NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019
Mahkamah Konstitusi
Teks hasil ekstraksi PDF putusan MK. Nomor dan isi berasal dari dokumen asli; cocokkan kutipan, amar, serta pendapat hakim dengan PDF.
Catatan sumber ↗Lompat ke bagian · 47 bagian
- Bagian 1
- Bagian 2
- Bagian 3
- Bagian 4
- Bagian 5
- Bagian 6
- Bagian 7
- Bagian 8
- Bagian 9
- Bagian 10
- Bagian 11
- Bagian 12
- Bagian 13
- Bagian 14
- Bagian 15
- Bagian 16
- Bagian 17
- Bagian 18
- Bagian 19
- Bagian 20
- Bagian 21
- Bagian 22
- Bagian 23
- Bagian 24
- Bagian 25
- Bagian 26
- Bagian 27
- Bagian 28
- Bagian 29
- Bagian 30
- Bagian 31
- Bagian 32
- Bagian 33
- Bagian 34
- Bagian 35
- Bagian 36
- Bagian 37
- Bagian 38
- Bagian 39
- Bagian 40
- Bagian 41
- Bagian 42
- Bagian 43
- Bagian 44
- Bagian 45
- Bagian 46
- Bagian 47
Bagian 1 dari 47
1
S ALI N AN
PUTUSAN
Nomor 55/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 17 Agustus 2019, memberi
kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., Khoirunnisa Nur Agustyati, S.IP.,
M.IP., dan Heroik Mutaqin Pratama, S.IP. adalah kuasa hukum, beralamat di Jalan
Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau
sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan
2
Penyelenggara Pemilu;
Mendengar dan membaca keterangan ahli yang dihadirkan oleh
Mahkamah Konstitusi;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;
Membaca kesimpulan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum.
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
31 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya
disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 September 2019, berdasarkan
Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 116/PAN.MK/2019 dan dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 September 2019
dengan Nomor 55/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2019, menguraikan hal-hal
sebagai berikut:
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945
menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD
1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK)
mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-
undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa
ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun
3
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan
bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga
berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal
dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi.
Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang
tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution)
yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang
memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula
dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian
undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari
undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)
sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau
sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran
MK;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini
adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945
in casu Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan
Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat
(3), dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan sebagaimana diatur oleh UUD
1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
permohonan a quo.
B. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon
4
1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan
permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan
suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang
merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara
hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan
Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga
yudisial, sehingga sistem cheks and balances berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal
sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK
merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia
sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan
kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan
permohonan pengujian Pasal 159 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat;
d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa
”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam
UUD 1945”;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005
dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya,
Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian
5
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni
sebagai berikut:
a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang
dimohonkan pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak
akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa
“warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki
kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without
participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK
“setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk
mempersoalkan setiap Undang-Undang”;
• Pemohon Badan Privat (Organisasi Non Pemerintah)
7. Bahwa Pemohon adalah organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas
kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas
dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang
demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
8. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
yang mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di
6
Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana
untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam
mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini
sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian
Pemohon (bukti P-5);
9. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan
permohonan pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan
Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta
Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)
Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, Perludem menjalankan
kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi,
memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan
pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta
melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi;
10. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon telah melakukan
berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus,
dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk
kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Menerbitkan jurnal pemilu dan demokrasi, buku-buku terkait penegakan
hukum pemilu, buku tentang alokasi kursi dan daerah pemilihan, serta
buku-buku terkait pemilu lainnya;
b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi
penyelenggara pemilu yang profesional serta mempunyai integritas,
kapabilitas, dan akuntabilitas;
d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses,
berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan
Pemilu 2014 yang lalu;
e. Mengawal proses seleksi penyelenggara pemilu yang transparan dan
akuntabel; dan
f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum
dan pemilihan kepala daerah.
7
11. Bahwa selain aktivitas yang sudah disebutkan pada poin 10 dari poin
a sampai f, Pemohon telah menghasilkan kajian komprehensif terkait dengan
gagasan kodifikasi undang-undang pemilu bersama-sama dengan organisasi
masyarakat sipil lainnya yang dilakukan sepanjang tahun 2015 hingga tahun
2017, dengan spesifik mengusulkan penyelenggaraan waktu
penyelenggaraan pemilu serentak terbagi dua menjadi pemilu serentak
nasional dan serentak lokal. Gagasan terkait dengan jadwal pemilu tersebut
merupakan sebuah persoalan yang berkaitan langsung dengan materi
permohonan a quo;
12. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon
merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya
urusan Pemohon. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-
undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk
mewujudkan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan,
konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya
berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebes, rahasia,
jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam UUD 1945;
13. Bahwa pemberlakuan pasal a quo telah mengakibatkan kerugian secara
langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya potensial merugikan
hak-hak konstitusional Pemohon, akibat adanya sistem penyelenggaraan
pemilu, terutama penjadwalan pemilu yang menurut Pemohon bertentangan
dengan UUD 1945. Desain sistem pemilu serentak yang dianggap tidak
sesuai dengan UUD 1945 telah merugikan Pemohon, karena sudah tidak
bersesuaian dengan tujuan organisasi dari Pemohon, serta membuat
aktifitas-aktifitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mencapai tujuan
organisasi menjadi sia-sia;
14. Bahwa upaya-upaya serius dan sungguh telah dilakukan oleh Pemohon untuk
mewujudkan sistem penyelenggaraan pemilu serentak yang demokratis, taat
asas, dan rasional dalam menata manajemen pemilu, dibuktikan oleh
Pemohon dalam menulis beberapa buku dengan tema terkait: misalnya
Kodifikasi UU Pemilu dan Menata Ulang Jadwal Pilkada. Penulisan buku ini
adalah upaya dari Pemohon untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan
pemilu yang adil dan demokratis. Dengan pemberlakuan UU a quo, telah
8
secara nyata merugikan Pemohon, karena upaya yang telah dilakukan oleh
Pemohon selama ini, khususnya untuk mewujudkan sistem pemilu serentak
yang adil dan demokratis telah menjadi sia-sia;
15. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah sistem
pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu
yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana sudah
diperjuangkan dan menjadi aktivitas utama Pemohon selama ini. Desain
pemilu lima kotak dimana pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada satu hari yang bersamaan,
telah membuat pemenuhan prinsip-prinsip pemilu demokratis yang
merupakan cerminan dari asas pemilu sebagaimana termaktub di dalam
Bagian 2 dari 47
Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 telah terlanggar. Karena tujuan dari organisasi
sebagaimana tercermin di dalam akta pendirian Pemohon, yakni untuk
mewujudkan sistem pemilu yang demokratis dan berkeadilan, Pemohon jelas
mengalami kerugian konstitusional di dalam perkara a quo, dan oleh sebab
itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;
16. Bahwa kedudukan hukum Pemohon di dalam melakukan pengujian di
Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan UU tentang Kepemiluan dan
UU Pemilihan Kepala Daerah telah berkali-kali diujikan di Mahkamah
Kontitusi. Beberapa diantaranya adalah perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019
yang memohonkan perpanjangan waktu untuk pengurusan pindah memilih di
dalam pemilu dan beberapa materi lainnya. Kemudian juga di dalam perkara
Nomor 135/PUU-XIII/2015 terkait perlindungan hak memilih bagi penyandang
disabilitas mental. Di dalam dua perkara ini, Mahkamah menyatakan
Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam melukukan pengujian undang-
undang terkait, dan Mahkamah mengabulkan sebagian dari materi
permohonan;
17. Bahwa selain dua perkara di atas, kedudukan hukum Pemohon juga diterima
oleh Mahkamah pada perkara Nomor 72/PUU-XV/2017, meskipun terkait
dengan materi permohonan, Mahkamah belum mengabulkan permohonan
Pemohon;
9
18. Bahwa karena materi yang diajukan konstitusionalitasnya kepada Mahkamah
oleh Pemohon di dalam perkara ini adalah perihal tentang sistem kepemiluan
dan pemilihan kepala daerah, berdasarkan pula kepada putusan-putusan
Mahkamah sebelumnya terkait dengan legal standing Pemohon di dalam
pengujian undang-undang terkait dengan kepemiluan dan kepala daerah,
menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam
mengajukan permohonan ini;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian
Perludem, pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili
yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas
nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian…;
20. Bahwa dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada poin 19, Direktur
Eksekutif Perludem adalah pihak yang berhak mewakili Perludem di dalam
dan di luar pengadilan, yang dalam hal ini adalah sdri. Titi Anggraini, oleh
sebab itu, di dalam permohonan ini, Pemohon diwakili oleh sdri. Titi
Anggraini;
C. Alasan-alasan Permohonan
✓ Ruang lingkup pasal yang diuji
Bahwa pemohonan ini mengajukan pengujian konstitusionalitas terhadap
pasal-pasal dibawah ini:
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
1. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sepanjang frasa “pemungutan suara
dilaksanakan secara serentak”;
2. Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sepanjang frasa “Pemungutan suara pemilu
diselenggarakan secara serentak”.
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
10
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota “Pemilihan dilaksanakan setiap 5
(lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Republik
Indonesia;
2. Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang; “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020
menjabat sampai dengan tahun 2024”;
3. Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang “Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil
walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat penjabat
gubernur, penjabat bupati, penjabat walikota sampai terpilihhnya
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta
walikota dan wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional
pada tahun 2024”;
✓ Dasar konstitusional yang digunakan
1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;
11
2. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, “Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”;
3. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, “Pemilihan umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap llima tahun
sekali”;
4. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”;
5. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-
masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan
kota dipilih secara demokratis”;
✓ Argumentasi Permohonan
• Tentang Desain Pemilu Serentak Lima Kotak Tidak Memberikan
Penguatan Terhadap Sistem Presidensil
1. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013, pada bagian pertimbangan hukum paragraph [3.17]
halaman 84, Mahkamah menjelaskan bahwa “Bahwa selain itu,
hak warga negara untuk memilih secara cerdas pada pemilihan
umum serentak ini terkait dengan hak warga negara untuk
membangun peta checks and balances dari pemerintahan
presidensial dengan keyakinan sendiri. Untuk itu warga negara
dapat mempertimbangkan sendiri mengenai penggunaan pilihan
untuk memilih DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang
sama dengan calon presiden dan wakil presiden. Hanya dengan
pemilihan umum serentak warga negara dapat menggunakan
haknya memilih secara cerdas dan efisien”;
2. Bahwa dengan adanya pertimbangan hukum di atas, Mahkamah
ingin memberikan penegasan bahwa di dalam desain sistem
pemilu serentak, akan memberikan efek satu sama lain antara
keterpilihan presiden dan anggota DPR. Meskipun pengaruh itu
akan tetap diserahkan kepada kemerdekaan dan kebebasan
12
pemilih di dalam menentukan pilihan politiknya di dalam sebuah
pemilihan umum;
3. Bahwa pertimbangan hukum MK sebagaimana disebutkan pada
poin 1, juga memberikan penegasan, bahwa sebuah desain
pelaksanaan jadwal pemilu, adalah sesuatu yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap peta checks and balances, terutama
terkait dengan efektivitas sistem presidensil di Indonesia.
Efektifitas di dalam sistem presidensil ini tentu saja ditujukan
untuk memberikan penguatan terhadap posisi presiden sebagai
pemegang kekuasaan dengan menjalankannya sebagaimana
diatur di dalam UUD 1945;
4. Bahwa desain pelaksanaan pemilu lima kotak akan berakibat pula
kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda
pemerintahan serta agenda pembangunan, karena pemilihan
kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan. Kepala daerah
sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sekaligus
sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan
pembangunan nasional, akan menghadapi perubahan konfigurasi
politik yang berubah-ubah ketika pemilihan kepala daerah tidak
diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD, baik di tingkat
provinsi, maupun pada tingkat kabupaten/kota;
5. Bahwa sebagai gambaran penting di dalam argumentasi ini, kita
dapat melihat, bagaimana bekerjanya instrumen jadwal pemilu
serentak pada pemilu 2019 yang lalu, dengan melahirkan
presiden terpilih, yang diikuti pula dengan perolahan suara partai
politik pendukung yang dominan. Ini tentu saja akan memberikan
dampak yang sangat baik terhadap penguatan sistem presidensil,
terutamanya bekerjanya presiden dengan kuat dalam memegang
kekuasaan, memegang daulat rakyat, dan dapat menjalankan
pemerintahan dengan efektif dan bertanggung jawab. Sementara,
situasi yang sama sekali tidak terjadi ketika melihat pemerintahan
daerah, karena penyelenggaraan pemilihan untuk Gubernur,
13
Bupati, dan Walikota tidak diserentakkan dengan pemilihan
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Bahwa terkait dengan penguatan sistem presidensil, adalah salah
satu pertimbangan yang penting disampaikan oleh Mahkamah di
dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Oleh sebab itulah, pilihan
untuk menyerantakkan pemilihan presiden dengan pemilihan
anggota legislatif menjadi penyelenggaraan pemilu yang dinilai
konstitusional, guna mewujudkan pemilu yang lebih demokratis,
mendorong kerjasama partai politik yang lebih bersifat
programatik, dan tidak berorientasi kepada kepentingan jangka
pendek, apalagi untuk pencalonan presiden saja;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk penguatan sistem
presidensil tersebut, Mahkamah menyatakan pemilihan umum
yang konstitusional adalah pemilihan umum yang dilaksanakan
secara serentak untuk memilih jabatan-jabatan politik yang diatur
di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yakni pemilihan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden
dan Waki Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah;
8. Bahwa tujuan untuk menguatkan bekerjanya sistem presidensil,
logika penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan
daerah haruslah berada di dalam kerangka berfikir yang sama,
selaras, dan seimbang;
9. Bahwa pentingnya keselarasan dan keseimbangan di dalam
penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah,
juga dikonfirmasi di dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945,
“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
10. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (3) UUD
1945, DPRD provinsi, maupun kabupaten/kota adalah bagian dari
pemerintahan daerah, yang mesti diperhitungkan keseimbangan
tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan gubernur, bupati, dan
14
walikota. Salah satunya tentu saja jadwal pemilihannya yang
sama-sama dilaksanakan melalui sebuah proses pemilihan umum
yang langsung dan demokratis mesti didesain secara serentak
untuk membangun pemerintahan daerah yang dapat berjalan
efektif;
11. Bahwa membangun sebuah sistem presidensil yang efektif, serta
menghindari kerjasama antara calon presiden dengan partai
politik tidak berdasarkan praktik transaksional belaka dalam
proses pencalonan sehingga pemilihan presiden harus
diserentakkan dengan pemilihan DPR, haruslah berada pada
logika yang sama, antara pemilihan anggota legislatif daerah,
dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
12. Bahwa meskipun pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak
disebutkan eskplisit di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang
mengatur terkait jabatan politik yang diatur melalui pemilihan
umum, menurut Pemohon, hal tersebut tidaklah menghalangi
upaya untuk melihat penguatan sistem presidensil yang sangat
berkaitan dengan waktu pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
13. Bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, memang
disebutkan di dalam bab tersendiri, yakni di dalam Bab VI UUD
1945 tentang pemerintah daerah, yakni di dalam Pasal 18 ayat (4)
UUD 1945 “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota
dipilih secara demokratis”;
14. Bahwa selain itu, di dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945
disebutkan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabuaten, dan
kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
anggotanya-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”;
15. Bahwa menurut Pemohon, pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota yang dinyatakan eksplisit disebutkan dipilih
15
melalui pemilihan umum, sementara pemilihan gubernur, bupati,
dan walikota disebutkan dipilih secara demokratis, mestilah
dimaknai secara sistematis, dengan pendekatan penguatan
sistem presidensil yang disebabkan oleh jadwal pelaksanaan
pemilu serentaknya;
16. Bahwa di dalam kerangka politik hukum di Indonesia, pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung, serta
tugas, fungsi, dan wewenang dari gubernur, bupati, dan walikota
di dalam kerangka otonomi daerah, mengharuskan adanya irisan
kepentingan dan kewenangan dalam fungsi cheks and balances
dengan DPRD di daerah masing-masing. Dalam konteks ini,
menurut Pemohon, hubungan dua lembaga, antara DRPD dan
kepala daerah, tidaklah bisa dilepaskan dari proses pemilihannya,
khususnya jadwal pelaksanaan pemilu serentaknya;
17. Bahwa kenyatannya, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
yang tidak serentak dengan pemilihan DPRD, menghadirkan
konfirgurasi politik berbeda-beda, serta membuat tidak efektifnya
jalannya pemerintahan, dan ini tentu saja mempengaruhi kerja-
kerja penguatan sistem presidensil sekaligus efektiftas
berjalannya otonomi daerah;
18. Bahwa pertanyaan pentingnya adalah, apakah bisa pemilihan
kepala daerah digabungkan pelaksanaannya dengan pemilihan
DPRD yang secara eskplisit disebutkan di dalam Pasal 22E ayat
(2) UUD 1945 yang merupakan bagian dari pemilihan umum.
Menurut Pemohon, karena asas, prinsip, dan penyelenggara,
serta rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah tidak ada yang
berbeda dengan pemilihan DPRD, pemilihan kepala daerah dapat
dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan DPRD. Sebab
dengan menyelenggarakan pemilihan DPRD dengan pemilihan
kepala daerah secara bersamaan akan menghasilkan pemilihan
kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD yang jauh lebih
kredibel, lebih rasional, dan memberikan rasionalitas terhadap
16
pemerintahan yang terpilih pascapemilu lebih efektif dan kuat,
guna mewujudkan tujuan pemilu dan demokrasi itu sendiri;
19. Bahwa pertanyaan berikutnya adalah, apakah isu waktu
penyelenggaraan pemilu adalah isu konstitusioalitas sebuah
norma atau hanya terbatas pada isu realitas waktu
Bagian 3 dari 47
penyelenggaraan pemilu saja yang menjadi kewenangan
pembentuk undang-undang. Menurut Pemohon, ketentuan norma
di dalam UU a quo terkait pengaturan pemilu serentak,
sebagaimana pula diputus oleh Mahkamah pada putusan-putusan
sebelumnya merupakan isu konstitusional yang sangat penting
dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah.
20. Bahwa di dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-XVI/2018,
khususnya pada bagian pertimbangan hukum pada angka 10
halaman 92, Mahkamah mengatakan “Bahwa meskipun soal
penentuan jumlah personal penyelenggara pemilu merupakan
legal policy pembentuk undang-undang dimana Mahkamah pada
dasarnya berpendapat bahwa setiap putusannya yang meyangkut
legal policy, bahwa sesuatu sifatnya legal policy hanya dapat
dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas,
dan ketidakadilan yang intolerable sehingga masalah a quo,
kebijakan pembentuk undang-undang mengurangi jumlah
anggota KPU Kabupaten/Kota di beberapa kabupaten/kota
menjadi 3 orang sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya
nyata-nyata melanggar salah satu prinsip yang membenarkan
adanya legal policy, yatu prinsip rasionalitas. Oleh sebab itu, tidak
ada keraguan sedikitpun bagi Mahkamah untuk menyatakan
bahwa mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di
beberapa kabupaten/kota menjadi berjumlah 3 orang (tiga) orang
ditengah pertambahan beban penyelenggara pemilu, lebih-lebih
dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden
dan wakil presiden serentak tahun 2019, adalah sesuatu yang
irasional”;
17
21. Bahwa penyelenggaran pemilu serentak dengan lima kotak suara
secara sekaligus, telah secara nyata menimbulkan kerumitan bagi
pemilih di dalam memberikan pilihan politiknya. Terkait hal ini
akan kami jelaskan di dalam rangkaian argumentasi berikutnya,
yang dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia. Inilah yang membuat pemilu
serentak lima kotak menjadi irasional bagi pemilih, karena mesti
menghadapi surat suara yang banyak, jumlah calon yang banyak,
sehingga mustahil pula kita akan berharap pemilih akan rasional
dalam memberikan pilihan politiknya;
22. Bahwa selain memberatkan bagi pemilih, pemilu serentak lima
kotak juga telah menunjukkan bahwa penyelenggaraannya
meningkatnya suara tidak sah, sehingga ini jelas merendahkan
derajat keterwakilan pemilih di dalam sebuah proses pemilu.
Terkait dengan kuantitas suara tidak sah akan dijelaskan pada
poin argumentasi berikutnya;
23. Bahwa selain itu, di dalam pertimbangan hukum Mahkamah di
dalam poin 8 Putusan Nomor 31/PUU-XVI/2018 halaman 92
Mahkamah menyebutkan bahwa “selain pertimbangan
profesionalitas, penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota
harus pula mempertimbangkan dengan cermat dan saksama
rancang-bangun manajemen penyelenggaraan pemilu (election
management) yang rasional, terukur, dan menjamin pemenuhan
prinsip kedaulatan rakyat”;
24. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, jika jumlah
anggota KPU Kabupaten/Kota serta anggota Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) yang tugasnya menyelenggarakan teknis
tahapan pemilu dipertimbangkan dari aspek manajemen pemilu
untuk menjamin pemenuhan kedaulatan rakyat, tentulah hal yang
jauh lebih mendasar dari itu, yakni tentang desain keserentakan
pemilu yang berdampak kepada manajemen pemilu, mulai dari
beban kerja penyelenggara, besarnya suara tidak sah, dan
keluhan faktual pemilih bahwa pemilu serentak menyulitkan,
18
menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah
konstitusionalitasnya;
25. Bahwa berdasarkan uraian diataslah kemudian, penting bagi
Mahkamah untuk mengubah pendiriannya tentang apa yang
diputus di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang desain
penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak, untuk membagi
pelaksanaan pemilu serentak menjadi dua bagian, yakni serentak
nasional untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden, lalu serentak
lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan DPRD Kabuaten/Kota
bersamaan dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
• Tentang Desain Pemilu Serentak Lima Kotak Tak Sesuai dengan
Asas Pemilu di dalam Undang-Undang Dasar 1945
1. Bahwa asas pemilu di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni
pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali haruslah menjadi
basis bertindak, untuk menentukan desain sistem pelaksanaan
pemilu di Indonesia. Setiap desain pelaksanaan pemilu, mulai
sistem pelaksaaan, pelaksanaan setiap tahapan pemilu, hingga
sampai kepada penetapan hasil pemilu mesti dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil;
2. Bahwa asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang
disebutkan jelas di dalam teks konsitusi yakni, langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil, adalah prasyarat kumulatif yang
tidak bisa dilepaskan antara yang satu dengan yang lain. Lebih
dari itu, selain mesti dipenuhi secara kumulatif, asas pemilu
tersebut mesti tercermin dengan jelas, pasti, dan presisi di dalam
desain penyelenggaraan pemilu;
3. Bahwa adanya kata ”dilaksanakan” di dalam Pasal 22E ayat (1)
UUD 1945 tentu saja merujuk kepada sistem penyelenggaraan
pemilu yang disiapkan, agar sebuah penyelenggaraan pemilu
betul-betul sesuai dengan asas pemilu dan menjadi sebuah
pelaksanaan pemilu yang demokratis dan konstitusional;
19
4. Bahwa asas pemilu yang disebutkan di dalam Pasal 22E ayat (1)
UUD 1945 harus dipenuhi secara kumulatif di dalam mendesain
sistem pelaksanaan pemilu;
5. Bahwa komisi pemilihan umum, untuk dapat melaksanakan
pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan
adil tersebut, mestilah diturunkan dan dioperasionalkan dalam
sebuah kerangka hukum pemilu (electoral law) yang rasional,
terukur, dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat,
baik dari segi pemilih, aspek penyelenggara pemilu, maupun dari
aspek peserta pemilu;
6. Bahwa tujuan dari kerangka hukum pemilu yang rasional, terukur,
dan menjamin prinsip kedaulatan rakyat adalah untuk
memastikan detail tahapan pelaksanaan pemilu dilaksanakan
secara profesional, memfasilitasi hak politik setiap orang dengan
adil, serta melindungi pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat
sebagaimana tujuan utama dari pelaksanaan pemilihan umum.
Oleh sebab itu, kerangka hukum adalah sesuatu hal yang paling
mendasar untuk menguji apakah sebuah penyelenggaraan
pemilu sesuai dengan asas pemilu yang diatur di dalam konstitusi
atau tidak;
7. Bahwa ketentuan di dalam UU a quo, terutama yang berkaitan
dengan sistem pelaksanaan pemilu serentak adalah ketentuan
yang tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu yang
diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa ketentuan di dalam UU a quo, adalah tindak lanjut dari
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang
pada pokoknya mengatakan bahwa memisahkan pelaksanaan
pemilihan presiden dengan pemilihan anggota legislatif, dalam hal
ini DPR, dan juga DPD, adalah sebuah sistem pelaksanaan
pemilu yang inkonstitusional. Oleh sebab itu, sejak Pemilu 2019
dan seterusnya, menurut Mahkamah yang putusannya bersifat
final dan mengikat, sistem pelaksanaan pemilu yang
20
konstitusional adalah menyerentakkan pelaksanaan pemilu
presiden dengan pelaksanaan pemilihan anggota legislatif;
9. Bahwa setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Nomor
14/PUU-XI/2013, menjelang persiapan Pemilu 2019 disusunlah
kerangka hukum pemilu yang menghasilkan UU a quo, dimana
pelaksanaan pemilu serentak dilaksanakan dengan cara memilih
lima jenis pemilihan secara sekaligus, yakni memilih DPR,
Presiden, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
dalam tanggal, hari, dan jam yang sama;
10. Bahwa dengan sistem pelaksanaan pemilu dengan memilih lima
jenis pemilihan secara sekaligus, telah dilaksanakan pada Pemilu
17 April 2019 yang lalu, telah terbukti menimbulkan banyak
persoalan, dimana persoalan tersebut adalah terkait langsung
sebagai akibat dari kerangka hukum pemilu yang tidak disiapkan
secara baik dan terukur, serta tidak berlandaskan pada asas
pemilu yang telah diatur di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
11. Bahwa persoalan yang dimaksud oleh Pemohon akan
diterangkan di dalam uraian di bawah ini, dimana persoalan ini
sangatlah mendasar, untuk melihat secara nyata, bahwa sistem
pelaksanaan pemilu serentak di dalam UU a quo telah
bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas,
rahasis, jujur, dan adil:
I. Pemilu lima kotak adalah sesuatu yang tidak bisa di
manajemen (unmanageable) bagi penyelenggara pemilu
a. Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat 2.249
tempat pemungutan suara (TPS) yang mesti
melaksanakan pemungutan suara susulan. Artinya, 2.249
TPS tidak bisa melaksanakan pemungutan suara secara
serentak karena persoalan logistik pemilu. Baik karena
persoalan terlambat, tertukar, maupun logisitik yang rusak.
Hal ini menunjukkan memanejemen logistik pemilu dengan
lima kotak adalah sesuatu yang menimbulkan potensi
21
persoalan di dalam mengatur logisitik pemilu, sebagai
salah satu tahapan paling penting dalam sebuah pemilu;
b. Bahwa dengan menyelenggarakan pemilu lima kotak, telah
membuat pelaksanaan teknis pemungutan dan
penghitungan suara menjadi sangat panjang dan
melelahkan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per
tanggal 16 Mei 2019, jumlah petugas KPPS yang
meninggal dunia adalah 527 jiwa dan tercatat 11.239 orang
sakit setelah menyelenggarakan tugasnya sebagai
anggota KPPS. Hal ini membuktikan, secara manajemen
pelaksanaan, khususnya untuk proses pemungutan dan
penghitungan suara yang mesti selesai pada hari yang
sama (setelah ada putusan Mahkamah diberi waktu
tambahan sampai pukul 12.00 waktu setempat sehari
setelah pemungutan suara) adalah sesutu pekerjaan yang
mesti diselesaikan di luar batas kemampuan daya tahan
tubuh manusia. Hal ini bersesuaian pula dengan Putusan
Mahkamah Nomor 31/PUU-XVI/2018, bahwa rasionalitas
di dalam menentukan pilihan pengaturan manajemen
pemilu, merupakan isu konstitusionalitas yang berkaitan
langsung dengan pemenuhan asas penyelenggaraan
pemilu;
c. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di
TPS adalah ujung tombang dari penyelenggaraan
kedaulatan rakyat di dalam sebuah pelaksanaan pemilihan
umum. Jika suara yang telah diberikan pemilih diproses
dan dikerjakan dengan tidak hari-hati, di dalam sebuah
kelelahan yang luar biasa, hal ini jelas menjadi sesuatu
penilaian dimana desain penyelenggaraan pemilu serentak
bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak
sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil;
22
d. Bahwa selain proses pemungutan dan penghitungan suara
sebagai ujung tombak yang menjaga kemurnian suara
pemilih, terdapat pula proses rekaptulasi suara di tingkat
kecamatan yang akan menggabungkan seluruh suara
pemilih di masing-masing TPS pada setiap kelurahan.
Dengan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK) yang berjumlah lima orang, proses rekapitulasi
pemilu dengan lima kotak adalah sesuatu yang
unmanageable bagi penyelenggara pemilu. Menghitung
lima jenis lima surat suara dengan batasan waktu tertentu
adalah sesuatu yang berpotensi membuat kemurnian
suara pemilih menjadi tidak terjaga;
e. Bahwa management election yang rasional dan terukur
adalah perwujudan dari pemenuhan asas pemilu yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang
untuk memenuhi asas ini dilaksanakan oleh penyelenggara
pemilu, termasuk KPPS dan PPK yang merupakan struktur
penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan kecamatan. Oleh
sebab itu, jika di dalam proses pelaksanaan tahapan
pemilu di tingkat TPS dan Kecamatan di dalam UU a quo
adalah sesuatu yang tidak terukur dan tidak rasional, hal ini
tentu menjadi salah satu hal yang bertentangan dengan
asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil;
II. Pemilu Lima Kotak Memperbesar Suara Tidak Sah,
Menurunkan Derajat Keterwakilan
a. Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019,
berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh
KPU, terdapat total suara tidak sah sebesar 17.503.953
jika dibandingkan dengan total jumlah pengguna hak pilih
sebesar 157.475.213, persentase suara tidak sah terbilang
sangat besar, yakni 11,21%. Jika dibandingkan dengan
hasil pemilu legislatif yang sudah ditetapkan oleh KPU,
23
jumlah suara tidak sah ini hanya kalah dari total suara
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai
pemenang pemilu dengan perolehan suara 27.053.961,
dan kalah dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
sebagai pemenang kedua pemilu yang meriah 17.594.839.
Total suara tidak sah ini mengalahkan perolehan suara
masing-masing 7 partai politik lain yang meraih kursi di
DPR. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel.1
Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan
Suara Tidak Sah
No. Partai Politik Perolehan Suara Suara Tidak Sah
1. PKB 13.570.097 17.503.953.
2. Gerindra 17.594.839 17.503.953.
3. PDIP 27.053.961 17.503.953.
4. Golkar 17.229.789 17.503.953.
5. Nasdem 12.661.792 17.503.953.
6. Garuda 702.536 17.503.953.
7. Berkarya 2.929.495 17.503.953.
8. PKS 11.493.663 17.503.953.
9. Perindo 3.738.320 17.503.953.
10. PPP 6.323.147 17.503.953.
11. PSI 2.650.361 17.503.953.
12. PAN 9.572.623 17.503.953.
13. Hanura 2.161.507 17.503.953.
14. Demokrat 10.876.507 17.503.953.
15. PBB 1.099.848 17.503.953.
16. PKPI 312.775 17.503.953.
24
b. Besarnya suara tidak sah ini salah satunya disebabkan
oleh kebingungan pemilih untuk memberikan pilihan pada
lima surat suara sekaligus. Bisa dibayangkan, banyaknya
suara yang tidak sah tentu saja membuat kualitas dan
derajat keterwakilan dalam pemilu menjadi rendah. Jika
diibaratkan suara tidak sah adalah peserta pemilu legislatif,
total suara yang diperoleh akan menduduki peringkat
ketiga suara terbanyak di Pemilu 2019. Fakta inilah yang
menjadi persoalan mendasar di dalam penyelenggaraan
pemilu serentak dengan lima kotak. Padahal,
Bagian 4 dari 47
memaksimalkan dan memfasilitasi derajat keterwakilan
pemilih adalah salah satu unsur utama bagi sebuah
penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil;
c. Bahwa tentang kesulitan pemilih menghadapi pemilu lima
kotak ini sudah terbukti dengan penelitian yang dilakukan
oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),
menemukan 74% publik dari hasil disurvei menyatakan
pemilu serentak dengan mencoblos lima surat suara ini
menyulitkan pemilih. Pengumpulan data terkait survei ini
dilakukan setelah Pemilu 2019, yakni pada 27 Juni sampai
8 Agustus 2019, dirilis 28 Agustus 2019; (Bukti-P6)
d. Bahwa dengan penyelenggaraan pemilu lima kotak telah
membuat suara yang telah diberikan pemilih menjadi sia-
sia, terbuang dengan jumlah yang sangat besar,
dikarenakan kerumitan di dalam pemberian suara untuk
lima jenis surat suara sekaligus. Termasuk juga upaya
yang telah dilakukan oleh pemilih untuk berpartsipasi di
dalam pemilu menjadi tidak mampu meningkatkan derajat
keterwakilan sebagaimana prinsip daulat rakyat yang
dijamin oleh UUD 1945, karena terhalang secara faktual
oleh desain jadwal pelaksanaan pemilu serentak lima kotak
sebagaimana diatur di dalam UU a quo;
25
12. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka
penyelenggaraan pemilu serentak dengan memilih lima jenis lima
surat suara sekaligus merupakan desain yang tidak sesuai
dengan asas penyelenggaraan pemilu dan bertentangan dengan
UUD 1945;
• Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
yang Tidak Sesuai dengan Tujuan dengan Penguatan
Pemerintahan Daerah
1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas
memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah
untuk mengatur urusan tata kelola pemerintahannya
sendiri dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini tertuang
dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5),
dan ayat (6) dan Pasal 18A ayat (1) yang berbunyi:
▪ Pasal 18 ayat (1) UUD 1945: Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang;
▪ Pasal 18 ayat (2) UUD 1945: Pemerintah daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan;
▪ Pasal 18 ayat (5) UUD 1945: Pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan
sebagai urusan pemerintahan pusat;
2. Bahwa dalam rangka menjalankan otonomi daerah
mengatur pembentukan dua lembaga daerah untuk
mengurusi tata kelola pemerintahan daerah yakni: kepala
26
daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang dipilih secara
demokratis, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
dan DRPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana diatur di
dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945, dan juga disebutkan
melalui pemilihan umum di dalam Pasal 22E ayat (3)
UUD 1945;
3. Bahwa kewenangan dan fungsi pemerintah daerah tidak
jauh berbeda dengan bekerjanya sistem pemerintahan
presidensial seperti, kewenangan kepala daerah dan
DPRD yang setara salah. Salah satu bentuk kesetaraan
dan mewujudkan fungsi checks and balances antar dua
lembaga ini adalah satu adalah keduanya diberikan
kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan
daerah. Lebih lanjut dalam perumusan peraturan daerah,
kepala daerah dan DPRD membahas secara bersama-
sama untuk memperoleh persetujuan bersama. Pola
hubungan kewenangan ini senada dengan relasi kerja
antara Presiden dan Wakil Presiden dengan DPR dalam
perumusan perundang-undangan yang diatur dalam UU
1945 Pasal 20 ayat (2) “Setiap rancangan undang-
undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”;
4. Bahwa kesetaraan kewenangan antara kepala daerah
dan DPRD dan efektivitas pemerintahan di daerah, pada
realitasnya sering kali terganggu yang salah satunya
disebabkan oleh keterpisahan waktu penyelenggaraan
pemilu kepala daerah dengan pemilu DPRD. Adapun dua
dampak yang ditimbulkan dari terpisahnya waktu pemilu
kepala daerah dengan DPRD adalah sebagai berikut:
I. Politik transaksional untuk kepentingan jangka pendek
demi kepentingan calon kepala daerah. Praktik ini
27
sudah menjadi fakta yang sudah sangat meresahkan.
Meskipun belum dituntasan di dalam sebuah putusan
hukum yang berkekuatan hukum tetap, beberapa
dugaan praktik mahar politik menjadi tanda bahwa
ada masalah serius berupa pencalonan kepala
daerah berupa praktik transaksional pencalonan
pemilihan kepala daerah. Praktik transaksional ini
disebabkan oleh dua hal utama: pertama pemilihan
anggota DPRD dipisahkan dengan pemilihan kepala
daerah;
II. Inefektivitas pemerintahan daerah karena
pemerintahan dibentuk atas dasar kepentingan
jangka pendek. Pemisahan pemilu kepala daerah
dengan pemilu DPRD berdampak pada efektivitas
pemerintahan daerah terutama dalam perumusan
kebijakan seperti peraturan daerah. Dalam setiap
perumusan peraturan daerah, kepala daerah dan
DPRD diberikan kewenangan untuk mengajukan dan
merumuskan peraturan daerah. Namun, DPRD diberi
kewenangan untuk menyetujui atau menolak usulan
peraturan daerah dari kepala daerah. Sehingga
persoalan yang muncul ialah sering kali kepala
daerah terpilih mendapatkan minoritas dukungan
kursi di DPRD yang menganggu efektivitas
pemerintahan daerah bahkan memicu praktek
korupsi. Studi yang dilakukan oleh Didik Supriyanto
(2014) yang berjudul “Bukan Pilkada Serentak tapi
Pemilu Daerah” misalnya menjelaskan: “Kasus-kasus
korupsi yang menjerat kepala daerah bukan semata-
mata karena faktor moral dan mental, tetapi juga
karena sistem yang mengkondisikan mereka terlibat
politik transaksional. Hampir semua kepala daerah
tidak mendapatkan dukungan DPRD dalam
28
menjalankan pemerintahan, karena mereka berasal
dari partai politik atau koalisi partai politik yang tidak
menguasai mayoritas kursi DPRD. Peta politik
demikian menjadikan pemerintahan daerah
melakukan transaksi politik dengan DPRD agar
kebijakannya dapat diterima”. Beberapa contoh kasus
tidak efektifnya pemerintahan daerah sebagai akibat
dari pemisahan pemilu kepala daerah dengan DPRD
lalu berujung korupsi adalah kasus korupsi yang
melibatkan Gubernur Jambi yang mesti menyerahkan
uang kepada anggota DPRD Jambi untuk menyetujui
APBD yang diajukan oleh Gubernur Jambi;
III. Bahwa persoalan ini bisa juga disebabkan pula oleh
lemahnya dukungan Gubernur terpilih di Pilkada oleh
DPRD. Jika kita lihat di Pilkada Serentak 2015,
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
terpilih Zumi Zola dan Fachrori Umar didukung oleh
minoritas partai politik yang terdiri dari tiga partai
politik yakni Nasional Demokrat (Nasdem), Partai
Kedaulatan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat
Nasional (PAN) dengan komposisi kursi DPRD
sebanyak 14 atau 25% dari total kursi yang tersedia
yakni 55 kursi. Persoalan yang sama terjadi pula di
Kota Malang diamana Walikota dan DPRD terlibat
praktek korupsi secara bersama-sama dalam
pembahasan APBD-P.
5. Bahwa uraian argumentasi di atas telah menjadi terang,
ketika pemilihan kepala daerah dipisahkan dengan
pemilihan DPRD berakibat tidak mampu diwujudkannya
pemilihan secara demokratis sebagaimana diamanatkan
di dalam UUD 1945, serta juga membuat gagalnya upaya
untuk menjalankan pemerintahan daerah dalam
29
kerangka otonomi daerah seluas-luasnya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
6. Bahwa gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala
daerah, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi di
daerah yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan
masyarakat, tentu mesti dapat pula bekerja secara
efektif, efisien, dan bertanggung jawab, dengan tetap
bersandar ada prinsip checks and balances dalam
sebuah kekuasaan;
7. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
efektif hampir tidak bisa didapatkan karena waktu
penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota yang terpisah dengan pemilihan DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Bahwa waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota yang terpisah dengan DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, akan membuat
pemerintahan daerah yang lemah, rawan praktik
transaksional, bahkan berpotensi terjadi praktik korupsi,
karena baik gubernur, bupati, dan walikota, akan selalu
menghadapi konfigurasi politik yang berbeda-beda
dengan DPRDnya masing-masing, bersebab waktu
pemilihannya yang tidak bersamaan;
9. Bahwa sebagai gambaran penting dari berubah-ubahnya
konfigurasi politik yang dihadapi kepala daerah karena
jadwal pemilihan yang terpisah dengan DPRD adalah,
171 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang
melaksanakan pilkada pada 27 Juni 2018 yang lalu, tentu
saja baru mulai beradaptasi dengan konfigurasi politik di
DPRD daerahnya masing-masing. Tetapi, baru saja
mereka beradaptasi, konfigurasi DPRDnya akan segera
berubah, karena DPRD daerahnya akan segera berganti
30
setelah baru saja dipilih melalui Pemilu 17 April 2019,
sementara masa jabatan kepala daerah yang dipilih pada
27 Juni 2018, masih menjabat sampai tahun 2023;
10. Bahwa kondisi inilah yang membuat pemerintahan
daerah cendrung lemah, berpotensi tidak demokrasi, dan
bergeser dari fungsi pelaksana otonomi daerah untuk
mewujudkan kesejahteraan setiap warga sebagaimana
amanat UUD 1945;
11. Bahwa dengan menyerentakkan penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah dengan DPRD akan
meminimalisir potensi praktik transaksional jangka
pendek antara calon kepala daerah dengan DPRD, dan
hal ini tentu saja akan mengupayakan proses pemilihan
kepala daerah yang lebih demokratis;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas juga, dengan
dimohonkannya agar penyelenggaraan pemilu serentak
dilaksanakan menjadi dua bagian, yakni pemilu serentak
nasional dan pemilu serentak daerah, jadwal-jadwal
transisi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
serentak di dalam UU Pilkada mesti dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945;
13. Bahwa dengan adanya permohonan ini akan membuka
kemungkinan Mahkamah mengubah pendiriannya,
khususnya di dalam putusan yang menyatakan pemilihan
kepala daerah bukanlah rezim pemilu, oleh sebab itu
Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili
perselisihan hasil pilkada, adalah sesuatu yang sangat
bisa dilakukan oleh Mahkamah, apalagi dengan
mempertimbangkan aspek pemenuhan asas pemilu dan
pemilihan sebagaimana diatur di dalam UUD 1945;
14. Bahwa terkait dengan kemungkinan Mahkamah untuk
membuat sebuah norma atau akibat hukum baru setelah
31
mempertimbangkan konstitusionalitas norma yang diuji
oleh Pemohon di dalam perkara pengujian undang-
undang, tidak kali ini saja dilakukan oleh Mahkamah;
15. Bahwa di dalam perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019,
dimana Pemohon merupakan salah Pemohon yang
diterima kedudukannya oleh Mahkamah pada perkara
tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian
permohonan yang di dalam amar putusan jika dicermati
dengan hati-hati, menimbulkan norma hukum baru. Lebih
lengkap dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini di dalam
amar Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019:
1) Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon IV,
Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII untuk
sebagian;
2) Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik
dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula
surat keterangan perekaman kartu tanda
penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas
kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain
yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk
itu”;
3) Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari”
dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182
32
dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan
suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak
terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih
karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi
tahanan, serta karena menjalankan tugas pada
saat pemungutan suara ditentukan paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”.
4) Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di
TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari
pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan
selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada
hari pemungutan suara dan dalam hal
penghitungan suara belum selesai dapat
diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua
belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan
suara”.
16. Bahwa amar putusan MK pada poin 2, 3, 4 sebagaimana
dikutip oleh Pemohon di atas adalah bentuk putusan
Mahkamah yang melahirkan norma baru serta akibat
hukum. Hal ini tentu saja adalah sesuatu yang sangat
33
Bagian 5 dari 47
konstitusional, karena memang Mahkamah Konstitusi
satu-satunya lembaga yang berwenang untuk
memberikan tafsir terhadap sebuah ketentuan norma
hukum dan menilai konstitusioalitasnya dengan
konstitusi;
17. Bahwa untuk mengantisipasi pembahasan undang-
undang tentang pemilu yang bisa saja dibahas oleh DPR
bersama dengan Presiden periode 2019-2024, diawal
masa pemerintahan, serta menghindari terjadinya
perubahan-perubahan norma ditengah tahapan
pelaksanaan pemilu, menjadi sangat penting untuk
memberikan batasan konstitusional tentang sistem
pemilu serentak segera oleh Mahkamah Konstitusi.
D. Petitum
Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma
hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar
Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:
Dalam Provisi:
1. Menerima permohonan provisi;
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses
pemeriksaan, dan memutus permohonan ini karena terkait langsung dengan
sistem pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal pemilu yang akan
berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republlik Indonesia
34
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas
pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan
dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu
serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,
Gubernur, Bupati, dan Walikota”;
3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sepanjang frasa “Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara
serentak” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republlik
Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi
atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD,
dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu
serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,
Gubernur, Bupati, dan Walikota”;
4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) “Pemilihan
dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh
wilayah Republik Indonesia bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan
Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
dilaksanakan serentak dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
melalui pemilu serentak daerah dua tahun setelah pelaksanaan pemilu
serentak nasional”;
5. Menyatakan Pasal 201 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Reublik Indonesia
35
Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898); “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat
sampai dengan tahun 2024” bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan
Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
“Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan
wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang berakhir masa jabatannya
pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat penjabat
gubernur, penjabat bupati, penjabat walikota sampai terpilihhnya gubernur dan
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota
melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024” bertentangan dengan
UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;
Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan
seadil-adilnya ex aequo et bono.
[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan
alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7
sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20`7 tentang
Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
36
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Akta Pendirian Perludem;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Survei Pasca-Pemilu 2019 Pemilu Serentak dan
Konsolidasi Demokrasi di Indonesia;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Identitas Direktur Eksekutif Perludem.
Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Khairul
Fahmi dan Didik Supriyanto, yang memberikan keterangan tertulis yang diterima
di Kepaniteraan tanggal 9 Januari 2020 dan keterangan lisan di bawah sumpah
dalam sidang tanggal 13 Januari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:
Khairul Fahmi
Setelah menyelenggarakan Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak
untuk memlih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD,
anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, dapat diketahui
bahwa pemilu secara serentak dengan lima kota memiliki berbagai persoalan
yang cukup serius, sehingga membutuhkan evaluasi. Persoalan tersebut tidak
saja terkait manajemen dan teknis pelaksanaan, melainkan juga berhubungan
dengan substansi pemilu, yaitu kemurnian hak pilih warga negara sebagai wujud
konkrit kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Jika dirunut ke belakang, desain pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan
tindak lanjut Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam putusan pengujian
UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut, MK menegaskan bahwa penyelenggaraan
Pilpres yang tidak bersamaan dengan penyelenggaraan anggota legislatif
adalah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Putusan itu
didasarkan atas tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan
dan sistem pemerintahan presidensial, original intent pembentukan UUD 1945,
efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu, serta hak memilih warga
37
negara secara cerdas.
Ketika putusan tersebut dibacakan pada Januari 2014, pada umumnya para
pemikir hukum tata negara dan pakar ilmu politik mendukung putusan
dimaksud. Kuatnya dukungan bahkan ditandai dengan adanya pihak yang
menyayangkan kenapa putusan tersebut agak terlambat dibacakan, di mana
apabila diputuskan lebih awal, pemilu serentak pertama tentu akan dapat
dilaksanakan pada tahun 2014. Dari pengalaman tersebut, ahli hendak
menegaskan adalah pendirian MK mengenai pemilu serentak ketika itu
sesungguhnya mendapatkan dukungan luas dari kalangan pemikir hukum tata
negara, pakar politik, bahkan juga publik.
Dari tiga alasan pokok yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut,
argumentasi MK yang paling mendapatkan dukungan adalah alasan keterkaitan
desain sistem pemilu dengan sistem pemerintahan presidensial. Di mana,
desain keserentakan Pilpres dengan pemilu legislatif akan berkonstibusi untuk
memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang dikehendaki oleh konstitusi
sendiri.
Adapun pertimbangan terkait original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 justru
mendapat kritikan dari sebagian pemikir hukum tata negara dan ilmu politik kala
itu. Alasannya, menyerentakkan Pilpres dengan pemilu seluruh anggota
legislatif, baik pusat maupun daerah akan menyebabkan beratnya beban
penyelenggaraan dan juga akan menyebabkan pemilih tidak dapat memberikan
hak suaranya secara rasional. Kritikan ini ternyata memang menjadi kenyataan
dalam Pemilu serentak 2019, di mana penyelenggara menanggung beban
manajemen penyelenggaraan yang berat, sehingga muncul persoalan seperti
tidak begitu siapnya logistik pemilu, banyaknya surat suara yang tidak sah, dan
yang lebih berat adalah meninggalnya lebih dari 550 orang penyelenggara
pemilu di tingkat bawah. Terlepas adanya laporan dari Kementerian Kesehatan
bahwa faktor yang menyebabkan banyaknya petugas yang meninggal adalah
karena stroke, gagal jantung dan alasan kesehatan lainnya, namun beban kerja
penyelenggaraan pemilu ikut berkonstribusi terhadap munculnya masalah
tersebut.
Apabila dua pertimbangan pokok Mahkamah ketika mengabulkan pengujian UU
38
Nomor 42 Tahun 2008 tersebut dianalisa lebih jauh, tentunya kita bisa
memahami bahwa putusan menyerentakkan pilpres dengan pemilu legislatif
merupakan putusan yang sudah tepat dari aspek bagaimana MK mengawal
pemurnian dan penguatan sistem presidensial. Hanya saja, dari aspek
manajamen penyelenggaraan dan upaya menjaga kemurnian hak pilih dalam
pemilu, desain keserentakan yang ditafsirkan MK memang memiliki masalah
tersendiri. Ketika desain keserentakan pemilu 2019 harus dievaluasi, maka
desain waktu penyelenggaraan pemilu tetap harus berada dalam kerangka
memperkuat sistem presidensial. Pada saat yang sama, juga harus
mempertimbangkan aspek manajemen penyelenggaraan dan kemudahan
pemilih dalam menentukan pilihannya secara rasional. Dengan demikian,
evaluasi keserentakan pemilu tidak harus dijawab dengan kembali pada desain
waktu penyelenggaraan yang diterapkan sebelumnya. Sebab, desain tersebut
jelas tidak memiliki konstribusi lebih untuk penguatan sistem presidensial.
Berdasarkan kerangka pikir demikian, maka keserentakan pilpres dengan
pemilu anggota DPR dan DPD seharusnya tetap dipertahankan. Sebab,
keserentakan itulah yang secara nyata berdampak terhadap penguatan sistem
presidensial sebagamana dimaksud MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-
XI/2013. Lagi pula, mekanisme check and balances yang diharapkan terjadi
adalah antara kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang Presiden
dengan kekuasaan legislatif yang dipegang DPR. Adapun keserentakan pilpres
dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota hampir
tidak memiliki dampak terhadap perimbangan kekuasaan presiden dengan
lembaga legislatif. Sebab, hubungan kekuasaan presiden dengan kekuasaan
DPRD bukanlah hubungan yang bersifat horizontal, melainkan vertikal. Oleh
karena itu, alasan penguatan sistem presidensial dengan menyerentakkan
pilpres dengan pemilu anggota DPRD sesungguhnya tidaklah relevan. Hal ini
secara jelas juga dapat dibaca dalam pertimbangan MK dalam Putusan Nomor
14/PUU- XI/2013, di mana penguatan sistem pemerintahan yang dimaksud MK
adalah hubungan kekuasaan Presiden dengan DPR, dan sama sekali tidak
membahas DPRD.
Apabila desain keserentakan yang akan berdampak terhadap rancang bangun
sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hanyalah keserentakan antara pilpres
39
dan pemilu anggota DPR dan DPD, maka sudah seyogianya pilpres tidak
diserentakkan dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota.
Pendirian yang demikian tentunya akan berdampak terhadap pokok
pertimbangan kedua yang dikemukakan MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-
XI/2013, yaitu mengenai original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.
Terlepas dari pilihan metode penafsiran yang digunakan MK ketika itu, yang
pasti desain kesentakan pemilu yang menyerentakkan pilpres dengan pemilu
seluruh anggota legislatif (pusat dan daerah dan sistem proporsional terbuka)
ternyata memiliki masalah. Masalah tersebut tidak saja terkait manajemen
penyelenggaraan, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan,
dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara
yang mesti dilindungi. Ketika desain keserentakan yang ada berdampak
terhadap tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses
penyelenggaraan pemilu sesuai asas jujur dan adil, maka realitas tersebut
tentunya patut menjadi dasar bagi Mahkamah untuk memperbaiki dan/atau
mungkin menyempurnakan pendiriannya terkait desain keserentakan pemilu,
khususnya pendirian yang didasarkan pada original intent Pasal 22E ayat (2)
UUD 1945. Pertimbangan agar hak pilih dapat dilaksanakan sesuai prinsip
pemilu yang jujur dan adil [Pasal 22E ayat (1) UUD 1945] tentunya harus lebih
diutamakan dibandingkan pertimbangan original intent norma Pasal 22E ayat
(2) dimaksud.
Pemenuhan standar penyelenggaraan pemilu yang mampu menjamin hak pilih
warga negara diberikan secara rasional dalam pemilu yang jujur dan adil
tersebut secara tidak langsung juga akan memperkuat sistem presidensial. Hal
mana, kesempatan warga negara untuk mengenal kandidat secara baik dan
menentukan pilihan secara logis akan turut menentukan kualitas kekuatan politik
yang mengisi kekuasaan eksekutif dan legislatif pusat sesuai yang dikehendaki
konstitusi.
Oleh karena itu, koreksi atas desain keserentakan pemilu memang perlu
dilakukan, namun sebaiknya cukup dengan merevisi penafsiran atas Pasal 22E
ayat (2) UUD 1945 sembari tetap mempertahankan dan memperkuat argumen
MK bahwa desain keserentakan pilpres dan pemilu anggota legislatif adalah
40
untuk memperkuat sistem presidensial yang ada.
Jika Pilpres hanya diserentakkan dengan pemilu anggota DPR dan DPD, lalu
bagaimana dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota?
Sebanding dengan desain penyelenggaraan pemilu tingkat nasional yang
Bagian 6 dari 47
disandarkan pada kerangka penguatan sistem presidensial, kerangka berpikir
desain pemilu anggota DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota seharusnya
juga disesuaikan dengan keberadaan DPRD dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Dalam Pasal 18 UUD 1945 ditegaskan bahwa
pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota menjalankan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi
daerah dalam kerangka negara kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
18 UUD 1945 merupakan kerangka konstitusional dalam mendesain sistem
penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Dalam kerangka otonomi daerah dimaksud, desain waktu penyelenggaraan
pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang diserentakan
dengan pemilu anggota DPR, apalagi pilpres justru menyebabkan isu daerah
kehilangan tempat dalam pemilu. Isu-isu pembangunan daerah berbasis prinsip
otonomi tidak muncul karena tertutupi oleh agenda nasional yang dibawa dalam
pilpres dan pemilu legislatif tingkat nasional. Oleh karena itu, jika Pasal 18 UUD
1945 telah menempatkan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah
yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan otonomi daerah, maka desain
pemilu anggota DPRD haruslah pula dalam kerangka memperkuat peran DPRD
dalam menjalankan otonomi daerah. Salah satu cara memperkuat DPRD
adalah dengan mendesain penyelenggaraan pemilu anggotanya terpisah dari
pemilu legislatif dan eksekutif nasional.
Penguatan otonomi daerah melalui desain ulang penyelenggaraan pemilu
anggota DPRD tersebut setidaknya akan terjadi dalam pada empat hal penting.
Pertama, parpol sebagai infrastruktur politik baik di tingkat daerah akan memiliki
ruang dan kesempatan lebih dalam mengeksplorasi agenda-agenda politiknya
berbasis daerah otonomi dalam NKRI; Kedua, warga negara pemegang hak
pilih akan mempunyai kesempatan lebih luas dalam mengenali dan memilih
berdasarkan agenda politik yang diusung parpol peserta pemilu, baik ketika
41
pemilu nasional maupun pada saat pemilu DPRD; Ketiga, sistem akuntabitas
politik partai politik akan terbangun berbasis agenda yang diusung di setiap
level pemilu yang dilaksanakan, termasuk daerah; Keempat, penerapan asas
pemilu yang jujur dan adil akan lebih mudah dikontrol dibanding jika
diserentakan seperti desain saat ini.
Di samping untuk memperkuat otonomi daerah, pemisahan pemilu anggota
DPRD dari pemilu anggota DPR, DPD, dan pilpres juga akan dapat difungsikan
sebagai mekanisme evaluasi terhadap kinerja parpol. Dalam arti, jika selisih
waktu penyelenggaraan pemilu nasional dengan pemilu DPRD terpaut paling
tidak 2 tahun, maka pemilu anggota DPRD akan menjadi ajang evaluasi
terhadap parpol-parpol yang terpilih dalam pemilu nasional dan begitu juga
sebalik. Hal tersebut setidaknya akan dapat pula memicu peningkatan kinerja
parpol sebagai infrastruktur politik dengan segala peran strategisnya dalam
kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia.
Dengan konsep pemisahan demikian, apakah pemilu anggota DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota akan diserentakkan atau dipisah satu sama lain?
Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat bergantung pada desain dan fokus
otonomi daerah yang dikehendaki. Dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945
dinyatakan, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, desain otonomi daerah
merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Oleh
karena itu, secara linear, desain waktu penyelenggaraan pemilu anggota DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota juga menjadi bagian dari wewenang
pembentuk undang-undang untuk merancangnya. Hanya saja, desain tersebut
harus diletakkan dalam kerangka memperkuat daerah otonom di mana fokus
otonomi daerah tersebut diletakkan oleh pembentuk undang- undang. Pada
saat yang sama, juga dengan mempertimbangkan kekhususan yang dimiliki
tiap-tiap daerah.
Lebih jauh, pemisahan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota dari pemilu nasional juga menimbulkan pertanyaan terkait
pemilihan kepala daerah. Apakah pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota dilaksanakan serentak dengan pemilu gubernur, bupati, dan
walikota? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan berkaitan langsung dengan
42
sistem pilkada yang akan diterapkan, apakah langsung atau tidak langsung.
Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan, Gubernur, Bupati, dan Walikota
masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota dipilih secara demokratis. Frasa “secara demokratis” dalam ketentuan
tersebut memberi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan
sistem pilkada yang akan digunakan, apakah dipilih secara langsung atau tidak
langsung. Terkait adanya dua pilihan sistem pilkada, MK bahkan pernah juga
menegaskan bahwa pilkada tidak termasuk pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22E UUD 1945, namun ketika ia dilaksanakan langsung, maka
secara materil pilkada adalah pemilihan umum.
Berdasarkan norma konstitusi tersebut dan juga pendirian MK dalam sejumlah
putusannya, penyelenggaraan pilkada dapat saja dilakukan secara langsung
dan dapat pula dilakukan secara tidak langsung. Hal ini akan sangat
bergantung pada kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Ketika
pembentuk undang-undang menentukan pilkada dilaksanakan secara langsung,
maka untuk memperkuat otonomi daerah, penyelenggaraannya lebih baik
diserentakkan dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota. Lebih jauh, desain yang demikian juga dapat menjadi cara
untuk mengefisienkan penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah.
Sejalan dengan itu, jika pilkada dilaksanakan secara langsung dan
diserentakkan dengan pemilu anggota DPRD, maka mekanisme penyelesaian
masalah hukum terkait proses dan hasil pemilu anggota juga berlaku untuk
pilkada. Dalam hal ini, ketika wewenang penyelesaian sengketa hasil pemilu
anggota DPRD ada pada MK, maka penyelesaian sengketa pilkada pun juga
menjadi wewenang MK. Oleh karena itu, pendirian MK sebelumnya yang
menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang menyelesaikan sengketa hasil
pilkada tentunya juga perlu ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan hukum
dan perkembangan desain kepemiluan yang ada. Langkah tersebut sangat
diperlukan agar kerangka konstitusional penyelenggaraan pemilu dan pilkada
berada dalam ruang yang sebangun.
Sebelum mengakhiri keterangan ini, dari uraian di atas ahli berkesimpulan
sebagai berikut:
43
A. Desain keserentakan pilpres dengan pemilu anggota legislatif merupakan
masalah konstitusional yang menjadi wewenang MK untuk memutuskan.
Sebab, desain tersebut berkenaan dengan penguatan sistem presidensial
yang diatur UUD 1945; penguatan otonomi daerah; dan penjaminan negara
terhadap kemurnian hak pilih sebagai hak fundamental warga negara. Dalam
kerangka pikir konstitusional yang demikian, penafsiran original intent
Pasal 22E ayat (2) haruslah ditinjau ulang dan diiringi dengan penegasan
perlunya pemisahan pilpres dan pemilu anggota legislatif tingkat nasional
dengan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
B. Sistem pilkada dan desain penyelenggaraan pemilu anggota DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota merupakan wewenang pembentuk undang-undang
untuk menentukannya. Hal mana wewenang tersebut harus didasarkan atas
agenda penguatan otonomi daerah yang dikehendaki Pasal 18 UUD 1945.
Hanya saja, ketika pembentuk undang-undang menentukan pilkada
dilaksanakan secara langsung, maka asas pemilu, desain penyelenggaraan
dan lembaga penyelenggaranya pun mesti tunduk pada ketentuan pemilu
dalam Pasal 22E UUD 1945.
Didik Supriyanto
Ahli menyampaikan keterangan Ahli dengan dilampiri buku berjudul “Menata
Ulang Jadwal Pilkada Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah”, karya: Didik
Supriyanto, Khoirunnisa Agustyati, August Mellaz, Cetakan I, Oktober 2013,
Penerbit Yayasan Perludem.
Penguatan Presidensialisme Melalui Pengaturan Jadwal Pemilu1
Oleh: Didik Supriyanto2
A. Pendahuluan
1 Naskah dibacakan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi pada Senin, 13 Januari 2019 sebagai
Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019. Bersama naskah ini disertakan buku
berjudul Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah oleh Didik
Supriyanto, S.I.P., M.I.P., Khoirunnisa, dan August Mellaz yang diterbitkan oleh Perludem pada
2013, sebagai pelengkap keterangan tertulis ini.
2 Peneliti pemilu, penulis buku-buku pemilu, dan kolumnis pemilu di media massa. Anggota Panwas
Pemilu Pusat pada Pemilu 2004, Pemantau Pilkada 2005-2008, Pemantau Pemilu 2009, Petugas
KPPS Pemilu 2014, dan Pengawas Pemilu Lapangan Pilkada DKI Jakarta 2017.
44
MPR menetapkan lima kesepakatan sebelum mengubah konstitusi: pertama,
tidak mengubah bagian Pembukaan UUD 1945; kedua, tetap mempertahankan
NKRI; ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial; keempat,
meniadakan Penjelasan UUD 1945 dengan mengangkat hal-hal yang bersifat
normatif ke dalam pasal-pasal, dan; kelima, melakukan perubahan dengan cara
addendum. Kesepakatan pertama, keempat, dan kelima tuntas seiring dengan
selesainya empat Perubahan UUD 1945. Sedang kesepakatan kedua dan ketiga
masih terus mencari formula karena rumusan konstitusi yang terkait dengan
kesepakatan kedua dan ketiga masih menimbulkan banyak tafsir.
Demi mempertegas sistem pemeritahan presidensial, Perubahan Pertama UUD
1945 antara lain mengatur: masa jabatan presiden (Pasal 7) dan hubungan
presiden dan DPR (Pasal 5, 20, 21). Perubahan Ketiga UUD 1945 antara lain
mengatur: pemilu presiden (Pasal 6A); pemilu DPR, DPRD, DPD, dan presiden;
dan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 22E).
Perubahan Keempat UUD 1945 mengatur pemilu presiden putaran kedua.
Sementara untuk mempertahankan NKRI dilakukan melalui Perubahan Kedua
UUD 1945, yang antara lain mengatur: NKRI terbagi atas provinsi, provinsi terbagi
atas kabupaten/kota; setiap provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintah
daerah menurut asas otonomi dan pembantuan; pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota memiliki DPRD provinsi dan kabupaten/kota; pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota dikepalai gubernur dan bupati/walikota; anggota DPRD
provinsi dan kabupaten/kota dipilih melalui pemilu; gubernur dan bupati/walikota
dipilih secara demokratis (Pasal 18).
Pasal-pasal konstitusi yang menunjukkan kuatnya presidensialisme terbatas,
sehingga upaya memperkuat presidensialisme mau tidak mau harus dilakukan
melalui pemilu sebagai mekanisme politik demokratis untuk menghasilkan
pemerintahan. Di sinilah pokok masalahnya, sebab undang-undang pemilu selama
ini belum sepenuhnya mengarahkan pasal-pasalnya ke sana.
Menjadi rumit karena UUD 1945 juga memilih presidensialisme pada bentuk
pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga bagaimana memperkuat dan
mengefektifkan presidensialisme pada pemerintahan nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota melalui pemilu adalah tantangan besar undang-undang pemilu.
45
Dalam sistem pemerintahan parlementer atau parlementerisme, rekayasa pemilu
untuk menghasilkan pemerintahan efektif dilakukan dengan mengatur variabel
sistem pemilu: besaran daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian
saura, ambang batas perwakilan, formula perolehan kursi, dan calon terpilih.
Namun dalam presidensialisme di mana terdapat dua jenis pemilu, yaitu pemilu
eksekutif dan pemilu legislatif, mengatur jadwal pemilu juga menjadi variabel
penting untuk menghasilkan pemerintahan efektif. Sejauh mana undang-undang
pemilu cukup tepat mengatur jadwal pemilu jadi fokus tulisan ini.
Tulisan ini juga memperhatikan proses pelaksanaan pemilu, khususnya tahapan
pemungutan dan penghitungan suara. Sebab, pengaturan jadwal pemungutan dan
penghitungan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung
penyelenggara, pemilih, peserta, dan calon. Dalam hal ini konstitusi sudah jelas
mengatur bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan harus berdasar
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
B. Kelemahan Presidensialisme
Di dunia ini dikenal tiga sistem pemerintahan: sistem pemerintahan parlementer
atau parlementerisme dengan contoh utama Inggris; sistem pemerintahan
presidensial atau presidensialisme dengan contoh utama Amerika Serikat, dan;
ketiga, sistem pemerintahan campuran, dengan contoh utama Perancis. Ciri
utama presidensialisme adalah: pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan
dijabat seorang presiden; kedua, presiden bekerja sama dengan parlemen,
presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan; ketiga, presiden dan
parlemen dipilih melalui pemilu; dan keempat, masa jabatan presiden tetap.
Linz dan Valenzuela (1994) menunjukan bahwa parlementerisme lebih stabil
daripada presidensialisme yang memiliki periode tetap. Dalam kurun 1946-1999,
terdapat 1 dari 23 pemerintahan presidensial gagal, sedang parlementerisme
hanya 1 dari 58. Sumber instabilitas presidensialisme adalah kekuasaan yang
seimbang antara presiden dan parlemen sehingga sulit mencari penyelesaian jika
terjadi konflik. Selain kontrol terus menerus, parlemen dapat menghambat kerja
presiden melalui kewenangan legislasi dan penganggaran.
Terdapat tiga faktor penyebab presidensialisme cenderung tidak efektif. Pertama,
kemunculan fenomena deadlock karena penolakan legislatif kepada eksekutif.
46
Kedua, adanya keterpisahan politik sebagai dampak dari mekanisme separation of
power antara legislatif dan eksekutif sehingga menjadikan hubungan keduanya
tidak harmonis. Ketiga, terjadinya personalisasi kekuasaan pada presiden dan
kekakuan pemerintahan akibat model fixed term.
Pembangunan demokrasi tidak cukup bertumpu pada stabilitas pemerintahan,
lebih dari itu adalah soal efektivitas pemerintahan. Di sinilah dikenal konsep
governability yaitu stabilitas pemerintahan dan kemampuannya memerintah.
Governability dipengaruhi oleh jumlah partai, polarisasi antarpartai, partisipasi
partai dalam pemerintahan, serta hubungan antara mayoritas legislatif dan
eksekutif, yaitu divided government atau pemerintahan tidak kongruen dalam
presidensialisme, atau kabinet minoritas dalam parlementerisme. Yang dimaksud
dengan divided government adalah pemerintahan di mana presiden bukan
berasal dari partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen.
Menurut Cheibub (1994), divided government dapat terjadi karena tiga hal:
pertama, jumlah partai politik efektif di parlemen terlalu banyak; kedua, tidak
menggunakan sistem pemilu mayoritarian dalam memilih parlemen, dan; ketiga,
pemilu parlemen dan pemilu presiden tidak dilaksanakan dalam waktu yang
bersamaan. Fiorina (1996) menyebut waktu penyelenggaraan pemilu parlemen
dan presiden sebagai faktor utama penyebab terjadinya divided government.
Pemerintahan terbelah terjadi ketika anggota legislatif dan pejabat eksekutif dipilih
pada waktu yang berbeda dan/atau cara yang tidak sama. Jadi bukan
penggunaan sistem pemilu mayoritarian yang menghasilkan dwipartai atau sistem
pemilu proporsional yang menghasilkan multipartai di parlemen yang menjadi
faktor terjadinya divided governement, tetapi lebih pada perbedaan waktu
penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden.
C. Pemilu Serentak sebagai Solusi
Lijphart (1994) meyakini, pemilu serentak (concurrent election) merupakan solusi
untuk mengatasi divided government. Pemilu serentak adalah pemilu parlemen
dan pemilu presiden yang diselenggarakan bersama dalam satu hari H pemilihan.
Kajian Pyane dkk. (2002) menunjukkan, pemilu serentak tidak hanya berhasil
Bagian 7 dari 47
menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen, tetapi juga berkecenderungan
membentuk pemerintahan kongruen, di mana presiden terpilih berasal dari partai
47
atau koalisi partai yang menguasai mayoritas parlemen. Di sini terdapat dua faktor
penyebab: terbentuknya koalisi sebelum pemilu dan terjadinya coattail effeck.
Pemilu serentak mendorong terbentuknya pemerintahan kongruen karena partai-
partai terpaksa menggalang koalisi lebih dini sebelum pemilu. Pemilu serentak
menimbulkan coattail effect yaitu kecenderungan pemilihan presiden dan
keterpilihannya berpengaruh terhadap pemilihan dan keterpilihan anggota
parlemen. Jelasnya, keterpilihan Calon Presiden A mempengaruhi keterpilihan
calon anggota parlemen dari partai atau koalisi partai yang mengajukan Calon
Presiden A. Dalam pemilu serentak, pemilih akan memilih presiden sekaligus
partai atau koalisi partai pendukung presiden. Pemilih merasa memilih presiden
lebih penting daripada memilih anggota parlemen.
D. Pemerintahan Tidak Efektif dan Terbelah
Pemisahan pemilu presiden dari pemilu legislatif menghasilkan pemerintahan
tidak efektif terbukti dari hasil pemilu presiden 2004. Pasangan SBY-Kalla
meraih 61% suara dalam pemilu presiden putaran kedua dan mendapat
dukungan koalisi partai yang menguasai 64,5% kursi DPR. Namun sepanjang
lima tahun pemerintahan berjalan tidak efektif: sering gonta-ganti kebinet dan
penolakan rancangan kebijakan oleh DPR dengan contoh utama subsidi BBM.
Ketidakefektifan pemerintahan juga terjadi dari hasil pemilu presiden 2009. Meski
SBY-Boediono meraih 64% suara dalam satu putaran dan didukung koalisi partai
yang menguasai 74,5% kursi DPR, pemerintahan tidak efektif. Sepanjang tahun
pertama, pemerintahan SBY-Boediono dihantam skandal Bank Century yang
menyebabkan polarisasi dukungan partai di DPR. Gonta- ganti kebinet terjadi,
demikian juga dengan penolakan rancangan kebijakan.
Mengapa pemerintahan SBY-Kalla dan SBY-Boediono tidak efektif meski koalisi
partai pendukung menguasai mayoritas DPR tidak? Ada empat faktor yang harus
diperhatikan: ketiadaan partai besar, ketidaksepakatan platform politik, waktu
pembentukan koalisi pendek, dan proses pembentukan koalisi bertahap.
Menurut Gallanger dkk. (1992), partai besar adalah partai yang menguasai
sedikitnya 40% kursi parlemen. Dengan penguasaan sebesar itu, partai bisa
mengendalikan kawan koalisi dan mendikte lawan. Partai Golkar yang menang
dalam Pemilu 2004 hanya merebut 23,3% kursi DPR, sedang Partai Demokrat
48
yang menang dalam Pemilu 2009 hanya menduduki 26,8% kursi DPR.
Meski tidak ada perbedaan ideologi di antara partai koalisi pendukung SBY-Kalla
dan SBY-Boediono, namun mereka tidak memiliki platform politik bersama.
Mereka menerima begitu saja “visi, misi, dan program” yang disusun tim
kampanye. Akibatnya gonta-ganti anggota kabinet itu tak terhindarkan karena
partai sekadar menyodorkan kader tanpa melihat platform. Demi melancarkan
rebutan kursi kabinet, partai menggunakan DPR sebagai arena manuver politik.
Pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, jarak pemilu legislatif dengan pemilu
presiden dua bulan. Pembentukan koalisi pengusung calon presiden, baru
dilakukan setelah pemilu legislatif: pertama, undang-undang mengatur, partai
atau kaolisi partai bisa mengajukan calon apabila memiliki 20% kursi DPR atau
25% suara; kedua, perolehan suara atau kursi pemilu legislatif jadi daya tawar
berkoalisi; ketiga, partai memiliki harapan mendapatkan suara dan kursi lebih
besar dalam pemilu legislatif. Akibatnya, proses pembentukan koalisi terburu-
buru sehingga tak mungkin terbentuk koalisi solid.
Pemilu presiden yang diselenggarakan dua bulan setelah pemilu legislatif,
menyebabkan proses pembentukan koalisi bertahap: pertama, partai tergabung
setelah pemilu legislatif dan sebelum pemilu presiden, kedua, partai tergabung
setelah pemilu presiden putaran pertama, dan; ketiga, partai tergabung setelah
pemilu presiden. Inilah sumber kerapuhan koalisi: di satu pihak partai-partai yang
lebih awal berkoalisi menuntut kursi kabinet lebih banyak karena merasa telah
bekerja keras meraih suara; di lain pihak, partai terakhir bergabung karena
memiliki kursi terbanyak, juga menuntut lebih banyak kursi kabinet.
Apabila penyelenggaraan pemilu presiden yang terpisah dari pemilu legislatif
pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 menghasilkan pemerintahan (SBY-Kalla dan
SBY-Boediono) tidak efektif, pemisahan pemilu presiden dari pemilu legislatif
pada Pemilu 2014 menghasilkan pemerintahan terbelah. Pasangan Jokowi-Kalla
yang memenangi pemilu presiden didukung oleh koalisi partai yang hanya
menguasai 37,14% kursi DPR hasil pemilu legislatif sebelumnya. Pemerintahan
pun nyaris lumpuh sepanjang tahun akibat pertikaian di DPR.
Koalisi partai oposisi yang menguasai mayoritas DPR menolak berkompromi
dengan koalisi partai pendukung pemerintah dalam memperebutkan kursi
49
pimpinan DPR dan MPR. Pemerintahan Jokowi-Kalla pun tidak bisa mengajukan
rancangan kebijakan karena DPR dilanda kemelut internal. Situasi baru berubah
ketika Jokowi-Kalla menarik partai oposisi untuk bergabung dengan koalisi
dengan kompensasi mendapat kursi di kebinet sehingga koalisi partai pendukung
pemerintahan Jokowi-Kalla menguasai mayoritas DPR.
E. Putusan Mahkamah Konstitusi
Pemerintahan tidak efektif (SBY-Kalla dan SBY-Boediono) akibat pemisahan
pemilu presiden dan pemilu legislatif melatarbelakangi lahirnya Putusan MK
Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014. Putusan itu menyatakan, bahwa
pemisahan penyelenggaraan pemilu legislatif dari pemilu presiden tidak
konstitusional. MK pun memerintahkan agar kedua jenis pemilu itu
diselenggarakan serentak mulai Pemilu 2019. Tujuan dari putusan ini adalah
untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial.
Putusan MK tersebut mendapatkan pembenaran dari dua kali pemilu. Pertama,
pada saat penyelenggaraan pemilu presiden masih dipisah dari pemilu legislatif
pada Pemilu 2004 menghasilkan pemerintahan terbelah (Jokowi-Kalla). Kedua,
pada saat penyelenggaraan pemilu presiden diserentakkan dengan pemilu
legislatif pada Pemilu 2019 menghasilkan pemerintahan kongruen, di mana
Jokowi-Amin yang memenangi pemilu presiden dengan raihan 55,50% suara,
koalisi partai pendukungnya menguasai 60,69% kursi DPR.
Masalahnya, keterbelahan atau ketidakefektifan yang berhasil diatasi Pemilu
2019 hanya berlaku pada pemerintahan nasional, sedangkan pemerintahan
provinsi dan kabupaten/kota kondisinya masih tetap terbelah dan tidak efektif. Hal
ini terjadi karena Pemilu 2019 hanya menyerentakkan pemilu presiden dan
pemilu parlemen nasional (DPR), sementara pemilu DPRD provinsi dan
kabupaten/kota masih terpisah dari pilkada gubernur dan bupati/walikota.
Belajar dari Pemilu 2019, maka solusi untuk mengatasi keterbelahan atau
ketidakefektifan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota adalah
menyerentakkan penyelenggaraan pilkada gubernur dan bupati/walikota dengan
pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Sampai di sini terdapat dua pilihan: pertama, menyatukan penyelenggaraan
pilkada ke dalam pemilu serentak presiden dan legislatif sehingga menjadi satu
50
pemilu serentak total nasional; atau kedua, menyelenggarakan pemilu serentak
nasional untuk memilih presiden, anggota DPR, lalu dua sampai tiga tahun
kemudian menyelenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih gubernur
dan bupati/walikota serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Pilihan pemilu serentak total nasional mengandung beberapa kelemahan.
Pertama, sepanjang lima tahun periode kekuasaannya, pemerintahan nasional
maupun daerah tidak bisa dikontrol karena koalisi partai oposisi lemah dan
pemilih tidak bisa memberikan hukuman (tidak memilih kembali) karena pemilu
baru datang lima tahun kemudian. Kedua, pemilih mendapat perlakuan tidak adil
karena sulit bersikap rasional (bingung) saat memberikan suara akibat
banyaknya calon yang harus dipilih. Ketiga, penyelenggara menghadapi
pekerjaan yang unmanageable karena volume pekerjaan yang sangat besar.
Keempat, partai politik tidak berkomunikasi intensif dan terus menerus dengan
konstituen karena jeda pemilu demikian lama.
Sebaliknya, pemilu nasional dan pemilu daerah memiliki beberapa kekuatan.
Pertama, pemerintah hasil pemilu nasional (presiden dan koalisi partai
pendukungnya) dikontrol oleh pemilih melalui pemilu daerah. Sebab jika kinerja
pemerintah hasil pemilu nasional buruk, maka pemilih dapat menghukumnya
dengan tidak memilih calon kepala daerah dan calon anggota DPRD yang berasal
dari partai yang tergabung dalam koalisi partai nasional; demikian sebaliknya
pemerintahan hasil pemilu daerah bisa dikontrol oleh pemilu nasional. Situasi
inilah yang dapat mengatasi kelemahan presidensialisme di mana eksekutif
cenderung menyalahgunakan kekuasaan akibat fixed term.
Kedua, pemilih mendapatkan kenyamanan dalam memberikan suara karena
mereka menghadapi jumlah calon yang tidak terlalu banyak sehingga bisa
bersikap rasional. Ketiga, penyelenggara menanggung pekerjaan yang masih
manegeable karena jumlah surat suara yang dicetak dan didistribusikan ke
seluruh TPS, serta jumlah calon dan partai yang dihitung saat pemungutan dan
penghitungan suara tidak terlalu banyak. Keempat, partai menjadi dewasa dan
bertanggung jawab karena dipaksa terus menerus mendekati konstituen karena
dalam kurun lima tahun digelar dua pemilu.
F. Pemilu Daerah dan Otonomi Daerah
51
Salah satu kritik terhadap Pemilu 2019 adalah hilangnya isu-isu daerah dalam
kampanye akibat terpaan isu nasional yang dibawakan oleh calon presiden dan
wakil presiden bersama tim kampanye nasional. Hal ini bisa dipahami karena
sumber daya dan dana serta penguasaan media ada di tangan tim kampanye
presiden. Masyarakat juga lebih tertarik dengan isu-isu nasional daripada isu-isu
daerah, karena sebagian masyarakat menyadari kebijakan nasional akan
mempengaruhi kebijakan daerah, bukan sebaliknya.
Namun terpaan isu nasional yang melenyapkan isu daerah, sesungguhnya bukan
baru terjadi pada kampanye Pemilu 2019, tetapi sudah terjadi pada kampanye
Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 yang juga memilih anggota DPRD provinsi dan
kabupaten/kota bersamaan dengan anggota DPR dan DPD.
Jadi, lenyapnya isu-isu daerah pada kampanye Pemilu 2019, bukan semata faktor
pemilu presiden disatukan dengan pemilu legislatif, tetapi juga dipengaruhi oleh
hadirnya pemilu DPR yang bersamaan dengan pemilu DPRD provinsi dan
kabupaten/kota seperti Pemilu Legislatif 2004 dan 2009. Sebab, lebih mudah bagi
partai nasional untuk mengangkat isu-isu nasional dan memerintahkan partai
daerah untuk menduplikasinya sebagai bahan kampanye. Selain itu, sistem
pemilu proporsional daftar terbuka untuk memilih anggota DPR dan DPRD
provinsi dan kabupaten/kota mendorong setiap calon mengkampanyekan dirinya
sendiri sehingga mengabaikan isu-isu yang disiapkan partai.
Hilangnya isu daerah dalam Pemilu 2019 maupun Pemilu Legislatif 2004 dan
2009 tentu berdampak terhadap kinerja DPRD provinsi dan kabupaten/kota
karena selama kampanye partai dan calon tidak menawarkan dan memperhatikan
tuntutan publik atas isu-isu daerah. Dengan demikian fungsi pemilu sebagai
wahana bagi pemilih dan calon anggota DPRD untuk membahas berbagai
masalah daerah sebagai bahan masukan pembuatan kebijakan pemerintah
daerah, tidak berjalan dalam Pemilu 2019 maupun Pemilu Legislatif 2004 dan
2009. Setuasi ini jelas tidak sejalan dengan konstitusi.
Menurut Pasal 18 UUD 1945, setiap provinsi dan kabupaten/kota mempunyai
pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota
memiliki DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintahan daerah provinsi dan
kabupaten/kota dikepalai gubernur dan bupati/walikota. Anggota DPRD provinsi
52
dan kabupaten/kota dipilih melalui pemilu, gubernur dan bupati/walikota dipilih
secara demokratis, yang lalu ditafsirkan dipilih melalui pemilu. Pasal 18 UUD
1945 juga menegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/
kota mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri menurut asas otonomi.
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Pemerintahan daerah
berhak menetapkan peraturan daerah melaksanakan otonomi.
Pasal 18 UUD 1945 tersebut menunjukkan ada kaitan jelas antara pemilu untuk
memilih kepala daerah dan anggota DPRD, dengan fungsi pemerintahan daerah
dalam menjalankan asas otonomi. Sebab, dalam menjalankan pemerintahan
daerah, kepala daerah dan anggota DPRD harus menempatkan isu-isu daerah
sebagai basis kebijakan. Itu artinya, secara tersirat konstitusi menempatkan
(kampanye) pemilu sebagai wahana bagi calon kepala daerah dan calon anggota
DPRD untuk menawarkan dan mendiskusikan dengan masyarakat tentang isu-
isu daerah yang akan jadi kebijakan. Dengan demikian jika pemilu anggota DPRD
mengabaikan isu-isu daerah, hal ini jelas tidak konstitusional.
Oleh karena itu apabila Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 serta Pemilu 2019 yang
bertujuan memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota kampanyenya
mengabaikan isu-isu daerah, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengeluarkan
pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari pemilu legislatif
sebagaimana terjadi pada Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 serta Pemilu 2019.
Selanjutnya pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota tersebut
diserentakkan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) karena kedua pemilu
sama-sama bertujuan mengisi pemerintahan daerah yang fungsinya adalah
menjalankan otonomi daerah. Pada titik inilah maka pemilu daerah merupakan
pilihan paling konstitusional, sebagaimana dikehendaki Pasal 18 UUD 1945.
G. Penguatan Pemerintahan Daerah
Pemilu 2019 sudah menujukkan bahwa penyerentakkan pemilu presiden dengan
DPR terbukti menghasilkan pemerintahan kongruen di mana pasangan calon
presiden dan wakil presiden terpilih mendapatkan dukungan mayoritas DPR dari
koalisi partai yang mencalokannya. Pemerintahan kongruen inilah modal utama
presidensialisme efektif. Hasil studi Payne dkk. (2002) di negara-negara Amerika
Latian, juga membuktikan penyerentakkan pemilu presiden dan pemilu parlemen
53
nasional berkecenderungan menghasilkan pemerintahan kongruen sebagai akibat
terbentuknya koalisi partai sebelum pemilu dan bekerjanya coattile efect.
Apakah pemilu daerah yang menyerentakkan pemilihan kepala daerah dengan
anggota DPRD juga berhasil membentuk pemerintahan daerah kongruen?
Pertanyaan itu penting mengingat sejak penyelenggaraan pilkada yang berserakan
waktunya sepanjang 2005-2008 dan 2010-2013 hingga upaya penyatuan waktunya
sepanjang 2015-2018, konstelasi politik pemerintahan daerah yang dihasilkannya
tidak karu-karuan. Maksudnya, tidak ada hubungan yang jelas antara latar
belakang politik calon kepala daerah terpilih dengan partai-partai yang
mencalonkannya dan dengan peta penyebaran penguasaan kursi DPRD.
Hubungan calon kepala daerah dengan partai-partai berhenti setelah penetapan
calon. Selanjutnya calon bersama tim sukses menggalang suara nyaris tanpa
dukungan partai atau koalisi partai yang mencalonkan.
Dengan situasi politik seperti itu, sulit diharapkan pemerintahan daerah efektif.
Hampir pasti setiap rancangan kebijakan yang diajukan kepala daerah ditolak
DPRD jika tidak disertai politik transaksional. Ini yang menjelaskan mengapa setiap
kali kepala daerah terjerat kasus korupsi pasti menyeret anggota DPRD, atau
sebaliknya. Inilah dampak dari pemisahan pilkada dari pemilu DPRD. Pemisahan
tersebut tak hanya menghasilkan pemerintahan daerah tidak kongruen dan tidak
efektif, tapi juga pemerintahan daerah koruptif.
Oleh karena itu, demi menciptakan pemerintahan daerah yang kongruen dan
efektif sekaligus mengurangi politik transaksional, maka menyerentakkan pilkada
Bagian 8 dari 47
dengan pemilu DPRD ke dalam pemilu daerah menjadi solusi sistemik. Sejauh
mana daerah berhasil melahirkan pemerintahan daerah yang kongruen sehingga
efektif, hasil studi di beberapa negara Amerika Latin bisa jadi contoh. Menurut
temuan Samuel (2000) dan Magar (2000), setelah menyelenggarakan pemilu
nasional terpisah dari pemilu lokal, parlemen lokal di Brasil dan Mexico tidak hanya
menjadi lebih sederhana,tetapi juga terbentuk pemerintahan kongruen.
H. Penguatan Hubungan Pusat - Daerah
Bagi negara-negara Amerika Latin, masalah multipartai di parlemen dan
pemerintahan tidak kongruen selesai melalui pemilu nasional dan pemilu lokal,
sebab sebagian besar mereka adalah negara federal. Dalam negara federal,
54
hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, demikian
jelas, sehingga kinerja di antara kedua pemerintahan ini cenderung tidak saling
mempengaruhi. Hal ini berbeda dengan negara kesatuan, seperti Indonesia, di
mana hubungan vertikal antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota sedemikian kuat sehingga mempengaruhi kinerja
secara keseluruhan dan kinerja masing-masing.
Jadi, soal governability yang terjadi pada negara kesatuan, tidak sebatas pada
dimensi horisontal (hubungan antara legislatif dengan eksekutif), tetapi juga pada
dimensi vertikal (hubungan antara pemerintahan nasional dengan pemerintahan
lokal). Masalahnya menjadi lebih rumit jika hubungan vertikal itu tidak hanya dua
tingkat (seperti antara pemerintahan federal dengan pemerintahan negara
bagian), melainkan tiga tingkat atau lebih (seperti antara pemerintahan nasional,
pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota). Dengan kondisi
tersebut, apakah pemilu serentak mampu mengatasi masalah governability untuk
negara kesatuan yang memiliki tiga atau lebih tingkat pemerintahan?
Di Brasil dan Mexico, meskipun pemilu nasional diselenggarakan secara terpisah
dengan pemilu lokal, namun coattail effect dari pemilu nasional masih bekerja. Di
sini kemenangan calon presiden pada pemilu nasional masih berdampak pada
kemenangan calon gubernur pada pemilu lokal yang berasal dari partai atau koalisi
partai yang mengajukan calon presiden terpilih pada pemilu nasional. Pengaruh itu
semakin kuat jika jarak waktu antara pemilu nasional dengan pemilu lokal semakin
sempit.
Pemilu serentak menciptakan coattail effect tersendiri sebagai dampak dari
penetapan calon gubernur dan calon walikota oleh koalisi partai lokal. Oleh karena
itu, Samuel dan Magar menyimpulkan dampak dari dua coattail effect pada pemilu
lokal justru lebih kuat daripada pemilu nasional.
Sejauh pemerintahan nasional tidak melakukan kesalahan fatal dalam menjankan
pemerintahan, hasil pemilu lokal cenderung sama dengan hasil pemilu nasional.
Hal ini terjadi karena koalisi partai yang memenangkan pemilu nasional akan tetap
mempertahankan koalisinya dalam menghadapi pemilu lokal. Pemilu lokal
memaksa partai-partai lokal sedini mungkin menggalang koalisi guna
memperbesar peluang meraih jabatan eksekutif maupun legislatif pemerintahan
55
lokal. Tentu saja bagi partai-partai lokal, yang paling mudah dilakukan sekaligus
menjamin kemenangan adalah mempertahankan koalisi pemilu nasional untuk
menghadapi pemilu lokal.
Dengan demikian penyelenggaraan pemilu lokal tidak hanya berhasil
menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen lokal, tetapi juga membentuk
pemerintahan kongruen, baik secara horisontal maupun vertikal.
I. Pendewasaan Partai Politik
Konstitusi memberi peran besar kepada partai politik untuk mengisi struktur
pemerintahan. Partai politik memonopoli pengajuan pasangan calon presiden dan
wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Partai politik juga berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah. Melalui kader-kadernya di DPR, partai politik terlibat dalam
pengisian jabatan hakim agung, hakim konstitusi, anggota BPK, serta anggota
lembaga-lembaga negara independen. Demikian besarnya peran partai politik
dalam mengisi struktur pemerintahan sehingga baik buruknya pemerintahan
sangat bergantung pada kinerja partai poltiik.
Namun pasca berlakunya UUD 1945 Perubahan, partai politik belum optimal (kalau
tidak boleh disebut gagal) menjalankan peran strategis tersebut. Mereka seakan
melepas tanggungjawabnya atas kinerja orang-orangnya yang duduk di
pemerintahan; mereka membiarkan pejabat eksekutif dan anggota legislatif
menyalahgunakan wewenang. Hal ini tercermin dari banyaknya pejabat eksekutif
dan anggota legislatif terjerat kasus korupsi.
Partai politik pun mengesampingkan posisinya sebagai lembaga perantara, yang
menjembatani (kepentingan) masyarakat dan pemeritah (sebagai pengambil
kebijakan). Semua ini terjadi sebagai akibat dari lemahnya kontrol masyarakat
terhadap partai politik.
Demi mendewasakan partai politik dalam menjalankan perannya, kontrol
masyarakat pemilih terhadap partai politik harus ditingkatkan. Masyarakat pemilih
tidak boleh membiarkan partai politik memain-mainkan kekuasaan eksekutif dan
legislatif. Sebaliknya, mereka harus dipaksa bekerja untuk melayani kepentingan
masyrakat pemilih. Posisi partai politik sebagai lembaga perantara harus terwujud
dalam kehidupan sehari-hari sehingga kontrol pemilih terhadap partai politik harus
56
ditingkatkan. Kontrol pemilih terhadap partai politik yang paling efektif adalah
pemberian suara.
Konstitusi menyatakan, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai
politik. Ketentuan ini mengharuskan pemilihan anggota DPR dan DPRD
menggunakan sistem pemilu proporsional. Dalam sistem pemilu proposional tidak
mungkin terjadi mekanisme recalling anggota legislatif oleh pemilih sehingga
anggota legislatif terpilih cenderung bekerja tanpa kontrol pemilih. Untuk mengatasi
masalah ini, mengatur jadwal pemilu menjadi satu-satunya alternatif. Caranya
dengan mengatur waktu pelaksanaan pemilu legislatif daerah (DPRD) dari pemilu
legislatif nasional (DPR).
Selama ini pemilu anggota DPR dan DPRD dilaksanakan secara bersamaan
selama lima tahun sekali. Itu artinya, selama lima tahun pemilih tidak bisa berbuat
apa-apa terhadap wakil-wakilnya di DPR dan DPRD, juga tidak bisa berbuat apa-
apa terhadap partai politik yang mencalonkan mereka. Situasi inilah yang membuat
anggota DPR dan DPRD bekerja tanpa kontrol, bahkan partai politik pun sering
dibuat tak berdaya. Daya kontrol pemilih terhadap anggota legislatif dan partai
politik akan meningkat jika jadwal pelaksanaan pemilu anggota DPR dipisah dari
pemilu DPRD. Kalau saja pemilu DPR dilaksanakan tahun pertama, lalu pemilu
DPRD dilakukan tahun ketiga, maka pemilu DPRD bisa menjadi kontrol terhadap
kinerja hasil pemilu DPR, atau sebaliknya.
Pemisahan jadwal tersebut memberi keleluasaan kepada pemilih untuk mengontrol
anggota legislatif dan partai politik yang mencalonkannya. Apabila pemilih tidak
puas dengan kinerja DPR dan partai politik yang dipilihnya, maka pada pemilu
DPRD, pemilih bisa tidak memilih calon anggota DPRD dari partai politik yang
sama. Sebaliknya, apabila pemilih tidak puas dengan kinerja anggota DPRD dan
pertai politik yang mencalonkannya, maka pada pemilu DPR, pemilih bisa tidak
memilih calon anggota DPR dan partai politik yang sama yang dipilihnya pada
pemilu DPRD sebelumnya. Pemisahan pemilu DPRD dari pemilu DPR menjadikan
dalam kurun lima tahun terdapat dua pemilu legislatif berbeda, yang masing-
masing bisa meningkatkan kontrol pemilih terhadap kinerja partai politik. Situasi ini
mendorong partai politik terus berhubungan dengan pemilih demi memenangkan
pemilu DPR dan pemilu DPRD dua tahun kemudian.
57
Sebelum Pemilu 2019, di antara dua pemilu legislatif terdapat pemilu presiden dan
pemilihan kepala daerah. Namun jadwal yang berbeda ini tidak memberi efek
kontrol terhadap partai politik, karena baik pada pemilu presiden maupun pemilihan
kepala daerah, peran partai politik berhenti pada saat pencalonan. Begitu partai
politik mengajukan berkas pencalonan ke KPU, tugas mereka selesai. Sebab
kampanye dan penggalangan suara lebih banyak dilakukan oleh pasangan calon
dan tim kampanyenya. Itulah sebabnya, dalam perjalanan pemerintahan
kemudian, partai politik merasa tidak bertanggung jawab atas kinerja presiden dan
kepala daerah, meski mereka yang mencalonkannya.
Demi mengondisikan agar partai politik bertanggungjawab atas pasangan calon
presiden dan wakil presiden serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah, maka pemilu presiden harus diserentakkan dengan pemilu DPR dalam
pemilu nasional, dan pemiilihan kepala daerah perlu diserentakkan dengan pemilu
DPRD dalam pemilu daerah. Pemilu nasional yang diselenggarakan secara
terpisah dari pemilu daerah akan meningkatkan tanggungjawab partai politik pada
masing-masing level pemerintahan. Mereka tidak bisa lepas tangan atas kinerja
presiden dan kepala daerah, sebab mereka tidak hanya mencalonkannya tetapi
juga bersama-sama berkampanye dan menggalang suara kemenangan.
Pemisahan pemilu nasional dari pemilu daerah juga memudahkan pemilih untuk
menghukum partai politik jika mereka tidak puas dengan presiden atau kepala
daerah yang diajukannya.
J. Pengurangan Beban Penyelenggara
Dalam mengatur pemilu, konstitusi mengenal konsep penyelenggaraan dan
pelaksanaan. Pasal 22E ayat (2) menyatakan, Pemilu diselenggarakan untuk
memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Sedangkan
Pasal 22E ayat (1) berbunyi, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Oleh undang-undang pemilu, kedua
konsep tersebut (diselenggarakan dan dilaksanakan) digunakan tidak konsisten.
Padahal jika berpegang pada kententuan konstitusi dan merujuk pada Kamus
Besar Bahasa Indonesia, pengertian penyelenggaraan lebih luas daripada
pelaksanaan.
Ruang lingkup pengertian penyelenggaraan pemilu meliputi: a) penyusunan
58
peraturan, b) perencanaan dan penganggaran, c) persiapan, d) pelaksanaan, e)
pengawasan, f) penegakan hukum, serta g) pelaporan dan evaluasi. Sedangkan
pengertian pelaksanaan pemilu (yang merupakan bagian dari penyelenggaraan
pemilu) terdiri dari: a) pembentukan daerah pemilihan, b) pendaftaran partai politik
peserta pemilu, c) pendaftaran pemilih, d) pendaftaran calon, e) kampanye, f)
pemungutan dan penghitungan suara, g) penetapan hasil pemilu, serta i)
pelantikan calon terpilih.
Pelaksanaan pemilu sebetulnya merupakan manajemen pemilu. Di sini
pelaksanaan pemilu sering disebut dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Dari
sekian banyak tahapan pemilu, tahapan pemungutan dan penghitungan suara
merupakan inti pemilu. Sebab pada tahap inilah pemilih memberikan suara, lalu
pilihan-pilihan pemilih tersebut dihitung (dan direkap) untuk menentukan calon
terpilih. Pada saat pemungutan suara berlaku asas: luber dan jurdil; sedangkan
dalam penghitungan suara berlaku prinsip transparan dan jurdil agar pilihan pemilih
otentik atau tidak dimanupulasi. Asas-asas inilah yang menjadi dasar manajemen
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Dan ini sepenuhnya menjadi
tanggungjawab KPU dan jajarannya.
Secara teknis pekerjaan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada
Pemilu Legislatif 2004, 2009, dan 2014 sesungguhnya merupakan pekerjaan yang
unmanageable. Pada Pemilu 2009 misalnya, terdapat 519.920 TPS di seluruh
Indonesia dan 873 TPS luar negeri. Saat ini KPU melayani 48 partai politik dan
ribuan calon anggota legislatif. KPU harus mencetak dan mendistribusikan 700 juta
lebih surat suara yang terdiri dari 2.178 varian sesuai dengan jumlah daerah
pemilihan. Semua pekerjaan penyediaan surat suara itu dilakukan kurang lebih dua
bulan untuk seluruh TPS di seluruh penjuru tanah air dan puluhan kota di dunia.
Dengan volume perkerjaan demikian besar, maka dari pemilu ke pemilu selalu
saja terjadi masalah: surat suara datang terlambat, surat suara kurang, surat suara
rusak, dan surat suara tertukar.
Setelah pemungutan suara, KPU dan jajarannya harus menghitung suara secara
berjenjang dari TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
Umumnya penghitungan suara di TPS berjalan aman, lancar, dan jurdil. Namun
rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota
merupakan pekerjaan rawan. Di satu sisi, banyak pihak yang ingin mengubah hasil
59
rekapitulasi penghitungan suara; di sisi lain, petugas yang lelah dan teledor dapat
menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tidak otentik.
Pekerjaan yang unmanageable dalam pemungutan dan penghitungan suara
tersebut menjadi bertambah berat ketika pemilu presiden diserentakkan
penyelenggaraannya dengan pemilu legislatif pada Pemilu 2019. Dengan
ditambahnya surat suara pemilu presiden dan penghitungan suara pemilu
presiden, beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh petugas pemilu di tingkat
bawah (KPPS di TPS) bertambah berat hingga melampaui batas kemampuan
manusia. Itulah sebabnya mengapa pada Pemilu 2019 lalu terdapat setidaknya 500
petugas pemilu tingkat bawah meninggal dunia akibat kelelahan.
Kejadian yang terus berulang pada pemilu legislatif, yakni surat suara datang
terlambat, surat suara kurang, suarat suara rusak, dan surat suara tertukar, serta
tidak otentiknya hasil rekapitulasi penghitungan saura, tentu mengurangi integritas
proses dan hasil pemilu. Dan semua itu merupakan pelanggaran terhadap asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Para perumus undang-undang selalu mengatakan, bahwa ketentuan undang-
undang sudah sah, soal pelaksanaannya menjadi tanggungjawab penyelenggara.
Sementara para penyelenggara, karena tidak mau disebut tidak mampu
menjalankan undang-undang, selalu menyatakan siap laksanakan. Bahkan laporan
evaluasi beberapa pemilu legislatif, menunjukkan tidak adanya rekomendasi
bagaimana mengurangai beban pekerjaan pemungutan dan penghitungan suara.
Para perumus dan pelaksana undang-undang seakan sudah terbiasa pada model
penyelenggaraan pemilu legislatif yang syarat beban. Padahal konstitusi tidak
mengharuskan kelanjutan model penyelenggaraan pemilu legislatif. Pasal 22E
hanya mengatur jenis-jenis pemilu, tetapi tidak mengatur jadwal penyelenggaraan
masing-masing pemilu.
Model pemilu nasional dan pemilu daerah merupakan salah satu cara untuk
mengurangi beban pekerjaan yang harus ditanggung penyelenggara. Dalam
pemilu nasional, penyelenggara hanya menyiapkan tiga jenis surat: DPR, DPD,
serta presiden dan wakil presiden; sedangkan dalam pemilu daerah penyelenggara
menyiapkan empat suara: DPRD provinsi, gubernur dan wakil gubernur, DPRD
kabupaten/kota, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Dengan
60
volume pekerjaan yang lebih kecil daripada pemilu legislatif (apalagi jika
dibandingkan dengan Pemilu 2019), maka KPU dan jajarannya bisa mencetak dan
mendistribusikan surat suara lebih terukur. Kemungkinan terjadi kesalahan pun
bisa diantisipasi dengan baik. Berkurangnya surat suara yang harus dihitung oleh
petugas di tingkat bawah tidak hanya mengurangi beban pekerjaan tetapi juga
lebih menjamin otetisitas hasil penghitungan suara. Selain lebih mudah dikontrol,
petugas juga tidak diterjang kelelahan.
K. Keadilan Bagi Pemilih
Menurut para pemantau pemilu internasional, Pemilu Legislatif 2004 merupakan
pemilu paling rumit di dunia. Saat itu pemilu legislatif memilih empat lembaga:
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu 2019 yang
menyerentakkan pemilihan presiden dan anggota legislatif berarti menambah satu
lagi lembaga yang harus dipilih: presiden dan wakil presiden. Tentu saja Pemilu
2019 telah menciptakan rekor baru pemilu paling rumit di dunia. Kerumitan Pemilu
Bagian 9 dari 47
2019 maupun pemilu-pemilu legislatif sebelumnya, tidak hanya menjadi beban
berat bagi penyelenggara, tetapi juga menjadi masalah serius bagi pemilih. Mereka
sulit bersikap rasional saat memberikan suara.
Kerumitan pemilu legislatif itu merupakan buah dari dua hal: pertama, pemilu DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem pemilu
proporsional daftar terbuka, dan pemilu DPD menggunakan system mayoritarian
berwakil banyak; kedua, penyatuan pelakasanaan pemilihan empat lembaga ke
dalam satu hari H pemilihan. Akibatnya dalam bilik suara pemilih membawa empat
kertas surat suara yang masing-masing mencantumkan jumlah calon sedemikian
banyak.
Contohnya adalah Pemilu 2009 yang menyertakan 48 partai politik untuk mengikuti
pemilu DPR dan DPRD. Dengan besaran daerah pemilihan 3-10 kursi, surat suara
DPR mencantumkan 144-480 nama calon, atau jika dirata-rata 6,5 kursi maka
tercantum 312 nama calon. Lalu dengan besaran daerah pemilihan 3-12 kursi,
sarat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing
mencantumkan 144-576 nama calon, atau jika dirata-rata 7,5 kursi akan tercantum
360 nama calon. Sementara jumlah calon DPD rata-rata per provinsi adalah 15
nama calon. Jadi, untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
61
Kabupaten/Kota pemilih menghadapi 1.047 nama calon. Pemilih mana yang
mampu bersikap rasional dalam situasi seperti itu?
Itu pula yang menjadi sebab, mengapa pada Pemilu 2019 pemilih lebih terfokus
pada surat suara pemilu presiden yang hanya menyediakan dua pasangan calon
dibandingkan dengan surat suara pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota yang masing-masing mencantumkan ratusan nama calon. Mereka
bingung menghadapi nama-nama calon yang demikian banyak. Suara tidak sah
pun meningkat dari 10% pada Pemilu Legislatif 2014 menjadi 11% untuk pemilu
legislatif pada Pemilu 2019.
Pelaksanaan pemilu legislatif serta pemilu serentak presiden dengan pemilu
legislatif, jelas-jelas merusak rasionalitas pemilih saat mereka berada di bilik suara.
Memang ada yang mengatakan, bahwa dalam bilik suara sesungguhnya pemilih
cukup memperhatikan gambar partai politik yang di bawahnya mencantumkan 3-12
calon saja. Namun memilih satu dari 48 partai politik saja bukan soal yang mudah.
Apalagi sampai menjelang pemungutan suara, dari pemilu ke pemilu hanya 40
persen pemilih yang memilih preferensi partai politik. Sebagian besar pemilih “buta”
dengan partai politik, apalagi terhadap calon-calon yang diajukannya.
Situasi tersebut jelas-jelas melanggar asas keadilan bagi pemilih, karena pemilih
bingung sehingga asal pilih pada saat memberikan suara. Pemilih menjadi korban
dari penggabungan pelaksanaan pemilu legislatif (pemilu empat surat suara) dan
lebih tersiksa lagi saat pemilu presiden diserentakkan dengan pemilu legislatif
(pemilu lima surat suara). Situasi tidak bisa dilanjutkan sehinga model
penyerentakkan pemilu harus diubah menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah.
Pemisahan pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari pemilu DPR
dan DPD mengurangi jumlah surat suara yang dibawa pemilih ke bilik suara dan
secara signifikan mengurangi jumlah calon yang harus dipilih. Pada pemilu
nasional pemilih hanya membawa tiga surat suara: DPR, DPD, serta presiden dan
wakil presiden di mana hanya mencantumkan paling banyak empat pasangan
calon. Sementara pada pemilu daerah pemilih membawa empat surat surat: DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, gubernur dan wakil gubernur, serta
bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, di mana dua surat surat terakhir
paling banyak mencantumkan enam pasangan calon.
62
Apabila pada pemilu-pemilu sebelumnya, kepentingan dan kenyamanan pemilih
dalam memberikan suara diabaikan, kini saatnya kepentingan dan kenyamanan
pemilih dalam memberikan suara lebih diutamakan. Hal ini tidak saja demi
memenuhi tuntutan konstitusional (luber dan jurdil), tetapi juga untuk menjaga
rasional pemilih demi menghasilkan calon terpilih terbaik.
L. Penutup
Kerumitan pemilih dalam memberikan suara dan banyaknya petugas pemilu yang
meninggal dunia pada Pemilu 2019 telah memunculkan banyak pendapat untuk
menyederhanakan penyelenggaraan pemilu. Kalangan partai politik dan DPR
serta pejabat eksekutif dan birokrat mengusulkan agar model penyelenggaraan
pemilu dikembalikan seperti sebelumnya, yakni pemilu legislatif, diikuti pemilu
presiden, lalu pilkada secara nasional. Selain itu ada varian lain, yakni model
pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Terhadap usulan tersebut ini perlu diberi dua
catatan.
Pertama, baik model pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada secara
nasional, maupun model pemilu legislatif dan pemilu eksekutif, sama-sama
bertentangan dengan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari
2014, yang menghendaki keserentakkan pemilu presiden dengan pemilu legislatif.
Namun putusan ini perlu juga dikembangkan dengan mengacu pada tujuan
putusan, yakni membangun sistem presidensial efektif. Jika demikian, maka ruang
lingkup tujuan putusan itu harus diperluas, yaitu mengefektifkan pemerintahan
daerah, dengan cara menyerentakkan pemilihan kepala daerah dengan pemilu
DPRD. Dengan demikian pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah sejalan
dengan tujuan dari keluarnya putusan MK tersebut.
Kedua, penyelenggaraan pemilu legislatif melanggar asas jujur dan adil bagi
pemilih. Model pemilu dengan empat surat suara yang masing-masing
mencantumkan ratusan nama calon tersebut jelas-jelas mengganggu kepentingan
dan kenyamanan pemilih dalam memberikan suara. Pemilih sulit bersikap rasional
sehingga sulit juga untuk menentukan calon terpilih terbaik. Penyelenggaraan
pemilu legislatif juga memberi beban pekerjaan yang unmanageabel bagi
penyelenggara sehinga dari pemilu ke pemilu selalu saja terjadi masalah dalam
pemungutan dan penghitungan suara: surat suara datang terlambat, surat suara
63
kurang, suarat suara rusak, dan surat suara tertukar, serta tidak otentiknya hasil
rekapitulasi penghitungan suara. Pengaturan jadwal menjadi pemilu nasional dan
pemilu daerah dapat mengatasi masalah-masalah yang terus berulang dari pemilu
ke pemilu tersebut.
[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan
Rakyat telah mengajukan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang
disampaikan dalam persidangan pada tanggal 18 November 2019 terhadap
perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang sekaligus dinyatakan sebagai keterangan
untuk perkara a quo, yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 12 Desember
2019, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:
I. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945
Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar Pasal 167 ayat (3)
UU Pemilu sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara
serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, kemudian Pasal 3 ayat (1) UU
Pilkada dinyatakan inkonstitusional bersyarat yakni sebagai berikut:
Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu
Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari
yang diliburkan secara nasional.
Frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan
suara dilaksanakan secara serentak yang dibagi atas pemilu serentak
nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah
pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk
memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan
Walikota”.
Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu
Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.
sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara dilaksanakan secara
serentak yang dibagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR,
Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional
dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota”.
64
Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada
Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
dilaksanakan serentak dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
melalui pemilu serentak daerah dua tahun setelah pelaksanaan pemilu
serentak nasional”.
Pemohon dalam petitum permohonannya memohon agar Pasal 201 ayat (7)
dan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada dinyatakan bertentangan dengan UUD
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan
tahun 2024.
Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada
Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang
berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati,
dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
Pemohon mengajukan dalil permohonan bahwa frasa dan norma yang
diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan bertentangan dengan
Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (2)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.
Pasal 4 ayat (1)
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang Dasar.
Pasal 18 ayat (3)
65
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.
Pasal 18 ayat (4)
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara
demokratis.
Pasal 22E ayat (1)
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
II. KETERANGAN DPR RI
A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, DPR RI
memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
agar benar-benar menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum
(legal standing) dalam pengajuan permohonan a quo sesuai dengan
parameter kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Nomor
006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 serta putusan-
putusan setelahnya.
B. Keserentakan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden adalah Tindak Lanjut Putusan MK
Terhadap pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon, terkait
keserentakan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dengan Pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden, khususnya Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)
UU Pemilu, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:
1) Frasa “secara serentak” dalam pasal-pasal UU Pemilu yang diajukan
pengujian oleh para Pemohon merupakan tindak lanjut dari Putusan
MK Nomor 14/PUU-XI/2013.
66
a) Bahwa Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam amarnya
memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk
sebagian dan membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
(selanjutnya disebut UU Pilpres Tahun 2008);
b) Dalam paragraf 3.17 pertimbangan hukum Putusan MK Nomor
14/PUU-XI/2013 tersebut Mahkamah memberikan tiga dasar
pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut:
Pertama, untuk memperkuat sistem presidensial. Menurut
Mahkamah berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan terkait
model koalisi yang kerap menciptakan koalisi taktis bersifat sesaat,
maka pelaksanaan pilpres setelah pemilu anggota lembaga
perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan
yang dikehendaki oleh Konstitusi;
Kedua, dari sisi original intent dan penafsiran sistematik yakni
makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD
1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pilpres adalah
dilakukan serentak dengan pemilu anggota lembaga perwakilan.
Hal itu dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu
anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang
mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan
bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan
UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah
mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu itu
adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk
presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam
satu rezim pemilu.” [vide Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku
V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah
Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001,
tanggal 5 November 2001];
67
Ketiga, terkait efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu
serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
c) Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut, MK
memerintahkan pemilu 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara
serentak. Dalam pertimbangan hukum [3.20] huruf b, dinyatakan
diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan
pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak.
d) Atas dasar hal tersebut, pembentuk undang-undang
mengkodifikasikan berbagai undang-undang yang terkait dengan
kepemiluan ke dalam 1 (satu) naskah undang-undang. Kodifikasi ini
pun didasari karena pada saat itu, pengaturan mengenai pemilu
masih tersebar dalam sejumlah undang-undang, yakni:
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Nomor 15 Tahun
2011);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya
disebut UU Nomor 8 Tahun 2012); dan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU
Nomor 42 Tahun 2008).
2) Tindak lanjut Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 oleh pembuat
undang-undang DPR RI dan Pemerintah, sudah selaras dengan Pasal
10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Nomor 12
Tahun 2011) yang menentukan bahwa salah satu materi muatan yang
harus diatur dalam undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan
MK. Tindak lanjut atas putusan MK tersebut telah dilakukan oleh DPR
RI bersama-sama dengan Presiden dengan membentuk UU Pemilu.
C. Pilkada Bukan Rezim Pemilu dan Desain Pelaksanaan Pilkada
Bagian 10 dari 47
Serentak adalah Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)
68
Terkait dengan desain pilkada serentak yang berlaku saat ini yang yang
diajukan Pemohon, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut:
1) Pilkada merupakan bagian dari rezim pemilihan kepala pemerintahan
daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan
bukan merupakan rezim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E
UUD 1945.
a) Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Putusan MK
Nomor 97/PUU-XI/2013 angka [3.12.5], pilkada tidak termasuk
dalam rezim pemilu melainkan masuk dalam rezim pemerintahan
daerah (Pemda). Lebih lanjut, ketentuan mengenai pemilu diatur
berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, sedangkan pilkada
mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh
karena itu, pemilihan anggota DPRD tidak dapat digabung dengan
pilkada. Sehingga jika Pemohon menginginkan desain pemilu yang
baru, maka hal tersebut justru tidak sejalan dengan UUD 1945.
b) Pemilu serentak (concurrent elections) secara sederhana dapat
didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa
pemilihan pada satu waktu secara bersamaan (Benny Geys, 2006,
dalam Naskah Akademik RUU Penyelenggaraan Pemilu). Dalam
penggunaan sistem pemilu serentak, praktik umum yang banyak
diterapkan adalah menggabungkan pemilihan eksekutif dengan
pemilihan anggota legislatif. Sebagai contoh pemilu serentak mulai
diterapkan di Brazil sejak awal 1994 dan berhasil menstabilkan dan
mengefektifkan pemerintahan, sehingga dalam kurun 15 tahun
kemudian, Brazil menjadi kekuatan ekonomi dunia. Sukses Brazil
kemudian diikuti oleh negara-negara lain di kawasan itu, sehingga
pemilu serentak berhasil mematahkan tesis bahwa sistem
pemerintahan presidensial tidak kompatibel dengan sistem
multipartai dengan pemilu proporsionalnya. Penelitian
memperlihatkan bahwa, di banyak negara, semakin serentak
pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif, semakin dapat
dipetik manfaat konsolidasi baik untuk sistem kepartaian di
69
parlemen maupun sistem kepartaian kepresidenan (vide Naskah
Akademik RUU Penyelenggaraan Pemilu).
c) Oleh karena itu, desain yang diajukan Pemohon untuk
menyelenggarakan pemilu serentak nasional dan serentak daerah
karena pilkada serentak yang berlaku saat ini mengakibatkan tidak
efektifnya jalannya pemerintahan adalah permintaan yang tidak
berdasar.
2) Terkait dengan penormaan baru yang diinginkan oleh Pemohon
kepada MK, DPR RI menerangkan bahwa hal tersebut akan
bertentangan dengan posisi MK sebagai negative legislator. Peranan
positive legislator berada pada DPR RI dan Presiden yang memiliki
kewenangan untuk membuat undang-undang sesuai dengan Pasal 5
dan Pasal 20 UUD 1945. Jika Pemohon menginginkan adanya
perubahan norma dalam UU Pemilu dan UU Pilkada maka upaya yang
seharusnya dilakukan adalah mendorong kepada DPR RI dan
Pemerintah untuk melakukan perubahan atau penggantian terhadap
kedua undang-undang tersebut. Oleh karena itu, permintaan Pemohon
mengenai penormaan baru adalah permintaan yang tidak tepat dan
tidak berdasar.
3) Sehubungan dengan Pemohon yang memohonkan Pasal 201 ayat (7)
UU Pilkada terkait masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan
tahun 2020 yang menjabat sampai dengan tahun 2024 untuk
dibatalkan, DPR RI memberikan keterangan:
a) bahwa keberadaan pasal a quo merupakan implikasi keputusan
yang diambil dalam pembahasan undang-undang bahwa pilkada
serentak nasional diagendakan dilaksanakan di tahun 2024.
Penetapan tahun 2024 sebagai tahun pelaksanaan pilkada
serentak nasional merupakan suatu rangkaian yang telah dibangun
sejak pelaksanaan pilkada serentak secara bertahap yang sudah
dimulai dari tahun 2015, 2017, dan 2018. Hal ini sesuai dengan
70
naskah akademik RUU Perubahan Kedua Atas UU Pilkada yang
menyatakan bahwa:
“Pelaksanaan pilkada serentak secara bertahap tersebut
dilakukan sebagai upaya rekayasa penyamaan masa jabatan
kepala daerah, hal ini diperlukan karena terdapat disparitas
rentang waktu yang cukup tajam di antara 523 daerah
provinsi, kabupaten, dan kota yang akan menyelenggarakan
pilkada di masa yang akan datang (vide Naskah Akademik
RUU Perubahan Kedua Atas UU Pilkada, hlm. 1).
Selain itu dalam naskah akademik RUU Perubahan Kedua Atas UU
Pilkada, dinyatakan pula bahwa:
Konsepsi tahapan pemungutan suara serentak menuju
pemungutan suara serentak secara nasional sesungguhnya
sudah diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 namun
kemudian tahapan waktu pemungutan tersebut perlu
disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
mengingat akan terjadi pemotongan periode masa jabatan
yang sangat lama dan masa jabatan penjabat menjadi terlalu
lama. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
memformulasikan ulang tahapan menuju pilkada serentak
nasional tersebut dengan mempertimbangkan pemotongan
periode masa jabatan yang tidak terlalu lama dan masa
jabatan penjabat yang tidak terlalu lama; kesiapan
penyelenggara pemilihan; serta dengan memperhatikan
pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu anggota DPR, DPD,
dan DPRD secara serentak pada tahun 2019.
Penyelenggaraan pilkada serentak diterapkan karena
dipandang lebih efisien dari sisi anggaran penyelenggaraan
serta dimaksudkan agar stabilitas sosial, politik, dan
penyelenggaraan pemerintahan tidak terlalu sering terganggu
oleh eskalasi politik dari pelaksanaan pilkada yang terus-
menerus (vide Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua Atas
UU Pilkada, hlm. 13).
b) Lebih lanjut lagi, ketika pilkada serentak nasional diagendakan di
tahun 2024 bertepatan dengan agenda pemilu 5 tahunan yang juga
dilaksanakan nanti di tahun 2024, pembentuk undang-undang
mengharapkan bahwa nantinya dalam 5 tahun pemerintahan hanya
1-2 tahun saja fokus pemerintahan yang berkaitan dengan politik
pemilihan, sehingga di tahun-tahun berikutnya negara bisa lebih
fokus dalam kegiatan yang sifatnya produktif dalam upaya
mewujudkan berbagai tujuan bernegara. Atas dasar itu pula maka
masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih
71
di tahun 2020 yang akan datang sebagaimana tercantum Pasal 201
ayat (7) UU Pilkada, hanya menjabat sampai tahun 2024. Pilihan ini
tentunya sudah dicermati betul oleh pembentuk undang-undang
dan sesuai dengan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-
undang yang dijamin dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang
menentukan bahwa “susunan dan tatacara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.” Amanat
konstitusi tesebut merupakan bentuk delegasi kewenangan kepada
pembentuk undang-undang. Dengan demikian, maka pilihan
kebijakan mengenai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang terpilih di tahun 2020 tersebut adalah konstitusional.
4) Terkait permohonan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah
Konstitusi agar Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada dinyatakan
inkonstitusional, DPR RI memberikan keterangan bahwa pasal a quo
adalah ketentuan untuk mengisi kekosongan jabatan menuju pilkada
serentak nasional di tahun 2024. Keberadaan norma tersebut jelas
dibutuhkan karena tidak dapat dibiarkan suatu daerah tidak memiliki
pejabat untuk masa-masa transisi menuju keserentakan pilkada secara
nasional. Oleh karenanya, dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU
Pilkada, pembentuk undang-undang memberikan solusi yakni untuk
mengisi kekosongan jabatan gubernur diangkat penjabat gubernur
yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan
pelantikan gubernur dan untuk mengisi kekosongan jabatan
bupati/walikota, diangkat penjabat bupati/walikota yang berasal dari
jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati, dan
walikota. Adapun ketentuan pengisian jabatan tersebut dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) DPR RI memberikan keterangan bahwa MK tidak pernah membatalkan
Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut
merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan
sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang terdapat dalam
Pendapat Mahkamah pada point [3.17] Putusan MK Nomor 51-52-
59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut:
72
“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai
pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-
Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan
delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai
legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun
seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya
ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu
dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat
membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti
inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-
jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang
intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005
bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan
kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan
pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan
kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD
1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan
oleh Mahkamah”.
D. Pembahasan Terkini Terkait Penyelenggaraan Pilkada Secara
Serentak
Bahwa DPR RI telah menyelenggarakan beberapa rapat dengar pendapat
dengan pemerintah untuk membahas rancangan peraturan Komisi
Pemilihan Umum sebagai berikut:
1) Rapat Dengar Pendapat pada hari Senin, tanggal 4 November 2019
Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Ketua Komisi
Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian
Dalam Negeri (Dirjen Otonomi Daerah dan Plt. Dirjen Politik dan
Pemerintahan Umum) dengan pokok-pokok pembahasan sebagai
berikut:
a) Rancangan Peraturan KPU terkait Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2020, meliputi:
➢ Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
73
b) Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2) Rapat Dengar Pendapat pada hari Senin, tanggal 11 November 2019
Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Ketua Komisi
Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian
Dalam Negeri (Dirjen Otonomi Daerah, Plt. Dirjen Politik dan
Pemerintahan Umum, dan Sekretaris Ditjen Kependudukan dan
Catatan Sipil) dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:
a) Terhadap Rancangan Peraturan KPU tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II
DPR RI meminta KPU untuk membuat aturan yang sesuai dan
selaras dengan UU Pilkada, terkait sebagai berikut:
➢ Batas usia minimal anggota Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan
Pemungutan Suara;
➢ Batasan dua periodisasi masa kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggaraan Pemungutan Suara;
➢ Surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh puskesmas.
b) Terhadap Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan KPU
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat
aturan yang sesuai dan selaras dengan UU Pilkada, terkait
beberapa hal sebagai berikut:
➢ Syarat calon tentang mantan terpidana korupsi agar sesuai dan
selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-
XIII/2015;
74
➢ Syarat calon tentang larangan melakukan perbuatan tercela;
➢ Format dan batas waktu penerbitan surat keterangan
perekaman KTP - elektronik.
E. Risalah Pembahasan UU Pemilu dan UU Pilkada
Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis,
sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar
belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-
undang a quo sebagai berikut:
1) Terkait dengan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “secara serentak”
dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dalam masa Persidangan II Rapat
Kerja ke-1 hari Rabu, 30 November 2016. Dalam Rapat Kerja Panitia
Khusus RUU tentang Penyelenggara Pemilu:
• Anggota dari Fraksi Partai Golkar (Agung Widyantoro, S.H., M.Si.)
berpandangan:
…Pimpinan Pansus, para Menteri, rekan-rekan DPD dan hadirin
yang kami muliakan. Seperti kita ketahui bersama atas Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU XI/20-13 tentang Pemilu
serentak 2019, publik beserta partai-partai politik mulai
mendiskusikan kembali regulasi untuk menyongsong pemilu
serentak tersebut. Mengingat Pemilu 2019 adalah pemilu yang
menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu
haru H pemilihan atau concurent elektion muncul gagasan-gagasan
agar aturan main mengenai pemilu dijadikan satu dalam sebuah
naskah undang-undang. Dalam hal ini pemerintah sebagai pihak
yang diminta menyiapkan undang-undang merespon dengan baik
atas gagasan-gagasan yang muncul tersebut, terbukti Rancangan
Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang dianggap
mencakup pengaturan tentang penyelenggara pemilu. Pemilu
anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu presiden dan wakil
presiden. Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI sungguh
mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah. Bagi Fraksi Partai
Golkar kodifikasi regulasi pemilu selain untuk menjawab pemilu
serentak 2019 sesungguhnya sangat dibutuhkan demi kesesuaian
dan konsistensi aturan mengenai pemilu. Karena dari sisi aktor
sistem managemen dan penegakan hukum tidaklah ada perbedaan
yang diameteral dalam pemilu anggota DPR, DPD, DPRD... pilihan-
pilihan itu adalah pilihan yang dianggap baik dan sempurna.
• Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan (Erwin Moeslimin Singajuru)
berpandangan:
75
Bagian 11 dari 47
…Saudara Pimpinan dan Anggota, Saudara Menteri, Saudara
Ketua Komite I, beserta hadirin yang kita muliakan. Untuk
memenuhi harapan pemilu serentak nasional memilih presiden,
wakil presiden, dan anggota DPR, DPD, dan DPRD Fraksi PDI
Perjuangan DPR RI menyampaikan sambutan baik dan hangat
kepada pemerintah atas inisiatifnya menyusun RUU Kompilasi dari
tiga undang-undang yang ada yakni UU Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pemilu Presiden, Wakil Presiden. Sekaligus
penyempurnaan atas ketiga undang-undang tersebut yang
dituangkan dalam RUU Penyelenggara Pemilu.
2) Terkait dengan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “secara serentak”
dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dalam masa Persidangan III Rapat
Kerja ke-3 hari Kamis, 19 Januari 2017. Dalam Rapat Kerja Panitia
Khusus RUU tentang Penyelenggara Pemilu:
• Anggota dari Fraksi Partai Golkar (H. Rambe Kamarul Zaman,
M.Sc., M.M.) berpandangan:
…Jadi saya kira bukan atas dasar karena serentak gitu tidak ada lagi
korelasinya bukan, bukan tetap ada korelasinya urusan serentakpun
ini pemilu yang kita lakukan adalah sebenarnya itu kehendak
Undang-Undang Dasar, sebab yang dipilih itu memang lima kotak,
lima kotak yang dipilih itu dalam pemilu untuk efisiensi pemilu kita
lakukan serentak sekaligus. Jadi bagi Fraksi Partai Golkar serentak
yang dimaksudkan adalah hari yang sama, bulan yang sama, tahun
yang sama, ya termasuk tanggal yang sama. Jadi kita sikap terang
tidak misalnya tahun ini ya boleh kita buat gelombang begitu, tidak
ada saya kira.
3) Terkait dengan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU Pilkada, dalam
masa Persidangan II Rapat Panitia Kerja hari Jumat, 30 Januari 2015,
anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Arif
Wibowo) berpandangan:
... Ketua jadi menurut hemat saya, ini soal yang tidak mudah ya jadi
kita akan coba disimulasikan semua, baiknya serentak nasional,
keserentakan propinsi saya pernah diskusi formal dengan Pak Riza
atau keserentakan sebagian dari wilayah kita yang lintas provinsi dan
kabupaten kota nanti kita coba, simulasikan kita hitung matang dari
berbagai aspek untuk sampai pada kesimpulan, pilihan keserentakan
seperti apa? Yang saya tahu memang tidak diatur tegas di dalam UU,
Konstitusi kita yang bisa dipahami sifatnya nasional adalah memang
pileg dan pilpres tetapi ini ada open legal clousing, pijakan hukum
terbuka.
76
Nah karena kebijakan hukum terbuka maka sangat tergantung kepada para
pembentuk Undang-Undang. Nah saya kira ini bukan soal yang sederhana Ketua,
tapi apa yang sudah indosh ketua tadi salah satu yang akan kita pikirkan karena
kita juga bisa mencontoh di pengalaman banyak negara, menimbang lah
setidaknya di Philipina itu pilkadanya juga serentak nasional, negara Philipina itu
negara kepulauan seperti kita pemilihan bupati, gubernur, walikota di lakukan pada
hari yang sama untuk seluruh negara Philipina tetapi tentu ada aspek-aspek lain
kenapa mereka membuat satu sistem pelaksanaan local electionnya serentak,
bahkan dibarengkan dengan para senator misalnya itu satu contoh jadi maksud
saya Ketua, agar kita punya waktu yang cukup besok misalnya untuk kita kupas
habis mengenai soal ini, dan harapannya dari sekretariat bisa menampilkan apa
simulasinya untuk keserentakan, serentak provinsi, serentak nasional, atau
serentak sebagian wilayah, sebagaimana yang diatur oleh Perpu menuju nasional
jadi ada berbagai macam pola, saya kira saran saya itu ketua, ...
[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Presiden telah
memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2019
terhadap perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang sekaligus dinyatakan sebagai
keterangan dalam perkara a quo, keterangan tertulis bertanggal 3 Oktober 2019
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 16 Januari 2020, yang pada
pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:
I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON
1. Bahwa fakta empiris menyatakan penyelenggaraan Pemilu Serentak
2019 memakan banyak korban penyelenggara pemilu, artinya desain
penyelenggaraan Pemilu dengan 5 kotak seperti diinginkan oleh
Pembentuk UUD 1945 sebagaimana menjadi salah satu dasar
Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan dalam
perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 perlu diuji dan dipertimbangkan kembali
konstitusionalitasnya dari sisi hak-hak konstitusional yang telah nyata-
nyata terlanggar.
2. Bahwa terhadap permohonan ini perlu dipandang sebagai upaya
evaluasi atas hasil uji coba design yang nyata-nyata malah memakan
banyak korban jiwa. Oleh karenanya penting kiranya bagi Mahkamah
77
untuk mempertimbangkan kembali pandangannya tidak hanya
mendasarkan semata pada pertimbangan tafsir Original Intent atau tafsir
Gramatikal Sistemis. Namun kiranya dapat juga dipertimbangkan dari
sisi filosofis dan sosiologis.
3. Bahwa apabila kita melihat tujuan diajukannya permohonan dalam
Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, semangat awalnya adalah ingin
menghapuskan Presidential Threshold melalui perubahan design
penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan
secara bersamaan dengan pemilu anggota legislatif, dengan kontruksi
bahwa apabila pemilu diselenggarakan secara serentak maka
Presidential Threshold sudah tidak lagi dibutuhkan. Namun Mahkamah
menolak argumentasi Pemohon dan memutuskan untuk mengabulkan
sebagian permohonan Pemohon yakni menyatakan bahwa pemilu yang
konstitusional adalah pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan
(pemilu 5 kotak), namun terhadap Presidential Threshold Mahkamah
masih mempertahankan keberadaannya. Oleh karenanya apabila
Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka tidak ada gangguan
yang akan timbul, yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Justru akan menyelamatkan jatuhnya korban-korban yang tidak bersalah
dalam pemilu di masa yang akan datang.
4. Namun apabila Mahkamah tidak mengabulkan, maka tentunya akan
mengunci keinginan pembentuk Undang-Undang untuk merubah desain
penyelenggaraan pemilu yang lebih manusiawi dan berkeadilan, karena
secara konstitusional Mahkamah telah menyatakan bahwa
penyelenggaraan pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang
diselenggarakan secara serentak dalam satu waktu yang sama (pemilu
5 kotak), ini tentunya malah akan membuat konstitusi menjadi statis dan
mati, karena tidak dapat mengikuti kehendak rakyat sebagaimana
pemilik merupakan kedaulatan tertinggi yang kemudian dilaksanakan
oleh UUD 1945 sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON
78
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah
menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi yang mulia, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak
sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang
Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.
III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN
OLEH PARA PEMOHON
1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat
memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara
demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan
guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih
wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan
kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu sebagai sarana bagi
rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan presiden dan wakil
presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta
memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan
pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-
undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta
merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai
pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, pemilu untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta
anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan
pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk
memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat
dari rakyat, sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan
pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional
79
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Di samping
itu, pengaturan terhadap pemilu presiden dan wakil presiden dalam
undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem
presidensiil yang kuat dan efektif, di mana presiden dan wakil presiden
terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun
dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan
basis dukungan dari DPR.
3. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi,
“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, sama sekali tidak
menetapkan bahwa jumlah pemilihan umum harus dilakukan secara
serentak ataukah tidak secara serentak yang jelas pemilihan umum
harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden,
anggota DPR, DPD, dan DPRD, dengan demikian jelas bahwa
pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan umum secara
serentak/tidak serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden,
anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pengaturan yang bersifat open
legal policy. Dan jikapun jumlah tersebut akan diubah di masa
mendatang menjadi kembali lagi tidak serentak antara pemilihan umum
anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD, maka
pengubahan hal tersebut dilakukan melalui revisi peraturan perundang-
undangan (legislative review) dan bukan melalui judicial review di
Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan umum secara
serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil
Presiden, dan DPRD telah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi
melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, dengan pertimbangan hukum
yang pada intinya:
80
Putusan Mahkamah ketika mengabulkan permohonan agar pemilu
dilaksanakan secara serentak didasari dengan 3 (tiga) alasan. Pertama,
berdasarkan praktik ketatanegaraan, pelaksanaan pilpres dilakukan
setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak memberi penguatan
atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi, karenanya
tidak sesuai dengan semangat ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat
(2) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedua, dari sudut pandang original
intent, gramatikal, dan sistematis, pilpres dilaksanakan bersamaan
dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan.
Ketiga, pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak
akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih
menghemat uang negara. Selain itu juga, akan mengurangi pemborosan
waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat
[vide Putusan MK Nomor 14/PUU-XII/2013].
5. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan
bahwa: “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari
libur atau hari yang diliburkan secara nasional” dan Pasal 347 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa:
“Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”. Makna
frasa “secara serentak” pada ayat tersebut, pemilihan presiden putaran
pertama atau satu-satunya putaran dalam pemilihan presiden
dilaksanakan pada hari yang sama dengan pemilihan anggota legislatif.
Pemilu secara serentak adalah untuk efisiensi dan efektifitas dalam
pelaksanaan pemilu, dapat menekan pengeluaran negara dalam pemilu.
6. Bahwa adanya pemilu yang dilaksanakan secara serentak diharapkan
memberikan beberapa pengaruh positif terhadap sistem pemerintahan di
Indonesia, diantaranya adalah serentaknya pelaksanaan kedua pemilu
tersebut, penghematan anggaran pemilu dan anggaran tersebut
digunakan untuk pemenuhan hak-hak konstitusional lain warga negara
yang berkisar antara 5 sampai 10 triliyun rupiah. Hal tersebut akan
sesuai dengan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam
Pembukaan UUD 1945, diantaranya adalah untuk memajukan
kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
81
7. Inti dari konsep pemilu secara serentak adalah menggabungkan
pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama,
sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang kongruen,
maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden)
yang mendapat dukungan legislatif, sehingga pemerintahan stabil dan
efektif. Kongruen dapat tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat
efek yang namanya coattail effect, di mana keterpilihan calon presiden
akan mempengaruhi keterpilihan calon legislatif. Artinya, orang setelah
memilih capres akan cenderung memberikan pilihannya terhadap
legislatif yang berasal dari partai yang mengusung presiden.
8. Pemilu yang dilaksanakan secara serentak dapat menciptakan koalisi
berbasis kebijakan, sebab pemilu juga membutuhkan partai politik yang
kuat dan daya tahan memadai dalam mewakili kepentingan masyarakat
dan menawarkan pilihan-pilihan kebijakan untuk menunjukkan
kemampuannya dalam menuju kebaikan umum dan sekaligus
meminimalkan pragmatisme politik yang kerap menjadi acuan aktor-
aktor dan partai-partai politik dalam berkoalisi. Dengan pemilu secara
serentak, partai politik diyakini tidak bisa lagi berkoalisi secara
pragmatis. Partai politik akan lebih selektif mencari calon, dan tidak
sekadar mengandalkan pertimbangan matematis. Dalam jangka
Bagian 12 dari 47
panjang, hal ini diharapkan bermuara pada penyederhanaan sistem
kepartaian secara alamiah.
9. Konflik antar partai atau pendukung partai bisa diminimalkan dan tidak
lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen
konflik menjadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai
dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada
pelembagaan partai politik. Bahkan pemilu secara serentak lebih efisien,
hemat waktu, dan hemat biaya. Efisiensi dalam konteks pemilu secara
serentak ini bisa dilihat dari beberapa aspek, antara lain efisiensi waktu
dan biaya pemilu. Selanjutnya dalam aspek efisiensi biaya politik,
karena biaya kampanye caleg dan capres jadi satu, maka politik biaya
tinggi sebagaimana praktik yang terjadi saat ini bisa diminimalkan.
Dampak positif lebih lanjut, berpotensi mengurangi money politics dan
82
korupsi. Selain itu, dengan pemilu secara serentak akan terjadi
perubahan drastis mengenai presidential threshold, sebab semua partai
politik yang lolos menjadi peserta pemilu akan bisa mengajukan calon
presiden dan calon wakil presiden. Bahkan, bisa jadi akan masuk juga
calon presiden independen.
10. Secara prinsipil, Undang-Undang ini diperlukan sebagai dasar untuk
menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan
pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik
terkait pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan,
manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang,
yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu,
mengingat sudah tepatnya tindakan pembentuk undang-undang, kiranya
sudah sepatutnya permohonan uji materiil UU a quo tidak dapat diajukan
pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi.
11. Putusan Mahkamah serupa dapat pula ditemui dalam Putusan Nomor
51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden terhadap UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:
“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal
konstitusi, tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau
sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi
kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh
pembentuk Undang-Undang”.
12. Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “sepanjang pilihan
83
kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan
pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan
kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan
kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. Oleh karena
itu, sudah sepatutnya permohonan pengujian UU a quo yang diajukan
oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard).
13. Dari beberapa pengkajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi,
ditemukan kondisi-kondisi yang menjadi dasar suatu pembentukan
dan/atau materi UU yang dinilai bersifat Open Legal Policy, yaitu:
i. UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk
mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan
pengaturan materinya.
ii. UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk UU untuk
mengatur suatu materi lebih lanjut.
14. Dengan demikian Pemerintah tegaskan sekali lagi bahwa Pasal 22E
ayat (1) UUD 1945 sama sekali tidak menetapkan bahwa pemilihan
umum harus dilakukan secara serentak ataukah tidak secara serentak
yang jelas pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, dengan
demikian pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan umum secara
serentak/tidak serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden,
anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pengaturan yang bersifat open
legal policy. Dan jikapun pemilihan umum serentak berdasarkan UU
a quo yang diuji akan diubah di masa mendatang menjadi kembali lagi
tidak serentak antara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden,
anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka pengubahan hal tersebut
dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan (legislative
review) dan bukan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi,
mengingat aturan hukum mengenai pemilihan umum adalah salah satu
bidang hukum yang sangat dinamis, dan karenanya adalah tidak tepat
84
jika penetapan serentak/tidaknya pelaksanaan suatu pemilu
digantungkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan
seyogianya merupakan kewenangan pembentuk UU dalam hal ini DPR
dan Pemerintah dengan mendasarkan pada kebutuhan negara,
masyarakat, serta memperhatikan faktor-faktor keamanan, ketertiban,
serta efisiensi.
15. Bahwa hal tersebut telah sejalan pula dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 24/PUU-XII/2019 (hlm. 53-54) yang pada pokoknya
menyatakan hukum pemilu adalah salah satu bidang hukum yang
sangat dinamis mengingat di dalam pemilu ada berbagai faktor antara
lain kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan para
kontestan pemilu, perkembangan teknologi informasi, teknik persuasi,
bahkan bersentuhan dengan faktor keamanan dan ketertiban. Hal-hal
demikian mengakibatkan undang-undang yang mengatur pemilu
berpotensi sering diubah. Bahkan, pengaturannya dapat saja secara
drastis berkebalikan karena mengikuti perkembangan kondisi sosial-
politik. Perubahan-perubahan demikian dapat diterima karena
sesungguhnya undang-undang bukan saja berfungsi memberikan
kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, namun hukum berperan
pula membentuk masyarakat atau setidaknya memberikan arah bagi
perkembangan masyarakat, sebagaimana secara luas peran demikian
diakui dalam doktrin law is a tool of social engineering hokum sebagai
sarana perubahan sosial, yang apabila diletakkan dalam konteks
Indonesia perubahan demikian dimaksudkan untuk membangun sistem
ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD 1945.
16. Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra pada saat memberikan
keterangan sebagai ahli pada perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 antara
lain menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan pemilu
secara serentak, yakni “Dengan merujuk pengalaman itu, memisahkan
waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden/wakil
presiden untuk membenarkan presidential threshold adalah bentuk
pengingkaran terhadap kesempatan bagi semua partai politik peserta
pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (1) UUD
85
1945. Dalam pengertian ini, kekhawatiran munculnya calon
presiden/wakil presiden dalam jumlah yang lebih banyak (sesuai dengan
jumlah partai politik peserta pemilu) adalah kekhwatiran yang tidak
paham dengan konsekwensi pemilihan langsung. Bahkan, kalaupun
calon hadir dalam jumlah yang banyak, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945
telah mengantisipasi dengan membuka kemungkinan adanya putaran
kedua (second round). Oleh karena itu, basis argumentasi
menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai dasar perhitungan ambang
batas untuk mengajukan pasangan calon presiden dengan cara
memisahkan waktu penyelenggaran pemilu legislatif dan pemilu
presiden/wakil presiden jelas merusak logika sistem presidensial. Tidak
hanya itu, pemisahan jadwal tersebut untuk membenarkan hadirnya
ambang batas jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E
ayat (1) UUD 1945 alias pilihan yang inkonstitusional”.
17. Kata “secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya merupakan open
legal policy (kebijakan hukum terbuka) bagi pembentuk Undang-
Undang. Hal ini mengingat selama ini dalam praktik pengujian
konstitusional di MK suatu norma undang-undang dapat dinilai: (i) sesuai
dengan UUD 1945; (ii) tidak bertentangan dengan UUD 1945; atau (iii)
bertentangan dengan UUD 1945.
18. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh
masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi
pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan.
Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan
yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat
Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah
berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan
dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU a quo di masa mendatang
dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara
masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan
bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi
86
masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya
dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif
mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam
Pembukaan UUD 1945.
IV. PETITUM
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada
Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil Pasal
167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, untuk memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana
dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Bahwa Presiden juga memberikan keterangan tambahan tertulis tanpa
tanggal pada bulan Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah
tanggal 7 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:
Menindaklanjuti hasil persidangan pada tanggal 3 Oktober 2019 di Mahkamah
Konstitusi dengan acara Pembacaan Keterangan Pemerintah, dimana beberapa
Hakim mengonfirmasi beberapa substansi yang telah dibacakan dalam
persidangan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan keterangan tambahan
sebagaimana dimintakan oleh Majelis hakim, untuk selanjutnya kami akan
menanggapi beberapa pertanyaan Majelis Hakim sebagai berikut:
1. Alasan pemilu tetap serentak?
Tanggapan Pemerintah:
Bahwa pelaksanaan pemilu tetap akan dilaksanakan serentak dengan
mempertimbangkan efisiensi waktu dan anggaran serta efektifitas dalam
87
penyelenggaraan pemilu, adapun kekurangan dalam pelaksanaan pemilu
serentak tahun 2019 perlu mendapatkan evaluasi dan perbaikan, oleh karena
pemilu tersebut merupakan awal peradaban penyelenggaraan pemilu
serentak.
Beberapa evaluasi dan perbaikan diantaranya:
a. Kesiapan dan profesionalitas SDM penyelenggara pemilu perlu dilakukan
evaluasi, faktor kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu
menjadi hal fundamental dalam mengawal integritas pemilu. Seharusnya
sejak awal para penyelenggara memaksimalkan kesiapan, terutama pada
hal-hal yang bersifat teknis di lapangan, misalnya dengan memberikan
bimbingan teknis yang optimal kepada KPPS. Minimnya pengetahuan
terhadap pemahaman regulasi peraturan perundang-undangan yang
dimiliki oleh KPPS dapat memengaruhi kesiapan anggota KPPS dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPPS adalah ujung tombak
tingkat akurasi perolehan suara peserta pemilu.
b. Pemilu serentak salah satu tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektifitas
anggaran, namun pada pemilu serentak tahun 2019 ini belum tercapai,
anggaran banyak terserap pada pengadaan logistik, pendistribusian
logistik, dan honor untuk para petugas penyelenggara. Perlu ada
penyederhanaan terkait logistik, misal berkas-berkas untuk penghitungan
suara diganti dengan teknologi digital, sehingga tugas panitia pencoblosan
akan lebih ringan jika manajemen pemilu lebih canggih.
c. Metode pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dimana masyarakat
harus memilih secara bersamaan antara Presiden, DPD, DPR, dan DPRD
ini membuat masyarakat lebih fokus pada pemilihan presiden, padahal
peranan legislator dan senator Dewan Perwakilan Daerah juga tak kalah
penting dalam penyelenggaraan negara. Bisa dievalusi dengan dilakukan
pemisahan antara pemilu serentak nasional yang dipisahkan dari pemilu
serentak lokal. Pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden, DPD,
dan DPR, sedangkan pemilu serentak lokal untuk memilih DPRD,
Gubernur, Bupati, dan Walikota. Diharapkan dengan pemisahan tersebut
dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat, karena perhatian
88
pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak
sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara.
d. Pada pemilu serentak tahun 2019 alat peraga yang digunakan disinyalir
menjadi alasan masyarakat kerepotan dalam pelaksanaan pencoblosan.
Diperlukan pembenahan terkait alat peraga, bisa dilakukan
penyederhanaan dengan bantuan teknologi digital. Pembenahan urusan
persiapan logistik, pencoblosan hingga penghitungan suara adalah hal
utama yang harus dievaluasi. Adanya beberapa hambatan dalam hal
personil diakibatkan semua proses pemilihan masih dilakukan dengan
cara manual. Hal tersebut harus dievaluasi, semua proses akan lebih
mudah dan efisien jika dibantu dengan teknologi digital, tugas panitia
pencoblosan akan lebih ringan jika manajemen pemilu lebih canggih.
2. Pertimbangan filosofis dan sosiologis?
Tanggapan Pemerintah:
Secara filosofis penyelenggaraan pemilu seharusnya menjadi sarana rakyat
untuk mewujudkan kedaulatannya agar tercapai cita-cita dan tujuan nasional
sebagaimana termaktub di dalam pembukaan UUD 1945. Penyelenggaraan
pemilu selain harus memenuhi asas-asas pemilu sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 juga untuk mendapatkan legitimasi
pemilu dan pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu.
Secara sosiologis pemilu serentak mengikuti dinamika kehidupan sosial di
masyarakat yang semakin kompleks, dimana masyarakat saat ini lebih
Bagian 13 dari 47
antusias hal-hal yang bersifat praktis baik dari segi anggaran ataupun waktu.
Pada pemilu serentak tahun 2019 respon masyarakat dalam mengikuti pemilu
lebih tinggi daripada pemilu tahun 2014, ini menandakan bahwa masyarakat
dapat menerima adanya pemilu serentak tersebut.
[2.5] Menimbang bahwa Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum
(KPU), yang disampaikan secara lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan
tanggal 29 Oktober 2019 serta keterangan tertulis dan keterangan tertulis
tambahan yang diterima di Kepaniteraan, masing-masing tanggal 17 Oktober 2019
dan 29 Oktober 2019; Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang
disampaikan secara lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29
89
Oktober 2019 serta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 31
Oktober 2019; dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang
disampaikan secara lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29
Oktober 2019 serta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 17
Oktober 2019 dalam perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 juga dinyatakan sebagai
keterangan dalam perkara a quo, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
[2.5.1] Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang telah memberikan keterangan
lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019 serta
keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 17 Oktober 2019, yang
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa KPU selaku penanggungjawab akhir atas pelaksanaan
penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Daerah, serata Presiden dan
Wakil Presiden tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut Pemilu Tahun 2019)
mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya
petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (untuk selanjutnya
disebut KPPS) serta ucapan terima kasih atas semua pekerjaan yang telah
dilaksanakan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;
2. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019,
terlebih dahulu KPU akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum
pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagai berikut:
a. Salah satu wujud implementasi demokrasi adalah memilih pemimpin dan
wakil rakyat melalui mekanisme pemilu. Pemilu merupakan sarana
kedaulatan rakyat sekaligus sebagai wujud usaha untuk mencapai cita-
cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD
1945. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dilakukan untuk memilih
anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk
memilih anggota DPRD;
b. Pemilihan pemimpin dan wakil rakyat melalui pemilu dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945. KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu memiliki
90
amanah untuk menggelar pesta demokrasi lima tahunan tersebut. KPU
adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
dalam melaksanakan pemilu. Artinya, KPU tidak dapat dan tidak boleh
diintervensi oleh pihak manapun dalam menyelenggarakan pemilu.
Sebagai konsekuensinya, KPU dalam menyelenggarakan pemilu harus
transparan dan akuntable. Transparan artinya membuka seluas-luasnya
akses informasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan
pemilu dan aktif menginformasikan segala sesuatu terkait
penyelenggaraan pemilu. Akuntable berarti apa yang dilakukan oleh KPU
dalam penyelenggaraan pemilu hasilnya harus dapat
dipertanggungjawabkan;
c. Khairul Fahmi dalam penelitian berjudul “Menelusuri Konsep Keadilan
Pemilihan Umum Menurut UUD 1945” mengemukakan bahwa keadilan
pemilu merupakan sebuah konsep ihwal bagaimana pemilu sebagai
sebuah kontestasi dilaksanakan sesuai aturan hukum yang dibuat secara
adil untuk semua dan dilaksanakan oleh sebuah institusi independen
dengan integritas terpelihara. Konsep tersebut didasarkan pada filosofi
keadilan sosial yang dikandung sila kelima Pancasila, di mana semua
warga negara mesti terjamin kesetaraan hak-haknya, terutama hak pilih
sebagai hak politiknya. Sesuai konsep tersebut, kebebasan dan
kesetaraan hak semua warga negara merupakan kunci mewujudkan
keadilan pemilu. Di mana, untuk mewujudkannya, semua warga negara
mesti bebas untuk menentukan pilihannya. Saat yang sama, juga bebas
dari segala bentuk pengaruh maupun tindakan curang kontestan pemilu;
d. Institute For Democracy and Electoral Assitance mengemukakan dalam
“Electoral Justice: The International Handbook”, yang pada intinya
menyatakan bahwa konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada
penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor
yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh
proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi
perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena
sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks
sejarah dan politik masing-masing-masing negara, maka sistem dan
91
praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda. Meskipun demikian, sistem
keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar
proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma
dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada
di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional.
Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta
menunjukkan independensi dan imparsialitas untuk mewujudkan keadilan,
transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila
sistem keadilan pemilu dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan
baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para
pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau
bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu
yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga
kredibilitas proses pemilu;
Gambar 1: Keadilan Pemilihan Umum
e. Pemilu Tahun 2019 adalah pemilu nasional serentak pertama yang
dilakukan sejak era reformasi. Pemilu Tahun 2019 memiliki karakteristik
berbeda jika dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2004, 2009, dan Pemilu
Tahun 2014, hal tersebut karena di Pemilu Tahun 2019 dilakukan secara
langsung untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil
Presiden, dan anggota DPRD dalam satu waktu yang seringkali disebut
sebagai pemilu 5 (lima) kotak. Dasar hukum yang digunakan pada Pemilu
Tahun 2019 juga berbeda dibanding dengan pemilu sebelumnya (Pemilu
Tahun 2014). UU Pemilu menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019 yang
merupakan penggabungan pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD)
dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
f. Pemilu Tahun 2019 digelar pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20
(dua puluh) peserta pemilu dari partai politik yang komposisinya terdiri dari
92
16 (enam belas) partai politik tingkat nasional dan 4 (empat) partai politik
lokal Aceh. Sedangkan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan
calon Nomor 01 Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). KH. Ma’ruf Amin
dan pasangan calon Nomor 02 H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga
Salahuddin Uno;
g. Pada prinsipnya penyelengaraan Pemilu Tahun 2019 berjalan sesuai
jadwal, program, dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan
kondusif. Tentu dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bersikap tidak
hanya profesional tetapi juga independen dengan menjunjung tinggi dan
mengedepankan kepentingan umum, proporsionalitas, kepastian hukum,
akuntabilitas, efisien, dan efektif. Berdasarkan data, tingkat partisipasi
pada Pemilu 2019 dapat dibilang cukup tinggi yaitu dengan angka
partisipasi sebesar 81,93% (158.012.506 pengguna hak pilih) sedangkan
jumlah pemilih pada Pemilu 2019 sebanyak 192.770.611 yang tersebar di
34 provinsi dan luar negeri, 514 kabupaten/kota, dan dilaksanakan di
813.336 TPS dengan rincian sebagai berikut:
Gambar 2: Rincian Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KETIGA (DPTHP-3)
Total DPT
95.365.946 95.413.520 Dalam Negeri & Luar Negeri
DPTHP-3 50,01%
Dalam Negeri 49,99%
192.770.770
190.779.466
865.700 1.125.445
56,42%
DPTHP-3
43,58% Luar Negeri
1.991.145
Gambar 3: Rincian Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2019
93
Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2019
Rekapitulasi Jumlah Partisipasi Masyarakat Secara Keseluruhan Termasuk Luar
Negeri untuk PPWP dan DPR RI Dapil Jakarta 2
Partisipasi
Laki-Laki Perempuan Total
Masyarakat
Pemilihan Presiden
80,18% 83,75% 81,97%
dan Wakil Presiden
Pemilihan DPR 79,90% 83,48% 81,69%
Pemilihan DPD 80,23% 84,06% 82,15%
Rekapitulasi Jumlah Partisipasi Masyarakat untuk Pemilih Disabilitas Secara
Keseluruhan Termasuk Luar Negeri untuk PPWP dan DPR RI Dapil Jakarta 2
Partisipasi
Laki-Laki Perempuan Total
Masyarakat
Pemilihan Presiden
47,81% 51,35% 49,60%
dan Wakil Presiden
Pemilihan DPR 47,15% 49,33% 48,25%
Pemilihan DPD 47,23% 50,61% 48,94%
h. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta
membangun partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih,
KPU menempuh kebijakan proses penghitungan suara di tempat
pemungutan suara (TPS) dapat didokumentasikan oleh para saksi,
pengawas pemilu, pemantau dan masyarakat yang hadir, termasuk
mewajibkan KPU Kabupaten/Kota untuk mengupload hasil penghitungan
suara pada tingkat TPS ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng)
KPU supaya dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat luas dalam
rangka mengantisipasi adanya kecurangan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara oleh penyelenggara pemilu;
i. Selanjutnya untuk memastikan validitas hasil pemilu, pada rekapitulasi
hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, dilakukan dalam rapat
pleno secara terbuka yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan jajaran
dari pengawas pemilu sehingga apabila terdapat kesalahan pencatatan
data pemilu mengenai Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, Data Surat
Suara, dan Data Perolehan Suara pada tingkat TPS, maka akan segera
dikoreksi berdasarkan persetujuan bersama yang dituangkan dalam
Formulir Model DAA1-PPWP berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan untuk masing-masing
desa/kelurahan;
j. Proses rekapitulasi secara berjenjang sampai dengan tingkat nasional
selalu melibatkan saksi pasangan calon dan Bawaslu sesuai dengan
94
tingkatannya, dimana Bawaslu telah melakukan pengawasan pada setiap
tahapan pemilu sampai pada tingkat TPS, sehingga apabila ada
kesalahan penghitungan suara atau kesalahan rekapitulasi hasil
penghitungan suara akan diperbaiki pada jenjang di atasnya; dan
k. Seluruh upaya dan kebijakan tersebut di atas adalah juga merupakan
tekad KPU guna menutup ruang pihak-pihak tertentu, yang bermaksud
melakukan kecurangan dan/atau pelanggaran.
l. Kanal untuk menguji akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
oleh KPU terkait hasil pemilu adalah di Mahkamah. Sepanjang
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 terdapat 261 (dua ratus enam puluh
satu) permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diajukan oleh
peserta pemilu ke Mahkamah. Adapun rincian PHPU yang diajukan ke
Mahkamah adalah sebagai berikut:
Gambar 4: Rincian Perselihan Hasil Pemilu 2019
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 201 9
No Kasus Perkara Jumlah Kasus
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
1 Ditolak 1 Kasus
Total Kasus 260 Kasus
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
1 Ditolak 106 Kasus
2 Tidak Dapat Diterima 99 Kasus
3 Gugur 33 Kasus
4 Ditarik Kembali 10 Kasus
5 Dikabulkan 12 Kasus
Total Kasus 260 Kasus
m. Data di atas menunjukkan kesiapan KPU sebagai penyelenggara dalam
menghadapi PHPU yang diajukan oleh peserta pemilu sebagai wujud
akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Selain itu hal tersebut adalah
konsekuensi yuridis dan sekaligus wujud kesiapan KPU dalam
menjalankan desain pemilu serentak 5 (lima) kotak suara;
Tanggapan terhadap Pokok-Pokok Permohonan
95
3. Bahwa substansi permohonan dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019,
para Pemohon pada intinya mengajukan uji materi ketentuan dalam UU
Pemilu, adapun para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa:
a. Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
b. Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Bagian 14 dari 47
dengan alasan yang pada intinya bahwa beberapa ketentuan UU Pemilu
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak sesuai dengan asas
kemanusiaan yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi
manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk
Indonesia secara proporsional (bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945
dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 28I ayat (4)UUD
1945).
4. Bahwa merujuk pada pokok-pokok permohonan sebagaimana dimaksud
pada angka 1, KPU sebagai Pihak Terkait akan memberikan keterangan yang
relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam
penyelenggaraan pemilu khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji
materi.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12, 13, dan Pasal 14 UU Pemilu, KPU
secara atributif memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban diantaranya: (1)
menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu
(vide Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b UU Pemilu); (2) menetapkan
strandar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan (vide
Pasal 13 huruf g UU Pemilu); (3) menyediakan data hasil pemilu secara
nasional serta melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan (vide Pasal 12 huruf e dan f, dan Pasal 14
huruf k dan l UU Pemilu).
6. Bahwa dalam menyusun norma yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU
dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU tetap berpedoman pada prinsip-
prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil, dengan
96
menerapkan manajemen tata kelola pemilu yang baik serta tidak
menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur
dalam UU Pemilu.
7. Bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu mengatur secara yuridis bahwa
“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari
yang diliburkan secara nasional”. Selain itu Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu
mengatur bahwa “Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara
serentak”. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat
(1) UU Pemilu, pengertian mengenai pemilu dapat dilihat dalam pengaturan
Pasal 1 angka 1 UU Pemilu yang mengatur bahwa “Pemilihan Umum yang
selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”. Selain itu, kata serentak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
mengandung arti bersama-sama (tentang gerakan dan waktunya), kata
serentak juga sering digunakan untuk menggambarkan suatu kerja yang
dilaksanakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Berdasarkan
pengertian dan pengaturan (konsep) dimaksud, dapat dipahami bahwa
pengertian pemungutan suara pemilu dilakukan secara serentak adalah
pemungutan suara Pemilu Tahun 2019 diselenggarakan secara bersama-
sama atau hari, tanggal, dan waktunya bersamaan atau serentak.
8. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat
(1) UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang di dalamnya
memuat implikasi terhadap penyelenggaraan pemungutan suara, KPU telah
menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
(selanjutnya disebut PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara).
Adapun beberapa pengaturan dalam PKPU Nomor 9/2019 yang relevan
adalah sebagai berikut:
97
Pasal 4 PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berbunyi:
Pasal 4
(1) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara Pemilu anggota DPR,
anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi
dan anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak di
TPS.
(2) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada Hari libur atau Hari yang diliburkan.
(3) Hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.
(4) Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu
setempat.
9. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan
pada tanggal 23 Januari 2014 memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
1.1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2),
dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2),
dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;
2. Amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk
penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum
seterusnya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
10. Bahwa Mahkamah melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagaimana
dimaksud pada angka 9, dalam pertimbangan hukum poin [3.17] halaman 78
– 84 secara terang dan tegas menyatakan:
“Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk menentukan
konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau
bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga
98
Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan
pokok, yaitu kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem
pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945,
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak
warga negara untuk memilih secara cerdas. Selanjutnya Mahkamah
akan menguraikan ketiga dasar pertimbangan tersebut, sebagai
berikut:
Pertama, --- Dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun
2009 yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan
ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi
keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR 81 dalam
penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa
harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik
terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat
mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari.
Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih
banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan
jangka panjang,--- Menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga
saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota
Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu
menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki.
Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga
Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak
dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan
mengimbangi (checks and balances), terutama antara DPR dan
Presiden tidak berjalan dengan baik.--- Oleh karena itu, norma
pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga
Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung
oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang
dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD
1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun
sekali” dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan,
“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat
(2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Kedua, dari sisi original intent dan penafsiran sistematik. Apabila diteliti
lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus
perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan
Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga
Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy
Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja
MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang
mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas
perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan
ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu
itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk
99
presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu
rezim pemilu.” Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran
pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “...
Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah
presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak
5 adalah DPRD kabupaten/kota.” (vide Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002,
Buku V Pemilihan Umum (2010), halaman 602 yang mengutip Risalah
Komisi A ke-2 Sidang Majelis pada Sidang Tahunan MPR 2001,
tanggal 5 November 2001). Dengan demikian, dari sudut pandang
original intent dari penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat
gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres,
bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu
Anggota Lembaga Perwakilan. Hal demikian sejalan 83 dengan Pasal
22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud
dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni,
“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.---
Ketiga, sejalan dengan pemikiran di atas, penyelenggaraan Pilpres
dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak memang
akan lebih efisien, sehingga pembiayaan penyelenggaraan lebih
menghemat uang negara yang berasal dari pembayar pajak dan hasil
eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya. Hal
itu akan meningkatkan kemampuan negara untuk mencapai tujuan
negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang
antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pilpres yang
diselenggarakan secara serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga
Perwakilan juga akan mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi
konflik atau gesekan horizontal di masyarakat;---“
11. Bahwa perbandingan pengaturan terkait dengan sistem pemungutan suara
dalam Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel 1: Perbandingan Sistem Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2014
dan Tahun 2019
Pengaturan Tahun 2014 Pengaturan Tahun 2019
BAB X (UU No. 8/2012) Pasal 167 ayat (3)
PEMUNGUTAN SUARA Pemungutan suara dilaksanakan
secara serentak pada hari libur atau
hari yang diliburkan secara nasional.
Pasal 148
100
(1) Pemungutan suara Pemilu
anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota diselenggarakan
secara serentak.
(2) Hari, tanggal, dan waktu
pemungutan suara pemilihan
anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota untuk semua
daerah pemilihan ditetapkan
dengan keputusan KPU.
BAB IX (UU No. 42/2008) Pasal 347
PEMUNGUTAN SUARA (1) Pemungutan suara pemilu
diselenggarakan secara
serentak.
Pasal 112
(2) Hari, tanggal, dan waktu
Pemungutan suara pemilu presiden pemungutan suara pemilu
dan wakil presiden dilaksanakan ditetapkan dengan keputusan
paling lama 3 (tiga) bulan setelah KPU.
pengumuman hasil pemilihan umum
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota.
Berkaitan dengan konsep pengaturan mengenai sistem pemungutan suara
dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 pada
prinsipnya tidak ada perbedaan sepanjang bahwa pelaksanaan Pemilu
Presiden Dan Legislatif dilaksanakan secara serentak pada Pemilu Tahun
2019, faktanya pada Pemilu Tahun 2014 maupun Pemilu Tahun 2019 untuk
pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden
diselenggarakan pada pukul 07.00 – 13.00 waktu setempat sebagaimana
pengaturan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan Pasal 4 ayat (4)
PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.
12. Bahwa terlepas dari perbandingan pelaksanaan pemungutan suara dalam
Pemilu 2014 dan 2019 sebagaimana diuraikan dalam angka 11, pelaksanaan
pemilu yang konstitusional telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan
101
Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10,
dimana pada intinya Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan
pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang dilakukan secara serentak
[sebagaimana pengaturan dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)
UU Pemilu]. Pada posisi ini KPU selaku pelaksana Undang-Undang wajib taat
dan patuh pada norma yang termaktub di dalam peraturan perundang-
undangan;
13. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon pada poin 8, 9, dan 10
pada halaman 22 – 24 mendalilkan bahwa “8. ---kondisi sosial politik dan
fenomena masyarakat saat ini mengarah kepada tuntutan untuk
Bagian 15 dari 47
mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak. Tuntutan tersebut didasari dari
fakta-fakta empiris banyaknya korban sakit dan meninggal dunia akibat
sistem penyelenggaraan pemilu yang begitu berat dan banyak tekanan akibat
digabungkannya beban penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden
bersamaan dengan pemilu anggota legislatif pusat dan anggota legislatif
daerah.---, 9. Bahwa banyaknya korban yang sakit bahkan meninggal,
tentunya tidak lepas dari kerumitan dan beban waktu yang mengakibatkan
para penyelenggara mengalami kelelahan secara fisik.---, 10. ---“Pertama,
pemilu dengan lima surat suara. Di Tahun 2014 diselenggarakan empat
pemilu sekaligus dengan empat surat suara, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan
Kabupaten/Kota, itu sudah menimbulkan kelelahan dan beban kerja yang
besar.---‘” (vide permohonan Pemohon), dalam hal ini KPU tidak dalam
kapasitas untuk memberi keterangan lebih jauh, akan tetapi sebagai bentuk
keterbukaan informasi publik KPU akan memberikan informasi berkaitan
dengan jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia pada penyelenggaraan
Pemilu 2019 sebagai berikut:
Tabel 2: Rincian Petugas Badan Ad Hoc yang Sakit dan Meninggal
Dunia
PETUGAS BADAN AD HOC YANG SAKIT DAN MENINGGAL DUNIA
Keterangan Jumlah
Petugas yang Meninggal Dunia 886 Orang
102
Petugas yang Sakit 5.175 Orang
Tabel 3: Rincian Persebaran Petugas Badan Ad Hoc yang Meninggal
Dunia
No Persebaran Wilayah/Provinsi Jumlah
1 Aceh 14
2 Bali 4
3 Banten 39
4 Bengkulu 8
5 D.I. Yogyakarta 15
6 DKI Jakarta 48
7 Gorontalo 0
8 Jambi 10
9 Jawa Barat 195
10 Jawa Tengah 108
11 Jawa Timur 123
12 Kalimantan Barat 33
13 kalimantan Selatan 21
14 Kalimantan Tengah 13
15 Kalimantan Timur 19
16 Kalimantan Utara 3
17 Kep. Bangka Belitung 1
18 Kepulauan Riau 3
19 Lampung 20
20 Maluku 8
21 Maluku Utara 0
22 Nusa Tenggara Barat 12
103
23 Nusa Tenggara Timur 17
24 Papua 13
25 Papua Barat 7
26 Riau 17
27 Sulawesi Barat 3
28 Sulawesi Selatan 16
29 Sulawesi Tengah 8
30 Sulawesi Tenggara 7
31 Sulawesi Utara 20
32 Sumatera Barat 12
33 Sumatera Selatan 31
34 Sumatera Utara 38
Total 886
14. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan sistem perekrutan PPK, PPS, dan
KPPS telah dengan tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 72 UU
Pemilu jo. Pasal 36 PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengatur mengenai syarat-
syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS;
15. Bahwa implementasi pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 14,
menunjukkan bahwa untuk menjadi petugas PPK, PPS, dan KPPS haruslah
memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan. Kriteria yang digunakan
semata-mata untuk menjamin kualitas dari petugas PPK, PPS, dan KPPS,
bukan hanya sekedar kualitas teknis penyelenggaraan akan tetapi juga
mempertimbangkan aspek kemampuan yaitu kesehatan jasmani dan rohani;
16. Bahwa fenomena sakit dan meninggalnya sejumlah petugas PPK, PPS, dan
KPPS dalam hal ini tidak dapat serta merta dinilai sebagai akibat dari
104
pelaksanaan sistem pemungutan dan penghitungan suara secara serentak
dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Selain itu, dalam pertimbangan hukum
Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019
pada point [3.17] angka 5. Perihal Batas Waktu Penghitungan Suara halaman
96 – 98, secara terang dan tegas menyatakan:
“---Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 383
ayat (2) UU Pemilu dalam hubungannya dengan permohonan a quo,
sebagaimana telah disinggung di atas, adalah apakah batas waktu
penghitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara
sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu berpotensi
menyebabkan munculnya persoalan hukum yang dapat mengganggu
keabsahan Pemilu, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional
bersyarat.--- Bahwa Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak pertama
karena untuk pertama kalinya, pemilu presiden dan wakil presiden
dilaksanakan bersamaan dengan pemilu anggota legislatif (yaitu
pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota). Salah satu konsekuensi keserentakan pemilu
dimaksud adalah bertambahnya jenis surat dan kotak suara. Jika pada
Pemilu 2014, in casu pemilu anggota legislatif, terdapat empat kotak
suara maka pada Pemilu 2019, yang menggabungkan
penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan
bersamaan dengan pemilu anggota legislatif, terdapat lima kotak
suara. Penyelenggaraan demikian, dalam batas penalaran yang wajar,
akan menimbulkan beban tambahan dalam penyelenggaraan
termasuk memerlukan waktu lebih lama. Apalagi, jumlah partai politik
peserta Pemilu 2019 lebih banyak dari Pemilu 2014. Terkait dengan
hal itu, Pasal 350 ayat (1) UU Pemilu mengantisipasi dengan cara
membatasi bahwa pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 orang.
Bahkan, setelah melalui simulasi, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1)
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU mengatur bahwa
jumlah pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 orang.--- Oleh
karena itu, dalam hal potensi yang tak dikehendaki tersebut benar-
benar terjadi, sementara UU Pemilu menentukan pembatasan waktu
yang sangat singkat dalam menghitung suara yang harus selesai pada
hari pemungutan suara, maka keabsahan hasil pemilu akan menjadi
terbuka untuk dipersoalkan. Bahwa untuk mengatasi potensi masalah
tersebut maka ketentuan pembatasan waktu penghitungan suara
sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dibuka
namun dengan tetap memerhatikan potensi kecurangan yang mungkin
terjadi. Potensi kecurangan mana akan terbuka jika proses
penghitungan suara yang tidak selesai pada hari pemungutan suara
lalu dilanjutkan pada hari berikutnya dengan disertai jeda waktu. Oleh
karena itu, menurut Mahkamah, perpanjangan jangka waktu
penghitungan suara hanya dapat dilakukan sepanjang proses
penghitungan dilakukan secara tidak terputus hingga paling lama 12
jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara di TPS/TPSLN.
105
Perpanjangan hingga paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari
pemungutan suara di TPS/TPSLN, yaitu pukul 24.00 waktu setempat,
merupakan waktu yang masuk akal, jika waktu tersebut diperpanjang
lebih lama lagi justru akan dapat menimbulkan masalah lain di tingkat
KPPS.--- untuk mengurangi segala kemungkinan risiko, terutama risiko
kecurangan, lama perpanjangan waktu penghitungan suara cukup
diberikan paling lama 12 (dua belas) jam. Dengan waktu tersebut,
dalam batas penalaran yang wajar, sudah lebih dari cukup untuk
menyelesaikan potensi tidak selesainya proses penghitungan suara di
TPS/TPSLN pada hari pemungutan suara. Sehubungan dengan itu,
maka Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu harus dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di
TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan
dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang
paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan
suara.---”
17. Bahwa berkaitan dengan fenomena sakit dan meninggalnya sejumlah
petugas PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan
sebagai wujud dan bentuk kepedulian serta penghargaan atas kinerja dan
pengabdian petugas PPK, PPS, dan KPPS, KPU memberikan apresiasi dan
santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun
rincian santunan yang telah diberikan adalah sebagai berikut:
Tabel 4: Rincian Santunan yang Telah Diberikan
JENIS Besaran
Jumlah Besaran
NO. KECELAKAAN Jumlah Orang Santunan yang
Santunan (Rp.)
KERJA diterima
1 Meninggal Dunia 4 Orang 36.000.000 144.000.000
35 Orang 36.000.000 1.260.000.000
62 Orang 36.000.000 2.232.000.000
34 Orang 36.000.000 1.224.000.000
27 Orang 36.000.000 972.000.000
30 Orang 36.000.000 1.080.000.000
90 Orang 36.000.000 3.240.000.000
101 Orang 36.000.000 3.636.000.000
86 Orang 36.000.000 3.096.000.000
59 Orang 36.000.000 2.124.000.000
106
100 Orang 36.000.000 3.600.000.000
Jumlah Total 628 Orang 22.608.000.000
2 Sakit (belum 33 Orang 2.000.000 66.000.000
diklasifikasikan ke
dalam Cacat 91 Orang 4.000.000 364.000.000
Permanen, Luka
Berat dan Luka 82 Orang 6.500.000 533.000.000
Sedang)
4 Orang 15.000.000 60.000.000
JUMLAH 210 Orang 1.023.000.000
18. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya
lonjakan pembengkakan anggaran sebesar 61% pada Pemilu Serentak 2019
yakni 25,59 Triliun dari anggaran Pemilu 2014 sebesar 15,79 Triliun, KPU
akan memberi gambaran tentang anggaran pada Pemilu 2019 sebagai
berikut:
Tabel 5: Pagu Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
TOTAL
URAIAN ANGGARAN
TA 2018 TA 2019 PEMILU 2019
RUTIN 1.998.709.410.000 2.312.244.178.000 4.310.953.588.000
TAHAPAN 11.512.513.144.000 15.791.894.892.000 27.304.408.036.000
TOTAL 13.511.222.554.000 18.104.139.070.000 31.615.361.624.000
Tabel 6: Realisasi Anggaran Penyelenggaran Pemilu Tahun 2019
TOTAL
URAIAN ANGGARAN
TA 2018 TA 2019 PEMILU 2019
REALISASI 10.173.169.066.883 14.986.935.688.097 25.160.104.754.980
Tabel 7: Sisa Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
TOTAL
URAIAN ANGGARAN
TA 2018 TA 2019 PEMILU 2019
107
SISA 3.338.053.487.197 3.117.203.381.903 6.455.256.869.100
19. Bahwa berkaitan dengan perbandingan anggaran penyelenggaraan tahun
2014 dan penyelenggaraan tahun 2019 tidak serta merta dapat dibandingkan
secara langsung. Hal ini dikarenakan kenaikan anggaran adalah implikasi
logis dari berubahnya situasi yang terjadi antara Pemilu Tahun 2014 dan
Pemilu Tahun 2019, adapun beberapa faktor yang menyebabkan
bertambahnya alokasi anggaran dalam Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
a. Dampak adanya penambahan daerah pemekaran yang berimplakasi
terhadap jumlah penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS, dan
KPPS (penambahan dimaksud dapat dilihat dalam Pemilu Tahun 2014,
jumlah KPU Provinsi semula berjumlah 33 (tiga puluh tiga) Provinsi,
namun pada Pemilu Tahun 2019 KPU Provinsi menjadi berjumlah 34 (tiga
puluh empat) Provinsi, dan dalam Pemilu Tahun 2014, jumlah KPU
Kabupaten/Kota sebanyak 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh)
Kabupaten/Kota, namun pada Pemilu Tahun 2019, jumlah KPU
Kabupaten/Kota sebanyak 514 (lima ratus empat belas) KPU
Kabupaten/Kota;
b. Faktor inflasi harga dari penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 ke
penyelenggaran Pemilu Tahun 2019;
c. Bertambahnya keterlibatan kementerian dan lembaga negara dalam
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, pada Pemilu Tahun 2014
kementerian dan lembaga negara yang terlibat diantaranya adalah KPU,
Bawaslu, Polri, dan Kementerian Pertahanan, akan tetapi dalam
penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, kementerian dan lembaga negara
yang terlibat diantaranya adalah KPU, Bawaslu, Polri, Badan Intelijen
Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
Kementerian Komunikasi dan Informasi, Televisi Republik Indonesia,
Radio Republik Indonesia, dan lain sebagainya;
d. Perbedaan sistem pembiayaan Kampanye calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, serta Presiden dan Wakil
108
Presiden, dimana dalam Pemilu Tahun 2014 pembiayaan kampanye
Bagian 16 dari 47
sepenuhnya ditanggung oleh partai politik dan/atau calon masing-masing,
namun dalam Pemilu Tahun 2019 pembiayaan kampanye sebagian
dibebankan kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
e. Bertambahnya waktu kampanye, dimana pada Pemilu 2014 waktu
kampanye selama 1 (satu) bulan namun dalam Pemilu Tahun 2019 waktu
kampanye menjadi 7 (tujuh) bulan;
f. Bertambahnya jumlah peserta pemilu dan daftar pemilih tetap yang
berimplikasi terhadap pengadaan dan distribusi logistik; dan
g. Bertambahnya daerah pemilihan yang berimplikasi terhadap alokasi kursi
dan jumlah TPS.
Kesimpulan:
20. Bahwa bedasarkan apa yang telah diuraikan dalam keterangan Pihak Terkait
(KPU) di atas, dengan ini KPU memberikan kesimpulan bahwa pada
prinsipinya Pemilu Tahun 2019 terselenggara dengan aman, tertib, lancar
sesuai dengan jadwal, tahapan dan program yang telah disusun;
21. Bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu memiliki tugas, wewenang, dan
kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Artinya, dalam
hal ini KPU sebagai pelaksana undang-undang. Terkait dengan desain dan
sistem pemilu serentak yang telah dilaksanakan KPU selaku pelaksana,
sepenuhnya akan menjalankan apa yang menjadi amanah undang-undang.
Meskipun penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dapat dikatakan berjalan
aman, tertib, dan lancar tetapi tetap perlu dilakukan evaluasi dan
pembenahan di beberapa hal. Evaluasi tersebut guna memperbaiki hal-hal
yang kurang dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dapat
dijadikan bahan masukan untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya;
22. Bahwa evaluasi perbaikan tersebut menurut pandangan KPU terutama
bertumpu pada hal-hal yang bersifat teknis. Aspek teknis tersebut penting
untuk dievaluasi terutama pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi.
Penghitungan dan rekapitulasi merupakan aspek teknis yang memiliki beban
cukup besar, selain karena banyaknya jenis formulir yang digunakan juga
109
limitasi waktu yang tersedia bagi penyelenggara untuk melakukan
penghitungan maupun rekapitulasi. Diharapkan dengan adanya peristiwa-
peristiwa yang terjadi sepanjang proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
dapat menjadi bahan untuk mendesain kembali penyelenggaraan pemilu ke
depan, sehingga hal-hal yang dirasa masih kurang baik dapat dibenahi pada
penyelenggaraan pemilu selanjutnya.
Bahwa KPU telah memberikan keterangan tertulis tambahan atas jawaban
terhadap pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2019
terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang perkara Nomor 37/PUU-
XVII/2019 yang diterima di Kepaniteraan tanggal 29 Oktober 2019, yang juga
dinyatakan sebagai keterangan dalam perkara a quo, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:
Pertama, berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara.
1. Bahwa dalam konstruksi pengaturan Undang-Undang Pemilu, tidak terdapat
definisi mengenai pengertian pemungutan suara dan penghitungan suara.
Definisi 6 pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilihat dalam
Pasal 1 angka 25 dan angka 26 Peraturan KPU tentang Pemungutan
Penghitungan Suara.
Di Pasal 1 angka 25, “Pengertian pemungutan suara adalah proses
pemberian suara oleh pemilih di TPS pada surat suara dengan cara
mencoblos nomor urut, nama, foto pasangan calon atau tanda gambar partai
politik pengusul untuk pemilu presiden dan wakil presiden, mencoblos nomor
urut atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon untuk pemilu
anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan mencoblos
nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk pemilu anggota DPD”.
Pasal 1 angka 26, “Penghitungan suara adalah proses penghitungan
suara, penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah
yang diperoleh partai politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota. Calon perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan
pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden, serta suara suara
110
yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak terpakai, dan surat suara
rusak atau keliru dicoblos”.
Berdasarkan pengertian pemungutan suara sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 1 angka 25 PKPU tentang Pemungutan Penghitungan Suara
di TPS, waktu pemilih untuk menggunakan hak pilihnya terhitung ketika pemilih
menerima surat suara dari petugas KPPS sampai dengan pemilih selesai
menggunakan hak pilihnya atau dengan kata lain, sejak pemilih menerima
surat suara menuju ke bilik suara, membuka surat suara, melakukan
pencoblosan, melipat kembali surat suara, memasukkan surat suara ke dalam
kotak suara berdasarkan jenis pemilu, menandai jari dengan tinta, dan keluar
dari TPS.
Berkaitan dengan pengertian penghitungan suara sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan KPU tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara di TPS, waktu petugas KPPS melakukan penghitungan
suara terhitung sejak petugas KPPS memulai melakukan penghitungan surat
suara sampai dengan selesai menghitung dan dicatat ke dalam Form C-1
Plano. Sehingga dalam pandangan KPU, yang dimaksud dengan
penghitungan suara itu selesai sampai dengan menuangkan atau
mengadministrasikan hasil penghitungan suara di Form C-1 Plano. Kalau
menyalin ke dalam Form C-1 dan lain-lain itu tidak masuk kategori
penghitungan suara.
2. Bahwa mengenai waktu yang dibutuhkan oleh 1 pemilih dalam melakukan
pemungutan suara dengan 5 kotak suara dan waktu yang dibutuhkan oleh
petugas KPPS dalam melakukan penghitungan suara dengan 5 kotak suara
pada Pemilu Tahun 2019, KPU pada dasarnya melakukan sejumlah simulasi
pemungutan dan penghitungan suara di 3 titik atau wilayah dengan hasil
sebagai berikut. Ini dalam keterangan tertulis pada angka 14, halaman 43
sampai dengan 61.
A. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten, pada tanggal 19 Agustus 2017. Adapun hasil dari
simulasi dimaksud adalah sebagai berikut.
111
1) Gambaran TPS yang dijadikan sebagai tempat simulasi
pemungutan/penghitungan suara.
1. Jumlah DPT=500 pemilih. Ini ketika dilakukan sebelum KPU
menyusun Peraturan KPU tentang Pemungutan Suara. Ketentuan
tentang jumlah pemilih 500 berdasarkan ketentuan dalam undang-
undang.
2. Jumlah suara yang telah disediakan 512 yang terdiri dari surat
suara sesuai dengan DPT plus cadangan 2%.
3. Jumlah DPT yang memilih, yang hadir 429 orang pemilih.
4. Jumlah pemilih pindahan 1 pemilih.
5. Jumlah pemilih tambahan 6 orang pemilih.
6. Total jumlah pemilih di TPS=436 pemilih yang hadir.
7. Saksi yang hadir 22 orang.
8. Pengawas TPS=1 orang.
9. Bilik suara ada 4 buah.
2) Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan simulasi pemungutan dan
penghitungan suara:
a) Untuk pemungutan suara. Berdasarkan identifikasi pada pemilih,
pemilih dengan usia produktif dan berpendidikan, waktu pemberian
suara pada surat suara 4 menit. Pemilih lansia (lanjut usia) 5
menit. Pemilih kondisi hamil, ini perempuan maksudnya, hamil, 7
menit. Pemilih disabilitas, baik itu tunanetra atau dibantu keluarga,
7 menit. Pemilih tunanetra 9 menit. Pemilih kondisi sebagai ibu
rumah tangga 4 menit.
b) Kemudian penghitungan suara. Untuk jenis pemilihan
presiden/wakil presiden penghitungan suara 1 jam 15 menit.
Pengisian formulir Berita Acara dan sertifikat hasil suara, 20 menit.
Untuk pemilu DPD RI 1 jam 40 menit, pengisian formulirnya juga
20 menit. Untuk pemilu DPR RI diperlukan waktu 2 jam 15 menit,
pengisian formulir Berita Acara dan sertifikat hasil suara 20 menit.
Untuk pemilu DPRD Provinsi diperlukan waktu 2 jam 15 menit,
pengisian formulir sekitar 20 menit. Pemilihan DPRD
Kabupaten/Kota 2 jam 15 menit, untuk pengisian formulir Berita
Acara dan sertifikat hasil suara 20 menit.
112
B. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara di Kabupaten Bogor, pada
tanggal 30 September 2017. Adapun hasil dari simulasi dimaksud sebagai
berikut.
1) Gambaran TPS yang dijadikan tempat simulasi
pemungutan/penghitungan suara.
1. Jumlah DPT=300 pemilih.
2. Jumlah surat suara tersedia=306, yaitu berasal dari 300 pemilih
dalam DPT dan cadangan 2% dari DPT.
3. Jumlah DPT yang memilih, hadir memilih 251 pemilih.
4. Jumlah pemilih khusus=4 pemilih.
5. Pemilih tambahan tidak ada.
6. Total jumlah pemilih di TPS yang hadir=255 orang pemilih.
7. Saksi yang hadir=22 orang pemilih.
8. Pengawas TPS= 1 orang pemilih.
9. Bilik suara 4 buah.
2) Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan simulasi pemungutan dan
penghitungan suara.
a) Untuk pemungutan suara:
1. Rata-rata pemilih berada di dalam TPS, maksudnya di dalam
TPS ini mulai dari hadir sampai dengan keluar dari TPS sekitar
32 menit.
2. Rata-rata pemilih berada di dalam bilik suara, ini untuk
memberikan suara atau mencoblos 5 menit. Waktu paling lama
pemilih berada dalam TPS 1 jam 16 menit. Waktu paling lama
pemilih berada di dalam bilik suara 8 menit.
b) Penghitungan suara.
1. Untuk penghitungan suara pilpres, waktu awal penghitungan
jam 14.30, waktu yang dibutuhkan 1 jam 6 menit. Jumlah
pemilih 255 pemilih. Surat suara salah masuk ada satu surat
suara DPR, jumlah suara sah 240, suara tidak sah 14, total
suara sah tidak sah 254.
2. Untuk penghitungan suara pemilu DPR waktu awal
penghitungan jam 15.36 waktu yang dibutuhkan 1 jam 14
menit, jumlah pemilih 251 pemilih, surat suara salah masuk
113
tidak ada, jumlah surat suara sah 237, suara tidak sah 14, total
suara sah tidak sah 251.
3. Untuk penghitungan suara DPD waktu awal penghitungan jam
19.00. Waktu yang dibutuhkan 39 menit, jumlah pemilih 255
pemilih, surat suara salah masuk 1 surat suara pilpres, jumlah
suara sah 237, suara tidak sah 17, total suara 254.
4. Penghitungan suara DPRD provinsi dimulai jam 20.00. Waktu
yang diperlukan 1 jam 6 menit. Jumlah pemilih 252, jumlah
suara salah masuk tidak ada, jumlah suara sah 242, suara
tidak sah 10, total suara sah tidak sah 252.
5. Penghitungan suara DPRD kabupaten/kota. Waktu awal
penghitungan jam 21.06 WIB. Waktu yang diperlukan 54
menit. Jumlah pemilih 252, surat suara salah masuk tidak ada,
jumlah suara sah 238, suara tidak sah 14, total suara sah tidak
sah 252.
Penyalinan formulir.
Jenis formulir. Untuk Formulir Model C-KPU, jumlah form ada 28,
waktu masing-masing form sekitar 5 menit, petugasnya dilakukan oleh 2
petugas. Di dalam keterangan tertulis, sudah ada keterangan tentang
jumlah petugas dan masing-masing tugasnya. Waktu yang dibutuhkan
sekitar 70 menit.
Kemudian, Model C1-Pilpres jumlah formulir ada 7, waktu yang
diperlukan sekitar 10 menit, kemudian petugasnya ada 5 orang KPPS,
waktu total yang diperlukan adalah 20 menit.
Model C1-DPD jumlah formnya 8, waktu yang diperlukan 10 menit,
dikerjakan oleh 5 KPPS waktu yang diperlukan rata-rata 20 menit.
Model C1-DPR 21 halaman formulir, kemudian diperlukan waktu
masing-masing 10 menit, petugas dikerjakan oleh 5 orang, waktu yang
diperlukan adalah 50 menit.
Model C1-DPR Provinsi 21 lembar, kemudian dikerjakan dalam waktu
10 menit masing-masing lembar, kemudian petugas 5 orang, waktu yang
diperlukan 50 menit.
114
Model C1-DPRD kabupaten/kota formulir 21, waktunya 10 menit,
kemudian dikerjakan oleh 5 KPPS, dan waktu yang diperlukan rata-rata 50
menit.
Kesimpulan untuk waktu, baik itu pemungutan suara maupun
penghitungan suara. Pemungutan suara 6 jam karena fix jam 7 sampai
jam 13.00. Kemudian untuk penghitungan suara, ini sangat tergantung
kepada jumlah pemilih yang hadir.
Sekali lagi, ini simulasi sebelum hari pemungutan suara, itu
penghitungan suara diperlukan waktu 4 jam 20 menit, penyalinan formulir
3 jam 10 menit, istirahat sekitar 3 jam, jadi total mulai pemungutan suara
dan penghitungan suara selesai 16 jam 30 menit. Simulasi ini tidak
disertakan juga ada simulasi tentang keberatan dan bagaimana
penyelesaiannya, ini dalam situasi lancar-lancar saja.
C. Simulasi pemungutan penghitungan suara di Kabupaten Bantul pada
tanggal 9 Maret 2019. Adapun hasil simulasi, hasilnya sebagai berikut.
1) Gambaran TPS sebagai tempat simulasi pemungutan penghitungan
suara.
1. Jumlah DPT 261 orang.
2. Jumlah surat suara 267, yaitu jumlah surat suara berdasarkan
sesuai DPT dan cadangan 2%.
3. Jumlah DPT yang memilih, hadir 231. Jumlah pemilih khusus 4.
4. Kemudian tambahan 25 pemilih atau pindahan dari tempat lain.
5. Total jumlah pemilih di TPS 254.
6. Saksi yang hadir 22.
7. Pengawas TPS 1.
8. Bilik suara 4.
2) Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan simulasi pemungutan
penghitungan suara untuk pemungutan suara, rata-rata pemilih berada
dalam bilik suara 4-5 menit. Waktu paling lama pemilih berada dalam
bilik suara 5 menit. Penghitungan suara jenis pemilihan untuk pemilu
presiden rata-rata waktu 45 menit. Penghitungan suara DPR RI 1 jam
115
10 menit. DPD 55 menit. DPRD provinsi 1 jam 10 menit. DPRD
kabupaten/kota 1 jam 10 menit.
3) Ini dalam situasi yang real, pemilu hari H, 17 April 2019. Data yang
kami ambil berdasarkan Formulir C-KPU dapat diketahui sebagai
berikut. Ini yang kami dapat ketahui hanya untuk kegiatan
penghitungan suara saja. Soalnya untuk pemungutan suara per
pemilih, tidak termasuk kategori yang diamati atau yang dicatat. Tetapi
pada intinya, untuk pemungutan suara, fix term waktunya jam 7 pagi
sampai jam 13 waktu setempat.
Di dalam keterangan pada angka 15 halaman 61-62. Sebagai
data gambaran pada hari-H:
1) TPS 3 Banyuripan, Bayat, Klaten, Yogyakarta. Pemungutan suara
jam 13.00 WIB, kemudian hasil penghitungan suara selesai jam
19.00 WIB.
2) Kemudian TPS 56 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.
Penghitungan mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 21.00 WIB.
3) Kemudian TPS 10 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten,
mulai penghitungan jam 14.00 WIB, selesai jam 03.00 WIB dini
hari.
4) TPS 52 Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, mulai jam
14.30 WIB, sampai jam 02.30 WIB.
5) Kemudian TPS 9 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis,
Riau, penghitungan mulai jam 14.00 WIB, selesai 19.30 WIB.
6) TPS 10 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau, mulai
jam 14.00 WIB, selesai jam 21.00 WIB.
7) TPS 16 Bukit Kerikil, Bandar Laksamana, Bengkalis, Riau, mulai
jam 13.00 WIB, selesai jam 17.00 WIB.
Data-data ini kami masukkan atau kami catat sebagaimana
Bagian 17 dari 47
ada di Formulir C-KPU karena ini belum bisa terkonfirmasi, apakah
bisa selesai jam 17.00 WIB betul atau tidak.
8) TPS 5 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu, mulai jam
13.00 WIB, selesai jam 24.00 WIB.
116
9) Kemudian TPS 15 Cempaka Permai, Gading Permai, Bengkulu, ini
tercatat mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 13.00 WIB hari
berikutnya.
10) Kemudian TPS 6 Cempaka Permai, Gading Permai, Gading
Cempaka, Bengkulu, mulai jam 14.00 WIB, selesai jam 06.00 WIB
pagi hari berikutnya.
11) TPS 15 Pulosari, Pengalengan, Bandung, Jawa Barat, mulai jam
13.00 WIB, selesai jam 00.30 WIB.
12) TPS 2 Anjatan, Anjatan Indramayu, Jawa Barat, mulai jam 13.00
WIB, selesai jam 01.00 WIB.
13) TPS 4 Anjatan, Anjatan Indramayu, Jawa Barat, mulai jam 13.00
WIB, selesai jam 04.00 WIB dini hari.
14) TPS 11 Anjatan, Indramayu, Jawa Barat, mulai jam 13.00 WIB,
selesai jam 03.00 WIB dini hari.
15) Kemudian TPS 19 Guwosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta, mulai
jam 13.00 WIB, selesai jam 05.00 WIB dini hari. Berdasarkan data
ini penghitungan selesai paling lama itu ada di TPS 15 Cempaka
Permai, Gading Permai, Bengkulu, selesai jam 13.00 WIB hari
berikutnya tanggal 18 April 2019.
3. Bahwa terkait dengan mengapa syarat dan ketentuan pendaftaran verifikasi
partai politik sebagai peserta Pemilu 2019 semakin ketat? Akan tetapi, jumlah
peserta Pemilu 2019 lebih banyak daripada Pemilu 2014? KPU akan
memberikan gambaran berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran dan
verifikasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut.
Di dalam keterangan tertulis angka 16 halaman 62 sampai halaman 87.
Pendaftaran partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, dari seluruh partai
politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sebanyak 73 partai
politik, yang mendaftar di KPU sebagai peserta pemilu, ada 27 partai politik.
Terhadap 27 partai politik tadi karena di undang-undang menentukan
bahwa yang mendaftar itu menyerahkan dokumen persyaratan lengkap, maka
kemudian dari 27 partai politik itu ada 2 kategori. 14 partai politik diterima
117
pendaftarannya karena lengkap dokumennya dan ada 13 partai politik yang
pendaftarannya tidak dapat diterima karena dokumennya tidak lengkap.
Jadi, dalam peraturan KPU ditentukan kalau tidak lengkap, harus
dilengkapi sampai dengan batas waktu pendaftaran. Hasilnya ada 14 partai
politik yang dinyatakan lengkap dokumennya dan 13 tidak lengkap.
Dari 14 partai yang lengkap tadi, di antaranya adalah Perindo, Hanura,
Nasdem, Berkarya, PAN, PDIP, PKS, Gerindra, Golkar, PSI, PPP, PKB,
Demokrat, dan Garuda. 13 partai yang tidak lengkap, di antaranya adalah
Partai Republik, Partai Rakyat, Partai PPB, Partai Idaman, Partai Pika, PNI
Marhein, PPI, Parsindo, Partai Reformasi, Republikan, PBI, PKPI, dan PBB.
Kemudian dari 13 partai politik yang dinyatakan tidak diterima tadi,
terdapat 9 partai politik yang mengajukan upaya pelanggaran atau upaya-
upaya hukum ke Bawaslu, yaitu permohonan untuk pengaduan pelanggaran
administrasi ke Bawaslu.
Kemudian Bawaslu menyatakan bahwa berkaitan dengan 13 partai politik
tersebut, terdapat 9 partai politik mengajukan upaya pelanggaran administrasi
kepada Bawaslu, dimana Bawaslu memerintahkan KPU untuk menerima
pendaftaran partai politik dimaksud pada tanggal 20 November 2017
berdasarkan putusan tersebut.
Dengan adanya putusan Bawaslu tersebut, KPU melalui PKPU Tahapan,
Program, dan Jadwal Waktu Tahun 2019, kemudian menetapkan pendaftaran
partai politik dilakukan selama 2 tahap, yakni pada jadwal yang seharusnya 3
sampai 16 Oktober 2017, kemudian diubah tanggal menjadi 20 November.
Setelah proses pendaftaran dilaksanakan, kemudian KPU membuat surat
penyampaian hasil pendaftaran partai politik yang menyatakan bahwa
dokumen persyaratan pendaftaran telah memenuhi syarat, serta telah
menerima tanda terima, lengkap dokumen administrasinya.
Yang kedua, mekanisme berikutnya adalah penelitian administrasi partai
politik peserta Pemilu Tahun 2019.
Verifikasi administrasi awal.
118
KPU menuangkan hasil verifikasi ke dalam formulir model yang telah
ditentukan. Kemudian memberikan salinan Berita Acara Verifikasi tersebut,
verifikasi administrasi kepada pengurus partai politik, kemudian kepada
Bawaslu. Dianggap dibacakan.
Kemudian, pada verifikasi administrasi yang pada tahap awal ini, dari
14+9=23 partai politik itu pada tahap awal penelitian administrasi tidak ada
sama sekali yang memenuhi syarat administrasi. Kemudian, diberikan
kesempatan karena di dalam undang-undang juga ditentukan ada masa
perbaikan. Dilakukan perbaikan administrasi oleh partai politik yang dinyatakan
belum memenuhi syarat.
Berdasarkan penelitian administrasi, di KPU menyatakan ada 16 partai
politik yang memenuhi syarat administrasi dan berhak melanjutkan tahap
berikutnya ke verifikasi faktual.
Terhadap keputusan KPU tersebut, terdapat 2 partai politik, yaitu Garuda
dan Berkarya mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu dan kemudian dua
partai politik ini dinyatakan dapat mengikuti tahap berikutnya, verifikasi faktual,
dengan catatan dokumen-dokumen administrasi yang dinyatakan belum
terpenuhi dan diminta untuk dipenuhi agar bisa diikutkan dalam verifikasi
faktual tahap berikutnya.
Untuk verifikasi faktual, yaitu verifikasi terhadap kepengurusan di DPP
partai politik, kepengurusan di tingkat provinsi, di semua provinsi, kemudian
kabupaten/kota di 75% kabupaten/kota di setiap provinsi. Kemudian verifikasi
keanggotaan. Pada waktu itu, KPU mengambil kebijakan di dalam peraturan
KPU bahwa terhadap partai yang sudah pernah verifikasi di pemilu
sebelumnya, untuk verifikasi faktual, itu hanya dilakukan di daerah otonomi
baru saja.
Kemudian, di tengah proses verifikasi faktual partai politik sebagai
peserta pemilu tahun 2019 yang sedang berjalan, terdapat Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018.
Berkaitan dengan Putusan Mahkamah tersebut, yang pada intinya
menyatakan bahwa semua partai politik, baik lama maupun baru, harus
119
diverifikasi faktual. KPU dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR,
Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP, kemudian memunculkan 3 alternatif opsi
sebagai berikut.
1) Memperpanjang waktu verifikasi faktual melalui revisi terbatas terhadap
pasal di Undang-Undang Pemilu yang mengatur mengenai waktu, yaitu
maksimal 14 bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga verifikasi
faktual bisa dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana ditentukan di
undang-undang. Opsi ini tidak dapat diterima karena memang opsinya
harus merevisi pasal di undang-undang.
2) Memperpanjang waktu verifikasi faktual melalui penerbitan Perppu,
sehingga kemudian batas waktunya juga bisa dijadwalkan melampaui
tanggal 17 Februari. Opsi ini juga tidak bisa diterima.
3) Kemudian opsi yang ketiga adalah mempersempit atau memangkas waktu
verifikasi faktual menjadi 1 bulan dengan konsekuensi waktu persiapan
partai politik menjadi berkurang. Kemudian, dari KPU juga membutuhkan
tambahan anggaran, serta sumber daya manusia.
Hanya saja kemudian dari 3 opsi itu, opsi ketiga yang dipilih. Tetapi dari
segi anggaran juga tidak ditambah biaya karena sesungguhnya kegiatan ini
harusnya sudah selesai di tahun 2017, tetapi kemudian untuk verifikasi faktual.
Begitu ada tambahan verifikasi faktual untuk semua partai politik, di 2018 tidak
terdapat anggaran untuk melakukan ini.
Atas tawaran tindak lanjut opsi pelaksanaan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 53 tersebut, dalam RDP bersama Komisi II DPR,
Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP disepakati bahwa waktu penetapan partai
politik peserta Pemilu Tahun 2019 tidak dimundurkan, tetap sesuai dengan
jadwal semula, yaitu 17 Februari 2018 dan juga tidak disepakati adanya
tambahan anggaran, serta sumber daya manusia petugas verifikasi faktual.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, proses verifikasi faktual partai politik
menjadi sebagai berikut.
Sehingga kemudian KPU melakukan perubahan peraturan KPU tentang
pendaftaran dan verifikasi atau penelitian administrasi partai politik yang
kerangkanya adalah untuk melakukan perubahan metode verifikasi faktual.
120
Di peraturan sebelumnya Nomor 11 Tahun 2017, bagi partai politik yang
menyerahkan jumlah keanggotaan maksimal 100 orang itu kemudian
dilakukan sensus. Untuk yang lebih dari 100 orang, itu dilakukan uji petik,
sampel sederhana dengan sampel 10% dari populasi anggota partai politik di
kabupaten/kota itu.
Kemudian, dilakukan perubahan menggunakan PKPU Nomor 6 Tahun
2016. Jika anggota yang diserahkan maksimal 100 orang di kabupaten/kota,
maka verifikasi dilakukan mengambil sampel 10%. Sementara itu, jika anggota
yang dilaporkan lebih dari 100 orang, maka sampel diambil 5% dari populasi
anggota partai politik di kabupaten/kota itu.
Kemudian yang kedua, perubahan untuk metode memverifikasi sampel.
Untuk di peraturan KPU yang lama, verifikator lapangan mendatangi anggota
partai politik yang menjadi sampel.
Kemudian, di peraturan KPU yang baru, yang di bagian awal itu petugas
KPU yang hadir menemui anggota partai politik. Metode setelah perubahan,
yaitu partai politik dapat menghadirkan anggotanya berdasarkan nama-nama
yang muncul dalam sampel di kantor tetap pengurus partai politik tingkat
kabupaten/kota dan mereka diminta menunjukkan KTP elektronik dan KTA
parpol.
Yang ketiga, penggunaan alat bantu verifikasi faktual. Kalau di peraturan
KPU yang lama tidak diatur. Di peraturan KPU yang baru, itu diperbolehkan
menggunakan teknologi real time videocall dalam tahapan verifikasi
keanggotaan partai politik yang dalam verifikasi menggunakan metode ini juga
diminta anggota menunjukkan KTP-el dan KTA parpol.
Berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi faktual sebagai dampak atau
tindak lanjut dari putusan Mahkamah tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut.
1. Terdapat 16 partai politik nasional yang menjalani verifikasi faktual dengan
hasil 14 partai politik nasional dinyatakan memenuhi syarat dan 2 partai
politik nasional lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ini hasil akhir
verifikasi faktual.
121
2. Atas hasil verifikasi faktual tersebut, KPU menetapkan partai politik peserta
Pemilu Tahun 2019 dengan SK KPU Nomor 58/PL.01.1-
KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 pada
tanggal 17 Februari 2018.
Dengan ditetapkannya partai politik peserta Pemilu 2019 melalui SK KPU
Nomor 58 tersebut, ada 2 partai politik, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai
Keadilan dan Perasatuan Indonesia (PKPI) yang sebelumnya dinyatakan tidak
memenuhi syarat, serta Partai Islam Damai Aman, Partai Rakyat, Partai Suara
Indonesia, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Republik, Partai Pengusaha dan
Pekerja Indonesia yang sebelumnya dinyatakan oleh KPU tidak lolos dalam
pemeriksaan administrasi menghasilkan upaya sengketa proses kepada
Bawaslu. Atas upaya sengketa proses tersebut, Bawaslu memutuskan sebagai
berikut.
Melalui Putusan Nomor 008/PS.REG/Bawaslu/II/2018, tanggal 4 Maret
2018, yang pada intinya memutuskan menerima permohonan Partai Bulan
Bintang untuk seluruhnya dan menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi
syarat menjadi partai politik peserta Pemilu 2019.
Yang kedua, melalui jalur yang sama, PKPI di Bawaslu melalui Putusan
Nomor 12/PS.Reg/Bawaslu/II/2018, tanggal 5 Maret 2018, yang pada intinya
memutuskan menolak permohonan PKPI untuk seluruhnya.
Bahwa dikarenakan upaya sengketa proses di Bawaslu untuk Partai
PKPI, Partai Islam Damai Aman, Partai Rakyat, Partai Suara Indonesia, Partai
Bhinneka Indonesia, Partai Republik, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
ditolak, maka partai politik tersebut mengajukan upaya sengketa proses di
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dimana PTUN Jakarta memutuskan
melalui Putusan Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN-JKT, tanggal 11 Maret 2018,
yang pada intinya memutuskan mengabulkan gugatan Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia untuk seluruhnya dan memerintahkan KPU untuk
menetapkan PKPI sebagai partai politik peserta Pemilu 2019.
Bahwa terhadap putusan Bawaslu berkaitan dengan Partai Bulan Bintang
dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berkaitan dengan
122
PKPI, selanjutnya KPU menindaklanjuti dengan menerbitkan SK KPU Nomor
309/PL.01.1-KPT/03/KPU/ III/2018.
Adapun partai politik peserta Pemilu 2019 untuk pemilu DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 adalah sebagai berikut. Ini untuk
partai nasional.
1. Partai Kebangkitan Bangsa.
2. Partai Gerakan Indonesia Raya.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
4. Partai Golongan Karya.
5. Partai Nasdem.
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia.
7. Partai Berkarya.
8. Partai Keadilan Sejahtera.
9. Partai Persatuan Indonesia.
10. Partai Persatuan Pembangunan.
11. Partai Solidaritas Indonesia.
12. Partai Amanat Nasional.
13. Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat).
14. Partai Demokrat.
15. Partai Bulan Bintang.
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu memiliki tugas, wewenang,
dan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.
Dengan demikian, KPU sebagai pelaksana undang-undang terkait
dengan desain dan pemilu serentak yang telah dilaksanakan KPU selaku
pelaksana sepenuhnya akan menjalankan apa yang menjadi amanah undang-
undang. Meskipun penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dapat dikatakan
berjalan aman, tertib, lancar, tetap penuh dengan evaluasi dan pembenahan
dalam beberapa hal. Hal tersebut guna memperbaiki hal yang kurang dalam
penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dapat dijadikan bahan masukan dan
pelaksanaan pemilu selanjutnya.
123
[2.5.2] Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang telah
memberikan keterangan lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal
29 Oktober 2019 serta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal
31 Oktober 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
I. KETERANGAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILU 2019
1. Bahwa berdasarkan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum bahwa, pemungutan suara pemilu
diselenggarakan secara serentak. Adapun pengawasan
penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu
sebagaimana dimaksud terdiri atas:
a. Bawaslu;
b. Bawaslu Provinsi;
c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Panwaslu Kecamatan;
e. Panwaslu Kelurahan/Desa;
f. Panwaslu LN; dan
g. Pengawas TPS.
2. Bahwa pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 diawasi secara
langsung oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas
Tempat Pemungutan Suara, dengan jumlah jajaran pengawas pemilu
pada masing-masing tingkatan sebagaimana grafik dibawah ini:
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 terdapat
banyaknya jumlah KPPS dan PTPS sehingga membutuhkan bimbingan
124
teknis yang lebih banyak/intens karena banyaknya dokumen yang harus
Bagian 18 dari 47
diisi pada Pemilu 2019 yang akhirnya menimbulkan kelelahan.
4. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum 2019,
Bawaslu telah melakukan beberapa hal, antara lain:
a. Pembentukan Pengawas TPS LN dan Pengawas Kotak Suara
Keliling, yang diharapkan dapat membentu pelaksanaan tugas
Panwaslu LN yang disebabkan oleh faktor luas wilayah dan jumlah
distribusi Panwaslu LN yang terbatas. Adapun jumlah Pengawas
TPS dan Pengawas KSK di 35 Perwakilan Panwaslu LN di luar
negeri dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:
Grafik: Jumlah PTPS LN dan KSK LN
b. Pelatihan Saksi Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 351 ayat (8) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Untuk itu, Bawaslu melakukan penguatan saksi
peserta pemilu melalui pelatihan saksi mengingat Pemilu 2019
merupakan pemilu pertama dimana pemilu anggota DPR, DPD, dan
DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan
secara bersamaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden.
Penyelenggaraan secara serentak ini secara teknis memiliki beban
dan tanggungjawab yang lebih besar bila dibandingkan dengan
pemilu secara terpisah. Maka penting dilakukan penguatan terhadap
berbagai elemen yang dapat mendorong keberhasilan
penyelenggaraan pemilu.
125
Dalam penyelenggaraan pelatihan saksi peserta pemilu, Bawaslu
telah melakukan beberapa hal yaitu:
1) Kooordinasi dengan Peserta Pemilu di tingkat nasional;
2) Menyusun Buku Pedoman Saksi Peserta Pemilu;
3) Mempersiapkan Video Tutorial bagi Saksi Peserta Pemilu;
4) Melakukan Training Of Trainer (TOT) secara berjenjang;
5) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan saksi melalui pertemuan
tatap muka.
Bahwa dalam pelaksanaan pelatihan saksi peserta pemilu, Bawaslu
dibantu oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
Panwaslu Kecamatan. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh
jajaran Bawaslu sesuai dengan ruang lingkup dan kapasitas
kelembagaan masing-masing tingkatan. Pelibatan jajaran Pengawas
Pemilu untuk dapat menjangkau sebaran saksi peserta pemilu di
seluruh wilayah Indonesia. Jumlah saksi peserta pemilu yang
mengikuti pelatihan berdasarkan usulan peserta pemilu sebagaimana
tercantum dalam tabel di bawah ini:
NO PESERTA PEMILU JUMLAH TPS USULAN %
1 PKB 809563 187036 23%
2 GERINDRA 809563 260694 32%
3 PDIP 809563 34844 4%
4 GOLKAR 809563 298090 37%
5 NASDEM 809563 154424 19%
6 GARUDA 809563 35389 4%
7 BERKARYA 809563 84334 10%
8 PKS 809563 106870 13%
9 PERINDO 809563 151131 19%
10 PPP 809563 203522 25%
11 PSI 809563 35345 4%
12 PAN 809563 222636 28%
13 HANURA 809563 133789 17%
14 DEMOKRAT 809563 174592 22%
15 PBB 809563 99130 12%
16 PKPI 809563 26881 3%
17 PA 15610 11735 75%
18 SIRA 15610 1037 7%
19 PDA 15610 3467 22%
20 PNA 15610 2309 15%
21 PASLON 01 809563 35030 4%
22 PASLON 02 809563 71853 9%
126
c. Pembinaan terhadap Pengawas Pemilu dalam setiap jenjang
dilakukan pembinaan melaui metode supervisi, bimbingan teknis,
rapat koordinasi serta rapat kerja teknis. Peningkatan kapasitas
dilakukan dengan beberapa isu penting yaitu pengawasan,
pencegahan, penindakan, serta pengelolaan kelembagaan.
d. Akreditasi Pemantau Pemilu, dimana kewenangan pemberian
akreditasi yang sebelumnya dimiliki oleh KPU, pada Pemilihan
Umum 2019 menjadi kewenangan Bawaslu. Adapun jumlah
pemantau terakreditasi pada Pemilu 2019 dapat dilihat dalam grafik
sebagai berikut:
Pada tahun 2018 jumlah pemantau pemilu yang diberikan akreditasi
oleh Bawaslu sebanyak 28 lembaga pemantau, sedangkan pada
tahun 2019 Bawaslu memberikan akreditasi sebanyak 109 lembaga
pemantau pemilu.
Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, selain diikuti oleh pemantau
nasional juga diikuti oleh pemantau internasional. Berdasarkan data
Bawaslu, bahwa jumlah pemantau internasional yang melakukan
pemantauan pemilu Indonesia sebanyak 90 (sembilan puluh) orang,
yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
Expected
No. Institutions / Country
Delegate
STAE (Secretarat Technical for
1. Elections Administration) Republic
Democratic of Timor-Leste 5
127
BERSIH 2.0 (Coalition for Free and fair
2. elections), Malaysia 4
3. Malaysia 4
4. Malaysia (Independent Researcher) 2
5. Pakistan 2
6. PUIC 2
7. GOPAC 1
8. WFD 1
9. Pakistan Embassy 4
10. Netherland Embassy 4
11. SEA Junction 1
OIC (Organization of Islamic
12. Cooperation 3
13. ADN (Asia Democracy Network) 1
14. Turkey Embassy 4
15. Election Commission Nepal (ECN) 4
16. IDEAS Policy Research and Berhad 3
17. Turkey 2
18. Canada Embassy 5
19. US Embassy 5
20. Australia Embassy 7
IFES (International Foundation for
21. Electoral System) 5
22. Morocoo Embassy 1
23. Embassy of the Czech Republic 1
24. Embassy of Palestine 1
TANFREL (Taiwan Asian Network for
25. Free Election) 4
128
26. Vietnam Embassy 2
27. Armenia Embassy 1
28. Iraq Embassy 1
29. Japan 6
Embassy of The Islamic of Republic of
30. Afganistan 1
31. Embassy of Nigeria 3
e. Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu 2019, yang bertujuan
untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran
pengawas pemilu dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan
perumusan kebijakan, penyusunan program, dan strategi dalam
konteks pengawasan, serta pencegahan pelanggaran pemilu. Melalui
IKP 2019, Bawaslu melakukan pemetaan dan deteksi dini (sebagai
mekanisme early warning system) terhadap berbagai potensi
pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi
pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden
secara serentak pada tahun 2019.
IKP 2019 disusun dalam beberapa tahapan mulai dari Juni hingga
September 2018. Tahapan tersebut meliputi:
1) Tahapan Konstruksi, bertujuan untuk mengevaluasi instrumen
IKP sebelumnya, menemukan, dan menentukan teori yang
relevan serta sesuai dalam konteks Pemilu Serentak Tahun 2019;
2) Tahapan Instrumentasi, bertujuan untuk menyusun instrumen,
melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen (try-out research
instrument), serta menentukan bobot faktor;
3) Tahapan Lapangan, bertujuan untuk mengumpulkan data dengan
melibatkan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
seluruh Indonesia yang berjumlah 548 orang; dan
4) Tahap Analisis dan Penyusunan Laporan.
129
Adapun rata-rata Indeks Kerawanan Provinsi dan Kabupaten/Kota
dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
f. Penyusunan Peraturan Bawaslu, dalam pelaksanaan pengawasan
Pemilu Tahun 2019 sebanyak 34 Peraturan Bawaslu dengan rincian
sebagai berikut:
1) Peraturan Bawaslu pengawasan tahapan dan non tahapan.
2) Peraturan Bawaslu penindakan pelanggaran dan sengketa
pemilu.
3) Peraturan Bawaslu pemantauan pemilu.
130
4) Peraturan Bawaslu tentang kelembagaan Bawaslu.
g. Melakukan Kerja Sama dengan berbagai pihak dalam kerangka
pelaksanaan tugas dan kewajiban Bawaslu, antara lain dengan
perguruan tinggi, lembaga negara, pemantau pemilu, dan organisasi
masyarakat.
No. Unsur Stakeholders
1 Kementrian/Lembaga • KPU dan Kominfo
• Kementrian Luar Negeri
• Kemendagri
• PPAT
• Ombudsman RI
• Komnas HAM RI
• KPAI
• KPU RI dan KIP RI
• Badan Amil Zakat Nasional
2 Perguruan Tinggi • STHI Jentera
• Universitas Al Azhar Indonesia
Dengan Bawaslu RI
• Pusat Studi Konstitusi Fakultas
Hukum Universitas Andalas
3 Pegiat/OKP/Ormas • Anfrel
• PPUA PENCA
II. Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum 2019, antara lain sebagai
berikut:
A. Pendaftaran Peserta Pemilu
1. Verifikasi Partai Politik
a. Bahwa berdasarkan pelaksanaan hasil pengawasan Bawaslu
telah menerbitkan panduan tata laksana pengawasan
pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta
pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan
perwakilan rakyat daerah yang meliputi Perbawaslu 3 Tahun
131
2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Panduan dan alat kerja pengawasan yang menjadi
pedoman pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan
partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b. Bahwa berdasarkan kentuan dalam Perbawaslu 3 Tahun 2018
tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pasal 4 dan Pasal 5 dalam pokoknya menjelaskan Bawaslu
dalam melakukan pelaksanaan pengawasan pendaftaran,
verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu meliputi;
1) pendaftaran, verifikasi partai politik calon peserta pemilu,
dan penetapan peserta pemilu dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) keterpenuhan, kebenaran, dan keabsahan syarat partai
politik sebagai peserta pemilu yang ditetapkan sebagai
peserta pemilu;
3) pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran
dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu oleh
KPU, dengan memperhatikan kelengkapan bukti dan
keaslian kelengkapan persyaratan;
4) partai politik calon peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU
telah memenuhi syarat menjadi peserta pemilu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Bawaslu Terhadap Mekanime SIPOL
a. Bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran partai politik calon
peserta pemilu, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada partai politik
mengenai pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta
132
pemilu serta tata cara penggunaan Sipol sebelum pelaksanaan
pendaftar, dan sebelum mendaftar sebagai calon peserta
pemilu, partai politik wajib memasukkan data salinan dokumen
persyaratan partai politik calon peserta pemilu ke dalam Sipol
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 PKPU 6
Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya,
terdapat kendala yang dialami partai politik dalam mengunduh
formulir dan memasukkan data calon dalam Sistem Informasi
Pencalonan (SILON) yang mengakibatkan partai politik
membutuhkan waktu untuk memasukkan data dan menunda
pendaftaran ke KPU.
c. Bahwa dalam melakukan pengawasan Bawaslu telah
melakukan Pencegahan di mana SIPOL menjadi syarat dalam
pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019, Bawaslu
sudah memprediksi akan adanya kendala dalam proses input
data persyaratan pendaftaran ke dalam SIPOL. Bawaslu sudah
melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat
edaran Nomor 0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017, tertanggal 29
September 2017, kepada KPU dan partai politik, tentang potensi
kesulitan yang dialami dalam proses pendaftaran melalui SIPOL
dan antisipasi jalan keluar yang direncanakan sejak awal.
Bawaslu melaksanakan pengawasan pendaftaran partai politik
pada taanggal 3 s.d. 16 Oktober 2017.
d. Bahwa selain melakukan pencegahan, Bawaslu mengawasi
ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran partai politik.
Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai
Politik, Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD, dan
DPR, KPU menerima pendaftaran partai politik calon peserta
pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf
133
b dengan jadwal sebagai berikut yaitu hari pertama sampai
dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00
sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, dan hari
terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai
dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Barat. Dalam
pelaksanaan, waktu pendaftaran dibuka tidak tepat waktu.
e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada tanggal 4
Oktober 2017, pendaftaran partai politik calon peserta pemilu di
KPU dibuka pukul 08.25 WIB. Pada tanggal 7 Oktober 2017,
pendaftaran partai politik calon peserta pemilu di KPU dibuka
pukul 09.15 WIB. Pada tanggal 8 Oktober 2017, pendaftaran
partai politik calon peserta pemilu di KPU dibuka pukul 09.15
WIB.
Bagian 19 dari 47
f. Bahwa terdapat tiga temuan dalam proses input data Sipol oleh
partai politik, yaitu:
1) Troubleshooting laman SIPOL di tengah proses
pemerikasaan kelengkapan dokumen persyaratan
pendaftaran (tanggal 9 Oktober 2017 antara pukul 11.00 s.d.
11.30 WIB).
2) Traffic uploading data SIPOL. Misalnya, partai politik
(Hanura) melakukan input data tanggal 14 Oktober 2017
sekitar pukul 10.00 WIB, namun data tersebut muncul di
SIPOL pukul 13.00 WIB. Proses uploading data di Sipol
membutuhkan waktu 180 menit.
3) SIPOL tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda (seperti,
PSI). Tidak ada pemberitahuan (notifikasi) pada saat
melakukan upload dokumen SIPOL telah selesai. Hal ini
mengakibatkan partai politik tidak mengetahui apakah
dokumen tersebut sudah terupload atau belum. Dalam
kejadian yang dialami oleh PSI terjadi upload dokumen lebih
dari satu kali.
134
g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan partai politik melakukan
pendaftaran ke KPU pertama kali pada Senin 9 Oktober 2017,
pukul 11.00 yang dilakukan oleh Partai PERINDO. Partai politik
yang melakukan pendaftaran paling akhir adalah Partai
Republik pada Senin 16 Oktober 2017, pukul 22.30 WIB.
Terdapat 27 partai politik yang melakukan pendaftaran ke KPU
RI. 10 partai politik telah dinyatakan DITERIMA (mendapatkan
tanda terima) yaitu PERINDO, PDIP, Partai Hanura, Partai
Nasdem, PAN, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, PSI, dan
PPP. Sementara terdapat 17 partai yang melakukan
pendaftaran tetapi masih dalam proses pemberkasan hingga
tanggal 17 Oktober 2017, pukul 24.00 WIB adalah PKB, Partai
Berkarya, Partai Rakyat, Partai Demokrat, Partai Pemersatu
Bangsa, Partai Idaman, Partai Garuda, PKPI, PIKA, PBB, PNI
MARHAEN, PPPI, PARSINDO, Partai Reformasi,
REPUBLIKAN, Partai Bhineka Indonesia, dan Partai Republik.
h. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu menunjukkan, kebutuhan
partai politik dalam proses pemberkasan paling cepat dilakukan
oleh Partai Golkar selama 8 jam 30 menit. Proses pemberkasan
paling lama dialami oleh PSI selama 49 jam 20 menit
sebagaimana tabel di bawah ini:
135
i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, KPU
menerbitkan Surat Edaran KPU Nomor 585 perihal Pendaftaran
Akhir Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang pada pokoknya
menjelaskan, KPU memberikan kesempatan kepada partai
politik yang melakukan pendaftaran, untuk melengkapi
pemberkasan dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak
berakhirnya waktu pendaftaran pada tanggal 16 Oktober 2017
pukul 24.00. Terdapat 17 Partai Politik yang mendaftar dan
melakukan proses Pemberkasan selama 15 jam (mulai pukul
09.00 s.d. 24.00 WIB) pada tanggal 17 Oktober 2017
sebagaimana tabel di bawah ini:
j. Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan melekat terhadap
pelaksanaan verifikasi faktual partai politik peserta pemilihan
umum 2019. Pengawasan dilakukan untuk membuktikan
keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon
peserta pemilu. Fokus pengawasan dalam verifikasi factual
partai politik oleh Badan Pengawas Pemilu adalah kesesuaian
dokumen partai dengan dokumen yang diunggah dalam Sipol
dan kesesuaian jumlah pengurus dengan SK, pemenuhan
syarat verifikasi yaitu kehadiran pengurus saat verifikasi faktual
dan pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan
pengurus partai politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga
puluh persen).
136
k. Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan langsung oleh tim
kerja pengawasan Bawaslu pada proses penelitian administrasi
yang dilakukan KPU di Hotel Grand Mercure Harmoni pada
tanggal 17 Oktober s.d. 16 November 2017. Dalam proses
pengamatan langsung, tim pengawas dilengkapi oleh surat
tugas dan alat kerja pengawasan. Selain dilakukan oleh
Bawaslu, pengawasan langsung juga dilakukan oleh Bawaslu
Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota pada proses penelitian
administrasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota.
l. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota ditemukan beberapa hal
antara lain sebagai berikut:
1) bahwa KPU memberikan akses terbatas kepada tim
pengawas Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan. Hal
tersebut dikarenakan, KPU menafsirkan Pasal 93 UU Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak disebutkan secara jelas
kewenangan mengawasi proses penelitian administrasi.
Sedangkan Bawaslu memiliki kewenangan dalam
pengawasan penelitian administrasi sesuai dengan
ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 93, Pasal
173, Pasal 178, dan Pasal 180. Sehingga tim pengawasan
dalam melakukan pengawasan penelitian administrasi hanya
mendapatkan data, informasi, dan dokumen, melalui
konfirmasi dari pejabat yang telah ditugaskan oleh KPU.
Namun data, informasi, dan dokumen tersebut belum
mencakup ceklist hasil penelitian administrasi partai politik,
informasi terkait akun rekening partai politik yang sama di
tingkat pusat sampai dengan di tingkat kabupaten/kota dan
perbedaan antara data yang di SIPOL dengan hardcopy
yang berkaitan dengan SK dan rekening partai politik.
2) berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, terdapat
perbedaan antara data pengurus di SIPOL dengan SK
Kemenkumhan. Partai politik dalam mengisi data
137
kepengurusan di SIPOL tidak memasukkan keseluruhan
data pengurus sehingga terdapat perbedaan dengan data di
SIPOL. Perbedaan data di SIPOL dengan SK
Kemenkumham terjadi di PAN dimana pengurus di SK
sebanyak 86 sementara di SIPOL hanya 5 pengurus. PPB di
SK sebanyak 150 pengurus di SIPOL hanya 32 pengurus.
Partai Demokrat di SK sebanyak 288 pengurus di SIPOL
sebanyak 127 pengurus. Partai Hanura di SK sebanyak 152
pengurus di SIPOL sebanyak 147 pengurus. PKB di SK
sebanyak 58 pengurus di SIPOL sebanyak 49 pengurus.
PDIP di SK sebanyak 39 pengurus di Sipol sebanyak 37
pengurus. PPP di SK sebanyak 146 pengurus di SIPOL
sebanyak 71 pengurus. PKPI di SK sebanyak 39 pengurus
di SIPOL sebanyak 29 pengurus. Adapun Partai Gerindra di
SK sebanyak 493 pengurus, sementara di SIPOL sebanyak
312 pengurus. Dalam proses verifikasi faktual, angka yang
disampikan oleh KPU jumlah pengurus Partai Gerindra
sebanyak 308 pengurus. Terdapat partai politik yang
berkurang jumlah pengurusnya disebabkan oleh pengurus
yang meninggal dan/atau mengundurkan diri yaitu Partai
Demokrat 1 orang, PKB 2 orang, PPP 29 orang dan PKPI 7
orang. Perbedaan jumlah data di SK Kemenkumham dengan
di SIPOL menimbulkan perbedaan dalam penentuan dasar
verifikasi selanjutnya yaitu pemenuhan keterwakilan 30
persen perempuan. Perbedaan jumlah pengurus
menimbulkan perbedaan dalam penghitungan keterwakilan
30 persen sebagaimana tabel di bawah ini:
138
3) Terdapat perbedaan dasar verifikasi oleh KPU di mana
dalam proses penentuan basis verifikasi faktual, KPU
mendasarkan pada data SIPOL untuk partai PAN, PBB,
NASDEM, DEMOKRAT, dan HANURA pada tanggal 28
Januari 2018. Perbedaan data terjadi pada PAN, PBB,
DEMOKRAT dan HANURA sehingga basis SIPOL yang
menjadi dasar bagi KPU lebih sedikit jumlahnya dari SK
Kemenkumham. Sementara Partai Nasdem data di SIPOL
dengan Kemenkumhan jumlahnya sama. Selanjutnya, KPU
mendasarkan pada data Kemenkumham untuk Partai
Golkar, PKB, PDIP, PKS, PPP, dan PKPI pada tanggal 29
Januari 2018. Pengurus partai politik yang di Kemenkumham
lebih banyak dari data di SIPOL yaitu PKB, PDIP,
GERINDRA, PPP, dan PKPI. Sementara Partai Golkar dan
PKS data di Kemenkumham dan di SIPOL sama. Khusus
untuk Partai Gerindra, data di SIPOL sebanyak 312 dan di
Kemenkumham sebanyak 493. Pada saat verifikasi
berlangsung, KPU menyatakan jumlah pengurus Partai
Gerindra sebanyak 308 orang. Terdapat perbedaan basis
verifikasi yaitu di Kemenkumham sebanyak 493, di SIPOL
sebanyak 312 dan penyampaikan KPU sebanyak 308 orang
sebagaimana tabel di bawah ini:
139
4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam hal
keterpenuhan keterwakilan 30 persen perempuan, terdapat
dua basis jumlah kepengurusan yang berbeda yaitu dengan
basis SIPOL dan basis SK Kemenkumham. Implikasi dari
kedua basis tersebut dapat dijelaskan terhadap masing-
masing partai politik sebagai berikut:
i. Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki 86 orang
pengurus di SK Kemenkumham. Syarat keterpenuhan
30 persen perempuan berdasarkan SK adalah 26
orang. Tetapi dalam SIPOL tercatat hanya 5 orang
dengan 2 pengurus perempuan. KPU menggunakan
data SIPOL untuk menjadi basis verifikasi faktual. Pada
saat verifikasi faktual terdapat 1 pengurus yang tidak
hadir, kemudian menyusul verifikasi faktual di kantor
KPU RI.
ii. Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki 150 orang
pengurus dalam SK Kemenkumham. Syarat
keterpenuhan 30 persen perempuan adalah 45 orang.
Tetapi dalam SIPOL jumlah pengurus sebanyak 32
orang sehingga syarat keterwakilan sebesar 10 orang.
Pada saat verifikasi faktual, pengurus perempuan
140
sebanyak 11 orang dan dinyatakan Memenuhi Syarat
(MS) oleh KPU.
iii. Partai Nasdem. Data pengurus partai Nasdem antara
SK Menkumham dengan SIPOL sama yaitu sebanyak
25 orang pengurus. Dasar verifikasi KPU menggunakan
SIPOL ataupun SK Kemenkumham sebanyak 9 orang
pengurus perempuan dipenuhi oleh Partai Nasdem dan
dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.
iv. Partai Demokrat memiliki 288 orang pengurus di SK
Kemenkumham. Syarat keterpenuhan 30 persen
perempuan berdasarkan SK sebesar 87 orang. Dalam
SIPOL terdapat 127 pengurus yang menjadi basis
verifikasi faktual dengan syarat keterwakilan
perempuan sebanyak 39 orang. Partai Demokrat dapat
menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 69
orang dan 18 pengurus perempuan tidak hadir. Jumlah
69 telah melebihi syarat keterwakilan pengurus
perempuan baik dengan menggunakan dasar SIPOL
maupun menggunakan dasar SK Kemenkumham.
v. Partai Hanura memiliki 152 orang pengurus di SK
Kemenkumham. Syarat keterpenuhan 30 persen
perempuan berdasarkan SK sebanyak 46 orang. Dalam
SIPOL terdapat 147 pengurus yang menjadi basis
verifikasi faktual dengan syarat keterwakilan
perempuan sebanyak 45 orang. Partai Hanura dapat
menghadirkan pengurus perempuan sebanyak 55
orang. Jumlah 55 telah melebihi syarat keterwakilan
pengurus perempuan baik dengan menggunakan dasar
SIPOL maupun menggunakan dasar SK
Kemenkumham.
vi. Data pengurus Partai Golkar antara SK Menkumham
dengan SIPOL sama yaitu 261 orang pengurus. Dasar
141
verifikasi KPU menggunakan SK Kemenkumham
sebanyak 79 orang pengurus perempuan dipenuhi oleh
Partai Golkar dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
oleh KPU RI.
vii. PKB memiliki 58 orang pengurus di SK Kemenkumham
dan 49 orang pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan
30 persen perempuan berdasarkan SK sebanyak 17
orang. PKB dapat menghadirkan pengurus perempuan
sebanyak 18 orang. Jumlah 18 telah melebihi syarat
keterwakilan pengurus perempuan dengan dasar SK
Kemenkumham dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
oleh KPU RI.
viii. PDIP memiliki 39 pengurus di SK Kemenkumham dan
37 pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan 30 persen
perempuan berdasarkan SK sebesar 12 orang. PDIP
dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak
12 orang. Jumlah 12 orang telah melebihi syarat
keterwakilan pengurus perempuan dengan dasar SK
Kemenkumham dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
oleh KPU RI.
ix. Data pengurus PKS antara SK Menkumham dengan
SIPOL sama yaitu sebanyak 76 orang. Dasar verifikasi
KPU menggunakan SK Kemenkumham sebesar 23
orang pengurus perempuan dipenuhi oleh PKS dan
dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU RI.
x. Partai Gerindra memiliki data di SIPOL sebanyak 312
dan di Kemenkumham sebanyak 493 orang. Pada saat
verifikasi berlangsung, KPU menyatakan jumlah
pengurus Partai Gerindra sebanyak 308 orang.
Terdapat perbedaan basis verifikasi yaitu di
Kemenkumham sebanyak 493 orang, di SIPOL
sebanyak 312 orang dan penyampaikan KPU sebanyak
142
308 orang. Keterpenuhan keterwakilan 30 persen
perempuan berdasarkan SK Menkumham sebanyak
148 orang, berdasarkan hitungan SIPOL sebanyak 94
orang dan berdasarkan pernyataan KPU sebanyak 92
orang. Pada saat verifikasi jumlah perempuan yang
hadir sebanyak 92 orang dan dinyatakan Memenuhi
Syarat (MS) oleh KPU RI.
xi. PPP memiliki 146 orang pengurus di SK
Kemenkumham dan 71 orang pengurus di SIPOL.
Syarat keterpenuhan 30 persen perempuan
berdasarkan SK sebanyak 36 orang. Terdapat 29 orang
yang mengundurkan diri dari Kepengurusan. PPP
dapat menghadirkan pengurus perempuan sebanyak
39 orang. Jumlah 39 orang telah melebihi syarat
keterwakilan pengurus perempuan dengan dasar SK
Kemenkumham dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)
oleh KPU RI.
xii. PKPI memiliki 39 orang pengurus di SK Kemenkumham
dan 29 orang pengurus di SIPOL. Syarat keterpenuhan
30 persen perempuan berdasarkan SK yang digunakan
oleh KPU adalah 10 orang. PKPI dapat menghadirkan
pengurus perempuan sebanyak 9 orang sehingga
dinyatakan Belum Memenuhi Syarat oleh KPU RI dan
akan melakukan perbaikan.
143
Apabila terdapat perbedaan dokumen antara hardcopy
dengan data softcopy di SIPOL, maka KPU menjadikan
dokumen hardcopy sebagai dokumen yang sah.
3. Pengawasan Partai Politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
Sebelum Perbaikan
a. Bahwa KPU RI telah menetapkan partai politik peserta
pemilihan umum tahun 2019 dengan Keputusan Nomor
58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 sebanyak 14 (empat belas)
partai politik yang memenuhi syarat peserta Pemilu 2019 yaitu
Partai Amanat Nasional, Partai Berkarya, Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan
Indonesia Raya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai
Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan
Sejahtera, Partai Kebangkita Bangsa, Partai Nasdem, Partai
Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan
Partai Solidaritas Indonesia.
b. Bahwa KPU RI menetapkan 2 (dua) partai politik yang tidak
memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 yaitu Partai
Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
KPU RI juga menetapkan 7 (tujuh) partai politik tidak memenuhi
syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan
dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan
umum 2019 yaitu Partai Bhineka Indonesia, Partai Indonesia
Kerja, Partai Islam Damai Aman, Partai Pengusaha dan Pekerja
Bagian 20 dari 47
Indonesia, Partai Rakyat, Partai Republik, dan Partai Swara
Rakyat Indonesia.
c. Bahwa pengawasan terhadap proses verifikasi partai politik
menghasilkan sejumlah partai politik yang Tidak Memenuhi
Syarat (TMS) di seluruh provinsi. Terdapat sejumlah partai
politik yang TMS di kabupaten/kota tetapi masih dalam batas 25
persen keterpenuhan provinsi. Status TMS disebabkan karena
partai politik tidak mendaftar di daerah tersebut, tidak
144
menyerahkan berkas dan tidak memenuhi syarat yang
ditetapkan.
d. Bahwa hasil pengawasan menfokuskan kepada 2 (dua) partai
politik yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU
yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia. Hasil ini digunakan untuk memberikan gambaran
terkait proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU dan
mendapatkan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi dan
Pengawas Kabupaten/Kota. Pada saat menetapkan status
kedua partai tersebut, KPU tidak menerbitkan berita acara yang
memuat detail alasan dan subtansi keterpenuhan sehingga
kedua partai tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
(TMS).
e. Bahwa pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh terhadap
Kepengurusan, Keberadaan Kantor, Keanggotaan, dan
Keterwakilan Perempuan. Proses verifikasi terhadap partai
politik ditemukan beberapa pelanggaran yang kemudian
dilakukan perbaikan pada tahapan berikutnya. Dalam hal
kepengurusan, hasil pengawasan diantaranya adalah Ketua,
Sekretaris, dan Bendahara tidak sesuai dengan SK yang ada di
SIPOL, pengurus harian dilakukan verifikasi faktual melalui
Video Call, KSB tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP,
pengurus mengundurkan diri, sedang proses pergantian
pengurus, tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP saat video
call, pengurus belum E-KTP dan pengurus tidak sanggup
menghadirkan anggotanya. Adapun keberadaan kantor, hasil
pengawasan adalah kantor tidak memenuhi syarat, tidak ada
surat domisili menyatakan tidak siap untuk diverifikasi, kantor
kondisi digembok saat verifikasi dan masa kontrak tidak sesuai
dengan tahapan pemilu berakhir.
f. Bahwa hasil pengawasan keanggotaan adalah nomor KTA tidak
sesuai, KTP belum elektronik, NIK tidak sesuai, terdapat
kegandaan internal, terdapat anggota di bawah umur, tidak
145
hadir dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), perubahan data
SIPOL sehingga merubah angka sampling, anggota tidak
dihadirkan untuk verifikasi dan tidak melanjutkan verifikasi saat
masa perbaikan.
4. Beberapa Pelanggaran dan Perbaikan Verfikasi Partai Politik
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dalam proses
verifikasi terhadap partai politik ditemukan beberapa pelanggaran
yang kemudian dilakukan perbaikan pada tahapan berikutnya, hal
tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
FOKUS CONTOH
TEMUAN PROVINSI
PENGAWASAN KABUPATEN/KOTA
KSB tidak
Sulawesi
sesuai dengan Minahasa
Utara
SK di SIPOL
Sekretaris
Dihubungi Sumatera
Lahat
melalui Video Selatan
Call
KSB Tidak
dapat Sulawesi
Minahasa Utara
menunjukkan Utara
KTP
Pengurus
Mengundurka Kota Sukabumi Jawa Barat
n Diri
Pengurus Sedang
Proses
Mimika Papua
Pergantian
Kepenurusan
Tidak dapat
Menunjukkan
KTA dan KTA Lombok Utara NTB
saat Video
Call
Pengurus
Lombok Utara NTB
belum E-KTP
Pengurus
Tidak
Sanggup Pemalang Jawa Tengah
Menghadirkan
Anggota
146
Kantor Tidak
Sulawesi
Memenuhi Minahasa Selatan
Utara
Syarat
Tidak Ada
Lombok Utara NTB
Surat Domisili
Menyatakan
Tidak Siap
untuk Kota Madiun Jawa Timur
dilakukan
Kantor
Verifikasi
Kantor kondisi
Digembok Sleman Yogyakarta
saat Verifikasi
Masa Kontrak
Tidak sampai
masa tahapan Jembrana Bali
Pemilu
berakhir
Nomor KTA Sulawesi
Sigi
tidak sesuai Tengah
KTP Belum
Kabupaten Bandung Jawa Barat
Elektronik
NIK Tidak
Kabupaten Bandung Jawa Barat
Sesuai
Kegandaan
Kabupaten Bandung Jawa Barat
Internal
Anggota anak
Mataram NTB
dibawah umur
Tidak Hadir
Dinyatakan Gunung Kidul Yogyakarta
Keanggotaan MS
Perubahan
data SIPOL
sehingga
merubah Badung Bali
angka
pengambilan
sample
Anggota Tidak
Dihadirkan
Kudus Jawa Tengah
untuk
Verifikasi
Tidak
Melanjutkan Jepara Jawa Tengah
Verifikasi Data
147
Perbaikan
Keterwakilan
Perempuan
Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Kurang 30
Persen.
Keterwakilan
Kalimantan
Peremuan Nol Singkawang
Keterwakilan Barat
Persen
Perempuan
Kepatuhan KPU
Penyelenggara Terlambat Puncak Papua
melakukan
Verifikasi
KPU fokus
dengan
Yahukimo Papua
tahapan
lainnya
5. Pengawasan Partai Politik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
Setelah Perbaikan
Bahwa hasil pengawasan penelitian administrasi dan penelitian
adminsitrasi hasil perbaikan, pengawasan hasil verifikasi dan
verifikasi hasil perbaikan pada kepengurusan partai politik peserta
tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan daftar partai
politik yang Tidak Memenudi Syarat (TMS) adalah sebagaimana
berikut:
a. Kalimantan:
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kalimantan terdapat
partai politik yang TMS yaitu PKPI di Menpawah (Kalimantan
Barat), di Mahakam Ulu (Kalimantan Timur); Partai Berkarya di
Katingan (Kalimantan Tengah); PBB di Tanah Laut (Kalimantan
Selatan), Kutai Barat dan Kutai Timur (Kalimantan Timur);
Demokrat di Kutai Kartanegara; PKS di Mahakam Ulu; PKB di
Samarinda; PPP di Samarinda; PSI di Mahakam Ulu dan Berau
(Kalimantan Timur).
148
Sehingga terdapat 12 status partai politik di Kalimantan
yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
sebagaimana tabel di bawah ini:
JML KAB/ TEMUAN
NO. PROVINSI PARTAI DAERAH
KOTA
MS TMS
KALIMANTAN
1. PKPI 14 13 1 Menpawah
BARAT
KALIMANTAN
2. BERKARYA 13 12 1 Katingan
TENGAH
KALIMANTAN
3. PBB 12 1 Tanah Laut
SELATAN
Kutai
DEMOKRAT 9 1
Kartanegara
Mahakam
PKS 9 1
Ulu
Kutai Barat,
PBB 10 2
Kutai Timur
Mahakam
PKPI 9 1
Ulu
KALIMANTAN 10
TIMUR PKB 9 1 Samarinda
4.
PPP 9 1 Samarinda
Mahakam
PSI 8 2
Ulu, Berau
JUMLAH 12
b. Banten, Jawa, dan Bali
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Jawa terdapat partai
politik yang TMS yaitu PAN di Pati; Hanura di Sukoharjo;
Gerindra di Klaten; PBB di Tegal, Kendal dan Pemalang; PKPI
di Cilacap, Banjarnegara, Kudus, Batang, Demak, Pemalang,
Wonogiri, Kendal, Purbalingga, Sukoharjo, Wonosobo,
Purworejo, Kab. Tegal, Gerobogan, Kota Magelang, Jepara,
Karanganyar dan Pati; Partai Berkarya di Tegal, Sukoharjo,
149
Demak, Cilacap; Partai Garuda di Cilacap dan Kudus (Jawa
Tengah); Hanura di Bandung dan Kuningan; PKS di Purwakarta;
PBB di Kota Depok, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab.
Sukabumi; PKPI di Kab. Bandung, Ciamis, Kab. Cianjur, Kab.
Garut, Kab. Indramayu, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kab
Subang, Kab Sukabumi (Jawa Barat); PKPI di Probolinggo,
Sampang, Kota Probolinggo, Sidoharjo, Gresik, Lamongan,
Kota Malang, Mojokerto, Ngawi dan Ponorogo; PBB di Kab.
Lumajang dan Kab. Tulunggagung (Jawa Timur); PKS di
GIanyar dan Bangli; PBB di Badung dan Tabanan; PKB di Bangli
dan Karangasem; PPP di Gianyar dan Bangli; PSI di Jembrana
dan Tabanan; Partai Garuda di Karangasem; PBB di
Pandeglang dan Kota Tangerang; PKPI di Pandeglang; PPP di
Lebak.
Sehingga terdapat 73 status partai politik di Banten, Jawa,
dan Bali yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
sebagaimana tabel di bawah ini:
JML KAB/ TEMUAN
NO. PROVINSI PARTAI DAERAH
KOTA MS TMS
PAN 34 1 Pati
HANURA 34 1 Sukoharjo
JAWA
1. GERINDRA 35 34 1 Klaten
TENGAH
Tegal,
PBB 32 3 Kendal,
Pemalang
150
Cilacap,
Banjarnegara
, Kudus,
Batang,
Demak,
Pemalang,
Wonogiri,
Kendal,
Purbalingga,
PKPI 17 18 Sukoharjo,
Wonosobo,
Purworejo,
Kab.Tegal,
Gerobogan,
Kota
Magelang,
Jepara,
Karanganyar,
Kab. Pati
Tegal,
Sukoharjo,
BERKARYA 31 4
Demak,
Cilacap
Cilacap,
GARUDA 33 2
Kudus
Kab.
Bandung,
HANURA 25 2
Kab.
Kuningan
Kab.
PKS 26 1
Purwakarta
Kota Depok,
Kab.
Purwakarta,
PBB 23 4
Kab. Subang,
Kab.
Sukabumi
JAWA
2. 27
BARAT
Kab
Bandung,
Ciamis, Kab
Cinjur, Kab
PKPI 18 9 Garut, Kab
Indramayu,
Kota
Bandung,
Kota Bekasi,
Kab Subang,
Gianyar,
3. BALI PKS 9 7 2
Kab
Bangli
Sukabumi
151
Badung,
PBB 7 2
Tabanan
Bangli,
PKB 7 2
Karangasem
Gianyar,
PPP 7 2
Bagian 21 dari 47
Bangli
Jembrana,
PSI 7 2
Tabanan
GARUDA 8 1 Karangasem
Probolinggo,
Sampang,
Kota
Probolinggo,
PKPI 28 10 Sidoarjo,
JAWA Gresik,
4. TIMUR PKPI 38 28 10 Lamongan,
Kota Malang,
Mojokerto,
JAWA 38 Ngawi,
4.
TIMUR Ponorogo
Kab.
PBB 28 2 Lumajang,
PBB 28 2 Kab.Tulungg
agung
Pandeglang,
PBB 6 2 Kota
Tangerang
5. BANTEN 8
PKPI 7 1 Pandeglang
PPP 7 1 Lebak
JUMLAH 73
c. Sumatera
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Sumatera terdapat
partai politik yang TMS yaitu PDIP di Agam; Hanura di Agam;
PKPI di Tanah Datar dan Limapuluh Kota; PKB di Agam; PPP
di Padang Panjang; PSI di Agam (Sumatera Barat); Hanura di
Tanjung Jabung Barat; PKPI di Tanjung Jabung Barat; PKB di
Bungo dan Kerinci; PSI di Tanjung Jabung Barat; Partai
Berkarya di Tanjung Jabung Barat (Jambi); PBB di Rokan hilir;
PPP di Rokan Hilir (Riau); PBB di Muko-muko; PSI di Bengkulu
152
Selatan dan Rejang Lebong; Partai Berkarya di Rejang Lebong
(Bengkulu); PKPI di Belitung Timur; PKB di Bangka Barat; PSI
di Belitung (Bangka Belitung); PKB di Lampung Tengah
(Lampung); PKPI di Oku Selatan (Sumatera Selatan); PKB di
Karo; PKPI di Deli Serdang, Simalungun dan Tanjung Balai;
Partai Garuda di Simalungun dan Medan; Berkarya di Padang
Sidempuan; PAN di Simalungun; Hanura di Simalungun;
Nasdem di Simalungun; PBB di Simalungun, Samosir dan
Tapanuli Utara; Gerindra di Tebing Tinggi (Sumatera Utara);
PKPI di Natuna (Kepulauan Riau). Sehingga terdapat 39
status partai politik di Sumatera yang dinyatakan Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana tabel di bawah ini:
JML TEMUAN
NO. PROVINSI PARTAI KAB/ DAERAH
KOTA MS TMS
PDIP 18 1 Agam
HANURA 18 1 Agam
Tanah Datar,
PKPI 17 2 Limapuluh
SUMATERA Kota
1.
BARAT 19
PKB 18 1 Agam
Pandang
PPP 18 1
Panjang
PSI 18 1 Agam
Tanjung
HANURA 10 1
Jabung Barat
Tanjung
PKPI 10 1
Jabung Barat
2. JAMBI PKB 11 9 2 Bungo, Kerinci
Tanjung
PSI 10 1
Jabung Barat
Tanjung
BERKARYA 10 1
Jabung Barat
153
PBB 11 1 Rokan Hilir
3. RIAU 12
PPP 11 1 Rokan Hilir
PBB 9 1 Muko Muko
Bengkulu
4. BENGKULU PSI 10 8 2 Selatan,
Rejang lebong
BERKARYA 9 1 Rejang Lebong
PKPI 6 1 Belitung Timur
BANGKA
5. PKB 7 6 1 Bangka Barat
BELITUNG
PSI 6 1 Belitung
Lampung
6. LAMPUNG PKB 15 14 1
Tengah
SUMATERA
7. PKPI 17 16 1 Oku Selatan
SELATAN
PKB 32 1 Karo
Deli Serdang,
PKPI 30 3 Simalungun,
Tanjung Balai
Medan,
GARUDA 21 2
Simalungun
Padang
BERKARYA 32 1
Sidimpuan
SUMATERA PAN 32 1 Simalungun
8. 33
UTARA
HANURA 32 1 Simalungun
NASDEM 32 1 Simalungun
Simalungun,
Samosir,
PBB 30
3 Tapanuli
Utara
GERINDRA 32 1 Tebing Tingggi
KEPULAUAN
9. PKPI 7 6 1 Natuna
RIAU
154
JUMLAH 39
d. Sulawesi, Papua, dan NTB
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Sulawesi terdapat
partai politik yang TMS yaitu PDIP di Bolmong Timur; Golkar di
Bolmong Timur; PAN di Minahasa; Gerindra di Kepulauan
Talaud; PKS di Kepulauan Talaud; Berkarya di Bitung dan
Minahasa (Sulawesi Utara); PAN di Teluk Wondama, Gerindra
di Teluk Bintuni; PKS di Tanbrauw; PBB di Teluk Wondama,
Kaymana, Maybrat dan Manokwari Selatan; PKPI di Raja
Ampat; PKB di Teluk Wondama; PPP di Raja Ampat dan
Berkarya di Teluk Wondama (Papua Barat); PKS di Lombok
utara dan PSI di Lombok Utara (NTB); Berkarya di Kolaka
Timur, Kolaka Barat dan Muna Barat; Garuda di Kolaka Timur,
Muna Barat dan Konawe Kepulauan; PKPI di bombana, Kolaka
Timur dan Kolaka Utara; PKB di Buton Selatan; PBB di
Wakatobi; PPP di Konawe; PKS di Konawe Utara; PSI di
Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka Utara dan Wakatobi
(Sulawesi Tenggara).
Sehingga terdapat 50 status partai politik di Sulawesi,
Papua dan NTB yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
(TMS) sebagaimana tabel di bawah ini:
JML TEMUAN
NO. PROVINSI PARTAI KAB/ DAERAH
KOTA MS TMS
Bolmong
PDIP 14 1
Timur
Bolmong
GOLKAR 14 1
Timur
SULAWESI PAN 14 1 Minahasa
1. 15
UTARA
Gerindra 14 1 Kepl. Talaud
PKS 14 1 Kepl. Talaud
Bitung,
BERKARYA 13 2
Minahasa
2. PAPUA PAN 12 1 Teluk
Wondama
155
BARAT
GERINDRA 12 1 Teluk Bintuni
PKS 12 1 Tambrauw
13 Teluk
Wondama,
PBB 12 4 Kaimana,
Maybrat,
Manokwari
PKPI 12 1 Raja Ampat
Selatan
Teluk
PKB 12 1
Wondama
PPP 12 1 Raja Ampat
Teluk
BERKARYA 12 1
Wondama
Poso,
PBB 11 2
Banggai
Parigi
Moutong,
PKPI 10 3 Banggai
Kepulauan,
Morowali
SULAWESI Banggai,
3. PKB 13 11 2
TENGAH Poso
Banggai
PSI 10 3 Laut,
Morowali
Utara, Sigi
Banggai,
BERKARYA 11 2
Buol
Morowali
GARUDA 12 1
Utara
Lombok
PKS 9 1
Utara
4. NTB 10
Lombok
PSI 9 1
Utara
Kolaka Utara,
BERKARYA 14 3 Muna Barat,
Kolaka Timur
Kolaka
Timur, Muna
GARUDA 14 3
Barat,
SULAWESI Konawe
5. 17 Bombana,
Kepulauan
TENGGARA
PKPI 13 3 Kolaka
Timur,
Kolaka Utara
Buton
PKB 16 1
Selatan
PBB 16 1 Wakatobi
156
PPP 16 1 Konawe
Konawe
PKS 16 1
Utara
Konawe
Utara,
Konawe
PSI 13 4
Selatan,
Kolaka Utara,
Wakatobi
JUMLAH 50
e. Pengawasan Verifikasi Partai Bulan Bintang (PBB)
1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu
menunjukkan, terdapat 24 kabupaten/kota di 12 (dua belas)
provinsi Partai Bulan Bintang dinyatakan Tidak Memenuhi
Syarat (TMS). Daerah tersebut adalah Tegal, Kendal,
Pemalang (Jawa Tengah), Kota Depok, Purwakarta,
Subang, Sukabumi (Jawa Barat), Tabanan dan Badung
(Bali), Lumajang dan Tulungagung (Jawa Timur), Tanah
Laut (Kalimantan Selatan), Rokan Hilir (Riau), Poso dan
Banggai (Sulawesi Tengah), Muko-Muko (Bengkulu), Kutai
Barat dan Kutai Timur (Kalimantan Timur), Tapanuli Utara,
Toba Samosir dan Simalungun (Sumatera Utara), Wakatobi
(Sulawesi Utara) Kota Tangerang dan Pandeglang (Banten)
sebagaimana tabel di bawah ini:
NO. PROVINSI KAB/KOTA KETERANGAN
Semua pengurus Ketua, Sekretaris dan
Bendahara mengundurkan diri sejak
Tegal Tahun 2016 tetapi surat pengunduran diri
dibuat pada saat akan dilakukan verifikasi
parpol tanggal 30 Januari 2018
1. Jawa Tengah belum memenuhi syarat karena tidak
ada berkas kepengurusan partai, tidak
Kendal
ada pengurus dan anggota yang
dihadirkan
TMS, Alamat Domisisli tidak jelas
Pemalang
dan Pengurus tidak dapat ditemui.
157
Kota Depok Tidak Menyerahkan Berkas
TMS, Tidak terpenuhinya syarat
Purwakarta
minimal jumlah keanggotaan
2. Jawa Barat
TMS, Tidak terpenuhinya syarat minimal
Subang
jumlah keanggotaan
TMS, Tidak terpenuhinya syarat minimal
Sukabumi
jumlah keanggotaan
Tabanan Tidak Memiliki Kepengurusan
3. Bali
Badung Tidak Memiliki Kepengurusan
TMS, syarat minimal keanggotaan
Lumajang
tidak terpenuhi
4. Jawa Timur
TMS, di Masa Perbaikan tidak
Tulungagung
menyerahkan berkas
Kalimantan
5. Tanah Laut TMS, Tidak ada Keterangan
Selatan
Bagian 22 dari 47
6. Riau Rokan Hilir Tidak Menyerahkan Berkas
Sulawesi Poso TMS, Tidak ada Keterangan
7.
Tengah
Banggai TMS, Tidak ada Keterangan
8. Bengkulu Muko Muko TMS, Tidak ada Keterangan
9. Kalimantan Kutai Barat Tidak Menyampaikan Berkas
Timur
Kutai Timur Tidak Menyampaikan Berkas
Tapanuli Utara Tidak mendaftar
Sumatera Toba Samosir TMS, Tidak ada Keterangan
10.
Utara
Simalungun TMS, Tidak ada Keterangan
Sulawesi TMS, Tidak Menyampaikan Berkas
11. Wakatobi
Tenggara pendaftaran.
Kota TMS, Tidak memenuhi syarat
Tangerang minimal jumlah keanggotaan.
12. Banten
Pandeglang TMS, Tidak ada keterangan.
2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan informasi atas TMS
Partai Bulang Bintang yaitu ketidakbenaran pengurus, tidak
158
menyerahkan berkas, tidak memenuhi syarat, pengurus dan
anggota tidak dihadirkan, tidak memenuhi syarat minimal
keanggotaan dan melakukan pendaftaran di daerah yang
bersangkutan.
3) Berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi Papua Barat,
dimana PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat 75 persen
provinsi adalah sebagai berikut:
NO KABUPATEN/KOTA MS TMS KETERANGAN
1. Kota Sorong MS
2. Kabupaten Sorong MS
3. Manokwari MS
4. Fakfak MS
5. Sorong Selatan MS
6. Raja Ampat MS
7. Teluk Bintuni MS
8. Teluk Wondama TMS Tidak ada pengurus
Tidak mendaftar/ Tidak
9. Kaimana TMS
ada pengurus
10. Tambaruw MS
11. Maybrat TMS Tidak ada Pengurus
12. Manokwari Selatan TMS Tidak menyerahkan berkas
13. Pegunungan Arfak MS
4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat 4 (empat)
kabupaten yaitu Teluk Wondana, Kaimana, Maybrat, dan
Manokwari Selatan dimana Partai Bulan Bintang
dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga tidak
memenuhi 75 persen pemenuhan syarat provinsi. Kondisi
inilah yang menyebabkan PBB TMS di level nasional dan
159
dinyatakan tidak mengikuti Pemilu 2019 oleh KPU. Adapun
keterangan hasil pengawas per daerah adalah sebagai
berikut:
a) Teluk Wondama, tidak ada pengurus. Hasil pengawasan
PBB tidak ada kepengurusan Teluk Wondama, tidak ada
pengurus. Hasil pengawasan PBB tidak ada
kepengurusan;
b) Kaimana, tidak mendaftar/tidak ada pengurus. Sejak
tanggal 3 Oktober sampai penetapan, PBB tidak
melakukan pengisian di SIPOL. Panwas telah menyurati
PBB tetapi tidak ada respon;
c) Maybrat, tidak ada pengurus; dan
d) Manowari Selatan, tidak menyerahkan berkas.
f. Pengawasan Verifikasi Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI)
1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu
menunjukkan, terdapat 57 kabupaten/kota di 15 provinsi
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dinyatakan
Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Yaitu Pati, Karanganyar,
Jepara, Kota Magelang, Grobogan, Tegal, Wonosobo,
Purworejo, Sukaharjo, Purbalingga, Kendal, Wonogiri,
Pemalang, Demak, Batang, Kudus, Banjarnegara, dan
Cilacap (Jawa Tengah), Menpawah (Kalimantan Barat), Raja
Ampat (Papua Barat). Kemudian Bandung, Ciamis, Cianjur,
Garut, Indramayu, Kota Banung, Kota Bekasi, Subang, dan
Sukabumi (Jawa Barat), Belitung Timur (Bangka Belitung),
Limapuluh Kota dan Tanah Datar (Sumatera Barat), Tanjung
Jabung Barat (Jambi), Kota Probolingo, Probolinggo,
Samang, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Kota Malang,
Mojokerto, Ngawi, Ponorogo (Jawa Timur), Parigi Moutong,
Naggai Kepulauan, dan Morowali (Sulawesi tengah). Oku
Selatan (Sumatera Selatan), Mahakam Ulu (Kalimantan
160
Timur), Natuna (Kepulauan Riau), Deli Serdang,
Simalungun, dan Tanjung Balai (Sumatera Utara), Bombana,
Kolaka Timur, Kolaka Utara, dan Kolaka (Sulawesi
Tenggara), dan Pandeglang (Banten) sebagaimana tabel di
bawah ini:
NO. PROVINSI KAB/KOTA KETERANGAN
TMS, KTA Ketua tdk ada,
Kabupaten Pati Keterwakilan Perempuan kurang dari
30 %
TMS, Tidak memenuhi syarat
Karanganyar
minimal jumlah keanggotaan.
TMS. Kurang dalam
Jepara keanggaotaan dan tidak melakukan
perbaikan
TMS, Tidak memenuhi syarat
Kota Magelang
minimal jumlah keanggotaan
Grobogan TMS, tidak ada pengurusan
Hanya diverifikasi kepengurusan,
1. Jawa Tengah sedangkan untuk keanggotaan parpol
Kabupaten Tegal PKPI tidak menyerahkan
keanggotaannya dari awal ke KPU
Kab. Tegal
Wonosobo TMS, Tidak ada Keterangan
TMS, Tidak memenuhi syarat minimal
jumlah keanggotaan dan tidak
Purworejo
terpenuhinya syarat minimal sebaran
50 % Kepengurusan di Kecamatan
TMS, Tidak dapat menghadirkan
semua pengurus dan tidak
Sukoharjo
menghadirkan semua anggota yang
masuk dalam sampel.
TMS, Saat Verifikasi tidak ada
Purbalingga
Pengurus yang hadir.
161
Belum memenuhi syarat karena tidak
ada berkas kepengurusan partai, tidak
Kendal
ada pengurus dan anggota yang
dihadirkan.
TMS, menyatakan tidak sanggup
untuk melakukan perbaikan berkas
Wonogiri
dengan menandatangi surat pernyaan
bermaterai.
TMS, alamat domisili tidak jelas dan
Pemalang Pengurus tidak dapat ditemui saat
Verifikasi.
TMS, tidak terpenuhinya syarat
Demak
minimal jumlah keanggotaan.
TMS, tidak menyerahkan berkas
Batang
salinan
Tidak dapat mendatangkan pengurus
Kudus
partai
TMS, tidak terpenuhinya syarat
Banjarnegara
minimal keanggotaan
Partai PKPI tidak memenuhi sayarat
kepengurusan karena SK masih yang
lama, ketua belum di ganti, yang
tercantum di SK masih ketua yang
Cilacap lama dan orangnya sudah meninggal
dunia, bendahara masih di diskusikan
karena belum di tetapkan, anggota
belum ada yang mempunyai KTA,
stampel partai juga tidak ada
Kalimantan TMS, tidak dapat menghadirkan
2. Menpawah
Barat Pengurus
3. Papua Barat Raja Ampat TMS, tidak ada keterangan.
Kabupaten Bandung TMS, tidak ada keterangan
Ciamis TMS, tidak Menyerahkan Dokumen
4. Jawa Barat
Kabupaten Cianjur TMS, tidak ada keterangan
Kabupaten Garut TMS, tidak ada keterangan
162
Kabupaten
TMS, tidak ada keterangan
Indramayu
TMS, SIPOL tidak diperbarui hingga 6
Kota Bandung
Pebruari
Kota Bekasi TMS, tidak ada keterangan
Kabupaten Subang TMS, tidak ada keterangan
Kabupaten
TMS, tidak ada keterangan
Sukabumi
Tidak menyampaikan Keanggotaan
5. Bangka Belitung Belitung Timur
dan kepengurusan
Limapuluh Kota TMS, tidak Melakukan Pendaftaran
6. Sumatera Barat
Tanah Datar TMS, tidak Melakukan Pendaftaran
7. Jambi Tanjung Tidak menyerahkan berkas
Jabung Barat
Kota Probolingo TMS, tidak dilakukan verifikasi
TMS, kepengurusan dan syarat
Sampang
minimal keanggotaan tidak terpenuhi
TMS, KTP dan KTA berbeda serta
Kab. Probolinggo tidak memenuhi syarat minimal
keanggotaan
TMS, tidak memenuhi syarat minimal
Sidoarjo
keanggotaan
8. Jawa Timur
TMS, tidak memenuhi syarat minimal
Gresik
keanggotaan
TMS, tidak memenuhi syarat minimal
Lamongan
keanggotaan
TMS, domisili kantor dan tidak
Kota Malang memenuhi syarat minimal
keanggotaan
TMS, tidak memenuhi syarat minimal
Kab. Mojokerto
keanggotaan
163
TMS, tidak memenuhi syarat minimal
Ngawi
keanggotaan
Ponorogo TMS, tidak dilakukan verifikasi
Parigi Moutong Tidak menyerahkan berkas
9. Sulwesi Tengah Banggai Kepulauan Tidak menyerahkan berkas
Morowali Tidak menyerahkan berkas
Sumatera TMS, sebaran kepengurusan tidak
10. Oku Selatan sampai 50% dari jumlah Kecamatan
Selatan
yang ada di OKU Selatan.
11. Kalimantan Mahakam Ulu TMS, tidak memiliki kepengurusan
Timur
12. Kepulauan Riau Kab. Natuna TMS, tidak memiliki kepengurusan
TMS, tidak memenuhi syarat
Deli Serdang
minimal jumlah keanggotaan
13. Sumatera Utara
Simalungun TMS, tanpa keterangan
Tanjung Balai TMS, tanpa keterangan
Bombana TMS, tidak menyerahkan berkas
pendaftaran
Kolaka Timur TMS, tidak menyerahkan berkas
Sulawesi pendaftaran
14.
Tenggara TMS, tidak menyerahkan berkas
Kolaka Utara
pendaftaran
TMS, tidak menyerahkan berkas
Kolaka
pendaftaran
15. Banten Pandeglang TMS, tidak ada keterangan
2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan informasi status TMS
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah tidak
menyampaikan berkas, tidak memiliki kepengurusan, tidak
memenuhi syarat minimal keanggotaan, tidak melakukan
pendaftaran, tidak memperbaiki data SIPOL, tidak
melakukan perbaikan, tidak memenuhi syarat yang
ditentukan, SK tidak diperbarui, dan kurang menghadirkan
minimal keanggotaan.
164
3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan,
terdapat 3 (tiga) provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah,
Bagian 23 dari 47
dan Jawa Timur dimana PKPI tidak memenuhi keterpenuhan
75 persen provinsi. Di Jawa Tengah PKPI hanya memenuhi
17 provinsi dari 27 provinsi yang disyaratkan, di Jawa Barat
18 provinsi dari 20 provinsi yang disyaratkan dan di Jawa
Timur memenuhi 28 provinsi dari 29 provinsi yang
disyaratkan sebagaimana tabel di bawah ini:
TEMUAN
JUMLAH SYARAT
NO. PROVINSI DAERAH
KAB/ KOTA MINIMAL MS
MS TMS
Cilacap, Banjarnegara,
Kudus, Batang,
Demak, Pemalang,
Wonogiri, Kendal,
Purbalingga,
Sukoharjo, Wonosobo,
Purworejo, Kab. Tegal,
JAWA Gerobogan, Kota
1. 35 27 17 18
TENGAH Magelang, Jepara,
Karanganyar, Kab. Pati
Kab Bandung, Ciamis,
Kab Cianjur, Kab.
Garut, Kab Indramayu,
JAWA Kota Bandung, Kota
2. 27 20 18 9 Bekasi, Kab Subang,
BARAT
Kab Sukabumi
Probolinggo,
Sampang, Kota
JAWA Probolinggo, Sidoarjo,
3. 38 29 28 10
TIMUR Gresik
6. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Tahapan
Pendaftaran Partai Politik
Bahwa pada tahapan pendaftaran partai politik Bawaslu telah
memutus 10 (sepuluh) perkara penanganan pelanggaran
administrasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:
165
No. Nomor Putusan Pelapor Terlapor Amar Putusan
1. Menyatakan KPU RI
telah melakukan
pelanggaran administrasi
tentang tata cara dan
prosedur pendaftaran
partai politik peserta
pemilu.
2. Memerintahkan KPU
memperbaiki tata cara
dan prosedur
pendaftaran PKPI
dengan menerima
dokumen pendaftaran
Hendrawarm sesuai ketentuan Pasal
an dan Dr. 176 dan Pasal 177
001/ADM/BWSL/ H. Imam Undang-Undang Nomor
1. KPU RI
PEMILU/X/2017 Anshori 7 Tahun 2017 tentang
Salah, S.H., Pemilihan Umum.
M.H
3. Memerintahkan KPU RI
untuk melakukan
pemeriksaan
kelengkapan dokumen
persyaratan pendaftaran
PKPI secara fisik.
4. Memerintahkan kepada
KPU RI untuk
melaksanakan Putusan
ini paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak
pembacaan Putusan
dibacakan.
1. Menyatakan KPU RI telah
melakukan pelanggaran
administrasi tentang tata
cara dan prosedur
pendaftaran partai politik
peserta pemilu.
002/ADM/BWSL/
2. Ramdansyah KPU RI 2. Memerintahkan KPU
PEMILU/X/2017 memperbaiki tata cara
dan prosedur
pendaftaran Partai
Idaman dengan
menerima dokumen
pendaftaran sesuai
ketentuan Pasal 176 dan
166
Pasal 177 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan
Umum.
3. Memerintahkan KPU RI
untuk melakukan
pemeriksaan
kelengkapan dokumen
persyaratan pendaftaran
Partai Idaman secara
fisik.
4. Memerintahkan kepada
KPU RI untuk
melaksanakan Putusan
ini paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak
pembacaan Putusan
dibacakan.
1. Menyatakan Komisi
Pemilihan Umum
melakukan pelanggaran
Administrasi.
2. Memerintahkan kepada
Komisi Pemilihan Umum
untuk memperbaiki tata
cara, proses pendaftaran
dengan menerima
kembali dokumen
pendaftaran Partai Bulan
Prof. DR. Bintang sesuai ketentuan
Yusril Izha Pasal 176 dan Pasal 177
003/ADM/BWSL/ Mahendra UU 7 Tahun 2017..
3. KPU RI
PEMILU/X/2017 dan
Ir. Afriansyah 3. Memerintahkan Komisi
Noor, M.Si Pemilihan Umum untuk
melakukan pemeriksaan
kelengkapan dokumen
persyaratan pendaftaran
Partai Bulan Bintang
secara fisik.
4. Memerintahkan kepada
KPU untuk
melaksanakan Putusan
ini paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak Putusan
dibacakan ini.
4. 004/ADM/BWSL/ Harinder KPU RI 1. Menyatakan Komisi
167
PEMILU/X/2017 Singh Pemilihan Umum
melakukan pelanggaran
Administrasi tentang tata
cara dan prosedur
pendaftaran partai politik.
2. Memerintahkan kepada
Komisi Pemilihan Umum
untuk memperbaiki tata
cara, dan prosedur
pendaftaran Partai
Bhineka Indonesia
dengan menerima
kembali dokumen
pendaftaran sesuai
ketentuan Pasal 176 dan
Pasal 177 UU 7 Tahun
2017.
3. Memerintahkan Komisi
Pemilihan Umum untuk
melakukan pemeriksaan
kelengkapan dokumen
persyaratan pendaftaran
Partai Bhineka Indonesia
secara fisik.
4. Memerintahkan Komisi
Pemilihan Umum untuk
menjalankan Putusan ini
paling lambat 3 (tiga) hari
kerja sejak Putusan
dibacakan ini.
Menyatakan Laporan Nomor
005/ADM/BWSL/PEMILU/X/
Haris
2017 atas dugaan
005/ADM/BWSL/ Sudarno dan
5. KPU RI pelanggaran Administratif
PEMILU/X/2017 Samuel
Pemilu oleh KPU RI tidak
Samson
terbukti secara sah dan
meyakinkan
1. Menyatakan KPU RI
telah melakukan
pelanggaran
administrasi tentang tata
Daniel
006/ADM/BWSL/ cara dan prosedur
6. Hutapea dan KPU RI
PEMILU/X/2017 pendaftaran partai politik
Bakhtiar
peserta pemilu;
2. Memerintahkan KPU
memperbaiki tata cara
dan prosedur
168
pendaftaran Partai
Pengusaha dan Pekerja
Indonesia dengan
menerima dokumen
pendaftaran sesuai
ketentuan Pasal 176
dan 177 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun
2017;
3. Memerintahkan KPU RI
untuk melakukan
pemeriksaan
kelengkapan dokumen
persyaratan pendaftaran
Partai Pengusaha dan
Pekerja Indonesia
secara fisik;
4. Memerintahkan Kepada
KPU RI untuk
melaksanakan putusan
ini paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak putusan
ini dibacakan.
1. Menyatakan Komisi
Pemilihan Umum
melakukan pelanggaran
Administrasi tentang tata
cara dan prosedur
pendaftaran partai
politik;
2. Memerintahkan kepada
Komisi Pemilihan Umum
memperbaiki tata cara
dan prosedur
007/ADM/BWSL/ pendaftaran Partai
7. Warsono KPU RI
PEMILU/X/2017 Republik dengan
menerima dokumen
pendaftaran sesuai
ketentuan Pasal 176
dan Pasal 177 UU
Nomor 7 Tahun 2017;
3. Memerintahkan Komisi
Pemilihan Umum untuk
melakukan pemeriksaan
kelengkapan dokumen
persyaratan pendaftaran
Partai Republik secara
169
fisik;
Bagian 24 dari 47
4. Memerintahkan Komisi
Pemilihan Umum
menjalankan putusan ini
paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak putusan
ini dibacakan.
1. Menyatakan Komisi
Pemilihan Umum
melakukan penggaran
Administrasi;
2. Memerintahkan kepada
Komisi Pemilihan Umum
untuk melakukan
perbaikan Tata Cara,
Proses Pendaftaran
dengan menerima
kembali dokumen
persyaratan pendaftaran
Partai Rakyat sesuai
ketentuan Pasal 176
008/ADM/BWSL/ I Ketut dan Pasal 177 UU No 7
8. KPU RI Th 2017 tentang
PEMILU/X/2017 Tenang
Pemilihan Umum;
3. Memerintahkan Komisi
Pemilihan Umum untuk
melakukan pemeriksaan
kelengkapan dokumen
persyaratan pendaftaran
Partai Rakyat secara
fisik;
4. Memerintahkan Komisi
Pemilihan Umum untuk
menjalankan putusan ini
paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak putusan
ini dibacakan.
1. Menyatakan Komisi
Pemilihan Umum telah
melakukan pelanggaran
Drs. M. Yusuf Administratif tentang tata
009/ADM/BWSL/
9. Rizal, SE, KPU RI cara dan prosedur
PEMILU/X/2017
M.Si pendaftaran partai politik
peserta pemilu;
2. Memerintahkan Komisi
Pemilihan Umum
170
memperbaiki Tata Cara
dan prosedur
Pendaftaran Partai
Swara Rakyat Indonesia
(Parsindo) dengan
menerima dokumen
pendaftaran sesuai
ketentuan Pasal 176
dan Pasal 177 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan
Umum;
3. Memerintahkan Komisi
Pemilihan Umum untuk
melakukan pemeriksaan
kelengkapan dokumen
persyaratan Partai
Swara Rakyat Indonesia
(Parsindo) secara fisik;
4. Memerintahkan Komisi
Pemilihan Umum untuk
melaksanakan putusan
ini paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak putusan
ini dibacakan.
1. Menyatakan KPU RI
telah melakukan
pelanggaran
administrasi tentang tata
cara dan prosedur
pendaftaran partai politik
peserta pemilu;
2. Memerintahkan KPU
memperbaiki tata cara
dan prosedur
010/ADM/BWSL/ Jose pendaftaran Partai
10. KPU RI Indonesia Kerja dengan
PEMILU/X/2017 Poernomo
menerima dokumen
pendaftaran sesuai
ketentuan Pasal 176
dan Pasal 177 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun
2017;
3. Memerintahkan KPU RI
untuk melakukan
pemeriksaan
kelengkapan dokumen
persyaratan pendaftaran
171
Partai Indonesia Kerja
secara fisik;
4. Memerintahkan kepada
KPU RI untuk
melaksanakan putusan
ini paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak putusan
dibacakan.
7. Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilu
a. Bahwa setelah penetapan partai politik peserta pemilu 2019,
Bawaslu memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses
pemilu dengan Putusan Nomor 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018
yang dimohonkan oleh Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, S H.,
M.Sc dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si., terhadap KPU RI. Pokok
permohonan dalam sengketa tersebut berkenaan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018
tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan Berita Acara Rekapitulasi
Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi
Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan
Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor
21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018, tanggal 17 Februari 2018 yang
pada pokoknya menyatakan Partai Bulan Bintang tidak
memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tahun 2019.
b. Bahwa dalam amar putusan tersebut Bawaslu menyatakan
Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
172
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
c. Bahwa selain itu Bawaslu juga memeriksa dan menyelesaikan
sengketa proses pemilu dengan Putusan Nomor
012/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang dimohonkan oleh Prof.
Dr. A.M. Hendropriyono, S.T., S.H., M.H. dan DR. Imam Anshori
Saleh, S.H., M.Hum. terhadap KPU RI. Pokok Permohonan
dalam sengketa tersebut berkenaan dengan tindakan yang
dilakukan KPU pada tanggal 17 Februari 2018 yang
menerbitkan objek sengketa dalam bentuk Keputusan KPU
58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018, BA KPU 21/PL.01.1-
BA/KPU/II?2018, dan BA KPU 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 yang
pada pokokya menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat
sebegai peserta pemilu 2019 dengan alasan pemohon dianggap
tidak mampu memenuhi persyaratan kepengurusan, domisili
kantor tetap, dan/atau keanggotaan di sebagian
kabupaten/kota.
d. Bahwa dalam amar putusan tersebut Bawaslu menolak
permohonan pemohon untuk seluruhnya.
8. Koordinasi dan Instruksi Bawaslu Kepada Jajaran Pengawas
Pemilu, KPU, dan Partai Politik
Bahwa Bawaslu dalam melakukan pengawasan melakukan
koordinasi kepada KPU dan partai politik, serta telah mengeluarkan
surat instruksi baik kepada jajaran Pengawas Pemilu terkait dengan
tahapan verifikasi partai politik sebagaimana tertuang dalam tabel
di bawah ini:
No. Nomor Surat Perihal
0889/PM.00.00/IX/2017 tanggal Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Calon
1.
29 September 2017 Peserta Pemilu
Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian
0890/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017
2. Administrasi Partai Politik Calon Peserta
tanggal 29 September 2017
Pemilu Tahun 2019
Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian
0891/Bawaslu/PM.00.00/IX/2017
3. Administrasi Partai Politik Calon Peserta
tanggal 29 September 2017
Pemilu Tahun 2019
173
Alat Kerja Pengawasan Pendaftaran, Penelitian
0915/K/Bawaslu/PM.00.00/X/201
4. Administrasi, dan Verifikasi Faktual Partai
7 tanggal 3 Oktober 2019
Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
Pengawasan Penelitian Administrasi terhadap
1077/Bawaslu/PM.00.00/X/2017
5. Persyaratan Partai Politik Calon Peserta
tanggal 20 Oktober 2017
Pemilu Tahun 2019
1161/Bawaslu/PM.00.00/XI/2017 Pengawasan Penelitian Administrasi terkait
6.
tanggal 3 November 2017 Dugaan Keanggotaan Ganda Partai Politik
Penyampaian Hasil Pengawasan Penelitian
1325/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/201
7. Administrasi Partai Politik Calon Peserta
7 tanggal 17 November 2017
Pemilu Tahun 2019
Pengawasan pendaftaran Partai Politik Calon
1328/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/201
8. Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan
7 tanggal 20 November 2017
Bawaslu
Permintaan Kertas Kerja Hasil Penelitian
1462/Bawaslu/PM.00.00/XII/2017 Administrasi dan Data Dugaan Keanggotaan
9.
tanggal 4 Desember 2017 Ganda 9 (Sembilan) Partai Politik Pasca
Putusan Bawaslu
1540/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/20 Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik
10.
17 tanggal 11 Desember 2017 Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Partai
0121/K.Bawaslu/PM.00.00/I/2018
11. Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019
tanggal 24 Januari 2018
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Pengawasan pendaftaran dan verifikasi Calon
0966/K.Bawaslu/PM.00.00/7/201
12. Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD
8 tanggal 4 Juli 2018
Kabupaten/Kota
9. Perbedaan Verifikasi Partai Politik Sebelum dan Sesudah
Putusan Mahkamah Konstitusi
Bahwa pada dasarnya terdapat perbedaan verifikasi partai politik
sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017
diantaranya sebagai berikut:
a. Bawaslu telah melakukan pengawasan secara melekat kepada
KPU terkait pengawasan verifikasi partai politik sebagaimana
yang diatur dalam UU Pemilu.
b. Tahapan pendaftaran partai politik diatur dalam PKPU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana
yang telah diubah dengan PKPU 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai pada
tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 20 November 2017.
174
Berdasarkan Pasal 7 PKPU 11/2017, partai politik yang telah
lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu terakhir
wajib mendaftar kepada KPU dengan menyerahkan dokumen
persyaratan.
c. bahwa sebelum putusan MK KPU melakukan verifikasi terhadap
partai politik yang bukan merupakan peserta pemilu terakhir,
sedangkan terhadap partai politik peserta pemilu terakhir tidak
diverifikasi ulang berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU
Pemilu. Kemudian setelah adanya putusan MK Nomor 53/PUU-
XV/2017, KPU melakukan verifikasi kepada semua partai politik
termasuk partai politik peserta pemilu terakhir. Verifikasi
tersebut dilakukan dengan cara memeriksa keabsahan dan
kebenaran persyaratan partai politik, calon peserta pemilu yang
meliputi jumlah, dan susunan pengurus partai politik di tingkat
pusat, pemenuhan keterwakilan perempuan pada
Bagian 25 dari 47
kepengurusan partai politik tingkat pusat paling sedikit 30% (tiga
puluh persen), dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan
partai politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan pemilu.
d. Perbedaan verifikasi partai politik lainnya yaitu pada proses
verifikasi faktual persyaratan keanggotaan. Tujuan dari adanya
verfikasi faktual adalah untuk mencocokkan kebenaran dan
kesesuaian dengan identitas anggota, pada kartu tanda anggota
dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP) atau surat
keterangan. Perbedaaan verifikasi faktual lainnya adalah
sebagai berikut:
1) Sebelum putusan MK, proses verifikasi faktual persyaratan
keanggotaan partai politik dilakukan dengan cara metode
sensus atau metode sampel acak sederhana. Metode
sampel acak sederhana dilakukan apabila jumlah anggota
partai politik lebih dari 100 (seratus) orang, sedangkan
apabila jumlah anggota partai politik di bawah 100 orang
menggunakan sensus. Terhadap metode ini tidak diatur
mengenai penggunaan teknologi, melainkan verifikasi faktual
175
dilakukan dengan cara menemui anggota partai politik, dan
KPU Kabupaten/Kota membentuk verifikator lapangan.
Contohnya metode acak sederhana
untuk jumlah anggota lebih dari 100:
250 anggota x 10% = 25 orang
Jadi jumlah anggota yang wajib di verifikasi adalah 25
orang
2) Setelah putusan MK, proses verifikasi faktual persyaratan
keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode sampel
dengan cara apabila partai politik menyerahkan jumlah
anggota sampai dengan 100 (seratus) anggota, besaran
sampel diambil sebanyak 10% (sepuluh persen); atau dalam
hal partai politik menyerahkan jumlah anggota sebanyak
lebih dari 100 (seratus) anggota, besaran sampel diambil
sebanyak 5% (lima persen). Selain itu proses verifikasi
faktual sesudah putusan MK dapat difasilitasi dengan
memanfaatkan sarana teknologi informasi yang tersedia
(video conference), dilakukan sepanjang pengurus partai
politik menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain
yang membuktikan bahwa anggota partai politik yang
bersangkutan dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan tidak dapat hadir di kantor tetap
pengurus partai politik untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi
keanggotaan partai politik dilakukan dengan cara pengurus
partai politik tingkat kabupaten/kota menghadirkan nama
sampel anggota partai politik di kantor tetap pengurus partai
politik tingkat kabupaten/kota.
Contohnya:
Kondisi 1: saat anggota 100 orang
100 anggota x 10% = 10 orang
Jadi jumlah anggota yang wajib di verifikasi adalah 10
orang
176
Kondisi 2: saat anggota 150 orang
160 anggota x 5% = 8 orang
Jadi jumlah anggota yang wajib di verifikasi adalah 8
orang
B. Pemutakhiran Daftar Pemilih
1. Bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih yang
dilakukan oleh Bawaslu diawali dengan melakukan analisis
terhadap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
dalam Pilkada 2018. Data tersebut berisi data penduduk yang
memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan yang
diselenggarakan secara serentak dan data potensial pemilih yang
pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap
desa/kelurahan atau sebutan lain.
2. Bahwa Bawaslu memastikan keterpenuhan hak asasi WNI untuk
terdaftar sebagai pemilih memang hampir tidak mungkin dapat
dilakukan oleh KPU dengan mengingat kondisi-kondisi eksternal
pendukung yang diperlukan belum sempurna tersedia seperti
halnya identitas tunggal kewarganegaraan (one single identity)
serta keterlibatan aktif dari masyarakat pemilih itu sendiri untuk
mengecek apakah sudah terdaftar atau belum. Disamping itu
kondisi-kondisi internal pendukung seperti halnya dukungan sistem
teknologi pengelolaan data dan informasi dan SDM yang digunakan
dalam memuktahirkan data pemilih masih juga dalam proses
perbaikan yang berkelanjutan.
3. Bahwa proses analisa terhadap DP4 yang dilakukan oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Pengawas Kabupaten/Kota. Setiap
pengawas akan melakukan analisis dan menyampaikan hasil
analisis ke KPU sesuai tingkatannya. Hasil analisis DP4 juga
menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelaksanaan
pemutakhiran data pemilih selanjutnya. Data Penduduk Potensial
Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima Bawaslu dari KPU terdiri dari
177
31 provinsi, 381 kabupaten/kota, 5.564 kecamatan dan 64.526
desa/kelurahan. Total pemilih dalam DP4 tersebut sebesar
160.756.143, dengan pemilih laki-laki sejumlah 80.608.811 dan
pemilih perempuan sejumlah 80.147.332. Jumlah pemilih pemula
sebanyak 10.628.883 pemilih pemula atau sekitar 6,61% dari
jumlah DP4 yang terdiri dari pemilih pemula laki-laki sebanyak
5.455.160 dan perempuan 5.173.723.
4. Bahwa berdasarkan kondisi ekternal maupun internal, terdapat
beberapa permasalahan dalam pengawasan pemutakhiran daftar
pemilih sementara (DPS) antara lain sebagai berikut:
a. Terjadi perbedaan pemberlakuan bagi pemilih baru atau pemilih
potensial yang berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara
untuk daerah yang menyelenggarakan pemilihan tahun 2018
dan nonpemilihan. Terhadap daerah pemilihan tahun 2018,
pemilih baru terpisah dengan pemilih yang non KTP-el.
Sedangkan daerah yang tidak pilkada, pemilih yang non KTP-el
bercampur dengan pemilih baru. Teknis penambahan pemilih
baru yang diberikan oleh dukcapil ke KPU dilakukan oleh PPK
dengan memasukkan ke dalam Daftar Pemilih Hasil Perbaikan,
rawan terjadi kekeliruan karena perbedaan kolom informasi
elemen data di dokumen dukcapil dengan format KPU (Form A-
KPU).
b. Penyusunan jumlah pemilih per TPS oleh PPS dilakukan hanya
dengan mempertimbangkan batas maksimal jumlah pemilih di
TPS. Pengusulan tidak mempertimbangkan unsur kedekatan
dan daya jangkau pemilih.
c. Terdapat kendala keterbukaan informasi bagi sesama
penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh PPK dengan
menutup sebagian digit NIK di DPS. Penutupan sebagian
informasi NIK, menyulitkan bagi pengawas pemilu untuk
melakukan analisis kegandaan karena NIK adalah elemen
178
standar dalam melakukan unifikasi terhadap potensi kegandaan
pemilih.
d. Terdapat daerah yang tidak melaksanakan penetapan DPS
sesuai dengan jadwal yang ditentukan (15-17 Juni 2018) yaitu
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku karena ada 2
kecamatan yang belum melakukan laporan rekapitulasi yaitu
Moromaru dan Warlabobar. Terdapat pula penetapan DPS yang
dilakukan di luar jadwal yaitu 18 Juni 2018 pukul 00.31 yaitu di
Nunukan, Kalimantan Utara. Proses pleno tidak menghadirkan
PPK karena KPU beralasan tidak dapat dihadirkan karena
alasan minimnya anggaran.
e. Terdapat kendala penggunaan Sidalih dalam proses
pemutakhiran data pemilih dan berdampak pada penetapan
DPS. Kendala dalam penggunaan Sidalih tersebut terjadi dan
disebabkan oleh:
1) Sistem jaringan yang lambat sehingga membutuhkan waktu
yang lama untuk melakukan peng-input-an-data (Kabupaten
Bener Meriah, Padang Lawas, Kabupaten Empat Lawang,
Kabupaten Mamuju, Minahasa Selatan, Bolmong Timur,
Bitung, Bolmong Selatan, Minahasa Utara, Kepulauan
Talaud, Kabupaten Boyolali, Mamuju Tengah, Kabupaten
Sanggau, Kota Banda Aceh, Kabupaten Sukabumi, Kota
Langsa, Kabupaten Natuna, Seram Bagian Timur,
Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten
Muara Enim, Kabupaten Mamasa, Polewali Mandar,
Mamuju, Majene, dan Kabupaten Kaur).
2) Sidalih error sehingga proses upload berhenti dan ketika
upload ulang muncul data ganda (Kabupaten Mukomuko,
Kabupaten Simeulue, Kabupaten Sragen, Kabupaten
Mojokerto).
3) Terdapat perbedaan antara jumlah input dengan jumlah
output ketika menggunakan Sidalih (Kabupaten Barito
179
Kuala, Kota Medan).
4) Sidalih belum maksimal mendeteksi pemilih Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) terdapat dalam DPS misalnya
kegandaan (Tasikmalaya, Minahasa Selatan, Manado,
Bitung, Tomohon, Minahasa Utara, Kepulauan Sangihe,
Rokan Hulu, Mamasa, Polewali Mandar, dan Kabupaten
Bekasi).
5) Terjadinya kendala dalam penggunaan Sidalih sehingga
KPU memutuskan untuk penentuan DPS menggunakan
data manual (Timor Tengah Selatan dan Kota Manado).
6) Terdapat daerah yang tidak masuk dalam Sidalih yaitu Desa
Lamcok, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Desa Mukti
Lincir, Aceh Singkil.
7) Pengisian data Sidalih dilakukan setelah penetapan DPS
(Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Banjarbaru,
Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, dan Kabupaten
Tabalong).
8) Terdapat perbedaan jumlah antara data Sidalih dengan
manual pada saat penetapan DPS. Hal ini ditemukan di
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dimana jumlah
pemilih di Kecamatan Martapura Timur berbeda yaitu di
Sidalih sebanyak 1.335 dan manual sebanyak 1.358
sehingga selisih 23 nama. Terdapat juga di Kabupaten
Langkat, Sumatera Utara yang jumlah pemilih laki-laki dan
perempuan tindak sinkron antara Sidalih dan manual.
f. Bahwa akses jaringan dan sistem yang mengalami gangguan
serta sumber daya penyelenggara dalam menggunakan Sidalih
masih menjadi faktor penghambat dalam penyusun data pemilih
yang akurat dan komprehensif. Petugas yang melakukan input
data di Sidalih baik di kecamatan maupun di kabupaten/kota
perlu segera menyelesaikan seluruh data untuk terinput di
Sidalih sebelum penetapan di provinsi.
180
5. Bahwa saat pelaksanaan pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap
(DPT) yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 5 September 2018
dan berdasarkan hasil sampling pada 75 kabupaten/kota, terdapat
kegandaan 116.513. Kemudian Bawaslu mengeluarkan
rekomendasi Nomor S-1440/K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2018
perihal Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan, tertanggal 16 September 2018. Dalam hal ini, dalam 10
hari yaitu tanggal 5-16 September 2018 masih terdapat pemilih
ganda dalam daftar pemilih yang ditetapkan. Selain itu, masih
terdapat permasalahan sinkronisasi data by system sehingga
proses pencermatan perlu untuk dilakukan kembali dengan
melakukan penyempurnaan secara menyeluruh, baik terhadap
pemilih TMS yang berada dalam DPT maupun pemilih MS yang
tidak terdapat dalam DPT.
6. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU telah
mengeluarkan SE KPU Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018
perihal penyempurnaan DPT tertanggal 7 September 2018 kepada
jajaran KPU untuk melakukan penyempurnaan serta rekapitulasi
secara berjenjang. Kemudian, terhadap hasil pencermatan selama
10 (sepuluh) hari tersebut, KPU telah melakukan penetapan DPT-P
hasil perbaikan pertama yang tertuang dalam Berita Acara Nomor
229/PL.02.1-BA/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi DPT Hasil
Perbaikan Pertama Tingkat Nasional tanggal 16 September 2018.
7. Bahwa berdasakan hasil pengawasan terhadap proses
penyempurnaan dan rekapitulasi nasional yang dilakukan oleh KPU
masih terdapat data ganda yang ditemukan Bawaslu sebanyak
1.400.931. Selain itu terdapat pemilh invalid dalam DPT sebanyak
76.579 serta 324.229 penduduk belum melakukan perekaman.
Berdasarkan hal tersebut Bawaslu kembali menyampaikan agar
DPT dapat dilakukan penyempurnaan kembali.
8. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan
pertama tersebut, Bawaslu telah menyampaikan Surat Edaran
181
kepada jajaran Pengawas Pemilu Nomor SS-
1570/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018, perihal Pengawasan
Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama
(DPTHP-1) Pemilu Tahun 2019, tertanggal 26 September 2018,
yang mana pada pokoknya dalam surat tersebut Bawaslu
menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu melakukan
pengawasan sesuai dengan tingkatan.
C. Kampanye Pemilu
Bahwa pengawasan dalam tahapan kampanye pemilu dapat Bawaslu
sampaikan sebagai berikut:
1. Hasil pengawasan terhadap pendaftaran Tim Kampanye Nasional
(TKN) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun
2019 adalah sebagai berikut:
No. Pasangan Tim Pelaksana Keterangan
Urut Calon Kampanye Kampanye
Presiden dan Nasional Nasional
Calon Wakil
Presiden
01 Ir. H. Joko - - KPU belum
Widodo – K.H menyerahka
Ma’ruf Amin n dokumen
Tim
Kampanye
Nasional
dan
Pelaksana
Kampanye
kepada
Bawaslu
02 H. Prabowo Bawaslu Bawaslu sudah KPU
Subianto – sudah menerima dalam menyerahka
Sandiaga menerima bentuk hard copy n dokumen
Salahuddin dalam bentuk Tim
Uno, M.B.A. hard copy Kampanye
dan
Pelaksana
Kampanye
pada 22
182
September
2018
2. Terhadap pendaftaran pelaksana kampanye partai politik pemilu
2019 tingkat pusat, hasil pengawasan Bawaslu sebagai berikut:
No. Pelaksana
Partai Politik Keterangan
Urut Kampanye
1 Partai - Bawaslu belum menerima
Kebangkitan
Bangsa
2 Partai Gerakan - Bawaslu belum menerima
Indonesia Raya
Bagian 26 dari 47
3 Partai Bawaslu - Bawaslu menerima
Demokrasi sudah dokumen Pelaksana
Indonesia menerima Kampanye yang dikirimkan
Perjuangan dalam bentuk langsung ke Kantor Bawaslu
hard copy pada 21 September 2018
- KPU menyerahkan
dokumen Pelaksana
Kampanye kepada Bawaslu
pada 28 September 2018
4 Partai Golongan Bawaslu KPU menyerahkan dokumen
Karya sudah Pelaksana Kampanye
menerima kepada Bawaslu pada 22
dalam bentuk September 2018
hard copy
5 Partai Nasional Bawaslu Bawaslu menerima
Demokrat sudah dokumen Pelaksana
menerima Kampanye yang dikirimkan
dalam bentuk langsung ke Kantor Bawaslu
hard copy pada 21 September 2018
6 Partai Gerakan - Bawaslu belum menerima
Perubahan
Indonesia
7 Partai Berkarya - Bawaslu belum menerima
183
8 Partai Keadilan - Bawaslu belum menerima
Sejahtera
9 Partai Persatuan Bawaslu Bawaslu menerima
Indonesia sudah dokumen Pelaksana
menerima Kampanye yang dikirimkan
dalam bentuk langsung ke Kantor Bawaslu
hard copy pada 21 September 2018
10 Partai Persatuan - Bawaslu belum menerima
Pembangunan
11 Partai Solidaritas - Bawaslu belum menerima
Indonesia
12 Partai Amanat - Bawaslu belum menerima
Nasional
13 Partai Hati Bawaslu KPU menyerahkan dokumen
Nurani Rakyat sudah Pelaksana Kampanye
menerima kepada Bawaslu pada 28
dalam bentuk September 2018
hard copy
14 Partai Demokrat Bawaslu KPU menyerahkan dokumen
sudah Pelaksana Kampanye
menerima kepada Bawaslu pada 28
dalam bentuk September 2018
hard copy
19 Partai Bulan - Bawaslu belum menerima
Bintang
20 Partai Keadilan - Bawaslu belum menerima
dan Persatuan
Indonesia
3. Bahwa seluruh pasangan calon telah mendaftarkan akun resmi
yang akan digunakan untuk kampanye melalui media sosial dengan
rincian sebagai berikut:
No. Pasangan Jenis dan Nama Akun Keterangan
Urut Calon Presiden Media Sosial
184
dan Calon
Wakil Presiden
01 Ir. H. Joko - Facebook: Jokowi- KPU menyerahkan
Widodo – K.H Amin dokumen akun
Ma’ruf Amin (https://facebook.com/j media sosial
okowi.amin) pasangan calon
Presiden dan Wakil
- Instagram: Jokowi-
Presiden kepada
Amin
Bawaslu pada 28
(https://instagram.com/jo September 2018
kowi.amin)
- Twitter: @jokowi_amin
(https://twitter.com/jokowi
_amin)
- Youtube: Jokowi Amin
(https://www.youtube.co
m/channel/
UCLIBhVXKckypg2g
QMr1CKw)
02 H. Prabowo - Facebook: Prabowo KPU menyerahkan
Subianto – Subianto dokumen akun
Sandiaga media sosial
(https://www.facebook.co
Salahuddin pasangan calon
m/PrabowoSubianto/)
Uno, M.B.A Presiden dan Wakil
&
Presiden kepada
Sandiaga Salahuddin Bawaslu pada 22
Uno September 2018
(https://www.facebook.
com/SandiSUno/)
- Twitter: @prabowo
(https://twitter.com/prab
owo) & @sandiuno
(https://www.twitter.co
m/sandiuno/)
- Instagram: @prabowo
(https://www.instagram.
com/prabowo/) &
@sandiuno
(https://www.instagram.
com/sandiuno/)
4. Bahwa sebanyak 8 (delapan) partai politik telah mendaftarkan akun
media sosial yang akan digunakan untuk berkampanye pada
185
Pemilu 2019. Kedelapan partai politik tersebut adalah PKB,
Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Perindo, Hanura, dan Demokrat.
Sebanyak 8 (delapan) partai politik lainnya yang belum
mendaftarkan akun media sosialnya adalah Garuda, Berkarya,
PKS, PPP, PSI, PAN, PBB, dan PKPI, yaitu sebagai berikut:
No. Jenis dan Nama Akun
Partai Politik Keterangan
Urut Media Sosial
1 PKB - Facebook: @dpp.pkb Bawaslu menerima
- Twitter: @DPP_PKB dokumen akun
media sosial
- Instagram: pasangan calon
@dpp_pkb anggota DPR dari
- Website: www.pkb.id Tim Kampanye
2 Gerindra - Facebook: Partai KPU menyerahkan
GERINDRA dokumen akun
- Twitter: Partai media sosial
pasangan calon
Gerindra
anggota DPR
- Instagram: Partai kepada Bawaslu
Gerindra pada 27 September
2018
3 PDI - Facebook: Bawaslu menerima
Perjuangan DPP.PDI.Perjuangan dokumen akun
media sosial
- Twitter:
pasangan calon
@PDI_Perjuangan
anggota DPR yang
- Instagram: dikirimkan langsung
pdiperjuangan ke Kantor Bawaslu
- Website:www.pdiperj pada 25 September
uangan.id 2018
- Youtube:
DPPPDIPerjuangan
4 Golkar - Facebook: Partai KPU menyerahkan
Golkar, Golkar dokumen akun
Millineal, Partai media sosial
Golongan Karya pasangan calon
anggota DPR
- Twitter: @2DPP-
kepada Bawaslu
Golkar,
pada 22 September
@FraksiGolkar,
186
@Gojo2019, 2018
@golkarbalitbang.
- Instagram: dpp.Partai
Golkar,
fraksi.partaigolkar,
golkar Jokowi
Golkar 04,Tentang
Golkar
- Website:
www.partaigolkar.or.i
d
5 Nasdem - Facebook:@OfficialN KPU menyerahkan
asDem/Restorasi dokumen akun
Indonesia media sosial
pasangan calon
- Twitter:@Nasdem
anggota DPR
@Official_NasDem
kepada Bawaslu
- Instagram: pada 21 September
official_nasdem 2018
- Website:
www.partainasdem.id
- Youtube: NasDemTV
6 Garuda - Bawaslu belum
menerima
7 Berkarya - Bawaslu belum
menerima
8 PKS - Bawaslu belum
menerima
9 Perindo - Facebook: KPU menyerahkan
@PartaiPerindo dokumen akun
media sosial
- Twitter:
pasangan calon
@PartaiPerindo
anggota DPR
- Instagram: kepada Bawaslu
@partaiperindo pada 21 September
- Website: 2018
www.partaiperindo.co
m
187
10 PPP - Bawaslu belum
menerima
11 PSI - Bawaslu belum
menerima
12 PAN - Bawaslu belum
menerima
13 Hanura - Facebook: KPU menyerahkan
officialHANURA, dokumen akun
Coblos Hanura media sosial
pasangan calon
- Twitter:
@hanura2019,@CO anggota DPR
kepada Bawaslu
BLOSHANURA
pada 28 September
- Instagram: official 2018
HANURA,
cobloshanura
- Youtube: Official
Hanura, HanuraTV
14 Demokrat - Facebook: Demokrat KPU menyerahkan
S14P, Calon dokumen akun
Legislatif Partai media sosial
Demokrat. pasangan calon
- Twitter: PDS14P, anggota DPR
kepada Bawaslu
Demokrat1414,
pada 28 September
S14P_PD
2018
- Instagram:
demokrat.s14p,
pds14p,
demokrat1414
19 PBB - Bawaslu belum
menerima
20 PKPI - Bawaslu belum
menerima
5. Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan hasil pengawasan
jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia terhadap tahapan kampanye
Pemilu 2019, didapatkan hal-hal sebagai berikut:
188
a Kampanye dengan metode pertemuan langsung yang dicatat
dari hasil pengawasan pemilu sebanyak 12.643 (dua belas ribu
enam ratus empat puluh tiga) kegiatan, dengan rincian
pertemuan terbatas sebanyak 4.586 (empat ribu lima ratus
delapan puluh enam) kegiatan (36 persen), pertemuan tatap
muka sebanyak 6.248 (enam ribu dua ratus empat puluh
delapan) kegiatan (49 persen) dan kegiatan lainnya sebanyak
1.809 (seribu delapan ratus sembilan) kegiatan (14 persen).
Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilu
adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di
luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk
berkampanye, yaitu dengan menunjungi pasar, tempat tinggal
warga, serta komunitas warga dan sejenisnya. Kampanye
dalam bentuk lain sepanjang tidak melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan dipilih oleh peserta pemilu
dalam bentuk kegiatan kebudayaan, kegiatan olahraga, dan
kegiatan sosial. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang
dilakukan oleh peserta pemilu untuk semakin menarik perhatian
pemilih.
Rekapitulasi Kegiatan Kampanye Pemilu 2019
Pertemuan Pertemuan Kegiatan
Jumlah
Terbatas Tatap Muka Lainnya
4.586 6.248 1.809 12.643
36% 49% 14% 100%
b Kampanye dengan cara pemasangan alat peraga kampanye
(APK) menjadi pilihan calon dari partai politik, calon anggota
DPD, serta calon presiden dan wakil presiden. Alat peraga
kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu berupa baliho,
billboard, spanduk, dan/atau umbul-umbul, serta alat peraga
lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi. Bawaslu
189
melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran
yang mencakup tiga hal, yaitu:
1) APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan
adalah APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di
tempat ibadah termasuk halamannya, rumah sakit atau
tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan
lembaga pendidikan.
2) APK yang mengandung materi kampanye yang dilarang,
yaitu mempersoalkan dasar negara dan melakukan kegiatan
yang membahayakan keutuhan NKRI, melakukan
penghinaan berdasarkan SARA, dan melakukan hasutan,
serta mengadu domba perseorangan atau kelompok.
3) APK yang dipasang di kendaraan umum.
Rekapitulasi Pelanggaran Terkait Alat Peraga Kampanye
APK APK di
APK di Tempat Mengandung Kendaraan
Jumlah
yang Dilarang Materi yang Angkutan
Dilarang Umum
176.493 14.255 1.381 192.129
92% 7% 1% 100%
c Kampanye dalam bentuk iklan kampanye di media cetak dan
media elektronik berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau
Bagian 27 dari 47
gabungan dari tulisan, suara, dan/atau gambar yang bersifat
naratif, grafis, karakter, interaktif, atau tidak interaktif, serta yang
dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, metode kampanye dalam
bentuk iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan
media dalam jaringan dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu)
hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang. Ketentuan ini
menunjukkan pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan media
190
massa cetak dan elektronik dapat dilaksanakan sejak 24 Maret
2019. Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran
pemasanganan iklan kampanye di media massa cetak dan
elektronik sebanyak 414 (empat ratus empat belas) iklan
kampanye. Rinciannya adalah dugaan iklan kampanye di media
massa cetak sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan)
iklan (60 persen), dugaan pelanggaran iklan kampanye di media
elektronik sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) iklan (37
persen), dan dugaan pelanggaran iklan kampanye di radio
sebanyak 12 (dua belas) iklan (3 persen).
Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Iklan Kampanye
Dugaan Dugaan Dugaan
Pelanggaran Iklan Pelanggaran Iklan Pelanggaran
Jumlah
Kampanye di Kampanye di Iklan Kampanye
Media Cetak Media Elektronik di Radio
249 153 12 414
60% 37% 3% 100%
d Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan
fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Sepanjang pelaksanaan kampanye Bawaslu mencatat terdapat
dugaan pelanggaran kegiatan kampanye yang dilakukan di
tempat yang dilarang sebanyak 308 (tiga ratus delapan)
kegiatan. Dugaan pelanggaran paling banyak adalah yang
dilakukan di lokasi fasilitas pemerintah, yaitu 226 (dua ratus dua
puluh enam) tempat (73 persen), dugaan pelanggaran
kampanye dilakukan di tempat ibadah yaitu 49 (empat puluh
sembilan) tempat (16 persen), dan dugaan pelanggaran
kampanye dilakukan di tempat pendidikan, yaitu 33 (tiga puluh
tiga) tempat (11 persen).
Dugaan Pelanggaran Kampanye di Tempat yang Dilarang
191
Dugaan Dugaan
Dugaan
Pelanggaran Pelanggaran
Pelanggaran
Kampanye di Kampanye di Jumlah
Kampanye di
Tempat Fasilitas
Tempat Ibadah
Pendidikan Pemerintah
49 33 226 308
16% 11% 73% 100%
e Bawaslu mencatat terdapat dugaan pelanggaran keterlibatan
anggota ASN, anggota polisi, anggota TNI, pejabat nonpartai
politik, dan juga keterlibatan pejabat BUMN/BUMD dalam
pelaksanaan kegiatan kampanye yang berlangsung. Dugaan
pelanggaran keterlibatan kampanye tersebut dilakukan oleh
ASN sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) kejadian (88
persen), anggota Polisi 1 (satu) kejadian (1 persen), pejabat
nonparpol 11 (sebelas) kejadian (7 persen), dan pejabat
BUMN/BUMD sebanyak 7 (tujuh) kejadian (5 persen).
Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Aparat
Dugaan Dugaan Dugaan
Dugaan Dugaan
Pelanggaran Pelanggaran Pelanggaran
Pelanggaran Pelanggaran
Keterlibatan Keterlibatan Keterlibatan Jlh
Keterlibatan Keterlibatan
Anggota Pejabat Pejabat
ASN Anggota TNI
Polisi Nonparpol BUMN/BUMD
134 1 0 11 7 153
88% 1% 0% 7% 5% 100%
f Bawaslu mencatat terdapat 1.363 (seribu tiga ratus enam puluh
tiga) kegiatan kampanye yang diduga tidak menyampaikan izin
tertulis. Terdapat sebanyak 67 (enam puluh tujuh) dugaan
pelanggaran politik uang selama masa kampanye, dan adanya
intimidasi kepada pengawas pemilu sebanyak 20 (dua puluh)
kasus. Dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh
192
pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye bersinggungan
langsung dengan dugaan politik uang yang terjadi.
Dugaan Pelanggaran Kampanye Terkait Politik Uang,
Kampanye Tanpa Izin, dan Intimidasi
Dugaan Pelanggaran
Dugaan Pelanggaran Intimidasi Kepada
Kegiatan Kampanye Jumlah
Politik Uang Pengawas Pemilu
Tanpa Izin
67 1.363 20 1.450
g Bahwa Bawaslu juga melakukan pengawasan politik uang pada
hari tenang yaitu dengan melaksanakan patroli pengawasan
pada hari tenang. Kegiatan patroli pengawasan praktik politik
uang pada hari tenang ini dilaksanakan secara serentak di
seluruh wilayah Indonesia. Proses pengawasan ini secara
keseluruhan menemukan 24 kasus pelanggaran politik uang
yang terjadi di 12 lokus provinsi, secara rinci dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
No. Provinsi Lokus Kronologi Peristiwa
1 Aceh Kec. Banda Calon menitipkan beras sebanyak 8 karung
Raya, Kota dan minyak goreng disertai kartu nama
Banda Aceh dititipkan di rumah salah seorang warga.
Laporan yang diterima oleh Penwascam
dan Pengawas TPS lalu ditindak lanjuti dan
ditemukan barang-barang tersebut di lokasi
yang sudah siap dibagikan kepada
masyarakat sekitar.
Desa Pulau Pembagian uang kepada pemilih sebesar
Nalen, Kec Rp.100.000 @orang, dengan mendatangi
Pesangan Kab rumah. Pengawas pemilu telah menyita
Biren barang bukti,
2 Bengkulu Kec. Air Napal, Peristiwa terjadi pada hari sabtu, 13 April
Kab. Bengkulu 2019 ditemukan uang Rp 1.400.000 yang
Utara dibagikan kepada masyarakat dengan nilai
Rp. 50.000 per orang untuk memilih calon
193
anggota DPRD
3 Sumatera Kisaran, Peristiwa terjadi pada 11 April 2019 kurang
Utara Kabupaten lebih pukul 10.00 WIB di Jl Cokroaminoto di
Asahan foodcourt. Ibu-ibu datang ke lokasi peristiwa
membawa serta kartu keluarga untuk didata
dan mendapatkan uang Rp. 50.000 dan
kartu nama Caleg
Kecamatan Bawaslu bersama Polres Karo pada tanggal
Tigabinanga, 15 April 2019 pukul 16.00 WIB
Kab. Karo mengamankan dua pelaku sedang
membawa uang Rp. 11.700.000 untuk
membayar pemilih dengan Calon dan
memperoleh Rp 150.000 per orang, untuk
Calon sebesar Rp 25.000 per orang dan
Calon Rp 50.000 per orang yang dijadikan
satu paket menjadi Rp 225.000 per orang.
Petugas mengamankan pembawa uang
sebesar Rp 190.000.000 Juta dengan
nominal uang pecahan 20 ribu, pecahan 50
ribu, dan pecahan 100 ribu. saat di
interogasi petugas dia mengakui uang
tersebut diberikan untuk dibagikan kepada
para pemilihnya. dilokasi yang terpisah dan
dihari yang sama sekira pukul 21.00 Wib
diperoleh informasi adanya kegiatan tindak
pidana pemilu diseputaran jalan Samura,
serta kita juga berhasil mengamankan dan
mengungkap dengan melakukan
penangkapan dengan barang bukti sisa
uang yang sudah terlanjur dibagikan
sebesar Rp 2.800.000 untuk pembayaran
pemilihan Calon. Selain uang yang
dijadikan sebagai barang bukti, disita juga
kertas bertuliskan nama-nama pemilih dan
beberapa blok kartu nama
Siborang, Kota Peristiwa terjadi senin tanggal 15 April 2019
Padangsidimpua sekitar pukul 17.30 Wib telah terjadi dugaan
ng politik uang diwaktu masa tenang yang
mana masyarakat keluar masuk dari rumah
dan menemukan dalam tas 5 lembar
amplop yang berisikan uang tunai dan dari
interogasi bahwa amplop yang berisikan
uang tersebut di dapat dari calon bahwa
194
amplop tersebut akan di berikan kepada
orang orang di desa untuk pada saat
pemilihan agar memilih. Di dapati
membawa amplop sebanyak 20 untuk
dibagikan kepada pemilih.
Kec. Bilah Hulu, Peristiwa terjadi Sabtu malam minggu
Labuhanbatu tanggal 13 April 2019 ditemukan seseorang
mengajak warga supaya memilih saudara
calon dengan sekaligus memberikan uang
sebanyak Rp 400.000.
Kec. Padang Peristiwa terjadi pada Senin, 15 April 2019
Bolak, Padang sekitar Pukul 02.00 Wib pelaku keluar dari
Lawas Utara rumah caleg tersebut, ditengah jalan mobil
pelaku di klakson dan di potong oleh Polres
Tapanuli Selatan. Dan langsung
menggerebek mobil pelaku, dan
mengamankan alat bukti berupa amplop
berisi uang dan kartu nama Caleg
Sebanyak 82 amplop. Selanjutnya pihak
polres tapsel menuju rumah caleg dan
menggerebek orang-orang yang ada dalam
rumah dan mengamankan barang bukti.
Berupa 118 amplop, laptop, dan printer.
4 Sumatera Tanjung Peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 15
Barat Harapan, Kota april 2019 pukul 18.30 wib. Seseorang
Solok memberikan uang Rp 150.000 di depan
Kantor KUA Tanjung Harapan, Kota Solok.
Uang tersebut diberikan dengan harapan
memilih calon. Barang bukti yang
didapatkan yaitu uang sebesar Rp
1.200.000 sebelumnya saudara pelaku juga
memberikan uang kepada saudari I pada
hari selasa tanggal 9 April 2019 pukul 10.00
Wib di Ampang Kualo dan Darlis pada hari
kamis tanggal 11 April 2019 pukul 11.00
wib, uang yang diberikan sebanyak Rp
150.000 per orang.
195
5 Jawa Kec. Sindang Peristiwa terjadi pada hari Minggu, 14 April
Barat Kasih, Ciamis 2019 sekitar pukul 22.30 Wib ada
pembagian amplop berwarna putih berisi
uang masing – masing sebesar Rp
25.000,00 yaitu 1 lembar pecahan Rp
20.000 dan 1 Lembar Rp 5.000 dan Bahan
Kampanye dalam bentuk kartu nama
bergambarkan Logo Partai, Nama Partai,
Nama Calon, Nomor Urut Calon, dengan
tulisan “ Mohon Do’a dan Dukungannya “
serta kartu nama berbentuk spesimen surat
suara salah satu Calon. Berdasarkan hasil
penelusuran, pada hari Minggu tanggal 14
April 2019 sekitar Pukul 20.00 Wib
ditemukan dengan memakai mobil Kijang
berwarna hitam ke daerah Kecamatan
Sindangkasih terdapat pembagian amplop
berwarna putih berisi uang masing-masing
sebesar Rp 25.000 yaitu 1 lembar pecahan
Rp 20.000 dan 1 Lembar Rp 5.000 dan
Bahan Kampanye dalam bentuk kartu nama
Kec. Peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal
Panyileukan, 14 April 2019, warga mengikuti senam yang
Kota Bandung rutin dilakukan, dan setelah selesai
kegiatan senam, seorang ibu mengajak
warga untuk mampir ke rumahnya dan di
sana terjadi pembagian bubuk deterjen
merk boom yang di tempel contoh surat
suara yg menunjukan cara memilih calon.
Kec. Peristiwa terjadi di Dusun Cibuntu RT
Padaherang, 026/RW 010 Desa Kedungwuluh
Pangandaran Kecamatan Padaherang sekitar pukul 19.30
WIB. Dugaan pelanggaran Pemilu pada
tahapan masa tenang yang dilakukan oleh
pelaku dengan membagikan amplop
berwarna putih berisi uang sebesar Rp
100.000 untuk dua orang dan salah satu
penerimanya K. Pada saat membagikan
uang tersebut pelaku mengatakan “Enging
hilap bu”.
Kec. Lelea, Disaat melakukan patroli masa tenang
Bagian 28 dari 47
Indramayu pengawas pemilu mendapati orang orang
yang sedang membungkus sembako
dengan disertai specimen surat suara DPR
RI atas nama P dan sebagian sudah
196
dibagikan kemasyarakat.
6 Jawa Kec. Purwokerto Bawaslu Banyumas mendapat info SMS
Tengah Selatan, dari masyarakat adanya money politik di
Banyumas TKP, hari Senin 15 April 2019 pukul 21.48
Wib kemudian alamat tersebut dan
mendapatkan sejumlah orang (4) orang
sedang berada di teras rumah. Dilakukan
pendekatan dan penggalian informasi
hingga seseorang mengakui telah
menerima kartu nama calon serta diberi
uang pecahan Rp 100 ribu (Rp 50 ribu
untuk dia dan Rp 50 ribu untuk istrinya).
Kec. Peristiwa terjadi pada minggu, 14 April 2019
Karanggeneng, kira-kira pukul 16.00 WIB, pemilih didatangi
Boyolali oleh seseorang, selanjutnya orang tersebut
memberikan amplop berisi uang kertas Rp.
100.00,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan No
Seri 0L5420958, Kartu saku bergambar
calon, setelah memberikan amplop diminta
untuk pada tanggal 17 April 2019 untuk
memilih sesuai tulisan yang ada di Amplop.
Setelah itu seseorang tersebut
meninggalkan rumah kami. kemudian kasus
ini dilaporkan ke Bawaslu
Kec. Mejobo, Peristiwa terjadi pada hari Senin, Tgl 15
Kudus April 2019 pukul 21.00-23.30 Bawaslu
Kudus beserta tim Gakumdu melakukan
patroli pengawasan hari tenang ke arah
timur menuju Desa Temulus, Kec. Mejobo,
Kab. Kudus, pada pukul 22.15 Wib
bertempat di RT 05/RW 04 tim patroli
mendapati sekelompok warga berjalan
menggunakan tas dan yang bersangkutan
membawa stiker/foto caleg serta
berperilaku yg mencurigakan kemudian tim
melakukan penangkapan dan
penggledahan serta menginvestigasi terkait
bahan/stiker bergambar calon dan
beberapa uang lembaran yang mereka
bawa, sehingga yang bersangkutan (khusus
yg membawa uang pecahan RP 100.000)
dibawa ke kantor Bawaslu untuk investigasi
197
lanjutan, dari investigasi lanjutan tersebut
bahwa uang yang di bagikan kewarga
supaya besok pada saat pemilihan
mencoblos.
Kec. Gebang, Pada saat Bawaslu melaksanakan patroli
Purworejo pengawasan bersama dengan Gakkumdu
di jalan mendapatkan informasi dari
masyarakat bahwa di rumah seorang Caleg
sedang ada pertemuan dari beberapa desa,
kemudian tim patroli menunggu di sekitar
rumah dan melihat serta mendengar
memang benar ada beberapa orang yg
mendapatkan uang dari istri Caleg tersebut.
Setelah tim masuk masih didapatkan uang
yang belum dibagikan sejumlah 3.750.000
di tangan pembagi dan yang sudah diberi
uang ada yang kabur lewat pintu belakang.
Istri Caleg yang membagikan uang ke
kordes-kordes tersebut adalah PNS di
wilayah Kab. Purworejo.
7 Jawa Pandarejo, Terjadi pemberian uang tunai sebesar
Timur Banyuwangi 50.000 rupiah kepada sekumpulan ibu-ibu
rumah tangga dalam kompleks. Di duga
pemberi uang adalah Ibu dari salah satu
caleg DPRD Kab/Kota. Sebagaimana
keterangan adalah uang sodaqoh
8 Nusa Kec. Selong, Pengawas pemilu melakukan tindaklanjut
Tenggara Lombok Timur laporan masyarakat terhadap dugaan
Barat praktik pemberian uang kepaada 14 orang
pemilih dengan bukti uang sebesar
Rp25.000 kepada masing-masing pemilih.
Praktik pemberian uang dilakukan dengan
mengumpulkan masyarakat.
198
9 Kalimanta Kec. Banjarmasin Pukul 00.26 terjadi kasus pembagian uang
n Selatan Tengah, kewarga. Kejadian diketahui oleh Panwaslu
Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan
OTT terhadap pelaku. Pelaku menyatakan
bahwa dia hanya diminta untuk
membagikan kepada warga oleh seorang.
Dari keterangan pelaku amplop yang dibagi
berjumlah 22 amplop. Kasus masih dalam
proses investigasi.
Kec. Salam KPPS membagikan C6 beserta kartu nama
Babaris, Tapin caleg tersebut dan uang 100 ribu
10 Sulawesi Kec. Ujung Bulu, Pada hari Sabtu, Tanggal 13 April 2019
Selatan Kab. Bulukumba Pukul 09.30 Wita Ibu indah diduga
memberikan uang sebesar Rp.200.000
kepada ibu Maya dengan menyertakan
Surat Suara Calon
11 Sulawesi Kec. Sigi Dari beberapa Calon anggota DPR RI dan
Tengah Biromaru dan DPRD tersebut diduga melakukan politik
Dolo, Sigi uang dalam bentuk materi lainnya yaitu
pembagian sembako dan jilbab disertai
dengan bahan kampanye pada hari
pertama tanggal 14 April 2019 pada masa
minggu tenang.
12 Gorontalo Kec. Suwawa, Kejadian terjadi pada tanggal 14 April 2019.
Bone Bolango Pengawas pemilu menindaklanjuti informasi
masyarakat terhadap dugaan praktik politik
uang kepada pemilih sebesar Rp700.000,
ditempat lain pengawas pemilu juga
menemukan praktik politik uang lainnya
dengan total Rp 1.400.000 yang diberikan
kepada beberapa orang pemilih, ada yang
mendapatkan Rp200.000, Rp100.000,
Rp400.000. Terdapat satu pemilih yang
juga dimintai tanda bukti dengan
membubuhi tanda tangan dengan matrai.
D. Dana Kampanye Pemilu
1. Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
partai politik peserta pemilu 2019 dan para pasangan calon
presiden dan wakil presiden dalam membuat rekening khusus dana
kampanye yang dipergunakan sebagai rekening untuk
199
penggalangan dana dalam melakukan kampanye. Hal ini sebagai
persyaratan mengikuti pemilu, artinya partai politik peserta pemilu
dan calon presiden dan wakil presiden telah memenuhi syarat itu
dan atas keterpenuhannya, KPU kemudian menetapkan ke 16
(enam belas) partai politik dan 2 (dua) pasangan calon presiden
dan wakil presiden untuk berkontestasi pada Pemilu 2019;
2. Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
partai politik peserta pemilu 2019 dan para pasangan calon
presiden dan wakil presiden dalam menyusun laporan dana
kampanye yang diperoleh dari berbagai pihak kepada KPU.
Adapun penyerahan laporan dana kampanye pasangan calon
presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu,
dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
LPPDK Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019
No. Pasangan Calon Tanggal Penyerahan Waktu
Joko Widodo - KH Ma’ruf
1. 2 Mei 2019 15.11 WIB
Amin
Prabowo Subianto -
2. 2 Mei 2019 15.57 WIB
Sandiaga Salahuddin Uno
LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu 2019
No. Partai Politik Waktu Penyerahan Waktu
1. Partai Kebangkitan Bangsa 1 Mei 2019 16.54 WIB
2. Partai Gerindra 30 April 2019 11.35 WIB
3. PDIP 1 Mei 2019 13.18 WIB
4. Partai Golkar 2 Mei 209 08.46 WIB
5. Partai Nasdem 30 April 2019 10.13 WIB
6. Partai Garuda 2 Mei 2019 13.28 WIB
7. Partai Berkarya 2 Mei 2019 17.29 WIB
8. PKS 27 April 2019 11.05 WIB
200
9. Partai Perindo 2 Mei 2019 15.11 WIB
10. PPP 2 Mei 2019 17.34 WIB
11. PSI 1 Mei 2019 17.49 WIB
12. PAN 2 Mei 2019 11.38 WIB
13. Partai Hanura 2 Mei 2019 17.04 WIB
14. Partai Demokrat 2 Mei 2019 12.51 WIB
15. PBB 2 Mei 2019 14.19 WIB
16. PKPI 1 Mei 2019 17.37 WIB
E. Pemungutan dan Penghitungan Suara
1. Bahwa pengawasan oleh Bawaslu dan jajarannya telah dilakukan
sejak masa tenang, persiapan dan proses pemungutan suara
Pemilu 2019 di tempat pemungutan suara (TPS). Hasilnya, masih
terdapat pelanggaran yang tersebar di TPS-TPS di seluruh
Indonesia. Hasil pengawasan Bawaslu hingga Pengawas TPS
masih ditemukan penyelenggaraan kampanye pemilu di masa
tenang, setidaknya 3.399 TPS yang terdapat dugaan kegiatan
kampanye pada rentang waktu 14 April 2019 pukul 12.00 waktu
setempat (tempat di mana pengawas TPS bertugas) hingga 16
April 2019, pukul 21.00 waktu setempat.
2. Bahwa pada tahapan persiapan pemungutan suara, pengawas
pemilu menemukan terdapat 6.749.138 pemilih yang belum
menerima surat pemberitahuan memilih atau C6 hingga Selasa, 16
April 2019. Lebih jauh lagi, ada 3.250 TPS yang belum disiapkan
hingga Selasa, pukul 21.00 waktu setempat. Bahkan, terdapat
17.033 TPS, dimana KPPS belum menerima perlengkapan
pemungutan suara seperti surat suara dan kotak suara di waktu
tersebut. Catatan lainnya, dari total logistik yang diterima KPPS,
ada kotak suara TPS yang diterima KPPS dalam kondisi tidak
tersegel. Kejadian tersebut terjadi setidaknya pada 6.474 TPS.
Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap TPS dengan
kemudahan akses bagi penyandang disablitas pengguna kursi roda
201
dan lanjut usia. Hasilnya, terdapat paling tidak 2.366 TPS yang sulit
dijangkau atau tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas,
misalnya lokasi TPS berbatu atau tanahnya berundak atau
berumput tebal atau bertangga atau melompati parit.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemungutan
suara, dapat disampaikan setidaknya 11.186 TPS dimana
logistik/perlengkapan pemungutan suara tidak lengkap dan 3.721
TPS terdapat surat suara yang tertukar. Selain itu, terdapat 30.733
TPS yang memulai pemungungutan suara lebih dari pukul 07.00
waktu setempat. Terdapat 5.477 TPS ditemukan tidak memasang
DPT dan 18.225 TPS tidak memasang tata cara memilih di sekitar
lokasi berdirinya TPS, serta terdapat 22.665 TPS yang tidak
menyediakan alat bantu tuna netra (braile template). Hal itu
mengurangi akses bagi pemilih tuna netra yang hendak
menggunakan hak pilihnya.
4. Bahwa Bawaslu juga menemukan adanya pendamping pemilih
penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat
pernyataan pendamping. Hal itu terjadi pada 6.084 TPS. Selain itu,
pengawas pemilu juga menemukan mobilisasi pemilih untuk
menggunakan hak pilih pada 436 TPS, serta terdapat saksi
menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut peserta
pemilu pada 2.497 TPS.
5. Bahwa menjelang penghitungan suara di TPS, pengawas pemilu
menemukan beberapa kejadian, yaitu 3.066 TPS mengalami
kekurangan surat suara.
202
6. Bahwa sebanyak 1.534 tempat pemungutan suara (TPS) tidak
dapat menyelenggarakan pemungutan suara serentak pada 17
April 2019 sehingga harus menyelenggaran pemungutan suara
susulan. Sedangkan 162 TPS lain berpotensi menyelenggarakan
pemungutan suara ulang (PSU). Data tersebut masih terus
bergerak dan jumlah TPS yang harus PSU dan pemungutan suara
susulan masih akan terus bertambah. Hal tersebut berdasarkan
hasil pengawasan pengawas pemilu di seluruh Indonesia terhadap
tahapan pemungutan suara Pemilu 2019.
7. TPS pemungutan suara susulan tersebar di enam provinsi. Provinsi
dengan jumlah TPS paling banyak harus menyelenggarakan
pemungutan suara susulan adalah Provinsi Papua sebanyak 990
TPS. Kemudian, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 460 TPS.
Selanjutnya adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah TPS
sebanyak 44 TPS, Provinsi Jambi 24 TPS, Provinsi Jawa Barat 13
TPS, dan Kepulauan Riau 3 TPS.
8. Penyebabnya pemungutan suara susulan antara lain keterlambatan
distribusi logistik, surat suara tertukar, kerusakan logistik, dan
keterlambatan pengiriman dari percetakan.
9. Bahwa terdapat pelaksanaan PSU yang tersebar di 17 Provinsi.
Daerah dengan jumlah TPS terbanyak adalah Sulawesi Utara
dengan jumlah TPS PSU sebanyak 113 TPS. Selanjutnya adalah
Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 22 TPS, Nusa Tenggara Timur
(NTT) yaitu sebanyak 19 TPS, Kepulauan Riau 12 TPS.
Bagian 29 dari 47
Selanjutnya adalah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah
yang masing-masing terdapat enam TPS yang harus PSU.
203
Kemudian, Provinsi Papua Barat sebanyak tiga TPS. Di Provinsi
Bengkulu serta Provinsi Lampung masing-masing sebanyak dua
TPS harus melaksanakan PSU. Sisanya adalah, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sulawesi
Tengah sebanyak masing-masing satu TPS. Adapun penyebab
PSU tersebut antara lain terdapat pemilih yang menggunakan C6
orang lain, pemilih tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih,
hingga KPPS tidak mengantong surat keputusan (SK).
10. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 juga ditemukan
Pengawas Pemilu yang meninggal dunia dalam melaksanakan
tugas. Selain mereka yang meninggal dunia, juga terdapat
Pengawas Pemilu yang menderita sakit sehingga membutuhkan
perawatan lebih lanjut dan menderita cidera berat sampai dengan
cacat permanen. Kondisi Pengawas Pemilu secara rinci
sebagaimana grafik dibawah ini:
92
Grafik: Jumlah pengawas pemilu yang mengalami sakit-meninggal
11. Bahwa terhadap Pengawas Pemilu yang mengalami sakit dan/atau
meninggal dunia dalam menjalankan tugas Pengawasan Pemilu
Tahun 2019 diberikan santunan berdasarkan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-317/MK.02/2019, tanggal 25 April 2019.
Jumlah santunan sebagaimana surat menteri keuangan tersebut
dengan besaran sebagai berikut:
a. Meninggal dunia sebesar Rp. 36. 000. 000
204
b. Cacat permanen sebesar Rp. 30. 800. 000
c. Luka berat sebesar Rp. 16. 500. 000
d. Luka sedang sebesar Rp. 8. 250. 000
(Khusus terhadap Pengawas Pemilu yang meninggal dunia
sebanyak 92 orang terdistribusi di sejumlah provinsi).
12. Bahwa melihat banyaknya surat suara yang tidak sah, hal tersebut
dikarenakan pemilih lebih fokus pada surat suara pemilihan
presiden dan wakil presiden dibandingkan dengan surat suara
pemilihan legislatif. Selain itu masyarakat tidak secara maksimal
mengetahui tentang visi, misi, dan program calon legislatif.
13. Bahwa oleh karena terdapat 5 (lima) jenis surat suara dalam Pemilu
Serentak Tahun 2019 mengakibatkan kesulitan teknis bagi pemilih
terkait memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sehingga
memerlukan bantuan oleh KPPS.
III. KETERANGAN BAWASLU DALAM PENANGANAN DUGAAN
PELANGGARAN PEMILU 2019
Bahwa Bawaslu dan jajarannya telah melakukan penangaan terhadap
temuan dan dugaan pelanggaran Pemilu Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa terdapat 5 (lima) temuan dengan data sebagai berikut:
Jumlah Temuan Yang di temukan
Ditemukan Dilimpahkan Ditangani sendiri
Pilleg Pilpres Pilleg PilPres Pilleg Pilpres
5 0 0 0 5 0
2. Bahwa 2 (dua) dari 5 (lima) temuan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap tahapan kampanye, sedangkan 3 (tiga) lainnya adalah
pelanggaran terhadap tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan
DPRD. Berdasarkan tahapan ditemukannya pelanggaraan tersebut di
atas, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
TAHAPAN PILEG PILPRES
205
Perencanaan program dan anggaran serta
0 0
penyusunan Peraturan Pelaksana
Pemutakhiran, Penindakan dan Penyusunan
2 0
Daftar Pemilih
Penetapan peserta Pemilu 0 0
Penetapan Daerah Dapil 0 0
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
3 0
serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Kampanye Pemilu 0 0
Masa Tenang 0 0
Pemungutan dan Penghitungan Suara 0 0
Penetapan Hasil pemilu 0 0
Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan
Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan 0 0
DPRD
3. Bahwa terdapat temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang
ditangani oleh Bawaslu RI sebanyak 4 (empat) temuan yaitu sebagai
berikut:
a. Temuan Nomor 001/TM/PL/ADM/RI/00.00/X/2018 merupakan
temuan dari Bawaslu Nusa Tengara Barat yang menemukan dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi NTB dengan
meloloskan calon anggota DPRD Provinsi NTB yang memiliki jabatan
sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi NTB.
b. Temuan Nomor 02/TM/LP/ADM/RI/00.00/X/2018 merupakan temuan
dari Bawaslu Kalimantan Selatan yang menemukan dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh KPU RI yang meloloskan bakal
calon anggota DPR RI menjadi calon DPR RI yang masih menjabat
sebagai Wakil Bupati Tabalong. Tindak lanjut atas laporan tersebut
adalah:
1) Menyatakan mengabulkan sebagian Temuan Penemu;
206
2) Menyatakan Terlapor I atas nama H. Zony Alfianoor tidak
memenuhi syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan
I;
3) Menyatakan Terlapor II (Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4) Memerintahkan kepada Terlapor II untuk melakukan perubahan
terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1129/PL.01.4-Kpts/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan
Umum tahun 2019.
c. Temuan Nomor 001/TM/PL/ADM/RI/00.00/IV/2019 yang disampaikan
oleh Bawaslu Jawa Timur yang melaporkan terkait dugaan
pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU RI dengan cara
meloloskan seorang kepala desa yang masih menjabat sebagai
calon anggota DPR RI. Hasil tindaklanjut dari temuan ini adalah:
1) Menyatakan Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa
Timur VIII, Nomor Urut 8 dari Partai Gerakan Indonesia Raya
(Partai Gerindra) atas nama Joko Sudarmawan, tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan
KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang telah diubah
dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018;
2) Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan
administrasi dengan pembatalan nama Joko Sudarmawan dari
Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana telah ditetapkan melalui
Keputusan KPU RI Nomor 1129.PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018
tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Republik
Indonesia Tahun 2019 tanggal 20 September 2018.
207
d. Temuan Nomor 005/LP/PP/ADM/RI/00.00/III/2019 yang disampaikan
oleh Bawaslu Sulawesi Tenggara yang melaporkan terkait dugaan
kegiatan kampanye oleh Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA. (Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan
Pelaksana Kampanye Tingkat Nasional Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2019 dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden RI Nomor Urut 01 an. Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr (H.C)
K.H. Ma’ruf Amin tanpa adanya izin cuti. Hasil tindaklanjut dari
temuan ini adalah:
1) Menyatakan Terlapor (Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA) terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif
pemilu;
2) Mengingatkan kepada Terlapor sebagai bagian dari Pelaksana
Kampanye Tingkat Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden Nomor Urut 01, Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K.H.
Ma’ruf Amin agar tidak mengulangi perbuatan terlibat dalam
kegiatan kampanye tanpa keputusan cuti dari atasan.
Tabel: Jumlah Pelanggaran Administrasi
Proses Penanganan Pelanggaran
PILEG PILPRES
Administrasi
Dihentikan Berdasarkan Putusan Pendahuluan
0 0
Bawaslu
Dilanjutkan Berdasarkan Putusan Pendahuluan
3 1
Bawaslu
Putusan Bawaslu Terlapor Terbukti Bersalah 3 1
Putusan Bawaslu Terlapor Tidak Terbukti
0 0
Bersalah
Putusan Bawaslu atas Temuan RI
3 1
ditindaklanjuti
Putusan Bawaslu atas Temuan RI tidak
0 0
ditindaklanjuti
208
4. Bahwa dalam Pemilu 2019, Bawaslu RI tidak menemukan dugaan
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
5. Bahwa dalam Pemilu 2019, terdapat 2 (dua) temuan dugaan tindak
pidana pemilu yaitu:
a. Temuan Nomor 01/TM/PL/RI/00.00/VIII/2018 yang ditemukan oleh
Bawaslu RI terkait dengan dugaan kampanye di luar jadwal yang
dilakukan oleh Partai Perindo di sebuah stasiun TV. Tindak lanjut
atas pelanggaran ini adalah tidak memenuhi unsur pidana dalam
Pembahasan II Sentra Gakkumdu sehingga dihentikan.
b. Temuan Nomor 02/TM/PL/RI/00.00/VIII/2018 yang ditemukan oleh
Bawaslu RI terkait dengan dugaan kampanye di luar jadwal yang
dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia pada sebuah media
cetak. Tindak lanjut atas pelanggaran ini adalah diteruskan kepada
Kepolisian Republik Indonesia namun dihentikan pada pembahasan
ketiga Gakkumdu dengan alasan tidak memenuhi unsur sehingga
dihentikan oleh Pihak Kepolisian.
Tabel: Jumlah Temuan Dugaan Pelanggaran
Temuan dugaan tindak pidana Diterima Pileg Pilpres
Tidak ditingkatkan ke Penyidikan 1 0
Ditingkatkan ke Penyidikan 1 0
Perkara di Hentikan di tingkat penyidikan (SP3) 1 0
Perkara yang diteruskan ke Tahap Penuntutan 0 0
Perkara yang dihentikan di tingkat penuntutan 0 0
Perkara yang di limpahkan ke Pengadilan 0 0
6. Bahwa dalam Pemilu 2019, Bawaslu RI melalui Pengawas Pemilu Kuala
Lumpur memiliki satu temuan yang kemudian diteruskan kepada Komisi
ASN. Terhadap temuan tersebut, dituangkan dalam Laporan dengan
Nomor Register 28/LP/PP/RI/00.00/III/2019. Bawaslu
merkeomendasikan kepada KASN melalui Surat Penerusan Nomor
209
0141/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2019, perihal Penerusan Pelanggaran
Netralitas ASN Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kuala Lumpur.
7. Bahwa sepanjang pelaksanaan pemilu, Bawaslu RI telah menerima
laporan pelanggaran pemilu sebanyak 168 laporan, dimana 81 laporan
merupakan laporan pada pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan
DPRD sedangkan 87 laporan lainnya adalah laporan pada pemilihan
presiden dan wakil presiden. Dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Laporan yang diterima
Tahun Dilaporkan Dilimpahkan Ditangani sendiri
Pilleg Pilpres Pilleg PilPres Pilleg Pilpres
2018 0 22 0 4 0 18
2019 116 61 11 10 105 51
8. Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditangani oleh
Bawaslu RI pada tahun 2019 terdapat 95 laporan yaitu sebanyak 86
laporan merupakan laporan pemilihan anggota DPR , DPD, dan DPRD,
dan sebanyak 9 (sembilan) laporan lainnya merupakan laporan pada
pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan tindak lanjut sebagai
berikut:
Dihentikan
Putusan
Berd. Putusan
Dilanjutkan Bawaslu
Total Putusan Bawaslu
Berd. Putusan Terlapor
Pelanggaran Pendahuluan Terlapor
Pendahuluan Tidak
Administrasi Bawaslu & Terbukti
Bawaslu Terbukti
Tidak Bersalah
Bersalah
Diregistrasi
Pil Pil
Pilleg Pilleg Pilpres Pilleg Pilpres Pilleg PilPres Pilleg
pres pres
Tahun
81 12 54 12 27 0 10 0 17 0
2018
Tahun
86 9 53 1 33 8 3 8 30 8
2019
9. Bahwa dari sejumlah laporan tersebut terdapat 4 (empat) laporan
administratif yang bersifat TSM, yaitu:
a. Laporan Nomor 01/LP/PL/ADM.TSM/RI/00.00/IV/2019 yang
dilaporkan oleh Arif Wibowo terkait dengan adanya kejanggalan dan
210
manipulasi Formulir Model C1-DPR yang pelapor peroleh dari pemilih
di Kabupaten Lumajang. Laporan tersebut berhenti pada putusan
pendahuluan atau menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat untuk
diperiksa dalam pemeriksaan sidang pembuktian berikutnya.
b. Laporan Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 yang
dilaporkan oleh Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais dengan
dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan secara terstruktur,
sistematis, dan masif. Laporan tersebut berhenti diputusan
pendahuluan karena menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat untuk
diperiksa dalam pemeriksaan sidang pembuktian berikutnya.
c. Laporan Nomor 02/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 yang
Bagian 30 dari 47
dilaporkan oleh Dian Islamiati Fatwa terkait dengan adanya beberapa
dugaan pelanggaran yakni:
1) Menjanjikan pemberian kenaikan gaji kepada seluruh PNS
melalui PP Nomor 15 Tahun 2019 pada masa kampanye;
2) Menjanjikan untuk mempercepat pembayaran tunjangan hari raya
pada masa kampanye;
3) Melakukan pencairan dana bansos, program keluarga harapan,
bantuan pangan non tunai pada masa kampanye;
4) Janji penyampaian dana desa hingga 400 Triliun pada acara
konvensi rakyat dalam masa kampanye pilpres;
5) Menandatangani PP Nomor 11 Tahun 2019 yang menaikan gaji
seluruh perangkat desa pada masa kampanye.
(Laporan tersebut berhenti dengan Putusan Pendahuluan oleh
Bawaslu yang menyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan
pada pemeriksaan selanjutnya).
d. Laporan Nomor 03/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 yang
dilaporkan oleh Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais dengan
dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh pasangan
calon Nomor 01 secara TSM di luar negeri. Laporan tersebut oleh
Bawaslu tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat laporan.
211
10. Bahwa terdapat 104 dugaan tindak pidana pemilu yang disampaikan
kepada Bawaslu RI yang terdiri atas 22 laporan di Tahun 2018 dan 82
laporan di Tahun 2019. Berdasarkan 104 laporan tersebut, tidak
terdapat laporan yang diteruskan kepada Kepolisian. Hal ini dikarenakan
tidak terpenuhinya syarat formil dan materil laporan tersebut.
11. Bahwa dalam Pemilu 2019, Bawaslu RI tidak menerima laporan terkait
dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu maupun laporan
terkait adanya dugaan pelanggaran hukum lainnya.
12. Bahwa dalam melaksanakan tugas penanganan dugaan pelanggaran
Pemilu 2019, Bawaslu RI telah melakukan pelimpahan penyelesaian
beberapa laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada Bawaslu
Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan locus delicti dari peristiwa
tersebut. Dari sejumlah 168 laporan yang diterima oleh Bawaslu RI,
terdapat 14 laporan yang dilimpahkan dengan rincian sebagai berikut:
a. Laporan Nomor 08/LP/PP/RI/00.00/X/2018 dengan pelapor Yusuf
Aryadi terkait dengan dugaan kampanye yang dilakukan oleh
pasangan capres dan cawapres. Laporan ini dilimpahkan kepada
Bawaslu DKI Jakarta;
b. Laporan Nomor 13/LP/PP/RI/00.00/XI/2018 dengan pelapor Yudha
Rohman Renfaan, terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang
disampaikan oleh Bupati, laporan tersebut dilimpahkan kepada
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
c. Laporan Nomor 19/LP/PP/RI/00.00/XI/2018 dengan pelapor Bonny
Syahrizal dengan dugaan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 280 ayat (1) butir c, d, e jo. Pasal 521 UU
Nomor 7 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Cawapres Pasangan
Nomor Urut 01 Kyau H. Maruf Amin, laporan tersebut dilimpahkan
kepada Bawaslu Kota Jakarta Pusat;
d. Laporan Nomor 20/LP/PP/RI/00.00/XI/2018 dengan pelapor Yogi
Madsuni terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan
Cawapres Nomor Urut 01 Maruf Amin terkait dengan ucapan yang
212
menghina kaum disabilitas tunanetra dan tunarunguwicara. Laporan
tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
e. Laporan Nomor 01/LP/PP/RI/00.00/I/2019 dengan pelapor Ahmad
Andi terkait dengan dugaan tindakan menghasut dan mengadu
domba masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal
280 ayat (1) huruf d jo. Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang pemilihan umum, Pasal 6 ayat (1) huruf d jo. Pasal 69
ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Kampanye Pemilu, Pasal 4 PKPU Nomor 23 Tahun
2018 tentang Kampanye Pemilihan, yang dilakukan oleh Hashim
Djojohadikusumo, selaku Tim Badan Pemenangan Nasional
Prabowo-Sandi;
f. Laporan Nomor 17/LP/PP/RI/00.00/II/2019 dengan pelapor Soni
Pradhana Putra terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terkait
netralitas ASN yang dilakukan oleh: 1. H.M. Kholid Mawardi selaku
Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 2. Popo Ali selaku Bupati Ogan
Komering Ulu Selatan; 3. Solehin Abuasir selaku Wakil Bupati Ogan
Kemring Ulu Selatan; dan 5. H.M. Ilyas Panji Alam selaku Bupati
Kabupaten Ogan Ilir terkait video yang mengajak, mendukung, dan
memilih capres dan cawapres 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin;
g. Laporan Nomor 19/LP/PP/RI/00.00/II/2019 dengan pelapor Cepi
Hendrayani terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terkait
pelanggaran kampanye yang dilakukan Ridwan Kamil selaku dewan
pengarah tim kampanye Jokowi Ma’ruf di Jawa Barat serta Gubernur
Jawa Barat, yaitu: “melakukan kampanye rapat umum di tempat
terbuka di luar jadwal dari yang telah ditetapkan”;
h. Laporan Nomor 21/LP/PP/RI/00.00/II/2019 dengan pelapor Endang
Supriatna terkait dengan dugaan pembagian uang pada saat orasi
pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut
01;
i. Laporan Nomor 23/LP/PP/RI/00.00/II/2019 dengan pelapor Soni
Pradhana terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terkait
213
pelanggaran oleh H. Acep Purnama yang mengajak, mendukung,
dan memilih capres dan cawapres 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin”;
j. Laporan Nomor 24/LP/PP/RI/00.00/II/2019 yang dilaporkan oleh
Basri terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang
dilakukan oleh Camat se-Kota Makassar dan Mantan Gubernur
Sulawesi Selatan yang mendukung Capres dan Cawapres Nomor
Urut 01;
k. Laporan Nomor 26/LP/PP/RI/00.00/II/2019 yang dilaporkan oleh
Mellisa Anggraini, S.H., M.H. terkait dengan dugaan pelanggaran
terhadap Pasal 280 huruf c dan huruf d Undang-Undang 7 Tahun
2017 Undang-Undang Pemilihan Umum terhadap anggota Partai
Emak-emak Pendukung Prabowo Sandi (Pepes) di Kabupaten
Karawang, Jawa Barat yang mana PePes adalah tim relawan resmi
BPN yang telah diakui oleh BPN dan telah di sertifikasi oleh BPN;
l. Laporan Nomor 27/LP/PP/RI/00.00/II/2019 yang dilaporkan oleh
Tangguh Setiawan terkait dengan dugaan pelanggaran kegiatan
kampanye di luar jadwal pada aksi “Munajat 212” di Silang Monas
pada tanggal 21 Februari 2019 oleh Zulkifli Hasan, Fadli Zon, dan
Neno Warisman, serta Penyelenggara Acara Munajat 212;
m. Laporan Nomor 30/LP/PP/RI/00.00/III/2019 yang dilaporkan oleh
Ratih Puspa Nusanti, S.H. terkait dengan dugaan pelanggaran
kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Urut Nomor 01 Joko
Widodo yang menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya
kepada peserta kampanye;
n. Laporan Nomor 32/LP/PP/RI/00.00/III/2019 yang dilaporkan oleh
Petrus terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan
oleh Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang berkampanye di
Universitas Kebangsaan Indonesia (UKRI);
13. Bahwa Bawaslu dapat melakukan pengambilalihan penanganan
terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran pemilu dalam
hal terdapat hal-hal khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 yakni:
214
a. dinonaktifkan atau diberhentikan sementara dari jabatan sebagai
pengawas pemilu paling sedikit 2 (dua) orang untuk Bawaslu
Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan;
b. tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban;
c. diberhentikan tetap dari jabatan sebagai Pengawas Pemilu; atau
d. keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana dalam menangani
dugaan pelanggaran.
Dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2019 tidak ada
temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani oleh
Bawaslu Provinsi diambil alih oleh Bawaslu RI.
14. Bahwa dalam penanganan pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu telah
melaksanakan supervisi kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) kali dengan rincian:
Bawaslu Provinsi sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali dan Kabupaten/Kota
sebanyak 44 (empat puluh empat) kali. Adapun rincian tersebut dapat
dilihat dalam tabel di bawah ini:
Jumlah
No Provinsi Bawaslu Bawaslu
Provinsi Kabupaten/Kota
1 Jawa Barat 3 13
2 Jawa Timur 5
3 Sulawesi Tengah 1 7
4 Kalimantan Tengah 1
5 Riau 2 1
6 Sumatera Utara 4 2
7 Lampung 3 1
8 Gorontalo 1
9 Aceh 1 1
10 Jawa Tengah 3 9
11 Sulawesi Utara 1 2
12 Banten 3
13 DI Yogyakarta 2
14 Papua Barat 1
15 Papua 3 1
16 Sumatera Barat 1
17 Sulawesi Barat 1
18 NTB 1 1
19 Jambi 1
20 Maluku 1 3
21 Sulawesi Tenggara 1
215
22 Sulawesi Selatan 2
23 Maluku Utara 1
24 NTT 1
25 Kalimantan Barat 2
26 Bali 1
27 Aceh 1
28 Kalimantan Utara 1
29 Gorontalo 1
30 Bengkulu 1
31 Kep Riau 1 2
32 Sumatera Selatan 2
15. Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Bawaslu, terdapat
hasil penanganan pelanggaran pemilu yang diteruskan ke lembaga yang
berwenang ataupun terbukti sehingga harus ditindaklanjuti oleh lembaga
terkait. Sebagaimana data sebelumnya bahwa terdapat 11 (sebelas)
laporan pelanggaran administrasi yang dikabulkan oleh Bawaslu dalam
putusannya, dan 1 (satu) pelanggaran hukum lainnya diteruskan kepada
Komisi ASN. Dari 11 putusan dan rekomendasi tersebut terdapat 7 yang
telah ditindaklanjut dengan rincian sebagai berikut, dan sebanyak 4
putusan atau rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yakni 1 laporan
yang direkomendasi ke KASN dan 3 putusan oleh KPU RI.
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk menyamakan
pola pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu,
Polri, dan Kejaksaan Agung membentuk Gakkumdu. Lebih lanjut dalam
Pasal 486 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan
bahwa penyidik dan penuntut menjalankan tugas secara penuh waktu
dalam penanganan tindak pidana pemilu. Bahwa ketentuan terkait teknis
sentra gakkumdu diatur melalui Peraturan Bawaslu yang disusun secara
bersama dengan Polri dan Kejaksaan Agung sebagaimana telah
diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 9 Tahun 2018
tentang Sentra Gakkumdu. Struktur Gakkumdu didasarkan oleh
Keputusan Bawaslu Nomor 1167/K.Bawaslu/PM.06.00/VI/2019 tentang
Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
0871/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Sentra
Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
216
IV. KETERANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU
2019
1. Bahwa dalam pemilihan umum 2019, jumlah permohonan penyelesaian
sengketa proses pemilu yang diajukan kepada jajaran pengawas pemilu
berjumlah 816. Adapun rincian jumlah penyelesaian sengketa dapat
dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:
a. Berdasarkan kewenangan penyelesaiannya, total permohonan yang
diajukan di Bawaslu berjumlah 43 permohonan, Bawaslu Provinsi
172 permohonan, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 596 permohonan.
Adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan kewenangan
penyelesaian, dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:
Permohonan Berdasarkan Kewenangan
Penyelesaian
Total = 816 Bawaslu; 48
Bawaslu
Provinsi; 172
Bawslu
Kabupaten/K
ota; 596
b. Bahwa berdasarkan tahapan penyelesaiannya, jumlah permohonan
yang diajukan pada tahap verifikasi partai politik berjumlah 17
permohonan, Tahap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) 431
permohonan, Tahap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) 191
permohonan, Tahap Kampanye 77 permohonan, Tahap Pasca
Kampanye 5 permohonan, Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap 2
permohonan, dan tahapan lainnya 91 permohonan.
Adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan tahapan
penyelesaian, dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:
217
Permohonan Berdasarkan Tahapan
431
191
77 91
5 2
19
c. Berdasarkan objek sengketa, jumlah permohonan berupa Surat
Keputusan (SK) berjumlah 421 permohonan, Berita Acara (BA)
berjumlah 334 permohonan, dan lainnya berjumlah 56 permohonan.
d. Berdasakan jenis pemilihan maka rincian jumlah permohonan yaitu:
pemilihan anggota DPR sebanyak 18 permohonan, pemilihan
anggota DPRD Provinsi sebanyak 110 permohonan, pemilihan
anggota DPRD Kabupaten sebanyak 521 permohonan, pemilihan
anggota DPRD Kota sebanyak 73 permohonan, pemilihan anggota
DPD sebanyak 72 permohonan, dan pemilihan Presiden/Wakil
Presiden sebanyak 0 Permohonan.
Adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan jenis pemilihan,
dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:
Permohonan Berdasarkan Jenis Pemilihan
521 DPR
DPRD Provinsi
DPRD Kabupaten
110 73 72
18 0 DPRD Kota
DPD
Jenis Pemilihan Presiden/Wakil
Presiden
e. Berdasarkan isu/permasalahan yang menjadi dasar permohonan,
maka rinciannya yaitu: permasalahan sistem informasi pencalonan
(SILON) sebanyak 37 permohonan, permasalahan mantan napi
korupsi sebanyak 86 permohonan, permasalahan mantan napi
bandar narkoba sebanyak 0 permohonan, permasalahan mantan
napi kejahatan seksual terhadap anak sebanyak 1 permohonan,
Bagian 31 dari 47
permasalahan mantan napi pidana <5 tahun sebanyak 30
218
permohonan, permasalahan mantan napi pidana >5 tahun sebanyak
5 permohonan, permasalahan syarat pencalonan sebanyak 197
permohonan, permasalahan syarat calon sebanyak 165
permohonan, permasalahan pindah dapil sebanyak 9 permohonan,
permasalahan laporan dana kampanye (LDK) sebanyak 60
permohonan, syarat dukungan sebanyak 41 permohonan, dan
permasalahan lainnya sebanyak 185 permohonan.
Adapun jumlah permohonan sengketa berdasarkan isu
permasalahan, dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:
Permohonan Berdasarkan
Isu/Permasalahan
185
Syarat Dukungan 41
60
Pindah Dapil 9
165
Syarat Pencalonan 197
5
Mantan Napi Pidana… 30
1
Mantan Napi Bandar… 0
86
SILON 37
f. Berdasarkan upaya administrasi dan upaya hukum yang dilakukan
oleh Pemohon, perinciannya sebagai berikut: koreksi sebanyak 28
permohonan dan Pengadilan TUN sebanyak 30 permohonan.
g. Bahwa tindak lanjut terhadap putusan penyelesaian sengketa proses
pemilu yang diputus pada tahap mediasi maupun adjudikasi di
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maupun
upaya administrasi koreksi di Bawaslu dan penyelesaian melalui
sengketa TUN Pemilu oleh Pengadilan TUN telah dilaksanakan
dengan baik oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
[2.5.3] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang
memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 17 Oktober
2019 dan keterangan lisan dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29
Oktober 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
219
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
A. Latar Belakang
Pada Tanggal 17 April 2019 yang lalu, kita telah menyaksikan dan
mengalami bersama sebuah momen penting dalam catatan sejarah demokrasi di
Indonesia, yaitu penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan secara serentak dengan
pemilihan anggota DPR, DPD, serta anggota DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota.
Penyelenggaraan pemilu serentak dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Pemilu). Hal tersebut merupakan konsekuensi logis atas
dikabulkannya permohonan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh Effendi
Gazali dan diputus dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.
Penyelenggaraan pemilu serentak 17 April 2019 secara umum sukses
dilaksanakan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terpilih
telah dilantik. Demikian pula pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih,
yang akan menyusul untuk dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang.
Kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak, tidak secara otomatis
mengandung arti bahwa di dalamnya tidak terdapat kekurangan dan kelemahan
dalam pelaksanaannya. Berbagai persiapan perencanaan memang telah
dilakukan untuk meminimalisir berbagai kemungkinan permasalahan yang
mungkin muncul, namun ternyata tidak seluruh kemungkinan permasalahan
tersebut dapat terprediksikan dengan tepat dalam ruang dan waktu pelaksanaan
tahapan pemilu. Secara umum, problem besar terhadap kualitas integritas
penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 berkaitan erat dengan: pertama,
kerangka hukum pemilu; kedua, penyelenggara pemilu; ketiga, peserta pemilu;
keempat, masyarakat pemilih; dan kelima, keadilan pemilu.
Memotret permasalahan pemilu serentak 17 April 2019 dari sudut
pandang penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu,
kompleksitas permasalahan pemilu berpuncak pada tata kelola pemilu yang
220
berpusat pada perencanaan dan pelaksanaan. Tahapan perencanaan meliputi
segala hal yang menyangkut kesiapan dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu.
Dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan dengan titik krusial permasalahan
mengacu pada ketersedian berbagai peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan setiap tahapan
pemilu. Tidak ada aktifitas penyelenggaraan tahapan pemilu yang dapat terbebas
dari ketentuan hukum pemilu. Apabila ketentuan hukum pemilu tidak dijalankan
dengan tertib dan konsisten, maka tentulah menyebabkan munculnya berbagai
polemik di lapangan yang menguras konsentrasi, waktu, tenaga, dan pikiran
semua pihak.
Permohonan-permohonan pengujian atas berbagai Peraturan KPU,
serta gugatan dan laporan pelanggaran administrasi menyebabkan konsentrasi
penyelenggara pemilu menjadi terpecah. Persiapan-persiapan yang dibutuhkan
untuk mempersiapkan jawaban atas setiap gugatan tersebut sangat mengganggu
aktifitas penyelenggara dalam mempersiapkan agenda tahapan pemilu.
Pelaksanaan putusan pengadilan, baik sebagai akibat dibatalkannya pasal
dan/atau ayat peraturan perundang-undangan; maupun pelaksanaan putusan
yang besifat individual tidak jarang menyebabkan berubahnya jadwal dan waktu
pelaksanaan tahapan yang pada akhirnya menimbulkan residu masalah yang tidak
terselesaikan dengan baik. Gambaran peta permasalahan pemilu serentak dalam
perspektif DKPP dapat dilihat pada data pengaduan dan data persidangan pada
sub bab berikut.
B. Penanganan Perkara Pemilu Tahun 2019 di DKPP
1. Pengaduan
Sejak bulan Januari 2019 hingga September 2019, DKPP telah
menerima sebanyak 485 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu dan telah memeriksa 290 perkara. Perkara-perkara
dimaksud menyangkut KPU, Sekretariat Jenderal KPU, Bawaslu, Sekretariat
Jenderal Bawaslu, KPU Provinsi, Sekretariat KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi,
Sekretariat Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Indonesia.
221
Berdasarkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diketahui
bahwa:
- Jumlah pengaduan per-tanggal 16 Oktober 2019 sebanyak: 485 pengaduan;
- Jumlah pengaduan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak: 195
pengaduan;
- Jumlah pengaduan yang Memenuhi Syarat (MS) yang selanjutnya disidangkan
sebagai perkara sebanyak: 290 perkara.
Data di atas menunjukkan bahwa dari 485 pengaduan dugaan
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disampaikan ke DKPP, 60%
diantaranya dilanjutkan ke tahap pemeriksaan melalui persidangan. Hal ini
menunjukkan bahwa lebih dari separuh permasalahan etik penyelenggara pemilu
yang diadukan memang memenuhi persyaratan formil dan materiil.
Terkait penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada
Tahun 2019, dapat dijelaskan bahwa dari 485 pengaduan pada Pemilu Tahun
2019, tercatat pengaduan untuk pemilu legislatif sebanyak 352 pengaduan, pemilu
presiden sebanyak 15 pengaduan, terkait seleksi penyelenggara pemilu sebesar
44 pengaduan, dan lain-lain (Non Tahapan Pemilu) sebanyak 74 pengaduan.
Dari jumlah pengaduan tersebut di atas, dapat dirinci tentang data
teradu sebagaimana tabel berikut:
Tabel: 1
Rekapitulasi Pengaduan berdasarkan Jenis Unsur Pengadu
Tahun 2019
Unsur Pengadu Jumlah
Peserta Pemilu/Paslon 115
Tim Kampanye 9
Masyarakat/Pemilih 240
Partai Politik 53
Penyelenggara Pemilu 68
Total 485
Data per-16 Oktober 2019
Berdasarkan tabel 2 di atas, diketahui bahwa jumlah pengadu yang berasal
222
dari masyarakat/pemilih sebesar 49,48% (240 orang), peserta pemilu atau paslon
sebesar 23,71% (115 orang), penyelenggara pemilu sebesar 14,02% (68 orang),
partai politik sebesar 10,93% (53 orang), tim kampanye sebesar 4,31% (159
orang) dan penerusan Bawaslu/KPU sebesar 1,86% (9 orang). Dari 485
pengaduan tersebut, tercatat 2.387 teradu dari jajaran KPU, jajaran Bawaslu, dan
lain-lain non penyelenggara pemilu. Rincian lebih lanjut menyangkut data teradu
pada bulan Januari 2019 hingga 16 Oktober 2019 sebagaimana tabel berikut:
Tabel: 2
Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Jenis Unsur Teradu Tahun 2019
Lembaga Jumlah
KPU RI 144
KPU Provinsi 151
KPU Kab/Kota 1198
PPK/PPD 127
PPS 15
KPPS 19
KPPSLN 1
Sekretariat KPU 7
Jumlah Jajaran KPU 1.662
Bawaslu RI 28
Bawaslu Provinsi 84
Bawaslu Kab/Kota 545
Panwascam 39
PPL 1
Pengawas LN 7
Sekretariat Bawaslu 1
Jumlah Jajaran Bawaslu 705
Lain-lain 20
Total 2387
Data per 16 Oktober 2019
Berdasarkan tabel di atas, jumlah teradu jajaran KPU sebesar 69,63%
(1.662 orang), jajaran Bawaslu sebesar 29,53% (705 orang) dan lain-lain sebesar
0,84% (20 orang).
2. Persidangan
Persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu
terkait pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil
223
Presiden Tahun 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019 sebanyak 304 perkara
yang telah diregister. Sedangkan untuk perkara yang telah diputus sebanyak 166
perkara.
Berdasarkan tabel Data Induk Persidangan Sekretariat DKPP, modus
pelanggaran kode etik pada perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemilu Nasional 2019 paling banyak terkait pelanggaran hukum, manipulasi suara,
kelalaian dalam proses pemilu, perlakuan tidak adil, pelanggaran terhadap hak
pilih, dan penyalahgunaan wewenang. Sementara modus pelanggaran yanag
paling jarang dilakukan yaitu terkait tindakan penyuapan. Selengkapnya bisa dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel: 3
Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dalam
Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
Kategori Pelanggaran Jumlah
Manipulasi Suara 81
Penyuapan 3
Perlakuan Tidak Adil 18
Pelanggaran Hak Pilih 18
Kerahasian Suara & Tugas 0
Penyalahgunaan Kekuasaan 18
Konflik Kepentingan 16
Kelalaian Pada Proses Pemilu 22
Intimidasi & Kekerasan 0
Pelanggaran Hukum 105
Tidak Adanya Upaya Hukum Yang efektif 0
Penipuan Saat Pemungutan Suara 5
Pelanggaran Netralitas, Ketidakberpihakan & kebebasan 9
Konflik Internal Institusi 3
Lain-lain 12
Total 310
Data per 16 Oktober 2019
Tahapan Pemilu Nasional 2019 yang paling banyak dipersoalkan oleh
para pencari keadilan ke DKPP lebih dominan pada tahapan rekapitulasi hasil
penghitungan suara. Dalam tabel di bawah terlihat jumlah perkara yang ditangani
DKPP sepanjang untuk tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebanyak
84 (delapan puluh empat) perkara. Selanjutnya jumlah penanganan perkara pada
non tahapan/non pemilu sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara. Hal tersebut
kebanyakan didominasi pada saat pelaksanaan perekrutan penyelenggara pemilu
baik di tingkat ad hoc maupun perekrutan di jajaran kabupaten/kota. Sedangkan
224
untuk tahapan pemungutan dan perhitungan suara jumlah perkara yang ditangani
DKPP sebanyak 40 (empat puluh) perkara. Hal tersebut berbanding sama dengan
tahapan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan jumlah 39
perkara.
Jumlah penanganan perkara yang dominan selanjutnya terdapat pada
tahapan pencalonan dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) perkara, dan disusul
dengan tahapan penetapan pasangan calon dan pengadaan dan distribusi
perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara yang masing-masing tahapan
tersebut berjumlah 12. Sementara untuk tahapan kampanye berjumlah 6 perkara,
laporan dan audit dana kampanye berjumlah 5 perkara, sedangkan pada tahapan
penetapan dan pengumuman calon terpilih berjumlah 2 perkara. Selengkapnya
bisa dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel: 4
Proporsi Perkara Terkait Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan
Tahapan Pemilu
Tahapan Pemilu Jumlah
Non Tahapan/Non Pemilu 53
Pencalonan 37
Penetapan Pasangan Calon 12
Kampanye 6
Laporan & Audit Dana Kampanye 5
Pengadaan & Distribusi Perlengkapan Pemungutan & Perhitungan
12
Suara
Pemungutan & Perhitungan Suara 40
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 84
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 39
Penetapan & Pengumuman Calon Terpilih Tidak Ada Perselisihan
2
Hasil Pemilihan
Bagian 32 dari 47
Pengusulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih 0
Total 290
Data per 16 Oktober 2019
Tabel: 5
Amar Putusan Terhadap Modus Pelanggaran
AMAR PUTUSAN
No. Kategori Pelanggaran Jumlah TAP
R TT PS PT PDJ
1 Manipulasi Suara 74 72 0 0 1 0 1
2 Penyuapan 3 2 0 0 1 0 0
3 Perlakuan Tidak Adil 18 8 10 0 0 0 0
4 Pelanggaran Hak Pilih 18 8 9 0 0 1 0
225
Kerahasian Suara &
5 0 0 0 0 0 0 0
Tugas
Penyalahgunaan
6 18 7 3 0 1 0 7
Kekuasaan
7 Konflik Kepentingan 16 9 7 0 0 0 0
Kelalaian Pada Proses
8 22 11 11 0 0 0 0
Pemilu
9 Intimidasi & Kekerasan 0 0 0 0 0 0 0
10 Pelanggaran Hukum 105 59 42 0 2 2 0
Tidak Adanya Upaya
11 0 0 0 0 0 0 0
Hukum Yang efektif
Penipuan Saat
12 5 5 0 0 0 0 0
Pemungutan Suara
Pelanggaran Netralitas,
13 Ketidakberpihakan & 9 8 0 0 1 0 0
kebebasan
14 Konflik Internal Institusi 3 0 2 0 0 1 0
15 Lain-lain 12 7 4 0 1 0 0
Total 303 196 88 0 7 4 8
Data per 16 Oktober 2019
Keterangan:
R = Rehabilitasi
TT = Teguran Tertulis
PS = Pemberhentian Sementara
PT = Pemberhentian Tetap
PDJ = Pemberhentian Dari Jabatan
Sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019, DKPP RI telah memutus 166
perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan jumlah total 303
amar putusan pada tiap kategori pelanggaran. Dari jumlah tersebut, terdapat 7
putusan untuk pemberhentian tetap, 4 pemberhentian dalam jabatan, 88 teguran
tertulis dan 196 rehabilitasi. Data hasil persidangan, kategori pelanggaran hukum
masih menjadi kategori pelanggaran paling banyak terjadi, dimana jumlah amar
putusan untuk pelanggaran hukum adalah sebanyak 105 amar putusan. Jika dilihat
dari perspektif kelembagaan, bahwa masih banyak terdapat penyelenggara pemilu
yang melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan
tentang pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait teknis
penyelenggaraan pemilihan umum.
226
Tabel: 6
Amar Putusan Terhadap Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilu Tahun 2019
AMAR PUTUSAN
No. Kategori Pelanggaran Jumlah TAP
R TT PS PT PDJ
1 Jujur 48 44 1 0 3 0 0
2 Mandiri 3 2 0 0 1 0 0
3 Adil 12 7 5 0 0 0 0
4 Akuntabel 46 25 20 0 0 1 0
5 Berkepastian Hukum 60 50 10 0 0 0 0
6 Aksesibilitas 0 0 0 0 0 0 0
7 Tertib 0 0 0 0 0 0 0
8 Terbuka 1 1 0 0 0 0 0
9 Proporsional 3 2 1 0 0 0 0
10 Profesional 117 60 51 0 3 3 0
11 Efektif 0 0 0 0 0 0 0
12 Efisien 0 0 0 0 0 0 0
13 Kepentingan Umum 0 0 0 0 0 0 0
Total 290 191 88 0 7 4 0
Keterangan:
R = Rehabilitasi
TT = Teguran Tertulis
PS = Pemberhentian Sementara
PT = Pemberhentian Tetap
PDJ = Pemberhentian Dari Jabatan
Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat 290 pelanggaran
terhadap 7 jenis prinsip penyelenggaraan pemilihan umum dari 13 prinsip
penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun dari
sejumlah 290 pelanggaran prinsip penyelenggara pemilu yang dilanggar tersebut,
prinsip tertinggi yang dilanggar adalah prinsip profesional yakni sebanyak 117
pelanggaran dan tertinggi kedua adalah prinsip berkepastian hukum yakni 60
pelanggaran. Adapun terhadap prinsip yang dilanggar tersebut, setelah diputus
oleh Mejelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu maka terdapat 191
rehabilitasi, 88 sanksi teguran tertulis, 7 sanksi pemberhentian tetap, dan 4 sanksi
pemberhentian dalam jabatan. Terhadap 290 pelanggaran yang telah diterbitkan
putusannya tersebut, dapat dipahami bahwa prinsip profesionalitas menjadi pokok
utama dalam perkara yang diadukan oleh pengadu. Hal ini dapat dijadikan sebagai
227
bahan evaluasi bagi para penyelenggara pemilu untuk dapat menyelenggarakan
pemilu sehingga hak demokrasi yang merupakan hak dasar bagi masyarakat
sebagai warga negara terjamin secara utuh dan terselenggaranya pemilihan umum
yang sesuai dengan asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan umum.
C. Point Krusial terkait dengan Penanganan Pelanggaran Kode Etik dalam
Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019
1. Seleksi/rekrutmen penyelenggara pemilu
Bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian pemilu serentak yang
diajukan oleh Pemohon, DKPP merasa perlu untuk menyampaikan permasalahn
perihal rekrutmen penyelenggara yang sedikit banyak bertalian dengan konteks
pemilu serentak.
Bahwa rekrutmen berdasarkan pada UU 7/2017 berbeda dengan
rekrutmen berdasarkan pada UU 22/2007 maupun UU 15/2011. Pada periode
perundangan sebelumnya, rekrutmen dilaksanakan tidak secara terpusat dimana
KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota direkrut oleh jajaran provinsi.
Rekrutmen terpusat justru dilaksanakan pada periode UU 12/2003. Hanya saja,
rekrutmen terpusat yang berdasarkan pada UU 7/2017 memiliki corak tersendiri
mengingat pelaksanaanya yang bebarengan dengan pemilu serentak yang tidak
terdapat pada UU 12/2003. Atas dasar kekhususan tersebut, maka DKPP merasa
perlu untuk mengutarakan beberapa problematika yang sempat ditangani oleh
DKPP perihal seleksi sebagai salah satu bagian dalam kerangka tata-kelola pemilu
serentak.
Bahwa untuk menggambarkan presentase dari perkara seleksi yang
ditangani oleh DKPP, data DKPP menunjukkan proporsi dari topik seleksi
sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:
Tabel: 7
Perbandingan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik terkait Proses Seleksi
Penyelenggara Pemilu Tahun 2018 dan 2019
2019*
2018
(data per 4 Okt 2019)
Jajaran KPU Perkara Topik Perkara Topik
Presentas Presentas
disidangka Seleks disidangka seleks
e e
n i n i
Terad KPU 16 9 56.25% 22 8 36%
228
u KPU-KIP
27 5 18.5% 23 6 26%
Provinsi
KPU-KIP
152 16 10.5% 187 13 6.9%
Kab/Kota
2019*
2018
(per tanggal 4 Okt 2019 )
Jajaran Bawaslu Perkara Topik Perkara Topik
Presentas Presentas
disidangka Seleks disidangka seleks
e e
n i n i
Bawaslu 19 11 57% 7 1 14%
Bawaslu-
Panwasli 23.5%
34 8 13 1 7.69%
h
Terad
Provinsi
u
Bawaslu-
Panwasli
125 13 10.4% 103 4 3.88%
h
Kab/Kota
Data per 16 Oktober 2019
DKPP menerima sejumlah permohonan untuk perkara seleksi untuk
jajaran KPU maupun Bawaslu. Adapun, terdapat beberapa pokok permasalahan
yang layak untuk diberikan penekanan khusus.
DKPP melihat terdapat masalah baik dalam hal penormaan maupun
pelaksanaan norma rekrutmen. Dalam hal pernormaan, pertama, tidak ada aturan
yang memadai mengenai mekanisme koreksi, pemberhentian, maupun
pengaktifan kembali tim seleksi. Kedua, masalah penormaan juga muncul dengan
tidak adanya parameter yang jelas untuk perlakuan khusus terhadap peserta
rekrutmen perempuan dalam hal pelaksanaan “memperhatikan keterwakilan
perempuan” sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. Ketiga, ketidakjelasan nomor
urut dari daftar kelulusan peserta seleksi yang menimbulkan ketidakpastian urutan
PAW. Keempat, adanya perubahan frasa dari “sebanyak” sebagaimana diatur
dalam Pasal 33 ayat (1) UU 7/2017 menjadi “paling banyak” dalam Pasal 25 ayat
(4) PKPU 7/2018 yang menimbulkan akibat hukum berbeda. Kelima, menyangkut
prinsip, dalam beberapa kasus terdapat perbedaan perlakuan (inequal treatment)
antar peserta seleksi. Keenam, tidak dimuatnya masalah pengaturan ambang
batas nilai pada satu sisi, dan jumlah nama yang harus diserahkan pada sisi lain
dalam PKPU 7/2018. Ketujuh, ketidakpastian perihal penilaian khusus antara
peserta seleksi yang merupakan penyelenggara pada periode sebelumnya
(petahana/existing) dengan peserta seleksi yang baru mendaftar.
229
Selain daripada permasalahan yang menyangkut penormaan, DKPP
juga menerima permohonan yang berkenaan dengan masalah
pelaksanaan/implementasi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain, pertama,
dan yang cukup sering dimohonkan adalah perihal pengumuman baik
pengumuman yang terlambat, pengumuman ganda, pengumuman yang melewati
batas waktu, maupun tidak adanya pengumuman baik atas tahapan maupun hasil
rekrutmen. Kedua, berkenaan dengan tidak adanya jawaban atau tindak lanjut atas
tanggapan masyarakat terhadap nama-nama yang lolos seleksi. Ketiga, masalah
soal CAT yang bocor. Keempat, masalah keterlibatan nama-nama yang lolos yang
terindikasi mengenai syarat keanggotaan partai politik. Kelima, masalah domisili
dari peserta yang lolos seleksi. Terakhir, keenam, adalah masalah rekomendasi
dan izin PPK bagi peserta seleksi yang berstatus sebagai PNS.
Bahwa dari sekian permasalahan dari rumpun tipologi seleksi yang
diperiksa oleh DKPP, adalah tidak dapat dilepaskan dalam satu rumah besar tata-
kelola baik dalam hal penormaan maupun pelaksanaan norma.
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) menjadi pokok
perkara yang diadukan ke DKPP. Sebagaimana Surat KPU RI Nomor 651/PL.02.1-
SD/01/KPU/IV/2019, tanggal 9 April 2019, perihal Pelaksanaan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno
Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, perubahan jumlah pemilih dapat
dibenarkan dengan berpedoman pada angka 4 dan 5 surat KPU RI yakni jumlah
pemilih versi terbaru adalah mengembalikan DPK yang telah dijadikan DPT ke
jumlah semula atau tetap menjadi DPK dan pemilih resmi adalah yang sesuai
dengan DPTHP-2. Seharusnya perbedaan jumlah DPTb adalah disebabkan
adanya perintah KPU RI perihal masih bisa pindah memilih hingga H-7. Perihal
pengumuman DPTb seharusnya diumumkan secara terbuka, tetapi ada KPU
kabupaten/kota yang tidak mengumumkan secara terbuka.
Bahwa Pasal 41 Undang-Undang 7/2017 menyebutkan jenis rapat pleno
terdiri atas: rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka
dilakukan untuk rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu.
Selanjutnya di dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
230
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota khususnya pada Pasal 60, 61, dan
62; Pasal 60 menyebutkan untuk mengambil keputusan dilakukan dalam rapat
pleno yang terdiri atas: (a) rapat pleno tertutup, (b) rapat pleno terbuka, (c) rapat
pleno rutin. Pasal 62 ayat (1) menyebutkan rapat pleno terbuka dihadiri oleh
peserta pemilu, tim kampanye, saksi peserta pemilu, anggota KPU sesuai dengan
tingkatannya, sekretariat KPU sesuai tingkatannya dan pemangku kepentingan
terkait. Pada ayat (2) rapat pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil
keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan
hasil pemilu atau pemilihan, serta tahapan pemilu atau pemilihan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu
dan pemilihan.
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas penetapan/rekapitulasi
daftar pemilih seharusnya dilakukan melalui rapat pleno terbuka dengan
mengundang para pihak, karena menyangkut data yang harus diketahui oleh
peserta pemilu. Pleno penetapan data pemilih seharusnya dilakukan dalam rapat
pleno terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU 11/2018
perihal Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam
rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani
oleh ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Terhadap rapat pleno yang
dilakukan KPU Kabupaten Kuantan Singigi dan KIP Aceh Besar, DKPP
berpendapat bahwa rapat pleno tersebut tidak mengikuti tata cara sebagaimana
diatur Peraturan KPU di atas adalah tindakan tidak profesional dan tidak
berkepastian hukum.
Sepatutnya KPU kabupaten/kota memberikan akses pelayanan kepada
peserta pemilu, pengawas pemilu, dan pemilih untuk mendapatkan informasi dan
data pemilih sebagai dasar penetapan DPT. Keterbukaan informasi dan data oleh
penyelenggara pemilu merupakan kewajiban absolut, bertujuan membangun
partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap proses pemilu yang
berintegritas.
3. Pendaftaran dan Penetapan Peserta Pemilu
a. Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)
231
Salah satu perkara yang diperiksa oleh DKPP dan mendapatkan
Bagian 33 dari 47
perhatian adalah mengenai permasalahan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
KPU mewajibkan partai politik sebelum mendaftar sebagai calon peserta pemilu
untuk memasukkan data dalam Sipol dalam PKPU 11/2017. Teradapat dua
permasalahan utama yang mengemuka berkenaan dengan Sipol. Pertama,
perbedaan perlakuan KPU terhadap dua sistem informasi yang menjadi supporting
system, yaitu antara Sipol dengan Silon. Bahwa meskipun Sipol menjadi salah
satu kewajiban, namun Sipol tidak didaftarkan oleh KPU ke Kementerian
Komunikasi dan Informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
82/2012. Sementara Sipol tidak didaftarkan, perlakuan yang berbeda diterapkan
kepada Silon yang didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kedua,
kewajiban untuk menyerahkan data dalam Sipol oleh Bawaslu dinyatakan bahwa
kewajiban sebagaimana disebutkan adalah merupakan norma baru. Jadi pada
satu sisi KPU menerapkan Sipol sebagai salah satu kewajiban, namun pada sisi
lain Bawaslu menyatakan bahwa hal itu adalah norma baru yang bertentangan
dengan Undang-Undang. Sebagai tambahan, terdapat pula beberapa
permasalahan teknis berupa akses website yang sering down sehingga
menghambat akses peserta.
b. Verifikasi Partai Politik
Bahwa DKPP memberikan catatan khusus dalam tahapan verifikasi
partai politik. Pokok permasalahan yang muncul adalah dua mekanisme berbeda
yang diterapkan oleh KPU. Masalah pokoknya adalah adanya verifikasi dengan
dua dasar hukum yang berbeda, yaitu verifikasi yang didasarkan pada PKPU
11/2017, yang selanjutnya karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
53/PUU-XV/2017 yang membatalkan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang
frasa “telah ditetapkan” dan membatalkan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 untuk
selanjutnya KPU mengeluarkan PKPU 6/2018. Adanya dua dasar hukum tersebut
menimbulkan dua perlakuan yang berbeda, yaitu partai politik yang dilakukan
verifikasi faktual sebelum Putusan MK dan setelah Putusan MK. Dua dasar hukum
itu menimbulkan pula persangkaan akan perlakuan berbeda yang sesungguhnya
justru menjadi inti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo.
c. Polemik Terpidana Korupsi
232
Larangan mantan terpidana korupsi mengemuka dalam PKPU Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota yang pada awalnya ditolak untuk diundangkan oleh Kementerian
Hukum dan HAM (Kemenkumham). PKPU tersebut diajukan judicial review kepada
Mahkamah Agung. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat
(1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 bertentangan terhadap UU 7/2017, UU
12/2011, dan UU 12/1995. Dalam salah satu pertimbangannya, MA dalam Putusan
46 P/HUM/2018 menyatakan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan
Lampiran Model B.3 adalah norma baru yang tidak diatur dalam UU 7/2017
sehingga bertentangan dengan UU 7/2017 jo. UU 12/2011 dan dalam amarnya
menyatakan bahwa sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” adalah tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Terhadap putusan
MA ini, KPU kemudian mengundangkan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Ketika PKPU tersebut
diuji materiil ke MA, saat bersamaan sebagian calon peserta pemilu yang berstatus
mantan terpidana korupsi mengajukan sengketa ke Bawaslu. Bawaslu kemudian
menyatakan KPU harus memasukkan kembali bakal calon yang telah dicoret
tersebut. Terdapat tarik menarik terhadap putusan-putusan sengketa di Bawaslu,
dimana KPU tidak mematuhi putusan tersebut. Dalam konteks ini, meskipun DKPP
tidak memiliki kewenangan untuk menilai substansi dari PKPU 20 Tahun 2018,
namun secara etika penyelenggara pemilu, perbuatan KPU bertentangan dengan
prinsip kepastian hukum.
d. Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
DKPP memeriksa dan memutus perkara kode etik terkait tahapan
penetapan DCT. Dalam beberapa perkara kode etik, tindakan penyelenggara
pemilu terbukti tidak cermat sehingga berakibat pada akuntabilitas kebijakan
penyelenggara pemilu dipersoalkan oleh peserta pemilu. Peraturan KPU Nomor 20
Tahun 2018 secara jelas mengatur keterpenuhan syarat administrasi bakal calon.
Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat tafsir dari penyelenggara
pemilu yang justru menimbulkan persoalan di tingkat implementasi. Seperti peserta
pemilu yang dicoret dari DCT karena ketidakterpenuhan syarat administrasi bakal
calon. Alamat peserta pemilu yang tertera dalam surat keterangan terdaftar
233
sebagai pemilih berbeda dengan KTP-el bakal calon anggota legislatif. DKPP
berpendapat tidak ada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang
mengatur ketika terjadi perbedaan alamat KTP-el dengan surat keterangan
terdaftar sebagai pemilih, maka administrasi bakal calon menjadi tidak memenuhi
syarat. Dalam konteks ini, DKPP menilai tindakan penyelenggara pemilu
menghilangkan kesempatan warga negera untuk menjadi peserta pemilu.
Dalam keadilan sistem pemilu, penyelenggara pemilu dituntut untuk
terbuka dalam tahapan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal
calon anggota legislatif. Hasil verifikasi harus disampaikan kepada peserta pemilu
sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dalam perkara KIP Aceh
Tenggara dan KIP Provinsi Aceh yang diadukan karena tidak menyampaikan hasil
verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon dari Partai SIRA,
DKPP menilai penyelenggara pemilu melanggar prinsip integritas dan
profesionalitas. Penyelenggara pemilu tidak mengundang Partai SIRA dalam rapat
pleno perbaikan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon
anggota DPRK Aceh Tenggara Pemilu 2019. Undangan pleno hanya kepada
parpol yang Memenuhi Syarat (MS) dari hasil verifikasi perbaikan syarat calon
untuk kemudian ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Seharusnya
dokumen hasil verifikasi tersebut disampaikan pula kepada Partai SIRA melalui
LO/penghubung Partai SIRA. Akibat kelalaian penyelenggara pemilu yang tidak
memastikan hasil verifikasi sampai ke Partai SIRA mengakibatkan Partai SIRA
tidak dapat melengkapi kekurangan dokumen persyaratan hingga akhir masa
perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara pemilu harus
mengedepankan integritas proses, sehingga seluruh tahapan pencalonan anggota
legislatif Kabupaten Aceh Tenggara dapat dipertanggungjawabkan menurut
hukum.
4. Logistik Pemilu
Logistik pemilu atau perlengkapan penyelenggaraan pemilu yang
diantaranya terdiri dari perlengkapan pemungutan suara (kotak suara; surat suara;
tinta; bilik pemungutan suara; segel; alat untuk mencoblos pilihan; dan TPS)
merupakan hal yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh
karenanya pengadaaan dan pendistribusian logistik pemilu diatur ketat dalam
peraturan perundang-undangan. Pasal 341 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
234
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan logistik pemilu harus
diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Secara
teknis KPU telah pun telah mengatur di awal melalui PKPU Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun
2019 yang menjadwalkan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
penyelenggara pemilu tahun 2019 dengan jadwal awal 24 September 2018, akhir
16 April 2019 selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 batas jadwal berubah,
awal 17 April 2018 dan akhir 17 Juni 2019.
Dalam persidangan DKPP, pengadaan dan distribusi logistik pemilu
2019 seringkali menjadi permasalahan yang terjadi secara merata. Tidak kurang
sebanyak 12 perkara disidangkan karena persoalan pengadaan dan distribusi
perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Tipikal persoalan yang
muncul adalah pengadaan dan distribusi logistik terlambat, tertukar dan kurang. Di
Cianjur misalnya Pada tanggal 17 April 2019, terdapat beberapa TPS di
Kabupaten Cianjur yang mengalami keterlambatan distribusi surat suara dan
beberapa surat suara tertukar antara Dapil 1 dengan Dapil 3, Dapil 2 dengan Dapil
5. Tertukarnya surat suara tersebut menyebabkan Bawaslu Kabupaten Cianjur
merekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 5 (lima) TPS yaitu TPS
1, TPS 9, TPS 10, TPS 12, dan TPS 13 di Desa Sukamanah, Kecamatan Mande,
Kabupaten Cianjur. Keterlambatan distribusi logistik di beberapa TPS tersebut
disebabkan adanya keterlambatan pengiriman surat suara pengganti yang rusak
dan kurang kirim hasil sortir oleh penyedia yang ditunjuk oleh KPU RI.
Keterlambatan distribusi surat suara dan tertukarnya surat suara antar dapil
menunjukkan ketidakprofesionalan dalam pengelolaan logistik pemilu yang
sentralistik.
Permasalahan yang berasal dari pusat ini membuat penyelenggara
pemilu di tingkat daerah melakukan improvisasi di luar ketentuan perundang-
undangan. Kekurangan logistik pemilu di 2 (dua) kecamatan di Kabupaten Cianjur
(Kecamatan Cilaku dan Kecamatan Cianjur) misalnya membuat KPU Kabupaten
Cianjur berinisiatif membuat kebijakan dengan mengeluarkan Surat Perintah
235
Nomor 330/PP.10-SP/3203/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 16 April 2019 yang intinya
memerintahkan 6 (enam) PPK, yaitu: PPK Kecamatan Warungkondang, PPK
Kecamatan Cipanas, PPK Kecamatan Pacet, PPK Kecamatan Cugenang, PPK
Kecamatan Mande, dan PPK Kecamatan Ciranjang mengambil surat suara, untuk
memenuhi kekurangan surat suara di Kecamatan Cilaku dan Kecamatan Cianjur.
Tindakan ini telah melanggar ketentuan yang berlaku. KPU Kabupaten Cianjur
mengambil resiko dengan berasumsi jumlah pemilih di tiap TPS tidak akan
mencapai 100% dari jumlah DPT yang didasarkan pada pengalaman angka
partisipasi tidak lebih dari 70%.
Contoh lainnya terkait persoalan pengadaan dan distribusi logistik terjadi
di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. KPU Kabupaten Banyuasin diadukan
Bawaslu Kabupaten Banyuasin berkenaan dengan isu hilangnya 5 (lima) kotak
suara pemilu presiden dan wakil presiden di TPS 09, 10, 11, 12, dan TPS 13, Desa
Kenten Laut, Kecamatan Talang kelapa yang ternyata tidak hilang, melainkan
terdapat kekurangan logistik pemilu. Permasalahan lainnya berkaitan dengan
pelaksanaan pemungutan suara di TPS 09, 10, 11 , 12, dan TPS 13 Desa Kenten
Laut, Kecamatan Talang kelapa, KPU Kabupaten Banyuasin mengakui terjadi
keterlambatan pemungutan suara di 5 TPS yakni TPS 09, 10, 11, 12, dan TPS 13
Desa Kenten Laut, Kec. Talang Kelapa. Pemungutan suara di TPS 13
dilaksanakan menjelang dini hari. Kebijakan tersebut ditempuh oleh KPU
Kabupaten Banyuasin setelah mempertimbangkan permintaan pemilih agar
pemungutan suara ditunda sampai tersedia surat suara presiden dan wakil
presiden. Selain itu terdapat 1 (satu) TPS dilakukan pemungutan suara susulan, 4
(empat) TPS tetap dilaksanakan tanggal 17 April 2019 di sore hari. Kebijakan KPU
Kabupaten Banyuasin melakukan pemungutan suara menjelang pukul 00.00 WIB
bertentangan dengan asas kepatutan dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang
mengatur waktu pemungutan suara pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB. Dalam sidang
pemeriksaan DKPP terungkap pemilih yang hadir di TPS sebanyak 136 orang dari
212 pemilih terdaftar di DPT. KPU Kabupaten Banyuasin tidak dapat memastikan
seluruh pemilih di TPS tersebut mendapat informasi pemungutan suara
dilaksanakan pada dini hari. KPU Kabupaten Banyuasin mengakui distribusi surat
suara terlambat karena pihak ketiga mengalami kendala tidak tersedia bahan baku
236
sehingga logistik baru tiba di Kabupaten Banyuasin pada tanggal 3-4 April 2019
bersamaan jadwal pelipatan surat suara. Pendistribusian logistik pemilu ke
Kecamatan Talang Kelapa terjadwal 15 April 2019, namun kenyataannya
pengiriman logistik pemilu tahap pertama dilaksanakan tanggal 16 April 2019 pukul
23.30 WIB dan tahap kedua tanggal 17 April pukul 06.00 WIB. Hal lain terkait
logistik terjadi kesalahan cetak yang berakibat pada tidak terlaksananya
pemungutan dan perhitungan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten
Banyuasin pada daerah pemilihan 2 yang meliputi wilayah Kecamatan Suak
Tapeh, Kecamatan Betung, Kecamatan Pulau Rimau, dan Kecamatan Tungkal Ilir
dikarenakan surat suara DPRD Kabupaten Banyuasin di daerah pemilihan 2
mengalami kesalahan cetak yang mengakibatkan dilakukannya PSL (Pemungutan
Suara Lanjutan). Dalam surat suara untuk Dapil 2 DPRD Kabupaten Banyuasin
tercantum nama-nama calon anggota legislatif yang berasal dari daerah pemilihan
1. KPU Kabupaten Banyuasin pada akhirnya menerbitkan keputusan melakukan
Pemungutan dan Perhitungan Suara Lanjutan (PSL) di seluruh daerah pemilihan 2
yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019.
Persoalan keterlambatan distribusi logistik lain misalnya juga terjadi di
Kabupaten Nias Selatan. KPU Kabupaten Nias Selatan akhirnya berimprovisasi
menetapkan wilayah pendistribusian logistik ke dalam beberapa kategori, yaitu
daerah kepulauan (prioritas pertama), daerah pegunungan dan sungai (prioritas
kedua), daerah pegunungan dan sungai besar (prioritas ketiga), dan daerah
daratan (prioritas keempat, kelima, dan keenam). Pendistribusian logistik untuk
wilayah dengan kategori skala prioritas pertama dan kedua direncanakan pada
tanggal 12 April 2019, wilayah skala prioritas ketiga dan keempat pada tanggal 13
April 2019, dan wilayah skala prioritas kelima dan keenam pada tanggal 14 April
2019. KPU Nias Selatan berdalih akibat cuaca buruk pendistribusian logistik di
wilayah skala prioritas pertama menjadi tertunda dan dilaksakanan pada tanggal
13 April 2019. Pergeseran jadwal tersebut memengaruhi jadwal pendistribusian di
wilayah lain sehingga distribusi logistik di Kecamatan Mazino, Kecamatan Toma,
Kecamatan Somambawa, dan Kecamatan Siduaori yang merupakan wilayah
daratan (skala prioritas keempat) mengalami keterlambatan. Sedangkan untuk
Kecamatan Lolowau yang merupakan wilayah pegunungan dan sungai dengan
skala prioritas kedua, distribusi logistik tidak dapat terlaksana sampai dengan
237
tanggal 17 April 2019 karena hujan lebat. Alasan cuaca buruk yang dijadikan
argumentasi KPU Kabupaten Nias Selatan terbantahkan dalam persidangan
dengan adanya fakta bahwa pada tanggal 12 April 2019 masih terjadi pengepakan
surat suara dan secara faktual kondisi logistik belum siap untuk didistribusikan.
Bahkan fakta persidangan DKPP mengungkapkan sampai tanggal 16 April 2019
masih ada proses pengepakkan surat suara.
Problematika logistik pemilu hampir di tiap daerah memiliki
permasalahan yang sama: terlambat, tertukar dan kekurangan. Persoalan ini
seharusnya dapat dijembatani dengan penata kelolaan yang lebih baik dalam hal
pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu.
5. Pungut Hitung dan Rekap (Banyak Korban)
a. Pemungutan dan Penghitungan Suara
Tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Serentak
Tahun 2019 merupakan salah satu tahapan yang paling singkat, yakni hanya pada
hari pemungutan suara, 17 April 2019 hingga 12 jam tanpa jeda berikutnya sesuai
putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. Namun tahapan ini sangat penting dan
memegang peranan dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu secara
keseluruhan. Tahapan pungut dan hitung sebagai mahkota dari Pemilu Serentak
Tahun 2019 pada prosesnya melibatkan hampir semua penyelenggara pemilu,
peserta pemilu, pemantau pemilu, dan pemilih. Khusus penyelenggara pemilu
mulai dari penyelenggara di tingkat TPS, yakni Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS), Pengawas TPS hingga penyelenggara di tingkat
Bagian 34 dari 47
pusat, yakni KPU dan Bawaslu yang ikut melakukan monitoring dan supervisi atas
tahapan tersebut.
Berdasarkan data perkara yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) terdapat 40 (empat puluh) perkara dugaan
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada tahapan pemungutan dan
penghitungan suara yang telah diputus. Persoalan-persoalan etika yang muncul
dalam tahapan ini antara lain mengenai ketidak profesionalan penyelenggara
pemilu sebagai akibat KPPS dan Pengawas TPS yang tidak memahami regulasi
pungut hitung suara di TPS dan mengakibatkan terpenuhinya syarat-syarat untuk
dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) maupun pemungutan suara
238
lanjutan (PSL) yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara dan
permasalahan-permasalahan etik yang muncul akibat ketidakmandirian KPPS
antara lain melakukan pencoblosan dan penandaan terhadap surat suara
sebagaimana terjadi di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pasang Kayu.
Selanjutnya, persoalan etik lainnya yang telah disidangkan dan diputus
DKPP pada tahapan pungut dan hitung juga terjadi akibat kekurangan logistik
dalam kotak suara di TPS yang baru diketahui pada hari pemungutan suara ketika
kotak suara dibuka, mulai dari jumlah surat suara, formulir-formulir hingga surat
suara yang tertukar yang terjadi di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan
Kabupaten Banggai serta beberapa daerah lainnya. Yang kesemuanya bersumber
pada pengesetan logistik di setiap kotak suara oleh KPU kabupaten/kota yang
tidak sesuai dengan standard operation procedure (SOP) pengelolaan logistik.
Kemudian, juga terjadi kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di tahapan pungut
dan hitung suara juga diakibatkan supervisi yang dilakukan KPU kabupaten/kota
terkait waktu pelaksanaan pemungutan suara susulan yang digelar tengah malam.
Selain itu, dalam sidang pemeriksaan kode etik oleh DKPP, KPPS yang
dihadirkan oleh para pihak pada beberapa sidang kode etik antara lain di
Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buton juga mengemukakan persoalan beban
mereka selaku ujung tombak penyelenggara pemilu serentak tahun 2019 yang
sangat berat. Sehingga mengakibatkan sebagian dari mereka mengalami
kelelahan, pingsan, hingga meninggal dunia saat melaksanakan tugas maupun
pasca pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Menurut penyelenggara pemilu di tingkat
TPS, hal tersebut dikarenakan tugas-tugas KPPS tidak hanya pada hari
pemungutan suara melainkan sebelumnya hingga penyerahan kotak suara ke
PPS. Yakni dimulai sejak H-4, yakni pengumuman mengenai hari pemungutan
suara dan penyampaian formulir C6 hingga ke penyiapan TPS pada H-1 hari
pemungutan suara sebagaimana tercantum pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019.
Akibatnya, pasca pemungutan suara banyak tugas-tugas KPPS yang
lalai dilaksanakan karena KPPS kelelahan dan sakit antara lain tidak
mengumumkan hasil pemungutan suara dengan cara menempel salinan C1 di
TPS maupun penulisan salinan C1 yang tidak sesuai C1 hologram hingga
239
kesalahan-kesalahan teknis lainnya. Adapun pelanggaran kode etik dan pedoman
perilaku yang terbukti pada persidangan DKPP di tahapan ini didominasi prinsip
profesional dan berkepastian hukum.
b. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara
Tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada pemilu
serentak tahun 2019 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan
yang dilaksanakan oleh PPK, tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota,
tingkat provinsi oleh KPU Provinsi dan tingkat nasional oleh KPU RI berdasarkan
Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. Jika dibandingkan dengan Pemilu
Tahun 2014, terjadi pergeseran rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat
desa/kelurahan yang sebelumnya pleno rekapitulasi dilakukan oleh PPS digeser
ke tingkat kecamatan oleh PPK.
Jumlah pengaduan etik yang sudah diputus DKPP terkait tahapan ini
pada Pemilu Tahun 2019 mencapai 89 perkara. Angka ini merupakan angka
tertinggi diantara tahapan-tahapan pemilu lainnya. Perkara-perkara etika yang
terjadi di tahap rekapitulasi antara lain menyoal profesionalitas penyelenggara
pemilu saat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, hingga ke rekapitulasi di tingkat nasional. Salah satu
yang menonjol adalah ketidakprofesionalan PPK dan Panwaslu Kecamatan pada
pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan seperti terjadi di Kabupaten Sumenep.
Antara lain penyelesaian permasalahan-permasalahan teknis mengenai
perbedaan data salinan C1 yang dimiliki para Saksi Partai Politik dan Panwaslu
Kecamatan dengan C1 Hologram, penyelesaian keberatan saksi, penerbitan
rekomendasi Pengawas Pemilu yang tidak dilaksanakan oleh PPK. Termasuk
pelaksanaan pleno tingkat kecamatan yang tidak sesuai aturan hukum yang ada
hingga persoalan lain yang terjadi di rekapitulasi tingkat kecamatan yang kemudian
dilaporkan dan diputus melanggar administrasi pemilu oleh pengawas pemilu
seperti terjadi pada perkara etik di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten
Lombok Tengah. Adanya fakta-fakta tersebut membuktikan pemindahan tahapan
rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dari tingkat PPS pada Pemilu Tahun 2014 ke
tingkat PPK di Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagaimana diatur di UU Nomor 7
240
Tahun 2017 tentang pemilu masih memunculkan persoalan-persoalan etika baru
pada penyelenggara pemilu tingkat kecamatan.
Selain itu, permasalahan etik yang disidangkan dan diputus oleh DKPP
juga terjadi pada tahapan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi yang
diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu permanen. Mulai dari KPU/KIP dan
Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, KPU/KIP hingga Bawaslu/Panwaslih
Provinsi. Persoalan etika yang di sidang DKPP antara lain menyangkut tindakan
para penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan berkepastian hukum terkait
terjadinya perubahan angka yang tercantum dalam Formulir DB1 tercetak dengan
yang dibacakan saat rapat pleno rekapitulasi, penyelesaian keberatan saksi
peserta pemilu dengan hanya menuliskannya pada Formulir Model DB-2 maupun
DC-2, melakukan perubahan angka perolehan suara yang telah ditetapkan di
Formulir DB1, tidak dilaksanakannya rekomendasi pengawas pemilu serta
berbagai modus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku lainnya.
Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu permanen ini antara lain terjadi di
Kabupaten Aceh Besar, Kota Cirebon, dan Kabupaten Empat Lawang. Termasuk
kegagalan penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota menyelesaikan rapat
pleno rekapitulasi hingga batas waktu tahapan yang telah ditetapkan sebagai
akibat adanya pelanggaran terhadap prinsip mandiri dalam pelaksanaan tugas,
wewenang dan kewajibannya. Sedangkan prinsip yang dominan dilanggar
penyelenggara pemilu pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan
suara adalah prinsip profesional, prinsip berkepastian hukum, prinsip akuntabel,
dan prinsip kepentingan umum.
Masih terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di
tahapan rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara menunjukkan adanya
persoalan tata kelola pemilu di tingkat penyelenggara teknis baik KPU dan
jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya.
6. Sengketa Adminitrasi
a. DalamTahapan Proses Pemilu
Desain kelembagaan penyelenggara pemilu dibangun dengan prinsip
check dan balance antara pelaksana teknis penyelenggaraan dengan pelaksana
pengawasan. Pengawas pemilu melakukan kontrol terhadap pelayanan KPU
241
terhadap stakeholder pemilu dalam mengikuti setiap tahapan. Ketika ada putusan
maupun rekomendasi pengawas pemilu, KPU harus segera menindaklanjuti. Hal
ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 20 huruf j juncto Pasal 469 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang intinya mengatur KPU
Kabupaten/Kota melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat kecuali terhadap sengketa proses
pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta Pemilu, penetapan
daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota, serta Penetapan Pasangan Calon. Akan tetapi dalam tataran
implementasi, masih terjadi penafsiran KPU terhadap norma aturan yang
dipersoalkan peserta pemilu.
Seperti tindakan KPU yang tidak melaksanakan seluruh amar Putusan
Bawaslu. Seperti dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu
Bawaslu Kabupaten Landak. Putusan Bawaslu memerintahkan KPU Kabupaten
Landak memperbaiki salinan Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota, dengan
mencocokkan dan/atau mengoreksi Formulir DA1 Plano DPRD Kab/Kota, Formulir
DAA1 Plano DPRD Kab/Kota, dan Formulir C1 Hologram Plano DPRD Kab/Kota,
dan Formulir C1 Plano DPRD Kab/Kota. KPU menindaklanjuti putusan tersebut
dengan cara hanya menyandingkan Formulir DA1 dengan DAA1 Plano DPRD
Kabupaten. KPU tidak melakukan pencocokkan data pada Formulir C1 Plano
berhologram DPRD Kabupaten/Kota yang diduga terjadi perubahan angka hasil
perolehan suara sebagaimana perintah putusan Bawaslu dengan alasan
bertentangan dengan ketentuan pembukaan kotak dalam Peraturan KPU.
DKPP menilai seharusnya KPU melaksanakan Putusan Bawaslu secara
komprehensif sesuai amar putusan. Putusan Bawaslu yang memerintahkan
perbaikan salinan DA1 DPRD Kabupaten/Kota dengan mencocokkan data pada
C1 Plano berhologram DPRD Kabupaten/Kota saat pleno rekapitulasi tingkat
kabupaten merupakan dasar hukum yang harus dilaksanakan KPU. Tindakan KPU
tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum pemilu sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
242
b. Pasca Penetapan Hasil Pemilu
Bahwa DKPP memeriksa perkara KPU Kabupaten Bungo yang diduga
melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena diduga tidak
melakukan perbaikan serta pembetulan pada Formulir Model DA.1-DPRD
Kabupaten/Kota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan Formulir DB.1-DPRD
Kabupaten/Kota Kabupaten Bungo berdasarkan Formulir Model DAA.1-plano
DPRD Kab/Kota Dusun Tanjung Bungo dan Formulir Model DAA.1-Plano DPRD
Kab/Kota Dusun Rantau Tipu.
Bahwa KPU Kabupaten Bungo diduga tidak menindaklanjuti putusan
Bawaslu Provinsi Jambi Nomor 05/AD/BWSL/PEMILU/PROV/2019 yang
dikeluarkan pada 21 Mei 2019. Sesuai ketentuan Pasal 462 Undang-Undang
7/2017 yang menyebutkan bahwa KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama tiga hari sejak putusan itu dibacakan.
Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, dengan merujuk
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang 7/2017 secara
eksplisit mengatur bahwa keberatan yang memengaruhi hasil penghitungan suara
hanya dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
Bahwa terhadap fakta hukum adanya putusan dan/atau rekomendasi
Bawaslu pasca penetapan hasil perolehan suara secara nasional harus
mempertimbangakan batasan atau limitasi waktu penyelesaiannya dalam setiap
tahapan, termasuk mempertimbangkan pelaksanaan atau tindak lanjut dari
penyelesaian tersebut sehingga tidak mengganggu penyelesaian perselisihan hasil
pemilihan umum. Oleh karena itu, terhadap berbagai permasalahan hukum pemilu
yang ditemukan atau dilaporkan dan memengaruhi hasil pemilu harus telah
diselesaikan sebelum ditetapkannya hasil pemilihan umum atau rekapitulasi
secara nasional, termasuk juga dalam pelaksanaan atau tindak lanjut penyelesaian
berbagai permasalahan hukum pemilu. Apalagi terhadap permasalahan hukum
pemilu yang memengaruhi hasil pemilu yang dilaporkan dan/atau diputus setelah
ditetapkannya hasil pemilu oleh Termohon secara nasional.
Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-
10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu
243
atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang berimplikasi pada perolehan
suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional haruslah
dikesampingkan karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi
kepada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara
nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili,
dan memutusnya. Artinya, setelah KPU melakukan penetapan perolehan suara
hasil pemilu secara nasional tidak dimungkinkan lagi adanya putusan,
rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi
pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan
perolehan suara hasil pemilu secara nasional, kecuali berdasarkan putusan
Mahakamah Konstitusi.
D. Simpulan
Berdasarkan data penanganan perkara pelanggaran etika
penyelenggara pemilu 2019 di DKPP yang berbasiskan data pengaduan dan
persidangan serta beberapa poin krusial yang telah dikemukakan, DKPP
menyimpulkan setidaknya terdapat dua persoalan yang perlu mendapat perhatian
dari penyelenggaraan pemilu serentak.
Pertama, penataan tata kelola pemilu yang lebih baik yang bertalian
dengan desain pemilu serentak. Dalam fakta-fakta persidangan DKPP beberapa
keluhan penyelenggara pemilu berkaitan dengan kelelahan penyelenggara pemilu
yang disebabkan beban kerja tidak terlepas dari tata kelola pemilu khususnya
pada bagian-bagian krusial sebagaimana telah dikemukanan pada bagian C. Point
Krusial Penanganan Pelanggaran Kode Etik dalam Pelaksanaan Pemilu
Tahun 2019. Persoalan-persoalan tersebut seharusnya dapat dijembatani dengan
perbaikan regulasi (Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu) terkait
penyelenggaraan pemilu serentak.
Kerumitan pemilu serentak yang tidak dijembatani dengan regulasi yang
mengurai dan memudahkan, peraturan teknis yang justru melahirkan norma baru
di luar norma tingkat atasnya, penerbitan peraturan atau regulasi pelaksanaan
yang tenggat waktunya terlalu dekat dengan jadwal pelaksanaan, putusan
pelanggaran administrasi yang bertepatan waktunya atau justru setelah proses
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan
244
hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 selesai telah menimbulkan kegaduhan,
kebingungan di lingkungan sesama penyelenggara pemilu, para kontestan pemilu,
dan seluruh masyarakat; dan menyebabkan terbentuknya beban kerja berlebih
pada penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Dari ‘potret’ ini terlihat bahwa
permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak justru muncul dari aspek tata
kelola pemilu yang tidak dapat dirumuskan dengan lebih baik karena beban kerja
penyelenggara pemilu yang tidak proporsional. Komisi Pemilihan Umum yang
bertanggung jawab dalam teknis penyelenggaraan menanggung beban super
berat yang tidak mampu mereka pikul, sehingga membuat mereka menjadi
kerepotan dan ‘nanar’ dalam menata kelola tahapan pemilu yang justru akhirnya
membuat mereka ‘missleading’ dengan mengeluarkan regulasi yang melampaui
koridor yang seharusnya lebih harus mereka atur dalam kapasitas tugas pokok
dan fungsi KPU. Bawaslu mengemban porsi pengawasan, pencegahan,
pemeriksaan, memutuskan, dan sekaligus melakukan penindakan terhadap
perkara administrasi dan sengketa; membuat mereka terdorong untuk melakukan
tindakan-tindakan yang justru kontra produktif terhadap kelancaran dan integritas
Bagian 35 dari 47
proses pemilu serentak. Sementara DKPP memiliki porsi tugas yang hanya
berkaitan dengan etika pemilu saja sebagai instrumen untuk menjaga harmonisasi
proses penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Sehingga,
menurut kami, permasalahan tata kelola tersebut justru berakar pada distribusi
peran dan fungsi yang tidak proporsional diantara lembaga-lembaga
penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP).
Kedua, fenomena bahwa KPU sangat disibukkan oleh tuntutan-tuntutan
non tahapan seperti harus menghadapi dan menghadiri persidangan, mulai di
Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), MA (Mahkamah Agung),
hingga Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan adanya kerumitan dalam proses
peradilan dalam penanganan urusan-urusan penyelenggaraan pemilu.
Berdasarkan kedua persoalan di atas, maka menurut kami, perlu
dilakukan penataan ulang terhadap porsi dan peran dari ketiga lembaga
penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP tersebut. Berkaitan dengan
hal ini, maka kewenangan yang ada pada DKPP dan Bawaslu perlu disesuaikan
mentransformasi DKPP menjadi lembaga peradilan pemilu yang menangani
245
peradilan terhadap sengketa etik, pelanggaran administrasi, sengketa proses, dan
pidana pemilu. Sedangkan Bawaslu lebih dibebankan kewenangan untuk
menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu di lapangan,
melakukan ‘penyidikan’ dan ‘penuntutan’ ke peradilan yang ditangani oleh DKPP.
Fungsi pengawasan oleh Bawaslu juga dapat berkolaborasi dengan proses
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.
Dengan porsi hubungan kelembagaan penyelenggara pemilu demikian,
menurut kami akan mendorong terbentuknya proporsi yang seimbang dalam tata
kelola penyelenggaraan pemilu di Indonesia sekaligus menghasilkan
penyederhanaan model peradilan pemilu.
Selain itu, DKPP juga memberikan keterangan tambahan tertulis yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 29 Oktober 2019, yang pada
pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:
Jumlah pengaduan yang diterima dan disidangkan oleh DKPP berkaitan
dengan proses Verifikasi Partai Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah
sebanyak 4 (empat) perkara, yaitu:
1. Perkara Nomor 36/DKPP-PKE-VII/2018
✓ Pihak Pengadu pada perkara ini adalah Saudara I Ketut Tenang (alamat:
Bali) sebagai Ketua Partai Rakyat yang memberikan kuasa kepada
Advokat Heriyanto (alamat: Jakarta) dan Advokat Anwar (alamat: Jakarta).
✓ Pihak Teradu sebanyak 12 orang, yaitu Ketua KPU (Arief Budiman
sebagai Teradu I) dan para Anggota KPU (Hasyim Asy’ari sebagai Teradu
II, Ilham Saputra sebagai Teradu III, Viryan sebagai Teradu IV, Evi Novida
Ginting Manik sebagai Teradu V, Pramono Ubaid Tantowi sebagai Teradu
VI, dan Wahyu Setiawan sebagai Teradu VII) serta Ketua Bawaslu (Abhan
sebagai Teradu VIII) dan para Anggota Bawaslu (Ratna Dewi Pettalolo
sebagai Teradu IX, Rahmat Bagja sebagai Teradu X, Muhammad Affifudin
sebagai Teradu XI, dan Fritz Edward Siregar sebagai Teradu XII).
✓ Pada pokok aduannya, Pengadu mendalilkan adanya dugaan
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Teradu I s.d. Teradu
VII, khususnya berkaitan dengan tindakan Teradu I s.d. VII yang
246
menetapkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007 yang mewajibkan
penggunaan SIPOL, menerbitkan Surat Edaran Nomor 585/PL.01.0-
SD/03/KPU/X/2017, bertemu dengan Lukman Edi, Fandi Utomo, dan Ariza
Patria, dan beberapa hal lainnya yang secara lengkap dapat dilihat dalam
Naskah Salinan Putusan terlampir.
✓ Berdasarkan pemeriksaan di peresidangan dan memeriksa bukti-bukti
dokumen atas gugatan a quo, DKPP berkesimpulan bahwa:
a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili
pengaduan Pengadu;
b. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan pengaduan a quo;
c. Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti telah melakukan pelanggaran
kode etik dalam kedudukan dan jabatannya;
d. Teradu VIII, IX, X, XI, dan XII tidak terbukti melakukan pelanggaran
kode etik dalam kedudukan dan jabatannya;
✓ Berkaitan pertimbangan dan kesimpulan di atas, DKPP telah menetapkan
amar putusan sebagai berikut:
a. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
b. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I s.d. Teradu VII;
c. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII s.d. Teradu XII terhitung sejak
dibacakan putusan ini; dan
d. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan a quo.
2. Nomor Perkara 37/DKPP-PKE-VII/2018
✓ Pihak Pengadu pada perkara ini adalah Saudara Rhoma Irama (alamat:
Jakarta Selatan) sebagai Ketua Partai Islam, Damai, Aman (IDAMAN),
dan Saudara Radamsyah (alamat: Jakarta Utara) sebagai Sekretaris
Jenderal Partai Islam, Damai, Aman (IDAMAN) yang memberikan kuasa
kepada Advokat Heriyanto (alamat: Jakarta Selatan), Advokat Anwar
(alamat: Jakarta Selatan), Advokat Alamsyah Hanafiah (alamat: Jakarta
247
Pusat), Advokat Dian Perri (alamat: Jakarta Pusat), Advokat Dody Novizar
(alamat: Jakarta Pusat), Advokat Ari Wira Kusumah (alamat: Jakarta
Pusat).
✓ Pihak Teradu sebanyak 12 orang, yaitu Ketua KPU (Arief Budiman
sebagai Teradu I) dan para anggota KPU (Hasyim Asy’ari sebagai Teradu
II, Ilham Saputra sebagai Teradu III, Viryan sebagai Teradu IV, Evi Novida
Ginting Maniki sebagai Teradu V, Pramono Ubaid Tantowi sebagai Teradu
VI, dan Wahyu Setiawan sebagai Teradu VII) serta Ketua Bawaslu (Abhan
sebagai Teradu VIII) dan para anggota Bawaslu (Ratna Dewi Pettalolo
sebagai Teradu IX, Rahmat Bagja sebagai Teradu X, Muhammad Affifudin
sebagai sebagai Teradu XI, dan Fritz Edward Siregar sebagai Teradu XII).
✓ Pada pokok aduannya, Pengadu mendalilkan adanya dugaan
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Teradu I s.d. Teradu
VII, khususnya berkaitan dengan tindakan Teradu I s.d. VII yang
menetapkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2007 yang mewajibkan
penggunaan SIPOL, menerbitkan Surat Edaran Nomor 585/PL.01.0-
SD/03/KPU/X/2017, dugaan bersikap tidak adil antara Partai garuda dan
Partai Berkarya dengan 7 (tujuh) partai lainnya dan beberapa hal lainnya
yang secara lengkap dapat dilihat dalam Naskah Salinan Putusan
terlampir.
✓ Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan memeriksa bukti-bukti
dokumen atas gugatan a quo, DKPP berkesimpulan bahwa:
a. Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu berwenang mengadili
pengaduan Pengadu;
b. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan pengaduan a quo;
c. Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti telah melakukan pelanggaran
kode etik dalam kedudukan dan jabatannya;
d. Teradu VIII, IX, X, XI, dan XII tidak terbukti telah melakukan
pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya;
248
✓ Berkaitan pertimbangan dan kesimpulan di atas, DKPP telah menetapkan
amar putusan sebagai berikut:
a. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagain;
b. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I s.d. Teradu VII;
c. Merehabilitasi nama baik Teradu VIII s.d. Teradu XII terhitung sejak
dibacakannya putusan ini; dan
d. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan a quo.
3. Nomor Perkara 38/DKPP-PKE-VII/2018
✓ Pihak Pengadu pada perkara ini adalah Saudara Mayjend. TNI (Purn.)
Suharno Prawiro (alamat: Jalan Pemuda Nomor 289) sebagai Ketua
Partai Republik yang memberikan kuasa kepada Wakil Sekretaris
Jenderal Partai Republik Warsono (alamat: Jalan Pemuda Nomor 289).
✓ Pihak Teradu sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu Ketua KPU (Arief Budiman
sebagai Teradu I) dan para anggota KPU (Hasyim Asy’ari sebagai Teradu
II, Ilham Saputra sebagai Teradu III, Viryan sebagai Teradu IV, Evi Novida
Ginting Maniki sebagai Teradu V, Pramono Ubaid Tantowi sebagai Teradu
VI, dan Wahyu Setiawan sebagai Teradu VII).
✓ Pada pokok aduannya, Pengadu mendalilkan adanya dugaan
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Teradu I s.d. Teradu
VII, karena mewajibkan penggunaan SIPOL yang menurut Pengadu
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, Pengadu menduga adanya perlakuan berbeda terkait
proses verifikasi faktual, dan beberapa hal lainnya yang secara lengkap
dapat dilihat dalam Naskah Salinan Putusan terlampir.
✓ Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan memeriksa bukti-bukti
dokumen atas gugatan a quo, DKPP berkesimpulan bahwa:
a. Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu berwenang mengadili
pengaduan Pengadu;
249
b. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan pengaduan a quo;
c. Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti telah melakukan pelanggaran
kode etik dalam kedudukan dan jabatannya.
✓ Berkaitan pertimbangan dan kesimpulan di atas, DKPP telah menetapkan
amar putusan sebagai berikut:
a. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagain;
b. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I s.d. Teradu VII;
c. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan a quo.
4. Nomor Perkara 274/DKPP-PKE-VII/2018
✓ Pihak Pengadu pada perkara ini adalah Saudara Rikson Hatigoran
Nababan (alamat: Jakarta Pusat), sebagai Penggiat Pemilu.
✓ Pidak Teradu sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Ketua Bawaslu (Abhan
sebagai Teradu I); para anggota Bawaslu (Ratna Dewi Pettalolo sebagai
Teradu II, Muhammad Affifudin sebagai Teradu III, Rahmat Bagja sebagai
Teradu IV, dan Fritz Edward Siregar sebagai Teradu V), serta Sekretaris
Jenderal Bawaslu (Gunawan Suswantoro sebagai Teradu VI).
✓ Pada pokok aduan, Pengadu mendalilkan adanya dugaan pelanggaran
kode etik penyelenggara pemilu Teradu I s.d. Teradu VI, karena tidak
profesional dan gagal membuat standard tata laksana pengawasan
sehingga terjadi permasalahan pada tahapan pendaftaran peserta pemilu,
penyusunan daerah pemilihan, polemik calon, mantan narapidana, dan
beberapa hal lainnya yang secara lengkap dapat dilihat dalam Naskah
Salinan Putusan terlampir.
✓ Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan memeriksa bukti-bukti
dokumen atas gugatan a quo, DKPP berkesimpulan bahwa:
a. Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu berwenang mengadili
pengaduan Pengadu;
250
b. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan pengaduan a quo;
c. Teradu I s.d. Teradu V, dan VI tidak terbukti melakukan pelanggaran
kode etik dalam kedudukan dan jabatannya.
✓ Berkaitan pertimbangan dan kesimpulan di atas, DKPP telah menetapkan
amar putusan sebagai berikut:
a. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
b. Merehabilitasi nama baik Teradu I s.d. Teradu V terhitung sejak
putusan dibacakan;
c. Merehabilitasi nama baik Teradu VI terhitung sejak putusan dibacakan;
d. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan a quo.
[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, oleh karena susbtansi
perkara a quo sama dengan Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 maka Mahkamah
telah memeriksa perkara a quo bersamaan dengan Perkara Nomor 37/PUU-
XVII/2019 dimaksud yang telah diputus sebelumnya. Terhadap kedua perkara
tersebut, Mahkamah telah menghadirkan ahli dan telah didengar keterangannya,
yaitu: (1) Djayadi Hanan, yang telah memberikan keterangan pada tanggal 17
Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019; (2) Syamsudin Haris, yang telah
memberikan keterangan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 18 November
2019; (3) Topo Santoso, yang telah memberikan keterangan pada tanggal 18
November 2019; dan (4) Ramlan Surbakti, yang telah memberikan keterangan
pada tanggal 13 Januari 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Djayadi Hanan
Pemilu Serentak Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial
Setelah pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019, ada aspirasi
masyarakat agar pelaksanaannya menjadi tidak serentak. Tapi di sisi lain, MK
telah memiliki keputusan sebelumnya bahwa pelaksanaan pemilu serentaklah
yang sesuai dengan konstitusi. Apa pemikiran dan solusi yang bisa disumbangkan
oleh ilmu politik, khusunya ilmu sistem pemerintahan presidensial atas masalah
251
ini? Jawaban atas pertanyaan inilah yang hendak saya elaborasi dan mudah-
mudahan dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi Majelis dalam
mengambil keputusan atas perkara ini.
Pemilu serentak dalam sistem presidensial
Pemilu serentak (concurrent election) adalah pelaksanaan pemilu untuk
memilih eksekutif (presiden) dan anggota-anggota legislatif dalam waktu (hari)
yang bersamaan. Sebaliknya, pemilu tidak serentak adalah pelaksanaan pemilu
untuk memilih eksekutif (presiden) dan anggota-anggota legislatif pada waktu
(hari) yang berbeda. Jadi keserentakan ini adalah dalam pengertian eksekutif dan
legislatif, bukan atau tidak harus memasukannya dalam arti wilayah, atau sub-
wilayah. Memperluas konsep keserentakan ini menjadi keserentakan wilayah, juga
tidak menjadi persoalan, tapi dia tidak lagi termasuk ke dalam pengertian pokok
pemilu serentak yang menjadi bahasan utama para peneliti sistem pemerintahan
presidensial atau sistem pemilu pada umumnya.
Negara-negara demokrasi yang menganut sistem presidensial memiliki
variasi dalam pelaksanaan keserentakan ini. Ada yang serentak, ada pula yang
tidak. Beberapa negara menggabungkannya dengan pemilihan eksekutif dan
legislatif di daerah, ada pula yang tidak. Bila dilaksanakan serentak, terdapat
variasi juga: ada anggota legislatif yang dipilih bersamaan dengan eksekutif, ada
pula sebagian yang dipilih secara terpisah.
Dari sekitar 120-an negara demokrasi di dunia, ada 40 negara yang
menganut sistem presidensial (Cheibub, Gandhi, Vreeland, 2010). Ada beberapa
pola keserentakan pemilu yang dijalankan berbagai negara tersebut. Pertama,
pemilu presiden dan legislatif, dilaksanakan terpisah, seperti di Benin, El Salvador,
dan Colombia. Pada 2018, pemilih di Colombia mengikuti pemilu legislatif (108
senator dan 172 anggota DPR) pada tanggal 11 Maret. Sedangkan pada 27 Mei
mereka mengikuti pemilihan presiden. Kedua, pemilu presiden dan legislatif
dilaksanakan serentak, dibarengi dengan pemilu untuk lokal atau sub-nasional
(legislatif dan eksekutif) secara keseluruhan (atau hampir keseluruhan), seperti
Brazil dan Mexico. Pada 7 Oktober 2018 lalu misalnya, sekitar 147 juta pemilih
Brazil mengikuti pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 27 Gubernur,
54 Senator (2/3 dari total anggota senat), 513 anggota DPR, dan 1.059 anggota
252
Bagian 36 dari 47
DPR negara bagian. Ketiga, pemilu legislatif dan eksekutif nasional dilaksanakan
serentak, dibarengi dengan sebagian pemilu lokal (dalam arti wilayah maupun
dalam arti cabang eksekutif/legislatif), seperti di Chile. Pemilu presiden dan
legislatif secara nasional dilaksanakan di Chile, misalnya pada 19 November 2017.
Serentak dengan itu, Chile juga menyelenggarakan pemilu untuk lembaga legislatif
daerah/wilayah (regional boards).
Keempat, pemilu serentak sebagian, baik di tingkat nasional maupun di
tingkat lokal, seperti Argentina, Filipina, dan Amerika Serikat. Mari kita ambil
contoh Amerika Serikat. Banyak yang mengira bahwa pemilu presiden dan
legislatif di negara ini sebagai pemilu serentak. Meskipun ada benarnya, anggapan
ini kurang akurat. Memang benar, setiap kali ada pemilihan presiden di Amerika
Serikat, maka ada pemilihan untuk anggota Congress (DPR dan Senat). Semua
anggota DPR (435) memang dipilih berbarengan dengan pemilu presiden, tetapi
hanya sepertiga anggota senat yang dipilih pada saat itu. Selain itu, 435 anggota
DPR akan dipilih kembali dua tahun setelah pemilihan presiden karena masa
jabatan mereka dua tahun. Berbarengan dengan itu, sepertiga anggota senat yang
lain juga dipilih. Jadi pemilu Amerika Serikat sebetulnya tidaklah serentak, karena
ada masa pemilu hanya untuk legislatif dan ada masa pemilu untuk memilih
eksekutif sekaligus sebagian legislatif. Pemilihan legislatif lokal di Amerika
umumnya mengikuti pola di tingkat nasional. Sedangkan pemilu eksekutif di
negara bagian seperti gubernur, memiliki jadwalnya sendiri. Sebagian diantaranya
memang berbarengan dengan pemilu nasional.
Kelima, pemilu eksekutif dan legislatif dilaksanakan terpisah untuk
tingkat nasional, lalu ada pemilu legislatif dan eksekutif serentak untuki lokal di
keseluruhan wilayah, seperti di Korea Selatan. Di negara ini, masa jabatan
presiden adalah lima tahun, sedangkan masa jabatan anggota legislatif, di pusat
maupun di daerah adalah empat tahun. Pemilu presiden dilaksanakan setiap lima
tahun, sedangkan DPR setiap empat tahun. Selanjutnya gubernur provinsi,
walikota, dan DPRD Provinsi dan Kota dipilih secara serentak di seluruh Korea
Selatan setiap empat tahun.
Jadi dari sudut pandang sistem presidensial, serentak atau tidak
serentaknya pemilu legislatif bukanlah keharusan, tergantung pada kebijakan dan
pilihan negara masing-masing. Pilihan untuk pemilu serentak atau tidak dalam hal
253
ini biasanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lain seperti soal
penguatan sistem presidensial atau efektifitas dan efisiensi pemilu.
Sebagai contoh, penelitian Mark P. Jones (1995), dapat dianggap
mewakili temuan umum tentang penguatan sistem presidensial. Dalam salah satu
publikasi hasil penelitiannya, Jones (1995: 164) menyatakan: “…all evidence
indicates the functioning of presidential systems is greatly enhanced when the
president is provided with a majority or near-majority in the legislature.” Dengan
kata lain, memperkuat sistem presidensial sangat terkait dengan tersediannya
dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif bagi seorang presiden.
Pemilu serentak dianggap dapat memperkuat sistem presidensial karena dapat
membuat sistem kepartaian menjadi lebih sederhana, atau kalaupun tetap banyak,
jumlahnya masih terkategori moderat, sehingga tetap memungkinkan tersedianya
dukungan politik bagi presiden di lembaga legislatif. Menurut Jones (1995: 158):
“the timing of the executive and legislative elections along with the formula
employed to select the executive were demonstrated to be the two most important
factors in terms of their impact on the tendency to provide the executive with a
legislative majority.”
Atas dasar temuan seperti ini, Jones dan banyak peneliti lain, terutama
di Amerika Latin menyarankan agar sistem pemilu legislatif dan eksekutif dalam
sistem presidensial multipartai haruslah mengkombinasikan waktu pelaksanaan
yang serentak, sistem PR dalam pemilu legislatif, dan sistem plurality dalam
menentukan pemenang pemilu presidennya. Sejumlah peneliti lain setelah Jones,
seperti Golder (2006), Hicken and Stoll (2008), Amorim Neto and Cox (1997), Cox
(1997), Golder and Clark (2006), dan Mozzafar, Scarritt, and Gladich (2003), juga
Nunes and Thies (2013), semuanya mengkonfirmasi pentingnya pemilu serentak
dalam isu penguatan praktek sistem pemerintahan presidensial. Inilah salah satu
alasan penting mengapa lebih dari separuh negara-negara penganut sistem
presidensial di Amerika Latin sampai sekarang menggunakan pemilu serentak.
Pemilu serentak di Indonesia
Dari lima pola yang teridentifikasi dari pemilu di berbagai sistem
presidensial di atas, Indonesia saat ini (pemilu 2019) termasuk dalam kategori
254
ketiga, yakni pemilu serentak yang dibarengi dengan sebagian dari pemilu daerah
yakni legislatif (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).
Bila MK menganggap bahwa yang konstitusional adalah pemilu
serentak, maka ada beberapa hal yang perlu ditegaskan. Pertama, pemaknaan
serentak dari sudut pandang ilmu politik dan sistem pemerintahan presidensial
adalah pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif (presiden) dalam waktu yang
bersamaan. Kedua, muncul pertanyaan, apakah menyertakan pemilihan anggota
legislatif daerah tanpa menyertakan pemilihan eksekutif daerah secara serentak itu
tidak konsisten dengan makna pemilu serentak? Jawabannya tidak ada masalah.
Ketiga, sebaliknya, bila hanya menyertakan pemilu serentak nasional ditambah
pemilu serentak untuk seluruh eksekutif daerah, juga tidak ada masalah. Keempat,
itu berarti, bila masih ada pilihan lain, yang menyertai pemilu serentak dalam
pemaknaan seperti di atas, pilihan itu juga tidak melanggar prinsip pemilu serentak
tersebut. Pilihan itu misalnya adalah membagi pemilu menjadi dua, pemilu
nasional dan pemilu daerah atau lokal.
Dengan kata lain, ada banyak pilihan untuk menyelenggarakan pemilu
serentak secara keseluruhan itu, asalkan pokok soalnya adalah pelaksanaan
pemilu presiden dan legislatif nasional diselenggarakan secara serentak. Apakah
pemilu serentak nasional itu akan disertai dengan pemilu di daerah atau tidak
adalah kebijakan yang bisa diambil atau tidak diambil berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan yang masuk akal seperti menyederhanakan kerumitan pelaksanaan,
atau pertimbangan-pertimbangan lain.
Dari sudut pandang konsistensi pelaksanaan sistem presidensial,
keserentakan atau ketidakserentakan pemilu sebetulnya bukan masalah. Prinsip
pokok sistem presidensial adalah keterpisahan eksekutif (presiden) dan legislatif.
Turunan dari ini adalah pemberian mandat secara terpisah oleh rakyat kepada
presiden dan kepala legislatif. Rakyat memberikan mandat kepada presiden dan
kepada legislatif secara terpisah, bisa dalam waktu yang bersamaan (serentak),
bisa juga dalam waktu yang terpisah (pemilu tidak serentak). Dari segi
keserentakan antara pemilu legislatif dan pemilihan presiden, sistem pemilu kita
tidak ada masalah konsistensi dengan sistem presidensial.
255
Akan tetapi, ada dua masalah inkonsistensi dalam sistem pemilu
serentak yang dipraktekkan di Indonesia saat ini. Pertama, ada percampuran
dengan logika sistem parlementer. Pemilu serentak 2019, melalui adanya ambang
batas presiden (presidential threshold), menjadikan pemilu legislatif sebagai
prasyarat untuk pemilu eksekutif. Ini memasukkan logika sistem parlementer ke
dalam sistem presidensial.
Dalam logika sistem presidensial, mandat rakyat diberikan secara
terpisah langsung masing-masing kepada legislatif (DPR) dan kepada eksekutif
(presiden). Ini diperlukan karena legislatif dan eksekutif independen satu sama lain
dan saling “check and balance”. Mandat yang diberikan kepada legislatif belum
tentu sama, bahkan sering berbeda, dengan mandat yang diberikan kepada
presiden. Sebagai contoh, di Amerika Serikat sering terjadi divided government
dimana rakyat memberikan mandat politik kepada Partai Republik di Kongres dan
kepada Partai Demokrat di kepresidenan atau sebaliknya. Dengan kata lain, tidak
ada hubungan antara hasil pemilu legislatif dengan proses dan hasil pilpres.
Dalam sistem parlementer, pemberian mandat dari rakyat berlangsung
satu arah dari rakyat kepada parlemen (partai politik), lalu dari parlemen (partai
politik) kepada eksekutif (perdana menteri). Partai atau gabungan partai yang
menang (memiliki mayoritas) yang mencalonkan dan mengangkat perdana
menteri. Dengan kata lain, hasil pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk
terbentuknya eksekutif.
Meski tidak seluruhnya, logika parlementer ini berlaku juga ketika pemilu
legislatif dijadikan persyaratan untuk pilpres seperti di Indonesia. Hanya saja
dalam sistem parlementer murni, partai atau gabungan partai mencalonkan dan
memilih eksekutif (perdana menteri), sedangkan dalam sistem Indonesia sampai
2019, partai atau gabungan partai, karena hasil tertentu dari pemilu legislatif,
mencalonkan eksekutif (presiden) lalu mempersilahkan rakyat untuk memilih. Ini
artinya, pemberian mandat dari rakyat kepada presiden, tidak bersifat langsung,
tapi melalui pemberian mandat terlebih dahulu kepada legislatif (isi legislatif adalah
partai politik) baru dari rakyat. Maka model pemilu legilsatif yang menjadi prasyarat
pilpres membuat logika sistem presidensial menjadi tidak konsisten.
256
Kedua, ada percampuran antara variabel sistem pemerintahan dan
variabel bentuk negara. Ini dengan asumsi bahwa menyertakan pemilu legislatif
daerah dianggap sebagai bagian dari makna pemilu serentak, sebagaimana
pemilu (lima kotak) yang diselenggarakan pada 2019 ini.
Setiap mahasiswa atau pembelajar ilmu politik, terutama cabang
perbandingan politik seperti saya, harus menguasai perbedaan tiga konsep dasar
yang harus dia pelajari sejak awal. Ketiga konsep itu adalah rejim politik (political
regime) yang sering disebut juga sistem politik, sistem pemerintahan
(governmental system), dan bentuk negara (state form).
Rejim politik adalah soal pengelolaan dan pengorganisasian kekuasaan
(formal dan informal) dan bagaimana hubungannya dengan rakyat/masyarakat
(Fishman, 1990). Ada tiga tipiloginya yaitu demokrasi, otoritarian, dan totalitarian
(Munck, 1996). Pemilu dan sistem pemilu adalah aspek penting dalam rejim
demokrasi karena dengannya kekuasaan dari rakyat dapat dipraktekkan.
Sistem pemerintahan adalah soal bagaimana terbentuk dan berakhirnya
cabang-cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif serta bagaimana hubungan di
antara keduanya (Cheibub, Gandhi, Vreeland, 2009). Di sini kita mengenal sistem
parlementer, sistem presidensial, dan sistem campuran: semi-presidensial atau
semi-parlementer. Sedangkan bentuk negara adalah soal apakah sebuah negara
terdiri dari satu pemerintahan nasional saja atau terdiri dari sejumlah pemerintahan
sub-nasional dan bagaimana hubungan antar level pemerintahan tersebut. Di sini
kita mengenal bentuk negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi
(Kernell., et.al., 2012). Bagaimana pengelolaan kekuasaan di pemerintahan sub-
nasional adalah konsekuensi dari bagaimana bentuk negara dan pilihan-pilihan
yang diambil. Negara bagian di negara federal, punya hak misalnya apakah akan
memilih pemimpin di negara bagian yang bersangkutan melalui pemilu serentak
atau tidak. Dalam negara kesatuan, pilihan adanya pemilu legislatif dan/atau
eksekutif di daerah dan bagaimana pelaksanaannya adalah konsekuensi dari
kebijakan apakah ada otonomi atau tidak misalnya.
Dengan demikian, adanya pemilu eksekutif dan legislatif di tingkat
nasional adalah konsekuensi dari sistem pemerintahan, sedangkan adanya pemilu
lokal adalah konsekuensi dari pilihan atas pengelolaan pemerintah karena bentuk
257
negara dan sistem pengelolaan pemerintahan sub-nasional yang dipilih. Dengan
kata lain, memasukkan pemilu lokal sebagai bagian dari konsistensi pelaksanaan
sistem presidensial tidaklah relevan. Lebih tegasnya, bila diputuskan pemilu harus
serentak dalam konteks sistem presidensial, maka keserentakan itu hanya
mencakup pemilu legislatif dan eksekutif di tingkat nasional. Memasukkan pemilu
lokal sebagai bagian dari keserentakan hanyalah pilihan saja. Sebaliknya tidak
menyerentakkan pemilu lokal sebagai bagian dari keserentakan adalah juga
pilihan.
Mengurai variabel bentuk negara dan variabel sistem pemerintahan
yang ada dalam sistem pemilu serentak 2019 dengan cara berpikir di atas,
memberi kita jalan keluar atas permasalahan pemilu serentak yang kita hadapi.
Sejumlah permasalahan yang mengemuka dalam pemilu serentak 2019, antara
lain adalah sebagai berikut. Pertama, beban kerumitan (kompleksitas) yang
berpengaruh kepada waktu dan kompleksitas menajeman pemilu. Kedua,
kerumitan yang dihadapi pemilih, akibat terlalu banyaknya surat suara yang harus
dikenali. Ketiga, tenggelamnya isu lokal akibat fokus pemilu secara alamiah
memang lebih banyak kepada pemilu nasional, terutama pemilihan presiden.
Keempat, fokus pada pemilu presiden itu menjadi makin menonjol akibat polarisasi
tajam (pertarungan head-to-head) yang kemungkinan disebabkan oleh terbatasnya
kompetisi akibat penerapan ambang batas presiden.
Hulu dari persoalan adalah beratnya beban pemilu serentak 2019 atau
pemilu lima kotak dalam istilah sejumlah pegiat pemilu. Maka melepaskan pemilu
lokal (legislatif dan eksekutif) dari pemilu nasional bisa menjadi jalan keluar. Soal
apakah pemilu lokal akan dijadikan serentak (legislatif dan eksekutif) serta
simultan (seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota) adalah soal pilihan. Ini
dengan asumsi bahwa MK tetap dengan keputusannya bahwa pemilu serentak
adalah yang konstitusional. Bila tidak, tentu pilihan jalan keluar menjadi lebih
banyak lagi.
258
Syamsuddin Haris
PEMILU SERENTAK, PERLUKAH DIUBAH KEMBALI3
Pengantar
Secara sederhana pemilihan umum (Pemilu) serentak dapat didefinisikan
sebagai pemilu yang diselenggarakan untuk memilih pejabat publik dari beberapa
lembaga sekaligus secara bersamaan. Atas dasar definisi tersebut maka pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berlangsung secara bersamaan pada 9
April 2014 yang lalu dapat dikategorikan sebagai pemilu serentak. Lebih
tepatnya, pemilu serentak legislatif, karena pemilu diselenggarakan untuk
memilih anggota legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
secara sekaligus pada waktu yang sama. Dalam perspektif komparatif, pemilu
serentak dewasa ini tidak hanya bersifat nasional di dalam satu negara,
melainkan juga bersifat supranasional. ltulah yang terjadi ketika pemilu parlemen
Uni Eropa berlangsung secara serentak dengan pemilu nasional dan bahkan
pemilu lokal di satu atau beberapa negara Eropa.
Sulit dipungkiri bahwa secara prosedural sudah banyak kemajuan di balik
penyelenggaraan pemilu legislatif (pileg), terutama sejak era reformasi. Namun
persoalannya, pileg serentak seperti berlangsung selama ini hanya didesain untuk
mengisi keanggotaan DPR, DPD, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Pileg yang diselenggarakan secara bersamaan tersebut tidak atau belum dirancang
untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan hasil pemilu itu sendiri. Jika disepakati
bahwa bangunan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh konstiutusi hasil
amandemen adalah sistem pemerintahan presidensial, maka format pileg serentak
yang berlansung selama ini tidak atau belum dirancang untuk kebutuhan
efektifitas sistem pemerintahan presidensial. Dampaknya sudah kita ketahui
bersama, meskipun pemilu-pemilu semakin demokratis dan bahkan langsung,
namun hasil pemilu tidak menjanjikan terbentuknya pemerintahan yang efektif
dan sinergis, baik secara horizontal maupun secara vertikal.
Bagian 37 dari 47
Di luar soal di atas, para pejabat publik yang dihasilkan pemilu,
termasuk pemilu kepala daerah (pilkada), memiliki akuntabilitas yang relatif
3 Pandangan yang disampaikan sebagai Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
Sidang Permohonan Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap UUD 1945,
tanggal 17 Oktober 2019 di Mahkamah Konstitusi.
259
rendah. Hal itu tercermin antara lain dari masih maraknya kasus-kasus korupsi
dan penyalahgunaan dana publik, APBN, dan APBD, yang melibatkan anggota
legislatif dan para pejabat eksekutif di semua tingkat, dari pusat hingga daerah.
Jadi, kendati secara prosedural meningkat pesat, tetapi secara substansi
kualitas pemilu dalam menghasilkan pemerintahan yang sepenuhnya bekerja
untuk rakyat masih masih jauh dari harapan.
Problem lain dari format pemilu-pemilu kita selama ini adalah fakta
bahwa penyelenggaraan pileg selalu mendahului pemilu presiden/wapres
(pilpres), padahal pada saat yang sama bangsa kita sepakat untuk semakin
memperkuat bangunan sistem pemerintahan presidensial. Pileg yang
mendahului pilpres dalam skema presidensial jelas suatu anomali atau
penyimpangan mengingat di dalam sistem presidensial, lembaga legislatif
terpisah dari eksekutif. Di sisi lain, penyimpangan ini pada akhirnya berisiko
pada implementasi sistem presidensial itu sendiri dalam praktik politik dan
pemerintahan. Salah satu risiko itu adalah berlangsungnya proses pencalonan
presiden yang "didikte" oleh hasil pileg. Seperti diketahui, hanya parpol atau
gabungan parpol yang memperoleh sekurang- kurangnya 25 persen suara atau
20 persen kursi DPR yang dapat' mengajukan pencalonan dalam pilpres.
Dengan demikian tampak jelas bahwa baik pileg maupun pilpres
belum dirancang untuk memperkuat dan meningkatkan efektifitas pemerintahan
presidensial. Pileg diselenggarakan sekadar untuk mengisi keanggotaan
lembaga-lembaga legislatif, sementara pilpres dan segenap prosesnya
dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakilnya tanpa dikaitkan dengan
kebutuhan akan optimalisasi kinerja system pemerintahan presidensial hasil
pemilu itu sendiri. Singkatnya, tujuan governability atau terbentuknya pemerintah
yang dapat memerintah secara efektif, cenderung terabaikan dalam skema
pemilu-pemilu kita. Kebutuhan akan penguatan dan efektifitas sistem presidensial
itulah akhirnya yang melatarbelakangi perubahan skema pemilu dari yang tidak
serentak menjadi pemilu serentak.
Pemilu dan Penguatan Sistem Presidensial
Sudah sering dikemukakan bahwa tidak ada satupun pemilu di negara demokrasi
yang diselenggarakan di dalam ruang hampa. Artinya, pilihan atas skema dan
260
sistem pemilu sangat ditentukan oleh konteks dan tujuan pemilu itu sendiri.
Pertanyaannya, apakah bangsa kita pernah merumuskan dengan jelas konteks
dan tujuan berpemilu itu sendiri selain sebagai pengejewantahan asas kedaulatan
rakyat? Secara lebih spesifik apakah naskah akademik UU Pemilu Nomor 7
Tahun 2017 telah merumuskan secara jelas tujuan bangsa kita
menyelenggarakan pemilu serentak di luar argument filosofi hokum dan
konstitusi yang sudah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum terbit
Putusan MK Nomor 14/PUU-Xl/2013. Pertanyaan berikutnya, apakah pilihan
atas skema pemilu serentak seperti diputuskan MK dan diakomodasi oleh
pembentuk UU di dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, sudah merupakan
keputusan yang tepat jika dihubungkan dengan tujuan perubahan skema pemilu
dari pemilu legislatif dan pemilu presiden yang terpisah menjadi pemilu serentak?
Selain sebagai pengejewantahan kedaulatan rakyat, menurut saya
paling kurang ada tiga tujuan pemilu lainnya, yakni: (1) terpilihnya para wakil
rakyat dan pemimpin pemerintahan yang tidak hanya representatif, tetapi juga
berintegritas dan bertanggung jawab; (2) terbentuknya pemerintah yang bisa
memerintah (governable) atau pemerintahan yang efektif; dan (3) terbitnya
kebijakan publik' yg berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa kita, yakni
terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Mengenai tujuan
terbentuknya pemerintah yang bisa memerintah, dalam konteks kita maksudnya
tidak lain adalah terbentuknya sistem pemerintahan presidensial yang efektif.
Dalam bahasa Putusan MK sendiri dikemukakan kurang lebih bahwa pilpres
yang dilakukan setelah pileg "tidak memberi penguatan atas sistem
pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi". Karena itu pertanyaan
berikutnya, apakah skema pemilu serentak yang diputuskan oleh MK pada
2013 dan diumumkan pada awal 2014 bisa menjamin terbentuknya sistem
pemerintahan presidensial yang efektif? Atau sekurang-kurangnya, apakah ada
insentif elektoral dari skema pemilu serentak yang diputuskan MK dan
diakomodasi oleh pembentuk UU di dalam UU Pemilu bagi penguatan dan
efektifitas sistem presidensial?
Putusan MK Nomor 14/PUU-Xl/2013 tentang skema pemilu serentak
lima kotak sebenarnya telah menyertakan konteks penguatan sistem
presidensial tersebut. Akan tetapi entah disadari atau tidak, Putusan MK lainnya,
261
khususnya terkait syarat ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan
pada hasil pemilu DPR, sebagaimana masih dianut oleh UU Nomor 7 Tahun
2017 justru tetap dipertahankan oleh MK, padahal syarat ambang batas
tersebut jelas-jelas merupakan anomali dari skema system presidensial itu
sendiri. Seperti diketahui, prinsip keterpisahan institusional antara lembaga
parlemen dan lembaga presiden, meniscayakan tegaknya sistem checks and
balances di antara kedua institusi tersebut. Sebagai konsekuensi logisnya,
semestinya tidak dibuka ruang bagi parlemen dan presiden untuk saling
menyandera satu sama lain.
Persyaratan ambang batas pencalonan presiden ini tak hanya menjadi
"penjara" bagi kalangan parpol sendiri, melainkan juga merefleksikan praktik
demokrasi presidensial bernuansa parlementer. Format pilpres yang dibiarkan
"didikte" oleh hasil pileg justru mendistorsikan praktik presidensialisme itu
sendiri. Sesuai skema sistem presidensial yang dianut oleh konstitusi kita,
lembaga Presiden dan DPR adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis
legitimasi yang berbeda, serta tidak saling tergantung satu sama lain, sehingga
tidak seharusnya pencalonan presiden ditentukan oleh formasi politik parlemen
hasil pemilu legislatif. Anomali lainnya adalah realitas bahwa hasil pemilu
legislatif menjadi dasar bagi parpol untuk bergabung atau berkoalisi, baik dalam
pengusungan pasangan capres-cawapres maupun dalam pembentukan
pemerintahan hasil pemilu. Skema pemilu seperti ini jelas kontraproduktif bagi
upaya memperkuat presidensialisme sebagaimana obsesi besar bangsa kita di
balik empat tahap perubahan konstitusi pada 1999-2002.
Kembali kepada materi gugatan yang disidangkan hari ini, menurut
saya, dalam skema sistem pemerintahan presidensial, keserentakan antara
pemilu anggota legislatif dan pemilu eksekutif merupakan suatu keniscayaan
politik. Sistem pemilu serentak telah dipraktikkan di sejumlah negara yang
menganut sistem presidensial. Seperti ditulis oleh Nico Harjanto dalam bab
"Pemilu Serentak: Pengertian dan Varian" di dalam buku Pemilu Nasional
Serentak 2019 (2016) 4: "Di Amerika Latin, Jones (1995: 10) mencatat bahwa
pemilihan presiden dan anggota legislatif dilakukan secara serentak di Bolivia,
4 Selanjutnya, lihat Syamsuddin Haris, ed., Pemilu Nasional Serentak 2019, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2016.
262
Columbia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Bukan hanya untuk tingkat nasional,
di beberapa negara pemilu serentak juga dilakukan dengan menggabungan
pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu regional atau lokal. Di Amerika Serikat,
misalnya, di beberapa negara bagian, pemilu menggabungkan bukan hanya
pemilihan presiden dan anggota kongres serta senat di tingkat pusat, melainkan
pada waktu yang bersamaan juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan
legislator di tingkat negara bagian. Di Amerika Latin, Brazil juga menerapkan
model serupa. Pemilu dilakukan secara serentak dengan menggabungkan
pemilinan presiden dan anggota parlemen di tingkat nasional, dan pemilihan
gubernur dan legislator di tingkat negara bagian".
Oleh karena itu persoalan terbesar bagi bangsa kita saat ini
bukanlah mempertanyakan lagi, apakah pemilu serentak masih relevan, perlu
dipertahankan, atau tidak. Saya kira bukan itu. Persoalan kolektif bangsa kita
saat ini adalah mencari dan menemukan skema, model, atau varian pemilu
serentak yang tepat bagi konteks, kebutuhan, tujuan pemilu bagi bangsa
Indonesia. Seperti akan diuraikan di bawah nanti, skema, model, atau varian
yang kami tawarkan adalah suatu skema pemilu serentak yang memisahkan
antara pemilu serentak nasional untuk memilih Presiden dan Wapres, DPR, dan
DPD di satu pihak, dan pemilu serentak lokal atau daerah untuk memilih
kepala/wakil kepala daerah, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang
diselenggarakan 30 bukan sesudah pemilu serentak nasional di lain pihak.
Problem Pemilu Serentak 2019
Problem Pemilu 2019 tidak semata-mata terletak pada keserentakan
penyelenggaraan pilpres dan pileg –karena ini merupakan keniscayaan dari
original intent konstitusi itu sendiri-melainkan lebih pada pilihan skema a.tau model
atau varian keserentakan pemilu itu sendiri. Persoalannya, keserentakan pemilu
seperti pemilu serentak lima kotak yang diputuskan MK melalui Putusan Nomor
14/PUU-Xl/2013 dan diumumkan pada awal 2014, bukanlah satu-satunya pilihan
skema atau jenis atau model pemilu serentak yang tersedia.
Pilihan atas skema atau model pemilu serentak lainnya tersedia cukup
banyak. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema
263
atau model pemilu serentak yang bisa dipilih 5. Pertama, pemilu serentak
sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat
nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR,
DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta
pilkada. lni seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "pemilu
borongan".
Kedua, pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat
dan daerah) dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan
eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini,
pemilu untuk DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan
kemudian diikuti pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan
kemudian.
Ketiga, pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan
pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk pemilu nasional dan pemilu
daerah/local (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini pemilu
anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilu presiden.
Sementara pemilu DPRD provinsi, kabupaten/kota dibarengkan pelaksanaannya
dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah
pemilu nasional.
Keempat, pemilu serentak tingkat nasional dan tingkat local yang
dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based
concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif
untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun
kedua diadakan pemilu serentak tingkat local untuk memilih DPRD provinsi dan
kabupaten/kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan
pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua
khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk
wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan,
.
dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun
masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari
5 Pemilu Nasional Serentak 2019, ibid.
264
pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara
tahunan oleh pemilih.
Kelima, adalah pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti
dengan pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan
waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi tersebut. Dengan model
concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan
Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian
setelahnya tergantung dari siklus maupun jadual pemilu lokal yang telah disepakati
bersama diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati,
dan walikota serta memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di suatu
provinsi, dan kemudian diikuti dengan pemilu serentak lokal yang sama di provinsi-
provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa pemilu serentak
lokal di sejumlah provinsi.
Keenom, adalah pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD,
dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah
selang waktu tertentu dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi.
Dalam skema atau model ini, pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk
memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu provinsi, dan
jadualnya tergantung dari siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi yang
telah disepakati.
Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para
akademisi melalui Electoral Research lnstitut 6, adalah pemilu serentak yang
memisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal yang
diselenggarakan 30 bulan sesudah pemilu serentak nasional. Pemilu serentak
nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional
(Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan pemilu serentak lokal untuk
memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (gubernur/wakil,
bupati/walikota/wakil, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian
pilkada serentak menjadi bagian dari skema pemilu local serentak. Mengenai
konstitusionalitas pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan pemilu
6 Pemilu Nasional Serentak 2019, ibid. Salah seorang akademisi yang terlibat di dalam penulisan
buku ini adalah Prof. Dr. Saldi Isra, guru besar Universitas Andalas Padang, yang saat ini menjabat
sebagai salah seorang hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi.
265
serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi lsra
dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional
Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional
Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi lsra, terkait
penyelenggaraan pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal
22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan pemilu, frasa pemilu nasional secara
serentak, dan pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan
oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan pemilu serentak nasional dan
local sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original
intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata
bersifat harfiah, tetapi juga fungsional.
Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada
2015, bahwa pilkada bukan rejim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD
Bagian 38 dari 47
1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada
pada hakikatnya adalah pemilu.
Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU provinsi dan KPU
kabupaten/kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan
bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK,
yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu pemilu,
sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema pemilu serentak
lokal.
Dalam kaitan ini paling kurang ada 10 keuntungan skema pemilu
serentak yang memisahkan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak
lokal.
Pertama, skema pemilu serentak yang memisahkan antara yang
nasional dan lokal menjanjikan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu yang
lebih efektif karena presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari
parpol atau koalisi parpol yang sama. lni dimungkinkan karena skema pemilu
serentak secara hipotesis menghasilkan efek ekor jas (coattail effect}, yang
semestinya tidak hanya dipahami dalam konteks pengaruh popularitas capres
terhadap parpol pengusungnya dalam hasil pemilu parlemen, tetapi juga hasil
pemilu serentak lokal yang dipengaruhi hasil pemilu serentak nasional.
266
Kedua, apabila pemerintahan hasil pemilu serentak nasional memiliki
kinerja yang baik, maka hasil pemilu serentak lokal kemungkinan besar sama
dengan hasil pemilu serentak nasional. Artinya, pemilu dimenangkan oleh
kandidat dan/atau partai yang sama, sehingga pada gilirannya menghasilkan
sinergi dan efektifitas pemerintahan nasional-regional-lokal;
Ketiga, sebaliknya jika pemerintahan hasil pemilu serentak nasional
berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi publik untuk menghukum parpol
atau koalisi parpol yang berkuasa tersebut melalui momentum pemilu serentak
lokal dengan cara tidak memilihnya kembali;
Keempat, kecenderungan terbentuknya koalisi politik semata-mata
atas dasar kepentingan politik jangka pendek dapat diminimalkan karena parpol
"dipaksa" berkoalisi sebelum ada hasil pemilu legislatif yang pada gilirannya juga
bisa mengurangi kecederungan berlangsungnya politik transaksional;
Kelima, isu politik lokal yang selama ini cenderung tenggelam dalam
hingar-bingar pemilu nasional, termasuk saat pemilu serentak versi MK pada
17 April 2019 yang lalu, dapat terangkat melalui pemilu serentak lokal;
Keenam, para wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih diharapkan
lebih akuntabel karena kinerja mereka berikut partai pengusungnya dievaluasi
kembali dalam waktu relatif pendek (30 bulan);
Ketujuh, skema pemilu serentak yang memisahkan pemilu nasional
dan pemilu lokal yang direkomendasikan ini akan menyederhanakan jumlah
partai sehingga menjanjikan terbentuknya sistem multipartai moderat;
Kedelapan, skema alternatif yang direkomendasikan ini menjanjikan
peluang yang lebih besar bagi elite politik lokal yang kinerja dan
kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional;
Kesembilan, pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu
serentak lokal diharapkan dapat mengurangi potensi politik transaksional
sebagai akibat melembaganya oportunisme politik seperti berlangsung selama
ini. Tidak ada lagi peluang anggota DPRD ikut serta dalam kompetisi pilkada
karena pemilu DPRD berlangsung secara bersamaan dengan pemilu kepala
daerah;
267
Kesepuluh, pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu
serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat
menjadi lebih rasional karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada
pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik
suara. Dengan begitu, maka para pemilih memiliki waktu yang lebih luang untuk
memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan
mereka.
Jadi yang bermasalah, menurut saya, pertama, bukanlah pemilu
serentak sebagai sebuah terminologi pemilu yang menyerentakkan
penyelenggaraan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif secara bersamaan di
waktu yang sama, melainkan lebih pada pilihan skema atau jenis pemilu serentak
itu sendiri. Selain kelemahan-kelemahan yang sudah dikemukakan sebelumnya,
baik MK maupun pembentuk UU, dalam hal ini DPR dan Presiden, tidak
menghitung potensi kompleksitas dan kerumitan implementasi penyelenggaraan
pemilu serentak versi MK di lapangan. Apalagi pada saat yang sama berlaku
sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak untuk pemilu
legislatif yang diikuti oleh 16 parpol peserta pemilu. Seperti diketahui, dengan
16 peserta pemilu dan peluang mencalonkan hingga 10-12 caleg di setiap
Dapil, maka secara teoritis terdapat paling tidak 300-400 caleg DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang harus dicermati oleh para pemilih di
setiap Dapil sebelum menentukan pilihannya. Belum lagi dihitung caleg DPD dan
paslon capres dan cawapres yang harus dipilih pada waktu yang sama.
Kedua, kompleksitas dan kerumitan teknis pemilu, khususnya di
tingkat tempat pemumungutan suara (TPS) yang dilakukan oleh Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Jadi, berbagai masalah yang muncul
di balik Pemilu Serentak 2019 yang lalu tidak semata-mata terkait "keserentakan"
pemilu, melainkan lebih pada pengaturan durasi waktu pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS oleh KPPS yang sangat tidak manusiawi. Mengapa
pembentuk UU, dalam hal ini DPR dan Presiden, yang semestinya bisa
menghitung potensi kerumitan dan beban KPPS, harus memaksakan pemungutan
suara dan penghitungan suara oleh KPPS dalam waktu satu hari? Bukankah
bisa diatur durasi waktu yang lebih manusiawi serta sesuai dengan UU Nomor
268
13 Tahun 2003 tentang Ketegakerjaan7 bagi para pahlawan demokrasi di tingkat
KPPS? Mengapa pembentuk UU membiarkan dan bahkan melegalkan
berlangsungnya eksploitasi manusia atas manusia melalui kebijakan
pemungutan suara yang harus dilakukan sekaligus dengan penghitungan suara
dihari yang sama? Saya memperoleh banyak cerita miris, bagaimana para
anggota KPPS yang berada di bawah tekanan harus berlaku jujur dan adil di
tengah beban kerja yang begitu berat, sehingga untuk sholat dan makanpun
mereka tidak memiliki waktu yang cukup, apalagi untuk sekadar istrahat.
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Saya kira kita semua sudah tahu, pemilu legislatif untuk memilih Majelis Rendah
(Lok Shaba) di India yang merupakan pemilu terbesar di dunia, berlangsung
selama lebih dari sebulan. Pemungutan suara bergelombang dari beberapa
wilayah negara bagian ke negara bagian lainnya secara bergantian.
Pemungutan suara pemilu di India pada 2019 misalnya, berlangsung dalam
tujuh tahap selama 37 hari. Pemilu terbesar dan juga rumit lainnya, yakni
pemilu serentak di Amerika Serikat, pada dasarnya tidak berlangsung satu hari,
bukan hanya tercermin dari kebijakan pemungutan suara dini 4 hingga 50 hari
sebelum hari-H, melainkan juga terlihat dari beragamnya media/sistem
pemungutan suara, antara lain melalui pos8. Selain itu, anggota DPR dan
sepertiga anggota Senat AS dipilih setiap dua tahun, sehingga waktu pemilihan
pun tidak selalu bersamaan dengan jadwal pilpres.
Oleh karena itu memang agak mengherankan bahwa pembentuk UU
memaksakan berlangsungnya pemungutan suara dan penghitungan suara oleh
KPPS harus berlangsung di hari yang sama. Padahal, pertama, keserentakan
pemilu tidak harus dimaknai bahwa seolah-olah pemungutan suara pemilu harus
diselenggarakan pada hari yang sama. Bertolak dari terminology "pemilu
serentak", maka yang dimaksud sebenarnya adalah keserentakan pencoblosan
atau penandaan beberapa surat suara sekaligus meskipun tidak dilakukan pada
hari yang sama oleh semua pemilih. Kedua, "keserentakan" pemungutan suara
tidak harus disertai keserentakan penghitungan suara karena dua kegiatan
7 Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jumlah jam kerja maksimum adalah
8 jam perhari, dengan waktu lembur maksimal 3 jam perhari, sehingga total hanya 11 jam perhari.
8 Sebagian besar pengaturan teknis pemungutan suara di AS bersifat lokal, termasuk libur dan
tidak libur di hari pemungutan suara, sehingga cenderung berbeda-beda di setiap negara bagian.
269
tersebut merupakan tahapan pemilu yang semestinya berbeda serta terpisah
satu sama lain. Problemnya, tahapan pemilu yang disiapkan oleh KPU, sejak
lama, bahkan mungkin sejak era orde baru, sudah merangkaikan tahap
pemungutan suara menyatu dengan penghitungan suara, sehingga ketika
beban KPPS begitu luar biasa besar seperti Pemilu 2019 yang lalu, langsung
berdampak pada munculnya-tragedi kemanusiaan berupa meninggalnya ratusan
petugas KPPS dan aparat pendukung pemilu lainnya.
Di sisi lain, hasil survei public yang dilakukan Pusat Penelitian Politik
LIPI pasca-Pemilu 2019 di 34 provinsi mengkonfirmasi kesulitan yang dihadapi
mayoritas responden saat pemungutan suara di TPS. Sekitar 74 persen
responden (N=l.453) mengaku kesulitan menggunakan hak pilihnya. Survei
dengan pertanyaan yang sama di tingkat elite atau tokoh dari berbagai kalangan
(N=119) bahkan lebih tinggi lagi, 84 persen, yakni responden yang mengaku
pemilu serentak yang lalu cukup menyulitkan bagi mereka.
Hasil survei LIPI di atas menggarisbawahi bahwa skema pemilu
serentak yang diadopsi di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum tidak hanya membebani para penyelenggara pemilu, terutama KPPS di
tingkat terbawah, melainkan juga membebani para pemilih. Lalu, untuk apa
mempertahankan skema pemilu serentak yang membebani penyelenggara di
satu pihak, dan mempersulit para pemilih di pihak lain? Mengapa kita harus
bangga dengan julukan "negara demokrasi terbesar ketiga di dunia" dengan
pemilu paling kompleks dan rumit, jika ternyata kebanggaan tersebut bersifat
semu belaka?
Kesimpulan dan Rekomendasi
Hasil survei publik yang mengkonfirmasi kesulitan mayoritas responden dalam
pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 dan juga fakta tragedi kemanusiaan
akibat eksploitasi manusia atas manusia seperti dialami para petugas KPPS, menurut
saya, tidak serta merta harus dibaca sebagai keniscayaan bagi kita untuk
menghentikan pemilu serentak. Seperti dikemukakan sebelumnya sumber masalahnya
bukanlah pada keserentakan pemilu, melainkan lebih pada pilihan atas skema, model,
atau varian pemilu serentak itu sendiri yang ternyata sangat beragam.
Menurut saya, sumber masalah di balik kesulitan para pemilih di satu
270
pihak, dan beban sangat tidak manusiawi para petugas KPPS di lain pihak,
lebih terletak pada pilihan model atau varian pemilu serentak yang tidak tepat,
yakni pemilu serentak lima kota seperti diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi
dan diakomodasi oleh Presiden dan DPR selaku pembentuk UU di dalam UU
Nomor 7 Tahun 2017. Penumpukan lima surat suara sekaligus pada satu waktu
secara bersamaan, dan implementasi system proporsional terbuka dengan
mekanisme suara terbanyak bagi 16 partai politik peserta pemilu, diduga kuat
adalah dua di antara beberapa persoalan krusial yang menjadi sumber tragedi
kemanusiaan petugas penyelenggara pemilu dan kesulitas pemilih pada Pemilu
Serentak 2019 yang lalu.
Di sisi lain, kekeliruan pembentuk UU dalam mengatur durasi waktu
pemungutan dan penghitungan suara yang sangat tidak manusiawi tidak
harus mempersalahkan "keserentakan" pemilu sebagai suatu pilihan
konstitusionalitas seperti sudah tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-
Xl/2013. Meminjam pepatah lama, untuk menangkap tikus, saya kira kita tidak
perlu membakar lumbung padi. Cukuplah kiranya kita memilih alat tangkap tikus
yang lebih baik, lebih sederhana, dan memudahkan semua pihak.
Dari keseluruhan keterangan di atas, jelaslah bahwa pemilu serentak
sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial tetap
perlu dipertahankan. Hanya saja skema, model, atau varian pemilu serentak
yang bisa memenuhi tujuan tersebut bukanlah pemilu serentak lima kotak
seperti berlaku pada Pemilu 2019, melainkan skema pemilu serentak nasional
(memilih Presiden/Wapres, DPR, dan DPD) yang dipisahkan dari pemilu
serentak lokal (memilih kepala daerah, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota) yang diselenggarakan 30 bulan sesudah pemilu serentak
nasional. Konsekuensi logisnya, pilkada serentak harus menjadi bagian dari
pemilu serentak lokal.
Topo Santoso
A. PENDAHULUAN
Pemilihan Umum serentak telah berlangsung pada 17 April 2019 di
Indonesia. Pemilu itu telah selesai seluruh tahapannya dengan puncaknya pada
pelantikan seluruh pejabat yang terpilih. Pelaksanaan Pemilu 2019 ini merupakan
271
kali pertama dimana pemilu dalam satu hari para pemilih langsung memilih lima
posisi sekaligus (oleh sebab itu dikenal sebagai pemilu 5 kotak) yaitu: (1) Presiden
dan Wakil Presiden; (2) anggota DPR; (3) anggota DPD; (4) anggota DPRD
Provinsi, dan (5) anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Pada pemilu sebelum-sebelumnya yakni Pemilu 2004, 2009, dan 2014
pemilu tidak berlangsung secara serentak dalam satu hari, dimana pemilu anggota
DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota (pemilu 4 kotak) diadakan lebih dahulu pada
satu hari, setelah itu beberapa bulan kemudian diadakan Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden (pemilu 1 kotak). Sedangkan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota
diadakan pada waktu yang lain lagi. Dengan demikian dalam satu tahun rakyat
memilih dalam 3 kali pemilu/ pemilihan.
Dengan selesainya Pemilu 2019, maka sejak 1999 hingga saat ini
Indonesia berhasil menyelenggarakan lima kali pemilu demokratis, yaitu: 1999,
2004, 2009, 2014, dan 2019. Dalam literatur, hanya Pemilu 1955 yang dipandang
memiliki kualitas demokrasi yang sejajar. Dengan demikian sejak merdeka
Indonesia sudah mengadakan enam kali pemilu demokratis. Pemilu-pemilu
sepanjang orde baru (Pemilu 1972, 1977, 1982, 1987, 1992) dianggap kurang
demokratis.
Keberhasilan mengadakan pemilu-pemilu demokratis pasca orde baru
membuat pemilu Indonesia tercatat sebagai pemilu yang memiliki nilai salah satu
yang paling tinggi di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara sendiri menurut "2016 the
Economist Intelligence Unit’s Democracy Index" (EIU Democratic Index) belum ada
satu negarapun yang dipandang demokrasi penuh (no full democracies in
Southeast Asia). Indeks ini mengklasifikasikan empat negara sebagai flawed
democracies (termasuk Indonesia di dalamnya), tiga negara sebagai ‘hybrid’, dan
dua negara sebagai rejim ‘authoritarian’. Menurut EIU Index tahun 2016 itu, secara
total Indonesia menempati ranking pertama dengan score 6,97, di atas Filipina
(6,94), Malaysia (6,54), Singapura (6,38), Thailand (4,92), dan negara-negara Asia
Tenggara lainnya. Khusus dalam kategori pemilu, dalam index itu, di Asia
272
Tenggara hanya Indonesia dan Filipina yang nilai pemilu nya di atas 7, yakni
tertinggi Filipina dengan score 9,17 dan Indonesia 7,75.9
Terlepas dari keberhasilannya, Pemilu 2019 mengundang banyak
sorotan berbagai negara karena berbagai hal, seperti kompleksnya sistem dan
pelaksanaan pemilu; banyaknya partai politik peserta pemilu, kandidat yang
bertarung, banyaknya pemilih, petugas pemilu, rumitnya teknis pemilu, banyaknya
dokumen yang harus diisi petugas, hingga meninggalnya lebih dari 500 petugas
pemilu. Seperti berita dari CNN berjudul "More than 300 workers dead after
Indonesian election". Dalam berita itu diberitakan bahwa: 10
Bagian 39 dari 47
"On April 17, Indonesia held its presidential and legislative election, with
around 192.8 million people across the archipelago's 17,000 island eligible
to vote in more than 800,000 polling stations. An estimated six million
election workers were involved in the election, which was billed as one of
the most complicated single-day ballots ever undertaken."
Dalam berita itu juga dikabarkan bahwa 311 petugas pemilu meninggal
dunia dan 2,232 petugas pemilu jatuh sakit. Menurut komisioner KPU yang
diwawancawa CNN, kematian itu utamanya disebabkan kelelahan dan serangan
jantung. Besarnya jumlah kematian selama Pemilu 2019 itu mengejutkan,
dibanding pemilu sebelumnya.11
Kantor berita lainnya yakni BBC membuat berita berjudul "Indonesia
election 2019: Why did so many officials die?". Media ini memberitakan bahwa:12
"Now questions are being asked as to whether a deadly price has been paid
for this - in the lives of election officials, more than 500 of whom are
reported to have died during the vote and in the following days. Media
reports say the burden of organizing and counting the votes led to
exhaustion and death for some of the seven million or so workers who took
part."
Media BBC ini kemudian juga menuliskan:13
9 https://in- fographics.economist.com/2017/DemocracyIndex/ dan
https://www.kofiannanfoundation.org/web/app/uploads/2018/04/Democracy-in-Southeast-Asia.pdf)
diakses pada 15 November 2019.
10 https://edition.cnn.com/2019/04/28/asia/indonesia-election-death-intl/index.html diakses pada 15
November 2019.
11 https://edition.cnn.com/2019/04/28/asia/indonesia-election-death-intl/index.html diakses pada 15
November 2019. Jumlah petugas yang meninggal dunia pada 28 April 2019 ini kemudian
meningkat pada bukan Mei 2019 mencapai lebih 500 orang.
12 https://www.bbc.com/news/world-asia-48281522 diakses pada 15 November 2019.
13 https://www.bbc.com/news/world-asia-48281522 diakses pada 15 November 2019.
273
"The vote on 17 April was a huge logistical exercise with more than 190
million voters taking part in a country made up of 18,000 islands and
covering nearly two million square kilometres. The Indonesian election
commission told the BBC there were 7,385,500 personnel involved in
running the poll, of whom 5,672,303 were civilian workers. The rest were
security personnel guarding polling stations. All the counting was done by
hand, and the reports suggest it often continued through the night and into
the next day to meet deadlines."
Berita-berita semacam itu sangat banyak diberitakan oleh berbagai
media internasional. Kematian dan jatuh sakitnya petugas pemilu dalam jumlah
besar pada Pemilu 2019 di Indonesia tampaknya cukup mengejutkan dan
merupakan suatu fenomena besar dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Berita
tentang kasus-kasus serupa (kematian dan sakitnya petugas pemilu dalam jumlah
besar) di negara-negara lainnya dan ternyata amat sangat sulit menemukannya.
Bahkan, bukan hanya kematian dan jatuh sakit dalam angka yang besar, kematian
petugas pemilu karena kelelahan dan beban kerja pun sangat sulit ditemukan. Jika
kita telusuri berita tentang kematian petugas pemilu, hampir seluruh berita merujuk
kepada kematian petugas pada Pemilu 2019 di Indonesia. Tidak mengherankan
apabila hal ini menjadi berita di berbagai berita di media massa dunia.
Jumlah total pemilih dalam Pemilu 2019 sekitar 192 juta pemilih,
terdapat lebih dari 800 ribu tempat pemungutan suara, 20 ribu lebih kursi yang
diperebutkan, terdapat 245 ribu kandidat (DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan
Wakil Presiden), terdapat 20 partai politik, dan 7,385,500 petugas pemilu. Jumlah
petugas pemilu lebih dari 7.3 juta orang yang bekerja sebelum hari H pemilu, hari
H pemilu dan hari sesudahnya, dengan jumlah meninggal lebih dari 550 orang.
Menurut laporan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, ada sejumlah kondisi
kesehatan yang berkontribusi pada kematian petugas pemilu tersebut termasuk
gagal jantung, stroke, masalah pernafasan, dan meningitis. Belum jelas berapa
banyak kematian dari petugas dengan latar belakang masalah kesehatan di atas.
Petugas-petugas pemilu yang dirujuk ke rumah sakit mengeluhkan kelelahan dan
stress, kebanyakan petugas pemilu tersebut bekerja non-stop selama 24 jam atau
lebih untuk memastikan tugas penghitungan suaranya selesai. Mereka juga
bekerja beberapa sebelumnya untuk memastikan agar pemungutan suara siap.
274
Kematian petugas itu jauh lebih tinggi dari pada laporan Pemilu 2014 yang
mencapai 144 orang.14
Berkaitan dengan uraian di atas, ada sejumlah pertanyaan yakni:
apakah kematian lebih dari 550 petugas pemilu dan 3 ribu lebih petugas yang sakit
itu merupakan suatu jumlah yang wajar dengan jumlah 7 juta lebih petugas pemilu
yang terlibat dan pekerjaan pemilu? Apakah hasil yang ingin dicapai melalui pemilu
(yaitu terpilihnya 20 ribu kursi lebih dan terpilihnya presiden dan wakil presiden)
dapat dibenarkan walau kita kehilangan lebih dari 550 orang dan lebih dari 3 ribu
sakit? Apakah jumlah kematian dan sakit itu wajar dengan kompleksnya pemilu,
jumlah pemilih, jumlah peserta pemilu, jumlah kandidat, dan jumlah petugas?
Apakah sistem pemilu serentak satu hari untuk memilih lima jenis posisi dalam
satu itu menjadi sebab atau berkontribusi atas meninggalnya 550 lebih dan 3.000
lebih petugas pemilu? Bagaimana jika "kematian dan sakit massal pekerja pemilu"
dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Bagaimana "kematian dan sakit
massal pekerja pemilu" dibandingkan dengan pemilu negara-negara lain (India,
Korea Selatan, Filipina)?
Pertanyaan-pertanyaan di atas patut direnungkan, diteliti secara
mendalam, serta dicari jawabannya, guna mencegah timbulnya kejadian yang
sama terulang lagi di masa mendatang. Ahli sepakat bahwa seharusnya, pemilu itu
untuk manusia, dan bukan manusia untuk pemilu. Seberapapun pentingnya pemilu
bagi negara demokrasi seperti Indonesia, tidak semestinya mengambil korban
jiwa, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak. Jiwa manusia merupakan
kepentingan pertama yang harus dilindungi oleh hukum, di atas kepentingan
lainnya. Meminjam dari Teori Maqoshid Asyariah Al Khamsah (Lima
Maksud/Tujuan dari Hukum Syariah) dari Asyatibi, maka tujuan utama dari hukum
adalah melindungi kepentingan Daruriyat (yang mutlak harus dipenuhi) yakni: (1)
perlindungan atas jiwa manusia; (2) perlindungan atas agama; (3) perlindungan
atas akal pikiran manusia; (4) perlindungan atas keturunan; dan (5) perlindungan
atas harta kekayaan.
Ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 juga sejalan dengan teori
tersebut. Sebagai contoh, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Setiap
14 https://www.bbc.com/news/world-asia-48281522 diakses pada 15 November 2019.
275
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta
benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi". Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang
berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."
Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 pada Bab Hak Asasi Manusia
tersebut jelas-jelas merupakan jaminan atas perlindungan atas kepentingan
Daruriyat (mutlak) dari manusia yang harus dilindungi oleh peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Jaminan itu bukan hanya oleh perundang-undangan
hukum pidana, tetapi oleh semua bidang hukum, termasuk di dalamnya
perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum. Perundang-
undangan di bidang pemilu, pertama-tama harus menjamin perlindungan atas diri
pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya,
serta melindungi rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakuran, dan
sebagainya.
B. PERKARA PENGUJIAN PASAL 167 AYAT (3) DAN PASAL 347 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017
1. Pasal yang diuji: Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7
Tahun 2017
Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu, menyatakan:
“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari
yang diliburkan secara nasional.”
Sepanjang kata “Secara Serentak”
Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, menyatakan:
“Pemungutan Suara Pemilu diselenggarakan secara serentak”.
2. Pasal yang digunakan untuk menguji: Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1),
dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
Pasal 28G UUD 1945, menyatakan:
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
276
rasa yang aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, menyatakan:
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, menyatakan:
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.
3. Permintaan Pemohon Uji Materi:
Norma Pasal a quo UU Pemilu yang bertentangan secara bersyarat
dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan, antara lain sebagai berikut:
a. Pemilu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945
dilaksanakan secara serentak, Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1)
UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai bagian dari kepatuhan terhadap
Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Pemilu serentak berdasarkan
ketentuan itu telah dilaksanakan pada 17 April 2019;
b. Penyelenggaraan pemilu serentak bertentangan dengan semangat
pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 jo. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
c. Penyelenggaraan pemilu serentak bertentangan dengan Pasal 28H ayat
(1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
d. Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1), sepanjang kata "serentak"
bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-5 "untuk
membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, Pasal
28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
Dalam Petitum para Pemohon, memohon agar Mahkamah Konstitusi
menyatakan Pasal 167 ayat (3) sepanjang frasa “Secara Serentak” dan Pasal 347
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
277
C. PERMASALAHAN
Berdasarkan permohonan yang diajukan para Pemohon tersebut serta
latar belakang yang telah Ahli uraian pada bagian Pandahuluan, maka Ahli melihat
adanya sejumlah permasalahan yang perlu dibahas untuk dapat mengambil
kesimpulan yang tepat tentang pengujian materi yang diajukan. Adapun masalah-
masalah yang perlu dibahas adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana hubungan antara pemilu serentak dengan standard pemilu
demokratis?
2. Bagaimana hubungan antara pemilu serentak dengan kewajiban internasional
tentang pemilu demokratis?
3. Bagaimana hubungan antara pemilu serentak dengan komponan untuk
kerangka hukum pemilu demokratis?
D. PEMBAHASAN
1. Standard Pemilu Demokratis
Dalam konteks kepemiluan, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis
telah sejak lama berbagai organisasi menyusun standard pemilu yang demokratis
sebagai pedoman bagi negara-negara untuk dapat mengadakan pemilu secara
demokratis. Hal ini sangat penting, mengingat keperluan akan adanya pemilu
demokratis merupakan kepentingan semua negara yang menyatakan dirinya
sebagai negara demokrasi. Perlunya suatu standar pemilu demokratis merupakan
kebutuhan semua negara demokrasi, tidak perduli sistem pemilu apa yang dipilih,
apakah proporsional, distrik (first past the post), atau campuran. Demikian pula
Indonesia sangat memerlukan memedomani standar-standar pemilu demokratis itu
(International Standards of Elections). Salah satu lembaga yang menyusun standar
pemilu demokratis itu adalah International IDEA.
Pada Tahun 2002, International IDEA mengeluarkan standard pemilu
demokratis yang terdiri atas 15 standard. Standar internasional ini menjadi syarat
minimal bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. Adapun
sumber utama standar internasional pemilu demokratis itu adalah berbagai
deklarasi dan konvensi internasional maupun regional, seperti Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
278
1960, Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan
Kebebasan Asasi, juga Piagam Afrika 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.
Kelima belas standard pemilu yang diterima oleh masyarakat
internasional tersebut mencakup antara lain: (1) penyusunan kerangka hukum; (2)
pemilihan sistem pemilu; (3) penetapan daerah pemilihan/unit pemilu; (4) hak
untuk memilih dan dipilih; (5) lembaga penyelenggara pemilu; (6) pendaftaran
pemilih dan daftar pemilih; (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat; (8)
kampanye pemilu yang demokratis; (9) akses media dan keterbukaan informasi
dan kebebasan berpendapat; (10) dana kampanye dan pembiayaan kampanye;
(11) pemungutan suara; (12) perhitungan suara dan tabulasi suara; (13) peran
keterwakilan partai politik dan kandidat; (14) pemantau pemilu; (15) kepatuhan
terhadap hukum dan penegakan hukum pemilu.15
Khusus berkaitan dengan standard ke-12 yakni Penghitungan dan
Tabulasi/Rekapitulasi Suara dinyatakan bahwa penghitungan suara yang adil,
jujur, dan terbuka merupakan dasar dari pemilu yang demokratis. Oleh karena itu,
kerangka hukum harus memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasi atau
direkapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka. Hal ini mengharuskan
penghitungan, pentabulasian, dan pengkonsolidasian suara dihadiri oleh
perwakilan partai, kandidat, pemantau, dan masyarakat umum. Kerangka hukum
harus menentukan kehadiran perwakilan partai dan kandidat, serta pemantau
pemilu selama proses penghitungan, pentabulasian, dan pengkonsolidasian suara.
Undang-undang harus mengatur bahwa setiap gugatan terhadap penghitungan
suara oleh perwakilan partai dan kandidat atau keluhan tentang pengoperasian
tempat pemungutan suara harus dicatat secara tertulis oleh ketua panitia tempat
pemungutan suara. Laporan itu disertakan dalam laporan ketua panitia tempat
pemungutan suara tentang pemungutan suara yang diserahkan kepada badan
pelaksana pemilu.16
Mengapa standard internasional tentang pemilu demokratis itu perlu Ahli
kemukakan? Sebabnya adalah karena perlu ditegaskan bagaimana urgensi dari
15 International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal
Framework of Elections, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance,
2002).
16 Tim Peneliti Perludem, Kajian Kebijakan: SIstem Penegakan Hukum Pemilu [2009-2014],
Jakarta: Perludem, 2006, hlm. 10-11.
279
tahapan rekapitulasi atau tabulasi suara bagi suatu pemilu demokratis dan apa
syaratnya, serta apakah jaminan atas perlindungan manusia (khususnya petugas
Bagian 40 dari 47
pemilu) juga menjadi bagian dari standard pemilu ke-12 ini. Ternyata di sini tampak
pentingnya standar ke-12 ini bagi pemilu demokratis, sehingga diharapkan
kerangka hukum memastikan agar semua suara dihitung dan ditabulasi atau
direkapitulasi dengan akurat, merata, adil, dan terbuka.
Berbagai Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas
mengatur secara detail tentang tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara ini.
Hal itu kemudian dijabarkan secara lebih teknis lagi dari Peraturan Komisi
Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi
suara. Pada aturan inilah, jaminan tentang keakuratan dan transparansi pemilu
mendapat porsi sangat penting dan sangat banyak. Termasuk jika ada keberatan
dari salah satu peserta pemilu, peranan pemantau, kewenangan pengawas
pemilu, dan bagaimana menangani keberatan tersebut, dokumen apa saja yang
diperlukan dan harus diisi lengkap secara akurat dan transparan.
Semuanya demi kepentingan atau jaminan integritas suara pemilih yang
dianggap suci dan juga kepentingan dari partai politik atau kandidat. Namun,
adalah kepentingan kesehatan, kepentingan jiwa dari petugas pemilu (khusus
petugas KPPS, pengawas, serta petugas keamanan) mendapat perhatian dan
jaminan dalam standard pemilu tersebut? Apakah mendapat jaminan dari
perundang-undangan pemilu mulai dari undang-undang hingga peraturan
turunannya? Tampaknya, jaminan itu belum tampak.
Demikian pula, sistem pemilu yang juga merupakan bagian dari standar
pemilu demokratis (yakni standard ke-2 dari 15 standard pemilu demokratis yang
disusun IDEA) tidak tampak dihubungkan antara pilihan sistem pemilu dengan
kesehatan dan keselamatan jiwa dari petugas pemilu. Tampaknya, tidak terfikirkan
bahwa pilihan sistem pemilu apakah simultan/serempak atau tidak (pada akhirnya)
bisa berkorelasi dengan hilangnya banyak nyawa dan jatuh sakitnya petugas
pemilu. Barangkali juga, hal itu sudah semestinya dipikirkan oleh masing-masing
negara bagaimana managemen dan pengelolaan pemilu dalam undang-
undangnya masing-masing yang dapat menjamin terlaksanakanya pemilu
demokratis tanpa mengakibatkan jatuhnya jiwa para petugas pemilu.
280
Maka tidak heran jika dalam penentukan sistem pemilu yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU tentang
penghitungan suara serta rekapitulasi suara, serta aturan teknis lainnya, hal ini
belum mendapat perhatian yang secukupnya. Demikian halnya ketika
memutuskan, apakah pilihan pemilu secara serentak dalam satu hari untuk lima
jenis jabatan yang akan dipilih rakyat, juga persoalan kesehatan dan jiwa petugas
pemilu belum mendapat perhatian.
Tampaknya sejak dikeluarkannya ke-15 standard pemilu demokratis di
tahun 2002 itu, telah banyak perkembangan mengenai kepemiluan di berbagai
negara di dunia. Sejalan dengan perkembangan dalam berbagai bidang, akhirnya
IDEA beralih dari 15 standard pemilu demokratis menjadi 20 kewajiban pemilu dan
21 komponen pemilu demokratis.
2. Kewajiban Pemilu Demokratis: Ada Perlindungan atas Keamanan Diri
Menurut International IDEA, ada 20 kewajiban international untuk pemilu
(international obligations for Elections), yaitu: (1) Right and Opportunity to
participate in public affairs; (2) Right and opportunity to vote; (3) Right and
opportunity to be elected; (4) Periodic elections; (5) Universal suffrage; (6) Equal
suffrage; (7) Secret ballot; (8) Freedom from discrimination and equal under the
law; (9) Equality between men and women; (10) Freedom of association: (11)
Freedom of assembly; (12) Freedom of movement; (13) Freedom of opinion and
expression; (14) Right to security of the person; (15) Transparancy and the right to
information; (16) Prevention of corruption; (17) Rule of law; (18) Right to an
Effective remedy; (19) Right to a fair and public hearing; dan (20) States must take
necessary steps to give effect to rights.17
Jika diteliti maka, ke-20 kewajiban international ini memang jauh lebih
menjamin pemilu demokratis dibanding 15 standard pada tahun 2002, karena di
sini sudah ada hal-hal baru seperti: right to securty of the person (kewajiban ke-
14), prevention of corruption (kewajiban ke-16), rule of law (kewajiban ke-17), right
to effective remedy (kewajiban ke-18), dan state must take necessary steps to give
eefct to right (kewajiban ke-20).
17 International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks,
Stockhom, Sweden: International Institute for Democracry and Electoral Assistance, 2014.
281
Kewajiban ke-14 yaitu Right to security of the person, sangat jelas
menunjukkan bahwa setiap negara yang menyelenggarakan pemilu mesti
menjamin hak atas keamanan setiap diri manusia dalam proses pemilu. Menurut
kewajiban ini: "This rights extends to all persons active during an electoral process:
candidates, EMB personnel, civil society organizations, the media and voters."
Kewajiban ke-14 ini juga menegaskan keamanan manusia dari menderita luka
atau sakit (injury), termasuk juga jaminan atas kebebasan dan larangan
penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.18 Jaminan ini sebetulnya
merupakan jaminan dari ICCPR, yang memang menjadi salah satu rujukan dari
kewajiban international tentang pemilu ini.
Di sisi lain pada kewajiban ke-15 yaitu Transparancy and the right to
information, dinyatakan bahwa: "All persons have the right to seek and receive
public information regarding the work of all public administration. All bodies and
organizations vested with public powers have an obligation to be transparent in
their operations."19 Di sini berarti termasuk pula merupakan kewajiban dari
penyelenggara pemilu di setiap tingkatannya. Dalam konteks pemungutan dan
penghitungan suara. Salah satu yang ditonjolkan dalam proses ini dalam
perundang-undangan adalah transparansi ketika pemungutan, penghitungan, serta
rekapitulasi suara. Merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh
petugas KPPS dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga menjadi suatu hal berat
dimana dalam waktu yang sudah ditentukan seluruh pekerjaan selesai dan tetap
dalam konteks tranparansi kepada publik. Setiap persoalan pun harus segera
diselesaikan, misalnya ada keberatan dan lain-lain, sesuai dengan kewajiban ke-
18 yaitu "right to an effective remedy".
3. Komponen Perundang-undangan untuk Pemilu
Selain memaparkan 20 kewajiban internasional mengenai pemilu,
International IDEA juga memberikan guidance, yakni mengenai komponen-
komponen dan tabel yang seharusnya ada dalam perundang-undangan pemilu di
setiap negara sebanyak 21 komponen yaitu: (1) Structure of the legal framework;
18 International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks,
Stockhom, Sweden: International Institute for Democracry and Electoral Assistance, 2014, hlm. 47-
48.
19 International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks,
Stockhom, Sweden: International Institute for Democracry and Electoral Assistance, 2014, hlm. 48.
282
(2) Electoral system; (3) Electoral boundaries; (4) Political parties; (5) Political
finance; (6) Electoral management; (7) Gender equality; (8) Equal opportunities for
minorities and marginalized groups; (9) Equal opportunities for persons with
disabilities; (10) Electoral observers; (11) Civic and voter education; (12) Voter
eligibility; (13) Voter registration; (14) Registration of candidacies; (15) Media
environment; (16) Electoral campaign; (17) Media campaign; (18) Polling; (19)
Counting and result management; (20) Electoral justice; dan (21) Electoral
offences.
Ada tiga komponen yang perlu dibahas di sini yaitu: 1. Komponen
Electoral System; 2. Komponen Electoral management; dan 3. Komponen
Counting and result management.
1. Electoral System; Sistem pemilu di sini selain persoalan utamanya yaitu
translate votes cast into seats won by parties and candidates, juga mencakup
persoalan: struktur surat suara (apakah memilih partai saja, memilih partai
dan kandidat, apakah memilih satu saja, ataukah preferensi mulai dari pilihan
pertama, kedua dst), district magnitude, dll. Termasuk juga sebenarnya
pilihan apakah melakukan suatu pilihan secara serempak/simultan ataukah
secara tidak serempak/tidak simultan, memilih beberapa kali tergantung
berapa jenis jabatan yang akan dipilih. Dalam konteks sistem ini, "no best
electoral system that suitable for all", dan juga "the advantages and
disadvantages of different electoral systems should still be considered."20 Jika
kita kaitakan dengan persoalan yang dibahas, di sini sama sekali tidak
diuraikan tentang kaitan antara sistem pemilu dan kaitannya dengan beban
dari penyelenggara pemilu. Jika kita kaitkan dengan konteks masalah yang
dibahas dalam pengujian undang-undang ini, persoalan sistem pemilu
serentak/simultaneous elections tidak dikaitkan dengan beban penyelenggara
pemilu, beban kerja dan jaminan kesehatan petugas pemilu di setiap
tahapan, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suata
serta rekapitulasi suara. Dugaan Ahli adalah bahwa hal itu sudah dianggap
merupakan hal yang sudah semestinya dipikirkan oleh setiap negara dan
20 International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks,
Stockhom, Sweden: International Institute for Democracry and Electoral Assistance, 2014, hlm.69-
70.
283
diatur dalam undang-undang negara masing-masing, sehingga tidak dibahas
di sini. Demikianlah, maka dalam UU Pemilu kita pun hal ini juga tidak
mendapat perhatian.
2. Electoral Management; Dinyatakan oleh IDEA bahwa: "the complexity skills
necesarry for electoral management require that an institution (or intitutions)
be responsible for electoral activities."21 Berkaitan dengan penyelenggara
pemilu ini, pedoman pemilu IDEA ini menyatakan bahwa:22 "Beyond this
crucial element, legal frameworks best ensure that an objective, unbiased,
independent and e ective administrative structure is in place. Is involves
careful attention to provisions on the appointment, security of tenure,
definition of conflicts of interest, swearing in, remuneration, duties, powers,
qualications and reporting structure of electoral staff. Staff must be insulated
from bias and political pressure at all levels, and a single line of ultimate
authority must be established." Di sini tampak bahwa berkaitan dengan
penyelenggara pemilu termasuk staf atau petugas pemilu, pedoman ini
terfokus pada syarat-syarat serta kewajiban dan tugas dari penyelenggara
dan petugas pemilu. Pada komponen ini tidak dibahas tentang bagaimana
kewajiban dari negara untuk menjamin kesehatan dan jiwa para
penyelenggara dan petugas pemilu, termasuk seberapa beban berat serta
lamanya waktu bekerja bagi mereka. Tampaknya lembaga seperti IDEA dan
mungkin juga lembaga lainnya bidang pemilu memandang bahwa hal
tersebut sudah merupakan kewajiban dari negara dan sudah diatur dalam
berbagai ketentuan lainnya, sehingga hal ini tidak diatur di dalamnya. Maka,
kita juga tidak akan temui dalam perundang-undangan pemilu kita,
bagaimana jaminan akan kesehatan, jiwa, serta beban kerja yang wajar dari
para penyelenggara dan petugas pemilu.
3. Counting and result management; Komponen ini diambil karena merupakan
komponen yang sangat krusial dan berkaitan dengan persoalan yang sedang
dibahas. Ini merupakan tahapan sangat penting dalam pemilu. International
IDEA menyatakan: "Counting and tabulation determine the winners and losers
21 International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks,
Stockhom, Sweden: International Institute for Democracry and Electoral Assistance, 2014, hlm.100.
22
International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks,
Stockhom, Sweden: International Institute for Democracry and Electoral Assistance, 2014, hlm.101.
284
of an electoral contest at a point in the process in which the physical
exhaustion of electoral officials meets the rising emotions of the electoral
stakeholders, who are eager to know the results."23 Di sini sebenarnya sudah
ada perhatian dari lembaga seperti IDEA tentang kelelahan yang dialami
petugas pemilu pada tahapan ini. Mereka juga dihadapkan kepada emosi dan
expektasi yang tinggi dari para pemangku kepentingan, seperti pemilih, saksi,
pengawas, dan pemantau. Namun selanjutnya, pembahasan tentang
komponen ini memang mengutamakan persoalan seperti: pentingnya
kejujuran, fairnes, transparansi dalam hal penghitungan dan
tabulasi/rekapitulasi suara, untuk mendapatkan kepastian dan jaminan bahwa
proses dan hasilnya jujur. Di sini yang sangat diutamakan adalah:
transparansi dan juga hak atas informasi bagi para pihak yang terlibat dalam
proses tersebut. Prosedur yang jelas, serta ketepatan waktu juga menjadi
penekanan. Hal-hal ini memang sudah diatur dan dijamin juga dalam
kerangka hukum pemilu Indonesia, baik dalam UU Nomor 7 Tahun 2017
maupun dalam peraturan KPU. Bahkan juga dalam peraturan Bawaslu yang
mengatur pengawasan pemilu pada tahapan ini. Tidak itu saja, petugas
pemilu, khususnya KPPS, juga menghadapi ancaman pidana pemilu apabila
melanggaran ketentuan pemilu pada tahapan ini. Sebagai catatan, dalam UU
Nomor 7 Tahun 2017, dari jumlah tindak pidana pemilu yakni 77 tindak
pidana pemilu yang diatur pada 66 pasal, ancaman pidana bagi
penyelenggara pemilu sebanyak 18 persen. Semuanya merupakan tugas dan
juga ancaman yang harus dipikul oleh petugas pemilu di tempat pemungutan
suara. Sekali lagi dalam komponen ini pun, persoalan jaminan kesehatan,
keselamatan jiwa, dan beban kerja dari petugas pemilu tidak mendapat
perhatian. Dugaan ahli adalah karena bagi lembaga-lembaga pemilu
internasional, persoalan itu sudah merupakan keniscayaan dan jaminan di
setiap negara dan diatur dalam undang-undang negara masing-masing.
Sehingga dalam konteks perundang-undangan pemilu kita, yang merupakan
suatu yang suci adalah integritas surat suara, integritas pilihan dari pemilih,
hak dari partai politik dan kandidat untuk mendapat hasil yang sesuai pilihan
23
International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks,
Stockhom, Sweden: International Institute for Democracry and Electoral Assistance, 2014, hlm.250.
285
rakyat. Tapi bagaimana dengan hak-hak, jaminan, keselamatan dari petugas
pemilu?
E. PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Ahli adalah sebagai berikut:
1. Persoalan sistem pemilu apakah serentak/simultan ataukah tidak merupakan
bagian dari politik hukum setiap negara, yang menurut kalangan internasional
tidak ada sistem yang paling tepat untuk setiap negara karena sangat
berkaitan dengan konstitusi, budaya, sistem politik dari masing-masing
negara. Tidak ada pembahasan mengenai kaitan antara sistem pemilu yang
dipilih dengan persoalan keselamatan, kesehatan, dan beban kerja dari
petugas pemilu dalam pedoman pemilu secara internasional, demikian pula
dalam perundang-undangan di Indonesia, karena diharapkan hal itu sudah
Bagian 41 dari 47
merupakan keniscayaan dan diatur dalam perundang-undangan lainnya serta
menjadi perhatian pemerintah.
2. Ada satu negara yang menyelenggarakan pemilu secara simultan dalam satu
hari, seperti Filipina, untuk presiden dan wakil presiden, anggota parlemen
tingkat pusat, parlemen di provinsi, kabupaten/kota, bahkan juga pimpinan
eksekutif di daerah. Dan, tidak mengakibatkan banyak petugas pemilu yang
meninggal karena kelelahan dan faktor kesehatan lainnya. Namun demikian,
negara tersebut dibantu dengan penggunaan teknologi dalam pemilu melalui
E-Counting, sehingga petugas tidak melakukan penghitungan dan
rekapitulasi/tabulasi secara manual. Adapun jaminan atas kemurnian hasil
pemilu yang dihitung dan direkapitulasi secara elektronik itu dilakukan dengan
berbagai jalan antara lain dengan menggunakan sampel dengan
menggunakan metode yang tepat.
3. Apabila, pemilu dilakukan secara serempak/simultan dalam dalam satu hari
dengan memilih sangat banyak jabatan (lima jenis jabatan/pemilu 5 kotak)
membawa dampak dan implikasi bagi beban kerja serta kesehatan dan
keselamatan petugas pemilu bila semuanya dilakukan secara manual
mengingat batasan waktu dalam proses penghitungan dan rekapituasi suara,
banyaknya dokumen yang harus diisi, dsb. Hal itu ditambah banyaknya
tuntutan, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran pemilu yang
286
dituntut para pemangku kepentingan pemilu, serta ancaman pidana yang
menyertai apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas.
4. Pilihannya adalah: (1) membuat pemilu kembali menjadi dua kali, tidak
serentak dalam satu hari; atau (2) pemilu tetap serentak namun dengan
prasyarat dilakukan dengan menggunakan dan mengoptimalkan teknologi
dalam proses pemilu, khususnya dalam proses penghitungan dan
rekapitulasi/tabulasi suara. Pada kedua pilihan tersebut, Ahli
merekomendasikan agar terdapat jaminan bagi keselamatan, kesehatan, dan
pemberian beban kerja yang wajar/manusiawi bagi seluruh pihak yang
bekerja dalam pemilu, khususnya petugas pemilu.
Ramlan Surbakti
Pemilu Serentak untuk lima jenis pemilu, yaitu pemilu anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dapat
dilihat dari dua dimensi, yaitu pemilu demokratik dan efisiensi. Prinsip yang
mendasari, dan yang menjadi ukuran bagi kelima jenis pemilu tersebut bukan
efisiensi melainkan pemilu demokratik. You can have election between having
democracy but you cannot have democracy without election. Pernyataan ini
menunjukkan adanya dua tipe pemilu, yaitu pemilu tanpa demokrasi yang sering
disebut authoritarian election; dan pemilu yang demokratis. Berdasarkan tujuh
asas pemilu yang disebutkankan pada pasal 22e ayat (1) uud 1945, yaitu
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan periodik (lima tahun sekali),
maka kelima jenis pemilu yang dirumuskan pada Pasal 22E ayat (2) tidak bisa lain
haruslah demokratis.
Pemilu Demokratik berkaitan dengan tujuan dan cara. Karena demokrasi
menjadi tujuan, maka cara menyelenggarakan pemilu juga harus demokratis.
Karena itu pemilu serentak dapat ditinjau dari segi efektivitas (Effective) dan
efisiensi (Efficiency). Perbedaan efektivitas dan efisiensi yang sangat tepat adalah
berikut ini:
Being effective is about doing the right things, while being efficient is about doing
things right.
287
Pemilu serentak untuk kelima jenis pemilu akan dapat dikategorikan efektif bila
mencapai tujuan (efek) yang ditetapkan. Doing the right things berarti
melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuannya; baik cara maupun tujuan yang
hendak dicapai keduanya harus the right things. Kelima jenis pemilu tersebut harus
dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pemilu serentak untuk kelima jenis pemilu
akan dapat dikategorikan efisien bila cara atau metode yang digunakan tepat. Cara
atau metode yang tepat (doing things right) adalah efisien dari segi waktu, tenaga
dan dana. Manfaat dan keuntungan (benefit) harus lebih besar daripada ongkos
(cost) yang dikeluarkan. Manfaat dari suatu cara jauh melebihi ongkos yang
dikeluarkan, maka cara apapun dapat ditempuh. The end justify the means.
Karena kelima jenis pemilu tersebut dilaksanakan secara serentak pada hari dan
tanggal yang sama, maka penyelenggaraan kelima jenis pemilu tersebut niscaya
akan sangat efisien, setidak-tidaknya dari segi jumlah anggaran yang dikeluarkan.
Karena kelima jenis pemilu dan pemilu demokratik merupakan substansi
konstitusi, maka menurut hemat saya, pemilu serentak untuk kelima jenis pemilu
tersebut harus ditinjau dari dimensi efektivitas (Effective), bukan dari dimensi
efisiensi (Efficiency). Para ahli ilmu politik, baik perbandingan politik maupun
administrasi publik, banyak memperdebatkan isu demokrasi dan efisiensi. Akan
tetapi tampaknya terdapat semacam konsensus bahwa demokrasi harus
mendahului efisiensi. Bila dihadapkan pada dua pilihan tersebut niscaya pilihan
akan jatuh pada demokrasi. Akan tetapi karena efisiensi juga penting, sering
disebut asas manfaat, maka bila terdapat sejumlah alternatif pilihan, maka efisiensi
akan juga diadopsi sepanjang sejalan dengan prinsip demokrasi. Pada Pasal 33
ayat (4) UUD 1945 terdapat ungkapan: “efisiensi harus berkeadilan.” Karena itu
Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 hendaknya juga dibaca dan dipahami pertama dari
segi demokrasi baru kemudian efisiensi. Ditinjau dari segi effisiensi, pemilu
serentak merupakan keharusan. Akan tetapi dari segi pemilu demokrasi, pemilu
serentak ternyata tidak semuanya sejalan dengan demokrasi.
Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB
Saya hendak memulai uraian dari Deklarasi Hak Asasi Manusia
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 194824—yang sudah diratifikasi hampir
24 United Nations Universal Declaration of Human Rights of 1948. Article 21
288
semua negara PBB, termasuk Indonesia. Deklarasi tersebut kemudian dijabarkan
dalam dua kovenan internasional, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya.25 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 merupakan rincian hak
asasi manusia yang diadopsi Indonesia. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil
dan Politik PBB telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan
Politik.
Pasal 21 ayat (3) Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia, dan yang
kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 25 Kovenan Internasional tentang
Hak Sipil dan Politik,26 telah diadopsi dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Kutipan
lengkap kedua pasal dokumen ini dapat dilihat pada catatan kaki. Dari Pasal 21
ayat (3) dan Pasal 25 tersebut, saya hanya mengambil tiga prinsip saja yang
berkaitan dengan tema. Kehendak rakyat harus menjadi sumber kewenangan
pemerintah, dan kehendak rakyat itu harus dinyatakan secara periodic dan
genuine yang harus berdasarkan prinsip universal and equal suffrage…
Pemilu secara Periodik
Secara sederhana, asas periodik merujuk pada pentingnya pemilu
diselenggarakan secara regular dalam interval yang tidak terlalu lama tetapi juga
tidak terlalu singkat. Bila jarak pemilu yang satu dengan pemilu berikutnya terlalu
lama, maka suara rakyat tidak lagi berdaulat sedangkan kehendak sang penguasa
menjadi hukum. Bila terlalu singkat, penyelenggara negara hasil pemilu belum
memiliki waktu yang memadai untuk menjalankan apa yang dijanjikan pada masa
1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely
chosen representatives.
2. Everyone has the right of equal access to public service in his country.
3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be
expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and
shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
25 United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, dan International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. Kedua Kovenan ini berlaku mulai tahun
1976.
26 Article 25. Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions
mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:
(a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal
suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free ex pression of the will of the
electors; (c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.
289
kampanye. Pengalaman banyak negara demokrasi, pelaksanaan pemilu secara
periodik berada pada kisaran dua sampai lima tahun. Masa jabatan anggota DPR
Amerika Serikat hanya dua tahun, dan dapat dipilih kembali; sedangkan masa
jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali
untuk satu masa jabatan berikutnya. Masa jabatan semua penyelenggara negara
hasil pemilu di Indonesia adalah lima tahun. Penundaan pemilu tidak dapat
diterima kecuali dalam situasi darurat (only if necessary).
Tiga pengertian yang terkandung dalam pernyataan “kehendak rakyat
dinyatakan secara periodik.” Pertama, kehendak rakyat itu tidak hanya dinyatakan
satu kali melainkan secara regular apakah empat tahun sekali, lima tahun sekali,
atau enam tahun sekali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam konstitusi
suatu negara. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menetapkan operasionalisasi periodik
sebagai “lima tahun sekali.” Kedua, asas ini juga berarti terdapat batas waktu
tertentu untuk suatu jabatan (masa jabatan). Jadi tidak ada pemerintah hasil
pemilu yang terus menerus berkuasa tanpa batas waktu. Hal ini berarti suatu
jabatan dipegang untuk masa tertentu, dan sesudahnya dapat maju bersaing lagi
pada pemilu untuk masa jabatan kedua.
Pengertian ketiga dari periodik ialah terdapat kesempatan untuk
akuntabilitas. Karena suatu jabatan dipegang untuk masa tertentu dan sesudahnya
dapat maju lagi bersaing pada pemilu berikutnya, maka terdapat kesempatan tidak
hanya bagi rakyat untuk meminta pertanggungjawaban (akuntabilitas)
penyelenggara negara inkumben pada akhir masa jabatan tetapi juga bagi
inkumben untuk mempertanggungjawabkan kinerja pada masa jabatannya kepada
konstituen. Dengan asas periodik tersebut dijamin kesempatan bagi rakyat untuk
mengganti pemimpin bila memiliki kinerja buruk, dan memilihnya lagi untuk masa
jabatan kedua bila menampilkan kinerja positif. Hal yang sama juga berlaku bagi
inkumben: maju lagi bersaing untuk periode berikutnya bila merasa memiliki kinerja
yang baik, dan mungkin memutuskan tidak lagi maju bersaing pada pemilu
berikutnya bila menilai kinerjanya buruk. Jadi walaupun semua asas lainnya
terpenuhi tetapi tidak periodik (sekali dipilih untuk seumur hidup), maka yang
terjadi bukan demokrasi tetapi otokrasi seumur hidup.27
27 Karena itu ketentuan Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak menyebutkan
periodik sebagai asas pemilu merupakan kesalahan fatal. Memang pada Pasal 167 ayat (1)
290
Konsekuensi pemilu yang diselenggarakan secara periodik tampak pada
dimensi waktu, baik untuk proses penyelenggaraan pemilu maupun untuk semua
aktor yang terlibat dalam proses penyeleggaraan pemilu, khususnya bagi
penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Dimensi waktu dalam proses
penyelenggaraan pemilu sangatlah penting karena:
(a) hasil pemilu berupa penetapan calon terpilih harus sudah ditetapkan oleh
penyelenggara pemilu beberapa minggu sebelum masa jabatan inkumben
berakhir;
(b) sejumlah tahap (stages) proses penyelenggaraan pemilu bersifat sikuensial
(suatu tahap akan dapat dijalankan bila tahapan lain sudah terselenggara
lebih dahulu, seperti pendaftaran calon anggota DPR dan DPRD akan dapat
dilaksanakan bila alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan sudah
dilaksanakan);
(c) Penyelenggara memerlukan waktu yang memadai untuk perencanaan,
implementasi, dan pengendalian pelaksanaan setiap tahapan; dan
penyelenggara pemilu juga memerlukan waktu yang memadai untuk
membuat peraturan pelaksanaan dan proses pengadaan dan distribusi alat
kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
(d) Peserta pemilu memerlukan waktu yang memadai untuk proses seleksi dan
pemilihan calon, perumusan program kampanye pemilu, dan waktu untuk
kampanye pemilu kepada pemilih;
(e) Pelaksanaan program yang menjangkau semua pemilih memerlukan waktu
yang memadai baik untuk pelaksanaan program pendidikan pemilih maupun
pemberian informasi tentang pemilu;
(f) Pemilih niscaya memerlukan waktu yang memadai untuk: memperoleh
informasi perihal alternatif peserta pemilu dan rencana kebijakan publik yang
ditawarkan, memilah dan menilai alternatif yang ditawarkan, membuat
keputusan (memilih alternatif peserta pemilu yang akan dicoblos) dengan
atau tanpa berdiskusi dengan orang lain, dan memberikan suara di TPS.
Memberikan suara di TPS bukan perkara sederhana karena mencakup
disebutkan “Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali,” tetapi tidak ditempatkan sebagai
asas pemilu melainkan hanya dilihat sebagai jadual karena ditempatkan pada pelaksanaan pemilu.
291
kegiatan berikut: menerima surat suara, membuka surat suara, mencoblos
alternatif peserta pemilu yang sudah diputuskan dari rumah, melipat surat
suara yang sudah dicoblos, memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke
dalam kotak suara yang sesuai, dan mencelupkan jari ke dalam tinta
pemilu;28 dan
(g) Ketua dan anggota KPPS juga memerlukan waktu untuk: persiapan
(pelantikan ketua dan anggota KKPS, dan pembukaan kotak suara), proses
pemungutan suara, proses penghitungan suara, dan penyusunan berita acara
dan rekapitulasi hasil perhitungan suara beserta penyusunan salinan berita
acara dan salinan sertifikat hasil perhitungan suara sebanyak jumlah peserta
pemilu). Semua kegiatan ini harus selesai dalam satu hari. Bahkan mereka
sudah mulai bekerja beberapa hari sebelumnya baik membagikan surat
pemberitahun memilih kepada semua pemilih terdaftar maupun menyiapkan
TPS.
Genuine Election
Pemilu yang genuine ditandai oleh sejumlah ciri. Pemilu yang dilakukan
secara periodik itu menawarkan alternatif pilihan yang berbeda dalam suasana
persaingan yang terbuka (alternatif yang ditawarkan bukan “ini atau ini” melainkan
“ini atau itu”), dan rakyat sebagai pemilih memiliki kebebasan untuk memilah dan
menilai alternatif pilihan dan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang
cerdas tetapi pilihan itu dinyatakan dalam surat suara secara rahasia (secret
ballot). Dengan demikian, dalam pemilu yang genuine suara yang dinyatakan
merupakan refleksi dari pernyataan bebas dari kehendak rakyat.
Kehendak rakyat dinyatakan secara genuine berarti rakyat menyatakan
kehendaknya secara bebas dan adil (free and fair). Metode mencari suara dari
pemilih tidak menggunakan intimidasi, ancaman, atau tindakan kekerasan
Bagian 42 dari 47
melainkan dengan metode persuasif dan informatif sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Hukum pemilu harus menjamin kondisi dan kesempatan
yang sama bagi setiap warga negara yang berhak memilih untuk memiliki akses
terhadap TPS untuk memberikan suara. Hukum pemilu juga harus menjamin
28Pada Pemilu Serentak 2019, saya menghabiskan waktu sepanjang 8 (delapan) menit untuk
memberikan suara (mulai menerima surat suara sampai mencelupkan jari ke daalam botol tinta
pemilu).
292
kondisi dan kesempatan yang sama bagi setiap partai politik dan kandidat untuk
berpartisipasi dalam persaingan. Kesetaraan seperti itu mengharuskan setiap
partai politik dan calon dapat mendaftarkan diri untuk bersaing pada pemilu tanpa
persyaratan yang tidak perlu (seperti membayar sejumlah tertentu atau memiliki
pendapatan minimal jumlah tertentu). Undang-undang harus menjamin agar setiap
peserta pemilu: memiliki akses yang setara pada media massa, menaati ketentuan
yang sama yang mengatur dana kampanye pemilu, mendapat perlakuan yang
sama dalam persaingan dan dalam proses penyelenggaraan pemilu, dan
mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan pesan kepada pemilih.
Persaingan antar peserta pemilu akan adil bila metode yang digunakan untuk
mencari suara dari pemilih tidak menggunakan uang atau materi lain. Dengan
demikian pemilih akan dapat memperoleh informasi dari semua peserta pemilu.
Universal and Equal Suffrage
Asas umum dan setara menjadi prinsip fundamental pemilu demokratis.
Asas umum berarti setiap warga negara yang telah mencapai umur memilih,
berhak memilih terlepas dari jenis kelamin, suku, ras, agama dan keyakinan,
kondisi tubuh (difabel atau tidak), tingkat pendidikan, pemilikan kekayaan, jenis
pekerjaan, tempat tinggal, dan status hukum. Bahkan warga negara yang tengah
menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, tengah dirawat di rumah sakit,
dan bertempat tinggal di luar negeri, semuanya berhak memilih. Singkat kata, asas
umum itu menunjukkan semua warga negara yang telah mencapai umur memilih,
berhak memilih tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun kecuali umur, dan
kewarganegaraan.
Pasal 198 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mendefinisikan
pemilih sebagai berikut:
(1) Warga negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara genap
berumur 17 tahun atau lebih;
(2) Walaupun WNI tersebut belum berumur 17 tahun tetapi sudah menikah atau
pernah menikah;
(3) WNI tersebut terdaftar sebagai pemilih; dan
(4) Hak politik WNI tersebut tidak dicabut oleh pengadilan.
293
Dua catatan dapat diberikan pada definisi pemilih ini. Pertama, berdasarkan Amar
Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diadopsi dalam Pasal 349 UU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu, WNI yang berhak memilih tetapi belum terdaftar
sebagai pemilih juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan berikut:
memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), memberikan suara di TPS
sesuai dengan RT/RW dan alamat dalam KTP, mendaftarkan diri pada KPPS yang
mengelola TPS tersebut, dan dapat menggunakan hak pilih satu jam sebelum
pemungutan suara di TPS setempat selesai. Ketentuan tentang kapan hak pilih
digunakan tampaknya kurang tepat karena yang dapat menggunakan hak pilih
hanya beberapa orang (satu jam sebelum pemungutan suara selesai). Dalam
praktek, KPU menetapkan hak pilih dapat digunakan mulai pukul 12.00 sampai
13.00.
Kedua, ketentuan yang menyatakan “hak politik yang tidak dicabut oleh
pengadilan”, menimbulkan pertanyaan. Setiap warga negara Indonesia memiliki
sejumlah hak politik, seperti:
(1) Hak Memilih
(2) Hak ikut berkompetisi melalui pemilu untuk mendapatkan jabatan politik (hak
dipilih),
(3) Hak ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan
yang menyangkut isu publik baik secara langsung maupun melalui wakil yang
dipilih melalui pemilu,
(4) Sejumlah kebebasan, seperti menyatakan pendapat, berserikat, dan bebas
dari ancaman kekerasan,
(5) Hak memilih dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
kepercayaanya, dan
(6) Hak mendapatkan informasi publik.
Sejauh ini hak politik WNI yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yang
dicabut oleh pengadilan adalah hak dipilih (hak menjadi calon dalam pemilu) untuk
beberapa waktu.
Setiap individu warga negara memiliki hak yang sama dan memiliki
kedudukan setara (Equal Suffrage). Setiap pemilih baik pria maupun perempuan
294
memiliki satu suara dan nilainya seetara (One Person One Vote One Value,
OPOVOV). Baik pemilih yang berstatus sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik
yang tinggi maupun pemilih yang berstatus sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik
yang rendah, memiliki satu hak suara, dan nilainya juga setara. Asas setara berarti
suara setiap pemilih tidak boleh dihitung lebih dari sekali. Setiap suara harus
dihitung, dan dihitung secara setara (every vote count, and count equally).
Hak memilih adalah salah satu hak asasi manusia. Hak memilih adalah
hak individual warga negara. Bila dalam kehidupan bermasyarakat terdapat
pelapisan atas berbagai kategori, maka berdasarkan asas umum dan setara tidak
terjadi pelapisan atas dasar apapun karena setiap warga negara yang telah
memenuhi persyaratan umur berhak memilih dengan hak suara yang sama dan
dihitung setara. Memilih adalah membuat keputusan, yaitu memilih satu alternatif
dari sekian banyak alternatif. Dengan asas genuine, terutama bebas dan adil (free
and fair). Undang-Undang Pemilu harus menjamin setiap peserta pemilu
mempunyai kesempatan yang sama dalam menawarkan alternatif calon dan
alternatif rencana kebijakan publik, dan semua media massa juga berkewajiban
meliput dan memberitakan kegiatan setiap peserta pemilu sehingga para pemilih
tidak hanya menerima informasi tentang berbagai alternatif calon dan program dari
sebagian peserta pemilu melainkan dari semua peserta pemilu. Berdasarkan
informasi tentang berbagai alternatif tersebut setiap pemilih akan memilah,
mungkin berdiskusi dengan teman, kemudian menilai dan mengambil keputusan.
Berdasarkan asas periodik, setiap pemilih memiliki kesempatan menuntut
akuntabilitas dari peserta pemilu yang dipilih pada pemilu sebelumnya. Pemilih
mengambil keputusan memilihnya kembali bila peserta pemilu tersebut
melaksanakan apa yang dijanjikan atau mungkin memberi hukuman karena
peserta pemilu tersebut tidak melaksanakan apa yang dijanjikan berupa
mengalihkan pilihan kepada peserta pemilu lainnya. Berdasarkan asas rahasia,
keputusan yang akan diambil hanya diketahui oleh pemilih yang bersangkutan.
Pemilu Serentak
Apa yang terjadi pada pemilu serentak yang diselenggarakan pada
bulan April 2019 yang lalu dapat didiskripsikan satu per satu sebagai berikut.
Pertama, waktu yang tersedia bagi KPU untuk merencanakan, melaksanakan, dan
mengendalikan pelaksanaan semua tahapan pemilu dapat dikatakan sangat
295
memadai; dan pembuatan seluruh peraturan pelaksanaan setiap tahapan, dan
pengadaan, dan distribusi seluruh alat kelengkapan pemungutan dan
penghitungan suara dapat dilaksanakan dalam waktu yang tersedia. Akan tetapi
volume pekerjaan KPU memang sangat besar; KPU harus melaksanakan
pekerjaan dua tahun dalam satu tahun.
Kedua, partai politik peserta pemilu melaksanakan empat kegiatan
sekaligus: membangun kesepakatan dengan partai lain tentang pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden; mengidentifikasi, menyeleksi, dan menentukan
daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
merumuskan visi, misi dan program partai sebagai materi kampanye; menyusun
strategi kampanye dan mencari dana kampanye pemilu; dan melaksanakan
kampanye pemilu baik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilu
anggota DPR dan DPRD.
Ketiga, pelaksanaan kampanye pemilu lebih didominasi oleh: (a)
kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden daripada kampanye pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD; (b) kampanye pemilu untuk isu urusan
pemerintahan nasional oleh kedua pasangan calon presiden daripada isu urusan
pemerintahan daerah (otonomi daerah); dan (c) persaingan antar calon dari partai
yang sama di daerah pemilihan yang sama daripada persaingan antar partai politik
peserta pemilu. Singkat kata, program atau rencana kebijakan yang hendak
diwujudkan oleh partai politik peserta pemilu sama sekali tidak jelas.
Keempat, waktu yang tersedia bagi pemilih dalam mencari dan
mengolah informasi, dan memberikan suara (mencoblos lima peserta pemilu dan
calon) di TPS berlangsung relatif lancar dan tepat waktu.29 Persaingan diantara
29 Sekitar 18 bulan sebelum puncak Pemilu Serentak 2019, saya diundang KPU sebagai salah
seorang narasumber pada suatu acara KPU yang dilaksanakan di Kota Batu, Jawa Timur. Saya
memenuhi undangan tersebut walaupun saya harus menggunakan kursi roda (tengah dalam
proses penyembuhan dari sakit) karena hendak menyampaikan sesuatu yang saya nilai penting.
Kepada Ketua dan beberapa anggota KPU yang hadir, saya menyampaikan kecemasan saya
mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara karena menurut UU Nomor 7 Tahun 2017
setiap TPS maksimal terdiri atas 500 orang pemilih. Saya kuatir dan cemas proses pemungutan
dan penghitungan suara tidak akan selesai dalam satu hari, baik untuk pemungutan suara maupun
– terutama sekali, penghitungan suara dan penyelesaian protokoler dokumen. Simulasi
pemungutan dan penghitungan suara untuk empat jenis pemilu yang telah dilakukan KPU di Bogor,
demikian Arif Budiman menjawab kecemasan saya, ternyata pemungutan suara saja baru selesai
jam 14.00. Sekitar sebulan kemudian, dalam konsultasi dengan Komisi II DPR dan Pemerintah
(Mendagri) KPU menyampaikan kekuatiran tersebut, Dalam konsultasi tersebut kemudian
disepakati jumlah pemilih setiap TPS paling banyak 300 orang. Hal inilah yang menyebabkan
296
kedua pasangan calon presiden ternyata mampu membangkitkan minat dan
partisipasi Pemilih. Partisipasi pemilih (voting turnout) pada Pemilu Serentak 2019
mencapai 81% lebih. Karena para calon anggota DPR dan DPRD yang melakukan
kampanye pemilu (persaingan antar calon dari partai yang sama di dapil yang
sama), maka visi, misi, dan program partai tampaknya tidak digunakan sebagai
materi kampanye. Para calon cenderung mengambil jalan pintas dan pragmatis
dalam mempengaruhi pemilih, yaitu dengan pertukaran materi dengan suara (vote
buying). Materi kampanye pemilu cenderung diganti dengan pemberian materi
(uang dan sembako). Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung relatif lancar
karena kebanyakan pemilih sudah siap dengan nomor urut partai dan nomor urut
calon yang akan dicoblos. Kesiapan itu bukan berasal dari kemampuan mengolah
(memilah, menilai, dan memilih) informasi tentang berbagai alternatif peserta
pemilu dan rencana kebijakan yang ditawarkan melainkan berasal dari kehendak
calon yang telah “membeli” suara pemilih.
Kelima, persoalan justru muncul dalam proses penghitungan suara di
TPS. Penghitungan suara satu per satu dari lima jenis pemilu, baik partai politik
maupun nama calon secara transparan (di depan para saksi, pengawas TPS,
pemantau, pemilih dan warga masyarakat) niscaya memakan waktu yang
panjang.30 Perlu dikemukakan di sini bahwa Indonesia merupakan satu-satunya
negara demokrasi di dunia yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan
suara sekaligus di setiap TPS secara terbuka.31 Praktek ini merupakan the best
practice dari pemilu demokratik. Waktu dan tenaga yang diperlukan sangat lama
dan karena itu sangat melelahkan tidak hanya proses penghitungan suara tetapi
juga dalam menyusun berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara (C1)
untuk kelima jenis pemilu, dan menyusun salinan berita acara dan salinan sertifikat
hasil perhitungan suara untuk kelima jenis pemilu yang akan diberikan kepada
proses pemungutan suara relatif tepat waktu. Akan tetapi kebijakan ini menyebabkan jumlah TPS
bertambah dari biasanya sekitar 550.000 menjadi 813,900, jumlah kotak suara juga meningkat, dan
sudah barang tentu juga meningkatkan jumlah petugas di TPS. Pertimbangan anggaran dikalahkan
demi kenyamanan dan keamanan pemilih dalam memberikan suara. Hal ini merupakan contoh
demokrasi mendahului efisiensi.
30Kalau setiap TPS terdiri atas 300 pemilih, maka KPPS, saksi, pengawas pemilu, pemantau,
pemilih, dan dan warga masyarakat harus menghitung 1.500 surat suara yang sudah dicoblos (5 x
300).
31 Tunisia dan Myanmar mengikuti praktek tersebut tetapi proses penghitungan suara yang
dilakukan oleh petugas TPS hanya dapat disaksikan oleh pemantau pemilu yang terakreditasi.
297
saksi pemilu baik yang hadir maupun tidak hadir (16 saksi partai peserta pemilu
nasional dikalikan tiga, 2 saksi pasangan calon presiden, dan puluhan saksi calon
anggota DPD, dan panitia pelaksana (PPK, PPS, dan pertinggal di KPPS). Tidak
diketahui berapa orang dari 7 anggota KPPS yang mampu menyusun berita acara
dan sertifikat hasil perhitungan suara. Semua berita acara dan sertifikat ini harus
basah (ditulis dengan tangan, tidak boleh difotocopy).
Keenam, pemilu serentak lima tahun sekali akan menyebabkan ketua
dan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan para pegawai KPU;
ketua dan anggota Bawaslu, Provinsi, Kabupaten/Kota dan para pegawai Bawaslu;
dan ketua dan anggota DKPP menganggur selama sisa masa jabatannya, tetapi
menerima uang kehormatan setelah pemilu serentak. Pemilu serentak lima tahun
sekali tidak hanya merupakan pemborosan sumber daya manusia tetapi juga
pemborosan dana.
Ketujuh, proses penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil
presiden oleh Mahkamah Konstitusi lebih banyak diberitakan oleh media massa
daripada proses penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatif. Akan tetapi proses
penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatif sesungguhnya jauh lebih kompleks
daripada sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden walaupun tidak
banyak diberitakan oleh media massa. Setidak-tidaknya dari segi jumlah
permohonan mencapai 330 perkara DPR/DPRD, tetapi yang diregister hanya
sebanyak 250, dan 10 perkara DPD, dan semuanya diregister. Semua perkara ini
harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu dua bulan. Saya tidak
dapat membayangkan bagaimana Mahkamah Konstitusi menyelesaikan begitu
banyak sengketa pemilu serentak.
Kedelapan, akuntabilitas peserta pemilu dapat dituntut secara efektif
oleh pemilih hanya sekali dalam lima tahun. Sebaliknya peserta pemilu hanya
wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya lima tahun sekali. Lima tahun bukan
jangka waktu pendek sehingga pemilih justru sudah lupa apa yang dikerjakan dan
yang tidak dikerjakan oleh peserta pemilu. Salah satu kelebihan bentuk
pemerintahan parlementer dibandingkan dengan bentuk pemerintahan
presidensial adalah akuntabilitas penyelenggara negara hasil pemilu. Akuntabilitas
eksekutif dapat dituntut setiap waktu oleh pemilih melalui anggota parlemen
(terutama oposisi) sedangkan akuntabilitas kepala eksekutif (presiden) hanya
298
dituntut pada akhir masa jabatannya. Akan tetapi kelemahan bentuk pemerintahan
presidensial ini dapat diperbaiki dengan jalan menyelenggarakan pemilu untuk
penyelenggara pemerintahan nasional secara terpisah (selang 30 bulan) dari
penyelenggaraan pemilu untuk penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 18
ayat (5) UUD 1945 dirumuskan ketentuan berikut:
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintahan Pusat.
Dari pasal ini dapat disimpulkan urusan pemerintahan dibedakan menjadi dua
Bagian 43 dari 47
kategori, yaitu urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan pusat
(nasional). 32 Dengan pemisahan pemilu nasional dari pemilu daerah seperti ini,
rakyat pemilih akan dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu daerah pada
pemilu nasional, dan 30 bulan kemudian dapat menuntut akuntabilitas peserta
pemilu nasional pada pemilu daerah.
Kesembilan, pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dari
penyelenggaraan pemilu daerah jauh lebih menjamin demokrasi daripada pemilu
serentak. Hal ini dapat dibuktikan dengan alasan berikut:
(a) rakyat/pemilih dapat menuntut akuntabilitas peserta pemilu dua kali dalam
lima tahun;
(b) urusan pemerintahan daerah mendapat kesempatan yang sama menjadi isu
publik dengan urusan pemerintahan nasional tetapi dalam waktu yang
berbeda untuk menjadi bahan diskusi diantara peserta pemilu dan diantara
pemilih;33
32 Pemilu untuk memilih penyelenggara urusan pemerintahan daerah (DPRD dan kepala daerah
baik provinsi maupun kabupaten/kota) harus dipisahkan dengan pemilu untuk memilih
penyelenggara urusan pemerintahan nasional (DPR, DPD, dan Presiden). Karena Indonesia
mengadopsi susunan negara kesatuan, maka pemilu nasional harus diselenggarakan lebih dahulu.
33 Pemerintahan daerah merupakan salah satu lembaga yang mendapatkan tugas dan
kewenangan dari UUD 1945. Pasal 18 UUD 1945 berikut ini memperlihatkan apa saja yang menjadi
tugas dan kewenangan pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945:
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi
itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
299
(c) sumberdaya manusia di KPU, Bawaslu, dan DKPP akan dapat
didayagunakan selama masa jabatannya, sedangkan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan setiap tahap pemilu, dan
pembuatan peraturan pelaksanaan setiap tahapan pemilu dan pengadaan
dan distribusi logistik pemilu akan dapat dipersiapkan dan dilaksanakaan
dengan kualitas yang semakin meningkat;
(d) peserta pemilu akan dapat fokus pada isu urusan pemerintahan nasional
pada pemilu nasional dan pada isu urusan pemerintahan daerah pada pemilu
daerah sehingga mereka dapat bersaing baik dalam menawarkan alternatif
program maupun alternaif calon kepada pemilih. Selain itu peserta pemilu
juga diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada konstituen
pada kedua jenis pemilu tersebut;
(e) media massa juga akan meliput dan memberitakan kegiatan pemilu daerah
pada penyelenggaraan pemilu penyelenggara urusan pemerintahan daerah;
(f) bahan informasi yang harus dicari, didengar, dan diolah pemilih tidak akan
terlalu banyak karena isu urusan pemerintahan nasional dipisahkan forum
pemilunya dari isu urusan pemerintahan daerah sehingga pemilih akan dapat
mengambil keputusan secara bebas;
(g) tugas proses pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilaksanakan
oleh KPPS menjadi lebih ringan, yaitu tiga jenis pemilu pada pemilu nasional,
dan empat jenis pemilu pada pemilu daerah. Penyelesaian tugas ini tidak
hanya akan dengan pasti dapat diselesaikan dalam satu hari tetapi juga lama
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut masih
manusiawi;34
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,
kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
34 Aparat Sipil Negara (ASN) memiliki jam kerja mulai jam 08.00 pagi sampai dengan jam 16.00 (8
jam). Pegawai di Amerika Serikat bekerja dari jam 09.00 sampai dengan jam 17.00 (from nine to
five) alias 8 jam juga.
300
(h) Mahkamah Konstitusi dapat dipastikan akan dapat menyelesaikan sengketa
hasil pemilu nasional dan daerah dengan volume pekerjaan yang manusiawi.
Singkat kata pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu nasional dari waktu
penyelenggaraan pemilu daerah lebih sesuai dengan asas-asas pemilu daripada
penyelenggaraan pemilu serentak; dan karena itu pemisahan pemilu nasional dari
pemilu lokal selang waktu 30 bulan lebih menjamin pemilu demokratik daripada
pemilu serentak.
[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait KPU yang
pemeriksaannya bersamaan dengan Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, masing-
masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan
Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap
dengan pendiriannya;
[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,
selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
301
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar 1945.
[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian
konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 167 ayat (3), Pasal 347
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU
7/2017), Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), dan Pasal 201
ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD
1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu
undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
302
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang
dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-
putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai-
mana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya
303
Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai
berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan
a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1)
UU 7/2017, Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, dan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU
10/2016 yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut:
Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017:
Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang
diliburkan secara nasional;
Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017:
Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak;
Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015:
Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016:
(7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun
2024;
(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa
jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang
berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota
sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional
pada tahun 2024;
terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat
(4), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa Pemohon adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem), mendalilkan dirinya sebagai Organisasi Non-Pemerintah atau
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara
swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang
didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan
pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia (Bukti P-5);
304
3. Bahwa menurut Pemohon, persoalan yang menjadi objek pengujian yang
diajukan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia
yang disebabkan oleh pemberlakuan pasal a quo yang telah mengakibatkan
kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya
potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon akibat adanya sistem
penyelenggaraan pemilu, terutama penjadwalan pemilu yang menurut
Pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Desain sistem pemilu serentak
yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945 telah merugikan Pemohon,
karena sudah tidak bersesuaian dengan tujuan organisasi dari Pemohon
serta membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk
mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia;
4. Bahwa menurut Pemohon, bentuk kerugian konstitusional yang dialami
Pemohon adalah sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak
sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil sebagaimana agenda yang diperjuangkan dan menjadi aktivitas utama
Pemohon selama ini. Desain pemilu lima kotak di mana pemilihan Presiden,
DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada
satu hari yang bersamaan, telah membuat pemenuhan prinsip-prinsip pemilu
demokratis yang merupakan cerminan dari asas pemilu sebagaimana
termaktub di dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 telah terlanggar. Karena
tujuan dari organisasi sebagaimana tercermin di dalam akta pendirian
Pemohon, yakni untuk mewujudkan sistem pemilu yang demokratis dan
berkeadilan, Pemohon menganggap telah mengalami kerugian konstitusional
di dalam perkara a quo.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, terlepas dari
terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa
Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai Pemohon. Dalam
hal ini, Pemohon sebagai organisasi non-pemerintah bergerak dalam aktivitas di
bidang kepemiluan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 Akta Pendirian
Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279
tertanggal 15 November 2011 yang menyatakan, “Perludem menjalankan kegiatan
yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan
pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada
305
masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu
dan demokrasi”. Sebagai sebuah perkumpulan, Perludem diwakili oleh Direktur
Eksekutifnya, Titi Anggraini, yang berdasarkan Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian
Perludem dinyatakan, “Direktur Eksekutif Perludem berhak mewakili organisasi di
dalam dan di luar pengadilan”. Terlepas dari fakta bahwa Pemohon telah berkali-
kali diterima kedudukan hukumnya dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD 1945, telah menjadi pendirian Mahkamah sejak awal keberadaannya yang
memberikan kedudukan hukum kepada organisasi-organisasi non-pemerintah
Bagian 44 dari 47
sebagaimana halnya Pemohon, sepanjang maksud dan tujuan pendiriannya atau
aktivitasnya terkait dengan substansi undang-undang yang dimohonkan pengujian
dan diwakili oleh pihak yang menurut ketentuan organisasi yang bersangkutan
memang diberikan hak untuk mewakili organisasi tersebut di dalam maupun di luar
pengadilan, sebagaimana yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, bertanggal 28 Maret 2019,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober
2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-X/2012, bertanggal 13
Februari 2013, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-X/2012,
bertanggal 5 September 2013. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan
a quo;
[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok
permohonan.
Dalam Permohonan Provisi
[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan
permohonan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar
mempercepat proses pemeriksaan dan memutus permohonan a quo karena terkait
langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal
pemilu yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di
Indonesia. Terhadap permohonan provisi Pemohon tersebut, Mahkamah tidak
mungkin mengabulkannya dikarenakan permasalahan yang dimohonkan pengujian
306
konstitusionalitasnya membutuhkan pendalaman dan pembahasan yang
komprehensif sehingga Mahkamah memerlukan pandangan sejumlah pihak yang
memberikan perhatian terhadap masalah pemilihan umum selama proses
persidangan. Lagi pula, sisa waktu menuju pentahapan Pemilu 2024 masih cukup
untuk mempersiapkan segala sesuatunya menuju agenda kenegaraan di tahun
2024 dimaksud. Oleh karena itu, tidaklah relevan untuk mengaitkan permohonan
provisi Pemohon dengan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Dengan
demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Dalam Pokok Permohonan
[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 167
ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015, Pasal 201
ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat
dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):
1. Bahwa menurut Pemohon, desain Pemilu Serentak Lima Kotak tidak membe-
rikan penguatan terhadap sistem pemerintahan presidensial. Dalam hal ini,
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, ingin memberikan
penegasan, di dalam desain sistem pemilu serentak akan memberikan efek
satu sama lain antara keterpilihan presiden dan anggota DPR. Selain itu,
sebuah desain pelaksanaan jadwal pemilu memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap peta checks and balances, terutama terkait dengan efektifitas sistem
pemerintahan presidensial Indonesia. Sebagaimana dijelaskan Pemohon,
desain pelaksanaan pemilu lima kotak mengakibatkan lemahnya posisi
presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda
pembangunan bila pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD
tidak diserentakkan, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.
Lebih lanjut, ditambahkan oleh Pemohon agar Mahkamah mengubah
pendiriannya tentang apa yang telah diputus di dalam Putusan Nomor
14/PUU-XI/2013 tentang desain penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak,
untuk membagi pelaksanaan pemilu serentak menjadi dua bagian, yakni
serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, dan Presiden, lalu serentak lokal
307
untuk memilih DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bersamaan dengan
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa menurut Pemohon, desain Pemilu Serentak Lima Kotak tidak sesuai
dengan asas pemilu dalam UUD 1945. Setidaknya terdapat dua alasan pokok
Pemohon untuk menyatakan ketidaksesuaian dimaksud, yaitu, pertama,
pemilu lima kotak merupakan penyelenggaraan pemilu yang tidak bisa
dikelola atau dimanajemen (unmanageable) dengan baik oleh penyelenggara
pemilu; dan kedua, pemilu lima kota memperbesar suara tidak sah sehingga
menurunkan derajat keterwakilan. Sebagaimana dijelaskan Pemohon, dalam
pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019, berdasarkan hasil rekapitulasi suara
yang dilakukan KPU, terdapat total suara tidak sah sebesar 17.503.953 jika
dibandingkan dengan total jumlah pengguna hak pilih sebesar 157.475.213,
persentase suara tidak sah terbilang sangat besar, yakni 11,21%. Jika
dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif yang sudah ditetapkan oleh KPU,
jumlah suara tidak sah tersebut hanya kalah dari total suara Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara
27.053.961, dan kalah dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
sebagai pemenang kedua pemilu yang meriah 17.594.839. Total suara tidak
sah ini mengalahkan perolehan suara masing-masing 7 partai politik lain yang
meraih kursi di DPR. Berdasarkan fakta tersebut, disimpulkan Pemohon,
penyelenggaraan Pemilu Serentak dengan memilih lima jenis surat suara
sekaligus merupakan desain yang tidak sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemilu dan bertentangan dengan UUD 1945;
3. Bahwa menurut Pemohon, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak
tidak sesuai dengan tujuan penguatan pemerintahan daerah. Dalam hal ini,
didalilkan Pemohon, waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota yang terpisah dari pemilihan anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota akan menjadikan pemerintah daerah lemah, rawan praktik
transaksional, berpotensi terjadi praktik korupsi karena baik gubernur, bupati,
dan walikota akan selalu menghadapi konfigurasi politik yang berbeda-beda
dengan DPRD masing-masing. Dengan menyerentakkan penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah dan DPRD akan meminimalisir potensi transaksional
308
jangka pendek antara calon kepala daerah dengan DPRD, dan hal ini akan
mengupayakan proses pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon memohon agar
Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan:
a. Bahwa frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam
Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas
pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, Presiden, dan
anggota DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional
dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih anggota DPRD
Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan
Walikota”;
b. Bahwa frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dalam
Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas
pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, Presiden, dan
anggota DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional
dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih anggota DPRD
Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan
Walikota”;
c. Bahwa norma dalam Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 yang menyatakan,
“Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
dilaksanakan serentak dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
melalui pemilu serentak daerah dua tahun setelah pelaksanaan pemilu
serentak nasional”;
d. Bahwa norma dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang menyatakan,
“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
309
dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan
tahun 2024”, dan norma dalam Pasal 201 ayat (9) UU 10/2016 yang
menyatakan, “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur,
penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan
bukti P-7 dan keterangan Ahli Pemohon atas nama Khairul Fahmi dan Didik
Supriyanto, serta kesimpulan Pemohon (sebagaimana selengkapnya termuat
dalam bagian Duduk Perkara);
[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan
keterangan Dewan Perwakilan Rakyat yang disampaikan dalam persidangan pada
tanggal 28 November 2019 terhadap perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang
sekaligus dinyatakan sebagai keterangan untuk perkara a quo, yang diterima di
Kepaniteraan pada tanggal 12 Desember 2019 (sebagaimana selengkapnya
termuat dalam bagian Duduk Perkara);
[3.11] Menimbang bahwa Presiden telah mengajukan keterangan Presiden
yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 3 Oktober 2019 terhadap
perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 yang sekaligus dinyatakan sebagai keterangan
untuk perkara a quo, dan keterangan tambahan yang diterima di Kepaniteraan
pada tanggal 7 Januari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian
Duduk Perkara);
[3.12] Menimbang bahwa terhadap Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 oleh
karena substansi perkaranya sama dengan perkara a quo maka Mahkamah telah
memeriksa perkara a quo bersamaan dengan Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019
310
yang telah diputus sebelumnya. Terhadap kedua perkara tersebut, telah didengar
Keterangan Pihak Terkait, yaitu: (1) Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang telah
memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan tanggal 17 Oktober
2019 dan 29 Oktober 2019 serta keterangan lisan dalam sidang tanggal 17
Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019; (2) Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu), yang telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di
Kepaniteraan tanggal 31 Oktober 2019 serta keterangan lisan dalam sidang
tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019; dan (3) Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memberikan keterangan tertulis
yang diterima di Kepaniteraan tanggal 17 Oktober 2019 dan keterangan lisan
dalam sidang tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019, serta
kesimpulan Pihak Terkait KPU (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian
Duduk Perkara);
[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019
diperiksa bersamaan dengan Perkara a quo maka terhadap kedua perkara
tersebut, Mahkamah telah menghadirkan ahli dan telah didengar keterangannya,
yaitu: (1) Djayadi Hanan yang telah memberikan keterangan pada tanggal 17
Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019, (2) Syamsudin Haris yang telah
memberikan keterangan pada tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 18 November
2019, (3) Topo Santoso yang telah memberikan keterangan pada tanggal 18
November 2019, dan (4) Ramlan Surbakti yang telah memberikan keterangan
pada tanggal 13 Januari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian
Duduk Perkara);
[3.14] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama
permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon,
mendengar dan membaca keterangan Ahli Pemohon, membaca kesimpulan
Pemohon, membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat,
mendengar dan membaca keterangan Presiden serta keterangan tambahan
Presiden, mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu, mendengar dan membaca keterangan Ahli yang
dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta membaca kesimpulan Pihak Terkait
311
Komisi Pemilihan Umum, pada intinya Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas
norma Pasal 167 ayat (3) dan norma dalam Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta
norma dalam Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 dan norma dalam Pasal 201 ayat (7) dan
ayat (9) UU 10/2016 yang menurut Pemohon penyelenggaraan Pemilu Serentak
Lima Kotak sebagaimana yang diselenggarakan tahun 2019 adalah
inkonstitusional. Bagi Pemohon, penyelenggaraan pemilu serentak yang
konstitusional adalah penyelenggaraan pemilu serentak yang dipisahkan antara
pemilu nasional dengan pemilu lokal. Dalam hal ini, pemilu serentak nasional
dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif tingkat nasional (memilih anggota
DPR dan memilih anggota DPD) dengan pemilu untuk memilih presiden dan wakil
presiden. Kemudian, dua tahun setelah pemilihan tingkat nasional dilaksanakan
pemungutan suara untuk memilih gubernur, bupati/walikota dan untuk memilih
anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota secara serentak.
Disebabkan pilihan waktu atau jarak antara pemilihan serentak di tingkat nasional
(memilih anggota DPR, DPD, dan memilih presiden dan wakil presiden) dengan
pemilihan serentak di tingkat lokal (memilih gubernur, bupati/walikota, dan memilih
anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota), oleh karenanya
Pemohon sekaligus meminta untuk menyatakan norma transisi dalam Pasal 201
ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan mengikat;
[3.15] Menimbang bahwa setelah memahami dengan saksama arah Pemilu
Serentak yang konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah akan
mempertimbangkan substansi dalil Pemohon dengan tiga konstruksi dasar dengan
merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal
23 Januari 2013 yang pokoknya menyatakan penyelenggaraan Pemilu Serentak
adalah konstitusional;
[3.15.1] Bahwa sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, salah satu dasar penilaian perihal
konstitusionalitas Pemilu Serentak adalah berdasarkan pada original intent UUD
1945;
Bahwa berkenaan dengan original intent, dalam pengertian dan makna
yang lebih longgar, yaitu sekitar ide-ide yang dikemukakan dan berkembang
312
selama masa pembahasan perubahan UUD 1945 terutama berkenaan dengan
pemilihan umum, Mahkamah harus merujuk kembali ihwal bagaimana
sesungguhnya ide-ide berkembang yang dikemukakan para pengubah UUD 1945
berkenaan dengan pemilihan umum, terutama pemilihan umum anggota legislatif
dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Penelusuran kembali diperlukan
Bagian 45 dari 47
karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan
Pemilu Serentak konstitusional lebih menekankan pada pendapat yang pada
pokoknya pelaksanaan pemilihan umum serentak terdapat 5 (lima) kotak suara,
yang lebih dikenal dengan “Pemilihan Umum Lima Kotak”;
Bahwa setelah menelusuri kembali secara saksama risalah perubahan
UUD 1945, mulai tahun 1999 hingga 2001, perihal ide-ide yang dikemukakan dan
berkembang selama pembahasan perubahan UUD 1945, Mahkamah menemukan
fakta sebagai berikut:
Pertama, bahwa pada pembukaan Rapat ke-3 sesi kedua Panitia Ad-
Hoc (PAH) III Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),
tanggal 9 Oktober 1999, dalam kapasitas sebagai pimpinan rapat, Slamet Effendy
Yusuf menginventarisasi usulan yang masuk terkait dengan rencana perubahan
Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Slamet Effendy Yusuf mencatat ada tiga alternatif
usulan, yaitu: (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara
terbanyak; (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui
pemilihan umum; dan (3) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan
suara terbanyak sesuai dengan hasil pemilihan umum [vide Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku
V, hlm. 246];
Kedua, bahwa berbarengan dengan menguatnya ide atau gagasan
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dalam Rapat ke-39
PAH I BP MPR, tanggal 6 Juni 2000, gagasan penyelenggaraan “pemilu secara
serentak” telah muncul. Terkait dengan hal ini, A.M. Lutfi, juru bicara F-Reformasi
mengusulkan bab dengan judul “Pemilihan Umum” yang terdiri dari lima ayat yang
pada ayat (4)-nya menyatakan: “Pemilihan umum dilakukan secara bersamaan di
seluruh Indonesia, serentak” [vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 513].
Sementara itu, Hobbes Sinaga, juru bicara F-PDIP menyampaikan usul berkaitan
313
dengan rumusan bab dan pasal perihal pemilihan umum. Dari delapan ayat yang
diusulkan, satu di antaranya terkait dengan tata cara pelaksanaannya berkaitan
dengan ayat (1), yaitu: untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan pemilihan
umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serentak di seluruh
wilayah Republik Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD [vide
Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 517]. Begitu pula F-KB, mengusulkan agar
pemilu dilakukan secara serentak secara nasional maupun yang bersifat lokal,
sebagai berikut:
Pertama, menyangkut wilayah dari pemilu. Bahwa adanya pemilihan
umum yang dilaksanakan pada tingkat nasional atau dilakukan secara
serentak secara nasional dan itu dilakukan dalam rangka memilih
Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota
DPRD I atau DPRD II. Ini dilaksanakan secara nasional dan serentak
dalam jangka waktu lima tahun sekali.
Ketiga, menyangkut prinsip pelaksanaan pemilu secara serentak yang
bersifat nasional maupun yang bersifat lokal dilaksanakan dengan
prinsip jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia;
[vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 521]
Ketiga, bahwa berkenaan dengan usulan-usulan serentak tersebut, juru
bicara F-PBB, Hamdan Zoelva secara implisit berupaya untuk memisahkan jadwal
penyelenggaraan pemilu tersebut dengan mempertegas pembedaan macam-
macam pemilu sebagai berikut:
Pertanyaannya, apakah semua pemilihan ini, namanya pemilihan umum
yang harus dilaksanakan satu sekali dalam setahun serentak di seluruh
Indonesia. Tentunya tidak mungkin lah seluruh pemilihan yang tadinya ada
dalam bab-bab yang lain, dilakukan satu kali dan sekaligus dan serentak di
seluruh Indonesia karena berbagai macam pemilihan itu. Oleh karena itu,
pemilihan umum ini sangat berkaitan dengan masa jabatan dari pejabat yang
akan dipilih.
Oleh karena itu, belum tentu seluruh pemilihan ini dilakukan sekaligus akan
tetapi tergantung kepada berakhirnya masa jabatan atas jabatan yang akan
kita pilih itu. Jadi, bisa jadi ada beberapa kali pemilihan dalam lima tahun itu.
Ada pemilihan langsung gubernur, ada pemilihan langsung walikota, ada
pemilihan DPR pusat yang mungkin bisa berbeda;
[vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 523]
314
Keempat, bahwa perdebatan-perdebatan sekitar ide yang berkembang
perihal pemilihan umum tersebut berujung dengan dirumuskannya draf Pasal 22E
ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara serentak di
seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Draf tersebut dibahas dalam rapat sinkronisasi PAH I BP MPR tanggal
11 Juli 2000. Dalam hal ini, Slamet Effendy Yusuf, Wakil Ketua PAH I BP MPR
sekaligus pimpinan rapat, bertanya kepada forum ihwal frasa “secara serentak”
dalam draf tersebut. Ia mempertanyakan apakah penyelenggaraan pemilu pada
saat DPR dipilih berarti secara serentak, DPD secara serentak serta DPRD secara
serentak atau DPR, DPD, dan DPRD secara serentak?
Menanggapi pertanyaan Slamet Effendy Yusuf, Hamdan Zoelva
meminta agar frasa “secara serentak” dihapuskan saja,
Saya usul mengenai pasal ini, dalam pemilihan itu kita ingatkan saja
dengan pertimbangan bahwa biarlah kita atur apakah ini nanti bisa
dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia yang dipilih itu
ataukah tidak, nanti kita atur saja dalam Undang-Undang Otonomi
Daerah atau dalam undang-undang [vide Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Buku V, hlm 545-546];
Usulan yang disampaikan Hamdan Zoelva langsung ditindaklanjuti pimpinan
rapat dengan mengundang peserta rapat untuk menyetujui secara aklamasi. Pada
saat itu, peserta rapat menyambut ajakan itu dengan kata: “setuju” [vide Naskah
Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Buku V, hlm 545-546];
Kelima, bahwa dalam Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR, pada
tanggal 5 November 2001, anggota F-KKI, Tjetje Hidayat mempertanyakan ihwal
alasan memasukkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pengertian
general election, pimpinan rapat dan sekaligus wakil ketua PAH I BP MPR, Slamet
Effendy Yusuf menjelaskan sebagai berikut:
Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara keseluruhan
itu, Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu
diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng-
315
bareng ketika memilih DPR, DPD, kemudian DPRD, kemudian juga
paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga digambarkan nanti ada
lima kotak. Jadi kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk
DPRD Provinsi, kotak untuk DPRD Kota atau Kabupaten, dan kotak
untuk Presiden dan Wakil Presiden itu. Jadi gambarannya memang itu
dan memang konsep ini menyebut pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden dalam pemilihan umum [vide Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Buku V, hlm. 602].
Terkait dengan jawaban Slamet Effendy Yusuf tersebut, L.T. Soetanto
dari F-KKI menginginkan dipisahkannya pemilihan umum dengan pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden, yang pada intinya menyatakan:
Kemudian menyangkut Pemilihan Umum, yaitu ayat (2), Kami tetap
menginginkan supaya pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum itu
dipisahkan. Kemudian pemilihan Presiden itu dapat diikuti juga
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [vide Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Buku V, hlm. 605-606];
Sementara itu, dari F-KB, Ali Masykur Musa mengajukan usulan
alternatif, sebagai berikut:
… Seyogianya memang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam
pasangan itu waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih
DPR, DPD, dan DPRD. Jadi, misalkan pemilihan umum untuk memilih para
wakil rakyat di semua tingkatan. Wakil rakyat itu publik mengatakan ya DPR,
ya DPRD. Apabila DPD sudah masuk wakil rakyat maka juga masuk DPD…
… Berkaitan dengan apakah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai
rumpun pemilihan eksekutif, dibuat Bab tersendiri yang di situ ada Presiden,
gubernur, bupati, walikota, dan sebagainya yang dipilih langsung oleh rakyat,
maka bisa juga dibuat sebuah Bab tersendiri;
[vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Buku V, hlm. 606]
Tanggapan agak berbeda dikemukakan Nadjih Ahmad, dari F-PBB,
yang intinya menghendaki pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari pemilu.
Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, Nadjih Ahmad menyatakan:
Kemudian yang idealnya untuk DPRD, itu bersama-sama
pemilihannya dengan gubernur dan bupati. Di dalam Pasal mengenai
Pemilihan Umum Ayat (2), belum tercantum masalah pemilihan
gubernur dan pemilihan bupati. Saya kira kalau Presiden saja dipilih
langsung, apalagi gubernur dan bupati [vide Naskah Komprehensif
316
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Buku V, hlm. 608];
Keenam, bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945,
terdapat banyak pandangan dan perdebatan perihal keserentakan pemilihan
umum. Dalam hal ini, adalah benar penyelenggaraan Pemilu Serentak Lima Kotak
menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun
gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD
1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan
UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakan
penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama
sekali tidak membedakan rezim pemilhan. Di antara varian tersebut, yaitu: (1)
Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan
wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia;
(2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan
DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum
serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal; (4) Pemilihan
umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih,
sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk
memilih langsung gubernur dan bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak,
namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang; (6)
Penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum dipisahkan. Kemudian
pemilihan Presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota; dan (7) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden waktunya berbeda
dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu,
pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati,
Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat;
Ketujuh, bahwa dengan uraian di atas, pertimbangan hukum dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pemilu
Serentak adalah konstitusional merupakan pertimbangan yang memiliki dasar
yang kuat pada saat pembahasan perubahan UUD 1945. Namun demikian, Pemilu
Serentak Lima Kotak sebagai model penyelenggaraan pemilu serentak yang
dikehendaki oleh UUD 1945 bukanlah satu-satunya gagasan yang berkembang
dan diperdebatkan selama perubahan UUD 1945. Sebab, pengubah UUD 1945
317
tidak begitu mempersoalkan apakah penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD,
Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dilaksanakan serentak
semuanya, serentak sebagian, digabungkan semua atau dipisah-pisah, sepanjang
pilihan yang tersedia bermuara kepada penguatan sistem pemerintahan
presidensial, pilihan pelaksanaan pemilu serentak yang demikian adalah tetap
konstitusional;
[3.15.2] Bahwa sesuai dengan pertimbangan “sepanjang pilihan yang tersedia
bermuara pada penguatan sistem pemerintahan presidensial” di atas, selanjutnya
Mahkamah akan mempertimbangkan model penyelenggaraan Pemilu Serentak
yang dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan
kesepakatan para pengubah UUD 1945. Kerangka dasar untuk memperkuat
sistem pemerintahan presidensial dalam desain Pemilu Serentak pun telah
diuraikan dan dipertimbangkan dalam sub-Pertama Paragraf [3.17] Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengaitkannya dengan pilihan
pengubah UUD 1945 untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang
antara lain menyatakan:
Pertama, menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah
dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD
1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara
kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat
melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah
memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan
presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai
kepala negara dan lambang pemersatu bangsa.
Bahwa selain pertimbangan dalam Putusan tersebut, penyederhanaan
partai politik merupakan salah satu cara memperkuat sistem pemerintahan
presidensial. Bagi negara-negara yang sistem pemerintahan presidensialnya
dibangun dengan sistem kepartaian majemuk (multipartai) yang tidak sederhana,
penyederhanaan partai politik menjadi suatu keniscayaan. Terkait dengan strategi
penyederhanaan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia,
pertimbangan hukum sub-Paragraf [3.13.7] angka 4 Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, di antaranya
menyatakan:
318
…untuk memperketat persyaratan partai politik menjadi peserta
Pemilu. Hal ini sejalan dengan desain konstitusi yang bermaksud
menyederhanakan sistem kepartaian. Dalam batas penalaran yang
wajar, dengan memperberat persyaratan yang harus dipenuhi partai
politik untuk menjadi peserta Pemilu maka jumlah partai politik yang
menjadi peserta Pemilu akan makin terbatas. Dengan pengetatan
persyaratan tersebut, jumlah partai politik akan makin mendukung
bekerjanya sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang
dianut UUD 1945. Bagaimanapun, telah menjadi pengetahuan umum,
baik secara doktriner dan maupun pengalaman empiris, sistem
pemerintahan presidensial menjadi sulit bekerja optimal di tengah
model sistem multipartai dengan jumlah yang tidak terkendali. Oleh
karena itu, selalu dipersiapkan berbagai strategi (desain) untuk
menyederhanakan jumlah partai politik terutama partai politik sebagai
peserta Pemilu.
Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain memperketat jumlah
partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang harus
dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah memastikan semua
partai politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu memenuhi
semua persyaratan yang dicantumkan dalam UU Pemilu. Misalnya,
dalam soal kepengurusan untuk mencerminkan sifat nasional partai
politik, UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta
Bagian 46 dari 47
Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (2)
minimal memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen)
jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal
memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan
di kabupaten/kota yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus
memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut
tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di
tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase
kepengurusan di tingkat kecamatan.
Bahwa apabila dikaitkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 53/PUU-XV/2017 di atas, upaya penguatan sistem pemerintahan
presidensial dengan cara menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilihan
umum dapat dikatakan sebagai salah satu cara dari berbagai cara yang lazim
dikenal dalam praktik sistem pemerintahan presidensial. Penyederhanaan partai
politik diperlukan agar menjadi lebih mudah mengelola hubungan antara presiden
(sebagai pemegang kekuasaan eksekutif) dengan pemegang kekuasaan legislatif.
Dalam hal ini, jamak dimengerti, baik secara doktriner maupun praktik, semakin
banyak jumlah partai politik yang berada di lembaga legislatif semakin sulit
319
mengelola hubungan antara pemegang kekuasaan legislatif dengan pemegang
kekuasaan eksekutif. Apalagi terjadi situasi di mana dukungan terhadap presiden
dari lembaga legislatif diraih melalui koalisi sejumlah partai politik. Terkait dengan
kondisi demikian, misalnya, penelitian Scott Mainwaring (1993) menyatakan bahwa
the combination of presidentialism and multipartism is complicated by the
difficulties of interparty coalition-building in presidential democracies. Kondisi yang
dikemukakan Scott Mainwaring tersebut dapat diteropong dari praktik
pemerintahan pasca-Pemilu 2004. Ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih
sebagai presiden yang hanya didukung modal awal 7 (tujuh) persen suara Partai
Demokrat hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2004 yang dilaksanakan
lebih awal dan terpisah dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
Karena fakta tersebut, untuk memperbesar dukungan politik di DPR, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono memilih langkah yang lazimnya terjadi dalam praktik
sistem pemerintahan presidensial sebagai minority president, yaitu merangkul 6
(enam) partai politik di luar Partai Demokrat;
Bahwa perbedaan dukungan antara partai politik yang meraih kursi
terbanyak di lembaga perwakilan dengan minority president, selain melakukan
desain seperti memperberat dan memperketat persyaratan bagi partai politik
menjadi peserta pemilihan umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 di atas, mengatur
keserentakan pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan
umum presiden dan wakil presiden menjadi upaya strategis lainnya dalam
memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sejumlah hasil
penelitian menujukkan bahwa pemilu serentak dianggap dapat memperkuat sistem
pemerintahan presidensial karena dapat menjadikan jumlah partai politik lebih
sederhana. Dalam hal ini, Matt Golder (2006) menyatakan:
Presidential elections are commonly thought to influence legislative
fragmentation through a coattails effect where the fortunes of electoral
parties are tied to the fate of their party’s presidential candidate.
The presidency is nearly always the most important electoral prize in a
presidential regime. As a result, presidential candidates become the
focus for the vast majority of national media attention and campaign
contributions. This aspect of presidential campaigns generates
incentives for legislative candidates to organize their campaigns
320
around their party’s presidential candidate in the hope of benefiting
from his or her organizational, financial, and media advantages.
Bahwa merujuk pandangan tersebut, pelaksanaan pemilihan umum
serentak antara pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota
legislatif tidak terlepas dari penilaian ihwal pemilihan presiden dan wakil presiden
dianggap memengaruhi pemilihan legislatif melalui coattails effect karena nasib
partai politik terkait dengan nasib calon presiden partai mereka. Dengan efek yang
ditimbulkan tersebut, dukungan terhadap calon presiden cenderung memberikan
keuntungan bagi kandidat legislatif karena pemilih cenderung akan memilih calon
anggota legislatif yang berasal dari partai politik yang sama dengan calon presiden
atau partai politik pendukung calon presiden. Terkait dengan efek tersebut, David
Samuels (2000) menyatakan bahwa coattail effects dimaknai sebagai “the ability of
a candidate at the top of the ticket to carry into office...his party’s candidates on the
same ticket”. Pendapat David Samuels hendak menegaskan satu hal penting, yaitu
kemampuan yang dimiliki calon presiden akan memberikan keuntungan bagi calon
anggota legislatif dari partai politik yang sama dengan calon presiden atau dari
partai politik yang memberikan dukungan kepada calon presiden yang sama.
Dengan menggunakan pendapat tersebut, efek pemilihan umum anggota legislatif
yang diselenggarakan serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden,
pemilih cenderung untuk memilih partai politik calon presiden/wakil presiden atau
partai politik pendukung calon presiden/wakil presiden.
Bahwa terkait dengan pandangan di atas, secara doktriner pemilihan
umum serentak merupakan solusi mengatasi keterbelahan hubungan antara
pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. Pemilu
serentak adalah pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum
presiden/wakil presiden yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan.
Karena itu, sebagaimana hasil kajian Mark Pyane dkk. (2002) menunjukkan,
pemilihan umum serentak tidak hanya berhasil menyederhanakan sistem
kepartaian di lembaga perwakilan, tetapi juga berkecenderungan terbentuknya
pemerintahan kongruen karena pemilih yang memilih presiden dari partai politik
atau didukung oleh partai politik tertentu akan memiliki kecenderungan memilih
anggota legislatif dari partai politik presiden atau partai politik yang mendukung
presiden;
321
[3.15.3] Bahwa setelah menelusuri original intent dan sejumlah doktriner yang
didukung pengalaman empirik, selanjutnya Mahkamah akan menelusuri kembali
makna “Pemilihan Umum Serentak” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-XI/2013. Dalam batas penalaran yang wajar, Putusan Mahkamah
Konstitusi a quo dapat dikatakan mengubah sikap Mahkamah terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009
yang pada pokoknya menyatakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan
yang dilaksanakan lebih dulu dari pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai
sesuatu yang konstitusional. Karena pertimbangan hukum Mahkamah dalam
Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tersebut, Pemilihan Umum 2009 dan
Pemilihan Umum 2014 tetap diselenggarakan seperti Pemilihan Umum 2004, yaitu
pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD)
diselenggarakan lebih dulu dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil
presiden;
Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013,
praktik yang telah berlangsung sejak Pemilihan Umum 2004 tersebut diubah begitu
rupa dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan
(DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.
Dengan perubahan ini, pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah
tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota
legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Perubahan
pendirian Mahkamah tersebut adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang
perubahan didasarkan pada alasan yang substansial. Berkenaan dengan
kemungkinan untuk mengubah sikap atau pendirian dari putusan sebelumnya,
misalnya, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
24/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan:
[3.18] Menimbang bahwa secara doktriner maupun praktik, dalam
pengujian konstitusionalitas undang-undang, perubahan pendirian
Mahkamah bukanlah sesuatu yang tanpa dasar. Hal demikian
merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Bahkan, misalnya, di Amerika
Serikat yang berada dalam tradisi common law, yang sangat ketat
menerapkan asas precedent atau stare decisis atau res judicata, pun
telah menjadi praktik yang lumrah di mana pengadilan, khususnya
Mahkamah Agung Amerika Serikat (yang sekaligus berfungsi sebagai
Mahkamah Konstitusi), mengubah pendiriannya dalam soal-soal yang
berkait dengan konstitusi (hlm. 63).
322
Sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 14/PUU-XI/2013, pertimbangan mendasar yang menyebabkan Mahkamah
mengubah pendirian dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-
VI/2008 dikarenakan 4 (empat) alasan, yaitu: (1) kaitan antara sistem pemilihan
umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, (2) original intent dari
pembentuk UUD 1945, (3) efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan
umum, serta (4) hak warga negara untuk memilih secara cerdas;
Bahwa sebagaimana diuraikan dalam sub-Paragraf [3.15.2] di atas,
sekalipun terdapat empat alasan yang menyebabkan berubahnya pendirian
Mahkamah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008,
dapat dikatakan inti atau substansi dari alasan-alasan tersebut lebih bertumpu
pada upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem
pemerintahan yang disepakati dalam Perubahan UUD 1945. Sebagaimana
diuraikan pula dalam pertimbangan hukum sub-Paragraf [3.15.2] a quo, pilihan
atau desain waktu penyelenggaraan pemilihan umum guna memilih anggota
legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi titik krusial
dalam rancang-bangun penguatan sistem pemerintahan presidensial;
Bahwa dalam konteks rancang-bangun tersebut, persoalan mendasar
yang harus dikemukakan, bagaimana sesungguhnya desain waktu
penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dengan
pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Terkait dengan
persoalan tersebut, sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
XI/2013 telah menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang
konstitusional adalah pemilihan umum anggota legislatif diselenggarakan serentak
dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, namun Putusan a quo
belum begitu tegas menentukan desain atau waktu keserentakan dimaksud.
Bahkan, meski menggunakan original intent Pemilu Serentak Lima Kotak, apabila
dibaca secara saksama kalimat demi kalimat terutama pertimbangan hukum
halaman 82-85, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 hanya
sekali menyebut pemilihan umum serentak yang penyelenggaraannya serentak
untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilihan umum presiden
dan wakil presiden (hlm. 83). Sementara itu, penyebutan pemilihan umum serentak
sebagai pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan
323
pemilihan anggota lembaga perwakilan disebut sebanyak 8 (delapan) kali. Tidak
hanya itu, ketika menggunakan penafsiran sistematis, “penyelenggaraannya
serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilihan umum
presiden dan wakil presiden” sebagaimana pemaknaan Pasal 22E ayat (2) dan
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang hanya disebut satu kali dalam Putusan a quo,
penyebutan itupun muncul saat menjelaskan konteks Pemilu Serentak Lima Kotak
sebagai salah satu original intent dalam Perubahan UUD 1945;
[3.16] Menimbang bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, sebagai bagian
dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum serentak
dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR,
DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih
terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali. Peninjauan dan penataan
demikian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan
pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yaitu tetap
mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga
perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden
dan wakil presiden. Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik,
didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan pemilihan umum untuk
memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan
umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya
penguatan sistem pemerintahan presidensial;
Bahwa setelah menelusuri kembali original intent perihal pemilihan
umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks
penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan
umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013,
terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat
dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:
1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil
Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil
Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
324
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil
Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD,
Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan
Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi,
anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD,
Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan
Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi
dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya
dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih
anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan
umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;
Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan
pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model
yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk
memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas
keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang
perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan model
yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan
partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan
pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan
model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk
dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;
(3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi
teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada
dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum
yang berkualitas; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan
Bagian 47 dari 47
kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai
wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model
325
pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun
kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum;
[3.17] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan beberapa persoalan
mendasar sebagaimana dituangkan dalam Paragraf [3.15] dan Paragraf [3.16] di
atas, perihal dalil Pemohon pemaknaan sepanjang frasa “pemungutan suara
dilaksanakan secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)
UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah tidak berwenang
menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model yang telah
dipertimbangkan di bagian akhir Paragraf [3.16] di atas yang dinyatakan
konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam pemilihan umum
memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu,
dalil Pemohon perihal pemaknaan frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara
serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017
bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;
[3.18] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Mahkamah tidak
berwenang menentukan model pemilihan serentak di antara varian pilihan model
yang telah dipertimbangkan di bagian akhir Paragraf [3.16] di atas yang
dinyatakan konstitusional sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan dalam
pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil
Presiden maka dalil Pemohon perihal pemaknaan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015
serta persoalan konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) UU 10/2016
menjadi kehilangan relevansi untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karena
itu, dalil Pemohon berkenaan Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 serta Pasal 201 ayat (7)
dan ayat (9) UU 10/2016 ini pun adalah tidak beralasan menurut hukum;
[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut
hukum untuk seluruhnya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
326
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
[4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Dalam Provisi:
Menolak permohonan provisi Pemohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,
Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh,
Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua
puluh, dan hari Selasa, tanggal sebelas, bulan Februari, tahun dua ribu dua
puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu
dua puluh, selesai diucapkan pukul 15.24 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi
327
yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat,
dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma
Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak
Terkait.
KETUA,
ttd.
Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd. ttd.
Aswanto Saldi Isra
ttd. ttd.
Enny Nurbaningsih Manahan M.P. Sitompul
ttd. ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat
ttd.
Suhartoyo
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Wilma Silalahi