telah dilakukan adalah telah didapatnya pengakuan yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah Banten dengan mengeluarkan Surat
Keputusan Bupati (SK Bupati) tentang pengakuan keberadaan dan wilayah
Cisitu;
23
60. Bahwa sangat disesalkan, meskipun Pemohon III saat ini pada akhirnya
mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Lebak, namun
pengakuan ini tidak serta merta mengembalikan kekuasaan dan
kewenangan Pemohon III atas wilayah kawasan masyarakat hukum
adatnya yang saat ini telah menjadi Kawasan Taman Nasional Gunung
Halimun Salak;
61. Bahwa lebih ironisnya lagi setelah wilayah hutan adat Pemohon III dijadikan
sebagai Kawasan Taman Nasional Halimun Salak, justru kemudian di
dalamnya diberikan izin konsesi tambang emas untuk PT. Aneka Tambang,
pemberian izin konsesi tambang emas ini mengakibatkan timbulnya konflik
antara Pemohon III dengan PT. Aneka Tambang, Tbk., serta menjadikan
tumpang-tindih lahan dan kawasan hutan antara kawasan hutan Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat Cisitu (Pemohon III) dengan Kawasan Taman
Nasional Gunung Halimun Salak serta dengan Kawasan Konsesi Tambang
Emas dengan PT. Aneka Tambang, Tbk. (bukti P - 22);
62. Bahwa akibat pemberlakuan UU Kehutanan yang diujikan a quo, Pemohon
III menjadi kehilangan hak atas pengelolaan dan pemanfaatan kawasan
hutan adatnya, dan bahkan untuk dapat ikut terlibat dalam pengelolaan dan
pemanfaatan kawasan hutan adatnya, yang dilakukan oleh Balai Besar
Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Pemohon III beserta anggotanya
harus terlebih dahulu berkonflik dan memohon dan mengemis pengelola
kawasan hutan Taman Nasional Halimun Salak (bukti P - 23);
63. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon II dan Pemohon III
memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian
Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband)
dengan diundangkannya UU Kehutanan, yang menyebabkan hak-hak
konstitusional Pemohon II dan Pemohon III secara faktual dirugikan;
IV. PARA PEMOHON MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PEMOHON
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (HAK UJI MATERIL)
64. Bahwa para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di depan hukum‖;
24
65. Bahwa para Pemohon juga berhak untuk mengembangkan dirinya, dalam
rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya, dan kesejahteraan umat manusia;
66. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon telah memenuhi
kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon “Kesatuan Masyarakat Hukum
Adat” dan Pemohon “Badan Hukum Privat” dalam pengujian Undang-
undang terhadap UUD 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf
(c) UU MK karena para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum
serta mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan
pengujian Pasal 1 angka 6 sepanjang kata “negara”, Pasal 4 ayat (3)
sepanjang frasa “dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional”, juncto Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang
menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih
ada dan diakui keberadaannya”, dan ayat (4) , serta Pasal 67 ayat (1)
sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan diakui
keberadaanya”, ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat 2”, UU
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;
67. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam UU Kehutanan tersebut, melanggar
jaminan bagi para korban untuk tidak mengalami diskriminasi, jaminan bagi
para korban untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, jaminan bagi
para korban untuk mendapatkan perlindungan dari undang-undang, jaminan
bahwa undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut
memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara universal dan diakui
oleh negara-negara yang beradab. Oleh karena itu, kepentingan-kepentingan
para Pemohon yang dirugikan oleh pasal-pasal dalam UU Kehutanan,
sebagaimana disebutkan dan diuraikan selanjutnya dalam alasan-alasan
permohonan, merupakan kerugian para Pemohon baik sebagai lembaga yang
mewakili kepentingan hukum korban sebagai individu, maupun sebagai
kelompok kesatuan masyarakat hukum adat yang menjadi subjek korban
dari undang-undang tersebut;
25
V. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
Ruang lingkup pasal, ayat dan frasa dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan yang dilakukan pengujian terhadap UUD 1945
1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan berbunyi:
―Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat
hukum adat‖;
2. Bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan berbunyi;
―Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum
adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional‖;
3. Bahwa ketentuan Pasal 5 UU Kehutanan, menyatakan:
ayat (1) “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari;
a. hutan Negara, dan;
b. hutan hak;
ayat (2) “hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat
berupa hutan adat”;
ayat (3) “pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada
dan diakui keberadaannya”;
Ayat (4) “apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat
kembali kepada Pemerintah”;
4. Bahwa ketentuan Pasal 67 UU Kehutanan, menyatakan:
ayat (1) ―masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyatannya masih ada
dan diakui keberadaannya berhak:
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan
hidup sehari masyarakat adat yang bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan
kesejahterannya”;
26
ayat (2) ―pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah”;
ayat (3) ―ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”;
5. Bahwa untuk kemudahan pemahaman terhadap permohonan a quo, maka
secara garis besar permohonan pengujian materiil Undang-Undang a quo
dikelompokan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:
1) Pengujian secara materiil terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU
Kehutanan yang mengatur tentang status dan penetapan hutan adat
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 sepanjang kata “negara”, Pasal
5 ayat (1) dan ayat (2), yang para Pemohon nilai bertentangan dengan
ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28G ayat (1), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
2) Pengujian secara materiil terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU
Kehutanan yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pengakuan
kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 4
ayat (3) sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”,
Pasal 5 ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, ayat (4), Pasal 67
ayat (1) sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan
diakui keberadaannya”, ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2)
diatur dengan peraturan pemerintah”, yang para Pemohon nilai
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 18B ayat
(2), Pasal 28I ayat (3);
Pasal 1 Angka 6 sepanjang kata “negara”, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), yang
para Pemohon nilai bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3),
Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945
6. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan tegas menyatakan, ―Negara
Indonesia adalah negara hukum‖;
27
7. Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddiqie
mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan
konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut
sistem konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, adanya jaminan hak
asasi manusia dalam UUD 1945, adanya prinsip peradilan yang bebas dan
tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warganegara dalam hukum,
serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap
penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa (bukti P – 24);
8. Bahwa suatu negara hukum, seperti diungkapkan oleh Frans Magnis Suseno,
adalah “…didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus
dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan
dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik
karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum,
dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat
alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan
tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum; (2) tuntutan perlakuan
yang sama; (3) legitimasi demokratis; dan (4) tuntutan akal budi” (Frans
Magnis Suseno, 1994, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan
Modern, Jakarta: Gramedia, hal 295);
9. Bahwa untuk memenuhi unsur-unsur agar disebut sebagai negara hukum,
khususnya dalam pengertian rechtstaat, Julius Stahl mensyaratkan beberapa
prinsip, yang meliputi: a. perlindungan hak asasi manusia (grondrechten);
b. pembagian kekuasaan (scheiding van machten); c. pemerintahan
berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van bestuur); dan d. adanya
peradilan administrasi tata usaha negara (administratieve rechspraak)
(bukti P – 25);
10. Bahwa berdasarkan pendapat dari Jimly Asshiddiqie, sedikitnya terdapat 12
prinsip pokok negara hukum yang berlaku di zaman sekarang ini.
Keseluruhannya merupakan pilar utama yang menyangga berdiri dan
tegaknya suatu negara, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum
dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut meliputi:
a. supremasi hukum (supremasi of law); b. persamaan dalam hukum (equality
before the law); c. asas legalitas (due process of law); d. pembatasan
kekuasaan (limitation of power); e. organ-organ eksekutif yang bersifat
28
independen (independent executive organ); f. peradilan yang bebas dan tidak
memihak (impartial and independent judiciary); g. peradilan tata usaha
negara (administrative court); h. peradilan tata negara (constitusional court);
i. perlindungan hak asasi manusia (human rights protection); j. bersifat
demokratis (democratische rechstaat); k. berfungsi sebagai sarana
mewujudkan tujuan kesejahteraan (welfare rechtsstaat); i. transparansi dan
kontrol sosial (tranparency and social control) (bukti P – 26);
11. Bahwa dalam suatu negara hukum, salah satu pilar terpentingnya, adalah
perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan
terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam
rangka mempromosikan penghormatan (to respect), perlindungan (to
protect), dan pemenuhan (to fulfll) terhadap hak asasi manusia sebagai ciri
yang penting bagi suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia
sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang
bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula
penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau
makna kebebasan dan hak asasi kemanusiaan itu. Bahkan A.V. Dicey
menekankan prinsip bahwa isi konstitusi suatu negara yang menganut
negara hukum—rule of law, harus mengikuti perumusan hak-hak dasar
(constitution based on human rights). Selain prinsip the supremacy of law,
dan equality before the law;
12. Bahwa kewajiban negara dalam mempromosikan penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia karena pada dasarnya
negara dibentuk untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip HAM. Inilah
yang menjadi tujuan pokok dan utama dibentuknya negara yaitu melindungi,
menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Konsep tujuan negara ini
diusung oleh John Locke yang menyatakan bahwa ‖negara ada dan dibentuk
oleh manusia semata-mata untuk menjamin perlindungan hak-hak milik
manusia yakni kehidupannya, kebebasannya, dan hak miliknya. Hak-hak
milik yang melekat pada manusia inilah yang kemudian diartikan sebagai hak
asasi manusia, karena hak tersebut memang dimiliki oleh manusia sejak
lahir. Inilah yang menjadi pemikiran Locke mengenai kaitan antara hak-hak
manusia dengan negara. Inilah yang menjadi pokok utama pemikiran Locke
mengenai kaitan antara hak-hak manusia dengan negara. Negara ada
29
melalui perjanjian di antara manusia untuk menjaga hak-hak manusia itu.
Selain menjadi tujuan, hal ini juga menjadi dasar dari adanya negara. Oleh
sebab itu, the preservation of human’s property ini merupakan raison d’etre
dari negara;
13. Bahwa penekanan A.V. Dicey juga ditegaskan oleh Eric Barendt.
Dikatakannya, bahwa karakteristik dari dokumen konstitusi, yang terutama
adalah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Selain keharusan
untuk memberikan batasan pada kekuasaan legislatif dan eksekutif, serta
mendorong penguatan dan independensi institusi peradilan;
14. Bahwa hak asasi manusia adalah substansi dari negara hukum juga
dikatakan oleh Brian Z. Tamanaha, dalam bukunya ―On The Rule of Law‖.
Dinyatakan Tamanaha, bahwa substansi dari the rule of law adalah pada
pemenuhan hak asasi manusia. Menurutnya hak individu, hak atas keadilan
dan tindakan yang bermartabat, serta pemenuhan kesejahteraan sosial,
menjadi inti dari the rule of law. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan
Bagian 5 dari 27
dan demokrasi, adalah instrumen atau prosedur untuk mencapai
kesejahteraan yang menjadi substansi (bukti P – 27);
15. Bahwa pengertian negara hukum Indonesia yang berdasar pada UUD 1945
dan Pancasila, menurut Simorangkir, adalah berbeda dengan pengertian
negara hukum dalam kerangka rechtsstaat, seperti yang berlaku di Belanda.
Akan tetapi lebih mendekati negara hukum dalam pengertian rule of law
(bukti P – 28);
16. Bahwa Moh. Mahfud MD, juga memberikan pendapat yang senada dengan
Simorangkir. Dikatakan Mahfud, penggunaan istilah rechtsstaat dalam UUD
1945 sangat berorientasi pada konsepsi negara hukum Eropa Kontinental,
namun demikian, bilamana melihat materi muatan UUD 1945, justru yang
terlihat kental adalah materi-materi yang bernuansakan anglo saxon,
khususnya ketentuan yang mengatur tentang jaminan perlindungan hak asasi
manusia (bukti P – 29);
17. Bahwa menurut Kusumadi Pudjosewojo dikarenakan Indonesia adalah
negara hukum, maka segala kewenangan dan tindakan alat-alat
perlengkapan negara harus pula berdasarkan dan diatur oleh hukum.
Penguasa bukanlah pembentuk hukum, melainkan pembentuk aturan-aturan
30
hukum, oleh sebab itu hukum berlaku bukan karena ditetapkan oleh
penguasa, akan tetapi karena hukum itu sendiri. Hal ini membawa
konsekuensi, bahwa penguasa pun dapat dimintai pertanggungjawaban jika
dalam menjalankan kekuasaannya melampaui batas-batas yang telah diatur
oleh hukum, atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kewenangan
penguasa dan organ-organ negara sangat dibatasi kewenangan
perseorangan dalam negara, yang berupa hak asasi manusia. Pendapat
tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan unsur penting
dalam sebuah negara hukum (bukti P – 30);
18. Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep
negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan dalam Bab XA
(Pasal 28A sampai 28J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Secara
khusus penegasan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam negara
hukum yang demokratis tertuang dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa ―untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan
hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan‖ (bukti P – 31);
19. Bahwa di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta,
harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh
Jimly Asshiddiqie, dari Wolfgang Friedman dalam bukunya, ―Law in a
Changing Society‖, membedakan antara organized public power (the rule of
law dalam arti formil), dengan the rule of just law (the rule of law dalam arti
materil). Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian
hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan
tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substanstif. Negara hukum dalam
arti materiel (modern) atau the rule of just law merupakan perwujudan dari
Negara hukum dalam arti luas yang menyangkut pengertian keadilan di
dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan
perundang-undangan dalam arti sempit (bukti P – 32);
20. Bahwa pada dasarnya, permasalahan yang dihadapi Masyarakat Hukum
Adat sangat beragam, yakni setidaknya terdapat 3 kelompok masalah utama:
1) masalah hubungan masyarakat Adat dengan tanah mereka dimana
mendapatkan penghidupannya, termasuk sumber daya alamnya;
31
2) masalah self-determination yang sering berbias politik dan hingga
sekarang masih menjadi perdebatan sengit;
3) masalah identification, yaitu soal siapakah yang dimaksudkan
masyarakat adat itu, apa saja kriterianya dll.
21. Bahwa ketentuan pasal-pasal a quo, jelas tidak mencerminkan aturan yang
jelas, mudah dipahami, dan sulit untuk dilaksanakan secara adil (fair).
Rumusan dalam pasal-pasal a quo yang mengandung unsur-unsur
diskriminasi terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, serta bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi (UUD 1945)
adalah merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (rule of
law) dimana ―a legal system in which rules are clear, wellunderstood, and
fairly enforced‖;
22. Bahwa rule of law dapat dimaknai sebagai ―a legal system in which rules are
clear, well-understood, and fairly enforced‖. Dengan satu ciri-ciri antara lain
persamaan di depan hukum (equality before the law), dan kepastian hukum
yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi;
23. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (6) sepanjang frasa ―negara‖, Pasal 5 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo, telah memberikan konsekuensi
bahwa semua tanah dan sumber daya alam dari kawasan hutan di Indonesia
dikuasai oleh negara. Kebijakan ini memungkinkan negara untuk memberikan
hak-hak di atas tanah hak ulayat yang tidak/belum diolah tanpa memperoleh
persetujuan dari masyarakat hukum adat yang terkait dan tanpa memicu
kewajiban hukum untuk membayar kompensasi ―yang memadai‖ kepada
masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tesebut.
Praktik ini telah muncul, khususnya sehubungan dengan pemberian hak
pengusaan hutan kepada perusahaan HPH, penetapan hutan lindung, dan
alokasi tanah bagi proyek transmigrasi;
24. Bahwa sebagai salah satu dari 12 prinsip pokok Negara Hukum,
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia akan terlanggar dikarenakan
adanya pasal-pasal yang para Pemohon Uji. Hal ini adalah karena ketentuan
pasal-pasal tersebut merupakan hukum yang diskriminatif terhadap para
Pemohon. Keengganan negara untuk mengakui hak-hak masyarakat Adat
terhadap tanah dan sumber daya alam mereka, kegagalan atau keengganan
32
negara untuk menerapkan hukum umumnya berakar pada satu sebab, yakni
peraturan dikriminatif;
25. Hak untuk tidak didiskriminasi berhubungan dengan persamaan hak di
hadapan hukum, yang juga merupakan salah satu prinsip dari Negara
Hukum. Bahwa sebagai konsep fundamental dalam Hak Asasi Manusia,
prinsip tersebut sudah dijamin berbagai instrumen, seperti Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 2 dan Pasal 7, kemudian pada
Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Politik Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan
Pasal 26, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,
Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 3, serta di dalam Konvensi tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). Bahkan untuk
jaminan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat telah diatur
secara spesifik dalam United Nation Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples (UNDRIP) (bukti P - 33);
Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 sepanjang frasa ―Negara‖, Pasal 5 ayat (1) dan
ayat (2), Undang-Undang a quo, telah melanggar prinsip persamaan di depan
hukum sebagai salah ciri negara hukum atau rule of law karena bertentangan
dengan asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi, yang diakui dan diatur
dalam konstitusi, yang menjadi salah satu prinsip pokok bagi tegaknya negara
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
26. Bahwa Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan
konstitusional bagi setiap warga negara untuk mengembangkan dirinya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.
Disebutkan di dalam Pasal tersebut bahwa, ―Setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia‖;
27. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan untuk
mendapatkan rasa aman dan perlindungan bagi setiap warga negara untuk
bebas dari rasa takut. Dalam Pasal tersebut secara jelas dikatakan bahwa,
―Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan
dan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak
33
atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi‖;
28. Bahwa bangsa Indonesia mengakui hak untuk mengembangkan diri dan hak
keamanan sebagai hak dasar yang tidak boleh terabaikan dalam
pemenuhannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Piagam
Hak Asasi Manusia, pada TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia. Alinea kedua Piagam menyebutkan, ―Bahwa hak asasi
manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara
kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa,
meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak
keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak
kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh
siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab
yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.‖
(bukti P – 34);
29. Bahwa hak bagi setiap orang untuk mengembangkan diri merupakan hak
asasi manusia yang sifatnya pokok dan mendasar, karena akan berpengaruh
terhadap pemenuhan hak-hak lain. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam
Bagian Ketiga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia. Jaminan terhadap hak untuk mengembangkan diri terdapat dua
dimensi pengakuan sekaligus. Di dalamnya termasuk pengakuan hak sipil
dan politik, serta hak ekonomi, sosial dan budaya;
30. Bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan
jaminan bagi setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan hak miliknya”;
31. Bahwa dalam pelaksanaan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia, di dalamnya berlaku beberapa prinsip dasar. Di antaranya adalah
prinsip indivisibility, serta prinsip interdependence dan interrelatedness;
32. Bahwa prinsip indivisibility memiliki pengertian bahwa seluruh komponen hak
asasi manusia memiliki status yang sama dan setara, tidak ada yang lebih
34
penting daripada yang lain. Oleh karena itu, jika ada penyangkalan atas satu
hak tertentu, maka akan langsung menghambat penikmatan hak lainnya;
33. Bahwa prinsip interdependence dan interrelatedness ingin menegaskan
bahwa tiap hak akan berhubungan dan menyumbang pada pemenuhan hak
dan martabat orang. Hak atas kesehatan misalnya tergantung pada
pemenuhan hak atas pembangunan, hak atas pendidikan dan hak atas
informasi (bukti P – 35);
34. Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip di atas, maka pembatasan atas hak
untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup dan hak
atas rasa aman, akan berdampak dan berhubungan pada pemenuhan hak
dasar lainnya. Termasuk di dalamnya menghambat pemenuhan hak atas
pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas harta benda,
dan lainnya;
35. Bahwa membaca UU Kehutanan sepintas pada bagian dasar pertimbangan
tampak seolah ada kemajuan, yakni perlunya suatu pengurusan hutan yang
berkelanjutan dan berwawasan mendunia sehingga mampu menampung
dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya serta tata
nilai kemasyarakatan. Namun bila disimak lebih dalam akan terungkap suatu
kontradiksi antara ―adat dan budaya serta tata nilai kemasyarakatan‖ di satu
sisi berhadapan dengan ―norma hukum nasional‖ di sisi lain yang harus
dijadikan acuan;
36. Bahwa pembukaan pada pertimbangan UU Kehutanan yang semula terkesan
hendak menghargai posisi masyarakat adat, hukum adat, budaya dan tata
nilai sosial setempat itu sirna seketika kita ikuti cara berpikir pembuat
undang-undang yang ternyata tidak beranjak dari konsep lama yang dianut
dalam UU Kehutanan sebelumnya;
37. Bahwa pada Pasal 1 UU Kehutanan dikemukakan ada dua jenis hutan, yakni
hutan hak dan hutan negara. Disebut hutan hak bila hutan itu tumbuh atau
berada di atas tanah yang dibebani suatu hak atas tanah. Sebaliknya akan
disebut hutan negara bila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang
tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hutan adat bahkan secara langsung
didefinisikan sebagai hutan negara yang tumbuh di atas tanah dalam wilayah
masyarakat hukum adat. Bahkan tanpa argumen yang masuk akal –
35
sebagaimana dinyatakan Pasal 1 butir d, butir e, dan butir f hutan adat serta
merta masuk kategori hutan negara. Lebih gamblang lagi dinyatakan bahwa
hutan negara dapat berupa hutan adat, sebagaimana disebut Pasal 5 ayat (1)
UU Kehutanan (disarikan dari tulisan Maria Rita Roewiastoeti, S.H. berjudul
Gerakan Reforma Agraria Berbasis Masyarakat Suku-suku Pribumi dalam
Jurnal Bina Desa Sadajiwa Edisi Khusus 35 tahun kelahirannya, Juni 2010);
38. Bahwa berdasarkan pada prinsip indivisibility, serta prinsip interdependence
dan interrelatedness di atas, maka pembatasan atas hak untuk
mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup dan hak atas
rasa aman, akan berdampak dan berhubungan pada pemenuhan hak dasar
lainnya. Termasuk di dalamnya menghambat pemenuhan hak atas
pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas harta benda,
dan lainnya;
39. Bahwa keberadaan ketentuan pasal-pasal pada UU a quo telah membatasi
hak konstitusional para Pemohon untuk mengembangkan diri, dalam rangka
memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia di wilayah kesatuan
masyarakat hukum adatnya hanya karena wilayahnya itu dijadikan Kawasan
Hutan Taman Nasional dan/atau diberikan kepada perusahaan untuk
dijadikan kawasan tambang, perkebunan kelapa sawit besar atau hutan
tanaman insdustri;
40. Bahwa ketentuan pasal-pasal pada UU a quo terbukti telah menciptakan rasa
ketakutan dan merampas rasa kenyamanan, keutuhan, kewenangan untuk
mengelola dan memanfaatkan semua potensi dan sumberdaya alam yang
ada di wilayah para Pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat
dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut menjadi jelas jika keberadaan Pasal 1 angka 6
sepanjang kata “Negara”, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan
bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat
(1) UUD 1945.
41. Bahwa membaca UU Kehutanan sepintas pada bagian dasar pertimbangan
tampak seolah ada kemajuan, yakni perlunya suatu pengurusan hutan yang
berkelanjutan dan berwawasan mendunia sehingga mampu menampung
dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya serta tata
36
nilai kemasyarakatan. Namun bila disimak lebih dalam akan terungkap suatu
kontradiksi antara ―adat dan budaya serta tata nilai kemasyarakatan‖ di satu
sisi berhadapan dengan ―norma hukum nasional‖ di sisi lain yang harus
dijadikan acuan;
42. Bahwa pembukaan pada pertimbangan UU Kehutanan yang semula terkesan
hendak menghargai posisi masyarakat adat, hukum adat, budaya dan tata
nilai sosial setempat itu sirna seketika kita ikuti cara berpikir pembuat
Bagian 6 dari 27
undang-undang yang ternyata tidak beranjak dari konsep lama yang dianut
dalam Undang-Undang Kehutanan sebelumnya;
43. Bahwa pada Pasal 1 UU Kehutanan dikemukakan ada dua jenis hutan, yakni
hutan hak dan hutan negara. Disebut hutan hak bila hutan itu tumbuh atau
berada di atas tanah yang dibebani suatu hak atas tanah. Sebaliknya akan
disebut hutan negara bila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang
tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hutan adat bahkan secara langsung
didefinisikan sebagai hutan negara yang tumbuh di atas tanah dalam wilayah
masyarakat hukum adat. Bahkan tanpa argumen yang masuk akal –
sebagaimana dinyatakan Pasal 1 butir d, butir e, dan butir f- hutan adat serta
merta masuk kategori hutan negara. Lebih gamblang lagi dinyatakan bahwa
hutan negara dapat berupa hutan adat, sebagaimana disebut Pasal 5 ayat (1)
UU Kehutanan (disarikan dari tulisan Maria Rita Roewiastoeti, S.H. berjudul
Gerakan Reforma Agraria Berbasis Masyarakat Suku-suku Pribumi dalam
Jurnal Bina Desa Sadajiwa Edisi Khusus 35 tahun kelahirannya, Juni 2010);
44. Bahwa melalui UU Kehutanan, Pemerintah berkuasa menetapkan status
hutan. Suatu hutan bisa ditetapkan sebagai hutan adat sepanjang faktanya
masyarakat hukum yang bersangkutan masih ada dan keberadaannya
mendapat pengakuan oleh Pemerintah. Sebaliknya bilamana dalam
perkembangannya masyarakat hukum adat tersebut tidak lagi eksis maka
hak pengelolaan atas hutan tersebut diambil kembali oleh Pemerintah, hal ini
dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Selanjutnya,
sebagaimana diatur Pasal 67 ayat (2), pengukuhan terhadap
keberadaan/hapusnya suatu masyarakat hukum adat tersebut ditetapkan
dalam sebuah Peraturan Pemerintah Daerah. Implikasi dari kekuasaan yang
sebesar itu adalah Pemerintah diberi suatu wewenang untuk melarang
anggota masyarakat hukum adat merambah kawasan hutan, membakar
37
hutan, menebang pohon atau memanen dan memungut hasil hutan di dalam
hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, menggembalakan ternak di dalam
kawasan hutan yang tidak diperuntukkan itu, membawa alat-alat yang lazim
digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
45. Bahwa sebagaimana uraian di atas, Pasal 5 UU Kehutanan telah nyata
memberikan kekuasaan lampau batas pada Pemerintah untuk melakukan
sesuatu yang sebenarnya bukan wewenangnya. Bagaimanapun keberadaan
(hidup matinya) sekelompok suku bangsa tidak boleh diserahkan kepada
penyelenggara negara, yakni Pemerintah karena ini merupakan bagian dari
hak-hak kemanusiaan sekelompok orang yang semestinya telah dijamin dan
dilindungi oleh konstitusi yang mewajibkan pada Pemerintah untuk
mewujudkannya;
46. Bahwa berdasarkan pada prinsip indivisibility, serta prinsip interdependence
dan interrelatedness di atas, maka pembatasan atas hak untuk
mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup dan hak atas
rasa aman, akan berdampak dan berhubungan pada pemenuhan hak dasar
lainnya. Termasuk di dalamnya menghambat pemenuhan hak atas
pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas harta benda,
dan lainnya;
47. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastan hukum yang
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
48. Bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum
merupakan ciri dari negara hukum atau rule of law sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara
Indonesia adalah negara hukum‖, dimana kepastian hukum merupakan
prasyarat yang tidak bisa ditiadakan;
49. Bahwa asas kepastian hukum yang adil juga merupakan prinsip penting
dalam negara hukum (rule of law) juga dapat dimaknai sebagai “a legal
system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”.
Kepastian hukum ini mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan
transparansi;
38
50. Bahwa negara hukum juga mesti mengikuti konsep hukum, yang oleh Gustav
Radbruch diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) general precepts, yaitu:
purposiveness, justice, and legal certainty (lihat penjelasan mengenai konsep
Radbruch dalam Torben Spaak, “Meta-Ethic and Legal Theory: The Case of
Gustav Radbruch”);
51. Bahwa prinsip-prinsip pembentukan hukum yang adil menurut Lon Fuller
dalam bukunya The Morality of Law (moralitas Hukum), diantaranya yaitu;
a. hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti
oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk
kejelasan;
b. aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain;
c. dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah
setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan
kegiatannya kepadanya;
d. harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang
diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya;
Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ketentuan Pasal 1 ANGKA 6 sepanjang
kata “negara”, pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang a quo bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
52. Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa
“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”;
53. Bahwa berdasarkan rumusan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut,
maka menjadi jelas bahwa negara diberi kewenangan dan kebebasan untuk
mengatur, membuat kebijakan, mengelola serta mengawasi pemanfaatan
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan ukuran
konstitusional yaitu “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;
54. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor
3/PUU/2010, telah secara tegas memberikan tolak ukur arti dari kalimat
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, adapun tolak ukur tersebut
yaitu:
a. kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
b. tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat;
39
c. tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam,
serta;
d. penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam
memanfaatkan sumber daya alam.
Bahwa berdasarkan tolak ukur tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 1 angka 6,
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan, bertentangan dengan Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945;
Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan
diakui keberadaanya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional”; Pasal 5 ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat
ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”; ayat (4), Pasal 67 ayat
(1) sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya”; ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah”, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal
18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3)
55. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum
adat telah diatur di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menyatakan
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, adapun ketentuan Pasal 28I
ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”;
56. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum
adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) serta Pasal 28I ayat
(3) tersebut bahkan disadari pula oleh para pendiri bangsa pada saat
perumusan UUD 1945. Kesadaran para pendiri negara terhadap keberadaan
masyarakat hukum adat itu terkristalisasi dalam Pasal 18 UUD 1945
(sebelum amandemen) yang menyatakan bahwa, “Pembagian daerah
Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang
dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara,
40
dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.
Selanjutnya dalam Penjelasan II pasal tersebut, dinyatakan bahwa, “dalam
territoir negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende
landschappen, dan volksgemeenschappen seperti Desa di Jawa dan Bali,
Nagari di Minangkabau, dusun dan Marga di Palembang, dsb. Daerah-daerah
itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai
daerah yang bersifat istimewa”. Penjelasan lanjutan dari pasal tersebut
menyatakan, “Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-
daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai
daerah itu akan mengingat hak asal-usul daerah tersebut”;
57. Bahwa hak asal-usul pada masyarakat dengan susunan asli yang dimaksud
dalam penjelasan di atas dapat dipersamakan dengan hak tradisional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Prinsip
pengakuan terhadap masyarakat dengan susunan asli ini dijelaskan secara
implisit oleh AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko bahwa, ―pengakuan
terhadap daerah yang memiliki susunan asli ini mempergunakan asas
rekognisi‖. Asas ini berbeda dengan asas yang dikenal dalam sistem
pemerintahan daerah: dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.
Kalau asas desentralisasi didasarkan pada prinsip penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, maka asas rekognisi merupakan pengakuan
dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionilnya (otonomi komunitas);
58. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum
adat berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaannya sebagai
kelompok masyarakat dengan sekumpulan hak yang bersifat asal-usul
termasuk di dalamnya adalah hak atas tanah dan sumber daya alam
termasuk hutan dan juga pengakuan dan penghormatan terhadap
kemampuan masyarakat hukum adat itu dalam mengatur hubungan sosial
dan serta kemampuan dalam mengatur tata kelola tanah dan sumber daya
alam termasuk hutan itu sendiri;
59. Bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat
sebagai kelompok masyarakat yang otonom disadari oleh dunia yang terbukti
dari ketentuan yang ada dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
41
tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Dalam Pasal 3 Deklarasi tersebut
dinyatakan bahwa ―masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan
nasib sendiri‖. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan
status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial
dan budaya mereka. Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa
―masyarakat adat, dalam melaksanakan hak atas penentuan nasib sendiri,
memiliki hak atas otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang
berkaitan dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, dan juga dalam
cara-cara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonom yang
mereka miliki‖;
60. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3)
UUD 1945, secara eksplisit telah ditentukan bahwa:
a. negara berkewajiban untuk mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
b. negara berkewajiban untuk menghormati identitas budaya dan hak-hak
tradisional dari masyarakat hukum adat;
61. Bahwa pasal di atas telah secara jelas dan tegas memerintahkan kepada
negara melalui Pemerintah untuk;
a. mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya;
b. menghormati identitas budaya dan hak-hak tradisional dari masyarakat
hukum adat;
62. Bahwa rumusan tentang subjek masyarakat hukum adat, objek hak
masyarakat adat serta hak masyarakat hukum adat, telah banyak dirumuskan
oleh para pakar hukum adat yang dalam rangka mempermudah dapat dilihat
dari uraian berikut;
63. Bahwa rumusan tentang subjek dari masyarakat hukum adat di Indonesia
merupakan masyarakat atas kesamaan territorial (wilayah), geneologis
(keturunan), dan territorial-geneologis (wilayah dan keturunan), sehingga
terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat
lainnya (Ter Haar, 1939 dalam Abdurahman & Wentzel, 1997; Sutanto-
sutanto, 1999; Titahelu 1998);
42
64. Bahwa yang menjadi objek dari hak masyarakat hukum adat adalah hak atas
wilayah adatnya (hak ulayat) yang meliputi air, tumbuh-tumbuhan
(pepohonan), dan binatang, bebatuan yang memiliki nilai ekonomis (di dalam
tanah), bahan galian, dan juga sepanjang pesisir pantai, juga di atas
permukaan air, di dalam air, maupun bagian tanah yang berada dialamnya.
Adapun wilayah adat ini mempunyai batas-batas yang jelas baik secara
faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi
gong yang masih terdengar), yang mana untuk melihat bagaimana hukum
adat mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah
apakah transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan
kelembagaan adat (Mahdi 1991 dalam Abdurahman & Wenyzel 1997);
65. Bahwa adapun hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya,
mencakup;
a. mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk permukiman,
bercocok tanam, dll), persediaan (pembuatan wilayah
permukiman/persawahan baru, dll), dan pemeliharaan tanah;
b. mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah
(memberikan hak tertentu kepada subjek tertentu);
c. mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli,
warisan, dll);
66. Bahwa menurut Maria Sumardjono (1999), dalam bahasa sederhananya
untuk melihat kriteria penentu diakui dan dihormatinya masyarakat hukum
adat dan identitas serta hak-halnya adalah dari:
a. adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai
subjek hak ulayat;
b. adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum
(ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat;
c. adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam
lain serta perbuatan-perbuatan hukum;
67. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut,
maka menjadi jelas, bahwa pengakuan dan penghormatan atas kesatuan-
43
kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-
prinsip negara hukum adalah merupakan kewajiban negara;
68. Bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
Bagian 7 dari 27
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya tersebut telah secara
jelas dan tegas disebutkan akan diatur dalam undang-undang;
69. Bahwa karena perintah pengaturan tentang tata cara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak
tradisionalnya melalui undang-undang merupakan amanat Pasal 18B ayat (2)
UUD 1945, sehingga undang-undang tersebut merupakan undang-undang
yang masuk ke dalam kategori undang-undang organik (undang-undang yang
pembentukannya didasarkan pada amanat UUD 1945);
70. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menjadi jelas bahwa
masyarakat hukum adat memerlukan kepastian hak yang bersifat khusus
(eksklisif: tidak tumpang tindih dengan hak lain), di mana masyarakat hukum
adat dapat melestarikan, memanfaatkan (termasuk membudidayakan),
memasarkan hasil-hasil kekayaan alam yang berada di di wilayah adatnya,
serta hak tersebut tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain di luar
masyarakat hukum adat tersebut, karenanya kemudian identitas budaya serta
hak masyarakat hukum adat mendapatkan perhatian dan perlindungan yang
tegas dalam UUD 1945;
71. Bahwa keberadaan ketentuan pada pasal-pasal dalam UU Kehutanan yang
diujikan dalam permohonan a quo, yang secara tegas telah menyebabkan
terjadinya perampasan dan penghancuran atas masyarakat hukum adat
beserta wilayah masyarakat hukum adat serta hak-haknya, menjadikan
ketentuan-ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal
28I ayat (3) UUD 1945;
72. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengaturan ketentuan dalam Pasal
67 UU Kehutanan yang pada intinya mengatur tentang tata cara pengukuhan
keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan
Daerah (Perda) adalah jelas merupakan pengaturan yang inkonstitusional,
sebab secara nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 18B ayat
(2) UUD 1945;
44
73. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
ketentuan-ketentuan dalam UU Kehutanan menghalangi para Pemohon
untuk menikmati hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan
karenanya maka ketentuan-ketentuan dalam UU Kehutanan dipandang
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
74. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan tegas menyatakan, ―Negara
Indonesia adalah negara hukum‖;
75. Bahwa pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menurut Jimly Ashiddiqie
mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan
konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut
sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya
jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip
peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap
warganegara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang
termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa;
76. Bahwa dalam suatu negara hukum, salah satu pilar terpentingnya, adalah
perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan
terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam
rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.
Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-
kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian
pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti
atau makna kebebasan dan hak asasi kemanusiaan itu. Bahkan A.V. Dicey
menekankan prinsip bahwa isi konstitusi suatu negara yang menganut
negara hukum—rule of law, harus mengikuti perumusan hak-hak dasar
(constitution based on human rights). Selain prinsip the supremacy of law,
dan equality before the law;
77. Bahwa perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari konsep
negara hukum yang dianut di Indonesia telah dinyatakan dalam Bab XA
(Pasal 28A sampai Pasal 28J) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia.
Secara khusus penegasan mengenai jaminan hak asasi manusia dalam
45
negara hukum yang demokratis tertuang dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945
yang menyatakan bahwa ―untuk menegakkan dan melindungi hak asasi
manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan‖;
78. Bahwa di dalam negara hukum, aturan perundangan-undangan yang tercipta,
harus berisi nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Seperti yang dikutip oleh
Jimly Asshiddiqie, dari Wolfgang Friedman dalam bukunya, ―Law in a
Changing Society‖, membedakan antara organized public power (the rule of
law dalam arti formil), dengan the rule of just law (the rule of law dalam arti
materil). Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian
hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan
tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substanstif. Negara hukum dalam
arti materiel (modern) atau the rule of just law merupakan perwujudan dari
Negara hukum dalam arti luas yang menyangkut pengertian keadilan di
dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan
perundang-undangan dalam arti sempit;
79. Bahwa Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan tidak mencerminkan aturan yang
jelas, mudah dipahami, dan sulit untuk dilaksanakan secara adil (fair).
Rumusan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan mengandung unsur-unsur
diskriminasi terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, serta bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi (UUD 1945)
merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (rule of law)
dimana ―a legal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly
enforced‖. Oleh karena itu maka Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan dipandang
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena tidak mencerminkan
adanya prinsip persamaan di depan hukum sebagai salah ciri negara hukum
atau rule of law.
80. Bahwa selanjutnya, jika kita melihat dalam Konvensi ILO 169 (bukti P – 36),
hak-hak atas tanah dan sumber daya alam dilindungi dalam Bagian II yang
terdiri dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 19. Dalam Pasal 13, negara
diharuskan untuk menghormati hubungan yang khas antara masyarakat adat
dengan tanah atau wilayahnya, khususnya aspek-aspek kolektif dari
hubungan tersebut. Dalam pengertian ―tanah‖ terkandung konsep ―wilayah‖
46
yang meliputi lingkungan hidup seluruhnya dari kawasan yang telah dikuasai
atau digunakan oleh masyarakat adat tersebut;
81. Bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 ILO 169 menyatakan soal perlindungan hak-
hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Hak-hak kepemilikan
dan penguasaan atas tanah yang secara tradisional ditempati atau dikuasai
oleh masyarakat adat haruslah diakui. Upaya atau tindakan-tindakan harus
diambil untuk melindungi hak masyarakat adat untuk menggunakan tanah
yang bukan semata-mata dikuasai oleh mereka tetapi di mana mereka sudah
lama mempunyai akses secara tradisional atas tanah tersebut;
VI. PETITUM
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim
pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus
permohonan uji materiil yang menyangkut Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3),
Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
UU Kehutanan untuk memutus sebagai berikut:
1. menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang
yang diajukan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata
“negara”, bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 1 angka 6 UU
Kehutanan berbunyi: ―hutan adat adalah hutan yang berada dalam
wilayah masyarakat hukum adat‖;
3. menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa
“sepanjang masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional” bertentangan dengan UUD
1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sehingga Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan berbunyi: ―penguasaan hutan
oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat”;
4. menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan
dengan UUD 1945 secara bersyarat, conditionally unconstitutional, dan
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kecuali dimaknai bahwa
“Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: (a) Hutan negara; (b) Hutan
hak; dan (c) Hutan adat”;
47
5. menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan
dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat;
6. menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa
―dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaannya” bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh
karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 5
ayat (3) UU Kehutanan berbunyi: “Pemerintah menetapkan status hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
7. menyatakan Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD
1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. menyatakan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang frasa ―sepanjang
menurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaannya‖ bertentangan
dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat. Sehingga Pasal 67 ayat (1) UU kehutanan berbunyi:
―masyarakat hukum adat berhak:
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan
hidup sehari masyarakat adat yang bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang
berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan
kesejahterannya”;
9. menyatakan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD
1945 dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. menyatakan Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa ―dan ayat
(2)” bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan
berbunyi: ―ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah”;
11. bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
mempunyai putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—ex aequo
et bono.
48
[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon
telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan
bukti P – 34 , sebagai berikut:
1. bukti P – 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan;
2. bukti P – 2 : Fotokopi UUD 1945;
3. bukti P – 3 : Fotokopi kumpulan kliping berita-berita;
4. bukti P – 4 : Buku ―Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial‖;
5. bukti P – 5 : Fotokopi ―Rencana Strategis 2010-2014‖ Kementerian
Kehutanan;
6. bukti P – 6 : Fotokopi Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945;
7. bukti P – 7 : Fotokopi Pendapat Suhardjito Khan yang dikutip dalam seri
Kebijakan I : ―Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat di
Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam Era
Otonomi Daerah‖;
8. bukti P – 8 : Fotokopi:
Akta Notaris H. Abu Jusuf, S.,H. mengenai Akta Persekutuan
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara;
NPWP Persek Aliansi Masyarakat Adat Nusantara;
Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara;
9. bukti P – 9 : Fotokopi:
Kumpulan kliping berita-berita tentang aktivitas AMAN;
Permohonan untuk pertimbangan tindakan darurat dan
prosedur peringatan dini dalam hal situasi masyarakat adat di
Kalimantan – Indonesia, oleh Komisi PBB untuk eliminasi
diskriminasi suku bangsa/rasial;
10. bukti P – 10 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM);
11. bukti P – 11 : Fotokopi Piagam Kerja Sama antara Kementerian Lingkungan
Hidup dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara;
12. bukti P – 12 : Fotokopi Nota Kesepahaman antara Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara dengan Badan Pertanahan Nasional;
13. bukti P – 13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia;
14. bukti P – 14 : Fotokopi Sejarah tentang Kesatuan Masyarakat Adat Kenegerian
Kuntu;
49
15. bukti P – 15 : Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak
Tanah Ulayat;
16. bukti P – 16 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.356/MENHUT-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004 tentang
Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-
II/1993 tanggal 27 Februari 1993 juncto Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor 137/KPTS-II/1997 tanggal 10 Maret 1997
tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di
Provinsi Riau kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper;
17. bukti P – 17 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor
430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan
Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul di Kabupaten Lebak;
18. bukti P – 18 : Fotokopi artikel mengenai sejarah tentang Kesatuan Masyarakat
Adat Kasepuhan Cisitu;
19. bukti P – 19 : Fotokopi Peta Wewengkon Adat Kasepuhan Cisitu, Kecamatan
Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
20. bukti P – 20 : Fotokopi kumpulan foto-foto ritual aktivitas adat-istiadat di
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Cisitu;
21. bukti P – 21 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
175/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan
Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun dan Perubahan
Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, Hutan
Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Halimun
dan Kelompok Hutan Gunung Salak seluas ± 113.357 (seratus
tiga belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh) hektar di Provinsi Jawa
Barat dan Provinsi Banten menjadi Taman Nasional Gunung
Halimun-Salak;
22. bukti P – 22 : Fotokopi artikel berita berjudul:
1) Kantor PT Antam Dirusak Massa;
Bagian 8 dari 27
2) Kaolotan Cisitu Ancam Berlakukan Hukum Adat;
3) Hasil Kajian Tumpang Tindih Pengelolaan Sumber Daya Alam
di Kawasan Ekosistem Halimun (Implementasi RATA di
Kabupaten Lebak);
23. bukti P – 23 : Fotokopi Surat Permohonan Kerjasama untuk turut membantu,
menjaga, mengelola, di kawasan Taman Nasional Gunung
Halimun Salak (Wewengkon/Wilayah) Kesatuan Sesepuh Adat
Cisitu Banten Kidul;
24. bukti P – 24 : Fotokopi halaman buku karangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
berjudul “Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Reformasi”;
25. bukti P – 25 : Fotokopi halaman buku karangan Prof. Miriam Budiarjo berjudul
“Dasar-dasar Ilmu Politik”;
50
26. bukti P – 26 : Fotokopi halaman buku karangan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”;
dan
bukti P – 31
27. bukti P – 27 : Fotokopi halaman buku karangan Brian Z. Tamanaha berjudul
“On the Rule of Law: History, Politics, Theory”;
28. bukti P – 28 : Fotokopi halaman buku karangan Dr. J.C.T. Simorangkir, S.H.
berjudul “Hukum dan Konstitusi Indonesia”;
29. bukti P – 29 : Fotokopi halaman buku karangan Dr. Moh. Mahfud MD berjudul
“Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi”
30. bukti P – 30 : Fotokopi halaman buku karangan Prof. Kusumadi Pudjosewojo,
S.H. berjudul “Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia”;
32. bukti P – 32 : Fotokopi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples;
33. bukti P – 33 : Fotokopi Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia;
34. bukti P – 34 : Fotokopi halaman buku berjudul “Hak Sipil dan Politik, Esai-esai
Pilihan”;
35. bukti P – 35 : Tidak diserahkan;
36. bukti P – 36 : Paper Kekhalifahan Kuntu.
Selain itu, para Pemohon juga mengajukan lima ahli dan enam saksi
yang telah memberikan keterangan tertulis yang keterangannya didengar dalam
persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2012, 14 Juni 2012, dan 27 Juni
2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Ahli Pemohon
1. Dr. Saafroedin Bahar
1. Pengantar
Ahli berpendapat bahwa walaupun secara langsung materi perkara ini
berkenaan dengan masalah hubungan antara hutan negara dengan hutan
adat dalam konteks UU Kehutanan, namun secara tidak langsung materi
perkara ini akan berkenaan dengan status dan pengakuan terhadap
eksistensi kesatuan masyarakat adat serta hak-hak konstitusionalnya
secara keseluruhan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pihak Pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal UU Kehutanan yang
diajukan dalam uji materil ini, yaitu Pasal 1 angka 6 sepanjang kata
51
"negara", Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "sepanjang kenyataannya
masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional”, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa
"dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya
masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui
keberadaannya", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa
"sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya",
dan ayat (2) dan ayat (3) sepanjang frasa "dan ayat (2)", telah melanggar
hak konstitusional kesatuan masyarakat adat, sehingga perlu dicabut dan
dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; sedangkan
pihak Pemerintah berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut tidak
melanggar hak masyarakat adat, sehingga permohonan uji materi ini harus
ditolak secara menyeluruh;
Walaupun kelihatannya bertentangan, namun ada dua hal positif yang
menurut pendapat Ahli memungkinkan diperolehnya penyelesaian yang
adil dalam perkara ini, yaitu: pertama, penegasan bahwa sama sekali tidak
ada niat dari pihak Pemerintah untuk menafikan eksistensi kesatuan
masyarakat adat serta haknya atas tanah ulayat; dan kedua, adanya
kesediaan, bahkan permohonan, dari kedua belah pihak. Sekiranya
Mahkamah Konstitusi berpendapat lain agar dapat diberikan putusan yang
seadil-adilnya;
Dengan demikian, sesungguhnya telah terdapat titik tolak yang
menguntungkan untuk penyelesaian perkara ini, sehingga yang perlu dicari
adalah sebuah kerangka referensi dan format yang dapat
mengintegrasikan kedua pendapat tersebut di atas menjadi suatu
kesatuan yang utuh;
Walaupun uji materi ini ditujukan pada UU Kehutanan, namun tema
penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak kesatuan
masyarakat adat (indigenous peoples) adalah juga termasuk dalam bagian
dari hukum internasional hak asasi manusia (the international law of
human rights), yang mempunyai latar belakang sejarah yang amat
panjang, yaitu sejak abad ke 15 M;
Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan beberapa istilah untuk
menunjuk kesatuan masyarakat adat, seperti kesatuan masyarakat hukum
52
adat, masyarakat adat, serta masyarakat tradisional, sehingga istilah-
istilah ini dapat digunakan sekaligus atau secara berganti-ganti;
2. Tinjauan dari Perspektif Kesejarahan
Dari perspektif kesejarahan, dapat dinyatakan secara kategoris bahwa
akar masalah yang dimohonkan dalam uji materi ini terkait dengan
competing claims atau adanya dua klaim atau lebih terhadap bidang tanah
yang sama yang dilakukan oleh dua pihak yang tidak setara (asimetris),
yaitu kesatuan masyarakat adat dan negara c.q. Pemerintah;
Posisi yang tidak setara tersebut tidak timbul sekaligus, tetapi secara
bertahap. Adalah merupakan fakta sejarah, bahwa sebelum ada kerajaan,
sebelum ada imperium, dan sebelum ada negara-negara nasional, telah
ada terlebih dahulu kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang lahir dan
tumbuh secara alamiah pada sebuah kawasan. Kesatuan-kesatuan
masyarakat adat ini adalah penduduk asli atau indigenous peoples di
kawasan yang bersangkutan. Batas antara wilayah suatu kesatuan
masyarakat adat dengan wilayah masyarakat adat lainnya lazimnya
disepakati bersama dengan menggunakan batas-batas alam, seperti
sungai, gunung, pohon, atau taut;
Masalah timbul setelah terbentuknya otoritas politik di atas kesatuan-
kesatuan masyarakat adat tersebut, baik otoritas politik dari ras atau etnik
yang sama, maupun otoritas politik dari rasa atau etnik yang berbeda.
Sudah barang tentu, kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang
bersangkutan tidak demikian saja akan menyerahkan kawasan yang sejak
turun-temurun merupakan lahan kehidupannya kepada otoritas politik
tersebut. Konflik, bahkan pertempuran dan peperangan, selalu terjadi
sebelum, selama, bahkan setelah, suatu kawasan kesatuan masyarakat
adat bisa ditundukkan di bawah otoritas politik yang baru itu;
Momen terpenting dalam sejarah dunia, yang berkenaan dengan
penguasaan kawasan kesatuan masyarakat adat oleh otoritas politik ini,
terjadi pada tahun 1494, hampir enam abad yang lalu, sewaktu Paus
Alexander VI Borgia mengeluarkan Dekrit Tordesilas, menurut nama
sebuah pulau di Lautan Atlantik. Dekrit ini secara sepihak membagi dunia
dalam dua bagian besar, sebelah Barat pulau Tordesilas dialokasikan
untuk kerajaan Sepanyol, dan sebelah Timurnya dialokasikan untuk
53
kerajaan Portugis. Berdasar Dekrit Tordesilas 1494 ini kepulauan
Nusantara diklaim oleh kerajaan Portugis sebagai kawasan yang menjadi
haknya, yang kemudian diikuti oleh berbagai kerajaan-kerajaan Eropa
Iainnya yang datang kemudian, termasuk kerajaan Belanda, yang secara
berangsur sejak tahun 1602 mulai menancapkan kekuasaannya di
kepulauan Nusantara ini. Pada dasarnya, pada tahun tersebutlah
bermulanya sengketa tentang hak tanah kesatuan masyarakat adat;
Untuk menindaklanjuti klaim terhadap seluruh dunia tersebut, Hugo de
Groot (Grotius) mengembangkan teori mare liberum, rex nullius, dan rex
regalia, yang menafikan seluruh hak yang ada terlebih dahulu, termasuk
hak dari kesatuan-kesatuan masyarakat adat langsung atau tidak
langsung, teori rex nullius dan rex regalia menjadi dasar penguasaan
secara paksa dari berbagai kawasan di dunia ini oleh kerajaan-kerajaan
Barat, termasuk menjadi rujukan teoretikal dari domein verklaring yang
dianut oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai tanah-tanah
yang tidak dikuasai secara langsung oleh kesatuan masyarakat adat;
Pada taraf awal kelihatannya kerajaan Belanda tidak mengandung maksud
untuk menguasai wilayah kepulauan Nusantara ini sekaligus dan secara
langsung, tetapi terbatas untuk menguasai sumber daya alamnya serta
menjadikan wilayah ini sebagai daerah pemasaran produk-produknya.
Dalam hubungan inilah dibentuknya Verenigde Oost Indische Cornpagnie
(VOC), sebuah perusahaan dagang;
Dengan keterbatasan sumber daya dari kerajaan Belanda, mereka
mengembangkan suatu sistem yang efektif dan efisien, yaitu dengan
membentuk dua jenis wilayah di kepulauan Nusantara ini, yaitu: a) wilayah
yang dikuasai secara langsung (directe bestuurs gebied) yang umumnya
ada di daerah perkotaan; dan b) daerah-daerah yang dikuasai secara tidak
langsung (indirecte bestuurs gebied) yang umumnya berada di daerah
perdesaan, yang sebagian besar merupakan kesatuan masyarakat adat,
yang berada di bawah kepemimpinan tradisional adatnya sendiri-sendiri;
Untuk menguasai kepulauan Nusantara yang luas ini, kaum terpelajar
Belanda terbagi dalam dua aliran besar, misalnya aliran Universitas
Utrecht yang cenderung untuk melakukan unifikasi hukum untuk seluruh
54
wilayah Hindia Belanda, dan aliran Universitas Leiden, yang membela
eksistensi kesatuan masyarakat adat beserta haknya atas tanah ulayat;
Berkat perjuangan gigih dari dua orang tokoh Universitas Leiden, yaitu
Prof. Mr C. van Vollenhoven dan Mr. B.Z.N Ter Haar, eksistensi kesatuan
masyarakat adat beserta hak-haknya, termasuk hak atas tanah ulayat
sebagai atribut dan milik kolektif atau milik komunal dari suatu kesatuan
masyarakat adat, diakui oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Kedua perintis disiplin hukum adat ini juga menengarai bahwa bagi
kesatuan masyarakat adat, tanah ulayat bukanlah sekedar benda
ekonomi, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan mereka,
dan dipandang mempunyai sifat sakral, magis, dan religius. Demikianlah,
jika pemerintahan kolonial atau perusahaan-perusahaan besar hendak
mempergunakan tanah ulayat yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat
adat, hal itu tidak dilakukan dengan cara pencabutan hak (onteigening),
tetapi melalui perjanjian sewa-menyewa secara langsung;
Pengakuan langsung terhadap eksistensi kesatuan masyarakat adat ini
beserta hak-haknya, termasuk hak atas tanah ulayat, diteruskan oleh para
Pendiri Negara Republik Indonesia pada umumnya, dan para perancang
Undang-Undang Dasar 1945 pada khususnya. Kesatuan-kesatuan
masyarakat adat ini diakui sebagai daerah yang bersifat istimewa, yang
mempunyai hak asal-usul, yang harus dihormati dalam membuat berbagai
kebijakan dan peraturan negara setelahnya. Norma hukum tentang
pengakuan otomatis terhadap kesatuan masyarakat hukum adat ini
tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta
Penjelasannya;
Pengakuan otomatis dan tidak bersyarat terhadap kesatuan masyarakat
adat ini terputus secara tiba-tiba pada tahun 1960, sewaktu Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Pokok tentang
Agraria mengadakan persyaratan untuk pengakuan negara terhadap
eksistensi kesatuan masyarakat adat ini. Secara teoretikal tentu bisa
dipermasalahkan, apakah yang menjadi latar belakang diadakannya
kondisionalitas tersebut, yang bisa berarti bahwa pada suatu saat,
berdasarkan diskresi Pemerintah, suatu kesatuan masyarakat adat bisa
dinyatakan tidak ada lagi atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai
55
kesatuan masyarakat adat. Diadakannya persyaratan ini merupakan suatu
keanehan, oleh karena dalam proses terbentuknya kesatuan masyarakat
adat berbeda dengan pembentukan Iembaga-lembaga atau badan-badan
hukum lainnya. Tidak pernah terbetik sekalipun niat bahwa pada suatu
saat kesatuan masyarakat adat itu akan bubar atau dibubarkan;
Diadakannya persyaratan untuk pengakuan terhadap kesatuan
masyarakat adat secara artifisial pada tahun 1960 ini mengabaikan
kenyataan, bahwa selama berlangsungnya Agresi Militer Belanda Kedua,
19 Desember 1948 sampai dengan 13 Juli 1949, sewaktu pasukan-
pasukan Republik mendapat tekanan berat dari pasukan Belanda, adalah
dukungan moril, dukungan logistik, bahkan dukungan personil dari
kesatuan masyarakat adat ini yang memungkinkan Republik Indonesia ini
bertahan hidup;
Di Provinsi Sumatera Tengah, yang sekarang mekar menjadi Provinsi
Sumatera Barat, Riau, dan Jambi, yaitu daerah gerilya Pemerintah Darurat
Republik Indonesia (PDRI) telah dibentuk Barisan Pengawal Nagari dan
Kota (BPNK), di tiap Nagari, yang bertempur bersama dengan pasukan-
pasukan regular Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kombinasi antara
kekuatan pasukan regular dengan pasukan paramiliter rakyat ini
sedemikian efektifnya, sehingga dalam kurun tujuh bulan perang gerilya
tersebut pemerintah Belanda harus dua kali mengirimkan pasukan Baret
Merahnya ke kawasan ini. Pasukan pendudukan Belanda tidak mampu
menundukkan perlawanan gabungan oleh pasukan regular TNI dan
pasukan irregular Rakyat;
Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, serta dengan Peraturan
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999
ditetapkan bahwa pengukuhan terhadap suatu kesatuan masyarakat adat
dilakukan dengan peraturan daerah kabupaten. Sudah barang tentu,
adanya peraturan daerah kabupaten ini tidak bisa dan tidak boleh
dianggap sebagai sumber hukum untuk keberadaan kesatuan masyarakat
adat, atau haknya atas tanah ulayat, oleh karena dasar hukum untuk
eksistensi kesatuan masyarakat adat serta hak-haknya tersebut sudah
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945;
56
Dengan demikian, adanya peraturan daerah kabupaten sebagai
persyaratan legal formal yang tercantum dalam kedua produk legislatif ini
perlu dipahami sekedar sebagai suatu persyaratan administratif belaka.
Hal ini penting untuk digarisbawahi secara khusus, agar jangan menjadi
hambatan dalam masalah legal standing kesatuan masyarakat adat dalam
mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi;
Apabila tidak demikian halnya, dapat diperkirakan bahwa pembuatan
peraturan daerah kabupaten tersebut akan merupakan penghalang utama
bagi pengakuan, perlindungan, pemajuan, serta pemenuhan hak kesatuan
masyarakat adat, oleh karena dalam posisi termarginalkan tersebut
kesatuan masyarakat adat tidak mempunyai akses ke lembaga legislatif
kabupaten, yang dalam kenyataannya sama sekali tidak mempunyai
perhatian kepada masalah ini. Demikianlah, walaupun persyaratan
tersebut sudah tercantum jelas sejak tahun 1960, namun tidak ada
program dan juga tidak ada upaya yang sistematis, baik di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah, untuk membentuk peraturan daerah kabupaten
yang akan menjadi dasar hukum bagi eksistensi suatu kesatuan
masyarakat adat;
Masalahnya seakan-akan dibiarkan mengambang dengan sengaja,
sampai sekarang, sehingga kesatuan masyarakat adat hidup dalam
suasana ketidakpastian, sedangkan pada saat yang sama berbagai
instansi Pemerintah serta berbagai perusahaan besar dengan tiada ragu
Bagian 9 dari 27
dapat memanfaatkan kawasan-kawasan luas yang sebelumnya
merupakan tanah ulayat dari kesatuan masyarakat hukum adat. Dapatlah
dipahami, bahwa keadaan tersebut merupakan persemaian dari konflik
yang telah, sedang, dan akan terjadi antara kesatuan masyarakat adat
dengan Pemerintah serta pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah
dengan izin Pemerintah;
Sebagai akibatnya, sejak tahun 1960 dan berlanjut sampai saat ini, telah
terjadi konflik berkepanjangan antara kesatuan masyarakat hukum adat
yang merasa terancam keabsahan yuridis dari eksistensi dan hak-haknya
pada sisi yang satu, dengan Pemerintah serta berbagai perusahaan yang
berkepentingan dengan tanah ulayat dari kesatuan masyarakat hukum
adat yang bersangkutan pada sisi yang lain. Kenyataan menunjukkan
57
bahwa, konflik mengenai tanah ini menunjukkan kecenderungan
meningkat dari tahun ke tahun;
Dari segi proses pembentukan undang-undang ada suatu keanehan yang
menyolok, yang terlihat dalam masalah penentuan adanya kondisionalitas
ini. Dihapuskannya pengakuan otomatis terhadap kesatuan masyarakat
adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok
Agraria, yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
beserta Penjelasannya, bukannya dikoreksi oleh peraturan perundangan
yang lebih tinggi, misalnya oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, tetapi justru diangkat ke dalam Pasal 41 Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor TAP- XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi
Manusia;
Lebih dari itu, dengan merujuk pada Pasal 33 Undang Dasar 1945, negara
mengembangkan landasan teoretikal baru untuk menguasai tanah ulayat
kesatuan masyarakat adat dengan konstruksi hak menguasai negara atas
tanah. Jika ditelaah secara lebih teliti, baik secara teoretikal maupun dari
praktek pelaksanaannya, ternyata bahwa hak menguasai negara atas
tanah ini lebih merupakan pencabutan hak ulayat dari kesatuan
masyarakat adat, notabene tanpa ganti rugi sama sekali. Tidaklah
berlebihan jika dikatakan bahwa konstruksi hak menguasai negara atas
tanah ini adalah bentuk yang lebih buruk dari domein verklaring, oleh
karena jika domein verklaring masih mengakui adanya hak atas ulayat
maka hak menguasai negara atas tanah malah menafikannya sama sekali;
Seyogyanya, penyimpangan ini masih bisa dikoreksi dalam empat kali
amandemen yang berlangsung antara tahun 1999 sampai dengan tahun
2002. Hal tersebut juga tidak terjadi. Peniadaan pengakuan otomatis
terhadap kesatuan masyarakat hukum, dengan keharusan memenuhi
beberapa kondisionalitas justru masuk ke dalam Pasal 18B ayat (2) dan
Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
Jika boleh mengibaratkan keseluruhan proses diadakannya klausula
kondisionalitas untuk kesatuan masyarakat adat ini maka seluruhnya
bagaikan hadith dhaif bahkan hadith palsu c.q. persyaratan yang ada
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok
Agraria] bukannya dibatalkan, tetapi malah diangkat menjadi surah atau
58
ayat baru dalam Al Quranulkarim [baca: Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945]. Naudzubillahi min zalik;
Dari perspektif historis adalah merupakan suatu ironi, bahwa hak kesatuan
masyarakat adat yang dihormati dan diakui tanpa syarat oleh pemerintah
kolonial Hindia Belanda justru dikebiri oleh pemerintah nasional Negara
Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai kondisionalitas.
Bertentangan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945, tanah ulayat kesatuan masyarakat adat yang dikuasai Negara
tersebut bukannya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,
tetapi diserahkan penggunaannya kepada perusahaan-perusahaan besar
swasta yang bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, atau
pertambangan, yang tentu saja bertujuan untuk mencari keuntungan
sebesar-besarnya;
Dengan demikian maka hak penguasaan negara, Pemerintah secara de
iure dan secara de facto telah mengadakan pencabutan hak (onteigening)
terhadap hak kesatuan masyarakat adat, nota bene tanpa ganti rugi sama
sekali, dan hal itu bertentangan dengan: a) alinea keempat Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan dengan jelas salah satu
tugas dari empat tugas Pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; dan b) dengan Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air,
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
3. Tinjauan dari Perspektif Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Setelah menempatkan kesatuan masyarakat adat dalam perspektif historis
tersebut, rasanya besar manfaatnya jika kita mencoba menempatkan
kesatuan masyarakat hukum adat ini dalam konteks kehidupan berbangsa
dan bernegara, merujuk pada Konvensi Montevideo 1933. Menurut
Konvensi Montevideo 1933, "negara" adalah subjek utama hukum
internasional, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: a) wilayah yang jelas
batas-batasnya; b) rakyat yang tetap; dan c) pemerintah yang mampu
menunaikan kewajiban internasionalnya;
Sudah barang tentu harus ada perbedaan mendasar antara negara
kolonial yang bertujuan untuk memberi keuntungan kepada negara yang
59
menjajah; dengan negara nasional yang sejak dari taraf yang paling awal
dirancang untuk kepentingan rakyat yang secara teoretikal diasumsikan
mempunyai kedaulatan tertinggi dalam negara nasional tersebut;
Ahli percaya bahwa Mahkamah akan bersepakat bahwa filsafat, ideologi,
visi, dan misi dari bangsa dan negara [Kesatuan] Republik Indonesia telah
terangkum dengan jelas dalam empat alinea Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945. Di dalam Pembukaan ini tercantum secara jelas pandangan
tentang kemerdekaan dan penjajahan, tentang tujuan yang harus dicapai
oleh negara, tentang dimensi religiositas dari pernyataan kemerdekaan,
tentang kedaulatan rakyat, tentang lima sila dasar negara, dan akhirnya
tentang empat tugas Pemerintah. Seperti diketahui bersama, dengan
berdasar pada lima sila Pancasila, dan merujuk pada asas kedaulatan
rakyat maka ada empat tugas konstitusional Pemerintah, yaitu:
a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia; b) memajukan kesejahteraan umum; c) mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
Adalah benar, bahwa negara telah membuat berbagai peraturan
perundang-undangan tentang prosedur yang perlu ditempuh untuk
memperoleh pengakuan atau pengukuhan terhadap eksistensi kesatuan
masyarakat adat, yang pada dasarnya dilakukan dengan peraturan daerah
kabupaten, dengan asumsi bahwa pemerintah daerah kabupatenlah yang
paling mengetahui keberadaan kesatuan masyarakat adat di daerahnya;
Walaupun demikian dapat dipertanyakan mengapa sampai saat ini hanya
dua kesatuan masyarakat adat yang sudah mempunyai peraturan daerah
kabupaten yang mengukuhkan eksistensi dan hak-hak tradisionalnya, yaitu
kesatuan masyarakat Baduy di Provinsi Banten dan kesatuan masyarakat
adat Pasir di Provinsi Kalimantan Timur. Fakta bahwa demikian sedikitnya
jumlah kesatuan masyarakat adat yang sudah dilindungi oleh peraturan
daerah kabupaten dapat ditafsirkan baik sebagai kecilnya kemauan politik
untuk memberi perlindungan hukum kepada kesatuan masyarakat adat,
maupun oleh karena demikian ruwetnya proses pembentukan peraturan
daerah kabupaten. Oleh karena itu, bagian terbesar dari kesatuan
masyarakat adat ini secara yuridis telah terancam kehilangan legal
60
standing sebagai kesatuan masyarakat adat, khususnya sekiranya
kesatuan masyarakat adat tersebut hendak membela hak-hak
konstitusionalnya di depan Mahkamah Konstitusi;
Sesuai dengan original intent para pendiri negara, bahkan sesuai dengan
konvensi yang sudah ada sejak zaman kolonial Hindia Belanda,
sesungguhnya, atau seyogyanya, tidaklah diperlukan perbuatan hukum
apapun untuk mengakui keberadaan sebuah kesatuan masyarakat adat;
Dalam konteks dengan uji materil terhadap UU Kehutanan ini, perlu
ditelaah, apakah UU Kehutanan yang dibuat oleh Pemerintah bersama
dengan Dewan Perwakilan Rakyat sudah sesuai atau justru bertentangan
dengan empat tugas konstitusional Pemerintah tersebut di atas;
Bukti-bukti yang disampaikan para Pemohon menunjukkan bahwa
walaupun baik Undang-Undang tersebut maupun keterangan wakil
Pemerintah dalam sidang Mahkamah ini, mengukuhkan pengakuan
terhadap eksistensi dan hak kesatuan masyarakat adat, namun kenyataan
menunjukkan bahwa baik eksistensi maupun hak kesatuan masyarakat
adat telah terpinggirkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa pelanggaran terhadap eksistensi dan hak kesatuan
masyarakat adat ini dimulai dalam penyusunan undang-undang serta
peraturan pelaksanaannya;
Kita patut bersyukur bahwa dewasa ini sudah ada kesadaran dan sudah
ada kehendak, baik dari kesatuan masyarakat adat sendiri, maupun dari
kalangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mengadakan
koreksi terhadap pelanggaran tersebut;
Ada tiga hal yang menunjukkan hal ini. Pertama, butir kedua dari Deklarasi
Jakarta tentang Pembentukan Sekretariat Nasional untuk Perlindungan
Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, pada acara peringatan
pertama Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat se-Dunia di Taman
Mini Indonesia Indah, 9 Agustus 2006, menunjukkan adanya kesadaran
dari kesatuan masyarakat adat terhadap masalah dan kepentingan negara
c.q. kepentingan Pemerintah terhadap tanah, dan secara sadar
menawarkan suatu solusi yang terdiri dari empat prinsip sebagai berikut,
“Dalam memperjuangkan pemulihan dan perlindungan hak-hak
konstitusionalnya, masyarakat hukum adat menganut empat pinsip, yaitu
61
a) berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) kebersamaan
dalam pemecahan permasalahan masyarakat hukum adat; c) berdaya
guna dan berhasil guna; dan d) berkeadilan dan berkekuatan hukum”;
Kedua, pernyataan dan sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
terhadap Deklarasi Jakarta tahun 2006 tersebut, sebagai berikut:
a. “Undang-undanglah yang akan mengatur apa saja yang menjadi hak
tradisional masyarakat hukum adat. Sebagaimana kita maklumi, hingga
kini kita belum memiliki undang-undang dimaksud. Saya berharap kita
dapat menyusun Rancangan Undang-Undang itu dalam waktu yang
tidak terlalu lama";
b. "Merespon dari deklarasi dan ungkapan pernyataan dari masyarakat
hukum adat seluruh Indonesia, saya menyambut baik dan memberikan
dukungan penuh. Prinsip pertama semuanya perlu diletakkan dalam
bingkai negara kesatuan Republik Indonesia adalah lengkap. Prinsip
kedua kebersamaan dalam memecahkan masalah dan membangun
pranata yang baik itu yang terbaik dan mulia. Yang ketiga semua
didayagunakan untuk mencapai hasil yang terbaik atau hasil guna yang
terbaik dalam mengambil langkah-langkah yang efektif, dan yang
terakhir di atas nilai keadilan masih banyak bentuk keadilan seraya
hadirnya kepastian hukum untuk memastikan volume semua itu
dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan pranata hukum dan memiliki
tujuan-tujuan yang baik";
Ketiga, dewasa ini Dewan Perwakilan Daerah RI telah menyiapkan sebuah
Rancangan Undang-Undang tentang pengakuan dan perlindungan hak
masyarakat adat ini, dan Rancangan Undang-Undang ini telah diserahkan
untuk diundangkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan
Undang-Undang ini telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional
2012, dan menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat akan diupayakan
untuk diselesaikan dalam tahun ini juga;
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa baik pendiri negara pada tahun
1945, maupun lembaga-lembaga negara dalam era reformasi ini, serta
organisasi dari kesatuan masyarakat sendiri telah mempunyai niat dan
telah mendapatkan titik temu untuk meluruskan penyimpangan dan
pelanggaran yang terjadi selama ini;
62
Ahli percaya bahwa Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi
dan hak-hak warga Negara, akan mengambil langkah bersejarah untuk
mengoreksi penyimpangan yang telah berlangsung demikian lama ini,
dengan menerima petitum yang diajukan oleh para Pemohon;
4. Tinjauan dari Perspektif Hukum Internasional Hak Asasi Manusia
Peminggiran dan pelanggaran terhadap ekistensi dan hak kesatuan
masyarakat adat tidak hanya terjadi di Indonesia. Peminggiran dan
pelanggaran tersebut terjadi selama ratusan tahun di seluruh dunia, dan
adalah jelas bahwa seluruh kesatuan masyarakat adat berada pada posisi
tidak berdaya menghadapi kekuatan-kekuatan yang lebih besar
daripadanya, baik berbentuk negara maupun berbentuk non-state actors;
Perubahan sejagat terjadi setelah Perang Dunia Kedua, dengan
dibentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1945, yang
selanjutnya menyepakati sebuah pernyataan yang sangat bersejarah, yaitu
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of
Human Rights) pada tahun 1948. Adanya PBB serta adanya deklarasi ini
telah menciptakan suasana baru, yaitu bersamaan dengan memberi
tempat kepada negara-negara yang baru merdeka, juga memberi peluang
untuk perlindungan golongan lemah (vulnerable groups) seperti kaum
perempuan, anak-anak, orang tua, dan last but not least kesatuan
masyarakat adat, yang disebut dengan nama generic indigenous peoples;
Suasana yang mulai kondusif terhadap perlindungan hak asasi manusia
tersebut tidak serta merta bisa dikukuhkan ke dalam instrumen hukum
internasional hak asasi manusia. Diperlukan waktu sekitar 59 tahun (1948-
2007) sebelum PBB dapat bersepakat untuk mengeluarkan Deklarasi PBB
Tentang Hak Kesatuan Masyarakat Adat (United Nations Declaration on
the Rights of Indigenous Peoples), 13 September 2007. Sebagai negara
anggota PBB, delegasi Republik Indonesia ikut menandatangani deklarasi
tersebut, sehingga secara moral ikut terikat dengan subtansi yang
terkandung di dalamnya;
Sebelum tahun 2007 tersebut, secara parsial, pada tataran internasional
telah ada upaya perlindungan terhadap hak kesatuan masyarakat adat ini,
yaitu:
63
a. ILO Convention No. 169/1989, concerning Indigenous and Tribal
Peoples in Independent Countries, yang mulai berlaku tanggal 5
September 1991 setelah memenuhi syarat ratifikasi oleh negara-negara
anggota PBB. Konvensi ini membela tiga hak dari kesatuan masyarakat
adat, yaitu hak atas tanah, hak atas pendidikan, dan hak atas
kesehatan;
b. The U.N. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or
Ethnic, Reiligious and Linguistic Minorities, 18 Desember 1992;
Walaupun relatif terlambat, namun situasi yang kondusif untuk hak asasi
manusia tersebut mempunyai dampak yang positif ke dalam negeri. Pada
tahun 1993 dengan sebuah keputusan presiden dibentuk Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang harus berkiprah walaupun baru
pada tahun 1999 ada Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi
Manusia. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat beserta identitas
kulturalnya tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang ini. Walaupun
demikian, baru dalam tahun 2004, jadi hampir satu dasawarsa kemudian,
komisi ini mengangkat seorang komisioner yang secara khusus
menangani hak kesatuan masyarakat adat;
Dalam kaitannya dengan tugas pengakuan, penghormatan, perlindungan,
pemajuan, serta pemenuhan hak kesatuan masyarakat adat ini, Komnas
HAM menghadapi suasana yang aneh, yaitu tidak adanya harmonisasi
antara undang-undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.
Bagian 10 dari 27
Pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, serta pemenuhan
hak kesatuan masyarakat adat seperti tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 ini bukan saja tidak diikuti dengan pernyataan
dicabutnya semua pasal undang-undang lain yang melanggar hak
kesatuan masyarakat adat ini, tetapi justru berjalan bersamaan dengan
berbagai undang-undang yang secara tidak langsung mengizinkannya
pelanggaran terhadap hak-hak kesatuan masyarakat adat tersebut;
Sebagai akibatnya maka kesatuan masyarakat adat yang kecil-kecil,
terbelakang, dan miskin tersebut harus berhadapan dengan para
penyelenggara Negara, termasuk aparat keamanan yang teramat sering
sampai menggunakan senjata laras panjang, serta perusahaan-
perusahaan besar swasta yang melakukan kegiatan di kawasan yang
64
sebelumnya adalah hutan ulayat kesatuan masyarakat adat. Sudah barang
tentu, dalam hubungan yang tidak seimbang ini maka kesatuan
masyarakat adat selalu kalah, baik di luar pengadilan maupun di dalam
pengadilan. Ketimpangan yang sangat menyolok ini jelas sangat
merisaukan jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia;
Mengingat demikian minimnya kebijakan negara dan literatur ilmiah
tentang pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, serta
pemenuhan hak kesatuan masyarakat adat di Indonesia maka antara
tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 Komnas HAM mengadakan
serangkaian kajian mendasar, bekerjasama dengan berbagai instansi di
dalam negeri, termasuk dengan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
sendiri, maupun dengan berbagai lembaga-lembaga PBB, khususnya
dengan United Nations Development Program (UNDP) dan The
International Labor Organizations (ILO), yang mempunyai perhatian dan
program yang terkait dengan pemberdayaan kesatuan masyarakat adat
ini;
Sebagai hasil dari demikan banyak kajian tesebut, pada tahun 2005
Sidang Pleno Komnas HAM telah dapat mengesahkan sebuah Kertas
Posisi Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, yang digunakan
sebagai rujukan dalam kegiatan perlindungan hak konstitusional
masyarakat adat di Indonesia;
Dasar hukum untuk perlindungan hak kesatuan masyarakat adat sedikit
membaik dengan diratifikasinya dua kovenan PBB, yaitu The International
Covenant on Civil and Political Rights dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2005 dan The International Covenant on Economic, Social, and
Cultural Rights dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Kedua
kovenan ini, selain mengakui adanya hak asasi perseorangan, juga
mengakui adanya hak asasi kolektif, termasuk hak dari kesatuan
masyarakat adat;
Untuk menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi upaya
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional kesatuan
masyarakat adat ini maka pada tanggal 9 Agustus 2006, bekerjasama
dengan kantor UNDP di Bangkok serta perwakilan ILO serta dengan
beberapa departemen terkait, Komnas HAM menyelenggarakan
65
peringatan pertama dari Hari Internasional Kesatuan Masyarakat Adat se-
Dunia, yang selain dihadiri oleh sekitar 1.000 orang peserta dari seluruh
Indonesia, juga dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono;
5. Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan.
1) Dari perspektif kesejarahan, perspektif kehidupan berbangsa dan
bernegara, serta dari perspektif hukum international maka materi
pasal-pasal dari UU Kehutanan yang dimohonkan untuk diuji oleh
Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya mempunyai akar sejarah yang
sudah lama, yaitu setelah dibentuknya otoritas politik yang lebih tinggi
di atas kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang sudah ada;
2) Dalam zaman Hindia Belanda, pengakuan terhadap kesatuan
masyarakat adat serta terhadap hutan adatnya, berlangsung secara
serta merta, tanpa kondisionalitas apapun juga;
3) Para Pendiri Negara Republik Indonesia, juga tanpa syarat mengakui
hak asal usul dari kesatuan masyarakat adat tersebut, seperti
tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta
Penjelasannya;
4) Sejak tahun 1960 sampai saat ini, dengan dicantumkannya berbagai
kondisionalitas terhadap eksistensi kesatuan masyarakat adat, serta
dengan diadakannya konstruksi hak menguasai negara atas tanah
yang dilaksanakan dengan cara melanggar hak asal-usul kesatuan
masyarakat adat maka secara teoretikal telah terjadi tiga pelanggaran
konstitusional, yaitu: 1) terhadap original intent para pendiri negara, 2)
terhadap tugas Pemerintah seperti tercantum dalam alinea keempat
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta 3) terhadap Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
5) Pada saat ini walaupun secara de iure telah terdapat beberapa pasal
dalam peraturan perundang-undangan yang secara legal formal
menghormati, melindungi, memajukan, ataupun memenuhi hak asal-
usul dari kesatuan masyarakat adat, namun secara de facto telah
terjadi pelanggaran hak kesatuan masyarakat adat secara
berkelanjutan, yang telah menimbulkan konflik vertikal antara kesatuan
masyarakat adat dengan instansi Pemerintahan di berbagai daerah;
66
6) Pada saat ini, telah terdapat kemauan politik dari segala pihak, baik
dari kesatuan masyarakat adat, maupun dari Pemerintah, untuk
mencari solusi yang sebaik-baiknya dari konflik vertikal tentang hutan
adat ini, antara lain dengan membentuk Rancangan Undang-Undang
Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Kesatuan Masyarakat Adat
yang sudah termasuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2012;
b. Saran
1) Mahkamah Konstitusi menerima petitum dari para Pemohon;
2) Menjelang diundangkannya Undang-Undang tentang Pengakuan dan
Perlindungan Hak Kesatuan Masyarakat Adat yang sedang dibahas
oleh Dewan Perwakilan Rakyat, memutuskan agar pasal-pasal yang
dimohonkan dalam Uji MateriIl ini ditinjau kembali dan
diharmonisasikan dengan original intent para pendiri negara, dengan
alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta
dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
3) Memutuskan agar materi pengakuan terhadap eksistensi kesatuan
masyarakat adat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 ini, untuk diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Tentang
Pengakuan dan Perlindungan Hak Kesatuan Masyarakat Adat;
2. Noer Fauzi Rachman
Bahwa Ahli memberikan keterangan yang diberi judul “Meralat Negaraisasi
Tanah Adat”. Negaraisasi adalah proses dimana tanah kekayaan alam dan
wilayah adat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kategori khusus tanah
negara, hutan negara, yang kemudian atas dasar kewenangan legalnya,
Pemerintah Pusat memberikan konsesi-konsesi dengan asumsi pada badan
usaha-usaha konservasi produksi maupun ekstraksi;
Akibatnya ketika badan-badan usaha konservasi bekerja di lapangan, maka
terjadi bentrok. Klaim bertentangan antara badan-badan usaha itu dengan
masyarakat-masyarakat adat setempat. Ketika klaim tersebut sampai pada
tindakan berusaha menghilangkan klaim pihak lain, maka terjadi konflik
agraria yang bersifat struktural, meluas, dan kronis karena sudah bertahun-
tahun. Dalam konteks ini, dampak yang meluas adalah tanah masyarakat
adat dimasukkan dalam izin hutan tanam industri yang diberikan oleh
67
menteri. Contohnya kasusnya adalah Bentian, Manggarai, Mesuji, dan Pulau
Padang;
Bahwa Pemohon meminta konsepsi negaraisasi diganti. Di dalam konsepsi
politik hukum, terdapat hak asal-usul, hak bawaan, dan hak berian atau
kewenangan pemerintah. Yang dimaksud dengan hak bawaan dinyatakan
dalam Pasal 18 dan 18B UUD 1945, dimana negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan
bersifat istimewa. Selain itu, dikenal suatu kategori baru yang masuk ke
dalam konstitusi yang disebut kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
yang memiliki hak-hak asal-usul;
Bahwa hak berian menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Ketika
Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah suatu
hutan adat termasuk hutan negara atau bukan, disinilah muncul bentrokan
antara penggunaan kewenangan yang berasal dari hak berian undang-
undang dengan hak bawaan penduduk. Dalam konteks ini perlu
dipertanyakan yang manakah yang harus didahulukan;
Bahwa adopsi hak asasi manusia kepada konstitusi Republik Indonesia
mengutamakan hak asal-usul. Hal ini harus menjadi satu kategori istimewa
yakni kesatuan masyarakat hukum adat. Kategori istimewa ini seharusnya
menjadi koreksi terhadap UU Kehutanan yang memasukkan tanah adat
menjadi bagian dari hutan negara;
Bahwa UU Kehutanan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967,
namun konsepsi politik hukumnya yakni hutan dibagi berdasarkan konsepsi
milik, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang
menggunakan konsep pihak menguasai negara. Pertentangan ini berangkat
dari konsepsi domein verklaring, yang dianut oleh Undang-Undang Agraria
Tahun 1870. Konsepsi domein verklaring beranggapan bahwa barang siapa
yang tidak bisa menunjukkan bahwa tanah yang didudukinya memiliki hak
eigendom, maka tanah itu adalah milik negara;
Bahwa pada tahun 1872, berlaku Undang-Undang Kehutanan untuk Jawa
dan Madura yang menetapkan suatu wilayah hutan tersendiri bagi Jawa dan
Madura. Namun orang-orang dalam hutan tersebut dikriminalisasi. Disinilah
awal mula kriminalisasi akses adat terhadap hutan dan tanah di dalam hutan,
yang dianggap sebagai perbuatan kriminal;
68
Bahwa secara politik pemerintahan Indonesia (Departemen Kehutanan),
hutan ditetapkan oleh penunjukan menteri melalui prosedur tertentu. Ketika
sudah menjadi wilayah teritorial hutan, maka tidak ada kepemilikan rakyat di
situ;
Menurut Ahli, masalah muncul ketika hutan tidak didefinisikan sebagai fungsi
ekosistem, tetapi sebagai fungsi ekologi berdasarkan fungsi teritorial dengan
kebijakan publik. Penerapan hutan secara politik (political forest)
menimbulkan korban. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali konsepsi political
forest dan menggantinya dengan pendekatan eksosistem ekologis, di mana
hutan didefinisikan sebagai fungsi yang mengaitkan antara unsur hara, unsur
non-hara, unsur hidup flora dan fauna, dan manusia;
Bahwa rute transformasi kewarganegaraan masyarakat adat perlu diperbaiki.
Hal ini bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi juga soal
kewarganegaraan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Apabila hak-
hak dasarnya dihilangkan, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat akan
mempertanyakan fungsi negara Republik Indonesia. Aspirasi-aspirasi
pembebasan dan kemerdekaan masyarakat hukum adat yang tanahnya
dirampas telah berkembang di dalam perasaan masyarakat hukum adat.
Dengan demikian, perlu meralat negaraisasi tanah adat dan memulihkan rute
kewarganegaraan masyarakat hukum adat;
3. Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S.
I. Doktrin Scientific Forestry dan Isi Undang-Undang
Landasan doktrin sarjana kehutanan atau rimbawan penting diketahui untuk
memahami bagaimana keyakinan tertentu, yang diwujudkan melalui narasi-
narasi kebijakan, mempengaruhi para sarjana kehutanan di Indonesia pada
umumnya, baik dalam cara berfikir, membangun kelompok, membentuk jiwa
korsa, mempertahankan kelompok maupun mendukung ide-ide yang ada. Hal
demikian itu diperkirakan terkait pula dengan kesulitan menerima inovasi
kebijakan baru atau pemikiran dan narasi baru dalam proses pembuatan
peraturan-perundangan dan kebijakan;
Ketidaksesuaian isi peraturan perundangan maupun narasi kebijakan dalam
pembangunan kehutanan, apabila dikaitkan dengan persoalan-persoalan
nyata di lapangan, telah ditelaah oleh Peter Gluck (1987). Ia mengutip Duerr
69
and Duerr (1975) yang menyatakan adanya semacam doktrin bagi para
sarjana kehutanan yaitu: "kayu sebagai unsur utama (timber primacy)",
"kelestarian hasil (sustained yield)", "jangka panjang (the long term)" dan
"standar mutlak (absolute standard)". Doktrin yang berasal dari Eropa itu
berkembang di Amerika Utara dan menyebar ke seluruh dunia. Keempat
doktrin tersebut membentuk kerangka dasar kurikulum bagi pendidikan
kehutanan serta menjadi isi peraturan perundangan di banyak negara.
Penjelasan ringkas keempat doktrin tersebut beserta implikasinya adalah
sebagai berikut:
a. doktrin timber primacy menemukan pembenaran ideologis melalui apa
yang disebut sebagai "wake theory" (Gluck 1982 dalam Gluck 1987), yang
menyatakan bahwa semua barang dan jasa lainnya dari hutan mengikuti
dari belakang hasil kayu sebagai hasil utama. Kandungan konseptual teori
ini dianggap tidak memadai dan tidak memberikan opsi-opsi bagi ragam
manfaat maupun praktek pengelolaan hutan. Teori itu dianggap tidak
memberikan penjelasan mengenai beragamnya tujuan mengelola hutan,
yang berarti tidak mengapresiasi beragamnya pelaku, sebaliknya hanya
memberikan penilaian keberadaan hutan dengan kayu sebagai urutan
pertama;
b. doktrin sustained yield dianggap sebagai inti dari ilmu kehutanan yang
didasarkan pada "etika kehutanan" yang membantu menghindari
maksimalisasi keuntungan sepihak dan eksklusif serta menghargai hutan
yang penting bagi kehidupan manusia (Gluck dan Pleschbeger, 1982
dalam Gluck 1987). Persepsi demikian itu dipengaruhi oleh pandangan-
pandangan masyarakat Eropa terdahulu. Misalnya di Perancis terdapat
semacam jargon: "Masyarakat tanpa hutan adalah masyarakat yang mati".
Penyair Austria Ottokar Kernstock menyebut hutan sebagai "... bait Allah
dengan rimbawan sebagai para imamnya" (Hufnagl, H. 1956 dalam Gluck
1987). Doktrin sustained yield mengaburkan antara hutan yang
mempunyai manfaat bagi publik (public goods and services) dan harus
dilestarikan manfaatnya itu, dengan hutan yang dapat dimiliki oleh
perorangan (private rights) atau kelompok (community rights), yang mana
keputusan memanfaatkan hutan menjadi pilihan individu atau kelompok.
Akibatnya pelestarian hutan cenderung dipaksakan kepada pemilik hutan
70
dengan berbagai regulasi, dan bagi pemilik hutan yang menolak justru
akan mengkonversi hutannya menjadi bukan hutan;
c. salah satu kekhasan kehutanan adalah periode rotasi yang panjang. Ini
memaksa sarjana kehutanan untuk mempertimbangkan konsekuensi
jangka panjang dari kegiatan-kegiatannya. Oleh karenanya, pendekatan
kehutanan dilakukan secara kaku (dan cenderung tidak dinamis) dan
enggan untuk menerima kepentingan sosial yang lain di dalam hutan.
Berpikir jangka panjang, apresiasi dari yang telah terbukti dan
ketidakpercayaan terhadap masa sekarang rnerupakan bagian dari
ideologi konservatisme. Berpendirian konservatif, terkait dengan pencarian
nilai-nilai sosial yang stabil dan melembaga. Mereka menginginkan kondisi
sosial tahan lama yang dijamin oleh otoritas sosial serta negara yang kuat
(Kalaora, B. 1981 dan Pleschberger, W. 1981 dalam Gluck 1987).
Rimbawan pada umumnya ingin merujuk pada "kesejahteraan bersama"
atau "kepentingan umum" dengan batasan-batasan yang mereka anggap
telah diketahuinya. Salah satu hasil dari sikap konservatif rimbawan adalah
pandangan kritis mereka terhadap demokrasi dan kebebasan
Bagian 11 dari 27
(libertarianisme). Sebagai "antropolog realis" mereka tidak percaya sifat
pluralisme kepentingan. Sebagai akibatnya, rimbawan cenderung
mempertahankan kapitalisme (Pleschberger, W. 1981 dalam Gluck 1987);
d. doktrin absolute standard berarti memahami hutan sebagai objek
pengetahuan ilmiah, yaitu untuk mempelajari hukum-hukum alam dari
hutan. Doktrin ini termasuk ide bahwa ilmu pengetahuan mengenai hutan
menjadi sumber penetapan manajemen pengelolaan hutan tersebut.
Rimbawan atau sarjana kehutanan, yang memiliki ilmu mengenai hutan,
menjadi mediator antara hutan dan pemiliknya atau masyarakat. Orang
dianggap tidak memiliki kepentingan yang berbeda terhadap hutan, tetapi
hutan memiliki fungsi berbeda bagi masyarakat (Gluck 1983 dalam Gluck
1987). Dengan menggunakan istilah "fungsi hutan", orang/masyarakat
dimaknai dari subjek menjadi objek dan hutan dimaknai dari objek menjadi
subjek. Kepentingan untuk menentukan fungsi hutan berdasarkan pilihan
masyarakat diturunkan ke tingkat teknokratis dan dilaksanakan oleh
sarjana kehutanan. Mereka dianggap paling tahu pentingnya fungsi hutan
dan mengalokasikan nilai tertinggi ke fungsi produksi kayu. Akibatnya,
71
kebijakan kehutanan cenderung direduksi menjadi silvikultur (menanam
dan mengatur tegakan hutan). Sesuai dengan ideologi konservatif,
diharapkan negara menetapkan pengetahuan menjadi undang-undang.
Salah satu rimbawan telah berkata: "Silvikultur harus ditetapkan secara
hukum" (Kalaora, B. 1981 dalam Gluck 1987);
Keempat doktrin di atas, secara ringkas menguatkan suatu diskursus dalam
pengelolaan hutan, sebagai berikut:
a. tidak mengenal beragamnya tujuan mengelola hutan, yang berarti tidak
mengapresiasi beragamnya pelaku, sebaliknya hanya memberikan
penilaian keberadaan hutan dengan nilai ekonomi kayu sebagai urutan
pertama;
b. kuatnya pendirian konservatif yang relatif enggan untuk menerima
kepentingan sosial yang lain di dalam hutan, pencarian nilai-nilai sosial
yang stabil dan melembaga, menginginkan kondisi sosial yang dijamin
oleh otoritas sosial serta peran negara yang kuat;
c. dengan kebiasaan mempelajari hukum-hukum alam dari hutan,
masyarakat dianggap tidak memiliki kepentingan yang berbeda terhadap
hutan, sebaliknya hutan memiliki fungsi berbeda bagi masyarakat,
akibatnya orang/masyarakat dimaknai dari subjek menjadi objek dan hutan
dimaknai dari objek menjadi subjek. Cenderung berpandangan kritis
terhadap demokrasi dan kebebasan, tidak percaya sifat pluralisme
kepentingan, serta cenderung mempertahankan kapitalisme;
d. pelestarian hutan diseragamkan sebagaimana fungsi hutan bagi
kepentingan publik yang harus ada, sehingga keputusan memanfaatkan
hutan yang menjadi pilihan individu atau kelompok diabaikan dan
pelestarian hutan dipaksakan kepada pemilik hutan dengan berbagai
regulasi;
Diskursus demikian itu digunakan dan sejalan dengan politik pada masa
kolonial maupun sistem pemerintahan yang cenderung menggunakan
pendekatan represif dan/atau tidak berkeadilan sosial. Dalam perjalanannya,
diskursus itu masih terbawa ke dalam UU Kehutanan yang antara lain
ditunjukkan oleh pemaknaan atas definisi hutan yaitu suatu kesatuan
ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang
72
lainnya tidak dapat dipisahkan [Pasal 1 ayat (2)]. Definisi ini mengarahkan
pengertian bahwa hutan tidak terkait apalagi dikonstruksikan secara sosial;
Berdasarkan UU Kehutanan tersebut, semua hutan termasuk kekayaan di
dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
[Pasal 4 ayat (1)]. Berdasarkan statusnya, hutan diklasifikasikan menjadi
hutan negara dan hutan hak [Pasal 5 ayat (1)], adapun wilayah masyarakat
hukum adat yang berupa hutan diklasifikasikan sebagai hutan negara [Pasal
1 butir 6]. Dengan kata lain, hutan negara dapat berupa hutan adat [Pasal 5
ayat (2)] sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang
bersangkutan masih ada dan diakui keberadaanya [Pasal 5 ayat (3)] dan
apabila dalam pekembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan
tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah
[Pasal 5 ayat (4)];
Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa hutan negara dapat
berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya
kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut
sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau
sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di
dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai
oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan
yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia [Pasal 4 ayat
(1)]. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengetian hutan negara, tidak
meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya
masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan
pengelolaan hutan;
Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan
desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya
ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan.
Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut
hutan rakyat. Di samping itu, Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan
tertentu untuk tujuan khusus (Pasal 8), untuk kepentingan umum seperti
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan
budaya. Secara ringkas, status, alokasi dan penguasaan hutan disajikan
pada Tabel 1;
73
Tabel 1. Ringkasan Status, Alokasi dan Penguasaan Hutan
Status dan Alokasi Hutan Pengelolaan Hutan Dikuasai Negara
Semua hutan
1. HUTAN NEGARA dikuasai oleh
a. Hutan negara, hutan adat Dikelola sesuai hak negara untuk
masyarakat hukum adat sebesar-besarnya
b. Hutan negara, hutan desa Untuk kesejahteraan kemakmuran
desa rakyat.
c. Hutan negara, hutan Untuk pemberdayaan Note:
kemasyarakatan masyarakat Dalam penjelasan
d. Hutan negara untuk tujuan Untuk litbang, diklat, Pasal 4 ayat (1),
khusus religi, dan budaya pengertian ―dikuasai‖
e. Hutan negara selain hutan Ekonomi, sosial, bukan berarti
adat, hutan desa, hutan lingkungan ―dimiliki‖, melainkan
kemasyarakatan dan tujuan suatu pengertian
yang mengandung
khusus
kewajiban dan
wewenang-
2. HUTAN HAK` Sesuai tujuan yang wewenang dalam
ditetapkan pemiliknya bidang hukum publik
sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 ayat
(2).
Sumber: UU Kehutanan
Menetapkan hutan adat sebagai hutan negara di dalam wilayah masyarakat
hukum adat, dengan demikian, dapat diinterpretasikan sebagai konsekuensi
adanya hak menguasai oleh negara (Penjelasan Pasal 5 ayat 1), namun
substansi hak menguasai itu dimaknai sejalan dengan doktrin scientific
forestry sebagaimana diuraikan di atas. Pemaknaan ini dapat diuji, melalui
pertanyaan berikut:
a. apabila secara konseptual atau potensial "hutan adat sebagai hutan
negara" itu dimaknai sebagai upaya penghormatan dan perlindungan
terhadap hutan adat oleh negara, apakah pemaknaan itu sejalan dengan
tujuan UUD 1945 dan terwujud di dalam kenyataannya?
b. apakah pengembalian status hutan adat sebagai hak bawaan/hak asal-
usul/hak asasi masyarakat adat (mengeluarkannya dari status sebagai
hutan negara) akan mampu mewujudkan kontribusi untuk meredam
konflik, menciptakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, rnaupun
mengurangi open access kawasan hutan di Indonesia?
74
II. Fakta Implementasi Undang-Undang
Angka-angka status dan luas fungsi kawasan hutan negara diperoleh dari isi
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49/Menhut-II/2011 tentang Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 tanggal 28 Juni 2011
(Tabel 2). Di samping itu, disajikan pula data luas dan perkiraan potensi
hutan rakyat (Tabel 3) serta data pemanfaatan dan penggunaan sumber
daya hutan (Tabel 4). Berbagai data tersebut dapat diinterpretasikan sebagai
berikut:
a. keberadaan hutan adat di dalam semua fungsi hutan (konservasi, lindung,
produksi) belum diadministrasikan dan di lapangan keberadaan hutan adat
tersebut tidak dipastikan batas-batasnya dengan alokasi hutan negara
lainnya. Kondisi demikian itu menjadi penyebab terjadinya konflik dengan
posisi hutan adat lebih lemah daripada posisi para pemegang ijin (di hutan
produksi) maupun pengelola hutan (lindung dan konservasi);
Tabel 2. Status dan Luas Fungsi Hutan berdasarkan P49/Menhut-II/2011
Hutan Negara, 2011 Hutan Negara dan
Fungsi Hutan Bukan Hutan Hutan Adat Hutan Hak Hutan Adat
Adat 2030
(Juta Ha) (Juta Ha) (Juta Ha) (Juta Ha)
1. Hutan 26,82 Ada Ada 26,82
Konservasi
2. Hutan 28,86 Ada Ada 27,67
Lindung
3. Hutan 57,06 Ada Ada 57,84
Produksi
a. Hutan 24,46 Ada Ada 19,68
Produksi
Terbatas
b. Hutan 32,60 Ada Ada 38,16
Produksi
Tetap
5. Perubahan 130,68 - - 112,33
Luas
Kawasan
Hutan Negara
6. Hutan Negara 14,24 Tidak ada - Alokasi bagi non-
yang telah (10,9%) program kehutanan =
ditetapkan penetapan 18,35 jt Ha
(juta Ha) hutan adat
7. Kondisi saat Kondisi saat Kondisi saat Hutan hak Dari 112,3 juta Ha,
ini dan ini adalah ini masyarakat berkembang (ada 5,6 juta Ha
perkiraan implikasi adat/lokal kepastian hak): (2030)
mendatang penunjukkan = bersaing Indonesia dialokasikan untuk
penetapan bebas dengan 3,59 jt Ha HTR, HKm, HD
kws hutan perusahaan (Tabel 3). Dirjen
(batal, besar BPDASPS, 2010
Putusan MK
75
No. 45/PUU-
IX/2011)
Sumber: PermenHut NoMOR 49/2011
Tabel 3. Luas dan Perkiraan Potensi Hutan Rakyat, 2010
Potensi (M3)
Wilayah Luas (Ha)
Standing Stock Siap Panen
Sumatera 220.404 7.714.143 1.285.690
Jawa – Madura 2.799.181 97.971.335 16.328.556
Bali – Nusra 191.189 6.691.612 1.115.269
Kalimantan 147.344 5.157.023 859.504
Sulawesi 208.511 7.297.892 1.216.315
Maluku 8.550 299.250 49.875
Papua 14.165 495.765 82.627
Jumlah 3.589.343 125.627.018 20.937.836
Sumber: Ditjen BPDASPS, Kemenhut, 2010
b. data 2011 kawasan hutan negara seluas 14,24 juta Ha (sudah ditetapkan)
dan 126,44 juta Ha (belum ditetapkan). Skenario luas kawasan hutan pada
2030 menjadi seluas 112,3 juta Ha, 5,6 juta Ha (5%) diantaranya
dialokasikan untuk Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan
Hutan Desa. Dalam skenario 2030 ini tidak terdapat luas hutan adat yang
diharapkan ada;
c. perkembangan hutan rakyat yang berada di luar hutan negara, dengan
relatif lebih jelasnya status hak atas tanah serta lebih terbebas dari aturan
dan birokrasi Pemerintah, lebih cepat berkembang (Tabel 3);
d. pemanfaatan hutan oleh usaha besar (pengusahaan hutan pada hutan
alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem), usaha besar perkebunan
dan tambang, serta untuk program transmigrasi seluas 41,01 juta Ha atau
99,49% sedangkan pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal/adat (hutan
tanaman rakyat, hutan desa dan hutan kemasyarakatan) seluas 0,21 juta
Ha atau 0,51% dari luas pemanfaatan hutan seluruhnya (Tabel 4).
Ketidakadilan alokasi pemanfaatan hutan ini berkontribusi terhadap
terjadinya konflik maupun pelemahan modal sosial masyarakat adat;
Tabel 4. Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan (juta Ha)
1. Usaha Besar & Kepentingan Umum
Jenis Pemanfaatan dan Penggunaan Juta Ha %
a. IUPHHK – HA 24,88
b. IUPHHK – HT 9,39
c. IUPHHK – RE 0,19
d. Pelepasan kebun dan trans 5,93
76
e. IPPKH – Tambang, dll 0,62
Jumlah 1 41,01 99,49
2. Usaha Kecil dan Masyarakat Lokal/Adat
Jenis Pemanfaatan Juta Ha %
a. IUPHHK HTR 0,16
b. Hutan Desa 0,003
c. Hutan Kemasyarakatan 0,04
d. Jumlah 2 0,21 0,51
Jumlah 1 dan 2 41,69 100,00
Sumber: PermenHut No. 49/2011
e. dengan kondisi bahwa wilayah masyarakat hukum adat tidak kunjung
ditetapkan, sebaliknya dipersaingkan secara bebas dengan para
pemegang ijin di Hutan Produksi serta pengelola Hutan Lindung maupun
Hutan Konservasi, juga berkontribusi terhadap kerusakan hutan negara
non-hutan adat. Pemegang ijin di hutan alam (HPH/IUPHHK-HA), pada
tahun 1994 terdapat sebanyak 555 unit seluas 64,29 juta Ha (PDBI, 1995),
tahun 2011 menjadi 304 unit seluas 24,88 juta Ha (Kemenhut, 2011a).
Demikian pula dari 50 kawasan konservasi (Taman Nasional) yang
diidentifikasi, 27 lokasi diantaranya terdapat konflik penggunaan kawasan
hutan yang merusak hutan konservasi (Kemenhut, 2011b);
III. Penutup
Bagian 12 dari 27
Berbagai fakta di atas menunjukkan bahwa "hutan adat sebagai hutan
negara" tidak dimaknai sebagai upaya penghormatan dan perlindungan
terhadap hutan adat oleh negara, karena hutan adat tetap termarjinalkan,
dibiarkan bersaing dengan para pemegang ijin dan pengelola hutan dengan
tanpa mendapat kepastian hukum;
Penggunaan scientific forestry dari Barat secara sempit cenderung tidak
dapat menerima keragaman tujuan pengelolaan hutan serta menjadikan
hutan sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek. Diskursus demikian itu
kesulitan untuk menerima dan menghormati hak-hak masyarakat adat,
sebaliknya menjadi artikulasi dan digunakan dan sejalan dengan politik
pada masa kolonial maupun sistem pemerintahan yang cenderung
menggunakan pendekatan represif dan/atau tidak berkeadilan sosial.
Dengan demikian, lemahnya penghormatan dan perlindungan hak-hak
masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat bukan sekedar implikasi
77
pada tataran operasional melainkan emboded dalam norma, pemaknaan
dan landasan berfikir dalam pengelolaan hutan;
Pengembalian status hutan adat sebagai hak bawaan/hak asal-usul/hak
asasi masyarakat adat menjadikan hutan adat setara dengan hutan hak
yang secara empiris terbukti mampu berkembang, karena mempunyai
pilihan-pilihan dalam menangkap berbagai ragam insentif yang tersedia.
Kepastian hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat bukan
hanya menjadi modal sosial bagi perwujudan pengelolaan hutan adat
secara lestari, namun juga dapat meredam konflik maupun mengurangi
open access semua hutan di Indonesia;
4. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H.
Bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menciptakan perdamaian
yang abadi. Ideologi ini dikonkritkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
yang menyebutkan bahwa bumi dan air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dua kata kunci, yakni “dikuasai oleh
negara” dan “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”
menjadi bagian penting yang harus dipahami secara utuh;
Bahwa UUD 1945 secara eksplisit memberikan pengakuan dan
penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya, yang diuraikan pula dalam Pasal 28I ayat
(3) UUD 1945 mengenai identitas dan hak masyarakat tradisional dihormati
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
Bahwa ada beberapa kriteria masyarakat hukum adat. Pertama, kelompok
orang yang karena ikatan genealogis atau teritorial, atau kombinasi dari
genealogis, yang hidup secara turun-temurun dan bertahun-tahun, serta
bergenerasi dalam satu kawasan tertentu dengan batas-batasnya yang
jelas menurut konsep batas mereka (tidak menggunakan konsep BPN/
batas dari BPN). Kedua, masyarakat hukum adat memiliki sistem
pemerintahan adat dan lembaga penyelesaian sengketa sendiri. Ketiga,
masyarakat hukum adat memiliki norma-norma hukum adat yang mengatur
78
kehidupan warganya. Keempat, memiliki sistem religi dan kepercayaan,
serta tempat tertentu yang disakralkan;
Bahwa dalam paradigma pembangunan economic growth development, ada
dua dimensi penting yang harus diperhitungkan dan harus seimbang
dilakukan, yaitu dimensi target dan dimensi proses. Hasil pembangunan
nasional lebih berorientasi pada pembangunan fisik, namun ongkos
pembangunan harus dibayar mahal dan tidak pernah dihitung sebagai hasil
pembangunan nasional. Menyangkut konteks ini, terdapat tiga klasifikasi.
Pertama, ongkos pembangunan yang mahal dan tidak pernah dihitung
sebagai hasil pembangunan adalah ecological degradation (kerusakan
lingkungan dan degradasi sumber daya alam). Kedua adalah economical
lost, sumber-sumber kehidupan ekonomi masyarakat di daerah semakin
menyusut dan menghilang akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan.
Ketiga, berkaitan dengan faktor manusia, dimana social and cultural
distraction tidak pernah dihitung. Poin ini akan mengarah pada bagaimana
instrumen hukum yang mendukung pembangunan nasional;
Bahwa dilihat dari sisi politik pembangunan hukum nasional, hukum adalah
instrumen yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
nasional. Ada kecenderungan yang bisa dicermati dari perspektif akademik,
yang disebut sebagai political of indigenous ignorance (politik pengabaian).
Dalam konteks Indonesia, masyarakat asli disebut sebagai komunitas
masyarakat hukum adat. Politik pembangunan nasional (termasuk
pembangunan) mengabaikan, memarjinalisasi, dan menggusur keberadaan
masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Dalam bukunya yang berjudul
“Victims of development”, John Bodley menyebutkan bahwa pelaksanaan
pembangunan menimbulkan korban-korban pembangunan;
Bahwa Pemohon mengajukan pasal-pasal yang berkaitan dengan cerminan
political of ignorance menyangkut hak-hak masyarakat hukum adat atas
penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Secara konkrit, hal ini
berkaitan dengan pengabaian hak atas penguasaan hutan komunal adat;
Bahwa Ahli menyebutkan hutan adat tidak diakui sebagai satu entitas
hukum (legal entity) yang sama dan setara, sejajar status hukumnya
dengan hutan negara dan hutan hak. Karena Pasal 5 menyebutkan bahwa
hutan berdasarkan statusnya hanya sebatas hutan negara dan hutan hak;
79
Bahwa pada tahun 1999, Ahli dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan
hidup (Yayasan Telapak, Elsam, Walhi, FKKM, dll) memperjuangkan untuk
memasukkan satu entitas hukum yang berkaitan dengan status hutan
dalam pasal Rancangan Undang-Undang yang sekarang menjadi UU
Kehutanan, sehingga hutan tidak hanya meliputi hutan negara dan hutan
hak, tetapi juga hutan komunal adat. Fakta menunjukkan bahwa hutan
komunal adat masih ada. Namun Ahli mempertanyakan, di manakah posisi
hukum hutan komunal adat sebagai legal entity yang sama, setara dan
sejajar statusnya dengan hutan hak dan hutan negara;
Bahwa Ahli berpendapat, hutan komunal adat dikooptasi sebagai hutan
negara yang berada dalam wilayah hidup masyarakat hukum adat.
Implikasi hukum yang muncul adalah: 1) status hutan adat bukan sebagai
entitas hukum yang sama dengan hutan negara dan hutan hak; 2) tidak
adanya kepastian status hukum mengenai hutan adat (legal security
uncertainty); 3) Pemerintah yang diterjemahkan sepihak, tunggal, dan
sempit sebagai representasi negara, dapat dengan leluasa dan semena-
mena melakukan perbuatan hukum terhadap hutan adat berdasarkan
kewenangan yang diberikan undang-undang dan hal itu terjadi;
Bahwa secara normatif, dilihat dari perspektif pengaturannya dalam UU
Kehutanan, kata ‖sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya‖ mencerminkan apabila dalam perkembangannya
masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak
pengelolaan hutan kembali kepada Pemerintah. Berkaitan dengan
cerminan UU Kehutanan tersebut, Ahli sangat yakin bahwa yang membuat
pengaturan seperti itu belum pernah datang dan hidup bersama dengan
masyarakat hukum adat di daerah. Pembuat peraturan tersebut tidak bisa
memahami secara utuh bagaimana kehidupan masyarakat hukum adat
dengan norma-norma yang dimiliki, struktur pemerintahan adatnya, dan
bagaimana masyarakat hukum adat memiliki kearifan lingkungan untuk
menjaga habitat suatu ruang hidupnya secara bijak dan berkelanjutan;
Ahli menilai bahwa Pasal 1 angka 6 dan pasal-pasal yang dimohonkan
pengujian sampai Pasal 67 UU Kehutanan secara ekplisit mencerminkan
pengakuan hukum yang semu, basa-basi, dan tidak hakiki;
80
Bahwa masyarakat hukum adat wajib memperoleh pengakuan yang hakiki
secara konstitusional dan hukum (genuine constitutional and legal
recognition) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
Bahwa berkaitan dengan hubungan antara Pemerintah dan rakyat dalam
pengelolaan sumber daya alam, terdapat dua prinsip penting. Pertama,
precautionary principle, yakni hutan sebagai satu sistem ekologi dan sistem
kehidupan. Pengelolaan perlu dilakukan secara hati-hati karena jika
dipandang sebagai sistem kehidupan, maka hutan tidak hanya terdiri dari
batu, pasir, pohon, flora, fauna, sungai, air, danau, tetapi ada manusia di
dalamnya. Lynch Owen pernah mengemukakan kecenderungan dalam
pembangunan hutan di negara-negara di Asia dan di Lautan Pasifik yang
cenderung melihat hutan sebatas hutan yang kosong (empty forest).
Artinya, hutan itu hanya tegakan-tegakan kayu yang dilihat sebatas nilai
ekonominya saja. Kedua, free and prior informed consent, yakni
masyarakat hukum adat adalah entitas hukum yang sama dan setara
dengan kedudukan subjek hukum lainnya. Dalam konteks ini, masyarakat
adat memiliki kearifan lingkungan. Hal ini sudah dibuktikan. Masyarakat
hukum adat tidak mungkin merusak lingkungannya karena hutan
merupakan sumber kehidupan. Selain mempunyai nilai ekonomi bagi
masyarakat hukum adat, hutan juga mempunyai nilai sosial dan religius
magis. Ada norma-norma dan kepercayaan-kepercayaan tertentu yang
digunakan untuk menjaga dan mengkonservasi hutan agar memberi
kehidupan yang berkelanjutan;
Bahwa masyarakat hukum adat wajib diberi informasi dan diajak bicara
terlebih dahulu. Masyarakat hukum adat memiliki kebebasan untuk
menerima, memberi persetujuan, atau menolak kebijakan keputusan
Pemerintah yang akan dilakukan dalam wilayah ulayat masyarakat hukum
adat. Prinsip ini belum tertuang dalam produk atau instrumen hukum yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, dimana ada hubungan
penting antara pemerintah dan rakyat. Namun, Ahli menemukan prinsip ini
dalam konvensi PBB tentang biological diversity yang sudah diratifikasi
menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United
Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati). Hal ini juga menjadi prinsip
81
global yang tercermin dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio
de Jainero 1992;
Bahwa Ahli menunjukkan fakta atau kondisi empiris yang terjadi terhadap
hutan di Indonesia. Dahulu terdapat hutan tropis basah yang dikenal di
dunia, namun sekarang sudah menjadi semak-belukar yang rentan terbakar
pada setiap musim kemarau. Kondisi ini bisa ditinjau dari beberapa
perspektif. Ahli ilmu kehutanan akan mengatakan bahwa pengelolaan hutan
tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmu kehutanan. Ahli ekonomi akan
mengatakan bahwa ada miss management dalam pengelolaan hutan.
Sementara, ahli hukum akan mengatakan bahwa faktor hukum dan
kebijakan Pemerintah mempunyai peran besar terhadap terjadinya
kerusakan lingkungan, khususnya sumber daya hutan;
Bahwa Ahli mengemukakan di setiap musim kemarau terjadi kebakaran
bekas kawasan hutan yang sudah habis kayunya. Hal ini juga terjadi karena
eksploitasi pertambangan. Oleh karena itu, maka diwajibkan perlindungan
dan penghormatan mengenai hak-hak keberadaan dan hak-hak tradisional
masyarakat hukum adat;
5. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.
Bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
Bahwa tolak ukur Mahkamah Konstitusi mengenai masyarakat hukum adat
ada empat syarat, yaitu: 1) masih hidup; 2) sesuai dengan perkembangan
masyarakat; 3) sesuai dengan prinsip negara kesatuan; dan 4) ada
pengaturan berdasarkan undang-undang. Berkaitan dengan konteks
tersebut, terdapat penafsiran. Pertama, mengenai adanya masyarakat yang
warganya memiliki perasaan kelompok. Hal ini tidak menimbulkan masalah,
namun ada problematika adanya pranata pemerintahan adat yang mungkin
dalam perkembangan zamannya memang mengalami masalah. Kedua,
mengenai pengukuran kesesuaian masyarakat hukum adat dengan
perkembangan masyarakat dari kriteria perkembangannya. Masalahnya
adalah keberadaan masyarakat hukum adat yang diakui berdasarkan
undang-undang, namun apakah eksistensi masyarakat hukum adat dengan
82
undang-undang merupakan suatu syarat pengakuan, atau apakah
masyarakat hukum adat sudah ada sebelumnya? Substansi hak tradisional
tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat hukum adat
yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas serta tidak
bertentangan dengan hak asasi manusia. Parameter yang kedua ini tidak
merupakan suatu problem besar;
Bahwa mengenai kesesuaian masyarakat hukum adat dengan negara
kesatuan, keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas
negara kesatuan, substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kriteria ini bukan
merupakan masalah;
Bahwa menurut Fuller, konstitusi hanya merupakan dokumen yuridis,
namun tidak demikian halnya konstitusi modern karena memuat aspirasi,
cita-cita deklarasi hak, tujuan politik, dan tujuan Pemerintah yang tidak
dapat direduksi menjadi aturan hukum. Konstitusi juga memuat nilai dan
pandangan hidup bangsa yang menjadi rujukan dalam merumuskan norma
hukum dan kebijakan bernegara;
Bahwa dikenal pula konstitusi yang tidak tertulis yang memuat prinsip dasar
dan nilai moral yang merupakan hal yang ideal dalam kehidupan bernegara.
Bahwa nilai tersebut menjadi pandangan hidup bangsa sebagai sumber
materiil dan dasar berlakunya norma yang lebih konkret dan tertulis. Nilai ini
merupakan suatu hal yang sudah diketahui, menjadi staats fundamental
norm. Tetapi perenungan apakah politik hukum dan kebijakan yang
dijalankan, khususnya mengenai masyarakat hukum adat dalam terjemahan
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dijalankan berdasarkan visi dalam konstitusi
dan konsisten dengan hukum tertinggi. Pencarian makna norma konstitusi
yang bukan hanya terbatas pada uraian tekstual, melainkan juga dalam
pemaknaan dari sisi semangat dan moralitas yang dikandung dalam cita
hukum sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, mendorong
untuk menemukan makna sesungguhnya mengenai perlindungan
konstitusional yang dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang
dapat dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia;
Bahwa hak masyarakat hukum adat yang menjadi identitas budaya yang
harus dihormati merupakan suatu penafsiran yang belum final, namun
83
masih dalam proses penemuan interpretasi yang sesuai dengan fungsi
perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya
sebagai tanggung jawab negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I
ayat (4) UUD 1945. Menurut Ahli, reinterpretasi tersebut berkaitan dengan:
1) adanya pranata pemerintahan adat; 2) keberadaannya diakui
berdasarkan undang-undang yang berlaku, hal ini merupakan suatu hal
yang sangat mendesak (urgent);
Bahwa masyarakat hukum adat sebagai komunitas antropologis mendiami
satu wilayah yang sama secara turun-temurun, telah lebih dahulu terbentuk
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat tersebut
dalam sejarahnya memiliki hak dan kewenangan publik dalam mengelola
masyarakat di bidang hukum adat, sosial, kultural, dan ekonomi yang jika
dilihat menjadi bagian Indonesia merdeka. Hal tersebut harus diposisikan
secara tepat berkaitan dengan kekuasaan negara sebagai pemegang
mandat dari rakyat yang berdaulat;
Bahwa adanya masyarakat hukum adat yang memiliki hak tradisional yang
Bagian 13 dari 27
bersifat kewilayahan dengan otoritas dan/atau kewenangan dalam
hubungan dengan yurisdiksi, preskriptif, ajudikatif, maupun penegakan
hukum seperti yang ditemukan di Maluku Tenggara akan menimbulkan
benturan dengan kekuasaan negara jika tidak ada pengaturan yang jelas;
Bahwa politik hukum yang lahir dari konstitusi yang menegaskan pengakuan
negara terhadap masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang dikenal juga
dalam konvensi internasional harus dapat ditentukan secara konseptual
untuk dilindungi secara efektif. Pengakuan yuridis secara internasional yang
ditemukan dalam Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Indigenous
and Tribal Peoples in Independent Countries merupakan suatu
perbandingan yang harus diperhatikan secara serius;
Bahwa dilihat dari semangat untuk melindungi yang lemah dalam kaitan
dengan hubungan investor yang kerap berhadapan dengan pihak yang
lemah, perlindungan dimaksud sangat relevan dengan perlindungan
masyarakat hukum adat. Hal ini harus mendorong semangat untuk
menemukan kembali makna Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sehingga tujuan
dibentuknya negara untuk melindungi segenap bangsa dapat diwujudkan;
84
Bahwa pemahaman selalu melibatkan aplikasi teks agar dimengerti sesuai
dengan situasi. Aplikasi teks merupakan bagian integral dari hermeneutika
sebagaimana halnya penjelasan dan pemahaman. Beberapa prinsip
hermeneutika antara lain disebut oleh Gadamer yang menyebutkan bahwa
pembebanan kewajiban yang menuntut hal-hal yang mustahil dilakukan
tidak boleh dirumuskan;
Bahwa kesejahteraan publik merupakan hukum tertinggi dan tidak boleh
ada konstruksi yang bertentangan dengan hal itu;
Bahwa pihak yang lemah harus diupayakan bisa memperoleh manfaat dari
ketentuan yang meragukan tanpa mengalahkan tujuan umum;
Bahwa berdasarkan moralitas dan semangat konstitusi, paradigma baru
untuk mewujudkan fungsi perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan
hak asasi manusia dari masyarakat hukum adat, Ahli berpendapat bahwa
perubahan dalam suatu peraturan yang dimaknai keberadaannya
digantungkan pada pengakuan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;
Bahwa adanya pranata pemerintahan adat yang diukur dari kriteria
masyarakat hukum adat yang memiliki hak tradisional yang bersifat
kewilayahan dengan otoritas atau kewenangan dalam hubungan yurisdiksi,
preskriptif, ajudikatif, maupun penegakan hukum dapat diposisikan kembali
dalam konsep negara Indonesia yang berdaulat;
Bahwa berdasarkan paradigma di atas, Ahli berpendapat bahwa Pasal 1
angka 6 UU Kehutanan yang berbunyi, “Hutan adat adalah hutan negara
yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, harus dimaknai
“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum
adat dan penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak
masyarakat hukum adat”;
Saksi Pemohon
1. Lirin Colen Dingit
Bahwa saksi berasal dari Komunitas Masyarakat Adat Bentian tepatnya di
Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat yang menyampaikan
beberapa pengalaman saksi maupun konflik kehutanan yang terjadi di
tengah-tengah masyarakat antara perusahaan dan masyarakat;
Bahwa wilayah adat Bentian secara geografis Kampung Jelmu Sibak atau
Bentian Besar terletak di bagian dalam Mahakam Tengah, Kabupaten Kutai
85
Barat dengan jarak tempuh kurang lebih 630 km dari Kota Samarinda, ibu
kota Provinsi Kalimantan Timur;
Bahwa Kampung Jelmu Sibak-Bentian Besar merupakan 1 dari 8 kampung
yang ada dalam wilayah administrasi Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten
Kutai Barat, yang sekarang setelah pemekaran menjadi Kabupaten Kutai
Barat. Kampung ini terletak di tepi Sungai Lawa di sebelah utara berbatas
dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan sebelah barat berbatas dengan
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
Bahwa sejarah JATO REMPANGAN Bentian berasal dari Tayun Ruang
Datai Lino wilayah Kecamatan Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi
Kalimantan Tengah. Selanjutnya turun-temurun terbagi beberapa sub suku
Dayak, yang terdiri dari Dayak Teboyan, Dayak Luangan, Dayak Pejajuq,
dan Dayak Jato Rempangan;
Bahwa masyarakat berladang untuk kegiatan hidup sehari-hari, dan masih
memegang kepercayaan kepada leluhur. Wilayah adat Bentian sangat kaya
dengan sumber daya alam, antara lain kehutanan yang terus menjadi konflik
hingga saat ini. Berbagai macam jenis kayu merupakan sumber kehidupan
yang termasuk di dalamnya, namun masyarakat adat kurang mendapat
perhatian dalam pengelolaan sumber daya alam;
Bahwa sejarah konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sudah
lama dan menjadi isu nasional beberapa tahun yang lalu ketika
berkuasanya Presiden Soeharto dan raja kayu, Bob Hasan. Konflik yang
terjadi di Bentian Besar Jelmu Sibak adalah antara hak pengusaha hutan
dan tanaman industri. Di Kampung Jelmu Sibak atau Bentian Besar, wilayah
Saksi diapit oleh 2 (dua) konsesi perusahaan besar, yaitu PT Roda Mas
yang masuk dalam areal Bentian Besar kurang lebih 40.000 hektar dan PT
Timber Dana yang sebelumnya dikelola oleh kontraktor PT Kalhold Utama
yang memiliki konsesi sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 80,
sebesar kurang lebih 161.000 hektar dengan masa aktif sampai tahun
2023;
Bahwa pada awalnya kegiatan PT Kalhold Utama menimbulkan derita.
Sejak beroperasi pada tahun 1982, Presiden Soeharto memiliki posisi yang
sangat kuat. Selanjutnya, kegiatan dikontrakkan atau dilaksanakan oleh PT
Timber Dana yang dimiliki oleh Yayasan Dana Pensiun Departemen
86
Kehutanan. PT Timber Dana telah mendapat fee dari PT Kalhold Utama,
yang memegang izin konsesi masuk ke pedalaman Kalimantan Timur
melalui Georgia Pacific, yaitu salah satu perusahaan kayu terbesar dari
Amerika Serikat;
Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Tahun 1989, setiap pemegang
HPH wajib mendirikan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pada waktu itu, PT
Hutan Mahligai yang dimiliki oleh keluarga-keluarga kaya dari Jakarta.
Kehadiran PT Hutan Mahligai atau Hutan Tanaman Industri telah
menggusur kurang-lebih 72 kepala keluarga pemilik lokasi atau hutan yang
dilindungi;
Bahwa kegiatan Hutan Tanaman Industri telah menghabisi kegiatan
transmigrasi. Untuk penempatan karyawan HTI trans tersebut, beberapa
kayu dan non-kayu digusur habis, disapu, dan di-clearing untuk kepentingan
atau kegiatan perusahaan. Padahal kayu dan non-kayu merupakan
tabungan dan sumber penghidupan bagi masyarakat adat. Hal itu
menyebabkan penderitaan akibat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak
kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa disingkirkan dan
diasingkan;
Bahwa lokasi HTI trans PT Hutan Mahligai yang terletak di Kampung Jelmu
Sibak telah diubah, sehingga nama lokasi tersebut menjadi lokasi Trans
Anan Jaya. Dalam hal ini, Saksi tidak bermaksud untuk antipati terhadap
pihak lain, antipati terhadap pembangunan, antipati terhadap apa yang
sudah dilakukan oleh Pemerintah pada masa lalu maupun masa sekarang;
Bahwa pada beberapa tahun yang silam sampai sekarang, Saksi dicap
sebagai suku terasing, peladang berpindah, bahkan ada menteri yang
menyatakan bahwa Saksi adalah pemukiman perambah hutan. Karena
dicap terasing, Saksi dianggap sebagai masyarakat yang tidak berguna bagi
bangsa dan negara, padahal Saksi adalah garda terdepan dari negara
kesatuan;
Bahwa hadirnya penguasaan HPH atau Hutan Tanaman Industri sangat
menimbulkan kerugian untuk beberapa generasi. Saksi sangat tidak
menikmati dan tidak ada ruang sama sekali untuk menikmati sumber daya
alam di dalam undang-undang dan tidak pernah diimplementasikan dari
undang-undang tersebut;
87
Bahwa kerugian ekonomi tidak terhingga dari tahun 1970. Seandainya PT
Roda Mas beroperasi, dapat memberikan sedikit dan menyisihkan dari hasil
yang ada, mungkin Saksi sudah makmur;
Bahwa Saksi datang ke Mahkamah dengan susah-payah, berjalan dari
Kutai Barat menuju ke pusat kota Kalimantan Timur. Sedangkan sumber
daya alam terus dikuras, bahkan terjadi kerusakan di mana-mana;
Bahwa hutan yang hancur terjadi akibat keserakahan terhadap hutan
karena campur tangan manusia, hutan tidak mungkin hancur sendiri. Saksi
selaku masyarakat terpencil dan terpinggir, tidak mungkin merusak,
menggusur, dan mengambil hasil sumber daya alam khususnya kehutanan
secara berlebihan;
Bahwa jutaan kubik hilang yang tidak dibagi karena kebijakan. Saksi tidak
bisa memperkirakannya, tetapi selama 30 (tiga puluh) tahun hal tersebut
merupakan kerugian yang terbesar, sehingga saksi merasa termaginalkan.
Kerugian lain yang timbul yakni sungai-sungai ditutup karena kegiatan
perusahaan.
2. Yoseph Danur
Bahwa Saksi berasal dari Kampung Biting, Desa Ulu Wae, Kecamatan Poco
Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi NTT;
Bahwa sejarah keberadaan masyarakat adat Colol diperkirakan pada tahun
1800-an, nenek moyang Saksi bernama Ranggarok yang datang dari
wilayah Utara Manggarai dan menetap di Colol. Pada awalnya masyarakat
adat Colol hanya menghuni satu wilayah kampung adat atau gendang.
Seiring dengan perkembangan populasi penduduk, Kampung Colol,
kemudian mengalami pemekaran menjadi empat kampung. Keempat
wilayah kampung tersebut adalah Kampung Colol (kampung induk),
Kampung Biting, Kampung Welu, dan Kampung Tangkul;
Bahwa filosofi Manggarai (Gendang one, lingko pe'ang) menjadi dasar
keberadaan masyarakat adat dan penguasaan wilayah adat. Gendang
berarti kampung, Lingko berarti kebun, yang dimiliki secara bersama-sama
di bawah pengawasaan Tu'a Golo dan Tu'a Teno. Gendang one, lingko
pe'ang menjelaskan makna kemenyatuan antara masyarakat dengan tanah.
Artinya, tidak ada masyarakat tanpa kebun atau tanah, begitu juga
88
sebaliknya. Gendang adalah rumah adat, namun secara umum juga berarti
kampung adat.
Bahwa kearifan lokal tersebut menjelaskan hubungan masyarakat adat
dengan tanah adat. Natas Bate Labar (halaman tempat bermain) biasanya
di tengah kampung. Mbaru K’aeng adalah rumah tinggal, termasuk dengan
rumah gendang. Compang Takung (tempat persembahan kepada Tuhan
semesta alam melalui perantara roh nenek moyang) terletak di tengah-
tengah halaman kampung. Wae Bate Teku merupakan sumber air yang
mencerminkan sumber kehidupan. Berikutnya Uma bate duat, yakni kebun
untuk diolah. Dalam kebiasaan masyarakat adat Colol, tanah ulayat, tanah-
tanah komunal menjadi milik bersama;
Bahwa wilayah adat Colol terdiri dari 64 lingko. Masyarakat tidak
menggunakan ukuran takaran hektar tetapi lingko. Diperkirakan 64 lingko
tersebut mencapai luas sekitar 1.270 hektar. Batas-batas wilayahnya
adalah: Timur berbatasan dengan Wae (Kali) Ngkeling dan danau rana
(danau kecil) Galang; Barat berbatasan dengan Wae Nggorang, Sorok
Wangka; Selatan bertepatan dengan hutan, yang berbatasan dengan Golo
Mese, Golo Tunggal Lewang, Golo Sai, Golo Lalong, Golo Wore, Golo Lobo
Wai, dan Golo Poco Nembu; Utara berbatasan dengan Ncucang Dange
(Ncucang adalah air terjun), Rana Lempe, Wae Rae, Watu Tokol, Liang
Buka, Wejang Wuas, Watu Gak, Watu Ninto, Watu Tenda Gereng, Golo
Rana, Golo Rakas, dan Liang Lor;
Bahwa gambaran struktur lembaga adat adalah sebagai berikut:
1) Tua Golo (Kepala Kampung), yang berfungsi dan berperan sebagai
pemimpin masyarakat adat dalam wilayah kekuasaannya, sekaligus
berperan dalam proses penyelesaian persoalan yang timbul dalam
masyarakat adat;
2) Tua Teno, yang memiliki peran khusus (yaitu membagi tanah adat yang
dimiliki secara kolegial) dan menyelenggarakan ritual adat bersama Tua
Golo;
3) Tua Panga, yaitu pemimpin klan yang memiliki garis keturunan yang
sama atau ketua suku;
4) Tua kilo, yakni kepala keluarga;
5) Ro’eng, yakni warga masyarakat adat;
89
Bahwa pembagian tanah lingko dilakukan oleh Tua Teno yang disaksikan
oleh Tua Golo, Tua Panga, dan masyarakat adat. Apabila terjadi masalah
yang berkaitan dengan tanah, maka Tua Teno, Tua Golo, Tua-tua Panga,
dan para pihak yang bersengketa akan menyelesaikannya melalui
musyawarah adat di Rumah Gendang. Dalam proses ini, Tua Teno
bertindak sebagai pengadil, sedangkan Tua Golo dan para Tua Panga
memberikan masukan dan pendapat;
Bahwa jenis-jenis perkara yang sering timbul dan dapat diselesaikan melalui
lonto leok adalah sengketa batas dan perebutan lingko antara gendang satu
dengan yang lain. Dalam masalah perebutan lingko antara gendang atau
kampung, maka Tua Golo dari masing-masing gendang melakukan duduk
bersama (lonto leok). Untuk menghindari konflik perebutan lingko, maka ada
pemahaman bersama antara gendang satu dengan yang lain dalam
pembagian salah satu tanah lingko suatu gendang, maka masyarakat adat
dari gendang lain juga perlu mendapat bagian;
Bahwa ritual adat yang berkaitan dengan tanah adalah sebagai berikut:
- ritual Racang Cola dan Racang Kope. Dalam ritual ini, masyarakat adat
mengasah kapak dan parang sebagai pertanda dimulainya mengerjakan
tanah lingko. Ayam digunakan sebagai sesajian yang dipersembahkan
kepada Tuhan melalui arwah para leluhur. Ritual ini dilakukan di Rumah
Gendang;
- ritual Tente Teno Lengge Ose, yang dilakukan pada saat penanaman
tonggak sentral (terletak di tengah lingko dan berbentuk gasing) yang
menjadi patokan pembagian tanah. Babi digunakan sebagian bahan
sesajian dalam ritual ini. Tanah lingko berbentuk bulat seperti jaring laba-
laba, sentralnya berada di tengah yang semakin ke luar semakin
melebar;
- ritual Weri Woja, yang dilakukan pada saat penanaman benih padi atau
jagung. Bahan persembahannya adalah seekor babi;
- ritual Ako Woja, yakni ritual yang dilakukan ketika padi dipanen. Bahan
persembahannya adalah seekor babi;
- ritual Randang Wela Woja, yakni ritual berupa prosesi pengambilan hasil
padi di kebun untuk di bawa ke kampung. Dalam prosesi ini, padi-padi
ada sebagian dari setiap pemilik yang punya kebun, sehingga tidak
90
semua hasil padi dibawa terlebih dahulu, namun disimpan di tengah-
tengah (di titik sentral). Pada saatnya, akan dilakukan prosesi untuk
mengambil dan mengantar hasil padi ke kampung;
- ritual Penti, yakni ritual puncak yang dilakukan untuk mensyukuri hasil
panen. Berbeda dengan ritual sebelumnya yang dilakukan di kebun,
ritual Penti dilakukan di kampung. Bahan sesajiannya adalah seekor
kerbau dan seekor babi. Ritual ini juga diisi oleh beberapa macam tarian-
tarian adat, seperti caci, sae, raga sanda, mbata, dan danding;
- ritual Cikat Ela Cepa, yakni ritual yang dilakukan sehari setelah ritual
Penti. Ritual ini merupakan tanda selesainya seluruh rangkaian ritual adat
tahunan;
Bahwa pada setiap proses pelaksanaan ritual, dilakukan doa secara adat
yang berisi permohonan untuk hasil tanah yang berlimpah dan terhindar
dari hama, konflik, atau masalah selama pengelolaan tanah. Inti doanya
adalah terhindar dari segala malapetaka dan marabahaya;
Bahwa konflik tanah masyarakat adat terjadi sejak zaman pemerintahan
penjajahan Belanda, di mana tapal batas antara hutan dan wilayah
penguasaan adat dibuat secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada
ketua-ketua adat dan masyarakat adat. Masyarakat pada saat itu tidak
mengetahui maksud dari tapal batas. Padahal pembagian tanah ulayat
masyarakat adat jauh sebelum tapal batas ditetapkan. Artinya, penetapan
tapal batas dilakukan di atas tanah kebun masyarakat adat tanpa dipahami
maksudnya oleh masyarakat adat;
Bahwa sebagai akibat penetapan dari tapal batas, sebagian lingko dari
empat gendang masyarakat adat Colol dijadikan kawasan hutan. Yang
paling menyedihkan dan menyakitkan, salah satu gendang atau kampung
Bagian 14 dari 27
dari masyarakat adat Colol, yakni Gendang Tangkul di-inclafekan, dimana
oleh masyarakat adat Colol disebut Pal Oka. Hal ini berarti sebagian besar
lingko masyarakat Tangkul dijadikan kawasan hutan;
Bahwa konflik fisik terjadi pada tahun 2004. Pada tahun 1937, ditetapkan
bagian kawasan hutan RTK 118. Pada era ini, masyarakat tidak melakukan
perlawanan karena pemerintahan penjajahan Belanda tidak melakukan
tindakan yang secara langsung merugikan masyarakat dan tidak melarang
masyarakat untuk mengolah hutan lahan di kawasan tersebut.
91
Bahwa lingko-lingko yang diklaim oleh pemerintahan penjajah Belanda
adalah:
1) Gendang Colol: Lingko Kotang, Lingko Pawo (sebagian), Lingko Leong,
Wae Lawar, Lingko Ajang, Lingko Pumpung (sebagian), Lingko Lagor,
Lingko Rem, Lingko Labe, dan Lingko Ncegak;
2) Kampung/Gendang Biting: Lingko Ie, Nganggo, Laci, Engkiek,
Ncangkem, Mumbung, Meler (sebagian), Papa, dan Lingko kodot;
3) Gendang Welu: Lingko Namut, Nggero, Ninto (sebagian), Rengkas,
Labar, Toka (sebagian);
4) Gendang Tangkul: Lingko Ratung, Rende Nao, Maroboang Satu,
Maroboang Dua, Tango Lerong;
Bahwa konflik pada periode tahun 1950-an terjadi karena dibuat tapal batas
baru yang dirintis oleh tim dari Bogor dan melibatkan masyarakat. Tapal
batas tersebut tidak pernah diakui oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai
hingga saat ini. Padahal bukti berupa tumpukan batu-batu masih ada
sampai sekarang. Pemerintah tetap kukuh pada pendirian bahwa lingko-
lingko yang dicaplok oleh penetapan tapal batas Belanda sebagai kawasan
hutan lindung. Apabila Pemerintah Kabupaten Manggarai mengakui tapal
batas tersebut, berarti semua tanah lingko bukan sebagai kawasan hutan
yang ditetapkan oleh pemerintah penjajahan Belanda;
Bahwa pada tahun 1960-an, Pemerintah Daerah Manggarai melakukan
penangkapan sebanyak 3 (tiga) kali. Penangkapan pertama adalah 10
(sepuluh) orang tokoh masyarakat adat Colol (yakni Benjamin Jaik, Yosef
Daus, Petrus Menggar, Anton Kurut, Daniel Unggur, Dominikus Nangir,
Filipus Dulung, Fidelis Tarus, Frans Nahur, dan Fidelis Runggung, yang
semuanya sudah almarhum). Mereka dihukum penjara selama 1 (satu)
bulan tanpa diberi hak untuk membela diri. Penangkapan kedua terhadap
beberapa tokoh masyarakat adalah 3 (tiga) orang (yaitu Donatus Dasur,
Mateus Lahur, dan Mikael Awur). Ketiga orang ini adalah warga Gendang
Tangkul, yang dijatuhi hukuman denda masing-masing Rp. 500,00 oleh
Pengadilan Negeri Ruteng. Setelah penetapan keputusan pengadilan,
mereka tetap mengerjakan lahan yang merupakan warisan turun-temurun;
Bahwa pada periode tahun 1970-an sampai 1980-an, kebijakan Pemerintah
Kabupaten Manggarai menetapkan sistem bagi hasil atas penggunaan
92
tanah dengan persentase 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah, 40%
(empat puluh persen) untuk masyarakat adat;
Bahwa pada tahun 1977, seorang tokoh muda masyarakat adat Colol yang
bernama Nobertus Jerabu (almarhum) melaporkan kebijakan Pemerintah
Kabupaten Manggarai kepada pusat di Jakarta mengenai kebijakan bagi
hasil. Dalam prosesnya, Pemerintah Kabupaten Manggarai dinyatakan
melakukan pungutan liar, sehingga konsekuensinya kebijakan itu dicabut
dan sejak saat itu masyarakat adat Colol tidak lagi membayar 60% (enam
puluh persen) hasil yang ditetapkan oleh pemerintah;
Bahwa berpijak pada berita Berita Acara tapal batas tahun 1980-an, pada
dasarnya mengukuhkan kembali tapal batas versi Belanda. Berita Acara itu
ditandatangani oleh Mantan Bupati Manggarai Frans Dula Burhan, S.H.,
para camat, dan para kepala desa yang terletak di sekitar kawasan hutan.
Hal tersebut tidak diketahui oleh tua-tua adat dan masyarakat adat Colol;
Bahwa pada tahun 1993, berdasarkan SK Menhut Tahun 1993, diadakan
rekonstruksi tapal batas yang dilakukan oleh BKSDA dengan menanam
pilar-pilar beton, lagi-lagi menanam di atas titik-titik tapal batas penanaman
Belanda di tahun 1930-an. Penanaman pilar tapal batas dilakukan secara
sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh para tua adat dan masyarakat
hukum adat Colol;
Bahwa pada Februari 2001, tim gabungan (Dinas kehutanan, BKSDA,
aparat kepolisian) melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang warga
masyarakat adat Colol (yakni Fabianus Quin, Lorens Ndawas, Domi Dahus,
Yohanes Darus, Rikardus Sumin, dan Philipus Hagus) dari Gendang
Tangkul. Proses penangkapan tersebut dilakukan tanpa menunjukan surat
perintah penangkapan, penahanan sebagaimana seharusnya prosedur
Kepolisian. Setelah melalui proses peradilan yang tidak adil dan jujur,
Pengadilan Negeri Ruteng menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu)
tahun 8 (delapan) bulan;
Bahwa pada 28 Agustus 2003, Bupati Manggarai mengeluarkan Keputusan
Nomor Pb.118.45/22/VIII/2003 tentang Pembentukan Tim Pengamanan
Hutan Terpadu Tingkat Kabupaten dalam rangka Penertiban dan
Pengamanan Hutan di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2003. Pada
3 Oktober 2003, Bupati Manggarai pada waktu itu (bernama Anthony Bagul
93
Dagur) mengeluarkan Surat Tugas Nomor DK.522.11/973/IX/2003 tentang
Perintah kepada Tim Terpadu Pengamanan Hutan Tingkat Kabupaten
Manggarai. Pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2003, Pemerintah
Daerah Manggarai melakukan pembabatan kopi dan semua tanaman
produktif milik para petani di wilayah Gendang Tangkul. Pembabatan
dilanjutkan pada tanggal 21 Oktober 2003 di ketiga wilayah gendang
lainnya. Pembabatan dilanjutkan pada tanggal 11 sampai dengan 14
November 2003;
Bahwa pada 6 Desember 2003, masyarakat adat Colol mengajukan
gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang atas keputusan
Bupati Manggarai Nomor BB.118.45/22/VIII/2003. Pada 9 Maret 2004,
rombongan Pemkab Manggarai menangkap 5 orang dari Gendang Tangkul
dan 2 orang dari Desa Tangon Molas tanpa surat perintah yang jelas.
Mereka ditahan di Mapolres Ruteng;
Bahwa pada tanggal 10 Maret 2004, sebanyak 120 (seratus dua puluh)
orang warga masyarakat adat Colol mendatangi Mapolres Ruteng untuk
menanyakan 5 (lima) orang warga yang ditahan. Tetapi truk yang dinaiki
oleh para warga ditembak oleh polisi, sehingga menimbulkan korban tewas.
Peristiwa ini dianggap sebagai titik puncak masalah Colol. Kerugian
ekonomi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lingko tanaman kopi dan
produksi lainnya, dibabat oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai. Rata-rata
luas 1 lingko adalah 25 (dua puluh lima) hektar, dimana 1 (satu) hektar
menghasilkan rata-rata 2.000 (dua ribu) kg kopi. Artinya, 1 lingko
menghasilkan total 50 (lima puluh) ton kopi;
Bahwa peristiwa pada tanggal 10 Maret 2004 menewaskan 6 (enam) orang
warga masyarakat adat Colol. Kemudian, selain korban nyawa, peristiwa
penembakan menyebabkan cacat permanen terhadap beberapa korban;
3. Jilung
Bahwa suku Talang Mamak tergolong melayu tua (proto melayu) yang
merupakan suku asli Indragiri. Mereka juga menyebut dirinya "Suku Tuha".
Sebutan tersebut bermakna suku pertama datang dan lebih berhak
terhadap sumber daya di Indragiri Hulu. Menurut mitos, Suku Talang
Mamak merupakan keturunan Adam ketiga yang berasal dari kayangan
turun ke bumi, tepatnya di Sungai Limau dan menetap di Sungai Tunu
94
(Durian Cacar, tempat pati). Hal ini terlihat dari ungkapan "kandal tanah
makkah, merapung di Sungai Limau, menjeram di sungai tunu". Itulah
manusia pertama di Indragiri yang bernama Patih;
Bahwa Masyarakat Talang Mamak sendiri mengakui kalau mereka berasal
dari Pagaruyung. Datuk Patih Nan Sebatang turun dari Pagaruyung
menyusuri sungai nan Tiga Laras yaitu Sungai Tenang, yang sekarang
disebut dengan Sungai Batang Hari, Sungai Keruh yang sekarang
dinamakan Sungai Kuantan/Indragiri dan Sungai Deras yang sekarang
disebut dengan Sungai Kampar. Di setiap sungai ini, ia membuat
pemukiman/kampung. Di Sungai Batang Hari, ia membuat 3 (tiga) kampung
yaitu Dusun Tua, Tanjung Bunga, dan Pasir Mayang. Sementara di Sungai
Kuantan, ia membuat 3 kampung juga yaitu Inuman Negeri Tua, Cerenti
Tanah Kerajaan dan Pangian Tepian Raja. Di Sungai Kampar ia juga
membuat 3 kampung yaitu Kuok, Bangkinang dan Air Tiris;
Bahwa Sungai Kuantan di Kuala Sungai Limau, Datuk Patih bertemu
dengan paman beliau yang bergelar Datuk Bandara Jati. Datuk Patih
memiliki 3 orang anak yaitu sibesi, kelopak, dan bunga. Mereka ini diberi
gelar Patih nan bertiga. Setelah mereka dewasa, maka Datuk Patih
memberi mereka wilayah/tanah untuk mereka tinggal dan hidup. Sibesi di
tanah yang diberikan kepadanya, dibuatnya parit. Karena itulah namanya
sampai sekarang dikenal dengan Talang parit. Kelopak di tanah yang
diberikan kepadanya dibuatnya perigi (sumur), itulah mula asal Talang
Perigi. Sementara bunga diberikan tanah di wilayah di Sungai Lakat Kecik,
Lakat Gadang, dan Simpang Kuning Air Hitam. Bunga ini dibekali 3 biji
durian oleh Datuk Patih. Tiga biji durian ini ditanamnya secara berjajar.
Karena itulah wilayah ini dinamakan Talang Durian Cacar yang berasal dari
kata durian berjajar. Ketiga tanda ini baik parit, perigi, dan durian berjajar ini
masih ada hingga kini;
Bahwa menurut versi lain, Talang Mamak berasal dari pagaruyung, konon
suku Talang Mamak ini suku yang terdesak dalam konflik adat dan agama
di pagaruyung dan sering disebut konflik ini dengan perang "padri". Karena
terdesak maka mereka pindah ke Indragiri Hulu, Riau;
Bahwa suku Talang Mamak tersebar di empat kecamatan yaitu: Kecamatan
Batang Gangsal, Cenaku, Kelayang, dan Rengat Barat Kabupaten Indragiri
95
Hulu Riau. Dan satu kelompok berada di Dusun Semarantihan Desa Suo-
Suo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Jambi;
Bahwa pada tahun 2000, populasi Talang Mamak diperkirakan
± 1341 kepala keluarga atau ± 6418 jiwa;
Bahwa suku Talang Mamak di Riau letaknya di Kabupaten Indragiri Hulu,
tediri dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kelayang, Kecamatan Batang
Cenaku, Kecamatan Batang Gansal, dan Kecamatan Seberida. Dua
kecamatan ini meliputi 17 desa khusus di Talang Mamak di dua Komunitas
yaitu: 1) kawasan Komunitas Talang Mamak tigabalai di Kecamatan
Kelayang; 2) kawasan Komunitas Melayu di Batang Cenaku di Kecamatan
Batang Cenaku;
Bahwa saat ini dengan pemekaran wilayah, suku Talang Mamak telah
tersebar dalam berbagai desa dan kecamatan baru seperti Kecamatan Rakit
Kulim;
Bahwa mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah berladang dan
berkebun. Karet merupakan komoditas utama mereka. Dalam membuat
kebun karet masyarakat menggunakan sistim tumpang sari dimana sebelum
pohon karet besar mereka menanam padi dan tanaman semusim lainnya
disela - sela pohon karet. Sekarang ini sejak kelapa sawit makin trend,
beberapa orang masyarakat juga sudah mulai menanam kelapa sawit.
Luasannya masih dalam skala kecil karena pengetahuan dan modal mereka
yang terbatas;
Bahwa masyarakat adat Talang Mamak yakin akan adanya Tuhan dan Nabi
Muhammad yang mereka sebut "Islam langkah lama" dan sebagian kecil
Katholik, khususnya penduduk Siambul dan Talang Lakat. Mereka
menyebut dirinya sendiri sebagai orang "langkah lama", yang artinya orang
adat. Mereka membedakan diri dengan suku Melayu berdasarkan agama.
Jika seorang Talang Mamak telah memeluk Islam, identitasnya berubah
menjadi melayu. Orang Talang Mamak menunjukkan identitas secara jelas
sebagai orang adat langkah lama. Mereka masih mewarisi tradisi leluhur
seperti ada yang berambut panjang, pakai sorban/songkok dan gigi
bergarang (hitam karena karena makan pinang). Dalam lingkaran hidup (life
cycle) mereka masih melakukan upacara-upacara adat mulai dari
melahirkan dengan bantuan dukun bayi, timbang bayi, sunat, upacara
96
perkawinan (gawai), berobat, beranggul (tradisi menghibur orang yang
kemalangan) dan upacara Batambak (menghormati roh yang meninggal dan
memperbaiki kuburannya untuk peningkatan status sosial);
Bahwa foklore, mitos, pengetahuan, nilai, norma, etika, interaksi sosial,
struktur sosial, tata ruang, modal sosial, potensi sosial, konflik sosial,
kelembagaan, pemerintahan adat, pola permukiman, alat dan teknologi;
masyarakat adat Talang Durian Cacar khususnya dan Talang Mamak
umumnya memiliki kepercayaan yang mereka sebut dengan Islam Langkah
Lama, dan seperti ciri khas masyarakat adat, dalam masyarakat Talang
Mamak juga berkembang mitos - mitos yang mereka percayai secara turun
temurun. Uniknya mitos - mitos ini menjadi sumber pengetahuan, nilai,
norma dan etika bagi mereka dalam kehidupan sehari - hari. Dalam
kesehariannya mereka selalu merujuk ke apa yang telah diwariskan oleh
leluhur mereka. Warisan - warisan dari leluhur yang mereka sebut sebagai
aturan adat ini yang mengatur semua lini kehidupan mereka mulai dari
pesta kawin, menanam padi, membuka lahan, upacara kematian, memilih
bibit, sampai menentukan hari baik untuk beraktivitas;
Bahwa hingga sekarang sebagian besar masyarakat adat Talang Mamak
masih melakukan tradisi "mengilir/menyembah raja/datok di rengat pada
bulan haji dan hari raya" sebuah tradisi yang berkaitan dengan warisan
sistem Kerajaan Indragiri. Mereka beranggapan jika tradisi tersebut
dilanggar akan dimakan sumpah yaitu "ke atas ndak bepucuk, ke bawah
ndak beurat, di tengah dilarik kumbang" yang artinya tidak berguna dan
sia-sia. Mereka memiliki berbagai kesenian yang dipertunjukkan pada
pesta/gawai dan dilakukan pada saat upacara seperti pencak silat yang
diiringi dengan gendang, main gambus, tari balai terbang, taxi bulian dan
main ketebung. Berbagai penyakit dapat disembuhkan dengan upacara-
upacara tradisional yang selalu dihubungkan dengan alam gaib dengan
bantuan dukun;
Bahwa meskipun mereka hidup secara tradisional, namun untuk masalah
pengobatan bisa diandalkan juga. Hasil ekspedisi biota medika (1998)
menunjukkan Suku Talang Mamak mampu memanfaatkan 110 jenis
tumbuhan untuk mengobati 56 jenis penyakit dan mengenali 22 jenis
cendawan obat;
97
Bahwa sejarah kepemimpinan Talang Mamak dan melayu di sekitar Sungai
Kuantan, Cenaku, dan Gangsal. Kepemimpinan Talang Mamak tercermin
dari pepatah "sembilan batang gangsal, sepuluh jan denalah, denalah
pasak melintang; sembilan batin cenaku, sepuluh jan anak Talang, anak
Talang Tagas Binting Aduan; beserta ranting cawang, berinduk ke tiga balai,
beribu ke pagaruyung, berbapa ke indragiri, beraja ke sultan rengat". Ini
menunjukkan Talang Mamak mempunyai peranan yang penting dalam
struktur Kerajaan Indragiri yang secara politis juga ingin mendapatkan
legitimasi dan dukungan dari Kerajaan Pagaruyung;
Bahwa hukum adat sebanyak 33 macam, ada yang tinggi dan ada yang
rendah. Hukum adat yang ditetapkan setinggi-tingginya 7 tahil, serendah-
rendahnya tau tahil sepaha;
Peraturan hukum adat ada bermacam-macam tinggi dan rendah
1. Setahil sepaha Hukum yang paling rendah
2. Dua tahil sepaha Hukum sedang
3. Tiga tahil Hukum yang biasa-biasa
4. Empat tahil Hukum sepedua emas-sepedua ramban
5. Tujuh tahil Hukum sudah bangun
Bahwa sistem pengambilan keputusan masyarakat adat Talang Mamak
adalah melalui musyawarah adat. Pengambilan keputusan melalui
musyawarah adat ini dipakai untuk menentukan semua hal yang bersifat
umum, seperti pengelolaan lubuk larangan, pengelolaan tanah ulayat baik
dalam aturan kelola dan penentuan waktu panen;
Bahwa prinsip memegang adat sangat kuat bagi mereka dan cenderung
menolak budaya luar, yang tercermin dari pepatah "biar mati anak asal
jangan mati adat". Kekukuhan memegang adat masih kuat bagi kelompok
tigabalai dan di dalam taman nasional, kecuali di lintas timur karena sudah
banyaknya pengaruh dari Iuar;
Bahwa tanah dan hutan bagi suku Talang Mamak merupakan bagian dari
kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Sejak beratus-ratus tahun mereka
Bagian 15 dari 27
hidup damai dan menyatu dengan alam. Mereka hidup dari mengumpulkan
hasil hutan dan melakukan perladangan berpindah. Dari dulu mereka
98
berperan dalam penyediaan permintaan pasar dunia. Sejak awal abad ke-
19 pencarian hasil hutan meningkat seiring dengan meningkatnya
permintaan dunia terhadap hasil hutan, seperti jernang, jelutung, balam
merah/putih, gaharu, rotan. Tetapi abad ke-20 hasil hutan di pasaran lesu
atau tidak menentu, namun ada alternatif ekonomi lain yaitu
mengadaptasikan perladangan berpindah dengan penanaman karet.
Penanaman karet tentunya menjadikan mereka lebih menetap dan
sekaligus sebagai alat untuk mempertahankan lahan dan hutannya;
Bahwa aturan adat mengenai sumber daya alam termasuk hutan meliputi:
1) kawasan hutan adalah kawasan dengan kepemilikan komunal;
2) kawasan pemukiman dan perkebunan adalah kawasan dengan
kepemilikan pribadi yang diturunkan berdasarkan keturunan;
3) kawasan sungai adalah kawasan yang kepemilikannya berkelompok;
Bahwa kepemilikan tanah perorangan diakui oleh masyarakat lain jika ada
yang akan mengelola lahan yang belum ada pemiliknya maka akan
dianggap sebagai orang yang berhak atas lahan tersebut, dan akan
diturunkan kepada generasi berikutnya, jika akan mengelola lahan yang
sudah pernah dikelola oleh penduduk lain akan diperbolehkan jika telah
mendapat ijin dari pengelola sebelumnya dan berstatus pinjam pakai, dan
tidak ada proses jual beli antar komunitas;
Bahwa ada beberapa aturan adat yang teridentifikasi, yaitu aturan
pengelolaan lubuk larangan, dan aturan pengelolaan lahan dan hutan
seperti hutan adat, namun ada yang masih terus bertahan dan ada aturan
adat yang telah mengalami pergeseran. Aturan pengelolaan sungai melalui
lubuk larangan adalah sebagian aliran air sungai yang tidak dibenarkan
untuk diambil ikannya dalam batas waktu yang tidak ditentukan, sampai ada
kata sepakat oleh seluruh komponen masyarakat untuk membuka lubuk
larangan untuk diambil ikannya dan dibatasi dalam waktu satu hari,
kemudian ditutup kembali. Ikan yang dikumpulkan akan di lelang, lelang di
ikuti oleh masyarakat kenegerian sekitar bahkan orang luar. Hasil dari lubuk
larangan akan dijadikan kas kelembagaan adat, kelompok pemuda dan
pemerintah desa;
Bahwa wilayah Talang Mamak termasuk wilayah yang memiliki lahan yang
datar, dan masyarakat adat Talang Mamak banyak menggunakan lahan
99
tersebut dengan berkebun karet, perikanan kemudian lahan pertenakan
yang dapat dimanfaatkan sebagai kebun sangat sedikit, tidak banyak pilihan
buat masyarakat, dengan kearifan lokal, pada umumnya lahan yang
digunakan untuk lahan perkebunan adalah wilayah yang mudah dijangkau,
biasanya berada di dekat sekitar sungai;
Bahwa pengetahuan kearifan lokal yang terkait dengan PPLH (air, hutan,
sungai, pesisir dan laut, pemanfaatan wilayah/ruang, dll) di komunitas
Talang Durian Cacar, ada beberapa kearifan lokal yang masih mereka
gunakan dan dijaga sampai sekarang;
Bahwa dalam hal kepemilikan lahan, tanah dikuasai/dimiliki oleh pimpinan
adat. Ketika seseorang menikah dia akan diberikan lahan untuk bercocok
tanam dan menjadi milik orang yang bersangkutan. Komunitas adat Talang
Durian Cacar juga mengenal pembagian wilayah menurut fungsinya, yakni
hutan adat, rimba puaka/hutan keramat, tanah keramat, tanah peladangan,
tanah pekuburan (untuk masyarakat), dan tanah pemakaman (untuk
petinggi-petinggi adat);
Bahwa di Talang Mamak ada tujuh tempat tanah keramat menurut aturan
dan sejarah adat. Tanah keramat ini menurut mereka tidak boleh diganggu,
kalau diganggu akan dikenakan sanksi adat dan menurut kepercayaan
mereka, bagi siapa yang merampas tanah keramat nanti akan mendapat
karma atau bencana. Tujuh tanah keramat suku Talang Mamak adalah
Kuala Sungai Tunu, Tiang Raya, Kuala Sungai Limau, Kuala Penyabungan,
Benuawan, Pulau Sijaram, dan Lampu-Lampu Negri Aceh;
Bahwa masyarakat Talang Mamak mulai terusik dan diporakporandakan
oleh kehadiran HPH, penempatan transmigrasi, pembabatan hutan oleh
perusahaan dan sisanya dikuasai oleh migran. Kini sebagian besar hutan
alam mereka tinggal hamparan kelapa sawit yang merupakan milik pihak
lain. Penyempitan lingkungan Talang Mamak berdampak pada sulitnya
melakukan sistem perladangan beringsut dengan baik dan benar dan harus
beradaptasi, bagi yang tidak mampu beradaptasi kehidupannya akan
terancam. Oleh sebab itu, sekelompok suku Talang Mamak yang di
tigabalai di bawah kepemimpinan Patih Laman gigih mempertahankan
hutannya;
Bahwa demi memperjuangkan hutan adat, ia menentang dan menolak
100
segala pembangunan dan perusahaan serta rela mati mempertahankan
hutan. Kegigihan dan perjuangan "orang tua si buta huruf ini" diusulkan
menjadi nominasi dan memenangkan penghargaan internasional
"WWF International Award for Conservation Merit 1999" dari tingkat grass
root. Beliau juga mengharumkan nama Riau dan Indonesia di bidang
konservasi yang diterimanya di Kinabalu, Malaysia bersama dua pemenang
lainnya dari Malaysia dan India. Pada tahun 2003, Patih Laman
mendapatkan Penghargaan Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia;
Bahwa masyarakat adat Talang Mamak merupakan suku asli Indragiri Hulu
dengan sebutan "Suku Tuha" yang berarti suku pertama datang dan lebih
berhak atas sumber daya alam;
Bahwa asal-muasal Talang Mamak sulit dipastikan karena ada dua versi.
Versi pertama, berdasarkan penelitian seorang asisten residen Indragiri
Hulu di zaman Belanda, yang menyebutkan Suku Talang Mamak berasal
dari Pagaruyung, Sumatera Barat, yang terdesak akibat konflik adat dan
agama. Versi kedua, merupakan cerita yang akrab di dalam masyarakat
adat yang menuturkan secara turun-temurun. Kisah itu menceritakan Talang
Mamak merupakan keturunan Nabi Adam ketiga. Cerita itu diperkuat bukti
berupa tapak kaki manusia di daerah Sungai Tunu, Kecamatan Rakit Kulim,
Indragiri Hulu. Jejak itu diyakini sebagai tapak kaki tokoh masyarakat adat
Talang Mamak;
Bahwa keberadaan Talang Mamak sejak dulu sangat bergantung pada
hutan. Lingkungan tempat mereka hidup diatur melalui hukum adat dan
keputusan pengelolaannya diatur oleh seorang Patih yang merupakan
simbol kekuasaan tertinggi Talang Mamak di bawah Kesultanan Indragiri.
Ada pepatah kuno dalam masyarakat Talang Mamak: "lebih baik mati anak,
daripada mati adat". Hal itu seakan menunjukkan identitas Talang Mamak
tak bisa lepas dari hutan yang dikelola dengan hukum adat;
Bahwa kearifan lokal itu mendapat penghargaan Pemerintah dengan
menganugrahi laman sebagai penerima kalpataru, penghargaan tertinggi di
bidang pelestarian lingkungan, pada Pemerintahan Presiden Megawati
Soekarnoputri tahun 2003. Laman, yang saat itu masih menjabat Patih,
dinilai berjasa dalam melestarikan hutan keramat (rimba puaka)
penyabungan dan panguanan di Kecamatan Rakit Kulim seluas 1.813
101
hektar . Masyarakat internasional juga ikut mengakui kearifan lokal Talang
Mamak dan laman pun mendapat "WWF Award" pada 1999 di Kinibalu,
Malaysia;
Bahwa Rimba Puaka Talang Mamak telah luluh lantak. Kondisi yang
membuat Patih Laman dan masyarakat Talang Mamak merasa tidak
berdaya. Patih Laman mengatakan, kerusakan akibat perambahan mulai
terjadi di rimba puaka penyabungan dan panguanan kira-kira setahun
setelah dirinya mendapat Kalpataru. Hutan itu yang dahulu lebat kini gundul
dan berganti dengan tanaman kelapa sawit. Patih Laman mengakui kini
tidak ada lagi kebanggaan dirinya ketika melihat hutan adat Talang Mamak
berpindah tangan dan hancur. Andaikan tidak terkendala dana, Patih Laman
pasti sudah memulangkan kalpataru yang telah diterimanya kepada
Presiden. "buat apa kalpataru untuk pengganti hutan adat, lebih baik
dipulangkan ke pemerintah," ujar Laman. Ia mengatakan, perambahan
rimba puaka tidak hanya terjadi pada penyabungan dan pangunanan;
Bahwa di wilayah Talang Mamak, yang tersebar di Kecamatan Rakit Kulim
dan Rengat Barat, sebetulnya terdapat empat kawasan rimba puaka, yakni
Hutan Sungai Tunu seluas 104,933 hektar, Hutan Durian Cacar seluas
98.577 hektar, dan Hutan Kelumbuk Tinggi Baner 21.901 hektar.
"Semuanya sudah habis", kenang Patih Laman;
Bahwa perambahan hutan Sungai Tunu juga mengancam peninggalan
leluhur Talang Mamak, terutama tempat jejak tapak kaki leluhur suku
itu. Kawasan itu kini sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit
PT. Selantai Agro Lestari (PT. SAL). Meski tapak kaki peninggalan leluhur
dibiarkan ada oleh perusahaan, masyarakat Talang Mamak tetap merasa
terhina dan melakukan penolakan terhadap PT. SAL sejak 2007. Namun,
protes itu tak mengubah keadaan perkebunan sawit tetap tumbuh subur
menggantikan hutan-hutan alami. "habis hutan, habislah adat," ujar Patih
Laman;
Bahwa Gading (30), penerus gelar Patih di masyarakat Talang Mamak,
mengakui kerusakan rimba puaka juga didalangi oleh oknum Patih Talang
Mamak yang terdahulu. Bersama oknum Kepala Desa Durian Cacar, tetua
adat yang lama itu mengobral rimba puaka ke warga pendatang dan
perusahaan. Oknum itu kini sudah dicabut gelarnya sebagai salah satu
102
parih di Talang Mamak dan diasingkan sebagai hukuman kepadanya;
Bahwa perjuangan masyarakat adat untuk mengambil kembali hak rimba
puaka mereka tak pernah berhasil meski sudah menempuh jalur hukum.
Gading mengatakan, masyarakat Talang Mamak pernah menggugat
PT. Inekda ke pengadilan dan gagal. "Hakim mengakui hutan adat, tapi
kami tetap kalah di persidangan. Seakan kami hanya diakui, tapi tidak
dilindungi," ujar Gading;
Gading, yang kini juga menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Ekok,
mengatakan, masyarakat Talang Mamak hingga kini ibarat berada di bagian
bawah roda pembangunan di indonesia yang sudah puluhan tahun
merdeka. Jalan penghubung di tujuh desa tempat masyarakat Talang
Mamak tinggal di Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu, hingga kini masih
berupa tanah yang berubah jadi kubangan lumpur setiap datang hujan.
Tidak ada tiang pancang di pinggir jalan untuk menghubungkan kabel listrik
ke rumah warga yang mayoritas berbentuk panggung dan berdinding kayu.
Mencari warung ataupun pasar sama sulitnya dengan mencari puskesmas
di tempat itu. Lebih mudah menemukan kaum pria dan perempuan tanpa
pakaian penutup bagian atas tubuhnya di sana. "Kami bukan suku
tertinggal, tapi sengaja ditinggalkan pemerintah," kata Gading;
Bahwa menurut Gading, Talang Mamak sebetulnya adalah masyarakat
yang memiliki potensi sumber daya alam karena hutannya yang luas.
Kawasan hutan Talang Mamak mencapai sekitar 48 ribu hektar dan sudah
diakui sejak zaman penjajahan Belanda oleh Residen Indragiri pada 1925;
Bahwa kala itu, warga Talang Mamak bisa hidup makmur dari hasil pohon
karet dan menanam padi di ladang berpindah. Namun kondisi kini berubah
drastis, karena warga Talang Mamak terpaksa menjual getah karet lewat
perantara empat tengkulak yang mengakibatkan harga jual sangat murah.
Hasil panen karet yang melimpah hanya dihargai Rp. 3.000,- sampai
Rp. 4.000,- per kilogram. Padahal harga di pabrik sudah mencapai Rp.
14.000,- per kilogram;
Bahwa Gading mengatakan, sekitar 1.800 kepala keluarga masyarakat adat
Talang Mamak, yang tersebar di delapan desa di Kecamatan Rakit Kulim
dan Rengat Barat, mayoritas masih hidup miskin dan berpendidikan rendah.
Keberadaan belasan perusahaan kelapa sawit dan hutan tanaman industri
103
di kawasan itu belum meningkatkan taraf hidup masyarakat adat Talang
Mamak. Masyarakat adat Talang Mamak sudah jengah dengan janji-janji
para kepala daerah yang hanya rajin mengunjungi mereka sebelum pesta
demokrasi pemilihan umum. Berulangkali Pemilu dilewati, janji kepala
daerah terucap, mengukur jalan katanya hendak diperbaiki, tetapi belum
ada bukti. Talang Mamak seperti hanya dibutuhkan saat Pemilu, selebihnya
ditinggalkan;
Bahwa masyarakat adat Talang Mamak secara historis sudah memiliki
sistem pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya bisa
mensejahterakan mereka dari generasi ke generasi. Talang Mamak, yang
tergolong suku Melayu Tua, menempatkan rimba puaka sebagai hutan
simpanan yang terlarang untuk diperjualbelikan hingga untuk ditebang dan
perburuan binatang juga terbatas. Rimba puaka berfungsi sebagai sumber
untuk obat-obatan alami, dan penyangga penting bagi keberlangsungan
ekosistem tanah perkebunan dan ladang mereka. Masyarakat adat dibantai
sejak rezim orde baru dengan konsep perangkat desa dan pemberian izin
HPH yang merusak aturan sosial dan hak terhadap hutan adat. Padahal
masyarakat adat melayu dari dulu sudah memiliki konsep paru-paru dunia,
sebelum dirusak oleh Pemerintah sendiri;
Bahwa tokoh adat seperti Laman dan Gading, kini berada dalam pilihan
yang sulit untuk mempertahankan hukum adat mereka. Padahal,
seharusnya Pemerintah tak perlu malu untuk berkaca pada kebijakan
kolonial Belanda yang mengakui keberadaan hutan adat. Sebagai contoh,
pada zaman Belanda, Residen Riau menetapkan melalui Peraturan Nomor
82 Tanggal 20 Maret 1919, yang mengakui 26 rimba larangan dan padang
gembala ternak di wilayah Kuantan Sengingi dan diberikan pada pemangku
adat untuk dijaga kelestariannya. Bahkan, masyarakat adat pernah dilabeli
sebagai suku tertinggal;
Bahwa sebagian besar penduduk Talang Mamak buta huruf yang
disebabkan oleh berbagai faktor dan kendala. Faktor utama adalah tidak
tersedianya sarana prasarana pendidikan oleh negara. Faktanya sekolah
baru didirikan di Talang Mamak pada tahun 2007. Kemudian dengan
berlakunya Undang-Undang Pemerintah Desa Nomor 5 Tahun 1979,
mengakibatkan berubahnya struktur pemerintahan desa yang sentralistik
104
dan kurang mengakui kepemimpinan adat. Akhirnya kepemimpinan Talang
Mamak terpecah-pecah. Untuk posisi Patih diduduki 3 orang yang
mempunyai pendukung yang fanatis, demikian juga konflik terhadap
perebutan sumber daya. Walaupun otonomi daerah berjalan, konflik
kepemimpinan Talang Mamak sulit diselesaikan;
Bahwa para pemodal dan berbagai pihak melakukan penipuan dengan dalih
kemakmuran masyarakat Talang Mamak mereka membujuk agar tanah dan
hutan diserahkan untuk diolah, kalau ada masyarakat tidak mau
menyerahkan para pemodal ini melakukan pendekatan personal melalui
tetua adat dan pihak kepala desa, sehingga masyarakat terjadi perpecahan
diantara mereka, dengan kejadian tersebut para pemodal dengan leluasa
mendapatkan persetujuan oknum tetua adat dan kepala desa. Kemudian
dengan dalih ini para pemodal mengajukan ijin ke Pemerintah dengan
mengatakan mereka telah mendapatkan persetujuan masyarakat. Padahal
persetujuan yang dimaksud hanya persetujuan oknum tetua adat dan
kepala desa dan bukan melalui musywarah adat;
Bahwa beberapa perusahaan yang telah beroperasi di wilayah Talang
Mamak yang mengklaim telah mendapatkan persetujuan masyarakat adat
Talang Mamak, namun dalam perjalanan perusahaan ini melakukan
penipuan;
Bahwa pada tahun 2003, PT. Bukit Batabuh Sei Indah (PT. BBSI)
melakukan pengelolaan hutan dengan melakukan kesepakatan dengan
Patih Laman. Isi kesepakatan adalah sebagai berikut:
- 468 ha dilakukan pola mitra;
- kayu yang diambil dari lahan tersebut, kayu chip fee-nya Rp. 1.500,-
perton, sedangkan log Rp. 5.000,- perkubik;
- berdasarkan persetujuan masyarakat fee kayu tersebut digunakan untuk
membangun kebun masyarakat;
Namun sampai saat ini perjanjian tersebut tidak direalisasikan oleh
PT. BBSI. Malahan perkebunan masyarakat digusur. Menurut masyarakat,
PT. BBSI adalah anak perusahaan PT. Riau Andalan Pulp and Paper
(PT. RAPP);
Bahwa pada tahun 2008, PT. Kharisma Riau Sentosa Prima mengelola
lahan masyarakat adat Talang Perigi, Talang Durian Cacar, Talang Gedabu,
105
dan Talang Sungai Limau. Luas areal yang dikelola mencapai 7000 ha.
Pengelolaan ini sama sekali tidak mendapat persetujuan dari masyarakat
Bagian 16 dari 27
adat dan masyarakat menuntut ijin perusahaan dicabut. Akhir dari
penolakan ini terjadi bentrokan yang mengakibatkan dipukulnya seorang
warga bernama SUPIR yang merupakan anggota masyarakat adat Talang
Sungai Limau yang kemudian dimasukkan ke penjara selama tiga hari.
Sampai saat ini masalah pemukulan tidak ada penyelesaian. Setelah hutan
dan hasil hutan habis, PT. Kharisma Riau Sentosa Prima hilang dan
berganti dengan PT. Mega. Dengan pendekatan gaya baru, PT. Mega
berhasil pula merayu sebagian masyarakat dengan pola mitra 40/60, hutan
yang dikelola seluas 600 ha;
Bahwa pada tahun 2008, PT. SAL melakukan perjanjian dengan tiga kepala
desa, yaitu Kepala Desa Talang Durian Cacar, Kepala Desa Selantai, dan
Kepala Desa Talang Perigi. Berdasarkan perjanjian ini, PT. SAL
mengantongi surat izin lokasi dari Dinas Pertanahan Kabupaten Indragiri
Hulu dengan Nomor Surat 12.a./il-dpt/ii/2007. Luas wilayah yang akan
dikelola mencapai 1000 ha. Setelah disepakati, PT. SAL mengatakan pola
kerjasama adalah bina desa. Dengan demikian masyarakat menolak karena
tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan masyarakat. Tiga bulan setelah
penolakan ini, masyarakat dibujuk dengan membeli tanah mereka dengan
harga mahal dan masyarakat berlomba-lomba jual tanah. Hal inipun
rupanya bagian dari tipu daya perusahaan. Maka masyarakat adat Ampang
Delapan menolak dan akhirnya perusahaan membujuk lagi dengan pola
mitra 40/60. Tetapi nyatanya sampai saat ini tidak terealisasi apa yang
dijanjikan;
4. Jamaludin
Bahwa kata Semunying diambil dari nama sebuah sungai, bermuara di
Sungai Kumba yang merupakan anak DAS dari sungai Sambas. Semunying
Jaya merupakan salah satu desa dengan luas 18.000 Ha, dengan jumlah
penduduk 100 kepala keluarga dihuni sekitar 385 jiwa. Terletak persis di
wilayah perbatasan dengan negara tetangga yakni Malaysia dengan batas:
a) sebelah Barat berbatasan dengan kampung Sentimu atau Desa Aruk di
Kecamatan Sajingan; b) sebelah Timur berbatasan dengan dusun
Belidak, Desa Sekida (sesudah pemekaran dengan dusun Saparan,
106
Kumba); c) sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalon, Kecamatan
Seluas; dan, d) sebelah Utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Desa
ini merupakan satu dari enam desa (Sekida, Kumba, Gersik, Semunying
Jaya, Jagoi Babang, dan Sinar Baru) di Kecamatan Jagoi Babang,
Kabupaten Bengkayang yang dimekarkan sejak tahun 2004;
Bahwa secara historis, Desa Semunying Jaya merupakan wilayah adat
yang dihuni oleh komunitas Dayak Iban dari daerah perbatasan Lubuk Antu
di kampung Sermak, sekitar tahun 1938-an telah mendiami daerah tersebut.
Kampung Sermak kini masuk wilayah Malaysia. Tetapi semasa terjadinya
eksodus masyarakat adat dari daerah tersebut ke daerah baru yang kini
adalah Semunying Jaya, wilayah antar kedua negara belum terpisah. Pada
waktu itu wilayah kedua negara (Indonesia-Malaysia) dibagi, masyarakat
adat yang tadinya eksodus diberi pilihan oleh Presiden Soekarno saat
masyarakat adat menghadap kala itu. Pilihan yang diberikan adalah,
"apakah masyarakat adat ingin masuk sebagai warga negara Malaysia atau
memilih sebagai warga Indonesia?". Pada saat itu, mereka menyatakan
memilih sebagai warga Indonesia;
Bahwa menurut sejarahnya, orang yang pertama kali membuka daerah
Semunying Jaya adalah tujuh orang bersaudara yakni Pak Jampung
bersama enam orang saudaranya. Di daerah bernama Bejuan dan atau
juga dikenal dengan Tembawang Pangkalan Acan yang kini terletak di km
31 wilayah Semunying Jaya dan menjadi tempat pertama mereka singgah
dan membuka daerah tinggal saat itu. Kemudian dalam perjalanan rotasi
berikutnya, mereka saat itu pun bergeser ke beberapa tempat seperti di
daerah kaki Gunung Kalimau, selanjutnya ke sebuah tempat dan kemudian
sampai ke Pareh (Pareh di tempat sebelumnya, dan kini menjadi lokasi
persawahan), kemudian ke Semunying atas dan daerah Semunying serta
selanjutnya sampailah ke daerah pusat desa yang kini dikenal dengan
kampung Pareh;
Bahwa untuk sampai ke Desa Semunying Jaya, bisa dicapai melalui jalur
darat dan sungai, namun sebagian besar jalur transportasi masyarakatnya
menggunakan jalur sungai mengingat akses jalan darat belum terlalu baik
kondisinya. jalur sungai dapat di tempuh selama 2 jam dengan
menggunakan mesin 15 PK dari Kecamatan Seluas dan sementara dari ibu
107
kota kabupaten perjalanan ditempuh dengan jalur darat selama 2,5 jam
menggunakan kendaraan umum (bus);
Bahwa umumnya warga yang tinggal di perkampungan desa Semunying
Jaya mengandalkan hidup dan sumber kehidupan dari alam sekitarnya.
Melakukan aktivitas berladang, menyadap karet, berburu dan mencari
beragam sumber kebutuhan keluarga di hutan, juga menangkap ikan di
sungai. Sebagai bagian dari komunitas masyaraka adat, warga di
Semunying Jaya mengenal adanya hutan adat, situs dan ritus budaya.
Namun demikian, seiring dengan massifnya ekspansi perkebunan skala
besar melalui perkebunan kelapa sawit yang hadir di daerah mereka,
intensitas dari sejumlah kegiatan yang disebutkan mulai berkurang. Warga
kampung Semunying Bungkang misalnya, kini tidak bisa lagi melakukan
kegiatan berladang dan mencari bahan keperluan keluarga di hutan karena
sebagian besar wilayahnya telah beralih menjadi lahan perkebunan kelapa
sawit. Bahkan sumber air bersih pun susah dan wilayah perkampungan
mereka terancam hilang karena sudah mulai digarap pihak perusahaan
untuk dijadikan areal perkebunan;
Bahwa berdasarkan keyakinan yang dianut, sebagian besar warga Desa
Semunying Jaya kini beragama Kristen. Sebagian kecil warga lainnya
adalah penganut Katolik, Islam dan Budha. Meskipun demikian, di
masyarakat adat Semunying Jaya masih mengenal kebiasaan melakukan
ritual adat, juga menjalankan adat-istiadat yang telah mengakar dari
kehidupan warga yang sebagian besar adalah komunitas Dayak Iban ini. Di
dalam komunitas Dayak Iban ini juga dikenal adanya struktur dan/atau
perangkat kelembagaan adat. Wilayah adat komunitas Dayak Iban ini juga
melingkupi wilayah sebaran suku. Adapun istilah-istilah dalam
kepengurusan adat (ketemanggungan) secara terstruktur di wilayah
masyarakat adat Dayak Iban ini terdiri dari Temanggung, Patih, Tuai
Rumah, Pengakak, dan terakhir masyarakat adat, selaku warga. Adapun
pelaksanaan adat kebiasan warga yang dilaksanakan dalam bentuk ritual,
misalnya terkait dengan proses perkembangan kehidupan manusia dari
lahir hingga meninggal, saat proses berladang, upacara syukuran, mohon
keselamatan dan lainnya;
108
Bahwa di masa akhir dan akan mengawali kegiatan perladangan misalnya,
masyarakat adat Semunying Jaya mengenal acara Gawai Batu, yakni
sebuah acara ritual sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta yang
biasanya dilakukan dengan mengumpulkan batu (asah), parang dan
berbagai peralatan berladang lainnya untuk didoakan. Dipimpin oleh
seorang tetua adat, ritual ini dilangsungkan dengan melafalkan mantra
dengan bahasa daerah setempat. Pada peralatan berladang yang
dikumpulkan juga bisanya dioleskan darah dari hewan (babi) kurban pada
saat ritual. Kegiatan ini digelar setiap awal bulan Juni selama dua hari. Hari
pertama acara syukuran sekaligus sebagai media silaturahmi warga
sedangkan hari ke dua sebagai pertanda akan memulai perladangan baru.
Usai acara ini biasanya kemudian dilanjutkan dengan Manggul, yakni
bagian dari tahapan awal membuka lokasi untuk berladang yang hanya
dilakukan dengan melihat lokasi yang akan diladangi. Biasanya warga
membuat peraga kelengkapan ritual sesaji yang kemudian didoakan melalui
pembacaan mantra, meminta restu kepada roh penunggu hutan agar
terhindar dari bahaya ketika selama proses berladang, selanjutnya melalui
acara Manggul biasanya warga hanya memberi tanda saja pada lokasi yang
akan diladangi dan tidak langsung membuka ladang (menebas). Setelah
Manggul, kemudian masuk pada proses penebasan dan penebangan, baler,
dan nugal (biasanya dilakukan dengan beduru/kerja bersama melibatkan
banyak orang). Rangkaian terakhir adalah memasuki masa panen atau
matah padi;
Bahwa masuknya PT. Yamaker di wilayah Semunying dimulai pada tahun
1988 yang tujuan awal adalah membuka jalan untuk transportasi produksi
kayu dari perusahan tersebut. Atas pembukaan jalan yang mengabaikan
keberadaan masyarakat (tidak meminta ijin dari tokoh-tokoh adat) yang
pada akhirnya mendapatkan sanksi berupa hukum adat atas tindakannya
tanpa permisi dalam pembukaan jalan. Dengan telah diterima dan
dilaksanakan hukum adat terhadap PT. Yamaker oleh masyarakat adat,
maka setelah itu tidak dilakukan penebangan dan perusakan di wilayah
hutan adat di Semunying;
Bahwa setelah PT. Yamaker melakukan dan melaksanakan ijin HPH atas
wilayah konsesinya yang letaknya di sekeliling kampung Semunying telah
109
habis dibabat, kemudian dilanjutkan oleh Perum Perhutani pada tahun 1998
untuk melakukan reboisasi. Tetapi dalam perjalanannya, Perum Perhutani
bukan saja melakukan reboisasi terhadap wilayah konsesinya, tetapi secara
sengaja melakukan penebangan dan pengambilan kayu di wilayah hutan
adat masyarakat Semunying. Atas tindakan ini maka telah dilakukan proses
adat dengan diberikan sanksi adat pada Perum Perhutani yang telah
mengusur hutan adat;
Bahwa pada awal kehadiran perusahaan perkebunan kelapa Sawit PT.
Ledo Lestari akan membuka jalan. Namun dalam perkembangannya
perusahaan terus memperluas lahan garapan dengan menyerobot ruang
kelola masyarakat tanpa permisi hingga merambah sejumlah kawasan
penting masyarakat adat seperti hutan adat. PT. Ledo Lestari merupakan
anak perusahaan Group Duta Palma Nusantara yang memiliki izin usaha
perkebunan berdasarkan Surat Bupati Bengkayang bernomor Nomor
525/1270/HB/2004 yang baru diterbitkan tanggal 17 Desember 2004.
Selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 13/IL-
BPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004 tentang pemberian izin lokasi
untuk perkebunan sawit seluas 20.000 hektar;
Bahwa perlawanan masyarakat adat atas hadirnya perkebunan kelapa sawit
PT. Ledo Lestari dimulai sejak tahun 2005. Masyarakat adat tidak menerima
kehadiran perusahaan yang hanya bermodalkan izin pemerintah namun
tiba-tiba hadir tanpa restu masyarakat adat. Perusahaan yang awalnya
hanya ingin membuka jalan, kemudian merambah sejumlah kawasan
penting yang ada dalam ruang kelola masyarakat adat tanpa permisi.
Tindakan perusahaan mendapat perlawanan dari masyarakat adat sekitar
yang tidak mau menerima begitu saja kehadiran pihak perusahaan.
Masyarakat adat melakukan sejumlah cara untuk menghentikan aktivitas
perusahaan mulai dari musyawarah di tingkat kampung (desa),
mengamankan alat berat, menegakkan (hukum) adat dan menyampaikan
laporan ke berbagai pihak terkait. Namun demikian upaya tersebut tidak
membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Bahkan tahun 2006, dua
orang masyarakat adat yang juga sebagai Kades (Pak Momonus) dan
anggota BPD (Jamaludin) malah dipersalahkan pihak perusahaan melalui
laporan ke Polres Bengkayang. Kedua masyarakat adat ini dituduh telah
110
melakukan pemerasan dan tindak kekerasan sehingga sempat dibui selama
9 hari dan 20 hari menjadi tahanan kota. Padahal perjuangan yang
dilakukan kedua warga bersama warga Semunying Jaya lainnya saat itu
semata-mata hanya memperjuangkan hak dan martabatnya yang telah
dirampas secara semena-mena oleh pihak perusahaan. Tindakan
perusahaan tanpa permisi yang kemudian merusak kawasan hutan adat
maupun ruang kelola lainnya juga mengakibatkan rusaknya tatanan sosial
dan lingkungan hidup masyarakat adat yang tinggal di kawasan perbatasan
negara;
Bahwa perjuangan mencari keadilan yang dilakukan masyarakat adat
Semunying Jaya telah melewati proses yang begitu panjang bahkan hingga
pada berbagai level, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun Pemerintah
pusat. Bahkan hingga ke tingkat internasional melalui testimoni dan
penyampaian pengaduan yang dilakukan warga setempat. Kegagalan
Pemerintah Daerah maupun Pemerintah di atasnya memberi rasa keadilan
bagi masyarakat adat Semunying Jaya dinilai sebagai bentuk lemahnya
komitmen, keseriusan, dan keberpihakan negara terhadap rakyatnya.
Padahal perusahaan telah bertindak di luar jalur atas hak-hak masyarakat
Semunying Jaya;
Bahwa sebaliknya, Pemerintah dalam hal ini terkesan tunduk pada
pemodal. Tidak adanya tindakan tegas Pemerintah terhadap perusahaan
juga terlihat dengan begitu lunaknya sikap Pemerintah atas berakhirnya
masa izin PT. Ledo Lestari tahun 2007. Pemerintah Daerah justru
mengeluarkan izin baru untuk penambahan lahan bagi PT. Ledo Lestari
seluas 9.000 hektar melalui SK Nomor 382 C tanggal 20 Juni 2010.
Tindakan ini jelas berpotensi menjadi born waktu ke depan;
Bahwa pada April 2012, warga Semunying Jaya melakukan aksi
pendudukan-pendudukan kantor perusahaan PT. Ledo Lestari dan
pengamanan sejumlah alat berat sebagai bentuk akumulasi dari rasa
kekecewaan yang dialami selama ini terhadap tidakan perampasan hak
hidup yang tidak berkeadilan bagi mereka. Betapa tidak, lahan tanah adat
yang telah turun-temurun dikuasai masyarakat adat setempat dan bahkan
telah dikukuhkan sejak tanggal 15 Desember 2009 oleh Bupati Bengkayang
selanjutnya baru di SK-kan dengan Nomor 30A Tahun 2010 tentang
111
penetapan kawasan hutan adat Desa Semunying Jaya sebagai hutan yang
dilindungi dengan luas 1.420 hektar tetap saja terus digusur oleh
perusahaan. Artinya dalam hal ini harus dipahami bahwa aksi yang
dilakukan warga tidaklah berdiri sendiri, karena telah terjadi perampasan
dan pengabaian hak-hak warga yang tak kunjung mendapatkan solusi;
Bahwa tindakan yang dilakukan masyarakat adat harus disadari sebagai
bentuk dari perjuangan hak murni yang sejak awal tetap teguh pada
komitmennya yakni merebut hak yang telah dirampas. Artinya bahwa,
persoalan yang dihadapi masyarakat adat memang layak mendapat
perhatian/simpati maupun empati berbagai pihak sehingga mesti
didudukkan pada tempat yang semestinya yakni pemulihan hak atas hutan
adat maupun hak hidupnya;
Bahwa aksi yang dilakukan warga melalui pengamanan alat berat dan
pendudukan kantor perusahaan menjelaskan kepada publik bahwa
Pemerintah Daerah setempat tidak ada apa-apanya di mata pihak
perusahaan. Apa lagi dengan tindakan brutal perusahaan tersebut, hingga
kini belum ada tindakan tegas dan solusi kongkrit yang dilakukan
Pemerintah;
Bahwa tindakan fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah pasca aksi
pendudukan kantor perusahaan hingga kini tidak memberikan kepastian
solusi bagi masyarakat. Bahkan ekspansi pembukaan lahan oleh
perusahaan terus berlangsung tanpa ada tindakan tegas aparat terkait;
Bahwa PT. Ledo Lestari juga melakukan pengambilan kayu di wilayah
tersebut secara ilegal karena tidak memiliki izin pemanfaatan kayu (IPK).
Perusahaan yang telah habis masa izinnya sejak tahun 2007 ini juga dalam
perjalanannya malah menggunakan tangan aparat (Tentara Lintas Batas)
untuk menjaga usahanya. Praktek illegal logging di wilayah perbatasan ini
juga menjadi bagian yang turut dilakoni pihak perusahaan perkebunan
kelapa sawit;
Bahwa hadirnya perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari yang telah
menyebabkan lahirnya konflik mempengaruhi tatanan sosial, budaya, dan
lingkungan hidup masyarakat. Terdapat beberapa aspek pelanggaran yang
terjadi akibat dari ekspansi perkebunan kelapa sawit oleh PT. Ledo Lestari
di Semunying Jaya, di antaranya:
112
1. Aspek sosial budaya
Bahwa tatanan kehidupan masyarakat di Semunying Jaya, jauh sebelum
masuknya perkebunan kelapa sawit masih sangat kental dengan
semangat kebersamaan dan gotong royong, sehingga segala persoalan
selalu mengedepankan semangat dan rasa kekeluargaan. Semangat
Bagian 17 dari 27
kekeluargaan tersebut selalu dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat
Semunying Jaya sejak dahulu. Namun sejalan dengan masuknya
perkebunan kelapa sawit di Desa Semunying Jaya telah merubah tatanan
kehidupan sosial budaya masyarakat. Kehadiran PT. Ledo Lestari di
Desa Semunying Jaya telah menimbulkan dampak negatif terhadap
perubahan tatanan sosial dan budaya masyarakat di Desa Semunying
Jaya. di antaranya:
a. Terjadinya konflik di masyarakat
Bahwa kehadiran perusahaan bukannya memberikan kesejahteraan
bagi masyarakat, namun malah menimbulkan konflik sosial di tingkat
masyarakat. Terjadinya pengkotak-kotakan antara masyarakat adat
yang pro dan kontra terhadap perkebunan kelapa sawit, saling curiga
dan berprasangka negatif antara anggota masyarakat adat merupakan
cerminan imbas dari hadirnya PT. Ledo Lestari. Dampak lain dari
konflik sosial yang terjadi di Semunying Jaya tersebut adalah sebagian
besar masyarakat adat Desa Semunying Jaya termarjinalkan dari
komunitasnya dan mencoba untuk memisahkan diri guna menghindari
pertikaian antar sesama masyarakat adat. Masyarakat adat di
kampung Pareh misalnya, saat ini sedang mempersiapkan pemukiman
baru di Daerah Metang Abe. Saat ini tahap awal sudah dilakukan oleh
masyarakat adat, yaitu dengan membuat perladangan di dearah
tersebut;
b. Relokasi masyarakat adat dusun Semunying Bungkang
Bahwa pihak perusahaan tidak menghormati keberadaan masyarakat
adat setempat. Perusahaan telah menggusur lahan-lahan milik
masyarakat di Dusun Semunying Bungkang (kawasan hutan, kebun
karet, lahan pangan) sehingga untuk melakukan aktivitas pemenuhan
kebutuhan hidup khususnya dalam mengakses sumber daya alam
sangat sulit. Kondisi seperti ini terkesan sistematis dimana
113
pembebasan lahan warga misalnya dihargai dengan nilai rendah dan
melakukan pembebasan lahan melalui penggusuran lebih dulu tanpa
pemberitahuan baru kemudian diganti rugi. Akibat dari pengadaan dan
pembebasan lahan perkebunan tersebut sebanyak 22 KK warga
Dusun Semunying Bungkang telah direlokasi oleh PT. Ledo Lestari ke
pemukiman baru. Di areal lokasi warga hanya mendapat 1 unit rumah
sementara untuk fasilitas lain seperti penerangan, air, dan lahan untuk
bercocok tanam tidak disediakan perusahaan;
c. Penggusuran kuburan dan situs budaya
Bahwa Perda Perkebunan Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 pada
Pasal 14 (ayat 3), "Dalam pembukaan lahan tidak diperbolehkan
merusak, mencemari tempat yang dianggap keramat, kuburan, inclaf,
melewati batas-batas lokasi yang telah diizinkan, serta mematuhi adat
istiadat setempat". PT. Ledo Lestari dalam melakukan pembebasan
lahan telah menggusur sedikitnya 16 kuburan tua warga Semunying
Jaya, pihak perusahaan juga menggusur kawasan kuburan warga
Semunying Bungkang di daerah Munggu Suding, sekitar 800 meter
dari perkampungan warga. Bahkan pihak perusahaan hampir
meratakan kawasan kuburan tersebut dengan menggusurnya, tetapi
saat itu berhasil dicegah warga yang melaporkan lebih awal tindakan
brutal perusahaan ke pihak kepolisian Resort Bengkayang. Pada saat
itu, lokasi kuburan sempat dibatasi garis polisi (police line) di sekeliling
wakaf warga. Penggusuran situs dan ritus budaya adalah bagian dari
cara yang mengancam keberadaan Masyarakat Adat setempat;
d. Sumber obat tradisional hilang
Bahwa selain memiliki nilai ekonomis, keanekaragaman hayati yang
ada di kawasan hutan juga memiliki nilai medis bagi masyarakat yang
hidup dan tinggal di sekitar kawasan hutan. Potensi alam yang bernilai
medis yang ada di hutan sebagian besar dapat digunakan sebagai
apotik hidup (ramuan obat tradisional) oleh masyarakat dan sudah
dilakoni sejak turun-temurun. Beralihnya fungsi kawasan hutan
menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dengan menebangi hutan dan
tidak menyisakan sebatang pohon pun secara tidak langsung telah
114
menghilangkan potensi medis atau apotik hidup yang ada di kawasan
hutan tersebut;
e. Kriminalisasi warga
Bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan badan usaha diharapkan
dapat menjamin kondisi sosial yang tenang, nyaman, dan aman
kepada masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah beroperasinya
badan usaha tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Namun
tidaklah demikian yang terjadi di Desa Semunying Jaya. Masyarakat
sering diintimidasi dan bahkan puncaknya adalah terjadi penangkapan
dan pemenjaraan 2 warga Semunying Jaya (Kepala Desa Pak
Momunus dan wakil BPD Pak jamaludin) pada tanggaI 30 Januari -
7 Februari 2006 (selama 9 hari) di tahanan Polres Bengkayang dan
kemudian dijadikan tahan kota selama 20 hari. Keduanya
dipersalahkan dengan tuduhan melakukan pengancaman, pemerasan,
dan perampasan alat berat. Padahal keduanya bersama warga
melakukan tindakan mengamankan alat berat agar perusahaan sawit
PT. Ledo Lestari tidak terus melakukan penggusuran atas kawasan
hutan adat;
2. Aspek lingkungan
Bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting
dalam menjamin kelangsungan hidup manusia. Jika kondisi lingkungan
rusak maka telah memutuskan rantai kehidupan manusia. Kegiatan
ekonomi seharusnya dapat memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
terutama kondisi lingkungan yang ada di sekitar kawasan kegiatan
ekonomi tersebut. Kegiatan pembukaan perkebunan kelapa sawit di Desa
Semunying Jaya yang dilakukan oleh PT. Ledo Lestari telah
mengabaikan aspek-aspek lingkungan;
a. Hilangnya kawasan hutan
Bahwa di tengah keinginan besar warga dunia untuk menyelamatkan
hutan, pada saat itu pula perusahaan perkebunan sawit PT. Ledo
Lestari melakukan konversi hutan besar-besaran dari hutan tropis
menjadi perkebunan sawit. Hasilnya, bukan hanya menghilangkan
banyak pohon semata, tetapi juga menghilangkan fungsi hutan
115
sebagai kawasan penyangga. Tindakan ini tentu kontras ketika di satu
sisi banyak pihak menyerukan pentingnya menyelamatkan hutan.
Semakin berkurangnya hutan tropis di dunia menjadi keprihatinan
banyak pihak yang patut mendapat perhatian. Karena hutan sangat
berkontribusi besar untuk menetralisir gas rumah kaca yang dihasilkan
manusia di planet Bumi. Praktek penghancuran hutan seperti ini
tentunya harus menjadi perhatian yang serius berbagai pihak
khususnya Pemerintah di berbagai penjuru dunia yang telah
berkomitmen untuk mengurangi pengaruh pemanasan global bagi
kehidupan. Lebih khusus, hal ini juga mestinya mendapat perhatian
Pemerintah Bengkayang. Praktek pembukaan hutan di kawasan
perbatasan dalam skala besar oleh perusahaan sawit Group Duta
Palma ini menjadi ancaman bagi ketersediaan sumber air dan sumber
penghidupan lainnya bagi warga di Kalimantan Barat. Kegiatan
pembukaan lahan perkebunan kepala sawit yang dilakukan oleh PT.
Ledo Lestari telah menggusur kawasan hutan primer dan hutan adat
warga Semunying Jaya. Kondisi inilah yang terjadi dari masuknya
anak perusahaan Duta Palma ini. Hutan primer digusur sedikitnya
seluas 7.105 ha dan kawasan hutan adat seluas 1.420 hektar
berdasarkan hasil pemetaan partisipatif wilayah administrasi desa
Semunying Jaya pada bulan November tahun 2009;
b. Hilangnya kawasan hutan adat Desa Semunying Jaya
Bahwa pembebasan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan
oleh PT. Ledo Lestari juga telah menghilangkan kawasan hutan adat
masyarakat Semunying Jaya. Sekitar 2.000 hektar kawasan hutan
adat milik Semunying Jaya digusur habis dan dirubah menjadi kebun
kelapa sawit. Atas perilaku tersebut, PT. Ledo Lestari sering dikenakan
sanksi adat. Sedikitnya sebanyak 3 kali pihak perusahaan di (hukum)
adat oleh masyarakat Semunying Jaya. Selain dikenakan sanksi adat,
pihak perusahaan juga menyepakati untuk tidak lagi menggarap dan
menggusur kawasan hutan adat, namun sering kali juga pihak PT.
Ledo Lestari mengingkari dan melanggar kesepakatan yang telah
disepakati bersama;
116
c. Krisis air bersih
Bahwa sejalan dengan komentar umum PBB Nomor 15, Indonesia
berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas
air. Dalam hal ini, pemenuhan hak atas air bagi setiap warganya,
negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya
yang sehat, bersih, dan produktif. Dampak lain yang dirasakan oleh
masyarakat Desa Semunying Jaya akibat masuknya perkebunan sawit
adalah krisis air bersih. Hal ini disebabkan sebagian besar kawasan
hutan penyangga telah kehilangan fungsinya sebagai penyedia air
tanah, juga penggunaan pestisida beracun saat melakukan
pemeliharaan tanaman akan berimbas pada kualitas air. Pembukaan
lahan perkebunan kelapa sawit oleh pihak PT. Ledo Lestari telah
mengakibatkan rusaknya Sungai Semunying sebagai sumber air
bersih masyarakat di Dusun Semunying Bungkang. Hal ini dibuktikan
dengan kondisi debit air menurun akibat hilangnya kawasan hutan,
menurunnya kualitas air (keruh) akibat erosi lapisan tanah dari lahan
perkebunan kelapa sawit;
3. Aspek ekonomi
Bahwa sumber daya alam merupakan sumber penghidupan masyarakat
terutama masyarakat yang hidupnya menggantungkan diri pada alam.
Potensi alam yang ada dapat dikelola menjadi sumber ekonomi
masyarakat seperti kayu, rotan damar dan masih banyak lagi. Dari
kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit di
Desa Semunying Jaya telah menghilangkan beberapa sumber alam yang
selama ini menjadi sumber ekonomi masyarakat Semunying Jaya. Ada
beberapa potensi SDA yang hilang akibat ekspansi perkebunan kelapa
sawit di Semunying Jaya di antaranya:
a. Potensi rotan sebagai sumber ekonomi masyarakat di sektor hutan
hilang
Bahwa jauh sebelum sawit masuk, masyarakat masih bisa
mengandalkan potensi hutan yang ada di Desa Semunying Jaya.
Rotan misalnya, sejak lama masyarakat Semunying Jaya
memanfaatkannya sebagai salah potensi hasil hutan yang bisa
117
diuangkan (cash income). Dalam 1 hari masyarakat bisa menghasilkan
uang dari aktivitas mengumpulkan rotan Rp. 50.000,00 -
Rp. 75.000,00/hari, bahkan mengingat potensi rotan alam yang ada di
kawasan hutan cukup besar sehingga Desa Semunying Jaya
merupakan salah satu pemasok rotan terbesar di 2 kota Kecamatan
(Jagoi Babang dan Seluas). Namun seiring hilangnya kawasan hutan
setelah masuknya perkebunan kelapa sawit telah menghilangkan
potensi sumber daya alam andalan masyarakat setempat sebagai
sumber ekonomi bagi masyarakat;
b. Hilangnya tanam tumbuh dan tembawang
Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan Nomor 18 Tahun 2008
dan Perda Perkebunan Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun
2008 juga menegaskan bahwa; "Dalam hal tanah yang diperlukan
merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut
kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana
dimaksud Pasal (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah
dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh
kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya". Kegiatan
pembukaan lahan di wilayah konsesi perkebunan sawit PT. Ledo
Lestari telah mengusur sejumlah lahan tanam tumbuh warga berupa
kebun karet dan tanaman buah-buahan serta lahan tembawang.
Kebun karet dan tembawang oleh masyarakat merupakan sumber
kehidupan utama bagi masyarakat di Semunying Jaya dan kebun karet
merupakan aktivitas ekonomi yang ditekuni oleh masyarakat
Semunying Jaya untuk mendapatkan pendapatan tunai langsung.
Dalam praktek pembebasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit oleh
PT. Ledo Lestari sampai terutama untuk areal kebun karet dan tanah
warga yang digusur masih menyisakan sejumlah persoalan khususnya
mengenai ganti kerusakan yang dimiliki warga Semunying Jaya;
c. Krisis lahan pertanian sumber pangan warga
Bahwa hak atas pangan berarti tiap orang berhak atas makanan dan
tidak kelaparan. Pangan yang aman, sehat, dan terjangkau mestinya
selalu tersedia bagi semua orang. Pangan juga harus tersedia saat
118
bencana, gagal panen, atau situasi khusus lain. Ini prinsip utama hak
atas pangan. Sebagai produsen bahan pangan, harusnya warga yang
dalam hal ini petani tidak mengalami rawan pangan. Nyatanya, petani
dan keluarganya menjadi masyarakat miskin yang rawan kelaparan
dan gizi buruk. Hak atas pangan, khususnya bagi petani, seringkali
dilanggar oleh negara yang seharusnya melindungi. Ini terjadi karena
di samping institusi gagal melaksanakan kebijakan bersifat melindungi
petani, juga karena kebijakan pemerintah terkait pangan dan pertanian
yang lebih pro pasar. Kebijakan perkebunan sawit skala besar juga
berpotensi melahirkan sejumlah dampak sosial bagi persoalan dan
ketersediaan sumber pangan warga di kampung, terlebih bila kawasan
hutan dan ruang kelola yang menjadi sumber hidup dan kehidupannya
selama ini diambil alih oleh pemodal. Fakta penggusuran ruang kelola
yang juga sebagai wilayah untuk menghasilkan sumber pangan bagi
warga di Semunying Jaya dan sekitarnya adalah bentuk dari intervensi
dan pembatasan akses untuk dapat menghasilkan pangan sendiri.
Penggusuran kawasan sumber produksi warga dalam bentuk kebun
karet, kawasan pertanian (sawah) dan perladangan, serta ruang kelola
telah membatasi hak warga atas pangan;
Bahwa Desa Semunying Jaya dihuni oleh sebagian besar warga dari
komunitas Masyarakat Adat (MA) Dayak Iban yang sejak lama tinggal dan
menetap di daerahnya. Komunitas masyarakat yang sejak lama
mengandalkan hutan, tanah, dan air sebagai sumber hidup dan kehidupan.
Dengan segala kearifan lokal yang dimiliki dan sebagai bagian dari
masyarakat yang menghidupi sistem nilai dalam tata kehidupan, seperti
komunitas masyarakat adat pada umumnya, penduduk di daerah ini
memiliki hak untuk mendapat perlindungan, baik yang dimiliki secara kolektif
maupun secara individu;
Bahwa sejumlah hak kolektif warga dimaksud, misalnya hak menentukan
nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, hak atas
identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak atas persetujuan bebas,
diutamakan, diinformasikan dan tanpa paksaan (free, prior, and informed
consent/FPIC) dan hak atas penentuan model dan bentuk pembangunan
yang sesuai bagi mereka. Dalam kaitannya dengan hak atas tanah, Pasal
119
25 Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat menegaskan bahwa
"MA memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual
mereka yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai dan sumber
daya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan
untuk menjunjung tinggi tanggungjawab mereka terhadap generasigenerasi
mendatang". Selanjutnya Pasal 26 menegaskan bahwa (ayat 1)
"Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang
mereka miliki, tempati atau gunakan atau mereka peroleh secara
tradisional" dan (ayat 2) "MA memiliki hak untuk memiliki, menggunakan,
mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang
mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau yang mereka duduki
atau gunakan, sebagaimana yang mereka miliki atau sebaliknya mereka
peroleh";
Bagian 18 dari 27
Bahwa di dalam Pasal yang sama (ayat 3) ditegaskan soal tanggung jawab
negara: "Negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan
atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya ini.”
Pengakuan tersebut akan dilakukan dengan menghormati adat istiadat,
tradisi-tradisi dan sistem kepemilikan tanah pada masyarakat adat yang
bersangkutan";
Bahwa melihat sejumlah tindakan pihak perusahaan yang menyebabkan
hilangnya kawasan ritus dan situs budaya (kuburan, tempat keramat), hutan
adat, tembawang, dan kebun warga maka dengan sendirinya berdampak
pada keberadaan masyarakat adat. Terlebih dengan "pemindahan paksa"
dengan cara halus yang dilakukan pihak perusahaan atas warga di
Kampung Semunying Bungkang. Perlindungan sejumlah kawasan sakral
warga tersebut atas masuknya perkebunan sawit juga ditegaskan dalam
Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan
Pasal 14 ayat (3); "Dalam pembukaan lahan tidak diperbolehkan merusak,
mencemari tempat yang dianggap keramat, kuburan, inclave, melewati
batas-batas lokasi yang telah diizinkan serta harus mematuhi adat istiadat
setempat";
Bahwa dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Perkebunan juga menegaskan bahwa "Dalam hal tanah yang
diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang
120
menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak
sebagaimana dimaksud Pasal 1, pemohon hak wajib melakukan
musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan
warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh
kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya";
Bahwa masuknya PT. Ledo Lestari yang tanpa pernah mendapat
persetujuan dari warga Desa Semunying Jaya dengan sendirinya telah
mengabaikan keberadaan warga berikut norma sosial dalam masyarakat.
Masuk tanpa permisi adalah bentuk tindakan tidak etis perusahaan sebagai
bagian dari pelanggaran norma masyarakat yang dimaksud. Juga
mengabaikan kewajiban yang mestinya dilakukan dalam membuka kebun
dari lahan masyarakat adat sebagaimana amanat Pasal 9 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mengenai tindakan
wajib adanya persetujuan warga. Hal ini juga ditegaskan dalam Perda
Perkebunan Bengkayang Nomor 12 Tahun 2008 pasal 14 ayat (2) "Dalam
hal tanah yang diperlukan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat,
maka pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat
untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan lahan dan
imbalannya";
Bahwa sejak tahun 2007, perusahan sawit PT. Ledo Lestari telah
dinyatakan berakhir masa izinnya oleh Pemerintah Bengkayang. Hal ini
dipertegas melalui surat tanggal 12 Juni 2009 yang dikeluarkan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang dengan Nomor 400/0528/BPN/VI/2009. Dalam
surat tersebut dijelaskan bahwa perpanjangan izin lokasi PT. Ledo Lestari
sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 21 Desember 2007. Di samping itu,
perusahaan ini juga dalam prakteknya tidak memiliki izin Pemanfaatan Kayu
(IPK) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menhut dengan Nomor
SK.382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Telah terjadi
pelanggaran terhadap aturan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
sebagaimana tertuang dalam Permenhut Nomor 38 Tahun 2009 khususnya
pada tahap perizinan, dimana PT. Ledo Lestari tidak memiliki IPK pada saat
pembukaan areal hutan alam untuk perkebunan kelapa sawit. Perda Nomor
12 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perkebunan Pasal 28
ayat (2) juga mempersyaratkan perlunya IPK dalam pengembangan usaha
121
perkebunan. Di samping itu, UU Kehutanan Pasal 50 ayat (3) "Setiap orang
dilarang: (e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di
dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”
jelas memberikan gambaran pentingnya izin atas penggunaan kayu;
Bahwa atas indikasi tindakan pelanggaran hukum oleh perusahaan ini
belum ada upaya maupun tindakan hukum kongkrit yang dilakukan aparatur
terkait. Bahkan di saat masih berlarutnya kasus Semunying Jaya,
Pemerintah Bengkayang kembali menerbitkan izin baru untuk penambahan
lahan perkebunan sawit PT. Ledo Lestari seluas 9.000 hektar . Pihak
perusahaan justru mengabaikan surat yang disampaikan Pemda
Bengkayang atas berakhirnya masa izin, sebaliknya Pemda Bengkayang
tidak melakukan tindakan hukum lainnya untuk mengindahkan surat yang
dilayangkan. Dikeluarkannya surat teguran tahun 2009 juga menunjukkan
bahwa tindakan Pemda Bengkayang lamban sehingga terkesan ada
indikasi pembiaran yang dilakukan. Dengan demikian, praktek pembukaan
perkebunan sejak tahun 2007 hingga saat ini adalah tidak memiliki dasar
hukum atau ilegal;
Bahwa dalam aktivitas pembukaan lahan kebun sawit, warga menemukan
tumpukan kayu olahan yang berada di wilayah land clearing PT. Ledo
Lestari. Kayu tersebut dibawa ke Malaysia menggunakan beberapa jalur di
perbatasan Indonesia - Malaysia. Pertama, melalui jalur kilometer 31
berbatasan dengan perkebunan sawit PT. Rimbunan Hijau Malaysia.
Kedua, kilometer 42 yaitu jalan logging ke Mujur Sawmil milik pengusaha
Malaysia. Jalur yang ketiga adalah di kilometer 45. Jalan ini dibuat oleh
PT. Ledo Lestari bagian divisi III, melewati perkebunan sawit Cakra di
wilayah Malaysia yang kemudian sampai ke Kuching. Praktek illegal logging
di areal PT. Ledo Lestari terjadi pada titik koordinat I (49 N.UTM 363995 -
156652) ditemukan adanya kayu-kayu yang telah dipotong menjadi balok
persegi dan ditumpukkan di areal bekas tebangan. Kemudian juga di titik
koordinat berikutnya (49N.UTM 363275-156597) ditemukan adanya kanal-
kanal yang dibangun pihak perusahaan di kawasan sawah wilayah hutan
adat yang digunakan untuk mengairi perkebunan;
Bahwa dari praktek yang terjadi dalam hal ini menjelaskan bahwa pihak
perusahaan telah melakukan penebangan dan memfasilitasi pembalakan
122
liar di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia. Terlebih dengan
berakhirnya masa izin lokasi yang dimiliki oleh PT. Ledo Lestari sejak 22
Desember tahun 2007 hingga kini, harusnya tindakan ilegal tidak terus
terjadi. Dalam praktek illegal logging ini, aparat turut terlibat. Pihak aparat
yang seharusnya memberi perlindungan yakni mengayomi malah turut
bermain untuk memperoleh keuntungan dari eksploitasi kawasan hutan
perbatasan ini;
Bahwa larangan kehadiran militer dalam Pasal 30 ayat (1) Deklarasi PBB
tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) juga jelas menegaskan bahwa
"Aktivitas-aktivitas militer tidak boleh dilakukan di tanah atau wilayah-
wilayah masyarakat adat, kecuali dibenarkan oleh kepentingan umum yang
relevan atau sebaliknya dilakukan berdasarkan persetujuan secara bebas,
diutamakan, diinformasikan, dan tanpa paksaan dengan atau karena
diminta oleh masyarakat adat yang bersangkutan";
Bahwa pembakaran adalah cara yang tidak dibenarkan dan bertentangan
dengan hukum dalam pembersihan lahan bagi perkebunan skala besar.
Namun demikian, praktek melanggar hukum ini dilakukan oleh PT. Ledo
Lestari dalam usahanya melakukan pembersihan lahan kebun selama ini.
Praktek seperti ini memang menguntungkan bagi pihak perusahaan, karena
dengan cara membakar maka akan lebih hemat biaya, efisien. Fakta yang
ditemukan adalah bahwa PT. Ledo Lestari telah melakukan land clearing
dan membakar di kawasan hutan adat seluas 2.190 hektar . Sedikitnya ada
sejumlah ketentuan yang dilanggar dan sekaligus bertentangan dengan
upaya yang dilakukan pihak perusahaan melalui pembakaran dalam
membersihkan lahan untuk perkebunan sawit:
a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dalam Pasal 34
mempersyaratkan bahwa "Perusahaan perkebunan yang telah memiliki
IUP, IUP-B atau IUP-P wajib: (c) memiliki sarana, prasarana dan sistem
untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta
pengendalian kebakaran; dan (d) membuka lahan tanpa bakar dan
mengelola sumber daya alam secara lestari";
b. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
menyebutkan bahwa "Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang
123
membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang
berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan
hidup";
c. Pasal 50 ayat (3) UU tentang Kehutanan menyebutkan bahwa "Setiap
orang dilarang: (d) membakar hutan";
d. Permentan Nomor 14/Permentan/PL.110/2009 tentang Pedoman
Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit dalam
lampiran di bagian III mengenai pemanfaatan lahan di poin 2
menjelaskan bahwa "Pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan
menerapkan kaidah tata air yang baik";
e. Perda Perkebunan Bengkayang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perkebunan dalam Pasal 14 ayat (4)
menegaskan "Pembukaan lahan dan pembersihan lahan tidak
diperbolehkan dengan cara membakar";
Bahwa berdasarkan pantauan lapangan Walhi Kalbar tahun 2009,
membuktikan bahwa pihak perusahaan telah melakukan pembakaran dalam
pembersihan lahan. Berikut adalah lokasi yang terpantau tersebut;
Koordinat Titik Api di Lahan PT. Ledo Lestari
No. Nama Lokasi Titik Koordinat
1. Sawah Besar 49 N 365432 / 159035
2. Km 31 Bejuan 49 N 368855 /158683
3. Semunying Bungkang 49 N 367097 /154925
4. Semunying Bungkang 49 N 366063 /159264
Bahwa status kawasan hutan di lahan milik PT. Ledo Lestari merupakan
kawasan hutan produksi yang seyogianya dalam setiap kegiatan usaha
ekonomi yang akan dilakukan di kawasan hutan produksi harus
mendapatkan izin pelepasan status kawasan dari menteri yang
bersangkutan dalam hal ini adalah Menteri Kehutanan yang terlebih dahulu
mendapatkan surat permohonan dari Bupati untuk mengajukan perubahan
status kawasan. Namun pada kenyataannya sampai saat ini kegiatan yang
124
telah membabat kawasan hutan produksi dilakukan oleh PT. Ledo Lestari
tidak pernah ada surat pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan;
Bahwa hal penting dari hadirnya sebuah usaha skala besar adalah
pentingnya kelengkapan dokumen analisis mengenai dampak besar dan
kecilnya terhadap lingkungan. PT. Ledo Lestari dalam prakteknya sejauh
yang diketahui tanpa memiliki dokumen Amdal. Ketiadaan dokumen Amdal
juga pernah ditegaskan oleh pegawai di Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Bengkayang;
5. Kaharudin
Bahwa Saksi berasal dari Suku Punan, Gunung Jolok, Kalimantan Timur
khususnya Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur.
Saksi dipindahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun 1970
dengan cara resettlement penduduk atau respen ke Kecamatan Sekatak di
wilayah Tidung, Desa Sekatak Buji. Adapun tanah yang diberikan oleh
Pemerintah kurang lebih 2 hektar ;
Bahwa aturan adat yang digunakan Saksi sampai sekarang adalah kapitan
pemimpin Punan. Apabila ada orang luar/orang lain yang masuk ke wilayah
Saksi/hutan wilayah adat Saksi secara diam-diam tanpa sepengetahuan
masyarakat adat, maka orang tersebut dikenakan sanksi hukum adat.
Sanksi hukum adat biasanya diadili oleh kapitan sesuai dengan
kesalahannya yang disebut “deda” yaitu tempayan atau guci. Namanya
disebut pula “mendilak” yang apabila dirupiahkan senilai Rp.3.000.000,-;
Bahwa situasi dan kondisi hutan masyarakat adat, khususnya Punan Dulau
di Kalimantan Timur, sangat memperihatinkan. Hutannya sudah dirusak,
oleh perusahaan-perusahaan, sungai-sungai tertutup, dan air sungai keruh.
Bahkan lubang babi, lubang payau, dan lubang landak tergusur oleh
perusahaan-perusahaan. Selain itu, ikan di sungai pun berkurang. Ritual
Saksi tidak bisa dilaksanakan karena ritual biasanya dilaksanakan pada
musim buah atau musim madu. Kalau ada musim buah atau musim madu
tanda-tandanya adalah kemarau kurang lebih satu bulan. Setelah kemarau,
Saksi mengadakan upacara “lemali” yang dilaksanakan secara bersama
oleh semua keluarga atau adat-adat tetangga. Namun ritual tersebut
sekarang tidak bisa dilakukan karena kayu meranti dan akar-akar berbunga
yang dihisap sari madunya sudah habis digusur dan ditebang;
125
Bahwa hutan adalah air susu ibu. Apabila hutan dibabat habis dan digusur
oleh pihak perusahaan (investor), maka orang Punan akan mati;
Bahwa sampai sekarang masih berlaku hukum adat, yakni bagi siapa yang
menebang atau mengambil pohon, misalnya memanjat pohon madu,
dikenakan denda yang lebih besar lagi karena merusak dan dikenakan
denda yang bernama “sulok lulung” senilai Rp.10.000.000,- atau dua biji
tempayan;
Bahwa di Kecamatan Sekatak, ada dua perusahaan yaitu PT. Adindo
Hutani Lestari dan PT. Intracawood Manufacturing. Kedua perusahaan
tersebut berada di sana berdasarkan izin dari Pemerintah, yakni Menteri
Kehutanan. Namun berdasarkan izin tersebut, Saksi tidak mengetahui
dasar-dasar perusahaan untuk mengambil atau bekerja di wilayah hutan
adat Saksi;
Bahwa kondisi hutan adat di tempat Saksi sangat memprihatinkan;
Bahwa kapitan adat Saksi bermusyawarah dengan pihak perusahaan.
Namun perusahaan mengatakan bahwa mereka mempunyai izin dari
Menteri Kehutanan, sehingga Saksi tidak dapat berbuat apa-apa di hutan
tersebut, padahal hutan itu adalah hak saksi;
Bahwa Saksi pernah mendapat surat Berita Acara Kerjasama dari
Perusahaan PT. Intraca. Berita Acara tersebut dibuat oleh pihak
perusahaan. Kerjasama dahulunya diminta Kapitan Bungai, yang
seyogianya bersaksi di Mahkamah. Namun karena kondisinya yang sedang
sakit, maka Saksi memberikan kesaksian untuk mewakili Punan;
Bahwa sejak tahun 2001, bukan hanya Punan Dulau saja yang terkena
dampak, namun sekecamatan Sekatak turut terkena dampaknya. Pada
tahun 2001, pihak Saksi bergabung dan berunjuk rasa terhadap pihak
perusahaan, namun tidak membuahkan hasil sehingga ada empat orang
yang dimasukkan ke dalam penjara;
Bahwa sejak tahun 1880 sampai saat ini, Saksi tidak bertemu dengan pihak
Pemerintah untuk mensosialisasikan bahwa hutan adat di wilayah Saksi
dimasuki oleh perusahaan;
Bahwa luas hutan Saksi sebesar 23.190 hektar . Data tersebut diperoleh
Saksi dari Tata Ruang Pemerintah. Punan Dulau dikelilingi oleh desa-desa
tetangga, yaitu Desa Mangkuasar, Punan Mangkuasar dari Kabupaten
126
Malinau, Desa Seputuk dari Kabupaten Tana Tidung, Desa Mendupo dari
wilayah Kabupaten Tana Tidung, Desa Bambang dari Kabupaten Bulungan,
Desa Bekiliu dari Kabupaten Bulungan, dan Desa Ujang dari Kabupaten
Bulungan;
Bahwa dari hutan tersebut, Saksi memperoleh penghasilan dari kayu damar,
madu, sagu hutan, daging (babi), dan ikan. Namun sekarang Saksi tidak
memiliki penghasilan karena kayu-kayu besar di hutan tersebut sudah habis.
Yang ada di hutan tersebut hanya kayu-kayu kecil yang tidak bisa dimakan
oleh binatang;
Bahwa Saksi memiliki aturan sendiri untuk melestarikan hutan, yakni ritual
dengan telur ayam putih. Selain itu, Saksi juga berladang dan tidak
menebang secara sembarangan;
6. Jailan
Bahwa Saksi berasal dari Pagaruyung. Pada zaman dahulu, nenek moyang
Saksi mencari penghidupan sampai ke tanah Jambi, hingga bertempat tinggal
di daerah tersebut. Saat ini, Saksi tinggal di Bukit Duabelas yang dikelilingi
oleh banyak desa;
Bahwa Bukit Duabelas adalah kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas
yang berada di wilayah Jambi;
Bagian 19 dari 27
Bahwa Saksi tidak memperoleh penjelasan mengenai pembuatan taman
nasional;
[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah
menyampaikan keterangan lisan (opening statement) yang disampaikan dalam
persidangan tanggal 23 Mei 2012, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan
tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2012, yang
pada pokoknya sebagai berikut:
I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON
Merujuk pada permohonan para Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa
Pasal 1 angka 6, sepanjang kata "negara", juncto Pasal 4 ayat (3) sepanjang
frasa "sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional", juncto Pasal 5 ayat (1),
ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan
127
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan
masih ada dan diakui keberadaannya", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1)
sepanjang frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui
keberadannya", ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa "dan ayat (2)", UU
Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya dengan :
a. Pasal 1 ayat (3) yang mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara
hukum;
b. Pasal 28D ayat (1) yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas jaminan
kepastian hukum;
c. Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) yang mengatur bahwa hak setiap
warga negara untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar
hidup, hak atas rasa aman, dan hak bebas dari rasa takut;
d. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang berisi prinsip pengakuan dan
penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisional dan identitas budayanya;
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Pemohon menyatakan bahwa pasal-pasal yang diajukan untuk diuji materi
secara langsung atau tidak langsung akan dan dapat menimbulkan kerugian
terhadap hak-hak konstitusional para Pemohon yaitu:
1. hilangnya akses Pemohon I melakukan usaha pemajuan, pendampingan,
dan perjuangan hak-hak masyarakat hukum adat;
2. hilangnya hak ulayat atas hutan, akses pemanfaatan, dan pengelolaan
kawasan hutan adat Pemohon II dan Pemohon III; dan
3. kriminalisasi terhadap Pemohon III karena masuk kawasan hutan;
Terhadap pernyataan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah
menyampaikan penjelasan bahwa pasal, ayat, bagian, maupun frase dalam
undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tidak mempunyai hubungan
kausalitas (causal verband) atau tidak menimbulkan dampak kerugian baik
potensial maupun aktual (nyata), langsung atau tidak langsung terhadap hak
konstitusional para Pemohon, dengan alasan:
1. kerugian hak-hak konstitusional para Pemohon ada secara potensial atau
aktual, langsung atau tidak langsung, apabila pasal-pasal UU Kehutanan
khususnya yang dimohonkan uji materi secara eksplisit maupun implisit
mengandung maksud untuk meniadakan atau menghilangkan hutan adat;
128
Fakta normatifnya justru sebaliknya yaitu Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5
ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan mencantumkan kategori hutan adat. Hal
ini mengandung makna bahwa UU Kehutanan mengakui eksistensi hutan
adat sehingga hak konstitusional para pemohon masih tetap diakui sejalan
dengan pengakuan eksistensi hutan adat tersebut;
2. Meskipun hutan adat dimasukkan sebagai bagian dari hutan negara, namun
hal tersebut tidak mengurangi eksistensi dan keberlangsungan hutan adat.
Kesimpulan demikian akan diperkuat jika frasa Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5
yang mencantumkan kategori hutan adat dipahami secara komprehensif
dengan Pasal 4 ayat (3) junctis Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 67
UU Kehutanan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan
persyaratan tertentu;
Artinya, jika masyarakat hukum adat telah diakui keberadaannya oleh
UU Kehutanan, maka berarti hutan adat sebagai salah satu unsur utama
dan bagian tak terpisahkan dari masyarakat hukum adat sudah pasti diakui
keberadaannya. Oleh karenanya, pasal-pasal yang diajukan uji materi tidak
mungkin menimbulkan kerugian bagi hak konstitusional para Pemohon;
3. Pencantuman persyaratan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat
tidak dimaksudkan dan juga tidak akan menyebabkan hilangnya eksistensi
masyarakat hukum adat dan hutan adat;
Persyaratan tersebut hanya dimaksudkan agar keberadaan masyarakat
hukum adat dan hutan adat tidak melemahkan komitmen dan ikatan
kebangsaan yang sudah terlembagakan dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia sesuai amanat konstitusi. Oleh karenanya, persyaratan
tersebut tidak akan menimbulkan kerugian bagi hak konstitusional para
Pemohon.
Atas dasar alasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pasal-pasal
yang dimohonkan untuk diuji materi adalah tidak tepat dan tidak benar apabila
dianggap telah menimbulkan kerugian bagi ara Pemohon, namun sebaliknya,
pasal-pasal tersebut justru memberikan perlindungan dan penguatan terhadap
hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat termasuk halnya para
Pemohon;
129
Terhadap kerugian yang didalilkan oleh Pemohon II dan Pemohon III,
Pemerintah berpendapat bahwa quad non ada, kerugian tersebut tidak dapat
dikualifikasikan sebagai kerugian konstitusional, karena:
a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 137/Kpts-II/1997 tentang Pemberian
Hak Pengusahaan Hutan atas nama PT. Riau Andalan Pulp and Paper; dan
b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 282/Kpts-II/1992 juncto Nomor
175/Kpts-II/2003 tentang Perluasan Penunjukan Taman Nasional Gunung
Halimun Salak dan perubahan fungsi dari Hutan Lindung;
adalah bersifat beschiking dan bukan disebabkan adanya ketentuan pasal-
pasal dalam UU Kehutanan yang bertentangan dengan UUD 1945;
Untuk itu, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
untuk menyatakan bahwa:
1. tidak ada hubungan kausalitas antara substansi pasal-pasal yang dimohon
uji materi dengan adanya kerugian secara potensial atau aktual bagi hak
konstitusional para Pemohon; dan
2. para Pemohon dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan uji materi UU Kehutanan;
III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN
UNTUK DIUJI
A. Umum
Substansi permohonan uji materi terhadap Pasal 1 angka 6, sepanjang kata
"negara", juncto Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "sepanjang kenyataannya
masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional", juncto Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang
frasa "dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaannya", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang
frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya", ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa "dan ayat (2)", UU
Kehutanan menunjukkan:
1. bahwa para Pemohon mengembangkan pemahaman terhadap pasal-
pasal tersebut secara parsial dan tekstual yaitu status hutan adat hanya
ditempatkan sebagai bagian dari hutan negara. Pemahaman secara
130
parsial dan tekstual demikian memang akan membawa pada kesimpulan
yang kurang tepat yaitu hutan adat tidak diakui eksistensinya secara
mandiri karena disubordinasikan pada hutan negara. Namun jika pasal-
pasal tersebut dipahami secara komprehensif dan kontekstual, maka
akan diperoleh pemahaman yang sebaliknya bahwa meskipun hutan adat
ditempatkan sebagal bagian dari hutan negara, status hutan adat bukan
hanya ada dan tetap berlangsung, bahkan juga tetap mandiri.
Pemahaman demikian diperoleh jika Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5
ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur "penempatan hutan adat sebagai
bagian hutan negara" dipadukan dengan Pasal 4 ayat (3) serta Pasal 5
ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur "penetapan keberadaan hutan
adat dikaitkan dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum
adat sebagai subjek pengelolanya". Artinya pengelolaan hutan adat
menurut pasal-pasal UU Kehutanan tersebut akan tetap mandiri karena
Iangsung dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat sebagai subjek
pengelolanya. Namun jika masyarakat hukum adat sebagai subjek
pengelolanya sudah tidak ada lagi, maka pengelolaan hutan adat kembali
kepada Pemerintah [vide Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan];
2. bahwa para Pemohon mengajukan uji materi terhadap pasal-pasal UU
Kehutanan atas dasar pemahaman bahwa hutan adat dari masyarakat
hukum adat sudah ada sebelum Indonesia merdeka sehingga
pengakuannya oleh negara harus bersifat utuh dan tanpa persyaratan
apapun. Adanya persyaratan tertentu terhadap pengakuan hutan adat
dan masyarakat hukum adat sebagai subjek pengelolanya dimaknai
sebagai upaya peniadaan dan penafsiran eksistensi hutan adat dan
masyarakat hukum adat;
Dasar pemahaman demikian di samping tidak tepat, juga dapat
menimbulkan konsekuensi, yaitu:
a. munculnya tuntutan ke arah pengakuan hutan adat dan masyarakat
hukum adat yang bersifat eksklusif yaitu kembali pada kondisi sebelum
Indonesia merdeka yang masing-masing masyarakat hukum adat
mengelola hak ulayat termasuk hutan adatnya lebih dominan pada
kepentingan atau hak internal warganya (insider) namun tidak membuka
hak yang sama bagi orang Iuar (outsider). Pada kondisi aslinya, hukum
131
adat yang mengatur pengelolaan hak ulayat termasuk hutan adat sudah
mengandung sifat eksploitatif yang justru bertentangan dengan tujuan
Indonesia merdeka;
b. tuntutan pengakuan sebagaimana aslinya, seperti halnya sebelum
Indonesia merdeka dan tanpa persyaratan apapun dapat melemahkan
ikatan kebangsaan dan kenegaraan yang sudah menjadi komitmen
semua komponen bangsa termasuk masyarakat hukum adat yang
dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Persyaratan pengakuan
terhadap eksistensi hutan adat dan masyarakat hukum adat tetap
diperlukan yang berfungsi yaitu: Pertama, di satu sisi ditujukan untuk
menghilangkan sifat eksploitatif dan kondisi negatif yang ada dalam
hukum adat, yang dapat melemahkan komitmen ikatan kebangsaan dan
kenegaraan. Kedua, dari sisi lain, persyaratan itu tidak mengarah pada
peniadaan atau penafikan eksistensi masyarakat hukum adat dan hutan
adat, bahkan justru harus ditujukan untuk memperkuat eksistensinya
yang masih ada namun bukan untuk menghidupkan yang sudah tidak
ada;
Persyaratan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hutan
adat yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4),
dan Pasal 67 UU Kehutanan harus dimaknai dan dipahami secara
menyeluruh (komprehensif) dari kedua sisi tersebut di atas;
B. Penjelasan Atas Pasal-Pasal yang Dimohonkan Uji Materi
Pemerintah menyampaikan keterangan atas pengujian konstitusionalitas
pasal-pasal UU Kehutanan yang dimohonkan uji materi sebagai berikut:
1. Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3),
Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Kehutanan
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa "Negara
Indonesia adalah negara hukum";
Para Pemohon mengajukan alasan bahwa dalam kehidupan negara dan
bangsa dalam suatu negara hukum harus didasarkan, di antaranya, pada
prinsip persamaan di depan hukum, prinsip larangan perlakuan
diskriminatif, prinsip legalitas dan prediktabilitas serta transparansi.
Pasal-pasal UU Kehutanan yang dimohon uji materi tersebut dipandang
melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum;
132
Pemerintah tidak sependapat dengan pandangan para Pemohon karena
UU Kehutanan khususnya pasal-pasal yang dimohonkan uji materi justru
mengandung konsistensi dan bahkan memperkuat prinsip negara hukum
yang dianut UUD 1945.
Adanya konsistensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pasal-pasal UU Kehutanan tersebut di atas pada intinya mengatur 2
(dua) hal, yaitu:
1) pengakuan eksistensi hutan adat dengan menempatkan sebagai
bagian dari hutan negara [vide Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat
(1), ayat (2) UU Kehutanan];
2) pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat pemilik
hutan adat dilaksanakan dengan syarat [vide Pasal 4 ayat (3) dan
Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UU Kehutanan], yaitu:
a) Sepanjang masyarakat hukum adat dalam kenyataannya masih
ada;
Untuk menentukan kenyataannya masih ada dapat diidentifikasi
dengan menggunakan istrumen/kriteria yang dikemukakan oleh
doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan terkait,
yaitu: (1) adanya sekelompok orang yang hidup bersama atas
dasar kesamaan teritori atau keturunan atau campuran
keduanya; (2) mempunyai kekayaan sendiri berupa sumber
daya alam yang dipunyai secara bersama-sama; (3) mempunyai
batas wilayah tertentu yang jelas; (4) mempunyai kewenangan
tertentu yang dilaksanakan oleh orang yang diberi otoritas
kepemimpinan; dan (5) terdapat hukum adat yang mengatur
kehidupan warga masyarakatnya dan dipatuhi (vide Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1999; lihat Maria SW Sumardjono, 2001:56);
b) Keberadaan masyarakat hukum adat tersebut diakui;
Pengakuan dilakukan melalui penetapan atau pengukuhan
dalam Peraturan Daerah. Jika mengacu pada Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 1999, prosesnya dimulai dengan pembentukan Tim
Peneliti dengan anggota pakar hukum adat, masyarakat hukum
133
adat yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, dan
instansi-instansi pengelola sumber daya alam. Hasil penelitian
Tim dimaksud dituangkan dalam peta yang akan dijadikan dasar
untuk mengatur dan menetapkan keberadaan masyarakat
hukum adat melalui Peraturan Daerah;
c) Pelaksanaan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum
adat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
Kepentingan nasional yaitu kepentingan "nation" atau bangsa
berupa peningkatan kesejahteraan baik warga masyarakat
hukum adat itu sendiri maupun warga masyarakat lain sebagai
bagian komponen bangsa;
b. Dengan mencermati penjelasan substansi pasal-pasal UU Kehutanan
tersebut di atas, maka isi ketentuannya sangat jelas memberikan
arahan agar hutan adat diakui keberadaannya serta pengelolaannya
dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang menjadi subjek,
dengan persyaratan yang sangat jelas dan tidak multitafsir. Proses
penetapan yang transparan dengan mengikutsertakan semua
stakeholder, dan tujuan yang jelas dimaksudkan untuk meningkatkan
kesejahteraan warga masyarakat hukum adat dan warga masyarakat
lainnya. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) UU Kehutanan mengandung konsistensi dengan prinsip
persamaan di depan hukum, prinsip larangan perlakuan diskriminatif,
prinsip legalitas dan prediktabilitas serta transparansi yang menjadi
pilar negara hukum;
2. Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3),
Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Kehutanan
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang di antaranya
Bagian 20 dari 27
berisi prinsip jaminan kepastian hukum bagi setiap orang;
Menurut para Pemohon, kepastian hukum ada dan dijamin jika:
(a) ketentuannya jelas (rules are clear), mudah dipahami (well-
understood), dan harus dilaksanakan secara adil (fairly enforced);
(b) harus ada konsistensi antar ketentuan-ketentuannya atau tidak
134
mengandung pertentangan; (c) harus ada ketegasan pengaturannya
sehingga tidak boleh diubah setiap waktu;
Dengan pengertian demikian, para Pemohon menilai bahwa ketentuan
dalam pasal-pasal tersebut mengandung ketentuan yang bertentangan
dengan ketiga unsur dari kepastian hukum tersebut;
Pemerintah tidak sependapat dengan pandangan para Pemohon.
Ketentuan pasal-pasal UU Kehutanan tersebut sudah memenuhi ketiga
unsur dari pengertian kepastian hukum. Hal tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut :
a. Pasal 1 angka 6 mengatur: "hutan adat adalah hutan negara yang
berada dalam wilayah masyarakat hukum adat", dan Pasal 5 ayat (1)
dan ayat (2) mengatur : “hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan
negara dan hutan hak dan hutan negara dapat berupa hutan adat”;
Pasal 1 Angka 6 juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas
mengandung ketentuan yang jelas dan satu makna/tafsir yaitu
meskipun hutan adat dimasukkan sebagai bagian hutan negara namun
tetap diakui keberadaannya dalam lingkungan masyarakat hukum
adat. Maksudnya, negara tidak bermaksud melepaskan hutan adat
dari masyarakat hukum adat dan menempatkannya sebagai
bagian langsung dan hutan negara. Hutan adat tetap berada dalam
Iingkungan kewenangan masyarakat hukum adat;
Kejelasan ketentuan dan makna/tafsimya yaitu hutan adat tetap
berada dalam lingkungan kewenangan masyarakat hukum adat di atas
diperkuat oleh ketentuan Pasal 4 ayat (3) yang mengatur:
"penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat
hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional” dan Pasal 5 ayat (3) yang mengatur: “.........dan hutan adat
ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat
yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya";
Penguatan Pasal 4 ayat (3) juncto Pasal 5 ayat (3) terhadap ketentuan
dan makna bahwa hutan adat ditempatkan dalam Iingkungan
kewenangan masyarakat hukum adat dapat dicermati dari: Pertama,
135
penguasaan hutan oleh negara termasuk hutan adat tetap
memperhatikan hak masyarakat hukum adat [vide Pasal 4 ayat (3)].
Artinya penguasaan hutan adat diserahkan pada kewenangan (hak)
masyarakat hukum adat. Penguasaan dan pengaturan oleh negara
terhadap hutan adat tidak boleh mengabaikan hak atau kewenangan
masyarakat hukum adat. Kedua, keberadaan hutan adat dikaitkan
langsung dengan keberadaan masyarakat hukum adat [vide Pasal 5
ayat (3)]. Keberadaan hutan adat akan ditetapkan jika masyarakat
hukum adat sebagai subjek kenyataannya masih ada. Artinya selama
keberadaan masyarakat hukum adat masih ada, maka keberadaan
hutan adat harus ditetapkan dan selama itu juga keberadaan hutan
adat di bawah kewenangan masyarakat hukum adat. Ketiga,
pengelolaan hutan adat selama masih ada masyarakat hukum adat
diserahkan kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Pemahaman demikian didasarkan pada tafsir a contrario terhadap
Pasal 5 ayat (4) yang mengatur: “Apabila dalam perkembangannya
masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka
pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah”. Secara
a-contrario selama masyarakat hukum adat masih ada maka selama
itu pula pengelolaan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum
adat yang bersangkutan;
b. Penjelasan huruf a di atas di samping memberikan pemahaman
tentang jelas dan tidak multitafsimya ketentuan pasal-pasal UU
Kehutanan tersebut, juga menunjukkan adanya konsistensi internal di
antara pasal-pasal tersebut. Antara pasal dan/atau ayat yang satu
dengan yang Iainnya saling mendukung atas keberadaan hutan adat
yang penguasaan dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan
masyarakat hukum adat;
c. Dengan kejelasan dan konsistensi internal tersebut, ketentuan pasal-
pasal UU Kehutanan tersebut sudah pasti dapat dilaksanakan secara
adil dan tidak membuka kemungkinan adanya perubahan-perubahan
dalam perkembangannya;
Dengan penjelasan di atas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan
bahwa pasal-pasal UU Kehutanan tersebut di atas mengandung jaminan
136
kepastian hukum bagi eksistensi hutan adat untuk tetap berada dalam
kewenangan masyarakat hukum adat;
3. Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3),
Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), UU Kehutanan
bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD
1945. Pertimbangan para Pemohon yaitu:
a. Pasal-pasal UU Kehutanan tersebut telah membatasi hak
konstitusional warga negara khususnya warga masyarakat hukum adat
untuk mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan dasar hidup
mereka yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;
b. Pasal-pasal UU Kehutanan tersebut telah membatasi hak
konstitusional warga negara khususnya warga masyarakat hukum adat
untuk memperoleh hak atas rasa aman dan bebas dari rasa takut yang
dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon karena pasal-pasal
UU Kehutanan tersebut di atas justru berkesesuaian dengan prinsip
dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tersebut.
Hal ini dapat dijelaskan sebagal berikut:
a. Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) junctis Pasal 4
ayat (3) serta Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) mengandung prinsip
negara tidak bermaksud melepaskan hutan adat dari masyarakat
hukum adat dan tetap menempatkannya dalam lingkungan
kewenangan masyarakat hukum adat termasuk pengelolaannya.
Dengan prinsip yang demikian, pasal-pasal UU Kehutanan tersebut
telah membuka akses dan mendukung pemberian hak konstitusional
kepada warga masyarakat hukum adat untuk mengembangkan diri
memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dari sumber daya alam
dalam hutan adat melalui pengelolaan oleh masyarakat hukum
adatnya;
b. Dengan prinsip tersebut di atas, pasal-pasal UU Kehutanan tersebut
juga telah memberikan jaminan tidak dirampasnya hutan adat untuk
dikelola langsung oleh negara namun sepenuhnya diserahkan dalam
kewenangan masyarakat hukum adat;
137
Sebagai konsekuensinya, ketentuan tersebut telah memberikan
perlindungan hukum dan rasa aman bagi masyarakat hukum adat;
4. Para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3),
Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67
UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I
ayat (3) UUD 1945. Pertimbangan para Pemohon yaitu :
a. Pasal-pasal UU Kehutanan tersebut di atas telah menyebabkan
terjadinya perampasan dan penghancuran atas masyarakat hukum
adat beserta wilayah masyarakat hukum adat serta hak-haknya
sebagaimana dijamin Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD
1945;
b. Pasal-pasal UU Kehutanan tersebut di atas khususnya Pasal 67 yang
mengatur tata cara pengukuhan keberadaan dan hapusnya
masyarakat hukum adat dengan Peraturan Daerah merupakan
pengaturan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 18B
ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD1945;
Pemerintah tidak sependapat dengan pandangan para Pemohon. Pasal-
Pasal UU Kehutanan yang berkaitan pengakuan masyarakat hukum adat
beserta hak tradisionalnya tidak mengandung pertentangan dengan
Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dengan penjelasan
sebagai berikut:
a. Meskipun dari penggunaan kata-kata sebagai dasar perumusan norma
terdapat perbedaan, namun antara pasal-pasal UU Kehutanan dengan
Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mempunyai
semangat yang sama yaitu semangat pengakuan terhadap
masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya, sebagaimana sudah
dikemukakan dalam uraian angka 2 di atas yaitu hutan adat sebagai
bagian wilayah hak ulayat tetap ditempatkan di bawah
penguasaan, kewenangan, dan pengelolaan masyarakat hukum
adat sebagai subjek yang mempunyai. Semangat UU Kehutanan
yang demikian jelas sejalan dengan semangat dari Pasal 18B ayat (2)
dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
b. Baik UUD 1945 maupun UU Kehutanan sama-sama memberikan
pengakuan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu:
138
1) UUD 1945 menggunakan rumusan: "sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat” sedangkan UU
Kehutanan menggunakan rumusan: "sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya". Syarat
demikian juga sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
Terdapat 2 (dua) substansi yang perlu dijelaskan, yaitu :
a) Antara frasa "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat" dengan frasa "sepanjang
menurut kenyataannya masih ada" mengandung makna yang
sama yaitu baik UUD 1945 maupun UU Kehutanan sama-sama
mensyaratkan bahwa masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya masih berlangsung sampai saat sekarang;
b) Frasa "diakui keberadaannya" merupakan konsekuensi logis
dari syarat masih berlangsungnya masyarakat hukum adat
beserta hak tradisionalnya. Frasa "diakui keberadaannya"
menuntut adanya proses yaitu: Pertama, pengidentifikasian
masih hidup atau adanya masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya atas dasar kriteria adanya sekumpulan orang
yang bersifat geneologis dan/atau teritorial, adanya kekayaan
tersendiri berupa sumber daya alam, batas wilayah kekayaan
yang jelas, mempunyai kewenangan yang dilaksanakan
pemimpin, dan ada hukum adat yang mengatur. Jika memenuhi
kriteria tersebut, maka masyarakat hukum adat akan diakui
keberadaannya dan begitu sebaliknya jika tidak memenuhi
kriteria tersebut maka harus dinyatakan tidak ada lagi. Kedua,
proses penetapan atau pengukuhan keberadaan masyarakat
hukum adat berdasarkan hasil identifikasi tersebut dituangkan
dalam Peraturan Daerah [vide Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU
Kehutanan];
Pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat melalui
Peraturan Daerah bermakna adanya penyerahan kewenangan
kepada Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan semangat
desentralisasi yang mendasari pembentukan Undang-Undang
139
Kehutanan pada tahun 1999 dan secara sosiologis Pemerintah
Daerah yang lebih memahami dan lebih berwenang melakukan
proses identifikasi dan pengukuhan tersebut;
Di samping itu, pemberian kewenangan kepada Pemerintah
Daerah tersebut dimaksudkan juga untuk menjaga konsistensi
dengan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan
yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 yang telah
mengatur agar pengukuhan dan penetapan keberadaan
masyarakat hukum adat dilakukan dengan Peraturan Daerah;
2) Syarat kedua yaitu sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia (UUD 1945) atau tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional (UU Kehutanan);
Meskipun keduanya berbeda rumusan kata-katanya, namun
semangat antara keduanya sama yaitu terpeliharanya
keberlangsungan ikatan kesatuan negara dan bangsa Indonesia.
Artinya, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan
pelaksanaan kewenangannya oleh para pemimpin adat khususnya
terkait dengan pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan
adat tidak menyebabkan terganggunya ikatan kebangsaan dan
Negara Kesatuan yang sudah menjadi komitmen founding fathers
yang mewakili semua kelompok, suku, dan, masyarakat hukum
adat. Persyaratan ini dimaksudkan agar pengakuan masyarakat
hukum adat dan pelaksanaan kewenangannya tidak kembali pada
situasi dan kondisi sebelum Indonesia rnerdeka, yang masing-
masing suku atau masyarakat hukum adat terpecah-pecah satu
dengan Iainnya.Tanpa adanya persyaratan demikian, pengakuan
masyarakat hukum adat akan menciptakan eksklusivisme yang
tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai amanat konstitusi.
Namun demikian, persyaratan tersebut tidak dapat ditafsirkan dan
dimaknai sebagai alat untuk menghilangkan keberadaan
masyarakat hukum adat;
140
3) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan agar pengakuan dan
penghormatan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya
harus diatur dengan undang-undang, sedangkan Pasal 67 ayat (1)
huruf b UU Kehutanan mensyaratkan pelaksanaan kewenangan
masyarakat hukum adat dalam melakukan pengelolaan hutan adat
harus berdasarkan hukum adat dan tidak bertentangan dengan
undang-undang;
Terdapat 2 (dua) hal yang harus dicermati dan dipahami dari
substansi ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b UU Kehutanan,
yaitu:
a) Kewenangan mengelola hutan adat yaitu tata hutan,
penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan
dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi
hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam [vide
Pasal 21 UU Kehutanan) oleh masyarakat hukum adat harus
berdasarkan pada hukum adat. Ketentuan ini di samping
mengandung makna adanya pengakuan terhadap hukum adat
sebagai pedoman mengelola hutan adat, juga sebagai
persyaratan bahwa nilai kearifan yang ada dalam hukum adat
akan berdampak positif bagi pengelolaan hutan adat;
b) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana disampaikan dalam
huruf a) di atas tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang. Kata "Undang-Undang" tidak secara khusus
menunjuk pada UU Kehutanan namun lebih tepat menunjuk
pada undang-undang yang akan mengatur tentang pengakuan
dan penghormatan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisional sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 18B ayat (2)
UUD 1945;
Namun demikian, ketentuan UU Kehutanan dapat dijadikan
pedoman juga khususnya dalam pengelolaan hutan adat oleh
masyarakat hukum adat. Penggunaan UU Kehutanan sebagai
pedoman tidak boleh ditujukan untuk mengurangi, apalagi
meniadakan kewenangan yang dipunyai masyarakat hukum
adat, namun harus dimaksudkan agar terdapat sinerjitas
141
antara pemerintah/pemerintah daerah dengan masyarakat
hukum adat dalam melakukan pengelolaan hutan adat;
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah
memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,
memutus, dan mengadili permohonan pengujian pasal-pasal UU Kehutanan
terhadap UUD 1945, serta memberi putusan sebagai berikut:
1. menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing);
2. menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak
dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
Bagian 21 dari 27
3. menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 6, sepanjang kata "negara‖,
juncto Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "sepanjang kenyataannya masih
ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional", juncto Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang
frasa "dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaannya", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang
frasa "sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya", ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa "dan ayat (2)", UU
Kehutanan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat
(1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan
Pasal 18B UUD1945;
Namun demikian apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya
(ex aequo et bono);
[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pemerintah
mengajukan dua orang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam
persidangan tanggal 5 Juni 2012 dan 14 Juni 2012, sebagai berikut:
142
1. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H.,M.Si.
Bahwa ada dua perspektif terhadap pasal-pasal UU Kehutanan yang diuji
materi. Pertama, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
UU Kehutanan yang menyatakan bahwa pada prinsipnya hutan adat adalah
bagian dari hutan negara, maka hal tersebut secara parsial dan tekstual
dinilai meniadakan hutan adat. Kedua, menyangkut keberadaan masyarakat
hukum adat, dipandang secara parsial dan tekstual, maka dengan
persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5
ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 67 Undang-Undang Kehutanan dinilai
meniadakan keberadaan masyarakat hukum adat;
Bahwa Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan menyebutkan bahwa hutan adat
adalah bagian dari hutan negara yang berada dalam lingkungan masyarakat
hukum adat. Jika dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UU
Kehutanan, maka hutan adat akan ditetapkan apabila masyarakat hukum
adat sebagai subjek pemegang hak atas hutan adat diakui keberadaannya.
Apabila menggunakan penafsiran contrario, maka pengelolaan hutan adat
akan kembali kepada Pemerintah jika masyarakat hukum adat sudah tidak
ada lagi;
Bahwa dengan memahami secara komprehensif Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5
ayat (3) dan ayat (4) UU Kehutanan, sangat jelas bahwa eksistensi hutan
adat tetap diakui dan pengakuan tersebut diberikan jika masyarakat hukum
adatnya ada. Pengelolaannya pun diberikan kepada masyarakat hukum adat
yang ada;
Bahwa persyaratan eksistensi masyarakat hukum adat tercantum dalam
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Pasal 4 ayat (3) dan
Pasal 67 UU Kehutanan. Persyaratan tersebut merupakan konsekuensi dari
konsep negara kebangsaan, yang berarti mengakui keberadaan masyarakat,
kelompok, dan masyarakat hukum adat sebagai komponen pembentuk
bangsa dan negara. Namun perlu dipahami pula komitmen kesatuan, yang
berarti eksistensi masyarakat hukum adat tidak boleh eksklusif seperti ketika
Indonesia belum merdeka;
Bahwa diperlukan Undang-Undang mengenai pengakuan dan penghormatan
terhadap masyarakat hukum adat. Berkaitan dengan konteks UU Kehutanan,
143
undang-undang tersebut tidak menyalahi UUD 1945. Namun persoalannya
adalah semangat yang ada di dalam UU Kehutanan tidak terinternalisasi ke
dalam lingkungan-lingkungan instansi sektoral, sehingga tidak pernah
dikembangkan aturan-aturan pelaksanaannya yang lebih konkret. Akibatnya
muncul pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.
Instansi sektoral saling menunggu untuk menyatakan masyarakat hukum
adat yang mana yang ada;
2. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H.,M.H.
Bahwa dalam Perubahan Kedua UUD 1945 antara lain dilakukan
perubahan terhadap bab tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum diubah,
ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam satu pasal, yakni
Pasal 18 (tanpa ayat); dan setelah diubah menjadi 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal
18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Perubahan dalam bab ini dan juga pada
bagian lainnya merupakan suatu pendekatan baru dalam mengelola negara.
Di satu pihak ditegaskan tentang bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dan di pihak lain ditampung kemajemukan bangsa sesuai
dengan sasanti Bhinneka Tunggal Ika;
Bahwa pencantuman tentang Pemerintah Daerah di dalam perubahan UUD
1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi
daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu
dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya
yang cenderung sentralistis, adanya penyeragaman sistem pemerintahan
seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan
daerah. Akibat kebijakan yang cenderung sentralistis, Pemerintah Pusat
menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah,
sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang
mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan
kondisi objektif yang dimilikinya;
Bahwa perubahan Pasal 18 UUD 1945 menjadi dasar hukum bagi
pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi agenda
nasional. Melalui penerapan bab tentang Pemerintahan Daerah diharapkan
144
Iebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat
di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Pengertian
"rakyat" dalam konteks ini tentunya termasuk mencakup masyarakat hukum
adat;
Bahwa semua ketentuan tersebut dirumuskan tetap dalam kerangka
menjamin dan memperkuat NKRI, sehingga dirumuskan hubungan
kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
Bahwa ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B berkaitan dengan
ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan Indonesia adalah negara
kesatuan yang berbentuk republik; Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan; dan Pasal 25A mengenai
wilayah negara; yang menjadi wadah dan batas pelaksanaan Pasal 18,
Pasal 18A, dan Pasal 18B;
Bahwa dengan pengaitan ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B
dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 25A
UUD 1945 tersebut dalam konteks perubahan pasal-pasal yang terkait
dengan bab tentang Pemerintahan Daerah dalam Perubahan Kedua UUD
1945 justru memperkuat kewenangan "negara" yang banyak dipersoalkan
oleh pihak Pemohon; dan juga dalam konteks hubungan antara "negara"
(yang direpresentasikan oleh "Pemerintah Pusat") dan "daerah" (yang
direpresentasikan oleh "Pemerintahan Daerah");
Bahwa sebagaimana dikemukakan di muka, sebagai salah satu hasil
Perubahan Kedua UUD 1945, telah dihasilkan pula Pasal 18B ayat (2)
dengan rumusan sebagai berikut:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
Bahwa dalam penjelasan resminya terhadap ketentuan pasal dan ayat
tersebut, MPR RI sebagai lembaga yang berwenang untuk mengubah dan
menetapkan UUD 1945 menjelaskan sebagai berikut:
Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti gampong (di NAD), nagari
(di Sumatera Barat), dukuh (di Jawa), desa dan banjar (di Bali) serta
145
berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan
adat dan hak-haknya, seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat
bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan
hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh
karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut
dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu,
penetapan itu tentu saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh
bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan;
Walaupun pada era pasca perubahan UUD 1945 tidak lagi memiliki bagian
Penjelasan sebagaimana UUD 1945 yang asli, namun alinea di muka dapat
dianggap sebagai semacam interprestasi otentik terhadap substansi Pasal
18B ayat (2) UUD 1945, karena deskripsi tersebut merupakan bagian
Panduan Pemasyarakatan UUD 1945 dan ketetapan MPR;
Deskripsi tersebut juga sekaligus memberikan pemahaman bahwa frasa
yang menyatakan "sepanjang (menurut) kenyataannya masih ada dan
diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional" justru sejalan dengan substansi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;
Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa timbulnya kerugian-kerugian
sebagaimana didalilkan oleh pihak Pemohon II dan Pemohon III
sehubungan dengan penerbitan beberapa Keputusan Menteri Kehutanan,
Ahli berpendapat bahwa kerugian tersebut tidak dapat dikualifikasikan
sebagai kerugian konstitusional karena keputusan-keputusan Menteri
Kehutanan tersebut bersifat beschiking (penetapan), dan bukan bersumber
dari pasal-pasal dan ayat-ayat dalam UU Kehutanan yang dinilai
bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian tidak terdapat
permasalahan konstitusionalitas dalam penerbitan berbagai keputusan
Menteri Kehutanan tersebut;
Bahwa Ahli berpendapat Pasal 1 angka 6, sepanjang kata "negara", juncto
Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "sepanjang kenyataannya masih ada dan
diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional", juncto Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "dan
ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya
masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui
keberadaannya", dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa
146
"sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadannya",
ayat (2), dan ayat (3) sepanjang frasa "dan ayat (2)", UU Kehutanan
sebagaimana dikemukakan dalam bagian Petitum dari permohonan
Pemohon, baik mengenai pembentukan maupun materinya, sebagian atau
keseluruhan, tidak bertentangan dengan UUD 1945;
[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2012, sebagai berikut:
A. KETENTUAN UU KEHUTANAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas
Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 67 UU Kehutanan;
- Adapun bunyi Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan yaitu:
“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat
hukum adat “;
- Adapun bunyi Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan yaitu:
“Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat
hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;
- Adapun bunyi Pasal 5 UU Kehutanan yaitu:
(1) “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :
a. Hutan Negara, dan;
b. Hutan hak”;
(2) “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat
berupa hutan adat”;
(3) “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada
dan diakui keberadaannya”;
147
(4) “Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali
kepada Pemerintah”;
- Adapun bunyi Pasal 67 UU Kehutanan yaitu:
(1) “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada
dan diakui keberadaannya berhak;
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan
hidup sehari masyarakat adat yang bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya”;
(2) “Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah”;
(3) “Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”;
B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP
PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU
KEHUTANAN
Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak
konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial
yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh
berlakunya Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 67 UU
Kehutanan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Para pemohon beranggapan selama lebih dari 10 tahun berlakunya, UU
Kehutanan telah dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih
hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk
kemudian dijadikan sebagai hutan negara, selanjutnya atas nama negara
diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai
skema perijinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan kearifan lokal
kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan
terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan
pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka, yang pada akhirnya
148
menyebakan terjadinya arus penolakan atas pemberlakuan UU
Kehutanan(vide permohonan hal. 3);
2. Dimasukkannya hutan adat sebagai bagian dari hutan negara sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 5 ayat (2)
UU Kehutanan adalah pokok soal utama. Ketetntuan ini menunjukkan
bahwa UU Kehutanan memiliki cara pandang yang tidak tepat terhadap
keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas kawasan
hutan adatnya. Hal ini dikarenakan UU Kehutanan tidak memperhatikan
aspek historis dari klaim kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah
adatnya. Kesatuan masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum lahirnya
Negara Republik Indonesia (vide permohonan hal. 5);
3. Pemohon beranggapan bahwa UU Kehutanan telah digunakan untuk
menggusur dan mengusir kesatuan masyarakat hukum adat dari kawasan
hutan adat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan
masyarakat hukum adat. Oleh karena itu masyarakat adat menolak
keberadaan Pasal 1 angka 6 sepanjang kata ―negara‖, Pasal 4 ayat (3)
sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional, Pasal 5 ayat (1), ayat (2),
Bagian 22 dari 27
ayat (3) sepanjang frasa ―dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang
menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih
ada dan diakui keberadaanya dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1)
sepanjang frasa ―sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya‖ ayat (2) dan ayat (3) sepanjang frasa dan ayat (2) UU
Kehutanan (vide permohonan hal 6-7);
4. Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 sepanjang frase
―negara‖, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo telah
memberikan konsekuensi bahwa semua tanah dan sumber daya alam dari
kawasan hutan di Indonesia dikuasai oleh negara. Kebijakan ini
memungkinkan negara untuk memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat
yang tidak/belum diolah tanpa memperoleh persetujuan dari masyarakat
hukum adat yang terkait dan tanpa memicu kewajiban hukum adat untuk
membayar kompensasi yang memadai kepada masyarakat hukum adat
yang memiliki hak ulayat atas tanah tersebut (vide permohonan hal. 24);
5. Pemohon beranggapan bahwa keberadaan ketentuan pasal-pasal pada
149
Undang-Undang a quo telah membatasi hak konstitusionalnya untuk
mengembangkan diri, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya
sebagai manusia di wilayah kesatuan masyarakat hukum adatnya karena
wilayahnya dijadikan Kawasan Hutan Taman Nasional dan/atau diberikan
kepada perusahaan untuk dijadikan kawasan tambang, perkebunan kelapa
sawit besar atau hutan tanaman industri (vide permohonan hal. 27 );
6. Ketentuan di dalam pasal-pasal a quo telah menciptakan rasa ketakutan
dan merampas rasa kenyamanan, keutuhan, kewenangan untuk mengelola
dan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya alam yang ada di
wilayahnya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam rangka
memenuhi kebutuhan hidupnya (vide permohonan hal. 27);
7. Pemohon beranggapan bahwa ketentuan-ketentuan di dalam UU
Kehutanan menghalangi para Pemohon untuk menikmati hak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum dan karenanya maka ketentuan-
ketentuan didalam UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945 (vide permohonan hal. 33);
Para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 1 angka 6, Pasal 4
ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 67 UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1
ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang
berbunyi:
- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi :
(3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”;
- Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:
(2) ―Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;
- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:
(1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
150
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia”;
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:
(1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”;
- Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:
(1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;
- Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban”;
- Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;
C. KETERANGAN DPR
Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan
a quo, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan
mengenai kedudukan hukum (legal standing) dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur
dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi),
yang menyatakan bahwa “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang-undang, yaitu :
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
151
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara”;
Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan
Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang
dimaksud dengan ―hak konstitusional‖ adalah hak-hak yang diatur dalam
UUD 1945. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menegaskan, bahwa
hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang
termasuk ―hak konstitusional‖;
Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang
atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki
kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian
Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus
menjelaskan dan membuktikan:
a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan a quo
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud
dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dianggap telah dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang;
Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi
telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian
konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang
harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Perkara Nomor
006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai
beriku:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut
dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang
yang diuji;
c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya
bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
152
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan
maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi;
Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam
perkara pengujian Undang-Undang a quo, maka Pemohon tidak memiliki
kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak Pemohon;
Menanggapi permohonan Pemohon a quo, DPR berpandangan
bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar
Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan
untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari
diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR
menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai apakah
para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana
diisyaratkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007;
2. PENGUJIAN UU KEHUTANAN
Terhadap permohonan pengujian Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3),
Pasal 5, dan Pasal 67 UU Kehutanan, DPR menyampaikan keterangan
sebagai berikut:
1) Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan pembentukan
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai
tujuan pembentukan Negara Indonesia tersebut kemudian dalam
Batang Tubuh UUD Tahun 1945 salah satunya dirumuskan Pasal 33
153
ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar
pemanfaatan bumi (tanah), air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan
kemakmuran bagi rakyat Indonesia;
2) Negara diberi kebebasan untuk mengatur, membuat kebijakan,
mengelola serta mengawasi pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dengan ukuran konstitusional, yaitu
“sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Oleh karena itu, maka
semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah,
air dan semua sumber daya alam di Indonesia seharusnya merujuk
tujuan yang hendak dicapai Negara melalui Pasal 33 UUD 1945.
Dengan demikan maka hal ini pun berlaku bagi pengaturan mengenai
kehutanan seperti diatur di dalam UU Kehutanan;
3) Berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka pengelolaan
hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara
memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus
segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil
hutan; menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau
kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan mengatur dan
menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan,
serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum terkait kehutanan,
selanjutnya Pemerintah diberikan wewenang untuk memberikan izin dan
hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.
Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala
dan berdampak luas serta bernilai strategis, Pemerintah harus
memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat;
4) Dalam UU Kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan
negara dan hutan hak;
a. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak
dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya
154
dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan
marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang
dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan
negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai,
mengatur, dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat
melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan;
b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani
hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik,
hak guna usaha dan hak pakai;
5) Keberadaan masyarakat hukum adat ditandai oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:
a. adanya kelompok masyarakat yang terikat secara tradisional pada
wilayah tertentu;
b. adanya kelembagaan serta perangkatnya; dan
c. adanya pranata hukum yang mengikat dan ditaati, khususnya tentang
peradilan adat;
6) UU Kehutanan telah mengakomodasi kepentingan terkait dengan
masyarakat hukum adat, hal ini dapat dilihat dengan adanya bab
tersendiri di dalam UU kehutanan, yaitu Bab IX tentang Masyarakat
Hukum Adat, yang didalamnya mengatur hak, pengukuhan keberadaan
dan hapusnya, serta pendelegasian pengaturan terkait keberadaan,
pengukuhan, dan penghapusan masyarakat hukum adat;
7) Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, menyatakan yang dimaksud
dengan hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat. Konsep hutan adat adalah hutan negara selain
karena konsekuensi dari berlakunya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, hal ini
juga dikarenakan hutan negara tidak dapat disejajarkan dengan hutan
milik dalam hal ini adalah hutan adat, karena apabila status hutan adat
disejajarkan dengan hutan milik suatu saat apabila masyarakat adat
sudah tidak ada lagi maka status penguasaan hutan adat menjadi tidak
jelas. Sebaliknya apabila statusnya tetap merupakan hutan negara yang
155
dikelola masyarakat hukum adat maka apabila dikemudian hari
masyarakat hukum adat sudah tidak ada lagi hutan tersebut akan tetap
menjadi hutan negara;
8) Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan, menyatakan
hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang
diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat
(rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan
rakyat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan
yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian
hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang
tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak
meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya
masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan
pengelolaan hutan;
9) Jabaran mengenai status dan penetapan hutan adat sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 Angka 6, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal
5 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan sebagaimana diuraikan diatas
telah sejalan dengan nilai-nilai konstitusi sebagaimana tercantum dalam
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G
ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
10) Bahwa penguasaan hutan oleh negara sama sekali tidak menghalangi
hak masyarakat adat untuk mengelola hutan adat hal tersebut dijamin
dalam ketentuan UU Kehutanan sebagai berikut:
a. Pasal 34 jo. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan masyarakat
hukum adat dapat melakukan pengelolaan kawasan hutan untuk
tujuan khusus penelitian dan pengembangan; pendidikan dan
latihan; dan religi dan budaya dengan tidak mengubah fungsi
pokok, kawasan hutan;
b. Pasal 37 mengatur pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh
masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan
fungsinya. Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan
Bagian 23 dari 27
konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu
156
fungsinya;
c. Pasal 67 ayat (1) mengatur, masyarakat hukum adat sepanjang
menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya
berhak: melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan
kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat
yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraannya;
11) Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan, menyatakan masyarakat
hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya
memenuhi unsur antara lain: masyarakatnya masih dalam bentuk
paguyuban (rechsgemeenschap); ada kelembagaan dalam bentuk
perangkat penguasa adatnya; ada wilayah hukum adat yang jelas; ada
pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih
ditaati; dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah
hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
12) Perlindungan masyarakat adat atas haknya terhadap hutan adat juga
diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan yang mengatur
mengenai pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum
adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan
hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat,
dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan,
serta instansi atau pihak lain yang terkait berdasarkan Penjelasan
Pasal 67 ayat (2) undang-undang a quo;
13) Bahwa masyarakat hukum adat hanya ada pada lokasi-lokasi tertentu,
untuk itu maka perlu ada proses pengakuan dari pemerintah. Dalam
hal ini Pemerintah yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah yaitu
Bupati atau Walikota. Pengakuan tersebut perlu dilakukan karena tidak
disemua tempat masyarakat hukum adat masih ada, dan pada tempat
dimana masyarakat hukum adat masih ada justru akan lebih
memperkuat status hukum dari masyarakat hukum adat tersebut.
Pengaturan ini dilakukan bertujuan untuk menghindari timbulnya
tuntutan dari masyarakat yang sudah tidak memiliki kriteria masyarakat
157
hukum adat lagi;
14) Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai keberadaan dan pengakuan
masyarakat hukum adat dan pengukuhan keberadaan dan hapusnya
masyarakat hukum adat di dalam Peraturan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo
diatur dengan Peraturan Pemerintah yang materinya berisi tata cara
penelitian; pihak-pihak yang diikutsertakan; materi penelitian, dan
kriteria, penilaian keberadaan masyarakat hukum adat, sehingga
pengaturan mengenai hal diatas tidaklah semata-mata didasarkan
kepada keputusan Pemerintah secara mutlak, tetapi setelah melalui
parameter yang terukur;
15) Bahwa berdasarkan keterangan mengenai bentuk dan tata cara
pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diuraikan
diatas maka ketentuan Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa “sepanjang
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional”, Pasal 5 ayat (3)
sepanjang frasa “dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang
menurut kenyataanya masyarakat hukum adat yang bersangkutan
masih ada dan diakui keberadaanya”, dan ayat (4), Pasal 67 ayat (1)
sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan
diakui keberadaanya.”, ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah” telah sejalan dengan Pasal 1
ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3)
UUD 1945
Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan
bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan
mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya
permohonan a quo tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 67
UU Kehutanan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat
(2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat
(3), dan Pasal 33 ayat (3), UUD 1945;
158
3. Menyatakan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 67 UU
Kehutanan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;
[2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Pemerintah menyampaikan
kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli
2012 dan 10 Juli 2012 yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap
dengan pendiriannya;
[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3),
Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, selanjutnya disebut UU
Kehutanan) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1),
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD 1945);
[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan
mempertimbangkan:
a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan
permohonan a quo;
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
159
Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal
10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya
disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah
adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 1 angka 6,
Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 67
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B
ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28 I
ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan
Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu
Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;
160
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap
UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh
UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007,
serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada
paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam
permohonan a quo sebagai berikut:
161
[3.7.1] Bahwa Pemohon I mendalilkan dirinya sebagai badan hukum privat,
sedangkan Pemohon II dan Pemohon III mendalilkan dirinya sebagai kesatuan
masyarakat hukum adat. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai
hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal
28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28 I ayat (3), dan Pasal
33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:
1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:
Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.
3. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
5. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
6. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945:
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
7. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya
pasal-pasal UU Kehutanan, yaitu:
1. Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata “negara”, yang selengkapnya
berbunyi:
162
Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat
hukum adat.
2. Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya
masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional”, yang selengkapnya berbunyi:
Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum
adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
3. Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, yang selengkapnya berbunyi:
Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
a. hutan negara, dan
b. hutan hak.
4. Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan yang selengkapnya berbunyi:
Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa
hutan adat.
5. Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat
ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, yang selengkapnya
berbunyi:
Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya
masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui
keberadaannya.
6. Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan, yang selengkapnya berbunyi:
Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan
tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.
7. Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang menurut
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, yang selengkapnya
berbunyi:
Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan
diakui keberadaannya berhak:
a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang
berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
8. Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan, yang selengkapnya berbunyi:
Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
163
9. Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah, yang selengkapnya berbunyi:
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon I mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dan
peranannya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat;
2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III kehilangan wilayah hutan adatnya
sehingga tidak memiliki akses untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah
hutan adatnya yang mengakibatkan hilangnya sumber pekerjaan dan sumber
penghidupan;
[3.7.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan
Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan
kerugian yang dialami oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan
kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut:
1. Pemohon I adalah badan hukum privat berbentuk persekutuan yang dibuktikan
dengan Akta Notaris H. Abu Jusuf, S.H. Nomor 26 bertanggal 24 April 2001
mengenai pendirian Persekutuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (vide bukti
Bagian 24 dari 27
P.8). Organisasi ini berbentuk aliansi yang merupakan persekutuan masyarakat
adat yang berhimpun dan bekerja sama untuk memperjuangkan hak-hak
masyarakat hukum adat;
2. Pemohon II adalah kesatuan masyarakat hukum adat Kenegerian Kuntu yang
berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hak tanah ulayat kesatuan
masyarakat hukum adat di daerah Kabupaten Kampar diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat
(vide bukti P.15);
3. Pemohon III adalah kesatuan masyarakat hukum adat Kasepuhan Cisitu yang
dibuktikan dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 430/Kep.318/
Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu
Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul Di Kabupaten Lebak (vide bukti
P.17);
164
[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah,
Pemohon I adalah badan hukum privat yang peduli untuk memperjuangkan hak-
hak masyarakat hukum adat, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah
kesatuan masyarakat hukum adat yang secara potensial dirugikan oleh berlakunya
pasal-pasal UU Kehutanan yang dimohonkan pengujian, dan apabila dikabulkan
maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah
akan mempertimbangkan pokok permohonan;
Pokok Permohonan
[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 sepanjang kata ”negara”, Pasal 4 ayat (3)
sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya,
serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”, Pasal 5 ayat (1), ayat (2),
ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang
menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaannya”, dan ayat (4), serta Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa
“sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”, ayat
(2), dan ayat (3) sepanjang frasa “dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah” UU Kehutanan, telah melanggar prinsip persamaan di depan hukum
sebagai salah satu ciri negara hukum atau rule of law karena bertentangan dengan
asas legalitas, prediktabilitas, dan transparansi yang diakui dan diatur dalam
konstitusi, yang menjadi salah satu prinsip pokok bagi tegaknya negara hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pengakuan dan
penghormatan terhadap masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat
otonom disadari oleh dunia yang terbukti dari ketentuan yang ada dalam Pasal 3
dan Pasal 4 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat
Adat. Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri dan dalam
melaksanakan hak atas penentuan nasib sendiri, memiliki hak atas otonomi atau
165
pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan internal
dan lokal mereka, juga dalam cara-cara serta sarana dan prasarana untuk
mendanai fungsi-fungsi otonom yang mereka miliki;
Untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti
tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36 serta ahli Dr.
Saafroedin Bahar, Noer Fauzi Rachman, Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S.,
Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H., dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang
pada pokoknya mengemukakan bahwa masyarakat adat memiliki karateristik
khusus sebagai kelompok penduduk yang hidup dalam wilayah secara turun-
temurun dan terus-menerus dengan suatu sistem kebudayaan dan aturan-aturan
adat khas yang mengikat di antara berbagai kelompok sosial di dalamnya.
Masyarakat adat ini adalah salah satu golongaan penduduk yang secara langsung
menjadi korban dan menderita akibat konsesi pertambangan, kehutanan, dan
perkebunan yang berlangsung semenjak rezim Orde Baru berkuasa tahun 1967.
Hukum adat sebagai “living law” telah disubordinasi oleh Undang-Undang Pokok
Agraria Tahun 1960 yang merupakan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Secara ideologis dan dasar hukum pengakuan masyarakat lokal terhadap sumber
daya alam dan hak-hak atas tanah menjadi pertanyaan dasar apakah merupakan
hak yang “genuine‖ ataukah ―pseudo legal recognition‖. Kewenangan publik dalam
memberi izin pembukaan hutan, lokasi pertanian, perikanan yang ditemukan di
Maluku Tenggara, merupakan ciri khas dalam sejarah tentang pemerintahan
hukum adat. Dalam kondisi setelah kemerdekaan, konstitusi harus menegaskan
pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dengan hak-hak yang
dikenal juga dalam konvensi internasional, harus dapat ditentukan secara
konseptual untuk kemudian dilindungi secara efektif. Pengakuan yuridis secara
internasional ditemukan dalam Konvensi International Labor Organization (ILO)
Tahun 1969 tentang Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries;
Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis dan ahli, para Pemohon juga
mengajukan saksi yaitu Lirin Colen Dingit, Yoseph Danur, Jilung, Jamaludin,
Kaharudin, dan Jailani yang pada pokoknya menerangkan bahwa konflik tanah
masyarakat adat sudah terjadi sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Menurut
saksi, hadirnya HPH sangat menimbulkan kerugian karena saksi sebagai anggota
masyarakat adat tidak dapat menikmati sumber daya alam;
166
[3.10] Menimbang bahwa Pemerintah menolak dalil-dalil para Pemohon dan
menyatakan bahwa pasal-pasal yang diujikan konstitusionalitasnya merupakan
pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut dibuktikan
dengan keterangan para ahli dari Pemerintah, yakni Prof. Dr. Nurhasan Ismail,
S.H.,M.Si., yang menyatakan bahwa para Pemohon memahami pasal-pasal UU
Kehutanan yang diuji materi hanya secara parsial dan tekstual sehingga
menghasilkan kesimpulan yang tidak tepat. Ahli lainnya, yakni Prof. Dr. Satya
Arinanto, S.H., M.H., menerangkan, antara lain, bahwa dari perspektif Hukum Tata
Negara, pasal-pasal dan ayat-ayat UU Kehutanan yang diuji tersebut justru telah
sesuai dengan semangat perubahan pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 1945 yang
terkait dengan Bab Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur mengenai
masyarakat hukum adat;
[3.11] Menimbang bahwa keterangan Dewan Perwakilan Rakyat pada
prinsipnya sama dengan Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain,
menyatakan bahwa hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat dimasukkan
ke dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai
negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkat tertinggi dalam
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga keberadaan masyarakat
hukum adat tetap terjamin dengan adanya Pasal 67 Undang-Undang a quo.
Keterangan selengkapnya dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan
keterangan-keterangan lainnya telah diuraikan secara lengkap dalam bagian
Duduk Perkara;
Pendapat Mahkamah
[3.12] Menimbang, setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan
saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan tertulis
Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan
ahli Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon, sebagaimana
termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai
berikut:
[3.12.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan,
Mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
167
Ketika rakyat yang mendiami wilayah nusantara mengikatkan diri
menjadi suatu bangsa dan kemudian membentuk negara ini, yaitu Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka menjatuhkan pilihan negara
kesejahteraan sebagaimana jelas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV
yang menyatakan, ―Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia‖;
Dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, terdapat dua hal penting dalam
pembentukan negara dengan pilihan negara kesejahteraan. Pertama, mengenai
tujuan negara, yaitu perlindungan terhadap bangsa dan wilayah, kesejahteraan
umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi dalam mewujudkan
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial. Kedua, mengenai dasar negara, Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sesuai dengan tujuan dan dasar negara tersebut maka negara melalui
penyelenggara negara haruslah bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan
tersebut. Siapa yang mesti disejahterakan, dalam tujuan negara disebutkan
―kesejahteraan umum‖, secara spesifik dalam dasar negara disebutkan
―mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan
demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan umum adalah kesejahteraan
seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang telah mengikatkan diri menjadi Bangsa
168
Indonesia sebagaimana tercermin dalam semboyan pada Lambang Negara
Garuda Pancasila, ―Bhinneka Tunggal Ika‖ [vide Pasal 36A UUD 1945] adalah
rakyat yang terdiri atas berbagai golongan, macam golongan, dan etnis dengan
berbagai ragam agama, adat dan kebiasaan masing-masing, namun mereka
bersatu mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dalam rangka membentuk negara
merdeka untuk melindungi dan menyejahterakan mereka. Rakyat yang terdiri atas
berbagai golongan dan etnis dengan berbagai ragam agama, adat, dan kebiasaan
masing-masing yang telah ada sejak sebelum terbentuknya NKRI, terlebih lagi
yang telah terbentuk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, tetap diakui dan
dihormati eksistensi dan hak-hak tradisionalnya sebagai hak konstitusional,
terutama setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Hal tersebut termaktub dalam
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, ―Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang”;
Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting dan
fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental
tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan
dihormati sebagai ―penyandang hak‖ yang dengan demikian tentunya dapat pula
dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek
hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara
maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek
hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam
rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Terkait dengan hal tersebut,
UUD 1945 telah menentukan dasar-dasar konstitusionalnya, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang
menyatakan, (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”; (3) Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”; (4) Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
169
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional;
Dalam ketentuan konstitusional sebagai dasar-dasar pengaturan dalam
rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan bangsa untuk kesejahteraan,
termasuk di dalamnya sumber daya alam, seperti hutan, terdapat hal penting dan
fundamental. Pertama, penguasaan negara terhadap cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedua,
penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya. Ketiga, penguasaan negara terhadap sumber daya tersebut, termasuk
di dalamnya sumber daya alam, dimaksudkan supaya negara dapat mengatur
dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat
sebagai anggota masyarakat hukum adat;
[3.12.2] UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang
secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan berbeda
dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan
yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan.
Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara,
masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat
hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak
atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum
adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan;
[3.12.3] Dengan perlakuan berbeda tersebut masyarakat hukum adat secara
potensial, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secara faktual, kehilangan
haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak
tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan acapkali
hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-
wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan
masyarakat dan pemegang hak;
170
[3.12.4] Keadaan sebagaimana diuraikan di atas sebagai akibat berlakunya
norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan
terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber-
sumber kehidupan mereka, karena subjek hukum yang lain dalam Undang-Undang
a quo memperoleh kejelasan mengenai hak-haknya atas hutan. Masyarakat
hukum adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakuinya hak-hak
mereka secara jelas dan tegas ketika berhadapan dengan negara dengan hak
menguasai yang sangat kuat. Seharusnya penguasaan negara atas hutan
dipergunakan untuk mengalokasikan sumber daya alam secara adil demi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat;
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah
selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pasal-pasal yang didalilkan oleh
para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut:
[3.13.1] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan
sepanjang kata “negara” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat
(1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
Menurut para Pemohon, hutan adat secara langsung didefinisikan
sebagai hutan negara yang berada di atas tanah dalam wilayah masyarakat
Bagian 25 dari 27
hukum adat. Padahal, suatu hutan disebut sebagai hutan negara apabila hutan
tersebut berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hal ini
memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat kepada
subjek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat
dan tanpa memiliki kewajiban hukum untuk membayar kompensasi kepada
masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tersebut.
Akibatnya, para Pemohon tidak dapat mengelola dan memanfaatkan potensi
sumber daya alam yang berada di wilayah para Pemohon sebagai kesatuan
masyarakat hukum adat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka;
Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan
hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat
hukum adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai ―living
law‖. Hal tersebut berlangsung setidak-tidaknya sejak zaman Hindia Belanda
hingga sekarang. Selain termaktub di dalam UUD 1945, pengakuan terhadap
171
kesatuan masyarakat hukum adat pasca-perubahan UUD 1945 [vide Pasal 18B
ayat (2)] juga tersebar di berbagai Undang-Undang selain UU Kehutanan; Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni
2011, Mahkamah juga telah memberikan pengakuan terhadap kesatuan
masyarakat hukum adat, yang antara lain mempertimbangkan bahwa Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan adanya anak kalimat
―dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat‖ dalam Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran
utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan
atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu,
penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu
maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak
masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh
masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak
atas lingkungan yang sehat dan lain-lain (vide Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-
VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, paragraf [3.14.4]);
Salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan
masyarakat hukum adat secara internasional berawal dari hasil Earth Summit di
Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya Rio Declaration on
Environment and Development. Dalam Prinsip 22 dinyatakan bahwa masyarakat
hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan
lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karenanya
negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan
mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam
pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development);
Pasal 1 angka 4 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan negara
adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Adapun
Pasal 1 angka 5 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan hak adalah hutan yang
172
berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Baik hutan negara maupun
hutan hak menurut konstruksi yang diderivasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah tanpa ada
yang terkecuali;
Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat.
Dalam wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan yang
dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi
kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan yang
berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan
tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya dapat menipis dan menebal. Jika
semakin menipis dan lenyap akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama.
Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak
pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam
perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi,
maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah [vide Pasal 5 ayat (4)
UU Kehutanan]. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang
hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan
wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih
(kejumbuhan) antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat hukum
adat yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai wewenang secara
tidak langsung terhadap hutan adat;
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan antara hak
menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap
hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk
mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan
serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara.
Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan
kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan
adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam
hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau
sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu
kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang
peragaannya didasarkan atas leluri (traditio) yang hidup dalam suasana rakyat (in
de volksfeer) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa
173
dalam seluruh lingkungan wilayahnya. Para warga suatu masyarakat hukum adat
mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan
tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian,
tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat
tersebut ditiadakan atau ―dibekukan‖ sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan
pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18B ayat (2) UUD 1945;
Setelah ditentukan pembedaan antara hutan negara, hutan hak (baik
berupa hutan perseorangan maupun hutan adat yang tercakup dalam hak ulayat),
maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara, atau
sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak sebagaimana dinyatakan Pasal
5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang a quo, serta hutan
ulayat dalam hutan negara, sehingga menjadi jelas status dan letak hutan ulayat
dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan
demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara
dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan
perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang
tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.
Sebagai perbandingan, dalam hukum pertanahan, hak ―menguasai dari
negara‖ tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan
menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum
publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-
Undang Pokok-pokok Agraria), yakni wewenang hak menguasai dari negara
digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti
kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara
hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur;
Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan
pengakuan dan perlindungan atas keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan
wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan
konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai “living law” yang sudah
berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu,
174
menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan
pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, kata
“negara” dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945.
Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;
[3.13.2] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan
sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya,
serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3)
UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat untuk
memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya;
Para Pemohon, antara lain, menyatakan bahwa pengakuan terhadap
masyarakat hukum adat berdasarkan atas asas rekognisi, bukan dikarenakan asas
yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah dekonsentrasi, desentralisasi dan
tugas pembantuan. Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menentukan
nasib sendiri, secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas
mengejar kemajuan ekonomi sosial dan budaya mereka. Para Pemohon mengakui
bahwa perintah pengaturan tentang tata cara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya melalui
Undang-Undang. Bahwa keberadaan ketentuan pada pasal-pasal UU Kehutanan
yang dimohonkan pengujian, yang secara tegas telah menyebabkan terjadinya
perampasan dan penghancuran masyarakat hukum adat beserta wilayah hukum
adat serta hak-haknya, menjadikan ketentuan-ketentuan ini bertentangan dengan
Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;
Berkaitan dengan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal a quo,
Mahkamah pernah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU
Kehutanan dalam Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juli 2012, yang
antara lain, menyatakan sebagai berikut:
- .......dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan
atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan
hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat
perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H
ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus
juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum
adat yang telah dimuat dalam norma a quo;
175
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3)
UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah
yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak
berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena
kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu
DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu
norma bersifat konstitusional bersyarat;
- Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-
VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata “memperhatikan” dalam Pasal 4 ayat
(3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa
penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan,
berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai
bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya
hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih
secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat
(4) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penguasaan
hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak
masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-
IX/2011 paragraf [3.16.2])‖;
Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 34/PUU-
IX/2011 tersebut di atas menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, ―Penguasaan hutan
oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat
hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak
masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional‖ (vide Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 bertanggal 16 Juli 2012, paragraf
[3.16.2]);
Walaupun Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian
konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan, Mahkamah menilai bahwa
alasan konstitusional permohonan pengujian dalam permohonan para Pemohon
terhadap pasal a quo berbeda. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal
42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang
Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan
176
pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang
sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan
pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan
permohonan yang bersangkutan berbeda. Oleh karenanya, Mahkamah akan
memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil permohonan dalam perkara
a quo;
Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menjamin keberadaan kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang dalam Pasal 18B ayat (2)
UUD 1945. Sekalipun disebut masyarakat hukum adat, masyarakat demikian
bukanlah masyarakat yang statis. Gambaran masyarakat hukum adat masa lalu
untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada masa
sekarang. Bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai
tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan ada yang sudah
tidak ada lagi. Masyarakat demikian telah berubah dari masyarakat solidaritas
mekanis menjadi masyarakat solidaritas organis. Dalam masyarakat solidaritas
mekanis hampir tidak mengenal pembagian kerja, mementingkan kebersamaan
dan keseragaman, individu tidak boleh menonjol, pada umumnya tidak mengenal
baca tulis, mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri (autochton), serta
pengambilan keputusan-keputusan penting diserahkan kepada tetua masyarakat
(primus interpares). Di berbagai tempat di Indonesia masih didapati masyarakat
hukum yang bercirikan solidaritas mekanis. Masyarakat demikian merupakan
unikum-unikum yang diakui keberadaannya (rekognisi) dan dihormati oleh UUD
1945. Sebaliknya masyarakat solidaritas organis telah mengenal berbagai
Bagian 26 dari 27
pembagian kerja, kedudukan individu lebih menonjol, hukum lebih berkembang
karena bersifat rational yang sengaja dibuat untuk tujuan yang jelas;
Kata “memperhatikan” dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan harus
dimaknai lebih tegas, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sejalan dengan maksud
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Adapun syarat pengakuan dan penghormatan
masyarakat hukum adat dalam frasa ―sepanjang kenyataannya masih ada dan
diakui keberadaannya‖, harus dimaknai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, karena hukum adat pada umumnya merupakan
177
hukum yang tidak tertulis dan merupakan living law, artinya merupakan hukum
yang diterima (accepted) dan dijalankan (observed) serta ditaati oleh masyarakat
yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta
diakui oleh konstitusi;
Di samping itu, berkenaan dengan syarat sepanjang kenyataannya
masih ada dan diakui keberadaannya, dalam kenyataannya status dan fungsi
hutan dalam masyarakat hukum adat bergantung kepada status keberadaan
masyarakat hukum adat. Kemungkinan yang terjadi adalah: (1) kenyataannya
masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya; (2) kenyataannya tidak ada tetapi
diakui keberadaannya. Jika kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui
keberadaannya, maka hal ini dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat yang
bersangkutan. Misalnya, tanah/hutan adat mereka digunakan untuk kepentingan
lain tanpa seizin mereka melalui cara-cara penggusuran-penggusuran. Masyarakat
hukum adat tidak lagi dapat mengambil manfaat dari hutan adat yang mereka
kuasai. Sebaliknya dapat terjadi masyarakat hukum adat kenyataannya tidak ada
tetapi objek hak-hak adatnya masih diakui. Artinya, berdasarkan sejarah
keberadaan mereka pernah diakui oleh negara, padahal kenyataannya sesuai
dengan perkembangan zaman sudah tidak terdapat lagi tanda-tanda atau sifat
yang melekat pada masyarakat hukum adat. Tanda-tanda dan sifat masyarakat
hukum adat yang demikian tidak boleh dihidup-hidupkan lagi keberadaannya,
termasuk wewenang masyarakat atas tanah dan hutan yang pernah mereka
kuasai. Hutan adat dengan demikian kembali dikelola oleh Pemerintah/Negara.
Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, tidak bermaksud melestarikan
masyarakat hukum adat dalam keterbelakangan, tetapi sebaliknya mereka harus
tetap memperoleh kemudahan dalam mencapai kesejahteraan, menjamin adanya
kepastian hukum yang adil baik bagi subjek maupun objek hukumnya, jika perlu
memperoleh perlakuan istimewa (affirmative action). Identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban [vide Pasal 28I ayat (3) UUD 1945]. Tidak dapat dihindari, karena
pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat hukum
adat cepat atau lambat juga akan mengalami perubahan, bahkan lenyap sifat dan
tanda-tandanya. Perubahan tersebut dapat berdampak positif maupun negatif bagi
masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif, UUD
1945 memerintahkan keberadaan dan perlindungan kesatuan-kesatuan
178
masyarakat hukum adat supaya diatur dalam Undang-Undang, agar dengan
demikian menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan;
Para Pemohon menyatakan ―suatu masyarakat hukum adat mempunyai
hak untuk menentukan nasib sendiri, secara bebas menentukan status politik
mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi sosial dan budaya
mereka‖. Menurut Mahkamah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
semula merupakan wilayah jajahan Belanda, kemudian menjadi wilayah negara
yang merdeka dan berdaulat, yang diikat dalam kesepakatan-kesepakatan, yang
kemudian dituangkan dalam kesepakatan tertulis, UUD 1945. Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pendapat
para Pemohon tersebut di atas dapat berimplikasi pada upaya pemisahan diri
masyarakat hukum adat untuk mendirikan negara baru yang lepas dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia (separatisme). Keberadaan masyarakat hukum adat
demikian tidak sesuai dengan prinsip ―tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional‖ dan prinsip ―Negara Kesatuan Republik Indonesia‖. Jikapun ada
kebebasan, hal tersebut telah diatur pembatasannya dalam Undang-Undang
tentang otonomi daerah serta Undang-Undang lainnya dan masih dalam bingkai
dan cakupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan Mahkamah
yang berkenaan dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam Putusan
Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tersebut di atas mutatis mutandis berlaku
untuk Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam perkara a quo. Adapun terkait dengan
permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan
sepanjang frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya,
serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” beralasan menurut hukum
untuk sebagian, sehingga menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan
bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional),
sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa
―penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum
adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang‖;
[3.13.3] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Alasan hukum dalam
permohonan a quo bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan;
179
Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan
bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal a quo berkaitan dengan Pasal 1
angka 6 UU Kehutanan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena
itu, pertimbangan hukum terhadap Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan mutatis
mutandis berlaku pula terhadap dalil permohonan menyangkut Pasal 5 ayat (1) UU
Kehutanan. Namun demikian, oleh karena pasal a quo mengatur tentang
kategorisasi hubungan hukum antara subjek hukum terhadap hutan, termasuk
tanah yang di atasnya terdapat hutan maka ‗hutan adat‘ sebagai salah satu
kategorinya haruslah disebutkan secara tegas sebagai salah satu kategori
dimaksud, sehingga ketentuan mengenai „kategori hutan hak di dalamnya
haruslah dimasukkan hutan adat‟;
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah,
ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara
bersyarat (conditionally unconstitutional), sehingga tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “Hutan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”. Adapun hutan hak terdiri dari
hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum;
Terhadap hutan negara, sebagai konsekuensi penguasaan negara
terhadap hutan, negara dapat memberikan pengelolaan kepada desa untuk
dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa, dan hutan negara dapat juga
dimanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dalil para
Pemohon mengenai pengujian Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan beralasan menurut
hukum untuk sebagian;
[3.13.4] Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan dijelaskan dalam
Penjelasan UU Kehutanan. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan
menyatakan:
“Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang
diserahkan pengelolannya kepada masyarakat hukum adat
(rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan
ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan
yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian
hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang
tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan
dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak
meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya
masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan
180
pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan
negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan
masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada
pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat;”
Meskipun Pemohon tidak mengajukan permohonan pengujian terhadap
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal
5 ayat (1) UU Kehutanan sangat berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dengan
Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan
penilaian hukum terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, walaupun
tidak diajukan permohonan pengujian oleh para Pemohon;
Bahwa UU Kehutanan disahkan dan diundangkan pada tanggal 30
September 1999. Dengan demikian, pembentukan UU Kehutanan semestinya
merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden
(selanjutnya disebut Keppres 44/1999), yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei
1999. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan
peraturan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum,
penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam
pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama
sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan;
Dalam Lampiran I Keppres 44/1999 dinyatakan bahwa pada dasarnya
rumusan penjelasan peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan sebagai
sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Oleh karena itu,
penyesuian rumusan norma dalam batang tubuh harus jelas dan tidak
menimbulkan keragu-raguan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atas
materi tertentu, namun tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk
membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, pembuatan rumusan norma di
dalam bagian penjelasan harus dihindari;
Menimbang bahwa kebiasaan dimaksud ternyata telah diabaikan oleh
pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU
Kehutanan karena memuat perubahan terselubung. Hal ini tampak jelas dari fakta
181
bahwa Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan telah memuat norma baru yang
berbeda maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU
Kehutanan. Menurut Mahkamah, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU
Kehutanan terdapat rumusan norma yang semestinya diatur dalam batang tubuh
pasal-pasal UU Kehutanan;
Menyangkut isi rumusan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan,
menurut Mahkamah, penilaian hukum Mahkamah terhadap Pasal 5 ayat (1) UU
Kehutanan berlaku pula terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan,
dimana penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa hutan negara dapat berupa
hutan adat. Dalam penilaian hukum terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan,
Mahkamah berpendapat bahwa hutan hak harus dimaknai bahwa hutan hak terdiri
dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Dengan demikian, hutan
adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara;
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah,
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945;
[3.13.5] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Alasan hukum dalam
permohonan a quo bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) UU
Kehutanan;
Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan
bahwa oleh karena ketentuan yang terdapat dalam pasal a quo berkaitan dengan
Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan maka pertimbangan hukum
terhadap dalil permohonan kedua pasal tersebut mutatis mutandis berlaku
terhadap dalil permohonan mengenai Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan. Dengan
demikian, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;
[3.13.6] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan
sepanjang frasa “dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut
kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui
keberadaannya” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, karena pasal a quo sulit dipahami,
182
sulit dilaksanakan secara adil, dan mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum
adat;
Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan
bahwa oleh karena permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 5 ayat (2)
dinyatakan beralasan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat maka frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5
ayat (3) UU Kehutanan tidak relevan lagi dan harus pula dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun terhadap frasa “dan hutan adat
ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”, Mahkamah berpendapat
bahwa frasa dimaksud sudah tepat sebagai ketentuan yang sejalan dengan
ketentuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD
1945;
Dengan demikian, rumusan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan menjadi,
“Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan
hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat
yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya;
[3.13.7] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan
Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat
untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya dan
mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat;
Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah telah memberikan
pertimbangan hukum terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU
Kehutanan pada paragraf [3.13.2] mengenai frasa “sepanjang kenyataannya
masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional”.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, apabila
dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada
lagi maka hak pengelolaan hutan adat adalah tepat untuk dikembalikan kepada
183
Pemerintah, dan status hutan adat pun beralih menjadi hutan negara. Dengan
demikian, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
[3.13.8] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan
sepanjang frasa “sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui
keberadaannya” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal
28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak para
Pemohon untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah
adatnya serta mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat. Para Pemohon
juga mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3)
UUD 1945 karena pengaturan tata cara pengukuhan keberadaan dan hapusnya
masyarakat hukum adat oleh Peraturan Daerah adalah ketentuan yang
inkonstitusional. Lebih lanjut, para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 67
Bagian 27 dari 27
ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2),
Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena pengaturan hak
masyarakat hukum adat serta pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat
dengan Peraturan Pemerintah adalah ketentuan yang inkonstitusional;
Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan
bahwa Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan mengandung
substansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam konteks frasa
“sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”. Oleh karenanya,
pertimbangan hukum terhadap Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan menyangkut
konteks frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”
mutatis mutandis berlaku terhadap dalil permohonan Pasal 67 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) UU Kehutanan;
Di samping itu, menurut Mahkamah, keberadaan masyarakat hukum
adat, fungsi dan status hutan (adat), penguasaan hutan, mensyaratkan sepanjang
menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, sehingga seluruh
pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas mutatis mutandis berlaku
dalam pertimbangan hukum ini. Adapun tentang pengukuhan dan hapusnya
masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan lebih
184
lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, menurut Mahkamah merupakan
delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang“.
Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak
peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang
dimaksud terbentuk. Hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi
kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian,
pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah
dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang
berkeadilan. Lagi pula dalam menetapkan batas wilayah hutan negara dan hutan
adat tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh negara tetapi berdasarkan
Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 yang harus
melibatkan pemangku kepentingan (stake holders) di wilayah yang bersangkutan.
Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk
sebagian;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
185
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
1.1. Kata ―negara‖ dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2. Kata ―negara‖ dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada
dalam wilayah masyarakat hukum adat”;
1.3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara
tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang‖;
1.4. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
186
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat
hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur
dalam undang-undang‖;
1.5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Hutan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat”;
1.6. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hutan
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk
hutan adat”;
1.7. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
1.8. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
1.9. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
187
1.10. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
1.11. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.12. Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,
sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status
hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan
sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang
bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar
Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman,
masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam,
bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam
belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB
oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim,
Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-
188
masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya,
Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang
mewakili.
KETUA,
ttd.
M. Akil Mochtar
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd. ttd.
Achmad Sodiki Ahmad Fadlil Sumadi
ttd. ttd.
Harjono Muhammad Alim
ttd. ttd.
Hamdan Zoelva Maria Farida Indrati
ttd. ttd.
Anwar Usman Arief Hidayat
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Dewi Nurul Savitri