NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019
Mahkamah Konstitusi
Teks hasil ekstraksi PDF putusan MK. Nomor dan isi berasal dari dokumen asli; cocokkan kutipan, amar, serta pendapat hakim dengan PDF.
Catatan sumber ↗Lompat ke bagian · 10 bagian
Bagian 1 dari 10
S ALINAN
PUTUSAN
Nomor 56/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang diajukan oleh:
1. Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Adnan Topan Husodo
Jabatan : Koordinator
Alamat : Jalan Kalibata Timur IVD Nomor 6, Pancoran, Jakarta
Selatan
sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I;
2. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal
ini diwakili oleh:
Nama : Titi Anggraini
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta
Selatan
sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Agustus 2019 memberi kuasa
kepada Donal Fariz, S.H., Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., Tama Satya Langkun,
S.H., Kurnia Ramadhana, S.H., Slamet Santoso, S.H., Violla Reininda, S.H.,
dan Lalola Easter, S.H., seluruhnya adalah kuasa hukum yang memilih domisili
2
hukum di Jalan Kalibata Timur IVD Nomor 6, Pancoran, Jakarta Selatan, bertindak
untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ para Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
5 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 September 2019
berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 117/PAN.MK/2019 dan
telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 56/PUU-
XVII/2019 pada tanggal 24 September 2019, yang telah diperbaiki dan diterima
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai
berikut:
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945
menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD
1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran
partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK)
mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU)
3
terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di
dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf
a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK
adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar;
4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga
berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal
dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai
konstitusi. MK merupakan penafsir tunggal atas konstitusionalitas pasal-
pasal dalam undang-undang (the sole interpreter of constitution), yang
memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karenanya, MK dapat
dimintakan penafsiran terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu,
tidak jelas, dan/atau multi-tafsir. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-
undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari
undang-undang bersifat konstitusional bersyarat (conditionally
constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan
MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan
penafsiran MK;
5. Bahwa melalui permohonan ini, para pemohon mengajukan pengujian
terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g “tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan
terpidana” Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo
4
karena permohonan ini adalah permohonan uji materil undang-undang
terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah
Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, in casu Pasal 7 ayat (2) huruf g
UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan, “tidak pernah sebagai
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana”, terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon
1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan
permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan
suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif. Hal ini
merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara
hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR
dan Presiden, dapat diujikan konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial,
sehingga sistem cheks and balances berjalan dengan efektif;
2. Bahwa salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah, mengawal dan
menjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Dengan demikian, MK
merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia
sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan
kesadaran inilah, Para Pemohon memutuskan untuk mengajukan
permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016
terhadap UUD 1945;
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa, “Pemohon adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
5
c. badan hukum publik atau privat;
d. lembaga negara.”
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa,
”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur
dalam UUD 1945”;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-
III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya,
Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK,
yakni sebagai berikut:
a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat
spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang
dimohonkan pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak
akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan
bahwa, “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki
kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without
participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK,
“setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk
mempersoalkan setiap Undang-Undang”;
6
7. Bahwa Pemohon I adalah organisasi non pemerintah yang bertujuan
menguatkan posisi tawar rakyat terorganisir dalam mengontrol, dan turut
serta dalam pengambilan keputusan, serta mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial,
dan gender;
8. Bahwa di dalam Pasal 7 angka 2 Anggaran Dasar Pemohon I menyebutkan
bahwa, misi eksternal ICW sebagai Pemohon I adalah mendorong
pembaharuan kebijakan dan upaya penegakan hukum, agar ada jaminan
hak-hak rakyat dalam mewujdkan sistem politik, hukum, ekonomi, dan
birokasi yang bersih dari korupsi, yang berlandaskan pada keadilan sosial
dan gender; (Bukti-P3)
9. Bahwa salah satu misi dari Pemohon I adalah melakukan pemberdayaan
rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan
pengawasan kebijakan, dalam rangka mewujudkan sistem politik, hukum,
ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi, yang berlandaskan
keadilan sosial dan gender;
10. Bahwa di dalam tujuan dan misi pendiriannya, Pemohon I telah
melaksanakan berbagai peran yang tertuang di dalam Pasal 8 huruf b
angka 2 anggaran dasar Pemohon I yakni, “melakukan upaya hukum untuk
melakukan perubahan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi
melalui lembaga peradilan”;
11. Bahwa keterlibatan pemohon di dalam permohonan ini, merupakan wujud
nyata dari upaya Pemohon I untuk mengembalikan hak konstitusional
Pemohon I, sebagaimana disebutkan di dalam anggaran dasar Pemohon I.
Dengan berlakunya UU a quo, khususnya dengan bolehnya orang berstatus
mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah dengan hanya
menyampaikan pengumuman kepada publik sebagaimana diatur di dalam
UU a quo, maka upaya dan usaha Pemohon I untuk mendorong
pemberdayaan rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses
pengambilan dan pengawasan kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem
politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi yang
berlandaskan keadilan sosial dan gender, telah terhambat;
7
12. Bahwa pemberlakukan UU a quo juga telah jelas menghambat Pemohon I
dalam melakukan aktivitasnya untuk “Mendorong aktor-aktor potensial di
pemerintahan, parlemen, dan penegak hukum yang membuka ruang
partispasi publik dalam mengubah kebijakan”. Karena dengan berlakunya
UU a quo, telah membuka kesempatan dan memperbolehkan orang yang
berstatus mantan terpidana, khususnya terpidana kasus korupsi langsung
menjadi kepala daerah, atau setidaknya menjadi calon kepala daerah, tanpa
adanya masa tunggu bagi yang bersangkutan;
13. Bahwa Pemohon I telah beberapa kali melakukan pengujian undang-
undang terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi. Beberapa di
antaranya adalah Putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 yang menguji UU
Keuangan Negara dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam
permohonan ini, MK menerima kedudukan hukum Pemohon I, dan
mengabulkan sebagian dari pokok permohonan;
14. Bahwa selain itu, terdapat pula Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 yang
menguji UU KPK, khususnya tentang masa jabatan pimpinan KPK. Di
dalam putusan ini, Mahkamah memutuskan bahwa Pemohon I memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian UU ke
Mahkamah Konstitusi. Di dalam perkara Nomor 5/PUU-IX/2011, Mahkamah
mengabulkan materi permohonan untuk seluruhnya;
15. Bahwa dengan kedudukan hukum Pemohon I sudah diterima oleh
Mahkamah Konstitusi dalam permohonan uji materil undang-undang yang
berkaitan dengan pencegahan, penindakan praktik korupsi, serta
permohonan terkait dengan upaya membangun sistem rekrutmen pejabat
publik yang bersih dan berintegritas, maka Pemohon I memiliki kedudukan
hukum yang teruji di dalam permohonan ini. Selain itu, materi yang diajukan
di dalam permohonan ini, yaitu tentang syarat mantan terpidana menjadi
calon kepala daerah, berkaitan langsung dengan tujuan dibentuknya
organisasi Pemohon I, serta kerja-kerja pokok organisasi dari Pemohon I;
16. Bahwa di dalam Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Pemohon I
menyebutkan bahwa, “Badan pekerja berwenang untuk bertindak dan atas
nama kepentingan perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan,”
dan karena koordinator adalah struktur tertinggi di dalam badan pekerja,
maka dalam hal ini Pemohon I diwakili oleh Koordinator Badan Pekerja,
8
yang kedudukan hukumnya sudah pernah diterima oleh Mahkamah
Konstitusi, berdasarkan putusan-putusan sebelum-sebelumnya, yakni
Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 dan Putusan Nomor 35/PUU-XI/2013;
17. Bahwa Pemohon II adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara
swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang
didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan
Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
18. Bahwa tugas dan peranan Pemohon II dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan proses
demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan
lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin
anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan
demokratisasi di Indonesia. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/
atau akta pendirian para Pemohon (Bukti P-4);
Bagian 2 dari 10
19. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon II dalam mengajukan
permohonan pengujian undang-undang a quo, dapat dibuktikan dengan
Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon II. Dalam
Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan
Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan
Anggaran Dasar dari Pemohon II yang berbunyi demikian, “Perludem
menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan
demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi,
memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi,
serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi”;
20. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, Pemohon II telah
melakukan berbagai macam usaha/ kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk
kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan
hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta
buku-buku terkait Pemilu lainnya;
b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
9
c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi
penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas,
kapabilitas, dan akuntabilitas;
d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses,
berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan
Pemilu 2014 yang lalu;
e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan
akuntabel; dan
f. Menyelenggarakan proses pemantaun pelaksanaan pemilihan umum dan
pemilihan kepala daerah.
21. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh
Pemohon II merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang
bukan hanya urusan Pemohon II. Lebih jauh, pengajuan permohonan
pengujian undang-undang a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya
Pemohon II untuk mewujudkan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang
berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta
sepenuhnya berkesesuain dengan asas pemilu yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam UUD 1945;
22. Bahwa pemberlakuan Pasal a quo telah mengakibatkan kerugian secara
langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya potensial
merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II, akibat adanya calon kepala
daerah yang langsung dapat mencalonkan diri menjadi calon kepala
daerah, hanya dengan mengumumkan kepada publik, bahwa yang
bersangkutan merupakan mantan terpidana. Padahal, tidak pernah ada
aturan yang teknis dan detail terkait mekanisme pengumuman kepada
publik. Pengumuman tersebut juga cenderung dilakukan secara asal-
asalan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip jujur, dan adil
dalam pemilihan kepala daerah, yang merupakan upaya-upaya yang telah
dilakukan oleh Pemohon II sebagaimana tujuan dari organisasinya selama
ini;
23. Bahwa salah satu tujuan dari didirikannya organisasi Pemohon II adalah
untuk mendorong terbentuknya UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala
daerah yang lebih baik. Dengan adanya ketentuan pencalonan pemilihan
kepala daerah yang membuat praktik pemilihan kepala daerah tidak jujur
10
dan tidak adil, tentu menjadi ketentuan yang tidak sesuai dengan UUD
1945, sehingga hal tersebut telah merugikan pemohon, karena sudah tidak
bersesuain dengan tujuan pendirian organisasi dari Pemohon II, serta
membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon II untuk
mencapai tujuan organisasi, menjadi sia-sia;
24. Bahwa kedudukan hukum Pemohon II di dalam melakukan pengujian di
Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan UU tentang Kepemiluan
dan UU Pemilihan Kepala Daerah, telah berkali-kali terpenuhi di Mahkamah
Kontitusi. Beberapa di antaranya adalah, Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019
yang memohonkan perpanjangan waktu untuk pengurusan pindah memilih
di dalam Pemilu dan beberapa materi lainnya, kemudian juga di dalam
perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015 terkait perlindungan hak memilih bagi
penyandang disabilitas mental. Di dalam dua perkara ini, Mahkamah
menyatakan Pemohon II memiliki kedudukan hukum di dalam melukukan
pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah
mengabulkan sebagian materi permohonan;
25. Bahwa selain dua perkara di atas, kedudukan hukum pemohon juga
diterima oleh Mahkamah pada perkara Nomor 72/PUU-XV/2017, meskipun
dalam putusan tersebut, Mahkamah belum mengbulkan materi permohonan
Pemohon II;
26. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian
Perludem, pengurus, yang dalam hal ini adalah Direktur Eksekutif, berhak
mewakili Yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak
untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala
kejadian;
27. Bahwa dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka 26, Direktur
Eksekutif Perludem adalah pihak yang berhak mewakili Perludem di dalam
dan di luar pengadilan. Dalam hal ini, Sdri. Titi Anggraini adalah Direktur
Eksekutif Perludem, sehingga di dalam permohonan ini, Titi Anggraini
mewakili Pemohon II;
C. Alasan-Alasan Permohonan
1. Ruang lingkup pasal yang diuji
11
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016, sepanjang frasa “tidak
pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana” UU No. 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Dasar konstitusional yang digunakan
1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai
kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis”;
2. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;
3. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum”;
3. Argumentasi Permohonan
I. Problem Demokrasi dan Kontestasi Politik
1. Bahwa terwujudnya politik elektoral yang berintegritas, menjadi pintu
masuk keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun,
studi menunjukan bahwa, agenda peningkatan integritas politik
elektoral kita, dihambat oleh maraknya politik uang (Muhtadi, 2019;
Aspinall dan Berenschot, 2019). Kasus mutakhir adalah Operasi
Tangkap Tangan terhadap Bowo Sidik Pangarso, di mana KPK juga
menemukan 400 ribu amplop dengan total 8 miliar rupiah yang siap
digunakan Bowo untuk “serangan fajar” pemilu (Detik.com,
29/03/2019);
2. Bahwa survei yang dilakukan oleh Polling Center yang didanai The
Asia Foundation pada tahun 2013, menujukkan bahwa masyarakat
cenderung sangat permisif dengan praktik politik uang dalam pemilu.
12
Sebanyak 59 persen responden menilai politik uang adalah rezeki
yang sebaiknya tidak ditolak. Sementara itu, jika dikaitkan dengan
potensi terjadinya korupsi, mayoritas meyakini bahwa pelaku politik
uang diyakini akan melakukan korupsi dalam jabatannya. Datanya
adalah sebagai berikut:
Tabel. 1
Hasil Survei Pendapat Pemilih tentang Calon yang akan Melakukan
Praktik Korupsi Setelah Menjabat
3. Bahwa menurut Marcin Walecki (2003), masalah utama dalam
korupsi pemilu berkaitan dengan masalah keuangan, dalam hal ini
pengumpulan modal pemenangan. Secara umum, pendanaan politik
yang korup dikumpulkan kandidat atau partai. Dalam pendanaan ini
mereka melakukan operasi keuangan untuk keuntungan partai politik,
kelompok kepentingan, atau kandidat dengan cara tidak benar atau
tidak sah;
4. Bahwa bentuk yang paling umum dalam korupsi untuk pengumpulan
modal pemenangan khususnya pendanaan kampanye, adalah
dengan melibatkan penyediaan sumber daya keuangan atau sumber
lainnya oleh kelompok swasta kepada partai atau calon, dengan
imbalan perlakuan istimewa jika kandidat terpilih. Jenis korupsi ini
sering menyebabkan skandal pendanaan, seperti yang telah
mengguncang banyak negara dalam beberapa tahun terakhir. Bank
Dunia menciptakan istilah “state capture” untuk merujuk pada
13
pengaruh kepentingan swasta atas hukum dan politik, yang pada
awalnya diidentifikasi di negara-negara post-communist dalam masa
transisi;
5. Bahwa mahalnya biaya politik ini dapat dilihat dalam temuan Badan
Litbang Kemendagri. Badan Litbang Kemendagri menemukan bahwa,
untuk menjadi Walikota/Bupati, dibutuhkan biaya mencapai Rp 20 -
Rp 30 miliar, sementara untuk menjadi Gubernur, berkisar Rp 20 - Rp
100 miliar (2018). Sementara itu, penelitian yang dilakukan Pramono
Anung (Disertasi, 2013) memperlihatkan, calon anggota legislatif
mesti menyiapkan uang antara Rp 300 juta hingga Rp 22 miliar untuk
maju dalam pemilihan. Menurutnya, malah ada caleg yang
mengeluarkan Rp 18 miliar hanya untuk membayar konsultan politik
(www.tribunnews/nasional/2013/12/03);
6. Bahwa penelitian Prasetyo (2014) menunjukan bahwa masa jabatan
kepala daerah yang semakin lama, menjadikan kepala daerah
tersebut berperilaku oportunis dan cenderung memetingkan
kepentingan pribadi dan kelompoknya, bila dibandingkan dengan
pencapaian kinerja yang baik. Berdasarkan teori keagenan, kepala
daerah selaku agent memiliki informasi yang lebih tentang
pengelolaan pemerintahan bila dibandingkan rakyat selaku principal.
Adanya asimetri informasi ini, membuka peluang kepala daerah untuk
memanfaatkan anggaran untuk kepentingan pribadi (Andvig et al.,
2001). Selain itu, dengan masa jabatan yang lebih lama, kepala
daerah memahami celah-celah sistem yang dapat dimanfaatkan
untuk kepentingan pribadinya Prasetyo (2014);
7. Bahwa pelbagai persoalan korupsi dan demokrasi di atas, semakin
menunjukan pentingnya pengaturan tata kelola pemilu yang lebih
baik, khususnya aspek pencalonan kepala daerah. Hal ini perlu
dilakukan agar praktik jual-beli pencalonan (candidacy buying) yang
berujung pada lahirnya praktik korupsi dan politik uang dalam pemilu,
bisa ditekan. Pengaturan persyaratan pencalonan kepala daerah
menjadi hal yang amat penting sebagai awalan dalam memperbaiki
ini semua. Oleh karenanya, pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada
Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, telah meletakan fondasi penting
14
ihwal jabatan publik yang mekanisme pengisiannya oleh rakyat.
Mahkamah menilai hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya
diserahkan kepada rakyat tanpa ada persyaratan sama sekali, dan
semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul
sendiri resiko pilihannya. Sebab, jabatan haruslah dipangku oleh
orang yang kualitas dan integritas tinggi;
II. Korupsi Kepala Daerah
8. Bahwa kepala daerah adalah jabatan publik yang dipilih melalui
proses pemilihan umum (elected official), sehingga perlu dipastikan
orang-orang yang akan menduduki jabatan sebagai kepala daerah,
adalah orang-orang yang memiliki integritas dan kualitas yang
mumpuni untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kepala daerah;
9. Bahwa kepala daerah menempati posisi terbanyak kelima sebagai
aktor yang paling banyak menjadi tersangka kasus korupsi (ICW,
2019). Sedikitnya terdapat 253 kepala daerah, yang ditetapkan
menjadi tersangka korupsi oleh Aparat Penegak Hukum, pada
periode waktu Januari 2010 hingga Juni 2018;
10. Bahwa sepanjang Tahun 2018 saja, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menetapkan 29 kepala daerah sebagai tersangka. Angka ini
merupakan angka tertinggi terhitung sejak KPK berdiri. Meski sangat
bergantung pada aktifnya penegak hukum melakukan penindakan,
tingginya angka kepala daerah terlibat korupsi juga menunjukkan
bahwa penindakan oleh penegak hukum dan hukuman terhadap
kepala daerah korup belum berdaya cegah;
11. Bahwa kajian ICW Tahun 2018 menunjukkan rata-rata vonis terhadap
kepala daerah yang ditindak KPK yaitu 6 tahun 4 bulan, dengan
rincian:
Tabel. 2
Vonis Tipikor Terhadap Kepala Daerah
No. Vonis Jumlah Kepala
Daerah Terdakwa
1 Ringan (kurang dari 1-4 tahun) 35 orang
2 Sedang (lebih dari 4- 10 tahun) 45 orang
3 Berat (lebih dari 10 tahun) 5 orang
15
12. Bahwa rata-rata vonis tersebut lebih rendah dari rata-rata tuntutan
jaksa KPK, yaitu 7 tahun 5 bulan. Hakim masih kerap memberikan
vonis di bawah tuntutan jaksa. Hal ini menggambarkan kondisi yang
ironis. Di tengah menjamurnya praktik korupsi yang melibatkan
kepala daerah, lembaga pengadilan justru memberikan vonis yang
tidak memberikan efek jera dan berdaya cegah. Vonis rendah kepala
daerah, misalnya, dapat dilihat pada kasus:
a. Korupsi Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul F. yang
merugikan negara Rp 346,823 miliar. Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp
200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta kemudian memperberat hukumannya menjadi 4 tahun
pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 2 bulan kurungan.
Meski terdapat pemberatan hukuman di pengadilan tinggi,
hukuman tersebut masih jauh lebih rendah dibanding tuntutan
jaksa KPK, yaitu 7 tahun pidana penjara;
b. Kasus Bupati Siak, Riau, Arwin AS yang merugikan negara Rp
301,654 miliar. Ia hanya divonis 5 tahun pidana penjara dan denda
Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan dan membayar uang
pengganti Rp 850 juta dan US $ 2000 subsidair 1 (satu) tahun;
III. Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik
13. Bahwa hak politik adalah sesuatu yang dijamin pemenuhannya oleh
UUD NRI 1945, tetapi, hak politik adalah hak yang dapat dibatasi
(derogable rights);
14. Bahwa ketika hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya
melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, dalam
situasi tertentu negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan
tertentu agar hak-hak asasi yang berada di bawah jaminannya dapat
dilindungi, dihormati, dan dipenuhi;
15. Bahwa Januz Symonides mengemukakan tiga syarat untuk dapat
dilakukan pembatasan hak asasi manusia, yaitu: harus diatur dalam
aturan hukum, harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan
16
dalam masyarakat demokratis, dan harus karena memang benar-
benar dibutuhkan, dan bersifat proporsional sesuai kebutuhan sosial;
16. Bahwa selain dibenarkan secara konseptual, pembatasan hak asasi
Bagian 3 dari 10
manusia juga diadopsi dalam kovenan-kovenan hak asasi dan dalam
ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diatur
dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban
umum dalam suatu masyarakat demokratis.;
17. Bahwa konstitusi juga mengatur hak yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun karena bersifat absolut. Ketentuan dalam
Pasal 28I UUD 1945 menyebutkan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;
18. Bahwa dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, juga diatur
sembilan cara dan kondisi yang dapat dijadikan alasan pembenar
melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, yaitu:
1. Harus diatur oleh hukum;
2. Harus wajar;
3. Untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum;
4. Untuk melindungi kesehatan umum;
5. Untuk melindungi moral masyarakat;
6. Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain;
17
7. Untuk konsistensi dengan hak lainnya yang diakui dalam
Kovenan;
8. Diperlukan untuk masyarakat demokratis; dan
9. Untuk keselamatan publik.
19. Bahwa untuk memberantas korupsi di Indonesia, diperlukan upaya
luar biasa melalui instrumen hukum dan putusan pengadilan.
Pencabutan hak politik merupakan sesuatu yang dibolehkan secara
hukum dan diimplementasikan dalam sejumlah putusan pengadilan
dalam kasus korupsi;
20. Bahwa Berdasarkan Pasal 10 KUHP, salah satu jenis pidana
tambahan adalah, pencabutan hak-hak tertentu. Lebih lanjut pada
Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP disebutkan bahwa pencabutan hak-
hak tertentu berupa salah satunya hak memilih dan dipilih dalam
pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
21. Bahwa dari 86 kepala daerah yang telah divonis dalam kasus korupsi
pada 2004-2018, hanya 30% atau 26 kepala daerah yang divonis
dicabut hak politiknya. Persentase tersebut lebih rendah dibanding
tuntutan KPK. KPK menuntut pencabutan hak politik terhadap 38%
atau 32 dari 86 kepala daerah;
Tabel. 3
Vonis Pencabutan Hak Politik
Pencabutan Tuntutan Vonis Keterangan
Hak Politik
Dicabut 32 26 6 orang tidak dikenai
pencabutan hak politik
Tidak ada 54 60 Total 60 berasal dari 54
tuntutan yang tidak dituntut
pencabutan pencabutan hak politik,
ditambah 6 orang yang
tidak dikenai vonis
pencabutan hak politik
Belum 18 -
Vonis
Total 104 86
Sumber: ICW, 2018
18
22. Bahwa data di atas menunjukan bahwa, penegak hukum dan
pengadilan belum banyak menjatuhi pidana tambahan berupa
pencabutan hak politik kepada kepala daerah korup. Padahal, pidana
tambahan ini penting diberikan mengingat mereka menduduki jabatan
sebagai penyelenggara negara dengan metode pemilu, di mana
mereka dipilih oleh pemilih di masing-masing daerah. Jumlah
tuntutan pencabutan hak politik jauh lebih kecil pada kasus-kasus
korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan;
IV. Perkembangan Norma UU Pilkada dan Putusan Mahkamah Konstitusi
tentang Pengaturan Hak Mantan Terpidana Menjadi Calon Kepala
Daerah
23. Bahwa pengaturan terkait mantan terpidana sebagai syarat untuk
menjadi calon kepala daerah, sudah diatur semenjak UU No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sekaligus menjadi
dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut,
perkembangan pengaturan tentang pengaturan mantan terpidana
dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:
Tabel. 4
Perkembangan Pengaturan Syarat Mantan Terpidana dan Putusan
Mahkamah Konstitusi
No. Undang-Undang Putusan Mahkamah Kontsitusi
Pilkada yang Mengatur
Syarat Mantan
Terpidana
1. Pasal 58 huruf f UU Putusan No. 17/PUU-V/2007:
Nomor 32 Tahun 2004
“Mahkamah menyatakan, larangan bagi
tentang Pemerintahan mantan terpidana untuk bisa
Daerah: mencalonkan diri menjadi kepala
daerah adalah norma yang bersifat
“Tidak pernah dijatuhi
konstitusional bersyarat, sepanjang
pidana penjara larangan bagi mantan terpidana itu
tidak mencakup kepada tindak pidana
19
berdasarkan putusan yang lahir karena kealpaan ringan
pengadilan yang telah (culpa levis)”
memperoleh kekuatan
hukum tetap karena
melakukan tindak pidana
yang diancam dengan
pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau
lebih”
2. Pasal 58 huruf f UU Putusan No. 4/PUU-VII/2009:
Nomor 12 Tahun 2008 “Menyatakan ketentuan yang melarang
tentang Pemerintahan terpidana menjadi calon kepala daerah
Daerah: dinyatakan inkonstitusional, tetapi ada
empat syarat yang mesti dipenuhi.
“Tidak pernah dijatuhi Adapun empat syarat yang berlaku
secara kumulatif itu adalah sebagai
pidana penjara
berikut:
berdasarkan putusan
1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan
pengadilan yang telah
publik yang dipilih (elected officials)
memperoleh kekuatan
sepanjang tidak dijatuhi pidana
hukum tetap karena
tambahan berupa pencabutan hak
melakukan tindak pidana
pilih oleh putusan pengadilan yang
yang diancam pidana
telah mempunyai hukum tetap;
penjara 5 (lima) tahun
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5
atau lebih”
(lima) tahun setelah mantan terpidana
selesai menjalani pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai
latar belakang jati dirinya sebagai
mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang-ulang;
20
3. Pasal 13 huruf g UU Putusan Tidak Diterima
Nomor 22 Tahun 2014
tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan
Walikota:
“Tidak pernah dijatuhi
pidana penjara
berdasarkan putusan
pengadilan yang telah
mempuyai kekuatan
hukum tetap karena
melakukan tindak pidana
yang diancam dengan
pidana penjara di atas 5
(lima) tahun”
4. Pasal 7 huruf g Perpu Putusan Tidak Diterima
Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan
Walikota:
“Tidak pernah dijatuhi
pidana penjara
berdasarkan putusan
pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan
hukum tetap karena
melakukan tindak pidana
yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih”
21
5. Pasal 7 huruf g UU Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015:
Nomor 8 Tahun 2015:
Menghilangkan syarat kumulatif yang
“Tidak pernah dijatuhi diputuskan oleh Mahkamah di dalam
pidana penjara Putusan No. 4/PUU-VII/2009, dan hanya
berdasarkan putusan menyisakan satu syarat untuk mantan
pengadilan yang telah terpidana dapat menjadi calon kepala
memperoleh kekuatan daerah, yakni secara terbuka dan jujur
hukum tetap karena kepada publik bahwa yang dirinya adalah
melakukan tindak pidana mantan terpidana.
yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih”
Penjelasan:
Persyaratan ini tidak
beraku bagi seseorang
yang telah selesai
menjalankan pidananya,
terhitung 5 (lima) tahun
sebelum yang
bersangkutan ditetapkan
sebagai bakal calon
dalam pemilihan jabatan
pubik yang dipilih (elected
officials) dan yang
bersangkutan
mengemukakan secara
jujur dan terbuka kepada
publik bahwa yang
bersangkutan pernah
dipidana serta bukan
pelaku kejahatan
22
berulang-ulang. Orang
yang dipidana penjara
karena alasan politik
dikecualikan dari
ketentuan ini.
6. Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016
Nomor 10 Tahun 2016:
Putusan ini mengecualikan bagi
“Tidak pernah sebagai terpidana percobaan, lengkapnya
terpidana berdasarkan Putusan MK:
putusan pengadilan yang “Tidak pernah sebagai terpidana
berkekuatan huku tetap berdasarkan putusan pengadilan yang
atau bagi mantan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
terpidana telah secara karena melakukan tindak pidana yang
terbuka dan jujur diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
mengemukakan kepada tahun atau lebih, kecuali terhadap
publik bahwa yang terpidana yang melakukan tindak pidana
bersangkutan mantan kealpaan dan tindak pidana politik dalam
terpidana” pengertian suatu perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
hukum positif hanya karena pelakunya
mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang
berkuasa atau bagi mantan terpidana
telah secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana”
24. Bahwa dalam Putusan 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi pernah
memutuskan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf f UU No.
10/2008 dan Pasal 58 huruf f UU No. 12/2008 sebagai norma hukum
yang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) apabila
tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
23
1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected
officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa
pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan
terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya
sebagai mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
25. Bahkan dalam Pertimbangan Putusan 4/PUU-VII/2009, halaman 124.
(Tentang Prinsip Pengisian Jabatan Publik) “Terhadap jabatan
publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh
rakyat, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat
sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama
sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang
akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian
haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas
tinggi. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik
dengan tanpa membeda- bedakan orang sebagaimana dimaksud
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, tidaklah berarti bahwa negara tidak
boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang
pengaturan dan/ atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif
yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan
tertentu dan sepanjang pengaturan dan/ atau persyaratan tersebut
tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membeda-bedakan
orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan
politik, atau status sosial tertentu lainnya. Jadi, haruslah dipahami
bahwa pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah
sebagai mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu
berlangsung secara wajar dan terpercaya;
26. Bahwa atas pertimbangan itu, Mahkamah memberikan syarat
kumulatif sebagaimana diuraikan di dalam Putusan Nomor 4/PUU-
VII/2009. Syarat pertama, larangan bagi mantan terpidana tetap
24
berlaku, jika mekanisme pemilihan adalah melalui proses pemilu,
serta orang yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana tambahan
berupa pencabutan hak politik untuk dipilih melalui putusan
pengadilan yang terlah berkekuatan hukum tetap. Syarat kedua,
Bagian 4 dari 10
larangan mantan terpidana menjadi calon kepala daerah dapat
dikesampingkan jika telah melalui masa tunggu selama 5 (lima) tahun
setelah mantan terpidana selesai menjalani hukuman pidananya
berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pertimbangan ini tentu saja untuk menjadi waktu transisi bagi warga
negara bisa beradaptasi dan diterima kembali di dalam masyarakat.
Ketiga, larangan bagi mantan terpidana dapat dikesampingkan jika
mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur kepada publik,
bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Dan keempat,
syarat bukan mantan terpidana dapat dikesampingkan jika mantan
terpidana bukanlah pelaku kejahatan yang berulang;
27. Bahwa menurut para Pemohon, putusan ini telah secara seimbang
dan adil memperhatikan, serta mempertimbangkan dengan baik dua
aspek penting: Pertama, menjaga agar pemilihan pejabat publik
melalui proses agar kualitas dan integritasnya terjaga dengan
instrumen yang diatur oleh negara, dan kedua, hak politik warga
negara, khususnya hak politik untuk bisa dipilih di dalam
pemerintahan tetap dilindungi;
28. Bahwa setelah UU Pilkada berganti menjadi UU Nomor 23 Tahun
2014, lalu melahirkan Perppu No. 1 Tahun 2014 yang ditetapkan
menjadi UU melalui UU No. 1 Tahun 2015, yang kemudian diubah
dua kali dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016,
pengujian terhadap larangan mantan terpidana menjadi calon kepala
daerah kembali diajukan ke Mahkamah. Permohonan tersebut
diregistrasi pada kepaniteraan Mahkamah dengan nomor 42/PUU-
XIII/2015. Setelah menjalani persidangan, di dalam perkara ini,
Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk
menghilangkan masa tunggu lima tahun setelah narapidana selesai
menjalani hukuman bagi mereka yang hendak mengajukan diri
sebagai calon kepala daerah. Di dalam putusan ini pula Mahkamah
25
menghilangkan syarat larangan bagi pelaku kejahatan berulang. Di
dalam putusannya, Mahkamah secara terbatas menguraikan kembali
kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa
yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Lebih lengkap,
pertimbangan Mahkamah di dalam Putusan 42/PUU-XIII/2015
halaman 72-73 adalah sebagai berikut: “...Apalagi syarat ketiga dari
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24
Maret 2009 yaitu, “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana” adalah dimaksudkan agar publik
dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah
dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan
terpidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten)
tersebut maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan
seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada
calon tersebut.
29. Bahwa kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan
Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009,
mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah
mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar
Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret
2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah
secara resmi mengakui tentang status dirinya yang merupakan
mantan narapidana. Dengan demikian, jika seorang mantan
terpidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan
secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang
bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan
walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan
politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials). Pada
akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatanlah yang akan
menentukan pilihannya. Namun, apabila mantan narapidana tersebut
tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
26
adalah mantan terpidana, maka berlaku syarat kedua putusan
Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu, lima tahun sejak terpidana
selesai menjalani hukumannya”;
30. Bahwa menurut ara Pemohon, apa yang dipertimbangkan oleh
Mahkamah di dalam Putusan 42/PUU-XIII/2015, bertolak belakang
dan tidak utuh menguraikan alasan untuk menghilangkan empat
syarat kumulatif untuk pengecualian, sehingga memperbolehkan
setiap mantan terpidana langsung menjadi calon kepala daerah
sebagaimana dalam putusan MK nomor 4/PUU-VII/2009. Di dalam
Putusan 42/PUU-XIII/2015, baru terlihat hanya mengulas dan menilai
kembali satu syarat saja, yakni mengumumkan kepada masyarakat
umum bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;
31. Bahwa adanya tiga syarat lain, yakni pembatasan untuk jabatan yang
dipilih melalui proses pemilu serta yang bersangkutan tidak dicabut
hak politiknya oleh pengadilan, kemudian adanya syarat waktu 5
(lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani masa
hukuman, serta bukan pelaku kejahatan berulang, adalah
pertimbangan hukum yang sangat penting untuk memberikan
kepastian hukum, serta mewujudkan tujuan pemilu itu sendiri, yakni
menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas
menjadi pejabat publik, sekaligus tidak menghilangkan hak politik
warga negara dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan. Hal ini
pula yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di dalam putusan-
putusan sebelumnya;
32. Bahwa sikap awal Mahkamah di dalam menilai konstitusionalitas
larangan bagi mantan terpidana di dalam pencalonan pemilihan
kepala daerah adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan UUD
NRI 1945, sepanjang tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang
akan menjadi calon pejabat publik tersebut bukanlah suatu perbuatan
pidana yang berasal dari kealpaan. Jika tindak pidana yang dilakukan
oleh seorang calon kepala daerah itu berasal dari sebuah perbuatan
yang bersifat kealpaan, maka ketentuan tidak pernah dipidana ini
tidak berlaku;
27
33. Bahwa terdapat beberapa catatan yang disampaikan Mahkamah
terkait dengan pembatasan rights to be a candidate dalam putusan-
putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya: “Syarat tidak pernah
dijatuhi pidana penjara berasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” bagi
seseorang yang hendak menduduki jabatan publik adalah penting
sebagai suatu standar moral namun syarat tersebut tidak boleh
memasukkan ke dalamnya tindak pidana karena kealpaan ringan
(culpa levis) dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tidak pidana dalam hukum
positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik
yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
34. Bahwa para Pemohon setuju dengan pengecualian yang telah
diputus oleh Mahkamah sebelumnya di mana tindak pidana culpa
levis atau tindak pidana politik (vide Putusan MK Nomor 71/PUU-
XIV/2016) tidak menjadi bagian yang harus diatur dalam pembatasan
pencalonan kepala daerah sebagaimana dimohonkan dalam
permohonan ini. Sebab, pemidanaan terhadap seseorang karena
suatu kealpaan, sesungguhnya tidaklah menggambarkan adanya
suatu moralitas kriminal pada diri orang itu, melainkan semata-mata
karena kekuranghati-hatiannya. Kekuranghati-hatiannya dalam hal
ini, berakibat pada timbulnya perbuatan yang dapat dipidana. Dengan
kata lain, jika syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih” dijadikan
sebagai suatu standar moral bagi orang yang hendak memangku
jabatan publik, maka syarat tersebut hanya dapat diterima apabila
yang dimaksud adalah, seseorang yang pernah dipidana karena
terbukti sengaja melakukan perbuatan, padahal diketahuinya
perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dipidana dengan
ancaman pidana lima tahun atau lebih.
28
V. Rasionalisasi Masa Tunggu Bagi Mantan Terpidana Untuk Dapat
Kembali Mencalonkan Diri Menjadi Calon Kepala Daerah.
35. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009
terhadap masa tunggu/jeda selama lima tahun sejak terpidana
selesai menjalani hukumannya, jika dilacak, bangunan argumentasi
Mahkamah ihwal masa jeda tersebut sesungguhnya dapat dikaitkan
dengan satu siklus pemilihan kepala daerah selama 5 tahun;
36. Bahwa pada dasarnya, tidak ada jaminan berapa lama waktu yang
dibutuhkan agar seorang mantan koruptor tak kembali melakukan
tindak pidana korupsi ketika mereka menduduki jabatan sebagai
kepala daerah. Meski demikian, masa tunggu sebelum dapat
mengikuti kontestasi pilkada setidaknya dapat meminimalisasi
potensi berulangnya perilaku korup, membenahi pencalonan kepala
daerah dan pilkada, dan secara tidak langsung turut mencegah setiap
orang, khususnya yang berkehendak mengikuti pilkada- melakukan
korupsi. Dengan catatan, masa tunggu tersebut tidak terlampau
singkat;
37. Bahwa seseorang dapat menjabat sebagai gubernur, bupati, dan
walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Artinya, waktu paling lama seseorang dapat menjadi kepala daerah di
jabatan yang sama adalah 10 tahun atau dua periode untuk masing-
masing periode selama 5 (lima) tahun. Sesuai dengan ketentuan
yang diatur di dalam UU Pilkada tersebut, maka waktu tunggu
mantan narapidana kasus korupsi untuk bisa kembali mencalonkan
atau dicalonkan dalam pilkada dapat disamakan dengan lamanya
masa jabatan maksimal kepala daerah, yakni 10 tahun;
38. Bahwa waktu tunggu 10 tahun ini dinilai rasional agar mantan
narapidana dapat lebih berbenah dan mempersiapkan diri menjadi
kepala daerah, sebuah jabatan publik yang mengemban wewenang
serta tanggung jawab besar. Terlebih lagi, kejahatan korupsi yang
pernah mereka lakukan tergolong serious crime dan politik-
pemerintahan daerah merupakan arena yang rawan dikorupsi. Tanpa
pembenahan di tahap pencalonan kepala daerah, korupsi di daerah
dan oleh kepala daerah dikhawatirkan akan terus terulang;
29
39. Bahwa adanya pengaturan waktu tunggu/jeda selama 10 tahun bagi
mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri kembali sebagai
kepala daerah, akan memberikan efek pencegahan kepada setiap
orang yang berencana menjadi kepala daerah untuk tidak melakukan
korupsi. Sebab, sekali mereka terbukti melakukan korupsi, mereka
berhadapan pada waktu tunggu yang lama pascabebas, yaitu 10
tahun. Bukan tidak mungkin, peraturan ini akan berdampak signifikan
pada menurunnya tingkat korupsi kepala daerah;
40. Bahwa upaya pembenahan pencalonan kepala daerah dan pilkada
yang selama ini masih banyak diisi atau diikuti oleh mantan
narapidana yang baru keluar dari tahanan. Meski sebagian dari
mereka mendapatkan suara terbanyak, patut dilihat bahwa dalam
Pilkada, publik mempunyai pilihan yang sangat terbatas. Dalam hal
ini, negara seharusnya turut menjamin partai politik menghadirkan
pilihan yang lebih baik bagi pemilih;
41. Bahwa memberikan waktu tambahan bagi seorang mantan napi agar
berbenah diri mengingat strategisnya jabatan sebagai kepala daerah.
Jabatan tersebut sekaligus rawan terhadap tindakan koruptif;
42. Bahwa dengan tidak adanya masa tunggu atau jeda terhadap mantan
terpidana kasus korupsi untuk bisa mencalonkan diri kembali menjadi
kepala daerah, telah menghasilkan kepala daerah yang terpilih,
namun kembali melakukan praktik korupsi. Kejadian di mana mantan
terpidana kasus korupsi yang mendaftar menjadi calon kepala daerah
lalu terpilih, dan setelah terpilih kembali melakukan praktik korupsi
terjadi di Kabupaten Kudus, yang dilakukan oleh Muhammad Tamzil;
43. Bahwa yang bersangkutan ketika menjabat sebagai Bupati Kudus
periode 2003-2008, kemudian menjadi terpidana kasus korupsi APBD
tahun anggaran 2004 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kudus
pada tahun 2014. Setelah bebas dari menjalani hukuman pidana
pada tahun 2015, yang bersangkutan maju menjadi Bupati Kudus
pada Pilkada 2018, dan kemudian terpilih. Belum cukup 1 (satu)
tahun menjadi kepala daerah, yang bersangkutan ditangkap KPK
karena kasus korupsi, pada Jumat 27 Juli 2019;
30
44. Bahwa selain itu, terdapat pula kejadian di mana mantan terpidana
korupsi setelah selesai menjalani hukuman, lalu langsung dicalonkan
menjadi kepala daerah, kemudian terpilih juga terjadi di Kabupaten
Minahasa Utara. Pada 2008, Vonnie Anneke Panambunan divonis
bersalah dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang
mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 4 miliar. Vonnie yang
saat itu menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara, divonis 1 tahun 6
bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsidair 6 bulan
kurungan serta membayar uang pengganti Rp 4 miliar;
45. Bahwa pada Pilkada 2015, Vonnie dicalonkan kembali menjadi
Bupati Minahasa Utara oleh koalisi Partai Gerindra, PKPI, dan PKB.
Ia kemudian menang dengan perolehan suara 49.745, hanya terpaut
2.000 suara dari pesaingnya. Tak lama setelah menjabat, Vonnie
dipercaya oleh Partai Nasdem untuk memimpin Nasdem Minahasa
Utara;
46. Bahwa fenomena yang terjadi di Kabupaten Kudus dan Kabupaten
Minahasa Utara, membuktikan perlunya masa tunggu atau jeda yang
diatur oleh negara, melalui syarat calon kepala daerah di dalam UU
Pilkada, agar orang yang akan dipilih sebagai calon kepala daerah
adalah orang yang berintegritas dan berkualitas;
VI. Tentang pelaku tindak pidana berulang, serta mantan Terpidana
Terpilih Kembali
47. Bahwa meski ada persyaratan yang memerintahkan calon kepala
daerah yang pernah dipidana untuk mengumumkan kepada
masyarakat secara terbuka, ternyata secara praktik hal ini sangat
sulit mencapai tujuannya, tidak memiliki alat ukur yang jelas, bahkan
cenderung dilakukan dengan asal-asalan;
48. Bahwa tidak ada mekanisme standar yang dapat dijadikan rujukan,
bahwa pengumuman kepada publik secara terbuka yang dilakukan
oleh seseorang yang berstatus mantan terpidana, tidak secara
signifikan diketahui oleh masyarakat. Bahkan, di dalam praktik,
pengumuman yang dilakukan hanyalah menjadi prasyarat formal
untuk pelengkap syarat pencalonan;
31
49. Bahwa terdapat fakta, bahwa calon kepala daerah yang berstatus
mantan terpidana hanya mengumumkan status mantan terpidananya
melalui iklan layanan masyarakat yang sangat kecil di koran daerah.
Dan pada saat yang sama, KPU tidak punya instrumen untuk bisa
Bagian 5 dari 10
menolak atau menafsirkan kualifikasi pengumuman tersebut apakah
sudah bisa dianggap layak atau tidak untuk diketahui publik;
50. Bahwa dengan tidak adanya batasan yang terukur dan jelas bagi
mantan terpidana untuk bisa menjadi calon kepala daerah, telah
membuat banyaknya calon kepala daerah yang berstatus mantan
terpidana menjadi calon, dan kemudian terpilih kembali menjadi calon
kepala daerah. Hal ini tentu bisa dijadikan sebuah hipotesis yang
sangat kuat, bahwa telah terjadi kegagalan untuk memberikan
informasi kepada masyarakaat untuk mengetahui dengan rekam jejak
calon kepala daerah, jika tidak ada waktu tunggu setelah yang
bersangkutan selesai menjalani hukuman pidananya;
51. Bahwa tanpa adanya waktu tunggu bagi mantan terpidana selama 10
(sepuluh) tahun untuk bisa kembali menjadi calon kepala daerah,
telah membuktikan bahwa mantan terpidana menjadi calon kepala
daerah, kemudian terpilih, telah secara faktual kembali melakukan
tindak pidana yang sama, yakni korupsi;
52. Bahwa fakta dan uraian di atas telah menunjukan secara nyata
bahwa, tidak adanya masa tunggu selama lima tahun untuk mantan
terpidana boleh menjadi calon kepala daerah, serta syarat bukan
pelaku kejahatan berulang, telah merusak sendi demokrasi, yang
telah pula diuraikan oleh Mahkamah diputusan-putusan sebelumnya,
dimana seorang pejabat publik yang dipilih melalui proses pemilu
tidak bisa sepenuhnya diserahkan penentuanya kepada pemilih.
Akan tetapi, harus ada instrumen negara yang perlu memberikan
proteksi, agar pejabat publik yang dipilih memiliki kualitas dan
integritas;
VII. Tentang Pemenuhan Asas Pemilihan Prinsip Demokratis di dalam
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
53. Bahwa dengan adanya ketentuan UU a quo yang hanya
mensyaratkan seorang mantan terpidana cukup mengumumkan
32
secara terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah
mantan terpidana, telah memunculkan praktik pengumuman yang
asal-asalan, tidak fair, tidak jujur, dan tentu saja ini bertentangan
dengan prinsip asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas,
rahasia jujur, dan adil;
54. Bahwa di dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,
setiap tahapan haruslah dilaksanakan secara jujur dan adil,
sebagaimana diamantakan dalam asas penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah. Pelaksanaan asas jujur dan adil tersebut harus
dilaksanakan dengan terukur, transparan, dan akuntabel;
55. Bahwa jika pengumuman secara terbuka kepada publik bagi calon
kepala daerah tidak dilaksanakan tanpa instrumen yang terukur,
cermat, dan transparan, tentu saja sudah tidak bersesuain dengan
prinsip pemilihan yang demokratis dan asas pemilihan yang menjadi
dasar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
56. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Kami berkesimpulan bahwa Pasal
7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD
NRI 1945.
VIII. Tentang Pentingnya Menjadikan Permohonan Sebagai Perkara
Prioritas
57. Bahwa pemeriksaan perkara ini penting untuk dijadikan prioritas oleh
Mahkamah, karena materi yang sedang diuji konstitusionalitasnya
berkaitan langsung dengan syarat calon kepala daerah untuk Pilkada
2020;
58. Bahwa memberikan kepastian hukum terhadap syarat calon kepala
daerah, khususnya terkait pengaturan bagi mantan terpidana untuk
menjadi calon kepala daerah sangatlah penting, agar tidak ada
keragu-raguan, baik bagi bakal calon kepala daerah, partai politik
yang akan mengusung calon kepala daerah, penyelenggara pemilu,
utamanya KPU dan Bawaslu, dan juga termasuk pemilih yang
penting untuk dari awal akan mempelajari jejak rekam, dan profil
calon kepala daerah yang akan dipilih;
33
59. Bahwa tahapan pencalonan kepala daerah akan segera dimulai pada
Desember 2019, yang diawali dengan pengumpulan dan penyerahan
dukungan calon perseorangan yang akan mempersiapkan diri
menjadi calon kepala daerah untuk Tahun 2020;
60. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga
negara, utamanya yang berniat, atau akan mempersiapkan diri maju
menjadi calon kepala daerah melalui jalur perseorangan, sangatlah
beralasan jika mahkamah menjadikan perkara ini sebagai prioritas
pemeriksaan agar segera didapatkan kepastian hukum tentang
syarat seorang warga negara menjadi calon kepala daerah,
khususnya bagi warga negara yang berstatus mantan terpidana,
namun memiliki niat dan keinginan untuk mencalonkan diri menjadi
calon kepala daerah;
61. Bahwa kepastian tersebut tidak hanya penting bagi kandidat, tetapi
juga bagi penyelenggara pemilu. Sebelum penyelenggaraan
pemilihan kepala daerah Tahun 2020, KPU sebagai penyelenggara
pemilu akan menyusun peraturan teknis penyelenggaraan pemilihan
umum. Proses penyusunan peraturan ini adalah bagian yang sangat
penting di dalam persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah;
62. Bahwa pedoman KPU sebagai penyelenggara pemilu di dalam
menyusun peraturan, dalam hal ini adalah peraturan KPU tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota sepenuhnya adalah UU Pemilihan
Kepala Daerah, termasuk juga putusan-putusan Mahkamah
Konstitusi;
63. Bahwa agar penyusunan peraturan ini dapat sepenuhnya
berpedoman kepada setiap peraturan UU Pemilihan Kepala Daerah
dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai
konstitusionalitas norma hukum, sangatlah penting agar perkara ini
diperiksa dan diputus segera, agar tidak terjadi tumpang tindih di
dalam penyusunan peraturan KPU, dan dapat pula peraturan ini
disosialisasikan secara maksimal kepada setiap stakeholder
kepemiluan;
34
64. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, sangat beralasan
bagi para Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar
Mahkamah mengabulkan permintaan provisi;
D. Petitum
Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma
hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai
berikut:
Dalam Provisi:
1. Menerima permohonan provisi;
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses
pemeriksaan, dan menjadikan permohonan ini sebagai perkara yang
diprioritaskan untuk diputus segera mengingat permohonan ini terkait
langsung dengan proses pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
tahun 2020, dimana proses penyerahan syarat dukungan bagi calon
perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota, sebagai proses awal dari tahapan pencalonan
pemilihan kepala daerah, akan dimulai pada 11 Desember 2019
berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikotan dan Wakil Walikota
Tahun 2020;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
35
penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang
melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam
hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, tidak dijatuhi pidana
tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi mantan terpidana telah melewati
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, jujur atau terbuka mengenai latar
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang-ulang”. Sehingga, Pasal a quo selengkapnya
berbunyi:
“Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil
bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak
pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum
positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; tidak dijatuhi pidana
tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; bagi mantan
terpidana, telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah
mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai
mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang-ulang.
3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.
36
Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami memohon putusan yang
seadil-adilnya, ex aequo et bono.
[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan
bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian Pemohon I dan Identitas yang
mewakili Pemohon I;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian Pemohon II dan Identitas yang
mewakili Pemohon II;
[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan,
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,
selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
37
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap UUD 1945;
[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah
permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898,
selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu
undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD
1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
38
b. ada tidaknya anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-
undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud
pada huruf a;
[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005
tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September
2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
Bagian 6 dari 10
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
kedudukan hukum Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam
permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang
rumusannya adalah sebagai berikut:
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. ...;
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan
39
terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h. ...;
2. Bahwa Pemohon I adalah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merupakan
organisasi non pemerintah yang dalam Pasal 7 angka 2 Anggaran Dasarnya
menyebutkan misi eksternalnya mendorong pembaharuan kebijakan dan
upaya penegakan hukum, agar ada jaminan hak-hak rakyat dalam mewujdkan
sistem politik, hukum, ekonomi, dan birokasi yang bersih dari korupsi, yang
berlandaskan pada keadilan sosial dan gender (vide bukti P-3) dan di dalam
Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasarnya menyebutkan bahwa, Badan Pekerja
berwenang untuk bertindak dan atas nama kepentingan perkumpulan baik di
dalam maupun di luar pengadilan, karena koordinator adalah struktur tertinggi
di dalam badan pekerja, maka dalam hal ini Pemohon I diwakili oleh
Koordinator Badan Pekerja, yang kedudukan hukumnya sudah pernah diterima
oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan putusan-putusan sebelum-
sebelumnya, yakni Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 dan Putusan Nomor
35/PUU-XI/2013;
3. Bahwa dengan berlakunya norma a quo, khususnya dengan bolehnya orang
berstatus mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah dengan
hanya menyampaikan pengumuman kepada publik sebagaimana diatur di
dalam Undang-Undang a quo, maka upaya dan usaha Pemohon I untuk
mendorong pemberdayaan rakyat agar mampu berpartisipasi dalam proses
pengambilan dan pengawasan kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem
politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi yang
berlandaskan keadilan sosial dan gender, telah terhambat. Selain itu,
berlakunya Undang-Undang a quo, telah membuka kesempatan dan
memperbolehkan orang yang berstatus mantan terpidana, khususnya
terpidana kasus korupsi langsung menjadi kepala daerah, atau setidaknya
menjadi calon kepala daerah, tanpa adanya masa tunggu bagi yang
bersangkutan;
4. Bahwa dengan kedudukan hukum Pemohon I sudah diterima oleh Mahkamah
Konstitusi dalam permohonan uji materil undang-undang yang berkaitan
dengan pencegahan, penindakan praktik korupsi, serta permohonan terkait
dengan upaya membangun sistem rekrutmen pejabat publik yang bersih dan
40
berintegritas, maka Pemohon I memiliki kedudukan hukum yang teruji di dalam
permohonan ini. Selain itu, materi yang diajukan di dalam permohonan ini,
yaitu tentang syarat mantan terpidana menjadi calon kepala daerah, berkaitan
langsung dengan tujuan dibentuknya organisasi Pemohon I, serta kerja-kerja
pokok organisasi dari Pemohon I;
5. Bahwa Pemohon II adalah Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem) yang merupakan organisasi non pemerintah atau Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) yang dalam Pasal 3 AD/ART menyatakan,
Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu
dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi,
memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi,
serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi;
6. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon II dalam melakukan
pengujian di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan Undang-Undang
tentang Kepemiluan dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, telah
berkali-kali terpenuhi di Mahkamah Kontitusi. Beberapa di antaranya adalah,
Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang memohonkan perpanjangan waktu
untuk pengurusan pindah memilih di dalam Pemilu dan beberapa materi
lainnya, kemudian juga di dalam perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015 terkait
perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental. Di dalam dua
perkara ini, Mahkamah menyatakan Pemohon II memiliki kedudukan hukum di
dalam melukukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dan
Mahkamah mengabulkan sebagian materi permohonan;
7. Bahwa dalam Pasal 16 angka 5 AD/ART Perludem, pengurus, yang dalam hal
ini adalah Direktur Eksekutif, berhak mewakili Yayasan Perludem di dalam dan
di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala
hal dan dalam segala kejadian, sehingga di dalam permohonan ini, Titi
Anggraini mewakili Pemohon II;
8. Bahwa dengan adanya ketentuan pencalonan pemilihan kepala daerah yang
membuat praktik pemilihan kepala daerah tidak jujur dan tidak adil, tentu
menjadi ketentuan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, sehingga hal tersebut
telah merugikan pemohon, karena sudah tidak bersesuaian dengan tujuan
pendirian organisasi dari Pemohon II, serta membuat aktivitas-aktivitas yang
41
sudah dilakukan oleh Pemohon II untuk mencapai tujuan organisasi, menjadi
sia-sia;
Berdasarkan penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan
hukumnya di atas, Mahkamah berpendapat: berkenaan dengan Pemohon I, bahwa
Pemohon I adalah organisasi non-pemerintah yang – sesuai dengan ketentuan
dalam AD/ART-nya – maksud pendirian maupun aktivitasnya berkait dengan hal-
hal yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi sehingga ada
relevansinya dengan objek permohonan a quo. Selain itu, dalam pengajuan
permohonan a quo, Pemohon I juga telah diwakili oleh pihak yang berhak
mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam
AD/ART Pemohon I. Oleh karena itu, sesuai dengan pendirian Mahkamah selama
ini, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo.
Sementara itu, berkenaan dengan Pemohon II, bahwa Pemohon II adalah
organisasi non-pemerintah berbentuk badan hukum perkumpulan yang maksud
pembentukan maupun aktivitasnya – berdasarkan ketentuan dalam AD/ART-nya –
adalah bersangkut-paut dengan objek permohonan a quo. Dalam permohonan
a quo, Pemohon II juga diwakili oleh pihak yang menurut AD/ART-nya berhak
mewakilinya di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, sebagaimana
halnya Pemohon I, Pemohon II pun telah memenuhi kriteria yang menjadi
pendirian Mahkamah selama ini sehingga Pemohon II memiliki kedudukan hukum
untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo.
Berdasarkan pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil
para Pemohon perihal pertentangan norma UU 10/2016 yang dimohonkan
pengujian dalam permohonan a quo, Mahkamah berpendapat, sepanjang
berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, Pemohon I dan Pemohon
II, yang selanjutnya disebut para Pemohon, memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.
[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon.
42
Dalam Provisi
[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi
yang memohon agar Mahkamah mempercepat proses pemeriksaan dan
menjadikan permohonan ini sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diputus
segera mengingat permohonan ini terkait langsung dengan proses pencalonan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2020, di mana proses penyerahan syarat dukungan
bagi calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai proses awal dari tahapan pencalonan
pemilihan kepala daerah, akan dimulai pada 11 Desember 2019 berdasarkan
Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
Terhadap permohonan Provisi a quo, oleh karena pokok permohonan
para Pemohon memiliki keterkaitan erat dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2020 yang secara faktual tahapan yang berkaitan dengan
pencalonan kepala daerah yang akan segera dimulai sehingga semua pihak dapat
mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, khususnya mereka yang akan
mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2020, maka terlepas dari
dikabulkan atau tidaknya permohonan a quo, demi kepastian hukum bagi
masyarakat, penting bagi Mahkamah untuk memberikan prioritas dengan
mempercepat putusan perkara a quo dan tidak terdapat penyimpangan terhadap
hukum acara dalam tahapan proses penyelesaian perkara pengujian undang-
undang, permohonan dalam provisi para Pemohon agar perkara a quo
diprioritaskan untuk diputus beralasan menurut hukum.
Dalam Pokok Permohonan
[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat
(2) huruf g UU 10/2016, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana
selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya
sebagai berikut:
a. Bahwa, menurut para Pemohon, terwujudnya politik elektoral yang
berintegritas, menjadi pintu masuk keberhasilan pemberantasan korupsi di
43
Indonesia. Namun, studi menunjukan bahwa agenda peningkatan integritas
politik elektoral Indonesia, dihambat oleh maraknya politik uang, sementara itu,
jika dikaitkan dengan potensi terjadinya korupsi, mayoritas meyakini bahwa
pelaku politik uang diyakini akan melakukan korupsi dalam jabatannya;
b. Bahwa, menurut para Pemohon, kepala daerah menempati posisi terbanyak
kelima sebagai aktor yang paling banyak menjadi tersangka kasus korupsi.
Sedikitnya terdapat 253 kepala daerah yang ditetapkan menjadi tersangka
korupsi oleh aparat penegak hukum pada periode waktu Januari 2010 hingga
Juni 2018;
c. Bahwa, lebih lanjut menurut para Pemohon, kajian ICW Tahun 2018
menunjukkan rata-rata vonis terhadap kepala daerah yang ditindak KPK yaitu
6 tahun 4 bulan, di mana rata-rata vonis tersebut lebih rendah dari rata-rata
tuntutan jaksa KPK, yaitu 7 tahun 5 bulan;
d. Bahwa selain itu, menurut para Pemohon, untuk memberantas korupsi di
Indonesia, diperlukan upaya luar biasa melalui instrumen hukum dan putusan
pengadilan. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, salah satu jenis pidana tambahan
adalah pencabutan hak-hak tertentu. Lebih lanjut pada Pasal 35 ayat (1) angka
3 KUHP disebutkan bahwa pencabutan hak-hak tertentu berupa salah satunya
hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-
aturan umum. Pencabutan hak politik merupakan sesuatu yang dibolehkan
secara hukum dan diimplementasikan dalam sejumlah putusan pengadilan
dalam kasus korupsi;
e. Bahwa, menurut para Pemohon, dari 86 kepala daerah yang telah divonis
dalam kasus korupsi pada tahun 2004-2018, hanya 30% atau 26 kepala
daerah yang divonis dicabut hak politiknya. Persentase tersebut lebih rendah
dibanding tuntutan KPK yang menuntut pencabutan hak politik terhadap 38%
atau 32 dari 86 kepala daerah;
f. Bahwa, menurut para Pemohon, pengaturan terkait mantan terpidana sebagai
syarat untuk menjadi calon kepala daerah sudah diatur semenjak Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sekaligus
menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
g. Bahwa, menurut para Pemohon, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi pernah memutus Pasal 12 huruf g dan
Pasal 50 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
44
Pemilihan Umum Aggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008) dan Pasal 58
huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU
12/2008) sebagai norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional) apabila tidak dipenuhi syarat-syarat: 1. Berlaku bukan untuk
jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi
pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 2. Berlaku terbatas untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; 3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati
dirinya sebagai mantan terpidana; 4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang-ulang;
h. Bahwa, menurut para Pemohon, putusan di atas telah secara seimbang dan
adil memperhatikan serta mempertimbangkan dengan baik dua aspek penting:
pertama, menjaga agar pemilihan pejabat publik melalui proses agar kualitas
dan integritasnya terjaga dengan instrumen yang diatur oleh negara, dan
kedua, hak politik warga negara, khususnya hak politik untuk bisa dipilih di
dalam pemerintahan tetap dilindungi;
i. Bahwa, menurut para Pemohon, setelah berganti menjadi Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lalu melahirkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang ditetapkan menjadi
Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, yang kemudian diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (UU 8/2015) dan UU 10/2016, pengujian terhadap larangan
mantan terpidana menjadi calon kepala daerah kembali diajukan ke
Mahkamah. Mahkamah pada Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 mengabulkan
45
permohonan Pemohon untuk menghilangkan masa tunggu lima tahun setelah
narapidana selesai menjalani hukuman bagi mereka yang hendak mengajukan
diri sebagai calon kepala daerah. Di dalam putusan ini pula Mahkamah
menghilangkan syarat larangan bagi pelaku kejahatan berulang. Di dalam
putusannya, Mahkamah secara terbatas menguraikan kembali kewajiban
untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa yang bersangkutan
adalah mantan terpidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan
terpidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum tersebut maka
terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan
suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau
tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut;
j. Bahwa, menurut para Pemohon, kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari
amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009,
Bagian 7 dari 10
mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka
syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-
VII/2009 menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara
resmi mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana.
Dengan demikian, jika seorang mantan terpidana selesai menjalankan masa
tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah
mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi
gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik
atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (elected officials).
Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatanlah yang akan
menentukan pilihannya. Namun, apabila mantan narapidana tersebut tidak
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan
terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-
VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
k. Bahwa, menurut para Pemohon, apa yang dipertimbangkan oleh Mahkamah di
dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertolak belakang dan tidak utuh
menguraikan alasan untuk menghilangkan empat syarat kumulatif untuk
pengecualian, sehingga memperbolehkan setiap mantan terpidana langsung
menjadi calon kepala daerah sebagaimana dalam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Di dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015,
46
baru terlihat hanya mengulas dan menilai kembali satu syarat saja, yakni
mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa yang bersangkutan adalah
mantan terpidana;
l. Bahwa, menurut para Pemohon, adanya tiga syarat lain yakni pembatasan
untuk jabatan yang dipilih melalui proses pemilu serta yang bersangkutan tidak
dicabut hak politiknya oleh pengadilan, kemudian adanya syarat waktu 5 (lima)
tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani masa hukuman, serta bukan
pelaku kejahatan berulang, adalah pertimbangan hukum yang sangat penting
untuk memberikan kepastian hukum serta mewujudkan tujuan pemilu itu
sendiri, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas
menjadi pejabat publik, sekaligus tidak menghilangkan hak politik warga
negara dalam berpartisipasi di dalam pemerintahan. Hal ini pula yang telah
dipertimbangkan oleh Mahkamah di dalam putusan-putusan sebelumnya;
m. Bahwa para Pemohon setuju dengan pengecualian yang telah diputus oleh
Mahkamah sebelumnya di mana tindak pidana culpa levis dan tindak pidana
politik (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016) tidak
menjadi bagian yang harus diatur dalam pembatasan pencalonan kepala
daerah sebagaimana dimohonkan dalam permohonan ini. Sebab, pemidanaan
terhadap seseorang karena suatu kealpaan, sesungguhnya tidaklah
menggambarkan adanya suatu moralitas kriminal pada diri orang itu,
melainkan semata-mata karena kekuranghati-hatiannya yang berakibat pada
timbulnya perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, jika syarat “tidak
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”
dijadikan sebagai suatu standar moral bagi orang yang hendak memangku
jabatan publik, maka syarat tersebut hanya dapat diterima apabila yang
dimaksud adalah, seseorang yang pernah dipidana karena terbukti sengaja
melakukan perbuatan padahal diketahuinya perbuatan itu adalah perbuatan
yang dapat dipidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih;
n. Bahwa, menurut para Pemohon, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor
4/PUU-VII/2009 terhadap masa tunggu/jeda selama lima tahun sejak terpidana
selesai menjalani hukumannya, bangunan argumentasi Mahkamah ihwal masa
jeda tersebut sesungguhnya dapat dikaitkan dengan satu siklus pemilihan
47
kepala daerah selama 5 tahun. Walaupun sesungguhnya tidak ada jaminan
berapa lama waktu yang dibutuhkan agar seorang mantan koruptor tak
kembali melakukan tindak pidana korupsi ketika mereka menduduki jabatan
sebagai kepala daerah. Meski demikian, masa tunggu sebelum dapat
mengikuti kontestasi pilkada setidaknya dapat meminimalisasi potensi
berulangnya perilaku korup, membenahi pencalonan kepala daerah dan
pilkada, dan secara tidak langsung turut mencegah setiap orang, khususnya
yang berkehendak mengikuti pilkada melakukan korupsi. Dengan catatan,
masa tunggu tersebut tidak terlampau singkat;
o. Bahwa, menurut para Pemohon, seseorang dapat menjabat sebagai gubernur,
bupati, dan walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Artinya, waktu paling lama seseorang dapat menjadi kepala daerah di jabatan
yang sama adalah 10 tahun atau dua periode untuk masing-masing periode
selama 5 (lima) tahun. Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-
undang tersebut, maka waktu tunggu mantan narapidana kasus korupsi untuk
dapat kembali mencalonkan atau dicalonkan dalam pilkada dapat disamakan
dengan lamanya masa jabatan maksimal kepala daerah, yakni 10 tahun;
p. Bahwa, menurut para Pemohon, waktu tunggu 10 tahun ini dinilai rasional agar
mantan narapidana dapat lebih berbenah dan mempersiapkan diri menjadi
kepala daerah, sebuah jabatan publik yang mengemban wewenang serta
tanggung jawab besar. Terlebih lagi, kejahatan korupsi yang pernah mereka
lakukan tergolong serious crime dan politik pemerintahan daerah merupakan
arena yang rawan dikorupsi. Tanpa pembenahan di tahap pencalonan kepala
daerah, korupsi di daerah dan oleh kepala daerah dikhawatirkan akan terus
terulang;
q. Bahwa, menurut para Pemohon, adanya pengaturan waktu tunggu/jeda
selama 10 tahun bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri kembali
sebagai kepala daerah akan memberikan efek pencegahan kepada setiap
orang yang berencana menjadi kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi.
Sebab, sekali mereka terbukti melakukan korupsi, mereka berhadapan pada
waktu tunggu yang lama pascabebas, yaitu 10 tahun. Bukan tidak mungkin,
peraturan ini akan berdampak signifikan pada menurunnya tingkat korupsi
kepala daerah;
48
r. Bahwa, menurut para Pemohon, terdapat fakta bahwa calon kepala daerah
yang berstatus mantan terpidana hanya mengumumkan status mantan
terpidananya melalui iklan layanan masyarakat yang sangat kecil di koran
daerah dan pada saat yang sama KPU tidak punya instrumen untuk bisa
menolak atau menafsirkan kualifikasi pengumuman tersebut apakah sudah
bisa dianggap layak atau tidak untuk diketahui publik;
s. Bahwa, menurut para Pemohon, dengan adanya ketentuan UU a quo yang
hanya mensyaratkan seorang mantan terpidana cukup mengumumkan secara
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana,
telah memunculkan praktik pengumuman yang asal-asalan, tidak fair, tidak
jujur, dan tentu saja ini bertentangan dengan prinsip asas pemilihan umum
yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
t. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas,
para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan para
Pemohon dengan menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai, “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali
terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana
politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak
pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan
politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, tidak dijatuhi
pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi mantan terpidana telah melewati
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya
sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang-ulang”;
[3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1
49
sampai dengan bukti P-4 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian
Duduk Perkara);
[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk
mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54
UU MK;
[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh
permohonan a quo, oleh karena terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016
pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah maka persoalan
yang harus dipertimbangkan, dengan mengacu pada Pasal 60 UU MK, apakah
terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali.
Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa
meskipun terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 pernah diajukan dan telah
diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, namun yang dimohonkan pengujian pada
saat itu antara lain adalah sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”
dari Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dimaksud. Sementara itu, yang
dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g
UU 10/2016 sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan
terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana”, terlebih lagi terdapat perbedaan dasar
pengujian konstitusional yang digunakan, pada perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016
menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 dan para Pemohon menggunakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujiannya. Dengan demikian,
permohonan a quo berbeda dari permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah
sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-
XIV/2016. Oleh karena itu, permohonan a quo tidak tunduk pada Pasal 60 UU MK
sehingga Mahkamah harus mempertimbangkan pokok permohonan.
50
[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan
para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
[3.12.1] Bahwa terhadap norma undang-undang yang esensi materi/muatannya
sebagian memuat klausul atau frasa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7
ayat (2) huruf g UU 10/2016, yaitu frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dan sebagian dari frasa
tersebut yakni sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”
telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016
norma serupa pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud adalah
norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, “tidak
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berkenaan dengan
substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan
pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-
V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009,
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat
Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-
Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU
8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Syarat
yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik
yang dipilih (elected officials); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran
atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
(4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut,
pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk
51
memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon
kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat
kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas,
nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena
itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala
daerah memiliki integritas dan kejujuran. Tujuan demikianlah yang hendak dicapai
oleh Putusan-Putusan Mahkamah sebelumnya khususnya dalam memaknai syarat
yang berkaitan dengan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang
merupakan persyaratan yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar
dalam putusan-putusan sebagaimana dikemukakan di atas sesungguhnya tidak
bisa dilepaskan dari semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur
dan berintegritas. Dengan demikian, dalam hal terdapat bagian-bagian tertentu
dari Putusan-Putusan tersebut di atas yang tidak bersesuaian dengan bagian yang
lain maka harus dikembalikan kepada semangat untuk menghadirkan pemimpin
yang bersih, jujur dan berintegritas. Oleh karena keempat syarat tersebut
diperlukan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas
maka semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam proses penentuan
kepala daerah.
[3.12.2] Bahwa namun demikian penting untuk ditegaskan pertimbangan
hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat
dalam Paragraf [3.12.1] yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, sesungguhnya merupakan
penegasan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya. Dalam
putusan tersebut, Mahkamah antara lain menyatakan:
“[3.18] … Mahkamah juga perlu mempertimbangkan Putusan Nomor 14-
17/PUU-V/2007 tentang peniadaan norma hukum yang memuat
Bagian 8 dari 10
persyaratan a quo tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik,
melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials),
karena terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) dalam hal mana secara
52
universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena
pertimbangan ketidakcakapan misalnya karena faktor usia (masih di
bawah usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu) dan keadaan
sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) misalnya karena telah
dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap (vide Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari
2004)...;
Bahwa untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials),
Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 14-17/PUU-
V/2007 menyatakan, “hal tersebut tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada
rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan
bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya”. Oleh
karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan
dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi
terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang
jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan
latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan
rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-
17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui
proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5
(lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang
dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan
mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia,
baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu juga
bersesuaian dengan bunyi frasa “diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih”; ... dst”
… Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi “tidak
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang tercantum dalam
Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58
huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional
bersyarat (conditionally unconstitutional). Norma hukum tersebut adalah
inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected
officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan
hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan
terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya
sebagai mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
53
Sementara itu, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009,
Mahkamah menegaskan, yang sekaligus “mengingatkan” nature Mahkamah
sebagai negative legislator, dengan menyatakan, antara lain:
“… Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru
oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret
2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu,
sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana
bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak
saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru
atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon
kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007
tanggal 11 Desember 2007 juncto Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-
VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 …”
Berdasarkan putusan-putusan di atas, norma yang terkandung dalam pasal-pasal
berbagai Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinyatakan sebagai
konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dan menentukan 4 syarat bagi
mantan narapidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
[3.12.3] Bahwa sementara itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah pada pokoknya menyatakan:
[3.11.6] … Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan
Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009,
mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah
mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan
Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi
tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani
mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana.
Dengan demikian maka ketika seseorang mantan narapidana selesai
menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan
jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat
mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau
mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang
pengisiannya melalui pemilihan (elected officials). Pada akhirnya,
masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan
pilihannya, namun apabila mantan narapidana tersebut tidak
mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah
mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah
Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai
menjalani hukumannya;
[3.11.7] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf g UU
8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally
54
unconstitusional) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan
terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;
Kemudian Paragraf [3.9] halaman 180 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
71/PUU-XIV/2016, bertanggal 19 Juli 2017, pada pokoknya menyatakan:
[3.9] ... Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009
diperbandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/
PUU-V/2007 sesungguhnya terdapat semangat yang sama dalam
kedua putusan tersebut dalam kaitannya dengan pengisian jabatan
publik yang dipilih, di mana kedua putusan itu menekankan bahwa
untuk jabatan publik yang dipilih tidak bisa begitu saja diberlakukan
syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih”. Bedanya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
4/PUU-VII/2009 lebih menegaskan bahwa untuk jabatan publik yang
dipilih syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih” tidak berlaku lagi jika seorang mantan terpidana telah
melewati jangka waktu lima tahun sejak yang bersangkutan selesai
menjalani pidananya atau ia secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan
sepanjang yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang-
ulang;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dalam
pengujian Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada intinya kedua
norma yang dimohonkan pengujian tersebut memuat norma yang berisi
persyaratan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih” bagi seseorang yang mencalonkan diri sebagai Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Substansi
norma yang dimohonkan pengujian dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tidak berbeda dengan substansi
norma yang dimohonkan pengujian dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 42/PUU-XIII/2015 menyatakan mengabulkan permohonan
Pemohon untuk sebagian, yaitu menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD 1945
secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
55
bersangkutan mantan terpidana. Adapun terhadap Pasal 45 ayat (2)
huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Mahkamah menyatakan
bahwa norma Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 di atas
diperbandingkan dengan putusan sebelumnya, yaitu Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, terlihat adanya sedikit
perubahan atau pergeseran dalam pendirian Mahkamah. Terlepas dari
adanya pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga orang Hakim
Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-
XIII/2015 tersebut, yang sudah diterima sebagai praktik yang berlaku
umum dalam dunia peradilan saat ini, terjadinya perubahan dalam
pendirian Mahkamah tersebut adalah wajar sepanjang alasan yang
mendasari (ratio decidendi) diambilnya putusan dimaksud dijelaskan
dalam pertimbangan hukum putusan yang bersangkutan. Bahkan, di
negara-negara yang menganut prinsip stare decisis pun, yang pada
dasarnya sangat ketat berpegang pada putusan sebelumnya (atau
putusan pengadilan yang lebih tinggi) seperti yang terjadi di Mahkamah
Agung Amerika Serikat, perubahan pendirian demikian sering terjadi
sepanjang terdapat alasan yang kuat yang mendasari terjadinya
perubahan demikian...
Selanjutnya pada halaman 184 menyatakan:
4. ... Mahkamah sesungguhnya telah secara tegas menyatakan bahwa
sepanjang berkenaan dengan jabatan publik yang pengisiannya
dilakukan melalui pemilihan (elected officials), pembebanan syarat yang
substansinya sebagaimana termuat dalam rumusan kalimat atau frasa
“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”
adalah bertentangan dengan Konstitusi jika persyaratan demikian
diberlakukan begitu saja tanpa pembatasan kepada mantan terpidana,
dalam hal ini tanpa mempertimbangkan bahwa seorang mantan
terpidana yang hendak mencalonkan diri untuk mengisi jabatan publik
itu telah menyatakan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa
yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Putusan Mahkamah
demikian telah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan dan tidak
keluar dari semangat yang terkandung dalam Pasal 28J UUD 1945,
sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada angka 1 di atas.
Dengan mempelajari secara saksama pertimbangan hukum Mahkamah
dalam putusan-putusannya sebagaimana disebutkan pada angka 3 di
atas, Mahkamah menegaskan bahwa, dalam masyarakat yang
demokratis, pembatasan terhadap hak asasi manusia adalah
dibenarkan dan konstitusional. Pembatasan demikian juga berlaku
dalam menentukan persyaratan bagi pengisian jabatan-jabatan publik.
Mahkamah juga menegaskan pentingnya suatu standar moral tertentu
dalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut dan pada saat yang
sama Mahkamah menegaskan pula bahwa syarat “tidak pernah dijatuhi
pidana dengan ancaman pidana tertentu” adalah suatu standar moral
yang penting dan diperlukan dalam proses atau mekanisme pengisian
56
jabatan-jabatan publik itu, namun Mahkamah juga menegaskan bahwa
persyaratan demikian tidak dapat diberlakukan begitu saja sebagai
ketentuan umum yang diberlakukan bagi seluruh jabatan publik
mengingat adanya perbedaan sifat atau karakter dari jabatan-jabatan
publik tersebut. Oleh sebab itu, sejalan dengan prinsip akuntabilitas
peradilan yang mengharuskan hakim atau pengadilan menjelaskan
alasan diambilnya suatu putusan, Mahkamah telah dengan cermat
menjelaskan alasan-alasan dimaksud sebelum tiba pada penjatuhan
putusannya sebagaimana dituangkan dalam amar putusan yang
bersangkutan;
5. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam
permohonan a quo, in casu Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, adalah
berkenaan dengan pengisian jabatan publik yang dipilih. Norma
Undang-Undang a quo berbunyi, “Calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota
dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut: … g. tidak pernah sebagai
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana”. Berbeda dengan rumusan dalam norma Undang-
Undang sebelumnya yang telah dimohonkan pengujian dan diputus oleh
Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, norma
Undang-Undang a quo sama sekali tidak memuat ancaman pidana
minimum yang dijadikan sebagai pijakan, sehingga secara tekstual
norma Undang-Undang a quo mencakup semua jenis tindak pidana,
baik pelanggaran maupun kejahatan, dan semua jenis pidana, baik
pidana pokok (mulai dari pidana denda, pidana percobaan, pidana
kurungan, pidana penjara) maupun pidana tambahan. Dengan kata
lain, dalam konteks KUHP, frasa “tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap” mencakup baik tindak pidana yang diatur dalam Buku I
maupun Buku II KUHP dan semua jenis pemidanaan sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 KUHP dan tindak pidana yang diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sepanjang
sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jika
benar demikian maksud pembentuk undang-undang, dengan bertolak
dari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, hal itu tentu tidak dapat
Bagian 9 dari 10
dibenarkan secara konstitusional.
6. Bahwa, memperhatikan keadaan sebagaimana diuraikan pada angka 5
di atas, serta dengan mempertimbangkan bahwa norma Undang-
Undang a quo adalah berkenaan dengan syarat bagi jabatan publik
yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, persoalan yang timbul
kemudian adalah: apabila frasa “tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap” yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada
tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka secara a
contrario berarti tidak ada pembatasan sama sekali sehingga setiap
orang boleh mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubenur, bupati,
57
wakil bupati, walikota, wakil walikota meskipun orang yang
bersangkutan terbukti sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penalaran
demikian tentu saja sama sekali tidak dapat diterima dan sekaligus akan
bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana
ditegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya bagaimanapun standar
moral tertentu dibutuhkan dalam pengisian jabatan-jabatan publik yang
klasifikasinya bermacam-macam. Selain itu, akibat lebih jauh jika
penalaran demikian diikuti, maka frasa berikutnya dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf g UU Pilkada tersebut yang menyatakan, “atau bagi mantan
terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” menjadi tidak ada
maknanya. Memperhatikan keadaan sebagaimana diuraikan di atas,
karena telah terang bahwa menentukan norma yang berlaku umum
berupa syarat “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” bagi
pengisian jabatan publik, lebih-lebih untuk jabatan publik yang
pengisiannya melalui pemilihan, tidak dapat dibenarkan secara
konstitusional, sementara di lain pihak syarat yang mencerminkan
standar moral tertentu tetap dibutuhkan untuk pengisian jabatan-jabatan
publik, termasuk jabatan publik yang pengisiannya melalui pemilihan
maka pertanyaannya kemudian, bagaimana Mahkamah harus
menafsirkan norma Undang-Undang yang termuat dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf g UU Pilkada itu guna menilai konstitusionalitasnya sedemikian
rupa sehingga, di satu pihak, Mahkamah tetap melaksanakan fungsinya
sebagai pengawal konstitusi yang harus melindungi hak-hak
konstitusional warga negara dan, di pihak lain, tanpa melampaui batas-
batas jati dirinya sebagaimana termaktub dalam kewenangan yang
diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dalam melaksanakan
fungsi itu. Dalam kasus a quo, tidak terdapat jalan lain kecuali
mendasarkan pendapatnya pada pertimbangan Mahkamah dalam
putusan sebelumnya terhadap norma Undang-Undang yang dirumuskan
oleh pembentuk Undang-Undang sendiri, dalam hal ini Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dengan dasar
pemikiran dan pertimbangan demikian, Mahkamah berkeyakinan bahwa
frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah bertentangan
dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena melakukan
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif
hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda
dengan rezim yang sedang berkuasa” sedangkan frasa “atau bagi
mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada tersebut tetap berlaku.
58
Bahwa terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 Mahkamah dalam Amar
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “tidak pernah sebagai
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap” dalam norma Undang-Undang a quo tidak
dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak
pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif
hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda
dengan rezim yang sedang berkuasa”. Sehingga Pasal a quo
selengkapnya adalah “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif
hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda
dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana”;
3. ...;
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah bergeser dari rumusan yang
bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Pergeseran demikian
mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan
pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas sebagaimana yang telah ditegaskan
dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009
dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab apabila syarat-
syarat tersebut bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan
dilakukan oleh mantan terpidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Demikian
59
halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pada
pokoknya hanya memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat
kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan perbedaan
pandangan politik.
Bahwa apabila dirujuk kembali putusan Mahkamah yang menghilangkan
syarat kumulatif sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menjadikannya sebagai syarat alternatif
sehingga persyaratannya menjadi longgar adalah dengan pertimbangan untuk
mengembalikan kepada masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan
untuk menentukan pilihannya. Namun setelah dicermati secara saksama fakta
empirik yang terjadi telah ternyata pula bahwa upaya mengembalikan kepada
kedaulatan pemilih tidak sepenuhnya dapat menghadirkan pemimpin yang bersih,
jujur dan berintegitas. Sejumlah fakta empirik membuktikan di antara kepala
daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala
daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah
ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang
yang bersangkutan telah ternyata menjadi pelaku kejahatan berulang (recidivist).
Jika berpegang pada prinsip kedaulatan pemilih maka tidak ada halangan apa pun
bagi orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon
pejabat publik yang dipilih di kemudian hari setelah yang bersangkutan selesai
menjalani pidananya sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk secara terbuka
mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Sebab,
proposisi dasarnya adalah orang yang bersangkutan telah selesai menjalani
pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga
memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau untuk menduduki jabatan tertentu
dalam pemerintahan. Namun, dalam hal ini, pertanyaan konstitusional yang
muncul adalah: apakah atas nama demokrasi (in casu kedaulatan pemilih)
keadaan demikian dapat diterima? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah
berpendapat, keadaan demikian tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam
demokrasi yang paling liberal sekalipun. Sebab, demokrasi bukan semata-mata
berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-
nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (propriety), kesalehan
60
(piousness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan
(justice). Antara lain karena merasa telah mencederai nilai-nilai inilah, di banyak
negara yang mengusung demokrasi liberal pun, seorang pejabat publik memilih
mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu
berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah
secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apa pun terhadapnya.
Bahwa dengan merujuk fakta-fakta hukum di atas, penting bagi Mahkamah
untuk mempertimbangkan kembali bagi calon kepala daerah yang pernah menjadi
terpidana untuk diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian
(adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai
menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah
dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang
bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan
kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat
pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas. Pemberian tenggang waktu demikian
juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk
menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan
kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang disebutkan di
atas. Dengan kata lain, “pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana” semata-mata tidaklah memadai lagi.
[3.13] Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan
sebagaimana dikemukakan di atas, oleh karena fakta empirik menunjukkan bahwa
calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang
cukup beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat ternyata terjebak
kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana
yang sama (in casu tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan
menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas maka demi
melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan
masyarakat akan pemimpin yang bersih dan berintegritas sehingga mampu
memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi
masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali
memberlakukan kembali keempat syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009
61
dalam pencalonan kepala daerah yang saat ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
g UU 10/2016. Selain karena alasan di atas, langkah demikian juga dipandang
penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan
makna esensial dari pemilihan kepala daerah itu sendiri, yakni menghasilkan
orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik
dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara dalam
berpartisipasi di dalam pemerintahan. Sementara itu, berkenaan dengan syarat
lainnya yaitu syarat bukan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan
tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai
tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai
pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa,
sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
71/PUU-XIV/2016, bertanggal 19 Juli 2017, Mahkamah berpendapat masih tetap
relevan untuk dipertahankan. Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah
merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (non-derogable rights), sesuai
dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan
memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah
sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, in casu UUD 1945. Lagi pula, titik
tolak meletakkan konstitutionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai
yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang, antara lain,
mencakup nilai-nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piousness), kewajaran
(fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice) sebagaimana
diuraikan di atas.
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
sepanjang berkenaan dengan syarat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala
daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ternyata
terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkait langsung dengan
kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang-
perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu
jabatan publik (dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai kepada daerah atau
wakil kepala daerah) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara
kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas (dalam hal ini calon
62
kepala daerah atau wakil kepala daerah) yang diharapkan mampu menjamin
pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta
kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi, juga dilindungi oleh
Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah dihadapkan pada dua pilihan yang
sama-sama bertolak dari gagasan perlindungan hak konstitusional, yaitu apakah
Mahkamah akan mengutamakan pemenuhan hak konstitusional perseorangan
warga negara atau pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif.
Dalam hal ini, Mahkamah memilih yang disebutkan terakhir. Seluruh
pertimbangan Mahkamah di atas sesungguhnya telah menjelaskan secara
gamblang mengapa pilihan itu yang diambil oleh Mahkamah. Sebab, hakikat
demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi
“siapa yang memeroleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah”
melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya
pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada
masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh karena itu,
dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan “siapa yang memeroleh
suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah,” secara inheren, terdapat
esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu “siapa yang
memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna
mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat.” Dalam konteks inilah rule of law
Bagian 10 dari 10
berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi
mobocracy atau ochlocracy – sebagaimana sejak masa Yunani Purba telah
dikhawatirkan, di antaranya oleh Polybius.
Berdasarkan argumentasi itulah maka, sepanjang berkenaan dengan
syarat mantan terpidana jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau
wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU
10/2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali syarat
kumulatif yang pernah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah
sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas.
[3.15] Menimbang bahwa, sementara itu, berkenaan dengan dalil para
Pemohon mengenai masa tunggu, sebagaimana telah Mahkamah uraikan dalam
pertimbangan hukum sebelumnya bahwa terhadap masa tunggu tersebut haruslah
diberlakukan kembali terhadap mantan narapidana yang akan mengajukan diri
63
sebagai calon kepala daerah sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Demikian juga terhadap lamanya
tenggat waktu Mahkamah juga tetap konsisten dengan merujuk pada
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu
bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan
menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi
calon kepala daerah kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak
pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya
mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang
berkuasa.
Bahwa adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu
tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip
kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-
VII/2009 yang pada pokoknya adalah, “... Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun
untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan
Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Dengan
demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan
bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon
masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di
atas, konstitusionalitas norma yang mengatur persyaratan calon kepala daerah
sepanjang berkenaan dengan mantan narapidana harus didasarkan pada putusan
a quo dan karenanya permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum
untuk sebagian.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
64
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.3] Permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum;
[4.4] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk
sebagian.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076),
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Dalam Provisi:
Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Permohonan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka
65
waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
selengkapnya berbunyi:
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
…
g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali
terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak
pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai
tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai
pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii)
bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah
mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur
atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai
mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-
ulang;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,
Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna,
Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Oktober, tahun dua
ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
66
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Desember, tahun
dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 11.02 WIB, oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,
Arief Hidayat, Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna,
Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd. ttd.
Aswanto Arief Hidayat
ttd. ttd.
Suhartoyo Saldi Isra
ttd. ttd.
Enny Nurbaningsih I Dewa Gede Palguna
ttd. ttd.
Manahan M.P. Sitompul Wahiduddin Adams
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Anak Agung Dian Onita