NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015
Mahkamah Konstitusi
Teks hasil ekstraksi PDF putusan MK. Nomor dan isi berasal dari dokumen asli; cocokkan kutipan, amar, serta pendapat hakim dengan PDF.
Catatan sumber ↗Lompat ke bagian · 26 bagian
Bagian 1 dari 26
SALINAN
PUTUSAN
Nomor 69/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:
Nama : Ny. Ike Farida
Alamat : Perum Gd. Asri Nomor A-6/1, Jalan Raya Tengah, Gedong,
Jakarta Timur
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 Juni 2015, memberi
kuasa kepada Yahya Tulus Nami. S.H., Ahmad Basrafi, S.H., Stanley Gunadi,
S.H., Edwin Reynold, S.H., dan Ismayati, S.H., Advokat, Advokat Magang, dan
Konsultan Hukum, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12940,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang bertindak untuk dan atas nama
pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon;
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan
surat permohonan, bertanggal 11 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
2
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal
11 Mei 2015, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor
141/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang diperbaiki
dengan Surat Permohonan Nomor 2953/FLO-GAMA/VI/2015, bertanggal 24 Juni
2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2015, pada
pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI PERKARA
1. Bahwa Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, mengatur:
“(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam undang-undang.”
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, mengatur:
"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar,……”
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut “UU MK”) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”), mengatur:
“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
06/PMK/2005, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 06/PMK/2005”), mengatur:
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
3
“….
(1) Permohonan Pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian
materiil.
(2) Pengujian Materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi
muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap
bertentangan dengan UUD 1945.”
5. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan pengujian Pasal 21 ayat (1), ayat
(3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan
Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD 1945.
6. Bahwa substansi pasal-pasal dari 2 (dua) Undang-Undang a quo yang
hendak diuji adalah menyangkut hak-hak warga negara Indonesia yang
kawin dengan warga negara asing yang tidak memiliki perjanjian perkawinan
pisah harta untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya pernah melakukan
pengujian terhadap 2 (dua) Undang-Undang sekaligus dalam satu
permohonan, yakni dalam:
(i) Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 yang menguji Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
(ii) Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 yang menguji Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, dan
(iii) Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 yang menguji Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
8. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi
Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
4
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai
kapasitas hukum, hubungan hukum, dan kepentingan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo.
9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan penjelasannya mengatur
sebagai berikut:
“(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia.
b. .....”
Penjelasannya menyatakan:
“Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur
dalam UUD 1945.”
“Huruf a
Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama.”
Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga
negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya karena diperlakukan
berbeda dimuka hukum oleh Undang-Undang.
10. Bahwa selanjutnya dalam PMK No. 06/PUU-III/2005 dan PMK No. 11/PUU-
V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)
UU MK sebagai berikut:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945.
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang
dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
5
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
11. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan
bukti: (i) Kartu Tanda Penduduk warga negara Indonesia Nomor
3175054101700023, (ii) Visa Kunjungan Orang Asing Nomor DA 3078438
(yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang) dan (iii) Kartu Keluarga No.
3175051201093850. Pemohon adalah seorang perempuan yang menikah
dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang berdasarkan perkawinan
yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Makasar Kotamadya Jakarta Timur Nomor 3948/VIII/1995, pada tanggal 22
Agustus 1995, dan telah dicatatkan juga pada Kantor Catatan Sipil Propinsi
DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Laporan
Perkawinan Nomor 36/KHS/AI/1849/1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999.
Terkait pernikahannya, Pemohon tidak memilki perjanjian perkawinan pisah
harta, tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya dan tetap memilih
kewarganegaraan Indonesia serta tinggal di Indonesia.
12. Bahwa bukti di atas adalah bukti resmi, valid, dan sah yang dikeluarkan oleh
pemerintah negara Republik Indonesia dan pemerintah negara Jepang (visa
kunjungan) yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa Pemohon
adalah warga negara Indonesia asli, tunggal, dan tidak
berkewarganegaraan ganda.
13. Bahwa Pemohon kerap bercita-cita untuk dapat membeli sebuah Rumah
Susun (“Rusun”) di Jakarta, dan dengan segala daya upaya selama belasan
tahun Pemohon menabung, akhirnya pada tanggal 26 Mei 2012 Pemohon
membeli 1 (satu) unit Rusun. Akan tetapi setelah Pemohon membayar lunas
Rusun tersebut, Rusun tidak kunjung diserahkan. Bahkan kemudian
perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan
alasan suami Pemohon adalah warga negara asing, dan Pemohon tidak
memiliki Perjanjian Perkawinan. Dalam suratnya Nomor
267/S/LNC/X/2014/IP, tertanggal 8 Oktober 2014 pada angka 4, pada
pokoknya pengembang menyatakan:
Bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan, seorang perempuan yang kawin dengan warga negara
asing dilarang untuk membeli tanah dan atau bangunan dengan status
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
6
Hak Guna Bangunan. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk
tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) ataupun Akta
Jual Beli (AJB) dengan Pemohon, karena hal tersebut akan melanggar
Pasal 36 ayat (1) UUPA.
Surat Pengembang Nomor Ref. 214/LGL/CG-EPH/IX/2012, tertanggal 17
September 2012, angka 4 yang menyatakan:
"Bahwa menurut... Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Pekawinan (UU Perkawinan) yang mengatur
sebagai berikut:
"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama"
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dapat kami simpulkan
bahwa apabila seorang suami atau isteri membeli benda tidak
bergerak (dalam hal ini adalah rumah susun/apartemen) sepanjang
perkawinan maka apartemen tersebut akan menjadi harta bersama/
gono gini suami istri yang bersangkutan. Termasuk juga jika
perkawinan tersebut adalah perkawinan campuran (perkawinan antara
seorang WNI dengan seorang WNA) yang dilangsungkan tanpa
membuat perjanjian kawin harta terpisah, maka demi hukum
apartemen yang dibeli oleh seorang suami/isteri WNI dengan
sendirinya menjadi milik isteri/suami yang WNA juga."
14. Bahwa belum hilang rasa kecewa dan dirampasnya hak-hak asasi
Pemohon, serta perasaan diperlakukan diskriminatif oleh pengembang,
Pemohon dikejutkan dengan adanya penolakan pembelian dari
pengembang yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Timur melalui Penetapan Nomor 04/CONS/2014/ PN.JKT.Tim, tertanggal 12
November 2014, yang pada amarnya berbunyi:
“Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta
Timur.... untuk melakukan penawaran uang..... kepada: IKE FARIDA,
S.H., LL.M, beralamat di..... Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON
CONSIGNATIE.
Sebagai Uang Titipan/consignatie untuk pembayaran kepada Termohon
akibat batalnya Surat Pesanan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
7
syarat obyektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam
Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu pelanggaran Pasal 36 ayat (1) Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria”.
Bahwa dapat disimpulkan hak PEMOHON untuk memiliki Rusun musnah
oleh berlakunya Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan.
15. Bahwa selanjutnya selain pasal-pasal tersebut diatas, Pasal 21 ayat (1),
ayat (3) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan
juga sangat berpotensi merugikan Hak Konstitusional Pemohon, karena
pasal-pasal tersebut dapat menghilangkan dan merampas Hak Pemohon
untuk dapat mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.
16. Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal “Objek Pengujian” dalam
Bagian 2 dari 26
Permohonan ini, menyebabkan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan
Hak Guna Bangunan atas tanah menjadi hilang dan terampas selamanya.
Sehingga Pemohon sebagai warga negara Indonesia tidak akan pernah
berhak untuk mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan seumur
hidupnya. Pemohon sangat terdiskriminasikan dan dilanggar hak
konstitusionalnya.
17. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak-hak
konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal
28E ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.”
Pasal 28E ayat (1) UUD 1945:
“Setiap orang bebas …., memilih tempat tinggal di wilayah negara….”
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
8
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.”
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa
pun”
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
18. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK,
Pemohon mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo.
Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK:
“(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang, yaitu
a. Perorangan warga negara Indonesia.”
19. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah NYATA dan TERANG
Pemohon mempunyai Kedudukan Hukum (legal standing) dan hubungan
hukum (causal verband) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan
Pengujian Materiil (Judicial Review) atas Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan
Pasal 36 ayat (1) UUPA; serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal
35 ayat (1) UU Perkawinan terhadap UUD 1945
III. BAHWA PEMOHON SANGAT MENDERITA DAN SENGSARA KARENA
DIBERLAKUKANNYA PASAL 21 AYAT (1), AYAT (3) DAN PASAL 36 AYAT
(1) UUPA; SERTA PASAL 29 AYAT (1), AYAT (3), AYAT (4) DAN PASAL 35
AYAT (1) UU PERKAWINAN
20. Bahwa Pemohon sangat terluka, terdiskriminasikan hak-haknya, sengsara
dan menderita baik secara psikologis/kejiwaan maupun secara moral, dan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
9
terampas hak-hak asasinya akibat berlakunya Pasal 21 ayat (1), ayat (3)
dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal
35 ayat (1) UU Perkawinan, penderitaan yang sama juga dirasakan oleh
seluruh anggota keluarga Pemohon. Hak Konstitusional Pemohon untuk
bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik telah
dirampas selamanya. Setiap orang pasti ingin memiliki/memberikan bekal
bagi diri dan anak-anaknya untuk masa depan. Salah satunya dengan
membeli tanah dan bangunan, selain sebagai tempat tinggal, tempat
berlindung, juga sebagai tabungan/bekal dimasa depan (hari tua)
21. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang taat dan menjunjung tinggi
hukum, membayar pajak-pajak dan segala kewajiban lainya yang harus
dipenuhi sebagai warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sama halnya
dengan warga negara Indonesia yang lainnya. Namun atas segala
kepatuhannya kepada negara dalam menjalankan kewajibannya selama ini,
Pemohon justru diperlakukan secara diskriminatif oleh negara, hanya
karena Pemohon menikahi seorang warga negara asing. Bahwa ternyata
keberadaan pasal-pasal tersebut bukan saja telah merampas keadilan dan
hak asasi Pemohon, tetapi juga merampas hak asasi seluruh warga negara
Indonesia yang menikah dengan warga negara asing;
22. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang setia, bersumpah
“lahir di Indonesia, dan mati pun juga di Indonesia, menjunjung tinggi dan
membela tanah air Indonesia”. Namun dengan berlakunya pasal-pasal
tersebut Pemohon dibedakan haknya dengan warga negara Indonesia
lainnya.
23. Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta di atas, kerugian Pemohon
karena berlakunya Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA;
serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan adalah spesifik, riil, dan nyata (actual), serta telah terjadi dan
dirasakan oleh Pemohon. Hal tersebut juga memiliki hubungan sebab akibat
dan hubungan kausal dengan Pemohon (causal verband). Sehingga tidak
terbantahkan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pemohon telah
memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
10
IV. BAHWA PENDERITAAN YANG DIALAMI OLEH PEMOHON KARENA
MUSNAHNYA HAK UNTUK MEMILIKI HAK MILIK DAN HAK GUNA
BANGUNAN YANG DISEBABKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 21 AYAT
(1), AYAT (3) DAN PASAL 36 AYAT (1) UUPA; SERTA PASAL 29 AYAT (1),
AYAT (3), AYAT (4), DAN PASAL 35 AYAT (1) UU PERKAWINAN, DIALAMI
JUGA OLEH SELURUH WARGA NEGARA INDONESIA LAINNYA YANG
KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING
24. Bahwa bukan hanya Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya pasal-
pasal “Objek Pengujian” dalam Permohonan ini. Namun juga seluruh
warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing lainnya,
kehilangan hak dan kesempatan untuk mempunyai Hak Milik dan Hak
Guna Bangunan atas tanah seumur hidupnya. Kelompok ini sangat
terdiskriminasi, terzolimi mengingat warga negara Indonesia lainnya tidak
ada halangan atau hambatan untuk mempunyai Hak Milik maupun Hak
Guna Bangunan.
25. Bahwa sudah banyak warga negara Indonesia yang kawin dengan warga
negara asing menjerit atas ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan
diskriminasi karena berlakunya pasal-pasal “Objek Pengujian”, yang
menyebabkan kerugian, ketakutan, kekhawatiran dalam menjalankan
kehidupan berumah tangga untuk membangun keluarga yang sejahtera.
Atas perlakuan diskriminatif, ketidakadilan, dan terabaikan hak-hak
asasinya selama bertahun-tahun oleh negara, akhirnya kelompok
masyarakat tersebut membentuk organisasi masyarakat perkawinan
campuran yang salah satunya bernama PerCa Indonesia. Pada
persidangan terhormat Mahkamah Konstitusi, Pemohon akan
menghadirkan pula beberapa orang anggota Perca Indonesia yang
mengalami nasib serupa dengan Pemohon. Bahwa sampai dengan
permohonan ini dibuat, kami sedang mengumpulkan petisi dukungan dari
warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing, yang
akan kami sampaikan sebagai salah satu bukti untuk menguatkan dalil
permohonan Pemohon. Untuk membuktikan bahwa pasal-pasal pada
“Objek Pengujian” sudah menjadi permasalahan sosial yang sangat kritis
yang tidak bisa diabaikan dan dikesampingkan dalam sistim hukum di
Indonesia, maka demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat
Indonesia patut dan beralasan permohonan Pemohon dikabulkan
seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
11
Pemohon dengan ini juga menyampaikan beberapa contoh permasalahan
faktual yang ditimbulkan oleh pasal-pasal “Objek Pengujian” yang dialami
oleh beberapa warga negara Indonesia pelaku kawin campur.
a. MERRY ANNA NUNN (selanjutnya disebut “Merry”) warga negara
Indonesia yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan
Amerika. Yang mana Merry hendak membeli rumah dengan status
tanah Hak Milik secara kredit, pada awal Mei 2013 di daerah Jimbaran,
Provinsi Bali. Namun dikarenakan Merry menikah dengan warga negara
asing dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan, yang bersangkutan
ditolak permohonan KPRnya oleh beberapa Bank. Setelah KPRnya
ditolak, Merry akhirnya memutuskan untuk membeli rumah secara
tunai, akan tetapi notaris/PPAT menolak untuk melakukan
penandatangan Akta Jual Beli dan peralihan hak dengan alasan Merry
menikah dengan warga negara asing. Yang lebih mengejutkan adalah
notaris lainnya justru menganjurkan Merry untuk menggunakan KTP
dengan status tidak kawin (memalsukan KTP). Pada akhirnya Merry
tidak dapat membeli rumah, karena pemberlakuan pasal-pasal “Objek
Pengujian”.
b. WINDY NURHAFIFAH OUWERLING (selanjutnya disebut “Windy”)
warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki
berkewargenaraan Belanda. Pada sekitar Maret 2013, Windy membeli
rumah bersertifikat Hak Guna Bangunan di Kota Batam, Provinsi Riau,
secara tunai. Namun ketika pembayaran sudah diterima developer,
tiba-tiba notaris/PPAT menolak untuk melakukan balik nama, karena
suami berkewargenagaraan asing. Bahkan dalam dokumen perincian
biaya untuk mengurus AJB, SHGB serta biaya notaris, tercantum
bahwa ketentuan ini tidak berlaku bila pembeli menikah dengan warga
negara asing, yang mana pernikahannya telah didaftarkan di
KUA/Catatan Sipil wilayah setempat. Lebih ironisnya, notaris malah
menyarankan, jika Windy ingin tetap melakukan balik nama, maka
status Hak Guna Bangunan harus diturunkan menjadi Hak Pakai.
Sampai dengan permohonan ini diajukan, Windy masih berjuang untuk
mempertahankan status Hak Guna Bangunan agar tidak diturunkan
menjadi Hak Pakai.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
12
c. MUNTINI COOPER (selanjutnya disebut “Muntini”) warga negara
Indonesia yang menikah dengan warga negara Australia. Pada bulan
November 2010, Muntini hendak membeli rumah dengan sertifikat Hak
Guna Bangunan di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan
fasilitas KPR. Kemudian yang bersangkutan ditelepon oleh pihak
developer, dengan mempertanyakan apakah status pernikahan Muntini
dengan suaminya sah atau tidak, hal ini membuat Muntini terkejut dan
bertanya mengapa developer menanyakan mengenai kesahihan status
pernikahannya. Dijelaskan oleh developer, apabila status pernikahan
yang bersangkutan sah, maka Muntini tidak dapat membeli rumah,
akan tetapi sebaliknya bila pernikahan Muntini tidak sah (nikah siri),
maka Muntini dapat membeli rumah, karena status pernikahannya
menjadi tidak kawin. Pada akhirnya Muntini tidak dapat membeli rumah
karena pemberlakuan pasal-pasal “Objek Pengujian”.
d. FARIDA INDRIANI (selanjutnya disebut “Farida”) warga negara
Indonesia yang menikah dengan warga negara Bangladesh. Sekitar
bulan Juli 2013, Farida hendak membeli Apatemen di Kedoya, Jakarta
Barat, dengan status kepemilikan Hak Guna Bangunan dengan
pembayaran KPR. Namun setelah dokumen lengkap, yang
bersangkutan ditolak pembeliannya oleh developer dan bank dengan
alasan menikah dengan warga negara asing dan tidak mempunyai
perjanjian perkawinan.
Bahwa contoh kasus diatas hanyalah segelintir dari puluhan bahkan
ratusan kasus yang telah merampas hak dan kesempatan warga negara
Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, sehingga tidak
dapat mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah
dikarenakan adanya pemberlakuan pasal-pasal “Objek Pengujian”
tersebut di atas.
26. Berdasarkan angka 11 s.d. angka 25 di atas, membuktikan bahwa
musnah dan hilangnya hak dan kesempatan Pemohon untuk mempunyai
Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, merupakan akibat dari berlakunya
pasal-pasal “Objek Pengujian”, bukan diakibatkan dari masalah yang
bersifat kasuistik atau kesalahan dari penerapan Undang-Undang. Hal
tersebut berlaku di seluruh Indonesia dan dialami oleh seluruh warga
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
13
negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing (WNI pelaku
perkawinan campuran).
V. PASAL 21 AYAT (1), AYAT (3) DAN PASAL 36 AYAT (1) UUPA
BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
Bagian 3 dari 26
V.A. FRASA “WARGA NEGARA INDONESIA” PADA PASAL 21 AYAT (1) DAN
PASAL 36 AYAT (1) UUPA, SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI “WARGA
NEGARA INDONESIA TANPA TERKECUALI DALAM SEGALA STATUS
PERKAWINAN, BAIK WARGA NEGARA INDONESIA YANG TIDAK KAWIN,
WARGA NEGARA INDONESIA YANG KAWIN DENGAN SESAMA WARGA
NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG KAWIN
DENGAN WARGA NEGARA ASING” BERTENTANGAN DENGAN UUD
1945
27. Bahwa dalam Penjelasan Umum UUPA dijelaskan tujuan utama UUPA adalah
meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang
merupakan alat untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur serta
untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat
Indonesia seluruhnya. Keadilan merupakan salah satu tonggak penyangga
utama dalam pembentukan UUPA, bukan sebagai penghambat dari apa yang
telah dicita-citakan. Oleh karenanya Pasal 9 ayat (2) UUPA mengatur “Tiap-
tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai
kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk
mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”
Hal tersebut sejalan dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (“DUHAM”)
Pasal 17.1, Pasal 17.2 dan Pasal 30. Sedangkan Pasal 28H ayat (4) UUD
1945 mengatur:
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Artinya kepemilikan
tanah merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional
maupun hukum nasional.
Pasal 17.1 DUHAM
“Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun
bersama-sama dengan orang lain.”
Pasal 17.2 DUHAM
“Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-
wenang.”
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
14
Pasal 30 DUHAM
“Tidak ada satu ketentuan pun dalam deklarasi ini yang dapat ditafsirkan
sebagai memberikan hak pada suatu negara, kelompok atau orang, untuk
terlibat dalam aktivitas atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk
menghancurkan hak dan kebebasan-kebebasan apapun yang diatur di dalam
deklarasi ini.”
28. Bahwa kenyataannya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA memiliki
pemaknaan yang berbeda dari yang dicita-citakan UUD 1945 dan
bertentangan dengan tujuan utama UUPA. Frasa “Warga Negara Indonesia”
dimaknai sebagai “warga negara Indonesia yang tidak kawin atau warga
negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia
lainnya.” Padahal dalam perkembangannya banyak warga negara Indonesia
yang kawin dengan warga negara asing, tetapi tetap mempertahankan
kewarganegaraan Indonesia dan tinggal menetap di Indonesia.
Hal ini disebabkan karena Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA
selalu dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur
“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”,
sehingga dianggap apabila warga negara Indonesia yang kawin dengan warga
negara asing membeli Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, maka warga
negara asing tersebut dengan serta merta dan seketika ikut memiliki setengah
bagian dari Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang dibeli oleh warga negara
Indonesia tersebut.
Bahwa hal tersebut ditegaskan pula oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud
dalam Surat Nomor HAM2-HA.01.02-10, tertanggal 20 Januari 2015, yang
menyatakan:
“Menurut Ketentuan hukum yang berlaku, bahwa harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga disini ada percampuan
harta, dan suami yang berstatus WNA akan turut menjadi pemilik atas harta
tersebut. Ketentuan ini, dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin
pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan vide Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan”
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
15
Pasal 21 ayat (1) UUPA:
“Hanya warga negara Indonesia dapat memperoleh hak milik”.
Pasal 36 ayat (1) UUPA:
“Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:
a. Warga negara Indonesia.
b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan
di Indonesia.”
Akibat berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA
menyebabkan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara
asing (termasuk Pemohon) kehilangan dan dirampas haknya untuk memiliki
Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah. Sehingga Pasal 21 ayat (1)
dan Pasal 36 ayat (1) UUPA bukan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan,
sebaliknya menjadi penghalang tercapainya keadilan.
29. Warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing dan tidak
kehilangan kewarganegaraannya adalah warga negara Indonesia yang
mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Tidak
ada satu undang-undang pun yang menyatakan adanya pembedaan status
kewarganegaraan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara
asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut “UU Kewarganegaraan”)
juncto Pasal 26 ayat (1) UUD 1945.
Pasal 2 UU Kewarganegaraan juncto Pasal 26 ayat (1) UUD 1945:
“Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara.”
30. Apabila dibaca dengan teliti Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dengan terang dan
tegas menyatakan “setiap orang berhak”, yang dimaknai sebagai “tanpa
terkecuali”. Sedangkan makna “orang” adalah “warga negara Indonesia” yang
tidak berkewarganegaraan ganda dan yang tidak kehilangan
kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan
huruf b UU Kewarganegaraan;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
16
Pasal 23 UU Kewarganegaraan:
“Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang
bersangkutan:
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan
orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu….”;
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”;
31. Bahwa warga negara Indonesia dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1)
UUPA seharusnya dimaknai “warga negara Indonesia Tanpa Terkecuali”, yang
artinya adalah seluruh warga negara Indonesia dengan segala keadaan,
kondisi serta status perkawinannya, terutama baik warga negara Indonesia
yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia maupun warga negara
Indonesia yang kawin dengan warga negara asing. Sepanjang warga negara
Indonesia tersebut tidak berkewarganegaraan ganda dan tidak kehilangan
kewarganegaraannya;
32. Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa frasa “warga negara
Indonesia” dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang
tidak dimaknai “warga negara Indonesia Tanpa Terkecuali dalam segala status
perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara
Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia dan warga
negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan
dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
V.B. FRASA “SEJAK DIPEROLEH” PADA PASAL 21 AYAT (3) UUPA,
SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI “SEJAK KEPEMILIKAN HAK BERALIH”
BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
33. Bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UUPA, dasar dan pondasi utama
pembentukan UUPA adalah asas nasionalitas/asas kebangsaan, untuk
menjamin kepastian hukum rakyat Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam
Pasal 1 ayat (2) UUPA, yang sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
Pasal 1 ayat (2) UUPA:
“Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
17
Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa
Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”;
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;
Yang artinya, bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia
secara keseluruhan, menjadi hak bangsa Indonesia yang dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini rakyat Indonesia sebagai
pemilik atas tanah;
Berdasarkan asas kebangsaan tersebut maka menurut Pasal 21 ayat (1) dan
Pasal 36 ayat (1) UUPA, hanya warga negara Indonesia saja yang dapat
mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah;
34. Akan tetapi pada kenyataannya, peristiwa hukum seperti pewarisan atau
pencampuran harta perkawinan karena akibat dari penerapan Pasal 35 ayat
(1) UU Perkawinan, memungkinkan warga negara asing untuk memperoleh
Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Namun demikian hal tersebut sudah
diantisipasi oleh Pasal 21 ayat (3) UUPA, yang mengatur:
“Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak
milik karena pewarisan-tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik
dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya
wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya
hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka
waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus
karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa
hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.
35. Bahwa ternyata Pasal 21 ayat (3) UUPA memiliki pemaknaan yang berbeda
dari tujuan utama pembentuk Undang-Undang pada awal pembentukan
UUPA, yaitu memberikan kepastian hukum. Frasa “sejak diperoleh hak”
dimaknai sebagai “sejak timbulnya hak”. Apabila diterapkan dalam hukum
perkawinan khususnya perkawinan campuran, maka frasa “sejak diperoleh
hak”, mempunyai arti sejak dilakukannya pembelian/diperolehnya (hak milik
atau hak guna bangunan) oleh warga negara Indonesia kawin campur (warga
negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing) selama
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
18
perkawinan. Hal tersebut mempunyai akibat hukum, warga negara Indonesia
yang kawin dengan warga negara asing tidak dapat mempunyai Hak Milik dan
Hak Guna Bangunan, karena adanya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan "harta benda yang diperoleh selama perwakinan menjadi harta
bersama". Sehingga warga negara asing yang menikah dengan warga negara
Indonesia tersebut harus melepaskan haknya dalam waktu satu tahun sejak
pencampuran harta karena perkawinan. Dikarenakan ada percampuran harta
dalam perkawinan, maka terdapat unsur asing didalam harta bersama
tersebut, sehingga warga negara Indonesia yang kawin campur juga harus
melepaskan haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak pembelian atau
diperolehnya Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Hal tersebut berarti bahwa
warga negara Indonesia dalam perkawinan campur diperlakukan sama dengan
warga negara asing;
Bahwa frasa “sejak diperoleh hak” jika dimaknai “sejak timbulnya hak”
menimbulkan ketidakpastian hukum, di satu sisi, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
menjamin setiap warga negara Indonesia berhak mempunyai Hak Milik. Di sisi
lain, Pasal 21 ayat (3) UUPA melarang kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna
Bangunan bagi warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara
asing. Padahal seperti yang Pemohon sampaikan pada angka 29 Permohonan
ini, tidak ada satu undang-undangpun yang menyatakan bahwa status warga
negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing berbeda atau
dibedakan haknya dari warga negara Indonesia yang kawin dengan warga
negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Kewarganegaraan
juncto Pasal 26 ayat (1) UUD 1945;
Padahal adalah hak setiap warga negara untuk mendapat kepastian hukum.
Pelarangan warga negara Indonesia untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna
Bangunan telah jelas menghilangkan nafas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
(equality before the law) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
19
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya”;
36. Namun apabila dicermati lebih lanjut, merujuk frasa “wajib melepaskan hak”
pada Pasal 21 ayat (3) UUPA, mempunyai makna sebagai “Pelepasan Hak”,
yakni kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah
dengan tanah yang dikuasainya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
6 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“Perpres Pengadaan
Tanah”). Kegiatan "melepaskan" hubungan hukum antara pemegang hak atas
tanah dengan tanah yang dikuasainya, diartikan bahwa sebelumnya sudah
ada hubungan kepemilikan dan penguasaan antara pemilik dan tanah
dimaksud;
Kata “dikuasai” dalam Pasal 1 angka 6 Perpres Pengadaan Tanah mempunyai
makna menguasai dalam arti yuridis, artinya menguasai tanah dengan landas
dan alas hak yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan sertifikat hak
atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Dengan kata
Bagian 4 dari 26
lain orang yang menguasai tersebut didasari atas kepemilikan yang sah
berdasarkan nama yang tertera dalam sertifikat kepemilikan hak atas tanah;
Apabila dasar pemikiran tersebut diterapkan pada Pasal 21 ayat (3) UUPA,
maka frasa “sejak diperoleh hak” haruslah dimaknai sebagai “sejak
kepemilikan hak beralih”, artinya sejak putusnya perkawinan, terjadinya
pembagian harta bersama, atau pewarisan, dan kemudian beralihnya Hak
Kepemilikan dari warga negara Indonesia kepada warga negara asing. Sejak
“beralihnya kepemilikan” tersebut kepada warga negara asing itulah, baru yang
bersangkutan (WNA) wajib melepaskan “hak” itu didalam jangka waktu satu
tahun sejak diperolehnya hak tersebut;
37. Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan, frasa “sejak diperoleh hak” dalam
Pasal 21 ayat (3) UUPA sepanjang tidak dimaknai “sejak kepemilikan hak
beralih” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD
1945;
V.C. PASAL 21 AYAT (1), AYAT (3) DAN PASAL 36 AYAT (1) UUPA TELAH
MENGHILANGKAN, MENGHANCURKAN DAN MERAMPAS HAK
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
20
PEMOHON UNTUK MEMILIKI HAK MILIK DAN HAK GUNA BANGUNAN
SELAMANYA
38. Bahwa menurut pengembang melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat
Nomor 267/S/LNC/X/2014/IP, tertanggal 8 Oktober 2014, pada pokoknya
menyatakan:
Merujuk Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan,
apabila Pemohon melakukan pembelian terhadap Unit Rusun, yang berdiri di
atas Hak Guna Bangunan, tindakan pembelian tersebut akan mengakibatkan
suami dari Pemohon, karena pencampuran harta bersama, turut mempunyai
kepemilikan atas unit Rusun tersebut. Oleh karenanya Pemohon tidak dapat
memiliki Hak Guna Bangunan;
39. Bahwa selanjutnya, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
04/CONS/2014/PN.Jkt.Tim, tertanggal 12 November 2014, yang amarnya
menyatakan:
“Batalnya Surat Pesanan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat
obyektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”;
40. Bahwa Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan telah
jelas dan terang melarang Pemohon untuk memiliki Hak Guna Bangunan, hal
ini dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang pada
intinya menyatakan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga
negara asing dilarang memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, walaupun
warga negara Indonesia tersebut tetap memilih kewarganegaraan Indonesia
(tidak berkewarganegaraan ganda);
41. Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta dalam angka 27 sampai dengan
40 di atas. Telah terang dan nyata dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1), ayat
(3), dan Pasal 36 UUPA telah mencabut, menghancurkan dan
menghilangkan hak asasi Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan hak Guna
Bangunan selamanya. Dan hal tersebut telah nyata dan terang bertentangan
dengan UUD 1945 dengan uraian sebagai berikut:
V.C.1. PENCABUTAN DAN PERAMPASAN HAK ASASI PEMOHON UNTUK
MEMPUNYAI HAK MILIK DAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
21
PEMOHON ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN
KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI
HADAPAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 28D AYAT
(1) DAN PASAL 27 AYAT (1) UUD 1945
42. Bahwa Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA; serta Pasal 35
ayat (1) UU Perkawinan telah nyata melanggar hak konstitusional Pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD
1945;
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya”;
43. Bahwa kalimat pada Pasal 21 ayat (3) UUPA “orang asing yang sesudah
berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa
wasiat atau percampuran harta karena perkawinan…… wajib melepaskan hak
itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau
hilangnya kewarganegaraan itu.” Yang artinya Pemohon tidak dapat memiliki
Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, telah jelas menghilangkan nafas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law)
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD
1945;
44. Bahwa bagaimana mungkin dapat mewujudkan pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum, bila Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA
telah nyata-nyata merampas dan menghancurkan hak Pemohon untuk
memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan selamanya;
45. Berdasarkan uraian hukum dan fakta tersebut di atas, maka ketentuan Pasal
21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA telah melanggar dan
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
22
V.C.2. PENCABUTAN DAN PENGHILANGAN HAK PEMOHON UNTUK
MEMPUNYAI HAK MILIK DAN HAK GUNA BANGUNAN MERUPAKAN
DISKRIMINASI DAN PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PASAL
28I AYAT (2) UUD 1945
46. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang tidak pernah
kehilangan kewarganegaraannya [Pasal 26 ayat (1) UUD 1945], dan Pemohon
juga memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya [Pasal
27 ayat (1) UUD 1945];
Pasal 26 ayat (1) UUD 1945:
“(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
warga negara”;
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya”;
47. Bahwa Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA telah jelas dan
nyata merampas, merenggut dan menghilangkan hak Pemohon untuk
mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Dengan demikian telah terjadi
pembedaan hak/diskriminasi antara Pemohon dengan warga negara Indonesia
lainnya;
48. Bahwa pencabutan, perenggutan, dan penghilangan Hak Pemohon untuk
mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan merupakan bentuk perlakuan
diskriminatif yang nyata dan melanggar Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:
“(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu”;
49. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah jelas dan nyata bahwa
ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA melanggar
dan bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I
ayat (2) UUD 1945.;
V.C.3. PENCABUTAN DAN PENGHILANGAN HAK PEMOHON UNTUK
MEMPUNYAI HAK MILIK DAN HAK GUNA BANGUNAN MERUPAKAN
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
23
PELANGGARAN TERHADAP PASAL 28H AYAT (1) UUD 1945 DAN
DISKRIMINASI SERTA MELANGGAR KETENTUAN-KETENTUAN
UNIVERSAL MENGENAI HAK ASASI MANUSIA
50. Bahwa telah menjadi hak manusia untuk mempunyai tempat tinggal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi
Pasal 21 ayat (3) UUPA telah mencabut dan menghilangkan kesempatan dan
hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, yang nyata-
nyata merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar ketentuan-ketentuan
mengenai hak asasi manusia yang berlaku secara universal yang telah pula
diakui oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:
a. Sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab khususnya
mengenai persamaan hak setiap orang di hadapan hukum;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Bagian II, Bab
IV mengenai Hak Keadilan mengatur sebagai berikut:
Pasal 7:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan
hukum yang adil”;
Pasal 8:
“Setiap orang berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang
sama di hadapan hukum”;
c. Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai hak asasi untuk mendapatkan
perlakukan hukum yang sama;
d. Universal Declaration of Human Rights Pasal 7 dan Pasal 8 yang bunyinya
sebagai berikut:
“(7) All are equal before the law and are entitled without any discrimination to
equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any
discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to
such discrimination;
(8) Everyone has the rights to as effective remedy by the competent national
tribunal for act violating”;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
24
Terjemahan bebasnya:
“(7) Setiap orang adalah sama di depan hukum dan berhak untuk
mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi.
Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama terhadap
segala jenis diskriminasi yang merupakan pelanggaran terhadap Deklarasi
ini dan terhadap segala perlakuan yang mendorong terjadinya diskriminasi;
(8) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dari
lembaga-lembaga peradilan nasional yang berwenang atas tindakan yang
melanggar hak-hak asasinya sebagaimana yang telah diberikan oleh
undang-undang atau hukum”;
Pasal 28E ayat (1) UUD 1945:
“(1) Setiap orang bebas …… memilih tempat tinggal di wilayah negara …...”;
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:
“(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”;
51. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon bisa memilih dan mempunyai tempat
tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28 H ayat
(1) UUD 1945, sedangkan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1)
UUPA telah mencabut dan menghapuskan hak Pemohon untuk mempunyai
Hak Milik dan Hak Guna Bangunan;
52. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas dan nyata bahwa
ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA melanggar
atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28H
ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan-ketentuan lainnya mengenai hak asasi
manusia yang berlaku baik secara nasional maupun internasional (universal);
VI. BAHWA PASAL 29 AYAT (1), AYAT (3), AYAT (4) DAN PASAL 35 AYAT (1)
UU PERKAWINAN BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
VI.A. BAHWA FRASA "PADA WAKTU ATAU SEBELUM PERKAWINAN
DILANGSUNGKAN" PADA PASAL 29 AYAT (1) UU PERKAWINAN;
PASAL 29 AYAT (3) UU PERKAWINAN; DAN FRASA "SELAMA
PERKAWINAN BERLANGSUNG" PADA PASAL 29 AYAT (4) UU
PERKAWINAN BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
25
53. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun didalam hukum islam
tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah dan
warohmah. Hal itu pun yang menjadi tujuan utama Pemohon ketika
melakukan perkawinan. Sehingga Pemohon sama halnya dengan
kebanyakan pasangan di zaman itu tidak mempermasalahkan terkait harta,
apalagi pada saat perkawinan dilaksanakan Pemohon tidak mengerti hukum
dan masih sangat belia dan juga tidak punya harta;
Pasal 1 UU Perkawinan:
“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991:
"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan warahmah";
54. Bahwa tidak terbesit sedikitpun pada diri Pemohon untuk membuat Perjanjian
Kawin sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Lagi pula pada
umumnya, semua pasangan yang akan menikah tidak memiliki uang yang
cukup untuk membeli tanah apalagi rumah. Sehingga adalah wajar pada
tahap tersebut Pemohon belum sampai berpikir untuk membeli tanah;
55. Bahwa dasar dari “Perjanjian Kawin” adalah sama seperti “perjanjian” pada
umumnya, yakni kedua belah pihak diberikan kebebasan (sesuai dengan
asas hukum “kebebasan berkontrak”) asalkan tidak bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan, atau tidak melanggar ketertiban umum. Hal
tersebut sejalan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang mengatur:
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”;
56. Namun kenyataannya frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan; seluruh kalimat pada
Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan; dan frasa “selama perkawinan
Bagian 5 dari 26
berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan ternyata telah
mengekang hak kebebasan berkontrak seseorang. Frasa tersebut membatasi
kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan
melakukan “Perjanjian”. Karena seseorang pada akhirnya tidak dapat
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
26
membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan “pada saat atau sebelum
perkawinan dilangsungkan”. Bahwa telah jelas dan terang frasa “Pada waktu
atau sebelum perkawinan dilangsungkan….” pada Pasal 29 ayat (1) UU
Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945;
Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan:
“….
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak
atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
(3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat
diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk
mengubah dan perubahan tdiak merugikan pihak ketiga”;
Bahwa hal tersebut ditegaskan pula oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud
dalam Surat Nomor HAM2-HA.01.02-10, tertanggal 20 Januari 2015, yang
menyatakan:
“Menurut Ketentuan hukum yang berlaku, bahwa harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga disini ada percampuan
harta, dan suami yang berstatus WNA akan turut menjadi pemilik atas harta
tersebut. Ketentuan ini, dapat dikecualikan dengan adanya perjanjian kawin
pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan vide Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan”;
57. Bahwa dasar dan prinsip utama dalam sebuah Perjanjian adalah kebebasan
berkontrak (freedom of contract) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat
(1) KUHPerdata, yang mengatur:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya”;
Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para
pihak untuk:
a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
b. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
27
d. menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan;
Hal ini diperkuat oleh Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang mengatur setiap
orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, termasuk menuangkannya kedalam
suatu pernyataan dan perjanjian yang isinya dituangkan sesuai dengan
pikiran dan hati nuraninya;
Akan tetapi Pemohon sadar bahwa Perjanjian yang dibuat oleh para pihak
tidak boleh:
a. melanggar hak orang lain, yang diartikan melanggar sebagian hak-hak
pribadi seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan dan lain-lain.
Termasuk dalam hal ini hak-hak absolut seperti hak kebendaan, hak
kekayaan intelektual dan sebagainya;
b. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, yaitu hanya kewajiban
yang dirumuskan dalam aturan Undang–Undang;
c. bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;
d. bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam
masyarakat;
Bahwa Pemohon sadar ketakutan pembentuk Undang-Undang Perkawinan
saat itu, pembentuk undang-undang ingin melindungi Pihak Ketiga sebagai
akibat pemisahan harta perkawinan akibat berlakunya Pasal 29 ayat (1) UU
Perkawinan dengan menambahkan frasa “Pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan”.
Namun hal tersebut telah diantisipasi oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata
atau asas itikad baik (good faith). Asas ini mengharuskan para pihak harus
melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan
yang teguh maupun kemauan (itikad) baik dari para pihak. Asas itikad baik
terbagi menjadi dua, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad
yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata
dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan
keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian
tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
28
Hal-hal terurai tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak
untuk melakukan Perjanjian dengan siapapun, kapanpun, dengan isi apapun,
asal dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak bertentangan dengan
Undang-Undang, kesusilaan, ataupun ketertiban umum;
58. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan:
a. Frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal
29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD
1945. Oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila menyangkut
frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”, dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
b. Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh
karenanya sangat berdasarkan hukum Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
c. Frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU
Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya sangat
berdasarkan hukum apabila menyangkut frasa “selama perkawinan
berlangsung”, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat;
VI.B. FRASA “HARTA BERSAMA” PADA PASAL 35 AYAT (1) UU
PERKAWINAN SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI SEBAGAI “HARTA
BERSAMA KECUALI HARTA BENDA BERUPA HAK MILIK DAN HAK
GUNA BANGUNAN YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA INDONESIA
YANG KAWIN DENGAN WARGA NEGARA ASING” BERTENTANGAN
DENGAN UUD 1945
59. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon adalah
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan warahmah;
60. Bahwa pada umumnya hampir seluruh wanita di Indonesia yang sudah
menikah, kebanyakan menjalani tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga
dan tidak bekerja, namun tidak jarang juga wanita yang sudah menikah tetap
memilih bekerja;
61. Bahwa sebelum maupun sesudah menikah, Pemohon dan suami Pemohon
selama masa perkawinan selalu bekerja keras dengan giat dan gigih, sehingga
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
29
Pemohon dan suami baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat
menabung/membeli harta benda;
62. Bahwa frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan telah
merampas dan menghilangkan hak Pemohon untuk mempunyai Hak Milik dan
Hak Guna Bangunan karena “harta” tersebut dimaknai separuhnya merupakan
milik orang asing. Sedangkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA
melarang warga negara asing memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.
Sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan
Penetapan Nomor 04/CONS/2014/ PN.JKT.Tim, tertanggal 12 Nov. 2014 dan
Surat Pengembang Nomor Ref. 214/LGL/CG-EPH/IX/2012, tertanggal 17
September 2012;
63. Asas Nasionalitas merupakan roh utama dalam pembentukan UUPA, hal
tersebut dengan jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan
bahwa “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa
Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Ini berarti bahwa bumi, air, dan
ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya
diperjuangkan oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan menjadi hak bangsa
Indonesia. Hal ini didasari oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga UUPA
dibentuk untuk melindungi hak-hak atas tanah bagi bangsa Indonesia. Bangsa
Indonesia disini juga termasuk warga negara Indonesia yang menikah dengan
warga negara asing, sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 2 UU
Kewarganegaraan juncto Pasal 26 ayat (1) UUD 1945. Sehingga tepatlah jika
warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing juga memiliki
hak yang sama untuk mempunyai hak atas tanah;
Pasal 2 UU Kewarganegaraan juncto Pasal 26 ayat (1) UUD 1945:
“Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara”;
UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas definisi “Harta Bersama” dalam
perkawinan campuran. Begitupun Pasal 57 s.d Pasal 62 UU Perkawinan
tentang perkawinan campuran sama sekali tidak mengatur tentang “Harta
Bersama” bagi pelaku perkawinan campuran. Namun disisi lain warga negara
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
30
Indonesia pelaku perkawinan campuran pada saat ingin mempunyai Hak Milik
dan Hak Guna Bangunan menjadi tidak memenuhi syarat sebagai subjek
hukum, dikarenakan frasa “Harta Bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan mengatur mengenai pencampuran harta antara warga negara
Indonesia dengan warga negara asing. Sedangkan Pasal 21 ayat (1) dan
Pasal 36 ayat (1) UUPA mensyaratkan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan
harus bebas dari unsur asing. Sehingga pemberlakuan Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan merupakan bentuk diskriminatif terhadap warga negara Indonesia
yang kawin dengan warga negara asing, serta merupakan perampasan hak
warga negara Indonesia perkawinan campuran untuk mempunyai Hak Milik
dan Hak Guna Bangunan. Hal ini merupakan perlanggaran atas Pasal 28G
ayat (1), Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27
ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini Pemohon setuju dan
mendukung pembentuk Undang-Undang bahwa Hak Milik dan Hak Guna
Bangunan harus bebas dari unsur asing;
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945:
"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun";
Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu”;
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya”;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
31
Dikarenakan terdapat larangan kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna
Bangunan bagi warga negara asing maka seharusnya Harta Bersama
sepanjang mengenai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh
warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing harus
dikecualikan sebagai bagian dari Harta Bersama;
Apabila dihubungkan dengan roh pembentukan UUPA, yaitu asas nasionalitas
yang mencegah warga negara asing untuk mempunyai Hak Milik dan Hak
Guna Bangunan dan untuk melindungi warga negara Indonesia pada
Perkawinan Campuran agar tetap dapat mempunyai Hak Milik dan Hak Guna
Bangunan, maka frasa “harta bersama” dalam Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan harus dimaknai dengan “harta bersama kecuali harta benda
berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara
Indonesia yang kawin dengan warga negara asing”;
64. Bahwa konstitusi mengatur dan memberikan hak perlindungan atas harta
benda yang di bawah kekuasaan Pemohon, oleh karena itu maka frasa “harta
bersama” dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai
sebagai “Harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna
Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan
warga negara asing” bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat
(4), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 33
ayat (3) UUD 1945;
VII. MAHKAMAH KONSTITUSI MEMPUNYAI KEWENANGAN YANG
DIBERIKAN OLEH NEGARA UNTUK MENEGAKKAN HAK ASASI
PEMOHON YANG TELAH DIRAMPAS DAN DIDISKRIMINASIKAN KARENA
BERLAKUNYA PASAL 21 AYAT (1), AYAT (3) DAN PASAL 36 AYAT (1)
UUPA; PASAL 29 AYAT (1), AYAT (3), AYAT (4) DAN PASAL 35 AYAT (1)
UU PERKAWINAN
65. Bahwa alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan
pembentukan pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap
bangsa seluruh tumpah darah Indonesia. Yang artinya negara menjamin
perlindungan dan persamaan hak seluruh warga negaranya;
66. Bahwa telah jelas dan nyata terbukti, Hak Asasi Pemohon telah terciderai,
terampas dan hilang karena berlakunya Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal
36 ayat (1) UUPA; serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Bagian 6 dari 26
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 32 (1) UU Perkawinan. Dimana perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945; Pasal 28I ayat (4) UUD 1945: “(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”; Pasal 28I ayat (5) UUD 1945: “(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”; Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi yang telah diberikan kewenangan oleh Negara wajib memulihkan Hak Pemohon dengan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon; VIII. DASAR PERTIMBANGAN PEMOHON TELAH BERDASAR HUKUM, TEPAT, BENAR, LENGKAP, DAN SEMPURNA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 67. Bahwa dasar pertimbangan yang telah Pemohon uraikan diatas telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang. Oleh karenanya sudah berdasar hukum, tepat, benar, lengkap dan sempurna dalil Permohonan Pemohon, dan untuk itu mohon kepada Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini; Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang: “b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: − Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; − Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji; − Alasan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 4, diuraikan secara jelas dan rinci”; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 33 PERMOHONAN (PETITUM) Demikian dasar-dasar Permohonan pemeriksaan Pengujian Materiil (Judicial Review) atas UUPA dan UU Perkawinan terhadap UUD 1945 kami sampaikan. Dengan dasar pertimbangan Pemohon yang terbukti, berdasar hukum, dan sangat meyakinkan, oleh karenanya wajar serta sangatlah Konstitusional jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai “warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia, dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai “warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia, dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 4. Menyatakan frasa “sejak diperoleh hak” pada Pasal 21 ayat (3) UUPA sepanjang tidak dimaknai “sejak kepemilikan hak beralih” bertentangan dengan UUD 1945; 5. Menyatakan frasa “sejak diperoleh hak” pada Pasal 21 ayat (3) UUPA sepanjang tidak dimaknai “sejak kepemilikan hak beralih” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 6. Menyatakan frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. 7. Menyatakan frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 8. Menyatakan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 34 9. Menyatakan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 10. Menyatakan frasa “Selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945; 11. Menyatakan frasa “Selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 12. Menyatakan frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan UUD 1945; 13. Menyatakan frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 14. Memerintahkan pengumuman putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 yang disahkan pada persidangan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2015, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 2. Bukti P-2 Fotokopi Visa Kunjungan Orang Asing Nomor DA 3078438; 3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175051201093850; 4. Bukti P-4 Fotokopi Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 36/KHS/ AI/1849/1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; 5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Kementerian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Dirjen HAM Nomor HAM2-HA.01.02-10, tanggal 20 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 35 Januari 2015; 6. Bukti P-6 Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 04/CONS/2014/PN. Jkt.Tim, tertanggal 12 November 2014; 7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Pengembang Nomor Ref. 214/LGL/CG-EPH/ IX/2012, tertanggal 17 September 2012, perihal Tanggapan atas surat somasi tertanggal 10 September 2012; 8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Pengembang Nomor 267/S/LNC/X/ 2014/IP, tertanggal 8 Oktober 2014, perihal Tanggapan atas surat 1 Oktober 2014 dan pemberitahuan pengembalian uang pembayaran unit apartemen Casa Grande Residence; 9. Bukti P-9 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonbesia Tahun 1945; 10. Bukti P-10 Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 11. Bukti P-11 Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 12. Bukti P-12 Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 13. Bukti P-13 Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 14. Bukti P-14 Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/ 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang; 15. Bukti P-15 Fotkopi Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; 16. Bukti P-16 Fotokopi Perkara Nomor 48/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 17. Bukti P-17 Fotokopi Perkara Nomor 16/PUU-XII/2014 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 18. Bukti P-18 Fotokopi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; 19. Bukti P-19 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 20. Bukti P-20 Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 21. Bukti P-21 Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; 22. Bukti P-22 Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang ahli dan enam orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2015, tanggal 27 Agustus 2015, dan tanggal 7 September 2015, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: AHLI PEMOHON 1. Dr. Neng Djubaedah, S.H.,M.H. 1. PENGERTIAN PERKAWINAN Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; 2. TUJUAN PERKAWINAN UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 antara lain memuat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah, wa rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam); 3. ASAS-ASAS DALAM PENJELASAN UU Nomor 1 Tahun 1974 1. Asas/prinsip tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 37 kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. (Prof. H.M Daud Ali: asas untuk selama-lamanya); 2. Asas perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu; di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan; 3. Asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan (Prof. H.M Daud Ali: monogami terbuka); 4. Asas calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat dilangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. (Prof. H.M Daud Ali: asas persetujuan kedua calon mempelai, asas kesukarelaan, asas kebebasan memilih pasangan); 5. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian, sesuai dengan prinsip tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Karena itu perceraian harus berdasarkan alasan- alasan perceraian tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. (Prof. H.M Daud Ali: asas untuk selama-lamanya); 6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami isteri. (Prof. H.M Daud Ali: asas kemitraan suami isteri); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
Bagian 7 dari 26
38
Kesemua asas-asas perkawinan tersebut adalah sesuai dengan
dasar dan falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.
Dalam asas-asas tersebut terkandung asas Manfaat dan asas Keadilan
bagi setiap penduuduk dan warga negara Indonesia (WNI), baik bagi
perseorangan, keluarga, khususnya “asas perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu” itu terkait dengan hukum Perkawinan dan hukum Kewawrisan, dan bagi
masyarakat, khususnya masyarakat Adat yang masih kukuh memegang
hukum Adat setempat, serta bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia;
4. PERKAWINAN CAMPURAN
Yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran, menurut Pasal 57 UU
Nomor 1 Tahun 1974, adalah perkawinan antara dua orang yang di
Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarga-negaraan Indonesia;
5. PERJANJIAN PERKAWINAN DAN HARTA BERSAMA
Sebagai pengantar pada bagian ini, dikemukakan terlebih dahulu rumusan
ketentuan “perjanjian perkawinan” dalam Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Alasannya adalah dalam membahas ketentuan
“perjanjian perkawinan” tentang “harta bersama”, yang merupakan salah
satu bagian dari “harta benda dalam perkawinan”, harus diketahui terlebih
dahulu rumusan ketentuan “perjanjian perkawinan” dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 ini.
Namun pembahasan mengenai “perjanjian perkawinan” itu sendiri
dikemukakan setelah pembahasan “Harta Benda Dalam Perkawinan”;
5.1. KETENTUAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM UU NOMOR 1
TAHUN 1974
Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan:
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terahdap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama, dan kesusilaan;
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
39
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah,
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah
dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga;
Menurut Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Pada
waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga
terahdap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Yang dimaksud
dengan “perjanjian perkawinan” dalam Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974
ini, menurut Penjelasan Pasal 29 adalah “tidak termasuk ta’lik talak”
sebagaimana rumusan penjelasan seperti berikut, bahwa: “Yang dimaksud
dengan “perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk ta’lik talak”;
Ta’lik talak (talak yang digantungkan) sebagaimana telah diketahui
adalah janji suami terhadap isteri pada sesaat setelah akad nikah
berlangsung, dan lazim dilaksanakan oleh orang Islam di Indonesia.
Menurut DR. Yusuf Al-Qardhawi, talak yang digantungkan itu termasuk
sumpah yang dapat diselesaikan dengan kaffarat karena melanggar
sumpah. Di Indonesia menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf g
ta’lik talak adalah merupakan alasan perceraian yaang diajukan oleh isteri
jika “suami melanggar ta’lik talak;
Menurut Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa
“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas
hukum, agama, dan kesusilaan”. Jadi, setiap perjanjian perkawinan tidak
boleh melanggar ketentuan-ketentuan hukum, agama, dan batas-batas
kesusilaan dalam masyarakat;
Objek perjanjian perkawinan “selain ta’lik talak” dapat diketahui dari
rumusan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974, Bab VII tentang Harta Benda
Dalam Perkawinan, Pasal 35 yang menentukan, bahwa:
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
40
Jadi, harta benda dalam perkawinan menurut Pasal 35 UU Nomor 1
Tahun 1974 adalah sebagai objek perjanjian perkawinan (selain ta’lik talak),
yaitu terdiri dari (i) harta bersama sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35
ayat (1); (ii) harta bawaan atau harta asal dari masing-masing suami dan
isteri adalah berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (2); (iii) harta masing-masing
sebagai hadiah, wasiat, hibah, atau warisan yang diterima suami atau isteri
pada masa perkawinan berlangsung dan berada di bawah penguasaan
masing-masing suami isteri sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 ayat
(2);
Apabila perkawinan putus, menurut Penjelasan Pasal 35 UU Nomor
1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Apabila perkawinan puus, maka harta
bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang
dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” menurut saksi ahli adalah (i)
hukum Adat; (ii) hukum Agama (Islam) bagi orang Islam di Indonesia, antara
lain terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam; dan (iii) ketentuan hukum yang
terdapat dalam KUH Perdata;
Perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh suami dan/atau isteri
atas ketiga macam harta benda dalam perkawinan menurut UU Nomor 1
Tahun 1974 ditentukan dalam Pasal 36 bahwa:
(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak;
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum nengenai harta
bendanya;
Menurut saksi ahli, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU
Nomor 1 Tahun 1974, maka yang dimaksud dengan “harta bawaan masing-
masing suami isteri” adalah (i) harta bawaan atau harta asal dari suami atau
isteri bersangkutan, dan/atau (ii) harta masing-masing suami atau isteri
yang diterima atau diperoleh pada masa perkawinan berlangsung melalui
warisan, hibah, wasiat, hadiah, atau mahar (sebagai hak isteri menurut
hukum Islam);
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991
menginstruksikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
41
menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam juncto Peraturan Menteri Agama
Nomor 154 Tahun 1991, 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, Kompilasi Hukum
Islam (selanjutnya disebut KHI) dalam Buku 1 tentang Hukum Perkawinan,
Pasal 45 ditentukan bahwa:
“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam
bentuk:
1. Ta’lik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam;
Yang dimaksud dengan “Perjanjian lain” menurut Pasal 47 sampai
dengan Pasal 52 KHI adalah:
(i) Perjanjian mengenai Harta Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 KHI;
(ii) Perjanjian mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah
tangga bagi suami yang melakukan perkawinan dengan isteri kedua,
ketiga, atau keempat (Pasal 52 KHI);
Jadi, hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam Perjanjian Perkawinan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974, selain
ta’lik talak, adalah perjanjian mengenai “Harta Perkawinan”. Hal ini dapat
dilihat dari:
(i) UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan Pasal 36;
(ii) KHI Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 yang berlaku bagi orang Islam di
Indonesia, dan
(iii) KUH Perdata Bab VII: Perjanjian Kawin dalam Pasal 139 sampai
dengan Pasal 154 (maaf pasal-pasal ini bukan bidang keahlian saya
sebagai saksi ahli);
Sebagaimana dikemukakan pada pengantar pada angka 5, bahwa
sebelum pembahasan terhadap “Perjanjian Perkawinan” terlebih dahulu
dikemukakan pembahasan terhadap “Harta Benda Dalam Perkawinan”;
6. HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN
6.1. Ketentuan-ketentuan Harta Benda Dalam Perkawinan menurut UU
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
42
Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain;
Penjelasan Pasal 35 menjelaskan bahwa “Apabila perkawinan putus,
maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing”;
Pasal 36
(1) Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan
kedua belah pihak;
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta
bendanya;
Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing;
Penjelasan Pasal 37 menjelaskan bahwa ”Yang dimaksud dengan
“hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-
hukum lainnya”;
Pembahasan mengenai “harat benda dalam perkawinan” di bawah
ini, dikemukakan terlebih dahulu mengenai harta benda perkawinan
menurut Hukum Adat sebagai hukum tertua di Indonesia, kemudian
menurut Hukum Islam, dan Hukum Barat (KUH Perdata);
Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Adat, hukum Islam, dan
hukum Barat adalah sumber pembentukan hukum di Indoesia sepanjang
tidak bertentangan dengan Pancasila. Menurut Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Ketetapan MPR-RI No.
IV/MPRRI/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab IV tentang
Arah Kebijakan, A. Hukum, butir 2 ditetapkan bahwa:
Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu
dengan mengakui dan menghormati Hukum Agama dan Hukum Adat
serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan
nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak-adilan gender dan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
43
ketidak-sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program
legislasi;
Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPRRI/1999 tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negaram Bab IV tentang Arah Kebijakan, huruf A. Hukum, butir 2
tersebut adalah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2, bahwa “Pancasila
adalah sumber dari segala sumber hukum negara”. Penjelasan Pasal 2 UU
Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa:
Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
Menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta
sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan
Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila;
6.2. HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT
6.2.1 Mr. B. Ter Haar Bzn
B. Ter Haar Bzn mengemukakan bahwa “Hukum Harta Perkawinan
(Huwelijks-goederenrecht) terdiri dari (i) harta hibahan atau warisan yang
diikutkan kepada salah seorang suami-isteri oleh kerabatnya; (ii) harta yang
oleh salah seorang suami-isteri masing-masing diperoleh atas usahanya
sendiri sebelum atau selama perkawinan; (iii) harta yang diperoleh oleh
suami-isteri dalam masa perkawinan atas usahanya bersama; (iv) harta
yang di waktu perkawinan dihadiahkan pada suami-isteri bersama;
1. Harta Warisan
Menurut Ter Haar terdapat suatu asas yang sangat umum dalam hukum
Adat di Indonesia bahwa harta kerabat yang berasal dari warisan atau hibah
adalah tetap menjadi milik salah seorang suami atau isteri yang kerabatnya
menghibahkan atau mewariskan kepadanya. Harta seperti itu disebut pimbit
(suku Dayak), sisila (Makassar), babaktan (Bali), asal, aseli, pusaka (Jawa,
Jambi, Riau), gono, gawan (Jawa), barang sasaka, barang banda, barang
bawa (Jawa Barat);
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
44
Jika terjadi putus perkawinan karena perceraian maka harta itu tetap
mengikuti suami atau isteri yang memilikinya semula. Jika si pemilik harta
tersebut meninggal dunia maka harta itu tidak berpindah tangan di luar
kerabatnya, artinya harta itu tidak jatuh sebagai harta warisan ke tangan
suami atau isteri yang masih hidup. Di Jawa harta tersebut termasuk tidak
diwarisi oleh anak angkat;
2. Harta Yang Diperoleh Sendiri
Harta yang diperoleh oleh lelaki atau perempuan sebelum perkawinan
adalah adalah tetap menjadi harta milik suami atau isteri sendiri;
3. Harta Perkawinan Bersama Suami Isteri
Harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama dalam perkawinan
adalah harta bersama;
Pembagian harta bersama semasa suami isteri masih hidup secara
paksa adalah tidak mungkin, akan tetapi jika pembagian harta bersama itu
dilakukan dengan permufakatan satu sama lain (permufakatan atau
persetujuan suami isteri) adalah berlaku di antara suami isteri bersangkutan
bersama ahli warisnya;
Bagian 8 dari 26
4. Harta Benda yang Dihadiahkan kepada Suami Isteri Bersama
Di Madura pada waktu akad perkawinan berlangsung kepada suami isteri
diberikan hadiah barang-barang (barang pembawaan) yang pembagiannya
berbeda dengan harta benda yang diperoleh semasa perkawinan (harta
ghuna ghana). Pembagian harta ghuna-ghana suami memperoleh dua
bagian, isteri satu bagian, sedangkan pembagian terahdap barang
pembawaan adalah masing-masing suami isteri mendapat separuh;
6.2.2 Prof. Dr. Mr. Rd. Soepomo
Menurut Soepomo Harta Perkawinan terdiri dari:
1. Harta bawaan tidak termasuk harta milik bersama
Harta Bawaan seseorang tidak dapat dipakai untuk jaminan bagi utang
suaminya atau isterinya;
2. Barang yang diperoleh salah seorang suami atau isteri selama
perkawinan karena waris atau pemberian, semata-mata menjadi milik
yang bersangkutan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
45
Pemberian antara suami isteri. Barang yang dihadiahkan oleh suami
kepada isterinya atau isteri kepada suaminya tidak termasuk harta
bersama;
Menurut ahli, jenis atau macam harta benda dalam perkawinan
tersebut diadopsi dan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35
ayat (2), yang disebut sebagai “harta masing-masing suami isteri” yang
diperoleh dalam perkawinan sebagai hadiah atau warisan berada di
bawah penguasaan masing-masing suami ister;
3. Harta bersama, yaitu:
(a) barang yang diperoleh selama perkawinan dengan jalan lain –
daripada tukar menukar dan sebagainya – dari barang asal atau
pemberian atau warisan, termasuk harta bersama;
Harta bersama adalah segala sesuatu yang diperoleh selama
perkawinan karena pekerjaan (usaha) suami atau usaha isteri atau
usaha suami-isteri bersama, dan oleh lingkungan hukum suami isteri
bersangkutan dipandang sebagai hasil pekerjaan dan usaha
bersama;
(b) dalam perkawinan nyalindung ka gelung tidak ada harta milik
bersama;
Segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan dianggap
seluruhnya menjadi milik isteri, meskipun suami dengan
pekerjaannya telah membantu untuk memperolehnya. Jadi, dalam
perkawinan nyalindung ka gelung, penghasilan yang diperoleh
selama perkawinan menjadi milik isteri;
Meskipun barang atau harta yang diperoleh suami atau isteri selama
dalam perkawinan dari (pengelolaan atas) harta bawaan (barang
asal), atau pengelolaan atas harta masing-masing suami atau isteri
sebagai hadiah atau warisan adalah merupakan harta bersama,
namun berlainan halnya dengan perkawinan nyalindung ka gelung
dan manggih kaya, hasil pengelolaan atas harta tersebut tidak
termasuk harta bersama;
Seperti di Serang, Pandeglang (Banten), Bogor, Priangan, Kuningan,
perkawinan nyalindung kagelung ini terjadi pada wanita tua, janda
kaya raya yang memiliki sawah, rumah, perhiasn barang lain, banyak
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
46
uang, keadaan kekayaannya melebihi penduduk desa dan daerah
lainnya, ia (janda) menikah dengan lelaki muda yang miskin dan tidak
membawa barang berharga dalam perkawinannya. Biasanya lelaki
muda itu pekerja tetap (disebut bujang) di kebun atau perusahaan
milik wanita tersebut. Setelah melangsungkan perkawinan, lelaki
muda tersebut tetap dipandang sebagai “bujang” bagi wanita
tersebut, ia seolah-olah bekerja pada isterinya. Segala sesuatu yang
diperoleh selama perkawinan dianggap seluruhnya menjadi milik
isterinya, meskipun suami dengan pekerjaannya membantu untuk
memperoleh harta tersebut. Harta yang berada di tangan suami isteri
dianggap barang milik isteri, dan didaftarkan sebagai milik isteri.
Kepala Desa setempat beranggapan bahwa isteri tersebutlah yang
bertanggung-jawab atas pekerjaan desa dan pajak tanah. Jika ada
penduduk desa yang hendak melakukan perjanjian jual-neli, atau
sewa, atau pinjam meminjam, dan lain-lain, mengenai harta yang
dieproleh selama perkawinan dalam perkawinan nyalindung ka
gelung, maka penduduk desa itu mengadakan hubungan dengan
isteri. Jika suami dari wanita tersebut melakukan transaksi jual beli
atau lainnya atas harta tersebut, maka suami dianggap bertindak
atas nama isterinya;
Dalam perkawinan biasa, menurut Soepomo, jika isteri hanya
mengurus rumah tangga menurut kebiasaan di kalangan priyayi,
Pegawai Negeri, dan bangsawan di seluruh Jawa Barat, bahwa apa
yang diperoleh suami karena pekerjaannnya, juga berkat kegiatan
isterinya, karena isteri tersebut mengurus rumah-tangga dan suami
pribadi, sehingga dengan demikian suami dapat menyelenggarakan
pekerjaan sehari-hari. Maka harta yang dihasilkan suami karena
pekerjaannya adalah teramsuk harta bersama;
Pendapat Soepomo tersebut sesuai dengan pengertian “harta
bersama” yang dikemukakan oleh Lembaga Penelitian Hukum dan
Kriminologi Fakultas Hukum – Universitas Padjadjaran, Bandung
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya 27 Maret 1968
No. 44/1967.Sip.Tm, PT Bandung tanggal 3 Desember 1970 No.
198/1969/Perd/PTB yang memutuskan bahwa “menurut Hukum Adat
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
47
semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan
termasuk dalam gono-gini, meskipun hasil kegiatan suami sendiri”;
(c) Dalam perkawinan manggih kaya tidak ada harta milik bersama;
Dalam perkawinan manggih kaya tidak ada harta milik bersama.
Segala harta benda dan hasil dari harta benda yang diperoleh
dengan jalin lain oleh suami selama perkawinan adalah berada di
tangan suami, ia sendiri yang berhak dan menguasainya. Sedangkan
isteri tidak mempunyai penghasilan sendiri. Isteri hanya mengurus
makanan untuk suami atau sekedar membantu suami dalam
perusahaannya, misalnya sebagai penjaga toko suami, bekerja
sebagai pesuruh, dan sebagainya;
Akan tetapi dalam Putusan Landraad Bandung tanggal 11 Juli 1927
bahwa semua penghasilan selama perkawinan, baik dari barang asal
maupun dari barang campur kaya (harta bersama) termasuk milik
bersama. Demikian pula dalam Putusan Landraad Bandung No.
389/1927 memutuskan bahwa gaji suami maupun penghasilan
pribadi pihak isteri selama perkawinan termasuk harta milik bersama;
Perkembangan berikutnya mengenai harta bersama tardapat dalam
Putusan Mahkamah Agung No. 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1970,
bahwa “Apa saja yang dibeli, jika pembeliannya berasal dari harta
bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama
meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi”;
Jadi, berdasarkan beberapa yurisprudensi tentang harta bersama
tersebut, nyatalah bahwa kedudukan suami isteri dalam perkawinan,
baik hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga,
maupun atas hasil usaha mereka dalam perkawinan adalah
seimbang. Kedudukan sosial mereka tidak lagi ditentukan oleh status
sosial dan ekonomi salah satu pihak, seperti pada perkawinan
nyalindung ka gelung dan perkawinan manggih kaya, tetapi mereka
setara dan merupakan mitra serta mempunyai hak-hak dan
kewajiban yang seimbang dalam kehidupan rumah-tangganya atau
keluarganya.
(d) PEMISAHAN HARTA BENDA SELAMA PERKAWINAN ADALAH
MUNGKIN.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
48
Soepomo mencontohkan hukum Adat yang berlaku di desa
Cimalaka, bahwa di desa tersebut pernah terjadi sepasang suami
isteri membagikan sawah guna kaya antara mereka berdua. Suami
pedagang kulit, sedangkan isterinya hanya mengurus rumah tangga.
Kedua suami isteri menghadap kepada Lurah dengan
memberitahukan bahwa dari keempat bidang sawah itu, untuk
selanjutnya dua (bidang sawah) akan dimiliki semata-mata oleh
suami, dan dua (bidang sawah lainnya) semata-mata dimiliki oleh
isteri. Mereka (suami isteri bersangkutan) meminta kepada Lurah
agar tanah-tanah sawah yang dibagikan kepada isteri dipindahkan
atas namanya (isterinya);
Demikian pula di Cijulang, Tasikmalaya, dan di Pandeglang (Banten)
sepasang suami isteri yang tidak mempunyai keturunan, sebelum
suami berangkat ke Mekkah, telah membagikan antara mereka
berdua harta “kaya reujeung (guna kaya)”, yang terdiri dari kebun
kelapa, beberapa sawah, pekarangan dan rumah. Suami mengambil
bagi diri sendiri sebidang sawah dan uang, sedangkan sisanya
dibagikan kepada isteri;
Menurut Soepomo, dalam semua pemisahan harta benda tersebut
dimaksudkan oleh suami isteri bahwa barang yang dibagikan kepada
masing-masing tidak termasuk harta bersama lagi, meskipun
perkawinannya setelah pemisahan harta bersama masih tetap
berlangsung;
Hal itu terbukti dengan jelas dari peristiwa di Pandeglang, bahwa
suami kemudian dengan selamat tiba kembali dari Mekkah dan hidup
bersama lagi dengan isterinya. Sawah dan kebun kelapa yang pada
waktu pemisahan harta benda dipindahkan atas nama isteri, tetap
terus atas namanya, dan oleh lingkungannya tetap dipandang
sebagai barang isteri pribadi;
Menurut saksi ahli, pendapat Soepomo tersebut dapat dijadikan
rujukan bahwa sangat mungkin dilakukan pemisahan “harta bersama” atas
persetujuan atau kesepakatan suami isteri, baik melalui pemisahan resmi
dengan menghadap Lurah setempat dan langsung ganti nama, maupun
seperti saat ini, yaitu melalui perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
49
Pencatat Perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 29 ayat (1) dan ayat
(4) UU Nomor 1 Tahun 1974;
Pemisahan harta bersama tersebut, menurut Soepomo, berlaku
sampai perkawinan putus, baik putus karena cerai mati maupun cerai hidup.
Apabila terjadi cerai hidup, meskipun sebab perceraian karena isteri nusyuz
(ingkar atau isteri lari dari suami), menurut Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1476 K/Sip/1982, tanggal 19 Juli 1983, PT Banda Aceh Nomor
195/1981/PT tanggal 26 Oktober 1981, PN Lhoksukon Nomor
23/1981/Perd.Prodeo, tanggal 21 Juli 1981, didapati kaidah hukum bahwa:
“Menurut hukum Adat, meskipun seorang isteri nusyuz (ingkar atau lari dari
suami) tidaklah hilang haknya untuk mendapatkan bagiannya dari barang-
barang gana-gini (harta sharekat) yang diperolehnya selama perkawinan;
Besar bagian harta bersama bagi masing-masing suami isteri jika
terjadi cerai hidup, menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2253
K/Pdt/1984, terdapat kaidah hukum seperti berikut: “Pembagian harta
bersama suami isteri karena perceraian meskipun ada anak yang dilahirkan
karena perkawinan, pembagiannya bukan menjadi 3 bagian, melainkan
dibagi menjadi 2 bagian yang sama, antara suami isteri yang cerai tersebut,
anak-anaknya belum mempunyai hak karena orang-tuanya masih hidup”;
Ketentuan tersebut juga didapati dalam KHI Pasal 97 bahwa “Janda
atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama
sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Apabila
terjadi cerai mati, KHI Pasal 96 ayat (1) menentukan bahwa, “Apabila terjadi
cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang masih
hidup”. Ketentuan tersebut sesuai dengan teori receptio a contrario;
6.2.3 Prof. Iman Sudiyat
Menurut Iman Sudiyat, pada umumnya “harta kekayaan keluarga” menurut
Hukum Adat dapat dibedakan dalam empat bagian:
1. Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris
meninggal) untuk salah seorang suami isteri, dari kerabatnya sendiri;
2. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri sendiri si suami atau
isteri masing-masing sebelum atau selama perkawinan;
3. Harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan atas usaha dan
sebagai milik bersama
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
50
4. Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami atau isteri
bersama;
1. Harta Warisan Kerabat bagi Suami atau Isteri
Menurut Iman Sudiyat asas hukum adat yang berlaku umum adalah harta
warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah si pewaris meninggal) untuk
salah seorang suami isteri, dari kerabatnya sendiri tetap menjadi milik suami
atau isteri, yang berasal dari kerabat yang memberikan warisan tersebut.
Harta semacam ini disebut “harta asal” atau “harta gawan”;
Jika terjadi perceraian (cerai hidup), harta tersebut tetap mengikuti
(menjadi milik) suami atau isteri sebagai pemilik semula (pemilik asal). Jika
pemiliknya meninggal, maka harta tersebut tidak berpindah keluar, jadi tidak
jatuh ke tangan isteri atau suami yang masih hidup. Bahkan di Jawa, harta
tersebut tidak diwariskan kepada anak-anak angkatnya. Di Minangkabau
“harta kerabat” tidak mungkin diwariskan dan tidak dapat jatuh ke tangan
anggota kerabat orang perorang;
2. Harta yang diperoleh secara pribadi oleh suami atau isteri:
(i) harta yang diperoleh pada sebelum perkawinan adalah tetap menjadi
milik suami atau isteri, termasuk utang-piutang yang dilakukan suami
isteri pada sebelum perkawinan berlangsung;
(ii) harta yang diperoleh pada semasa perkawinan adalah sebagai harta
bersama;
3. Harta Perkawinan Bersama Suami Isteri
Menurut Iman Sudiyat, harta yang diperoleh selama dalam perkawinan
Bagian 9 dari 26
adalah harta bersama, yang merupakan harta kekayaan (perkawinan,
keluarga), bila perlu (jika terjadi perceraian) maka suami dan isteri
bersangkutan dapat menuntut haknya atas harta bersama tersebut, untuk
masing-masing mendapat sebagian dari harta tersebut;
Yang disebut “harta bersama” suami isteri ialah harta kekayaan yang
dipeoleh selama masa perkawinan, baik atas usaha suami maupun isteri
yang bekerja untuk kepentingan keluarga;
Selama perkawinan, suami dan isteri secara masing-masing
mempunyai hak dapat memanfaatkan “harta bersama” dalam batas-batas
kewenangannya sendiri-sendiri berdasarkan “musyawarah” (baik
terucapkan ataupun tidak);
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
51
Menurut Iman Sudiyat, menurut hukum Adat adalah:
(i) tidak mungkin memaksakan pembagian harta bersama selama suami
isteri masih hidup. Sebaliknya,
(ii) pembagian serupa yang berdasarkan MUFAKAT SUAMI ISTERI
mungkin terjadi, dan berlaku di antara suami dan isteri serta para
ahli warisnya;
Pendapat Iman Sudiyat tersebut sejalan dengan pendapat Soepomo
bahwa terhadap “harta bersama” dimungkinkan dilakukan “pemisahan”
ketika perkawinan berlangsung berdasarkan “persetujuan” atau “mufakat”
suami isteri bersangkutan;
6.2.4 Surojo Wignjodipoero
Menurut Surojo Wignjodipoero mengutip pendapat Ter Haar Bzn, bahwa
harta benda dalam perkawinan itu terdiri dalam empat macam:
1. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri secara warisan atau
penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan di bawa ke dalam
perkawinan;
Barang-barang yang diperoleh secara warisan atau penghibahan
disebut pimbit (suku Dayak), sisila (Makassar), babaktan (Bali), asal,
aseli, pusaka (Jawa, Jambi, Riau), gono, gawan (Jawa), barang sasaka,
barang banda, barang bawa (Jawa Barat), barang sulur (Banten);
Barang-barang tersebut tetap menjadi milik suami atau isteri yang
menerimanya dari warisan atau penghibahan, juga kalau mereka
bercerai;
2. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta
atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan;
Menurut Sorojo Wignjodipoero, baik isteri maupun suami masing-
masing mempunyai kemungkinan untuk dalam masa perkawinan itu
memiliki barang-barang sendiri atas jasanya sendiri. Pada keluarga
yang sistem kekerabatannya sangat kuat, terhadap barang-barang
yang baru didapat sejak semula menjadi milik orang yang memperoleh
barang itu sendiri, namun kelak jika si pemilik barang itu meninggal
dunia maka barang-barang tersebut sebagai harta warisan yang akan
diterima oleh para ahli waris dalam pertalian kerabat itu, kecuali apabila
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
52
ada anak-anak dalam kelaurga tersebut, sehingga barang-barang itu
oleh pemiliknya dapat diwariskan kepada anak-anaknya;
3. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri
sebagai milik bersama;
Terhadap “harta milik bersama”, Surojo Wignjodipoero mengutip
pendapat Ter Haar bahwa, pembagian harta milik bersama (gono-gini),
meskipun sangat jarang terjadi, tetapi ada kemungkinan pembagian
harta milk bersama oleh suami dan isteri terjadi semasa perkawinan
masih berjalan, asalkan ada persetujuan bersama antara suami dan
isteri bersangkutan. Pembagian ini dapat diwujudkan dalam bentuk
yang diinginkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau dalam bentuk
hibah;
4. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri
pada waktu pernikahan;
6.2.5 Prof. R. Subekti
Menurut Subekti dalam Hukum Adat berlaku asas perpisahan harta, yang
berarti harta yang dibawa oleh masig-masing (suami isteri) ke dalam
perkawinan (dinamakan “barang asal”) tetap menjadi milik masing-masing.
Yang dicampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari usaha
(karya) bersama selama perkawinan. Di Pulau Jawa dinamakan barang
“gono gini” atau “guna kaya”;
6.3. HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM
6.3.1. Surah An-Nisa ayat 32: Dasar Hukum Kepemilikan Harta
Perseorangan (Individual) Atas Dasar Usaha Masing-Masing
Dalam surah an-Nisa ayat 32 ditentukan bahwa:
“Wa laa tatamannau maa fadhdhala ALLAHU bihii ba’dhakum ‘alaa ba’dhin;
li-rrijaali nashibun-mmimmaa-ktasabuu; wa li-nnisaa-i nashibun-mmimma-
ktsabna; was-aluu ALLAHA min fadhlihii; inna ALLAHA kaana bi-kulli syai-in
‘aliiman”;
Terjemahan dikutip dari Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Per-
Kata:
Dan janganlah kamu iri hati (berangan-angan) terhadap karunia yang
telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang
lain. (Karena ) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka
usahakan. Dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
53
mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-
Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu;
Penafsiran atau pemahaman atas surah An-Nisa ayat 32 tersebut
antara lain dikemukakan Hazairin bahwa dalam hukum Islam diambil
prinsip berdasarkan Qur’an 4:32 yaitu tidak ada harta bersama dalam
perkawinan. Demikian pula Sajuti Thalib berpendapat bahwa pada
prinsipnya harta kekayaan perkawinan menurut hukum Islam adalah
terpisah;
Menurut M. Quraish Shihab, dalam tafsir beliau atas surah An-Nisa
ayat 32 bahwa setiap jenis kelamin, bahkan setiap orang baik lelaki mapun
perempuan, memperoleh anugerah Allah dalam kehidupan di dunia ini
sebagai imbalan usahanya atau atas dasar hak-haknya, seperti warisan.
Ayat ini, menurut M. Quraish Shihab, telah meletakkan neraca keadilan bagi
lelaki dan perempuan, bahwa masing-masing memiliki keistimewaan dan
hak sesuai dengan usaha mereka;
Menurut Hamka, surah An-Nisa ayat 32 ini menegaskan bahwa “bagi
laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan”, artinya kepada
semua orang laki-laki telah disediakan Tuhan pembahagian dan
pembahagian itu akan didapatnya menurut usahanya. Perempuan-
perempuan pun demikian pula. Untuk masing-masing perempuan telah
disediakan Allah pembahagiannya, yang akan didapatnya pembahagian itu
asal diusahakannya. Tetapi kalau tidak diusahakan pembahagian itu tidak
akan diberikan;
Prinsip dasar hukum Islam tentang harta kekayaan perkawinan
adalah terpisah berdasarkan surah An-Nisa ayat 32 dapat dilihat pada KHI
Pasal 86 yang menentukan bahwa:
(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara harta suami dan
harta isteri karena perkawinan;
(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya,
demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh
olehnya;
Selain itu, asas terpisah harta perkawinan juga terdapat dalam KHI
Pasal 85 yang menentukan bahwa “Adanya harta bersama dalam
perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-
masing suami atau isteri”;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
54
6.3.2 Ensiklopedi Hukum Islam
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikemukakan bahwa “harta bersama”
adalah milik suami isteri yang mereka peroleh selama perkawinan;
Ensiklopedi Hukum Islam memberikan contoh tentang harta bersama
yang ada di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Aceh harta bersama
disebut heureta shaurekat, di Minangkabau disebut harta saurang, di
daerah Sunda disebut harta guna kaya, tumpang kaya, raja kaya, atau
sarikat, di Jakarta harta pencaharian, di daerah Jawa disebut harta gana,
gono-gini, di Bali disebut drube-gabro, di Kalimantan disebut barang
perpantangan, di Sulawesi (Bugis dan Makassar) disebut barang cakara’, di
Madura disebut ghuna-ghana;
Dalam Hukum Islam, harta bersama pada dasarnya tidak dikenal,
oleh karena itu harta bersama ini tidak dibicarakan secara khusus dalam
kitab Fikih. Hal ini (hukum Islam yang tidak mengenal harta bersama)
sejalan dengan asas kepemilikan atas harta adalah secara individual.
Berdasarkan asas individual atas kepemilikan harta ini, hukum Islam
mewajibkan suami memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan
segala kelengkapannya bagi isteri dan anak-anaknya dari hartanya sendiri;
Meskipun terdapat “hak kepemilikan pribadi (individual)” antara suami
isteri dalam kehidupan keluarga, tapi tidak tertutup kemungkinan adanya
harta bersama suami isteri sebagaimana yang berlaku dalam pengertian
syirkah (kerja sama) antara dua pihak, baik syirkah dalam hal harta maupun
syirkah dalam usaha;
1. Dalam Hukum Islam: harta bersama suami isteri digolongkan pada
syirkah abdan mufawadah
Dalam Hukum Islam, harta bersama suami isteri digolongkan pada syarikah
abdan mufawadah (perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas).
Hukumnya, menurut (i) Hanafi, Maliki, dan Hanbali, adalah ”boleh”,
sedangkan (ii) menurut Syafi’i hukumnya “dilarang”;
Dalam Fikih Islam, harta bersama ini tidak diatur secara jelas, akan
tetapi dalam realita kehidupan masyarakat keberadaan harta gono-gini atau
harta bersama ini oleh sebagian ulama di Indonesia cenderung “dapat
diterima”. Hal ini disebabkan dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia
banyak suami isteri yang secara bersama-sama membanting tulang bekerja
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
55
dan berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari, dan
untuk sekedar mendapatkan harta simpanan demi masa tua mereka, serta,
jika memungkinkan, mereka dapat meninggalkan harta peninggalan bagi
anak-anaknya atau keturunannya setelah mereka meninggal dunia;
Pencaharian bersama oleh suami isteri adalah termasuk syarikah
mufawadah, karena memang perkongsian suami isteri itu “tidak terbatas”.
Akan tetapi menurut Imam Syafi’i perkongsian kepercayaan itu dilarang,
karena pengertian syarikah itu menghendaki percampuran, sedangkan
percampuran hanta ada pada “modal”. Pada percampuran tenaga dan
kepercayaan itu “tidak ada modal (pokok)”. Oleh karena itu, menurut Imam
Syafi’i, kedua macam perkongsian tersebut yang tidak bermodal itu adalah
tidak sah;
Alasan lain, Imam Syafi’i mengemukakan bahwa tujuan perkongsian
adalah untuk menambah kekayaan dengan jalan berdagang. Di bidang
perdagangan, tidak semua orang sama pandainya dalam berdagang, maka
bagi orang yang kurang pandai berdagang, lalu ia melakukan perkongsian
yang tujuannya agar ia dapat mengembangkan kekayaannya berupa
“modal”;
Ulama Mazhab Hanafi menolak pendapat Imam Syafi’i berdasarkan
tiga alasan:
1. Perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan (Syirkah Abdan dan
Syirkah Mufawadah) adalah “umum” dilakukan oleh orang dalam
beberapa generasi tanpa seorang pun membantahnya. Nabi Muhammad
SAW bersabda: “Sungguh umatku tidak akan berkumpul dalam
kesesatan”.(HR Ibnu Majah);
2. Baik perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan sama-sama
mengandung “pemberian kuasa (al-wakalah)”, sedangkan pemberian
kuasa hukumnya “boleh”, maka sesuatu yang mengandung “kebolehan”
tentu hukumnya “boleh”;
3. Alasan Imam Syafi’i yang berpendapat bahwa perkongsian itu diadakan
untuk mengembangkan harta, karena itu harus ada “harta” yang akan
dikembangkan, namun menurut ulama mazhab Hanafi bahwa
perkongsian untuk “mengembangkan harta” hanya dapat diterima jika
ada perkongsian “modal”
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
56
Perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan diadakan “bukan untuk
mengembangkan harta, melainkan untuk mencari harta”, dan
“menghasilkan harta” lebih diutamakan daripada “kebutuhan
mengembangkan harta”. Karena itu, ditentukannya perkongsian untuk
menghasilkan harta (syarikah abdan mufawadah) adalah lebih utama
daripada perkongsian mengembangkan harta;
Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, “Ulama” sependapat dengan
ulama mazhab Hanafi bahwa perkongsian pada umumnya adalah “boleh”
dilakukan. Hal tersebut berdasarkan haid Qudsi, bahwa “Allah berfirman:
”Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah
seorang di antara keduanya tidak mengkhianati kongsinya yang lain.
Apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu”. (HR
Abu Daud dan al-Hakim);
6.3.3 Prof. K.H. Ahmad Azhar Basyir
Menurut Ahmad Azhar Basyir, harta kekayaan perkawinan terdiri dari:
1. Harta Bawaan masing-masing suami isteri yang diperoleh sebelum
perkawinan berlangsung yang berada dalam kekuasaan masing-masing;
2. Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh melalui waris, wasiat,
hibah, hadiah (mahar khusus bagi isteri) berada pada kekuasaan
masing-masing;
3. Harta Bersama yang diperoleh atas usaha suami atau usaha isteri atau
usaha suami isteri selama dalam perkawinan;
1. Harta Bersama
Menurut Ahmad Azhar Basyir,
(i) Al-Qur’an dan Hadis tidak memberikan ketentuan dengan tegas
bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan
berlangsung adalah sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri
hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami;
(ii) Al-Qur’an dan Hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang
diperoleh suami selama perkawinan berlangsung, maka secara
langsung pula isteri juga ikut berhak atasnya. Dengan demikian,
(iii) Masalah Harta Bersama ini termasuk hal yang tidak disinggung
(ditentukan) secara jelas baik dalam al-Qur’an maupun Hadis. Oleh
karena itu,
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
Bagian 10 dari 26
57
(iv) Masalah penentuan hukum tentang harta benda yang diperoleh
selama perkawinan berlangsung apakah termasuk harta bersama atau
tidak, maka hal itu termasuk masalah ijtihadiyah, yaitu masalah yang
termasuk wewenang manusia untuk menentukannya dengan
bersumber kepada jiwa ajaran Islam;
Menurut Ahmad Azhar Basyir, apabila memperhatikan ketentuan
hukum Islam yang menyangkut:
(i) hak isteri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminya, maka pada
dasarnya hukum Islam menentukan bahwa hak milik isteri selama
dalam perkawinan adalah berupa harta yang berasal dari suami
sebagai nafkah hidupnya. Kecuali apabila suami memberikan suatu
benda kepada isteri, seperti mesin jahit, alat rias, dan lain-lain, maka
harta benda itu milik isteri;
(ii) Harta benda yang menurut adat kebiasaan tidak khusus bagi isteri,
seperti perabot rumah tangga, dan lain-lain tetap menjadi milik suami;
(iii) Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja untuk mencukupkan
kebutuhan keluarga hanya suami, sedangkan isteri tidak ikut bekerja
sama sekali;
Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa hal tersebut di atas
adalah berbeda apabila “keperluan rumah tangga” diperoleh dari hasil
bekerja suami isteri bersama-sama. Maka “harta benda” yang diperoleh
selama perkawinan adalah menjadi “harta bersama” dengan
memperhatikan besar kecilnya saham (usaha) yang dilakukan oleh suami
isteri bersangkutan, yaitu:
(i) apabila usaha (saham) yang dilakukan suami isteri dalam terwujudnya
harta bersama adalah sama (dalam bekerja sama-sama bekerja keras),
maka masing-masing suami isteri mempunyai hak yang sama pula;
(ii) apabila suami lebih besar atau lebih banyak sahamnya atau usahanya,
maka hak suami lebih besar;
(iii) apabila isteri lebih besar atau lebih banyak sahamnya atau usahanya,
maka hak isteri lebih besar.
2. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Harta Bersama
adalah sesuai dengan Syariah Islam
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
58
Menurut Ahmad Azhar Basyir, adalah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis
(surah An-Nisa ayat 32), bahwa ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 35 ayat (1) adalah sesuai dengan Syariah Islam. Hukum
Islam mengenal syirkah (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami isteri
yang bersama-sama bekerja itu juga dapat dipandang sebagai harta syirkah
antara suami dan isteri;
6.3.5 Prof. Dr. Mr. Hazairin
1. Harta Bersama
Pada sebelum dibentuknya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pemerintah, dalam hal ini Lembaga Pembinaan Hukum Nasional,
Departemen Kehakiman, telah melakukan serangkaian kegiatan akademik
di antaranya Seminar Hukum Nasional pada tahun 1963. Hazairin dalam
buku “Hukum Kekeluargaan Nasional” dalam Lampiran A memuat
“Ketetapan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional” tentang “Dasar-Dasar
dan Azas-Aas Tata Hukum Nasional” sebagai bahan inti dalam Seminar
Hukum Nasional 1963 berikut Penjelasannya dalam bentuk yang terakhir;
Saksi ahli hanya mengutip dasar-dasar dan asas-asas pokok yang
terkait dengan Hukum Kekeluargaan, khususnya tentang dasar dan asas
pembentukan hukum harta bersama dalam perkawinan, seperti berikut:
1. Dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia ialah Pancasila.
2. ...
12. Di bidang Hukum Kekeluargaan ditetapkan azas-azas:
a. Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan yaitu
sistem parental, yang diatur dengan undang-undang dengan
menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum Adat
kepada sistem parental.
b. ...
c. ...
d. Dalam setiap perkawinan diakui ada harta bersama antara suami
isteri mengenai harta benda yang diperoleh dalam perkawinan atas
usaha suami atau isteri.
e. ...
Perlu pula diketahui Penjelasan “Dasar-Dasar dan Azas-Aas Tata
Hukum Nasional” seperti yang dikutip oleh Hazairin seperti berikut:
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
59
I. UMUM
1. Keputusan Presiden Nomor 194 Tahun 1961 tentang Pembentukan
Lembaga Pembinaan Hukum Nasional menetapkan dengan tegas dari
Lembaga itu: “Untuk melaksanakan pembinaan hukum nasional
sebagaimana dikehendaki oleh Ketapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Indonesia Sementara Nomor II/MPRS/1960 dengan tujuan
mencapai suatu tata hukum nasional” antara lain dengan jalan
“meletakkan dasar-dasar tata hukum nasional”;
2. Menurut considerans Keputusan Presiden Nomor 194 Tahun 1961 itu
maka dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan
dengan sudah ditentukannya garis-garis besar haluan negara dalam
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Sementara
Nomor I/MPRS/1960, dan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Indonesia Sementara Nomor II/MPRS/1960 sudah ada
ketentuan-ketentuan tentang asas-asas serta landasan pembinaan
hukum nasional;
3. ...
4. Ketetapan MPRS No. 11/1960;
5. ...
6. II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1: “Dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia adalah
Pancasila”.
7. ...
8. ...
21. Pasal 12: Dalam bidang Hukum Kekeluargaan ditetapkan azas-azas:
a. Di seluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan yaitu
sistem parental, yang diatur dengan undang-undang dengan
menyesuaikan sistem-sistem lain yang terdapat dalam hukum Adat
kepada sistem parental;
b. Sistem parental itu berlaku secara efisien, maka adalah conditio sine
qua non, bahwa semua larangan terhadap perkawinan antara cross-
cousins dan parallel-cousins dihapuskan;
c. Sila kerakyatan dalam Pancasila menghendaki pula supaya sistem
parental tersebut didemokrasikan, yaitu dengan menghapuskan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
60
tingkat-tingkat kemasyarakatan, sehingga di antara suami isteri tidak
ada lagi perbedaan martabat;
Dengan demikian dalam poligami semua isteri sama haknya dan
kewajibannya; demikian pula semua anak-anak sama hak dan
kewajibannya, dengan tidak memandang lagi siapa ibu anak-anak
itu;
d. Dalam setiap perkawinan diakui ada harta bersama antara suami
isteri mengenai harta benda yang diperoleh dalam perkawinan atas
usaha suami atau isteri;
e. ...
Hazairin mengemukakan Penjelasan Pasal 12 huruf c dan huruf d
bahwa dapat dipandang sebagai konsekuensi dari pokok-pokok sistem
kekeluargaan yang kita inginkan. Mengenai harta bersama, Hazairin
mengemukakan penjelasan yang terkait dengan hukum kewarisan. Menurut
Hazairin, pernyataan MPRS Nomor II/1960 Lampiran A Bab III Bidang
Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan Nomor 38 huruf c sub (4)
memuat ketentuan bahwa mengenai hukum warisan apabila si peninggal
warisan meninggalkan anak dan janda, maka semua warisan harus jatuh
kepada anak dan janda. Menurut Hazairin ketentuan yang sedemikian itu
hanya mungkin dalam sistem parental, maka ternyatalah bahwa MPRS
menghendaki berlakunya sistem parental di seluruh Indonesia, sistem mana
sama sekali tidak bertentangan dengan agama apapun. Maka dari itu,
bimbingan Hakim dalam perkembangan hukum Adat di bidang hukum
kekeluargaan hendaknya ditujukan ke arah sistem parental. Dengan
demikian, menurut Hazairin, pernyataan MPRS bahwasanya “semua harta
peninggalan adalah untuk janda dan anak-anak”. Maka pernyataan MPRS
itu dirumuskan menurut hukum parental menjadi: “Harta Perseorangan
ditambah dengan seperdua (1/2) dari Harta Bersama dalam perkawinan
diwarisi oleh janda atau duda beserta keturunan si peninggal warisan”;
Menurut Hazairin MPRS tidak menentukan apa-apa tentang harta
bersama antara suami isteri (yang dimuat dalam Undang-Undang
Kekeluargaan). Meneurut hukum Adat di Indonesia harta bersama dalam
perkawinan hanya diakui jika suami isteri hidup bersama dan mereka
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
61
mempunyai derajat yang sama dalam pandangan masyarakat. Karena itu,
dalam:
(i) kawin bertandang di Minangkabau, tidak ada harta bersama, karena
suami isteri tidak idup bersama; dan
(ii) kawin nyalindung kagelung di Jawa Barat (Sunda) pun tidak (ada harta
bersama), karena suami dipandang oleh masyarakat berderajat yang
lebih rendah daripada derajat isterinya. Demikian juga
(iii) kawin manggih kaya dianggap tidak ada harta bersama karena suami
dianggap tidak hidup bersama dengan selirnya, dan selir itu dipandang
derajatnya di bawah derajat suaminya;
2. Hukum Kekeluargaan: Poligami menimbulkan soal tentang harta
bersama dalam perkawinan, syirkah
Hazairin juga mengutarakan dalam “Keputusan Badan Perencana Lembaga
Pembinaan Hukum Nasional”, tanggal 28 Mei 1962 mengenai “Hukum
Kekeluargaan”, Pasal 12 berisikan seperti berikut:
“Mengenai Hukum Kekeluargaan ditetapkan azaz-azaz yang tercantum di
bawah ini:
a. ...
b. ...
c. ...
d. Dalam setiap perkawinan diakui ada harta bersama antara suami isteri
mengenai harta benda yang diperoleh dalam perkawinan itu atas usaha
suami atau isteri;
e. ...
Hazairin mengemukakan bahwa hidup berpoligami menimbulkan soal
tentang harta bersama dalam perkawinan. Soal itu, menurut Hazairin,
dipecahkan dalam praktek hidup dengan hanya mengakui adanya harta
bersama dengan isteri tua, sedangkan kepada isteri muda hanya diakui ada
harta pemberian dari suami, harta mana menjadi harta perseorangan bagi
isteri muda bersama-sama dengan lain-lain harta yang diperoleh oleh isteri
muda sebelum atau sesudah kawin, baik karena usaha sendiri dalam
perkawinan maupun karena lain sebab.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
62
3. Harta Bersama menurut Hukum Islam
Hazairin mengemukakan bahwa ada hubungan dengan persoalan tersebut
(maksudnya perseoalan harta bersama) bila dalam hukum Islam diambil
prinsip berdasarkan Qur’an 4:32 (surah An-Nisa ayat 32) bahwa tidak ada
harta bersama dalam perkawinan, dengan di samping itu memberikan hak
fara’id kepada janda – atau jika lebih dari seorang kepada janda-janda itu
bersama-sama – sebesar ¼ jika suami mati tidak berketurunan dan sebesar
1/8 jika suami berketurunan. Dasar hukum Islam jika suami isteri bersepakat
untuk hidup dalam harta bersama mereka harus tempuh jalan syirkah;
Jika ditetapkan bagian janda dan duda seperti dalam hukum Islam,
maka harus memperhatikan hal-hal dalam Islam yang berhubungan dengan
fara’id janda dan duda;
Dihubungkan dengan syirkah, maka syirkah diartikan suatu
perkongsian secara terbatas antara suami isteri sebagai anggota-
anggotanya. Dalam syirkah secara terbatas itu, fara’id janda tetap berlaku
atas harta perseorangan suami, yaitu hartanya yang tidak masuk ke dalam
syirkah;
Harta syirkah dibagi antara duda atau janda dengan ahli waris - ahli
waris hubungan darah si mati, yaitu menurut pertimbangan jumlah
pemasukan masing-masing anggota syirkah. Si mati dan janda atau
dudanya, dalam hal syirkah itu, difahamkan sebagai anggota-anggota
syirkah, bukan sebagai suami isteri, sehingga mungkin perkawinan bubar
semasa hidup tetapi syirkah dipertahankan. Dengan matinya seorang
anggota syirkah maka syirkah itu bubar dengan sendirinya;
Harta bersama dalam perkawinan, ataupun harta kelamin, yakni
himpunan semua harta (bukan saja harta perkawinan tetapi juga semua
harta perseorangan suami isteri) tidak boleh disamakan dengan harta
syarikat terbatas ataupun harta syarikat secara umum. Jika praktek di Jawa
mengenai harta kelamin dapat dinamakan syirkah, maka syirkah itu adalah
syirkah umum yang hanya berlaku jika ada anak-anak bagi suami isteri
bersama, tetapi jika tidak ada anak-anak, maka syirkah tersebut menjadi
syirkah terbatas, yaitu sekedar harta perkawinan saja;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
63
Jadi, jika dipakai istilah syirkah, menurut Hazairin, maka syirkah di
kalangan suami isteri di Jawa itu adalah syirkah yang otomatis dapat
menjadi syirkah umum dan dapat menjadi syirkah terbatas !?!;
Hukum Adat di Jawa, walaupun mengakui hak nafkah bagi duda dari
harta kelamin, (namun Hukum Adat Jawa) memberikan hak hanya kepada
janda dan tidak kepada duda untuk mendapat bagian dari harta kelamin
sebesar bagian seorang anak, jika dilakukan pembagian, yang dilindungi
juga dengan syarat bahwa kepentingan janda dan kepentingan anak-anak
yang belum dewasa dapat terjamin, sehingga nyatalah bahwa bagian janda
itu bagian “terbuka” dan bukan bagian tetap seperti dalam hukum Islam;
Syirkah menurut Hukum Islam tidak mempengaruhi hak fara’id janda
dan duda atas harta perseorangan si pewaris yang terletak di luar syirkah;
Menurut Hazairin, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
adalah merupakan satu ijtihad baru. Tinggallah kewajiban pencinta agama
Islam untuk lebih menerapkan kehendak al-Qur’an dan Sunnah dalam
penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Untuk pembuatan
peraturan-peaturan pelaksaan itulah perlu dikemukakan bahan-bahan
pemikiran yang cukup;
Pemikiran Hazairin tersebut wujud dalam Kompilasi Hukum Islam,
dan mengenai pengertian harta bersama terdapat Pasal 1 huruf f bahwa
“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang
diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam
ikatan perkawinan dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa
mempersoalkan atas nama siapa pun”;
Bagian 11 dari 26
KHI Pasal 85 menentukan bahwa “Adanya harta bersama dalam
perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-
masing suami atau isteri”. Jadi Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa
asas kepemilikan harta antara suami isteri adalah terpisah atau asas
individual. Di bidang muamalah, seperti pada ketentuan harta bersama ini,
hukum Islam bersifat terbuka terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam adat istiadat atau kebiasaan setempat (‘urf) sepanjang adat istiadat
tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu al-Qur’an dan as-
Sunnah, sebagaimana ditentukan dalam surah an-Nisa ayat 59.
Penerimaan hukum Islam terhadap ketentuan harta bersama yang
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
64
bersumber pada hukum Adat adalah digolongkan pada syirkah abdan
mufawadah. Karena itu tidak bertentangan dengan hukum Islam;
6.3.6 Sajuti Thalib
Menurut Sajuti Thalib, prinsip harta kekayaan perkawinan menurut hukum
Islam adalah terpisah, baik harta bawaan masing-masing suami isteri, atau
harta yang diperoleh oleh salah seorang suami atau isteri atas usahanya
sendiri-sendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang dari mereka
karena hibah atau hadiah atau warisan sesudah mereka terikat dalam
hubungan perkawinan. Dasar hukumnya adalah surah an-Nisa ayat 32,
bahwa bagi laki-laki ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya
sendiri dan bagi wanita ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya
sendiri;
Mengenai harta bersama yang dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (1)
UU Nomor 1 Tahun 1974, menurut Sajuti Thalib, dilihat dari hukum Islam
adalah semacam syirkah. Jika dilihat dari pendapat Imam Hanafi maka
harta bersama dapat digolongkan pada Syirkah Abdan Mufawadah. Dengan
menggunakan penggolongan tersebut, menurut Sajuti Thalib, terjadinya
harta benda milik bersama untuk harta yang diperoleh atas usaha mereka
baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama adalah hukumnya “boleh”,
dan semacam Syirkah Abdan Mufawadah;
Menurut Sajuti Thalib harta kekayaan perkawinan itu terdiri dari:
1. Harta bawaan masing-masing pihak tetap menjadi milik dan di bawah
kekuasaan masing-masing suami isteri;
2. Harta perolehan masing-masing pihak secara sendiri-sendiri sesudah
adanya ikatan perkawinan yang diperoleh bukan atas dasar usaha,
umpamanya harta waris atau hibah, dan lain-lain tetap menjadi milik
dan di bawah kekuasaan masing-masing suami isteri;
3. Harta prolehan selama dalam ikatan perkawinan yang didapat atas
usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha
bersama merupakan harta bersama bagi suami isteri itu;
4. Kalau terjadi perceraian baik cerai mati atau cerai hidup, harta bersama
itu harus dibagi secara berimbang;
Menurut KHI Pasal 97 bahwa: “Janda atau duda cerai hidup masing-
masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
65
dalam perjanjian perkawinan”. KHI Pasal 96 ayat (1) menentukan bahwa:
“Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak
pasangan yang masih hidup”;
6.4. HARTA BENDA PERKAWINAN MENURUT KUH PERDATA
6.4.1. Prof. R. Subekti
Prof. R. Subekti mengemukakan tentang hukum harta Perkawinan
(Huwelijks Goederenrecht) bahwa KUH Perdata (Buergerlijk Wetboek)
menganut asas “percampuran harta” (algehele gemeenschap van
goederen) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 119 bahwa kekayaan
masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi
satu. Persatuan (percampuran) harta sepanjang perkawinan tidak boleh
ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri.
Hartakekayaan itu menjadi harta bersama mereka dan apabila mereka
bercerai (meskipun baru satu bulan kawin) maka kekayaan bersama itu
harus dibagi dua sehingga masing-masing dapat separuh;
Pasal 119 KUH Perdata menentukan:
Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah
persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar
mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan
lain;
Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau
diubah dengan suatu persetujuan suami isteri;
Menurut Subekti, dalam KUH Perdata sejak mulai perkawinan terjadi
suatu percampuran harta kekayaan suami dan kekayaan isteri (algehele
gemeenschap van goederen), jika tidak diadakan perjanjian apa-apa.
Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah
lagi selama perkawinan sebagaimana ditetnukan dalam Pasal 119 KUH
Perdata;
Jika orang ingin menyimpang dari peraturan umum itu, maka ia
(calon mempelai) harus meletakkan keinginannya dalam suatu “perjanjian
perkawinan” (huwelijksvoorwarden). Perjanjian yang demikian itu harus
diadakan sebelumnya pernikahan ditutup dan harus diletakkan dalam suatu
Akta Notaris. Isi perjanjian tersebut “tidak dapat diubah selama perkawinan”;
Percampuran kekayaan, menurut Subekti, adalah mengenai seluruh
activa dan passiva baik mengenai harta yang dibawa oleh masing-masing
pihak ke dalam perkawinan, maupun harta yang akan diperoleh di kemudian
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
66
hari selama perkawinan. Kekayaan bersama itu oleh KUH Perdata disebut
“gemeenschap”;
Dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan, bahwa meskipun
akan berlaku percampuran kekayaan antara suami isteri, beberapa benda
tertentu tidak akan termasuk dalam harta percampuran. Jika seseorang
memberikan sesuatu benda kepada salah satu pihak dapat memperjanjikan
bahwa benda tersebut tidak akan jatuh di dalam percampuran kekayaan.
Benda tersebut akan menjadi milik pribadi pihak yang memperolehnya;
Menurut Subekti dalam Hukum Adat berlaku asas perpisahan harta,
yang berarti harta yang dibawa oleh masing-masing (suami isteri) ke dalam
perkawinan (dinamakan “barang asal”) tetap menjadi milik masing-masing.
Yang dicampur menjadi satu hanyalah harta yang diperoleh dari usaha
(karya) bersama selama perkawinan. Di Pulau Jawa dinamakan barang
“gono gini” atau “guna kaya”;
Sedangkan pola hukum Barat (BW), menurut Subekti, nampak lebih
ideal (dibandingkan dengan pola Hukum Adat), karena:
(i) sepasang muda mudi yang telah menemukan “teman hidup” mereka
masing-masing, yang mana pihak yang kaya atau “berada” mengangkat
(menjunjung) teman hidupnya yang kurang berada;
(ii) orang yang miskin yang kawin dengan seorang jutawan, menjadikan ia
seorang jutawan;
(iii) sungguh-sungguh mereka itu “sehidup semati”;
Namun sebenarnya, menurut Subekti, pola Hukum Harta Kawin
dalam KUH Perdata itu dilahirkan dari pandangan hidup orang Barat yang
dikenal sebagai individual dan liberalistis. Orang yang sudah dewasa dan
boleh kawin, bebas berbuat semaunya dengan barang-barang miliknya.
Jadi, falsafah yang terkandung dalam KUH Perdata sebagaimana
digambarkan oleh Subekti, menurut saksi ahli, adalah pengangkatan derajat
pasangan yang status sosial ekonominya kurang berada menjadi terangkat
pada posisi berada. Falsafah tersebut sesuai dengan asas individual dan
liberalistis sebagaimana terkandung dalam KUH Perdata;
Sebaliknya bagi pandangan orang Indonesia, menusut Subekti,
adalah berasaskan kekeluargaan, jadi, meskipun anak sudah dewasa tapi
belum lepas dari pengawasan keluarganya. Misal dalam pola hukum Adat
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
67
mengenai harta kawin yang membedakan antara “barang asal” dan “barag
gono-gini” adalah mencerminkan pandangan hidup orang Timur atau orang
Asia, karena pola tersebut dapat ditemukan dalam Civil Code of Japan dan
Civil Code of Philippines, di mana dalam kedua peraturan di kedua negara
tersebut disebut “conjugal (suami isteri) partnership” yang mirip dengan
“gono-gini” dalam hukum Adat di Indonesia;
Menurut Subekti, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal
35 telah memilih pola hukum Adat dengan menetapkan “harat benda
(kekayaan) dalam perkawinan”, seperti berikut:
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama;
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain;
Meskipun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus
1975 diumumkan bahwa dari UU Perkawinan yang sudah ada, yang baru
diberlakukan adalah peraturan tentang syarat-syarat dan tata cara untuk
perkawinan. Namun menurut Subekti, karena, peraturan harta kawin tidak
memerlukan perauran pelaksanaan dan juga tidak disebutkan dalam PP
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan,
maka peraturan ini sudah dianggap berlaku untuk semua perkawinan;
7. PERJANJIAN PERKAWINAN
7.1. KETENTUAN-KETENTUAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM
UU No. 1 TAHUN 1974:
Perjanjian perkawinan ditentukan dalam Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974,
bahwa:
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terahdap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama, dan kesusilaan;
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
68
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah,
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah
dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga;
Hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan dapat
diketahui dari: (i) penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974,
bahwa “Yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk
ta’lik talak”, dan (ii) ketentuan Pasl 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, bahwa:
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama;
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain;
Jadi, perjanjian perkawinan, antara lain, mengenai “harta benda
dalam perkawinan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Nomor 1
Tahun 1974;
Setiap perjanjian perkawinan, menurut Pasal 29 ayat (2) UU Nomor 1
Tahun 1974, tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum,
agama, dan kesusilaan, sebagaimana rumusan berikut ini: “Perjanjian
tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum,
agama, dan kesusilaan”. Selain itu dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU
Nomor. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “Apabila perkawinan putus, maka
harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing”. Yang
dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” menurut penjelasan Pasal 37
UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah (i) hukum Agama, (ii) hukum Adat, dan (iii)
hukum-hukum lainnya;
Batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan yang dimuat dalam
perjanjian perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, antara lain terdapat
dalam KHI Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.
Pasal 45 KHI menentukan bahwa: “Kedua calon mempelai dapat
mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:
1. Ta’lik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
Yang dimaksud dengan “Perjanjian lain” menurut KHI adalah:
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
69
(i) Perjanjian mengenai Harta Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 KHI;
(ii) Perjanjian mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah
tangga bagi suami yang melakukan perkawinan dengan isteri kedua,
ketiga, atau keempat;
Jadi, hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam Perjanjian Perkawinan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah
mengenai “Harta Benda Perkawinan” sebagaimana ditentukan dalam:
(i) Ketentuan-ketentuan dalam KHI Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 yang
berlaku bagi orang Islam;
(ii) KUH Perdata Bab VII: Perjanjian Kawin dalam Pasal 139 sampai dengan
Pasal 154 (maaf pasal-pasal ini bukan bidang keahlian saksi ahli);
Macam-macam “harta benda perkawinan” sebagai objek perjanjian
perkawinan, menurut Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah terdiri dari:
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama;
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda
yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain;
7.2. PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT
7.2.1 Prof. Dr. Mr. R. Soepomo
Dalam literatur yang ada pada saksi ahli belum ditemukan bahwa dalam
hukum Adat ditentukan adanya perjanjian perkawinan mengenai “harta
perkawinan”. Akan tetapi dalam beberapa pendapat dan penjelasan yang
dikemukakan oleh Soepomo didapati hal-hal yang serupa dengan perjanjian
perkawinan, yaitu pada:
(i) “Pertunangan” adalah merupakan “perjanjian antara dua pasangan
orang tua untuk mengawinkan anak-anak mereka satu sama lain;
Dalam “pertunangan” yang melakukan perjanjian adalah orang tua dari
anak-anak mereka yang akan dinikahkan;
“Lamaran” atau minta baik-baik (Jakarta), ngalamar atau nanyaan
(Sunda) di Banten, lamaran itu dilakukan oleh orang tua anak
perempuan (kecuali di Kawedanaan Cilangkahan, Kabupaten Lebak,
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Bagian 12 dari 26
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 70 yang berbatasan dngan daerah Priangan), sedangkan di Jawa Barat lainnya lamaran dilakukan oleh orang tua lelaki; Pertunangan tidak menimbulkan paksaan untuk kawin; Bilamana pertunangan diputuskan karena kesalahan pihak penerima tanda (lamaran), maka ia harus mengembalikan tanda itu kepada pihak lainnya (pemberi). Bilamana kesalahannya pada pihak pemberi, maka pihak pemberi tidak berhak untuk menerima kembali tanda itu; (ii) Pada “Kawin Gantung” seolah-olah ada perjanjian bahwa antara dua anak yang belum dewasa masih tinggal di rumah kedua orang tuanya, sekalipun perkawinan mereka telah dicatatkan. Mereka belum hidup bersama sebagai suami isteri, menunggu sampai anak perempuan akil balig, dan menunggu sampai orang tua kedua belah pihak mampu mengadakan pesta perkawinan atau temu (yaitu pertemuan antara mempelai perempuan dengan mempelai lelaki); (iii) Perjanjian pada “Harta Benda Dalam Perkawinan” terdapat ketentuan tidak tertulis dalam Hukum Adat atau menurut kebiasaan masyarakat Adat setempat, bahwa mengenai “Harta Benda Dalam Perkawinan” didapati ketentuan-ketentuan seperti berikut: Menurut Soepomo: (a) Harta Bawaan tidak termasuk Harta Bersama; Harta Bawaan isteri atau suami masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan, di Banten disebut barang sulur, di Jakarta disebut barang usaha (dari orang tua), di Jawa Barat disebut harta banda, barang asal, barang bawa, barang sasaka adalah tetap menjadi milik suami atau isteri yang membawanya; Terhadap harta bawaan, menurut hukum Adat di Jawa Barat, tidak terjadi “penyatuan harta” karena dilakukannya perkawinan antara suami isteri bersangkutan. Ketentuan hukum Adat (tidak tertulis) ini dirumuskan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974; Dalam sistem masyarakat parental atau bilateral di Jawa Barat, terhadap “Harta Bawaan” atau “Harta Asal” ditentukan menurut kebiasaan setempat atau menurut hukum Adat setempat, bahwa kedua harta tersebut tetap berada dalam penguasaan masing-masing suami isteri bersangkutan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 71 Terkait dengan perjanjian perkawinan secara tidak tertulis dalam hukum Adat Jawa Barat terdapat larangan penggunaan harta bawaan isteri atau suami sebagai jaminan utang yang bibuat oleh suaminya atau isterinya. Terhadap harta bawaan atau harta masing-masing suami atau isteri karena pemberian atau warisan tidak dapat dipakai untuk jaminan utang isterinya atau suaminya”. Ketentuan hukum Adat (tidak tertulis) ini dirumuskan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”; (b) Harta benda atau barang yang diperoleh suami atau isteri selama perkawinan karena warisan atau pemberian, semata-mata milik pribadi yang bersangkutan; Terhadap “harta masing-masing” yang diperoleh suami atau isteri karena warisan atau pemberian, menurut hukum Adat di Jawa Barat, tidak terjadi “penyatuan harta” karena adanya perkawinan antara suami isteri bersangkutan. Hal ini pun dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. (c) Harta benda atau barang yang diperoleh dalam perkawinan dengan jalan lain – daripada tukar-menukar dan sebagainya – dari barang asal atau pemberian atau warisan, adalah termasuk harta bersama. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”; (i) Harta Bawaan masing-masing Suami atau Isteri dan Harta Bersama DAPAT dijadikan Jaminan Bagi Utang Isteri atau Suami yang dilakukan pada Sebelum atau Setelah Pernikahan: Terhadap utang yang dibuat salah seorang suami atau isteri tidak saja ditanggung dengan harta bawaan masing-masing, melainkan juga ditanggung dengan harta perkawinan (harta bersama), tanpa memandang apakah utang itu dibuat sebelum atau setelah perkawinan. Dalam hal utang itu dibuat pada masa setelah perkawinan berlangsung, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 72 juga tanpa memandang apakah utang itu dibuat dengan atau anpa sepengetahuan isterinya atau suaminya; Artinya, utang yang dibuat oleh suami atau isteri dapat dibebankan pada harta bersama; (ii) Suami dan Isteri berwenang Menguasai Harta Bersama: Selain itu, menurut Soepomo, baik suami atau isteri berwenang untuk menguasai harta perkawinan (harta bersama). Dalam hal itu (jika terjadi transaksi jual beli mengenai harta bersama) yang dilakukan oleh salah satu pihak adalah dianggap ada persetujuan dari pihak lainnya; Sebagai contoh pernah terjadi di Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, seorang Kepala Desa ketika membuat surat penjualan tanah, ia (Kepala Desa) meminta kepada penjual agar isterinya dihadirkan untuk menanda-tangani surat penjualan tanah tersebut, supaya jelas bahwa si isteri telah dengan tegas memberikan persetujuan penjualan tanah yang merupakan harta bersama; Akan tetapi jika isteri tidak hadir di hadapan Kepala Desa dalam hal penjualan tanah (harta bersama), Kepala Desa pun tidak menanyakan kepada penjual, apakah ia telah mendapat persetujuan dari isterinya. Kenyataan ini dianggap bahwa ketidak-hadiran isteri di hadapan Kepala Desa dianggap bahwa isteri telah memberikan “persetujuan”; Dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, inti ketentuan hukum Adat bahwa harus ada “persetujuan” suami dan isteri dalam hal perbuatan hukum yang terkait dengan harta bersama, adalah dimuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 ayat (1) bahwa “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”; Bentuk persetujuan suami atau isteri atas harta bersama sebagaimana ketentuan hukum Adat di Jawa Barat, memang tidak dirumuskan secara tegas dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 ayat (1), apakah harus tertulis atau boleh tidak tertulis. Namuan kata “dapat” bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dalam pasal tersebut, dapat dimaknai bahwa persetujuan itu dapat dalam bentuk tertulis atau dapat pula dalam bentuk tidak tertulis (lisan); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 73 Jadi, dapat mungkin terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami atau isteri atas harta bersama mereka adalah dilakukan atas dasar persetujuan secara diam-diam (secara tidak tertulis) oleh isterinya atau suaminya, seperti pada hukum Adat, dapat pula persetujuan itu dilakukan secara tertulis; Apabila salah satu pihak, suami atau isteri, merasa dirugikan maka ia dapat melakukan tuntutan perdata; (iii) PEMISAHAN terhadap Harta Bersama adalah MUNGKIN: Menurut Soepomo: Dalam masyarakat Adat Jawa Barat terdapat hukum kebiasaan setempat bahwa “harta yang diperoleh oleh suami atas usahanya atau yang diperoleh oleh isteri atas usahanya atau atas usaha kedua suami isteri merupakan harta bersama”; Terhadap harta bersama ini dapat dilakukan “pemisahan” ketika suami isteri masih atau sedang terikat dalam perkawinan. Hal ini penting dikemukakan karena menurut hukum Adat di Jawa Barat “Pemisahan Harta Benda selama dalam Perkawinan adalah mungkin”. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) yang menentukan perjanjian perkawinan, jika pasal itu dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan terjadinya harta bersama karena ditentukan undang-undang; “Harta bersama” muncul sebagai akibat dilakukannya perkawinan dan merupakan harta milik bersama suami isteri. Terhadap “harta bersama”, menurut hukum Adat Jawa Barat, selama suami isteri dalam ikatan perkawinan, mereka dapat melakukan perjanjian perkawinan berupa “pemisahan harta bersama”; Sebagai contoh, Soepomo mengutarakan di Cijulang, Tasikmalaya, terjadi “pemisahan” harta benda (harta bersama) yang diperoleh selama perkawinan dan dilakukan pemisahan harta tersebut ketika suami isteri dalam ikatan perkawinan; Menurut Soepomo: Dalam semua “pemisahan harta bersama” tersebut dimaksudkan oleh suami isteri bahwa barang-barang yang dibagikan kepada masing- masing (karena pemisahan harta bersama), tidak termasuk harta milik Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 74 bersama (lagi), baik perkawinannya sesudah pemisahan harta benda tersebut masih berlangsung; Hal itu terbukti dengan terjadinya “pemisahan harta bersama“ di Pandeglang, bahwa setelah suaminya pulang dari Mekkah mereka tetap hidup bersama dalam perkawinan, dan semua harta benda perkawinan yang dipisahkan (pada sebelum suami pergi haji ke Mekkah) dan dipindahkan atas nama isteri, namun harta itu tetap atas nama isteri. Pandangan lingkungan masyarakat Adat setempat pun tetap memandang bahwa harta itu milik isteri; 7.2.2 Mr. B. Ter Haar Bzn Menurut Ter Haar harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama dalam perkawinan adalah harta bersama. Pembagian harta bersama semasa suami isteri masih hidup secara paksa adalah tidak mungkin, akan tetapi jika pembagian harta bersama itu dilakukan dengan permufakatan satu sama lain (permufakatan atau persetujuan suami isteri) adalah berlaku di antara suami isteri bersngkutan bersama ahli warisnya; 7.2.3 Prof. Iman Sudiyat Menurut Iman Sudiyat, menurut hukum Adat adalah tidak mungkin memaksakan pembagian harta bersama selama suami isteri masih hidup. Sebaliknya, pembagian serupa yang berdasarkan mufakat suami isteri mungkin terjadi, dan berlaku di antara suami dan isteri serta para ahli warisnya; 7.2.4 Menurut Saksi Ahli: 1. Hukum Adat merupakan salah satu sumber hukum (di samping Hukum Islam dan Hukum Barat, dalam hal ini KUH Perdata) bagi ketentuan “harta benda dalam perkawinan”, khususnya mengenai “harta bersama” yang ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Menurut hukum Adat di Jawa Barat (sistem parental/bilateral) adalah memungkinkan dilakukannya pemisahan harta bersama ketika suami isteri masih atau sedang dalam ikatan perkawinan. Karena itu, 2. Jika ketentuan hukum Adat menegnai “perjanjian perkawinan” mengenai “harta bersama” dikaitkan dengan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang membatasi masa pembuatan perjanjian itu hanya dilakukan “pada waktu” atau “sebelum” dilngsungkan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 75 perkawinan, sedangkan menurut hukum Adat di Jawa Barat bahwa “perjanjian perkawinan” mengenai “harta bersama” mungkin dilakukan pada waktu suami isteri bersangkutan masih dalam ikatan perkawinan, maka ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 perlu dipertimbangkan lagi; 3. Menurut hukum Adat terjadinya harta bersama adalah sejak perkawinan dilangsungkan dan selama perkawinan itu berlangsung. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 juga menentukan sebagaimana ketentuan hukum Adat, bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”; Jadi, harta bersama menurut hukum Adat, dan harta bersama menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sama-sama ditentukan atau diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku bagi masyarakat; Ketentuan harta bersama (harta benda dalam perkawinan): (i) Bagi masyarakat Adat sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 berlaku adalah hukum Adat tidak tertulis, dan setelah UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah hukum Adat tidak tertulis dan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974; (ii) Bagi orang Islam di Indonesia berlaku hukum Islam, setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, berlaku bagi oraang Islam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, antara lain hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (meskipun sebagai pedoman); (iii) Bagi seluruh penduduk dan warga-negara Indonesia yang tidak tunduk pada hukum Adat dan hukum Islam, sejak 2 Januari 1974 berlaku Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur harta benda dalam perkawinan, dan hukum lainnya, seperti KUH Perdata; Perbedaan antara hukum Adat dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah: (i) Menurut Hukum Adat, terhadap “harta bersama” dapat dilakukkan “pemisahan” sekalipun suami isteri masih dalam ikatan perkawinan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 76 (ii) Sedangkan menurut “pemahaman” atau “pandangan” sebagian kalangan ahli hukum terhadap ketentuan Pasal 29 juncto Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 berpendapat bahwa, jika calon suami dan calon isteri “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan tidak membuat “perjanjian tertulis” atas “harta bersama” untuk “memisahkan harta bersama yang akan diperoleh kelak dalam perkawinan”, maka pada setelah dan selama perkawinan dilangsungkan (setelah penyelenggaraan
Bagian 13 dari 26
perkawinan ditutup, KUH Perdata) suami isteri bersangkutan tidak
dapat melakukan “perjanjian perkawinan” berupa “pemisahan
harta bersama” yang bertujuan untuk “memisahkan harta
bersama yang diperoleh dalam perkawinan”. Hal itu karena
perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama, harus
dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan;
Pendapat mengenai perjanjian perkawinan itu dilakukan “pada waktu”
atau “sebelum” perkawinan diselenggarakan, menurut saksi ahli,
lazimnya di Indonesia diterapkan terahdap perjanjian perkawinan
berupa ta’lik talak (talak yang digantungkan). Akan tetapi, melihat dari
pendapat M. Yusuf Qardhawi bahwa terjadi “talak yang digantungkan”
oleh suami terhadap isteri pada ketika perkawinan berlangsung dan
suami isteri bersangkutan telah mempunyai anak;
Oleh karena itu, amatlah dimungkinkan “perjanjian perkawinan”
mengenai “pemisahan harta bersama” itu dilakukan oleh suami isteri
pada waktu mereka masih terikat dalam perkawinan;
4. Mengenai harta bawaan dan harta masing-masing suami atau isteri,
saksi ahli belum menemukan ketentuan dalam hukum Adat, bahwa
kedua macam harta itu dapat diperjanjikan untuk digabungkan pada
waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
Harta bawaan atau harta masing-masing suami atau isteri yang
diperolah dari warisan, seperti pada masyarakat Adat tertentu,
misalnya pada masyarakat patrilineal di Tapanuli, atau masyarakat
matrilineal di Minangkabau, maka tidak mungkin jika “harta pusaka
tinggi” seperti di Minangkabau digabungkan dengan harta benda
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
77
pencaharian (harta pusaka rendah). Hal tersebut terkait dengan hak
keluarga dalam satu clan dengan orang yang meninggal, yang
mempunyai hak atas “harta pusaka tinggi”. Di sisi lain mengenai “harta
pusaka rendah” terkait dengan hak waris-mewaris antara anak-anak
(sebagai ahli waris) dari suami dan/atau isteri (sebagai orang tua
kandung dari anak-anak bersangkutan), jika suami atau isteri
meninggal dunia, maka “harta pusaka rendah atau harta pencaharian”
yang diperoleh suami isteri selama perkawinan adalah diselesaikan
menurut hukum Islam;
5. Jika perjanjian perkawinan mengenai “harta bersama” menurut hukum
Adat Jawa Barat dikaitkan dengan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 1
Tahun 1974 yang menentukan bahwa “Selama perkawinan
berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari
kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan
itu tidak merugikan pihak ketiga” juncto Pasal 50 ayat (2) KHI yang
menentukan “Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut
atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di
Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan”,
maka, ketentuan Pasal 29 ayat (4) juncto Pasal 50 ayat (2) KHI
tersebut adalah memungkinkan dilakukannya “perjanjian
perkawinan pemisahan harta bersama” pada masa perkawinan
berlangsung. Meskipun nampak seolah-olah tidak ada perjanjian
perkawinan tentang harta bersama, karena, penyatuan harta yang
diusahakan suami atau isteri atau kedua suami isteri selama
dalam perkawinan sebagai harta bersama itu ditentukan Pasal 35
ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka semestinya tidak ditutup
kemungkinan bagi suami isteri bersangkutan yang menghendaki
melakukan “perjanjian perkawinan tentnag pemisahan harta
bersama” ketika perkawinan mereka sedang atau masih
berlangsung, sebagaimana ketentuan Hukum Adat, khususnya di
Jawa Barat;
7.2. PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM
7.2.1. Prof. Dr. Hazairin
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
78
Pada tahun 1963, selain diusulkan agar dalam Undang-Undang Perkawinan
yang akan dibuat itu ditentukan harta bersama, dalam Seminar Hukum
Nasional 16 Maret tahun 1963 juga dikemukakan tentang dimungkinkannya
dalam UU Perkawinan itu dimuat tentang “Perjanjian Perkawinan”
sebagaimana dimuat dalam “Azaz-Azaz tata hukum nasional dalam bidang
hukum perjodoan (perkawinan)” dalam angka 2 bagian (6) bahwa “Agar
dimungkinkan kepada suami isteri, membuat perjanjian tersendiri yang
mereka anggap perlu”. Kemudian pada angka 2 sub (11) disyaratkan
bahwa “Peraturan perkawinan tidak boleh melanggar azaz-azaz pokok
daripada semua agama”;
Jadi, sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan telah dikaji
terlebih dahulu tentang asas-asas perkawinan yang harus dimuatkan dalam
UU Perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, antara lain
mengenai “perjanjian perkawinan” yang tidak boleh melanggar asas-asas
pokok ketentuan-ketentuan agama di Indonesia;
Seluruh isi “Azaz-azaz tata hukum nasional dalam bidang hukum
perjodoan (perkawinan)” adalah seperti berikut:
1. Harus ada pencatatan resmi dari semua perkawinan;
2. Asas-asas perkawinan:
(1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk brayat (keluarga);
(2) Pada prinsipnya perkawinan adalah monogami tanpa menutup
pintu bagi poligami yang harus diatur sebaik-baiknya dalam
peraturan perundang-undangan;
(3) Tanggung jawab suami isteri dalam brayat adalah seimbang;
(4) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan buat kedua mempelai;
(5) Kedua mempelai harus sudah mencapai umur yang minimumnya
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
(6) Agar dimungkinkan kepada suami isteri, membuat perjanjian
tersendiri yang mereka anggap perlu;
(7) Agar dijamin jangan ada perceraian sewenang-wenang;
(8) Akibat perceraian diatur seadil-adilnya;
(9) Pelanggaran hukum dalam hal perkawinan dan perceraian harus
ditentukan sanksinya, bilamana perlu dengan sanksi pidana;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
79
(10) Agar Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian (BP4)
diperluas adanya dan diikut sertakan dalam segala kesulitan
perkawinan serta diberi kedudukan hokum;
(11) Peraturan perkawinan tidak boleh melanggar azaz-azaz pokok
daripada semua agama;
3. Supaya selekas mungkin diadakan Undang-Undang Perkawinan;
1. Perjanjian mengenai Harta Benda Perkawinan
Hazairin mengemukakan bahwa ada hubungan dengan persoalan tersebut
(perseoalan harta bersama) bila dalam hukum Islam diambil prinsip
berdasarkan Qur’an 4:32 bahwa tidak ada harta bersama dalam
perkawinan, dengan di samping itu memberikan hak fara’id kepada janda –
atau jika lebih dari seorang kepada janda-janda itu bersama-sama –
sebesar ¼ jika suami mati tidak berketurunan dan sebesar 1/8 jika suami
berketurunan. Dasar hukum Islam jika suami isteri bersepakat untuk hidup
dalam harta bersama mereka harus tempuh jalan syirkah;
Jika ditetapkan bagian janda dan duda seperti dalam hukum Islam,
maka harus memperhatikan hal-hal dalam Islam yang berhubungan dengan
fara’id janda dan duda. Dihubungkan dengan syirkah, maka syirkah
diartikan suatu perkongsian secara terbatas antara suami isteri
sebagai anggota-anggotanya. Dalam syirkah secara terbatas itu, fara’id
janda tetap berlaku atas harta perseorangan suami, yaitu hartanya yang
tidak masuk ke dalam syirkah;
Harta syirkah dibagi antara duda atau janda dengan dengan ahli
waris - ahli waris hubungan darah simati, yaitu menurut pertimbangan
jumlah pemasukan masing-masing anggota syirkah. Si mati dan janda
atau dudanya, dalam hal syirkah itu, difahamkan sebagai anggota-anggota
syirkah, bukan sebagai suami isteri, sehingga mungkin perkawinan bubar
semasa hidup tetapi syirkah dipertahankan. Dengan matinya seorang
anggota syirkah maka syirkah itu bubar dengan sendirinya;
Harta bersama dalam perkawinan, ataupun harta kelamin, yakni
himpunan semua harta (bukan saja harta perkawinan tetapi juga semua
harta perseorangan suami isteri) tidak boleh disamakan dengan harta
syarikat terbatas ataupun harta syarikat secara umum. Jika praktek di Jawa
mengenai harta kelamin dapat dinamakan syirkah, maka syirkah itu adalah
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
80
syirkah umum yang hanya berlaku jika ada anak-anak bagi suami isteri
bersama, tetapi jika tidak ada anak-anak, maka syirkah tersebut menjadi
syirkah terbatas, yaitu sekedar harta perkawinan saja;
Jadi, menurut Hazairin, jika dipakai istilah syirkah, maka syirkah di
kalangan suami isteri di Jawa itu adalah syirkah yang otomatis dapat
menjadi syirkah umum dan dapat menjadi syirkah terbatas;
Hukum Adat di Jawa, walaupun mengakui hak nafkah bagi duda dari
harta kelamin, (namun Hukum Adat Jawa) memberikan hak hanya kepada
janda dan tidak kepada duda untuk mendapat bagian dari harta kelamin
sebesar bagian seorang anak, jika dilakukan pembagian, yang dilindungi
juga dengan syarat bahwa kepentingan janda dan kepentingan anak-anak
yang belum dewasa dapat terjamin, sehingga nyatalah bahwa bagian janda
itu bagian “terbuka” dan bukan bagian tetap seperti dalam hukum Islam;
Syirkah menurut Hukum Islam tidak mempengaruhi hak fara’id janda
dan duda atas harta perseorangan si pewaris yang terletak di luar syirkah;
7.2.2 Sajuti Thalib
Sajuti Thalib adalah murid Hazairin, mengemukakan dalam buku “Hukum
Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam”, bahwa teterjadinya
“Perjanjian Perkawinan” mengenai “Harta Perkawinan” atau terjadinya
syirkah (penggabungan harta) dalam tiga macam, yaitu:
1. Syirkah dapat dilakukan dengan membuat perjanjian syirkah secara
nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah
berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik (i) harta
bawaan, atau (ii) harta yang diperoleh sesudah perkawinan tapi bukan
atas usaha mereka (suami isteri), maupun (iii) harta pencaharian;
2. Syirkah dapat pula ditetapkan undang-undang/peraturan perundang-
undangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang
suami atau isteri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan
perkawinan adalah harta bersama atau harta syirkah suami isteri
tersebut;
3. Di samping terjadinya syirkah dengan cara tertulis atau ucapan nyata-
nyata atau dengan (berdasarkan) penentuan undang-undang, syirkah
antara suami isteri itu dapat pula terjadi dengan kenyataan dalam
kehidupan pasangan suami isteri;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
81
Cara ketiga ini memang khusus untuk harta bersama atau syirkah pada
harta kekayaan yang diperoleh atau usaha suami isteri selama perkawinan
berlangsung. Diam-diam telah terjadi syirkah itu, apabila kenyataan suami
isteri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup;
Mencari hidup janganlah selalu diartikan (bahwa) mereka (suami isteri) yang
bergerak kelaur rumah berusaha dengan nyata. Memang hal itu (bergerak
kelaur rumah berusaha dengan nyata) adalah yang pertama dan yang
terutama. Tapi di samping itu pembahagian pekerjaan yang menyebabkan
seseorang dapat bergerak maju, dalam hal ini dalam soal kebendaan dan
harta kekayaan, banyak pula tergantung kepada pembagian pekerjaan yang
baik antara suami isteri
Syirkah yang sedemikian, menurut Sajuti Thalib, dapat digolongkan kepada
syirkah abdan;
7.2.3 Prof. Dr. H. Mahmud Yunus
Mahmud Yunus mengemukakan perjanjian suami terhadap isteri berupa
ta’lik talak yang dibuat pada waktu akad nikah, atau janji-janji lain yang
dibuat sesudah akad nikah. Tujuannya adalah untuk melindungi isteri jika
suami melanggar janjinya itu;
Hakim dapat menjatuhkan talak atas isteri yang bersangkutan
apabila Hakim berpendapat bahwa suami melanggar ta’lik talak atau janji-
janji lainnya;
Pemahaman saksi ahli terhadap pendapat Mahmud Yunus tentang
janji-janji lain yang diucapkan suami atau dibuat suami secara tertulis
sesudah akad nikah adalah (i) janji suami yang dibuat pada setelah akad
nikah berlangsung, atau (ii) janji suami terhadap isteri selama dalam
perkawinan berlangsung, atau (iii) perjanjian antara suami isteri mengenai
hal-hal lain (misal Harta Perkawinan) pada sesudah akad nikah atau selama
masa perkawinan;
7.3. PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT MENURUT KUH PERDATA
7.3.1 Prof. R. Subekti
Menurut Subekti, jika seseorang yang hendak kawin mempunyai benda-
benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan,
misalnya suatu warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan
(huwelijksvoorwarden). Perjanjian yang demikian, menurut Undang-Undang
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
82
(KUH Perdata) harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan
harus diletakkan dalam suatu akta notaris;
Mengenai bentuk dan isi perjanjian sebagaimana halnya perjanjian-
perjanjian lain pada umumnya, diserahkan kemerdekaan seluas-luasnya
kepada kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan calon mempelai
perempuan), asalkan tidak memuat satu dua larangan yang dimuat dalam
undang-undang perjanjian, dan (perjanjian mereka itu) tidak melanggar
ketertiban umum atau kesusilaan (Pasal 139 KUH Perdata);
Perjanjian perkawinan tidak hanya dapat menyingkirkan suatu benda
saja, misal rumah, dari percampuran harta kekayaan, tetapi juga dapat
menyingkirkan segala percampuran. Undang-Undang (KUH Perdata) hanya
menyebutkan dua contoh perjanjian yang banyak terpakai, yaitu (i)
perjanjian “percampuran untung rugi” (perjanjian persatuan untung rugi)
(gemeenschap van winst en verlies), dan (ii) perjanjian “penyempurnaan
Bagian 14 dari 26
penghasilan” (perjanjian persatuan hasil dan pendapatan) (gemeenschap
van vruchten en inkomsten) (Pasal 155 – Pasal 167 KUH Perdata);
Perjanjian perkawinan mulai berlaku antara suami isteri pada saat
pernikahan ditutup di depan Pegwai Pencatat Perkawinan, dan mulai
berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri setempat di mana perkawinan berlangsung. Menurut
Pasal 149 KUH Perdata, “Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian
perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah”;
Apabila pendaftaran perjanjian perkawinan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri belum dilakukan, maka orang-orang pihak ketiga boleh
menganggap suami isteri itu kawin dalam percampuran kekayaan;
Perjanjian perkawinan harus diikuti (dipatuhi) oleh kedua belah pihak
(calon suami isteri). Apabila salah satu pihak menikah terlebih dahulu
dengan orang lain, kemudian baru menikah dengan tunangannya yang lama
(yang telah mengadakan perjanjian perkawinan), maka perjanjian
perkawinan yang telah dibuat itu tidak dapat diberlakukan lagi;
1. Larangan Isi Perjanjian Perkawinan:
Selain larangan umum yang tidak boleh dimuatkan dalam setiap perjanjian
yaitu tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan, KUH Perdata
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
83
juga memuat beberapa pasal tentang larangan-larangan yang tidak boleh
dimuat dalam suatu perjanjian perkawinan, yaitu:
1. Larangan perjanjian perkawinan yang menghapuskan kekuasaan suami
sebagai kepala dalam perkawinan (maritale macht), atau
2. Menghapuskan kekuasaannya sebagai ayah (ouderlijke macht), atau
3. Kehilangan hak-hak seorang suami atau isteri yang ditinggal mati;
4. Larangan membuat perjanjian bahwa suami akan memikul suatu bagian
yang lebih besar dalam activa daripada bagiannya dalam passive;
Maksudnya larangan ini agar suami isteri itu menguntungkan diri untuk
kerugian pihak-pihak ketiga;
5. Larangan memperjanjikan hubungan suami isteri akan dikuasai oleh
hukum dari suatu negeri asing;
Baik KUH Perdata maupun UU Perkawinan mengenai “Perjanjian
Perkawinan”, menurut Subekti, ialah suatu perjanjian mengenai harta benda
suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas pola
yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian itu (i) harus diadakan
sebelum dilangsungkan perkawinan dan (ii) tidak boleh ditarik kembali atau
diubah selama berlangsungnya perkawinan itu. Mengenai perjanjian
perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan:
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terahdap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama, dan kesusilaan;
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah,
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah
dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga;
Menurut Subekti asas harta perkawinan menurut KUH Perdata
adalah mengnaut asas persatuan bulat (“algehele gemeenschap”), yang
memberikan dua contoh perjanjian perkawinan yaitu: (a) perjanjian
persatuan untung rugi, dan (b) perjanjian persatuan hasil dan pendapatan.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
84
Perjanjian persatuan hasil dan pendapatan inilah yang mirip dengan “gono-
gini” menurut Hukum Adat;
KUH Perdata hanya menyebutkan dan mengatur dua contoh
perjanjian perkawinan, yaitu (i) perjanjian “percampuran untung rugi”
(perjanjian persatuan untung rugi) (gemeenschap van winst en verlies), dan
(ii) perjanjian “penyempurnaan penghasilan” (perjanjian persatuan hasil dan
pendapatan) (gemeenschap van vruchten en inkomsten), yang lazin disebut
“beperkte gemeenshap”. Menurut Subekti:
1. Pokok pikiran dari “perjanjian percampuran untung rugi” (gemeenschap
van winst en verlies) bahwa masing-masing pihak tetap akan memiliki
benda bawaannya beserta benda-benda yang jatuh padanya dengan
percuma selama perkawinan (pemberian atau warisan), sedangkan
semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan
menjadi kekayaan bersama, begitu pula semua kerugian atau biaya-
biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul
bersama-sama;
KUH Perdata menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian
“laba” (winst) ialah “segala kemajuan kekayaan yang timbul dari benda,
pekerjaan dan kerajinan masing-masing” (Pasal 157 KUH Perdata);
Tetapi sekarang ini, menurut Subekti, para ahli hukum sudah tidak
memegang teguh lagi kata-kata itu, dan menurut ajaran sekarang lazim
dianut segala activa yang bukan bawaan dianggap kepunyaan bersama,
kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya;
Yang termasuk dalam pengertian “rugi” (verlies) menurut KUH Perdata
ialah semua utang yang mengenai suami isteri bersama dan diperbuat
selama perkawinan. Tetapi dalam praktek “rugi” atau verlies itu diartikan
sangat luas, termasuk di dalamnya semua biaya rumah tangga,
pembelian pakaian, ongkos dokter, ongkos bepergian, dan lain-lain;
2. Mengenai gemeenschap van vruchten en inkomsten lazimnya orang
berpendapat bahwa perkataan vruchten en inkomsten sama dengan
perkataan winst en verlies;
Maksudnya mengadakan perjanjian ini agar isteri tidak mengalami
kerugian sebagai akibat utang-utang suami;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
85
Menurut Subekti, dahulu orang beranggapan bahwa gemeenschap
vructen en inkomsten tidak mengenai percampuran harta passiva, tetapi
sekarang orang sudah mempunyai pandangan yang lebih luas dan
menerima adanya utang-utang bersama, asal saja sesuai dengan
pembatasan bahwa tanggungan isteri tidak melebihi bagiannya dalam
activa;
3. Dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian perkawinan gemeenschap
winst en verlies suami isteri memikul kerugian bersama-sama,
sedangkan dalam gemeenshap vruhcten en inkomsten isteri tidak
mengganti kerugian-kerugian atau kekurangan-kekurangan, dan isteri
tidak dapat dituntut untuk (membayar) utang-utang yang dibuat oleh
suaminya;
2. Pemberian Calon Suami Isteri
1. Adanya calon suami isteri saling memberikan benda, pemberian
benda dimaksudkan akan berlaku jika mereka betul-betul jadi
melakukan perkawinan. Pemberian semacam ini disebut “pemberian
perkawinan”, yang harus dilakukan dalam akta perjanjian perkawinan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
perjanjian perkawinan;
2. Pemberian antara calon suami isteri dapat juga berupa pemberian
semua atau sebagian warisan, apabila si pemberi itu meninggal
dunia lebih dahulu, termasuk erfsteling;
3. Pemisahan Harta Kekayaan Perkawinan
Untuk melindungi isteri dari kekuasaan suami yang sangat luas (menurut
KUH Perdata) atas harta kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si isteri,
KUH Perdata memberikan hak kepada isteri untuk meminta kepada Hakim
supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya
perkawinan;
Pemisahan kekayaan itu dapat diminta oleh isteri dengan alasan:
a. Apabila suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik.
Mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan
kelaurga;
b. Apabila suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap harta
kekayaan isteri, hingga dikhawatirkan kekayaan isteri menjadi habis;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
86
c. Apabila suami mengobralkan (boros) atas kekayaannya sendiri,
sehingga isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh KUH Perdata
diberikan padanya atas kekayaan tersebut, karena pengurusan yang
dilakukan suami atas kekayaan isterinya;
Selain pemisahan harta kekayaan, putusn Hakim berakibat pula
terhadap isteri yang memperoleh kembali haknya untuk mengurus
kekayaannya sendiri dan berhak menggunakan segala penghasilannya
sendiri sesukanya;
Setelah dilakukan pemisahan harta perkawinan atas permohonan
isteri, menurut Pasal 196 KUH Perdata bahwa: “Persatuan setelah
dibubarkan karena pemisahan harta kekayaan, boleh dipulihkan kembali
dengan persetujuan suami isteri. Persatuan yang demikian tidak boleh
diadakan dengan cara lain, melainkan dengan cara memuatkannya dalam
dalam sebuah akta otentik;
Pasal 197 KUH Perdata menentukan bahwa:
Apabila persatuan telah dipulihkan, maka segala urusan dipulangkan
kembali dalam keadaan sediakala, seolah-olah tidak pernah ada
pemisahan, dengan tidak mengurangi di sini akan kewajiban isteri
karena perjanjian yang telah diangkatnya dalam tenggang waktu
antara pemisahan dan pemulihan persatuan;
Segala perjanjian antara suami dan isteri dengan maksud kiranya
untuk memulihkan kembali persatuan itu atas dasar dan dalam
keadaan lain dan pada dasar dan keadaan sediakala, adalah batal;
Kemudian dalam Pasal 198 KUH Perdata ditentukan bahwa:” Kedua
suami isteri berwajib mengumumkan persatuan kembali akan persatuan itu
dengan terang-terangan. Selama pengumuman yang demikian belum
dilangsungkan, suami dan isteri tidak diperbolehkan menonjolkan akibat-
akibat pemulihan itu terhadap pihak ketiga”;
8. PERJANJIAN PERKAWINAN ATAS HARTA BERSAMA BAGI WARGA
NEGARA INDONESIA YANG MENIKAH DENGAN WARGA NEGARA
ASING
Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 membatasi waktu
pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu hanya dapat dilakukan “pada
waktu” atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut
membatasi hak suami isteri yang masih atau sedang terikat dalam
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
87
perkawinan, termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan
warga negara asing (WNA), untuk membuat perjanjian perkawinan;
Pada prinsipnya, perubahan terhadap perjanjian perkaiwnan adalah
dimungkinkan menurut Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 1974 atas
dasar “persetujuan” suami isteri bersangkutan, termasuk perubahan
terhadap perjanjian perkawinan mengenai harta yang diperoleh selama
dalam perkawinan, baik atas usaha suami, atau usaha isteri, atau usaha
suami isteri, yang disebut harta bersama;
Menurut sebagian kalangan ahli hukum, berdasarkan Pasal 35 ayat
(1) UU Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama terjadi sebagai akibat dari
diselenggarakannya perkawinan. Menurut Sajuti Thalib terjadinya syirkah
(penggabungan) harta perkawinan, khususnya mengenai harta bersama
antara lain karena ditentukan oleh undang-undang, selain karena perjanjian
syirkah yang secara tertulis ataupun lisan (ucapan), atau berdasarkan
kenyataan dalam masyarakat bahwa terjadi harta bersama antara suami
isteri bersangkutan. Jadi, menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, karena
undang-undanglah maka terbentuk harta bersama, kecuali suami isteri
bersangkutan membuat “perjanjian perkawinan” mengenai “pemisahan
harta bersama” pada waktu atau sebelum diselenggarakan perkawinan,
maka harta yang diperoleh oleh masing-masing suami isteri atas usaha
masing-masing selama perkawinan menjadi harta yang terpisah;
Apabila pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan tidak
dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang akan
diperoleh selama perkawinan kelak, maka terbentuklah harta bersama.
Dengan demikian terhadap harta bersama tersebut dianggap tidak
dilakukan perjanjian perkawinan, karena penyatuan harta menjadi hata
bersama adalah berdasarkan undang-undang, bukan atas dasar perjanjian
perkawinan antara suami dan isteri bersangkutan;
Oleh karena itu terhadap harta bersama tersebut, suami isteri tidak
dapat melakukan perubahan dari penggabungan harta (harta bersama)
menjadi harta yang terpisah. Jadi, terhadap harta yang diperoleh atas hasil
usaha suami dan atas hasil usaha isteri selama dalam perkawinan tidak
dapat dilakukan perubahan menjadi harta terpisah karena tidak ada
perjanjian perkawinan. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, maka tidak ada
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
88
perjanjian yang dapat diubah. Dengan demikian penerapan Pasal 29 ayat
(4) UU Nomor 1 Tahun 1974 terhadap harta bersama tidak dapat dilakukan,
karena dianggap tidak ada perjanjian perkawinan; Sebagaimana telah
diketahui bahwa Pasal 29 ayat (4) tersebut menentukan bahwa “Selama
perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila
dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan itu
tidak merugikan pihak ketiga” terhadap harta bersama tidak dapat dilakukan
perubahan menjadi terpisah, karena dianggap tidak ada perjanjian
perkawinan;
Jika dilihat dari hukum Adat sebagai sumber hukum bagi ketentuan
harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, para ahli
hukum Adat seperti B. Ter Haar Bzn, Soepomo, Iman Sudiyat, dan Surojo
Wignjodipoero, berpendapat bahwa terhadap harta bersama dimungkinkan
untuk dilakukan “pemisahan harta” ketika perkawinan suami isteri sedang
berlangsung. Maka ketentuan harta bersama yang diatur dalam Pasal 35
ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hendaknya tidak mengenyampingkan
nilai-nilai hukum Adat, karena nilai-nilai hukum Adat yang mengandung
asas kekeluargaan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber
dari segala sumber hukum negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Karena itu, nilai-nilai hukum Adat tentang harta bersama
hendaknya tetap mewarnai UU Nomor 1 Tahun 1974. Dilihat dari hukum
Bagian 15 dari 26
Islam, ketentuan harta bersama menurut hukum Adat adalah termasuk
syirkah abdan mufawadah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
dan sesuai dengan teori receptio a contrario;
Oleh karena itu, Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang
membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan hanya “pada waktu”
atau “sebelum” perkawinan diselenggarakan, sehingga membatasi hak
suami isteri, termasuk suami isteri yang melakukan perkawinan campuran
antara warga negara Indonesia dan warga-negara asing, untuk membuat
perjanjian perkawinan dikala mereka dalam ikatan perkawinan. Hak untuk
membuat perjanjian perkawinan bagi suami isteri hendaknya tidak dibatasi
hanya “pada waktu” atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan, tetapi
perjanjian perkawinan juga hendaknya dapat dilakukan pada “selama
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
89
perkawinan berlangsung”, sesuai dengan hukum Adat sebagai salah satu
sumber pembentukan hukum di Indonesia, khususnya mengenai harta
bersama;
Dengan demikian, hak-hak warga negara Indonesia, baik yang
menikah dengan sesama warga negara Indonesia maupun yang menikah
dengan warga negara asing, tidak terhalang untuk melakukan perjanjian
perkawinan pada waktu atau sebelum atau selama perkawinan
dilangsungkan;
Diperbolehkannya membuat perubahan perjanjian perkawinan atas
kehendak suami isteri atas “harta bawaan” dan/atau “harta masing-masing”
suami atau isteri yang dieproleh dari warisan, wasiat, hibah, hadiah,
sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2)
dan Pasal 29 ayat (4) sepanjang ada persetujuan dari suami isteri dan tidak
merugikan pihak ketiga, maka, seyogyanya bagi suami isteri yang terikat
dalam perkawinan pun dimungkinkan pula melakukan perubahan atas harta
bersama yang terbentuknya ditentukan atas kehendak Undang-Undang
(bukan atas kehendak suami isteri bersangkutan), menjadi harta yang
terpisah berdasarkan “perjanjian pemisahan harta bersama”;
Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut
sebetulnya memberikan perlindungan terhadap perempuan yang bekerja
sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anggota keluarganya saja, yang
mana sebagian masyarakat berpendapat bahwa perempuan yang bekerja di
rumah tidak termasuk pekerjaan yang produktif dan dianggap tidak
menghasilkan harta (uang). Dengan ditentukannya harta bersama ini maka
para isteri (perempuan) yang bekerja penuh sebagai ibu rumah tangga tetap
berhak atas hasil usaha suami yang menghasilkan harta (uang). Menurut
hukum Adat yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 561
K/Sip/1968 bahwa hak suami isteri atas harta bersama (gono-gini) karena
cerai mati adalah masing-masing mendapat ½ (setengah) bagian. Demikian
pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2255K/Pdt/1984 bahwa jika
terjadi cerai hidup maka harta bersama (gono-gini) dibagi dua. Ketentuan
hukum Adat ini diadopsi oleh Pasal 96 dan Pasal 97 KHI;
Kompilasi Hukum Islam Pasal 50 ayat (2) menentukan bahwa
“Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
90
bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai
Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan”;
Pasal 186 KUH Perdata pun menentukan kebolehan bagi isteri untuk
mengajukan kepada Hakim agar ada “pemisahan percampuran harta”
apabila suami berkelakukan tidak baik yang dapat merugikan harta
kekayaan perkawinan sehingga dapat mengakibatkan rumah tangga
terpuruk. Sebagaimana diketahi bahwa penyatuan harta perkawinan
menurut KUH Perdata adalah ditentukan undang-undang, yaitu Pasal 119
KUH Perdata, bukan atas perjanjian perkawinan antara suami isteri
bersangkutan;
KUH Perdata juga menentukan bahwa terhadap pemisahan harta
campuran yang dimohonkan oleh isteri dapat dipulihkan kembali atas
persetujuan suami isteri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 196 KUH
Perdata bahwa “Persatuan setelah dibubarkan karena pemisahan harta
kekayaan, boleh dipulihkan kembali dengan persetujuan suami isteri.
Persatuan yang demikian tidak boleh diadakan dengan cara lain, melainkan
dengan cara memuatkannya dalam dalam sebuah akta otentik”;
Dengan demikian, maka bagi warga negara Indonesia yang menikah
dengan sesama waraga negara Indonesia, atau warga negara Indonesia
yang menikah dengan warga negara asing yang memenuhi ketentuan-
ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974, apabila “pada waktu” atau “sebelum”
perkawinan dilangsungkan mereka tidak melakukan “perjanjian perkawinan
mengenai pemisahan harta bersama”, maka di kemudian hari ketika mereka
masih atau sedang dalam ikatan perkawinan, suami isteri bersangkutan
bermaksud membuat perjanjian perkawinan mengenai “harta bersama”
hendaknya diperbolehkan, baik perjanjian perkawinan mengenai
“pemisahan harta bersama”, maupun mengenai Hak Milik atas Tanah dan
Hak Guna Bangunan yang merupakan harta bersama hanya dimiliki oleh
WNI, dengan tetap menerapkan asas nasionalitas dan tidak merugikan hak-
hak warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia dan
tinggal di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. PENGUJIAN PASAL 29 AYAT (1), AYAT (3), AYAT (4), DAN PASAL 35
AYAT (1) TERHADAP PASAL 28H AYAT (4) UUD 1045
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
91
Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menentukan “Setiap orang berhak
mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih
secara sewenang-wenang oleh siapapun”;
Berdasarkan keterangan di atas mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35, saya berpendapat bahwa:
1. Frase UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1)
yang menentukan bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan
dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama, dapat
mengadakan perjanjian tertulis, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat
Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terahdap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga tersangkut” harus dibaca “Pada waktu atau
sebelum atau selama perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terahdap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
2. Frase dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29
ayat (3) bahwa “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan”, harus dibaca ”Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak
perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian
Perkawinan”;
3. Frase dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 29
ayat (4) bahwa “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut
tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak, ada persetujuan
untuk mengubah, dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga”
harus dibaca “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan
mengenai harta perkawinan, atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah
atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk
mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak
merugikan pihak ketiga”;
4. Frase UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1)
yang menentukan bahwa “harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama”. Frase “harta bersama” harus
dibaca “harta bersama, kecuali mengenai Hak Milik atas Tanah dan Hak
Guna Bangunan bagi WNI yang menikah dengan WNA hanya hak WNI,
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
92
dengan tetap menerapkan asas nasionalitas dan tidak merugikan hak-
hak WNA di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangn yang
berlaku”;
2. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc., Ph.D.
• Sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, ahli membeli sebuah apartemen di
Central Park, tidak jauh dari Taman Anggrek di Jakarta Barat. Ahli
menandatangani PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan ahli membayar
per tahap, lunas Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah miliar). Namum ketika
ahli akan menandatangani akta jual-beli terasa sangat sulit. Selama
berbulan-bulan ahli tidak mendapatkan jawaban yang pasti apa
penyebabnya, hingga suatu ketika ahli mengatakan, “Kalau begini saya
akan buat laporan polisi Anda melakukan penipuan. Uang sudah diterima,
AJB tidak mau ditandatangani, saya minta kembali uang saya, tidak mau
dikembalikan. Apa sih persoalannya?” Lalu akhirnya datanglah seorang
wanita dari legal departement perusahaan minta maaf dan beliau ia
mengatakan, “Begini Pak Yusril, mohon maaf, Bapak jangan tersinggung.
Kenapa AJB tidak bisa ditandatangani? Karena kami dengar istri Bapak
warga negara asing. Apa betul, Pak?” Ahli pun mengatakan, “Ya, sampai
sekarang warga negara istri saya warga negara Filipina, bukan Warga
Negara Indonesia. Lalu apa masalahnya?” Legal departement perusahaan
mengatakan, “Pak, kalau Warga Negara Indonesia kawin dengan warga
negara asing tidak boleh punya apartemen, tidak boleh punya hak milik,
tidak boleh punya hak guna bangunan.” Ahli menanggapi, “Oh, emang ada
peraturan begitu?” Kemudian ahli mengatakan “Saya bisa jadi apa saja,
saya bisa jadi menteri, bisa calonkan diri jadi presiden di sini. Masa saya
enggak boleh jadi memiliki HGB atau hak milik hanya karena istri saya
warga negara asing?”;
• Ahli tidak ingin berdebat panjang dengan orang perusahaan tersebut. Ahli
mencoba pelajari, ahli datang lagi namun tetap dipersulit. Persoalan
tersebut selesai karena tidak lama kemudian istri ahli berubah warga
negaranya menjadi warga negara Republik Indonesia. Jadi persoalan
tersebut selesai. Perusahaan pun meminta surat yang ditandatangani oleh
Menteri Hukum dan HAM bahwa istri ahli sudah menjadi warga negara
Indonesia;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
93
• 2 (dua) hari yang lalu, Pemohon datang kepada ahli meminta untuk
menerangkan persoalan tersebut. Ahli mengatakan, “Ya, saya pernah
pelajari masalah itu dan dari perspektif hukum ketatanegaraan dan teori
ilmu hukum mungkin ada guna juga keterangan yang dapat saya
kemukakan dalam persidangan ini, mudah-mudahan akan menjadi
pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus permohonan yang
diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini”;
• Kita sudah sama-sama membaca permohonan dari Pemohon dalam
persidangan ini yang pada intinya Pemohon memohon pengujian Pasal 21
ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan dikaitkan dengan Pasal 29 ayat (1),
ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana kita pahami bahwa Undang-
Undang Pokok Agraria disusun pada tahun 1960 yang mengadopsi
berbagai macam sistem hukum yang hidup di Indonesia, termasuk kaidah-
kaidah hukum adat dan kaidah-kaidah hukum Islam, serta eks hukum
kolonial yang dianggap masih relevan dengan perkembangan zaman pada
waktu itu tahun 1960, sehingga munculah kaidah-kaidah yang dirumuskan
dalam Pasal 21 dan Pasal 36 dari Undang-Undang tersebut yang pada
intinya mengatur tentang hak milik dan hak guna bangunan yang ditegaskan
bahwa hak milik dan hak guna bangunan hanya boleh dimiliki oleh
seseorang yang berstatus sebagai warga negara Indonesia. Jadi, sifat
nasionalismenya ada dalam hal tersebut. Dari Undang-Undang Agraria
tersebut bahwa hak milik dan hak guna bangunan hanya boleh dimiliki oleh
seseorang yang berstatus sebagai warga negara Indonesia;
• Pada waktu Undang-Undang tersebut disusun, kita masih baru saja beralih
ke Undang-Undang Dasar 1945, pada waktu itu Dekrit Tahun 1959 dan hal
itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi, hal itu menjadi masalah setelah
adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila
ditelaah, Undang-Undang Perkawinan tersebut isinya sangat progresif dan
melakukan perubahan-perubahan cukup radikal terhadap ketentuan-
ketentuan hukum perkawinan sebelumnya seperti yang tertuang di dalam
BW maupun tertuang di dalam HOCI (Huwerlijk Ordonantie Christen
Indonesiers) Tahun 1933, maupun di dalam peraturan perkawinan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
94
campuran (regeling op gemeng de Huwelijken) Tahun 1898, yang kalau
dibaca ketentuan-ketentuannya dalam BW, walaupun dikesampingkan
bahwa seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki, dia seperti
kehilangan kedaulatannya sebagai seseorang makhluk yang bebas karena
dia menjadi tidak cakap bertindak, kecuali mendapat persetujuan dari
suaminya. Bahkan di dalam BW dikatakan kalau perempuan tidak boleh lagi
menggunakan marganya sendiri, tapi dia sudah harus mengikuti marga
suaminya;
• Dalam praktik, misalnya hukum adat Batak, perempuan marga Simbolon
menikah dengan laki-laki marga Siregar, maka ia harus ikut marga Siregar,
tidak lagi ia menggunakan marga Simbolon, atau kadang-kadang dalam
hukum adat Jawa juga begitu, seorang perempuan nama Sakinah menikah
dengan Dahlan. Keesokannya ia sudah dipanggil sebagai Bu Dahlan, tidak
lagi dipanggil sebagai Bu Sakinah. Begitu juga dalam perkawinan sering
ditulis begitu yang agak konsisten barangkali orang Melayu di Malaysia.
Misalnya mantan Perdana Menteri Malaysia, Dr. Mahatir Muhammad,
Bagian 16 dari 26
istrinya disebut Siti Hasmah Binti Muhammad Ali, tidak disebut Siti Hasmah
Mahatir, atau Siti Hasmah Muhammad, tapi tetap dia Binti Bapaknya dan
tidak ikut sebagai suaminya. Hal ini menandakan bahwa wanita itu tetap
berdaulat, cakap melakukan tindakan-tindakan hukum;
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan
bahwa kedudukan suami-istri dalam perkawinan adalah seimbang, dan
dalam Pasal 31 ayat (2) dikatakan masing-masing pihak berhak untuk
melakukan perbuatan hukum. Jadi, dalam perkawinan itu dia berhak
melakukan tindakan hukum, istri berhak membeli sesuatu tanpa harus
mendapat persetujuan dari suaminya berdasarkan norma Pasal 31 ayat (2)
dari Undang-Undang Perkawinan ini;
• Undang-Undang Perkawinan sebenarnya sudah mengatur tentang
perkawinan campuran yang menjadi masalah dalam persidangan ini. Dulu
kita menggunakan ketentuan-ketentuan dalam HOCI dan ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Perkawinan Campuran Tahun 1898 yang
menganut asas persamarataan. Jika terjadi perkawinan campuran maka
yang berlaku adalah hukum suami, apa pun hukum suaminya;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
95
• Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan
campuran yang terjadi karena perbedaan hukum antara kedua yang
melakukan perkawinan dan juga karena perbedaan kewarganegaraan dari
pihak yang melakukan perkawinan itu. Meski demikian ditegaskan bahwa
perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut
Undang-Undang Perkawinan;
• Hal ini berarti bahwa asas persamarataan di dalam HOCI maupun di dalam
peraturan perkawinan campuran, sudah diganti dengan Undang-Undang
Perkawinan. Apabila terjadi perkawinan campuran di Indonesia, apakah
perempuannya warga negara Indonesia, ataupun laki-lakinya Warga
Negara Indonesia, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Perkawinan.
Dalam Undang-Undang Perkawinan diatur tentang harta benda dalam
perkawinan, yaitu dalam Pasal 35 yang dimohonkan uji oleh Pemohon.
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
• Frasa “menjadi harta bersama” bisa multitafsir, apakah artinya? Apakah
benar menjadi harta bersama yang dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan menjadi sama atau mutatis mutandis
maknanya dengan ketentuan norma di dalam Pasal 21 dan Pasal 36
Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut ahli, hal tersebut membutuhkan
penafsiran dan Mahkamah tentu sangat bijak untuk menafsirkan dua norma
hukum dalam dua undang-undang yang berbeda yang juga disusun di
dalam jarak waktu yang cukup panjang, yakni tahun 1960 dan tahun 1974,
yang dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945,
khususnya setelah amandemen UUD 1945 pada tahun 1999;
• Kita mengetahui bahwa Undang-Undang Pokok Agraria disusun sebagian
masih di bawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan dalam
peralihan ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Perkawinan
disusun pada tahun 1974 sebelum amandemen UUD 1945. Setelah
amandemen, muncul pasal-pasal baru di dalam Undang-Undang Dasar
1945. Oleh karena Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang
terhadap norma Undang-Undang Dasar 1945 maka meskipun norma
Undang-Undang Dasar 1945 muncul belakangan, tapi norma tersebut tetap
dapat dijadikan sebagai satu batu uji untuk menilai, apakah norma di dalam
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
96
undang-undang yang sudah ada bertentangan atau tidak dengan norma
konstitusi yang muncul belakangan;
• Apabila ditelaah beberapa pasal selain yang disebutkan oleh Pemohon di
dalam permohonannya, juga sudah dikemukakan dalam Pasal 28B Undang-
Undang Dasar 1945, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Selain itu, Pasal 28H
ayat (4) yang menyatakan, “Setiap orang berhak, mempunyai hak milik
pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang
oleh siapa pun”;
• Dengan demikian harus dipahami apa yang dirumuskan oleh Pasal 21 ayat
(3) Undang-Undang Pokok Agraria yang sebenarnya sudah memberikan
suatu pengaturan tentang kemungkinan orang asing memiliki hak milik,
yaitu dalam kata-kata orang asing yang sesudah berlakunya undang-
undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau
pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula Warga Negara
Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-
undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di
dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau
hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sudah jangka waktu satu tahun
terlampaui hak milik itu tidak dilepaskan maka hak tersebut hapus karena
hukum dan tanahnya jatuh kepada negara;
• Dalam petitumnya, Pemohon mengemukakan bahwa pasal yang ditafsirkan
seharusnya melihat kenyataan Undang-Undang Dasar 1945 telah
diamandemen, sehingga setiap warga negara berhak melakukan
perkawinan dengan siapa saja tanpa dihalangi oleh siapa pun;
• Dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan justifikasi menyangkut
warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga negara
asing, namun hak-hak yang dimiliki oleh warga negara untuk melakukan
perkawinan, hak untuk memiliki, dan hak milik yang tidak boleh dirampas
sewenang-wenang sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 menjadi berkurang
karena ia melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing;
• Oleh karena itu, ketika membaca rumusan dalam Pasal 21 ayat (3), orang
asing yang memperoleh hak milik, baik karena warisan tanpa wasiat
maupun karena pencampuran harta perkawinan maka ia wajib melepaskan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
97
hak tersebut setahun setelah mendapatkan hak itu. Pemohon mengatakan,
semestinya hal itu harus dipahami bukan sejak kapan dia memperoleh
haknya, namun sejak kapan hak itu benar-benar beralih menjadi milik dari
yang bersangkutan;
• Oleh karena itu, apabila ahli membaca norma teks dalam Pasal 35 Undang-
Undang Perkawinan, menurut ahli harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama. Pasal tersebut tidak menyebutnya
menjadi hak milik. Ahli Neng Djubaedah mengatakan bisa saja harta
bersama itu dipisahkan ketika perkawinan sedang berlangsung, namun
yang dimaksud oleh Pasal 21 ayat (3) adalah hak milik ada ketika
perkawinan terjadi dan satu tahun harus dilepaskan. Padahal menurut
penafsiran ahli, sebenarnya Pasal 35 ayat (1), yakni harta yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama itu. Ahli memberikan contoh,
misalnya seorang istri membeli rumah. Dalam sertifikatnya/akta jual-belinya
maka istrilah yang tercatat sebagai pembelinya tanpa mencantumkan nama
suaminya sebagai pemilik di dalam sertifikat. Padahal sertifikat adalah alat
bukti yang kuat tentang kepemilikan atas harta tanah dan rumah tersebut.
Namun demikian, Undang-Undang Perkawinan mengatakan harta yang
didapat sesudah perkawinan berlangsung menjadi harta bersama, sehingga
suaminya ikut memiliki harta tersebut. Tetapi menurut pemahaman ahli, hal
itu baru satu kepemilikan yang semu, belum merupakan kepemilikan dalam
arti yuridis yang sesungguhnya;
• Kapan secara yuridis yang sesungguhnya bahwa suami ikut memiliki harta
yang dibeli istrinya? Hanya ada dua kemungkinan, yakni apabila
perkawinan putus, karena perceraian atau istrinya meninggal. Begitu
perceraian terjadi maka menurut Undang-Undang Perkawinan dikembalikan
kepada hukum masing-masing. Sebagai contoh, apabila kembali kepada
kompilasi hukum Islam atau hukum adat Jawa maka laki-laki dapat sepikul,
sedangkan perempuan dapat segendongan, atau dibagi dua hartanya. Pada
saat itu, suami mempunyai hak milik atas tanah dan rumah, yang
sebelumnya merupakan harta bersama. Apabila ditafsirkan seperti itu maka
tidak perlu memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan norma Pasal
35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikaitkan dengan norma Pasal 21
ayat (1) dan ayat (3) tentang hak milik, serta Pasal 36 ayat (1) tentang hak
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
98
guna bangunan. Akan tetapi kita melakukan tafsir sistematik terhadap
kedua norma di dalam undang-undang yang berbeda tersebut dikaitkan
dengan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar
sesudah amandemen kepada warga negara;
• Menurut ahli, Mahkamah akan sangat bijak untuk mempertimbangkan
penafsiran harta benda yang diperoleh dalam perkawinan sebagai harta
bersama tidaklah dalam konteks artinya hak milik, tetapi memang dia
sebagai perkongsian atas harta itu, tapi bukan dalam pengertian yang
yuridis. Dengan demikian, harta tanah dan/atau rumah beralih menjadi hak
milik apabila memang perkawinan terputus, baik cerai hidup maupun cerai
mati. Di situlah ketentuan Pasal 21 ayat (3) dari Undang-Undang Pokok
Agraria berlaku. Oleh karena itu, penafsiran tersebut menjadikan hak-hak
konstitusional warga negara tidak menjadi hilang;
• Menurut ahli, sangatlah aneh apabila seorang warga negara Indonesia
haknya berkurang karena melakukan perkawinan dengan warga negara
asing yuang disebabkan oleh larangan untuk memiliki hak milik dan hak
guna bangunan;
3. Prof. Ny. Arie Sukanti Hutagalung, S.H.,M.LI.
Sesuai dengan keahlian dan keilmuan yang ahli pahami, ahli akan
menitikberatkan keterangan ini pada bidang pertanahan, yakni menyangkut pasal-
pasal dalam UUPA yang menjadi pokok perkara dalam permohonan pengujian
undang-undang ini;
Kekuasaan yang diberikan kepada negara atas bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya itu meletakkan kewajiban kepada negara untuk
mengatur pemilikan dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di
seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Dengan demikian Hukum Agraria Nasional harus
mewujudkan penjelmaan daripada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan,
Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai asas kerohanian negara
dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar;
Hak Bangsa Indonesia sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi
yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) s.d. ayat (3) UUPA, yang berbunyi:
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
99
(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat
Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia;
(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia
dan merupakan kekayaan nasional;
(3) Hubungan angtara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa
termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi;
Dengan demikian subyek hak bangsa adalah seluruh rakyat Indonesia
sepanjang yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, yaitu generasi-generasi
terdahulu dan generasi yang akan datang;
Selanjutnya bahwa asas-asas dasar yang Hukum Agraria dewasa ini
tersebar dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UUPA, yaitu:
1. Asas religiositas, yang memperhatikan unsur-unsur yang bersandar pada
hukum agama (Konsiderans Beperpendapat, Pasal 1 dan 49 UUPA);
2. Asas Kebangsaan, yang mendahulukan kepentingan nasional, dengan
memberi kesempatan kepada pihak asing menguasai dan menggunakan tanah
untuk keperluan usahanya, yang bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran
bangsa dan negara (Pasal 9, 20 dan 55 UUPA);
3. Asas demokrasi, dengan tidak mengadakan perbedaan antar gender, suku,
agama dan wilayah (Pasal 4 dan 9 UUPA);
Catatan : Kalau masalah gender dalam TAP MPR IX/MPR/2001 tampaknya
masih merupakan tuntutan, persamaan perlakuan antara pria dan
wanita di bidang agraria 40 tahun yang lalu sudah mendapat
penegasan dalam UUPA. Dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan, bahwa
"Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita,
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak
atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri
sendiri maupun keluarganya";
4. Asas pemerataan, pembatasan, dan keadilan dalam penguasaan dan
pemanfaatan tanah yang tersedia (Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 17 UUPA);
5. Asas kebersamaan dan kemitraan dalam penguasan dan penggunaan tanah
dengan memberdayakan golongan ekonomi lemah, terutama para petani
(Pasal 11 dan Pasal 12 UUPA);
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
100
6. Asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam penguasaan dan penggunaan
tanah serta perlindungan hukum bagi golongan ekonomi lemah, terutama para
petani (Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 19 UUPA);
7. Asas penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam strategis
secara berencana, optimal, efisien dan berkelanjutan, dalam rangka
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama, dengan menjaga
kelestarian kemampuan dan lingkungannya (Pasal 13 dan Pasal 14);
Bagian 17 dari 26
8. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelesaian masalah-
masalah pertanahan sesuai dengan sila kedua Pancasila;
Setelah menelaah permohonan yang diajukan Pemohon, Sdri. Ike Farida,
pasal yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36
ayat (1) UUPA, yang masing-masing bunyinya sebagai berikut:
Pasal 21 UUPA:
1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik;
Pasal ini sudah jelas merupakan pengejawantahan dari Pasal 9 Undang-
Undang Pokok Agraria.
2) ...
3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak
milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak
milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam satu tahun sejak
diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika
sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik;
Pasal 36 ayat (1):
(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:
a. warga negara Indonesia;
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan
di Indonesia;
Pasal 36 ayat (1) menjelaskan mengenai subjek hukum yang dapat mempunyai
hak guna bangunan yakni, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.
Sedangkan di ayat yang ke-2, mungkin terjadi kesalahan di dalam pengertian
"badan hukum", dikarenakan mengenai subjek badan hukum ini telah diatur
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
101
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Subjek dari badan hukum
ini adalah badan-badan keagamaan, badan-badan sosial, koperasi pertanian, dan
juga bank-bank pemerintah yang sekarang sudah tidak ada lagi;
Selanjutnya izinkanlah ahli menjelaskan jalan pikiran dan argumentasi
sebagai berikut:
Pasal 21 UUPA
Pasal 21 ini menjelaskan mengenai subjek hak milik dengan asas nasionalisme
yang ada pada Pasal 9 yang mengatakan bahwa prinsipnya hanya warga negara
Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang terpenuh atas tanah di Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk mengatisipasi beralihnya hak milik
kepada yang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hal milik maka diatur
Pasal 21 ayat (3) mengenai tiga peristiwa hukum, yakni: beralihnya hak milik
kepada warga negara asing, dengan adanya (1) percampuran harta dalam
perkawinan campur, (2) pewarisan tanpa wasian, dan (3) warga negara Indonesia
yang kehilangan kewarganegaraannya;
Tiga peristiwa itu tersebut di atas memberikan kewajiban kepada warga
negara Indonesia yang mempunyai hak milik untuk melepaskan haknya kepada
negara atau mengalihkan haknya kepada pihak lain yang memenuhi syarat
sebagai pemegang hak milik, dalam arti atau WNI yang lain. Adanya kewajiban
tersebut, tidak mempunyai alat kendali dalam pelaksanaannya. Artinya, pihak
kantor pertanahan tidak akan memperingati kepada WNA tersebut untuk segera
melepaskan haknya atau mengalihkan haknya kepada pihak lain dan tidak secara
merta akan berubah sebagai tanah negara. Jadi, di dalam buku tanah kantor
pertanahan itu tetap tanah terdaftar atas nama WNI yang bersangkutan;
Pasal 36 UUPA
Bahwa kemudian Pasal 36 juga mengatur mengenai peristiwa hukum yang sama
untuk hak guna bagunan dan Pasal 30 ayat (2) untuk hak guna usaha. Jadi, tidak
ada perbuatan hukum yang mengatur secara spesifik apakah WNI yang
melakukan kawin campur tidak diperbolehkan secara tegas untuk membeli properti
atau hak milik dengan hak guna bangunan, dan hak guna usaha;
Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan pada tanggal 24 September
1960, dan sebentar lagi sudah berusia 55 tahun, sudah sangat lama dan tua. Pada
saat dilahirkannya UUPA, ketentuan hukum perkawinan yang berlaku adalah
ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
102
karenanya Pasal 21 ayat (3) harus disesuaikan dengan keadaan hukum
perkawinan yang ada sekarang;
Bahwa sebagaimana keadaan pemikiran pada saat pembentukan UUPA pada
waktu itu telah dan sengaja supaya dibentuk, dan didasari oleh seluruh buah-buah
pikiran akan antisipasi hilangnya hak-hak masyarakat Indonesia akan tanah di
negaranya sendiri, sebagaimana hyang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA
mengatur bahwa:
"Setiap jual-beli, penurakan, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung
memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warganegara yang
disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing
atau kepada suatu badan hukum, kecuali ditetapkan oleh pemerintah, adalah batal
karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara";
Tidak hanya itu, UUPA juga telah mengatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA
apabila memiliki tanah dengan status hak milik, dan akibatnya dalam waktu paling
lambat 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut, yang bersangkutan harus
melepaskan haknya. Lewat dari jangka waktu tersebut, apabila yang bersangkutan
tidak melepaskan haknya maka hak atas tanah itu hapus karena hukum dan
tanahnya jatuh pada negara. Begitu pula dalam kepemilikan Hak Guna Bangunan,
bagi dirinya dikenakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) apabila memiliki Hak Guna
Bangunan, yang mana ketentuan tersebut mewajibkan dirinya untuk mengalihkan
hak-nya tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat, dalam jangka waktu 1
tahun;
Peralihan hak yang dimaksud oleh Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 36 (2) di
atas merupakan akibat dari peristiwa hukum yang disebabkan oleh beralihnya hak
tersebut dikarenakan perceraian ataupun pewarisan. Hal ini tentu secara jelas dan
terang menguatkan roh dalam pembentukan UUPA yang bertujuan untuk
kemakmuran rakyat seluruh rakyat Indonesia;
Oleh karenanya, frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1)
dan Pasal 36 ayat (1) UUPA adalah benar harus dimaknai sebagai warga negara
Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara
Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama
warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga
negara asing;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
103
Dikarenakan keadaan saat ini yang multitafsir, sehingga menyebabkan
sedikit banyak merenggut hak-hak dasar Warga Negara Indonesia yang dijamin
Undang-Undang Dasar. Status subjek hukum (dalam hal ini kewarganegaraan
Orang/Naturlijke Person)-tersebut sangat menentukan status tanah yang
dikuasainya. Hal ini berbadingan dengan sebelum UUPA, yakni status subjek
hukum tidak memenuhi status tanah yang dikuasainya, orang Hindia-Belanda
dapat mempunyai hak milik adat;
Mengingat cita-cita tertinggi UUPA adalah sebagai alat untuk membangun
masyarakat yang adil dan makmur serta menjamin kepastian hukum atas hak-hak
atas tanah bagi rakyat indonesia tanpa terkecuali sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 9 ayat (2) UUPA. Dinyatakan bahwa dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
memberikan jaminan bahwa "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi
dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh
siapapun";
Maka frasa "warga negara Indonesia” dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36
ayat (1) UUPA haruslah dimaknai "warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam
segala segala status perkawinann, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin,
warga negara Indoneisa yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia dan
warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing" agar tidak
terjadinya kekeliruan dalam pemaknaan;
Di bidang PERKAWINAN kala itu berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, dimana mengenai harta perkawinan, yang mana Menurut R.
Soetojo Prawirohamidjojo, merupakan persatuan harta kekayaan bersifatkan Hak
milik bersama yang terikat/gebonden mede eigendom, yaitu suatu bentuk mede-
egendom yang dapat terjadi kalau antara para pemiliknya terdapat suatu
hubungan;
Ketentuan yang berlaku mengenai harta bersama ini diatur di dalam Pasal 119
KUHPerdata yang berbunyi:
“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan maka menurut hukum terjadi
harta bersama menyeluruh antarà suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan
ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama
perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan
antara suami isteri”;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
104
Dengan perkawinan maka terjadi percampuran harta persatuan bulat, sehingga
harta yang diperoleh suami sebelum dan sepanjang perkawinan demi hukum
menjadi harta isteri, demikian pula sebaliknya;
Apabila seorang WNI menikah dengan WNA, seluruh harta yang dimiliki
menjadi harta bersama. Dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (3) UUPA, penggalan
klausula yang berbunyi: “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang
ini memperoleh hak milik karena percampuran harta karena perkawinan” menjadi
tepat, karena seluruh harta yang dimiliki sang WNI demi hukum menjadi harta
bersama dengan si WNA;
Ketentuan mengenai peraturan harta bersama di dalam perdata yang lebih dikenal
sebagai percampuran bulat tersebut, kemudian berubah dikarenakan di Undang-
undangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih spesifik
mengatur mengenai harta bersama, dan dengan tujuan sebagai hukum nasional
mengenai perkawinan. Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”). Di dalam
ketentuan penutup Undang-Undang ini dinyatakan antara lain bahwa dengan
berlakunya undang-undang tersebut, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab
undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) sepanjang mengatur tentang
perkawinan dinyatakan tidak berlaku;
Perihal harta benda dalam Perkawinan, UU Perkawinan menentukan sebagai
berikut:
Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama.
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Pasal 36
(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan
kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Pengertian “harta bersama”, khususnya mengenai tanah inilah yang
kemudian menjadi masalah dalam praktek. Banyak pihak beranggapan, bahwa
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
105
karena menjadi harta bersama, maka penguasaan dan kepemilikannya, baik fisik
maupun yuridis menjadi “milik bersama”, sehingga berakibat bagi pelaku
perkawinan campuran, sekalipun tanah Hak Milik ataupun Hak Guna Bangunan
yang dimiliki terdaftar atas nama si WNI, menjadi “milik bersama” dengan WNA.
Hal ini berakibat ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA tetap berlaku dan akhirnya
berdampak pada hilangnya hak konstitusional seorang WNI untuk mempunyai
tanah dengan status Hak Milik dan Hak Guna Bangunan di Indonesia;
Oleh karenanya ahli menyetujui bahwa dikeluarkannya hak milik dan hak
guna bangunan dari harta bersama oleh WNI yang melakukan kawin campur.
Dengan adanya pengawasan yang diperketat apabila terjadi peristiwa hukum yang
menyebabkan hak milik dan Hak Guna Bangunan tersebut jatuh ke tangan asing;
SAKSI PEMOHON
1. Septalita Andini
• Saksi berumur 32 tahun, lahir di Jakarta. Saksi menikah dengan warga
negara Pakistan pada tahun 2010. Sampai ini, saksi masih
mempertahankan kewarganegaraan Indonesia karena saksi mencintai
negara ini. Saksi akan menerangkan pengalamannya yang terdiskriminasi
karena berlakunya pasal-pasal yang diminta pengujiannya oleh Pemohon;
• Pada tahun 2008 ketika saksi masih lajang, saksi memesan satu unit
apartemen di Tebet, Jakarta Selatan, dan langsung membayarkan uang
tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,00. Sistem pembayaran yang diambil
adalah cicilan yang akan lunas pada bulan Juli 2011. Tepat dua bulan
setelah melakukan pemesanan tersebut, akhirnya saksi dan pihak
pengembang menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
• Kemudian pada 3 Juli 2010, saksi menikah dengan seorang laki-laki
berkewarganegaraan Pakistan. Sebelum saksi menikah, saksi sempat
bertanya pada pihak legal dari developer apakah ada yang harus saksi
siapkan dokumen atau hal-hal lain terkait dengan pembelian unit apartemen
karena saksi akan menikah dengan orang asing. Dan dijawab oleh pihak
legal developer pada saat itu adalah tidak perlu, karena saksi membeli
sebelum menikah. Lalu saksi pun bertanya juga ke teman-temannya yang
suaminya juga warga negara asing, apakah mereka ada yang membuat
perjanjian perkawinan? Tetapi tidak ada yang pernah buat perjanjian
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
106
perkawinan, jadi saksi tidak mendapat masukan dan juga tidak khawatir
apa-apa, sehingga saksi pun tidak membuat perjanjian perkawinan;
• Pada bulan April 2011 cicilan saksi telah selesai dan pada bulan Juli 2011,
saksi dihubungi oleh pihak developer untuk memproses akta jual-beli dan
sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Mereka memberitahu semua
dokumen yang harus saksi siapkan untuk mempersiapkan Akta Jual Beli
(AJB). Kemudian saksi datang ke developer dengan semua dokumen yang
diminta. Tetapi karena melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu
Keluarga (KK) saksi yang sudah berubah status menjadi kawin, mereka
juga meminta dokumen identitas suami. Dan begitu mereka lihat bahwa
suami saksi adalah warga negara asing, mereka kemudian meminta juga
Bagian 18 dari 26
perjanjian perkawinan. Saksi mengatakan bahwa saksi tidak punya dan
juga menjelaskan karena dulu ketika saksi menanyakannya, pihak
pengembang juga menjawab tidak perlu;
• Namun, kini mereka mengatakan bahwa AJB tidak dapat diproses karena
Warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing tanpa
perjanjian pernikahan perkawinan tidak dapat membeli Haki Guna Bagunan
(HGB). Ketika mendengar hal tersebut saksi sangat terkejut, sedih, marah,
semua bercampur jadi satu. Kenapa dulu developer bilang bisa dan tidak
akan masalah dan mereka pun mencoba berkilah dengan berbagai alasan
dan menjelaskan bahwa legal yang dulu sudah resign;
• Saya sudah bolak-balik ke developer dengan mohon-mohon, tetapi tetap
saja tidak dapat dilaksanakan proses AJB, padahal kewajiban membayar
lunas cicilan sudah saksi tepati. Begitu juga dengan Pajak Bumi Bangunan
(PBB) setiap tahun yang harus dibayar sudah saksi bayar tepat waktu,
sehingga tidak ada tunggakan sama sekali dari saksi kepada pihak
developer dan negara;
• Akhirnya pihak legal developer menyarankan saksi untuk cerai dahulu
dengan suami, atau menggunakan KTP saksi yang lama dengan status
single, atau solusi yang terakhir dengan mengalihkan kepemilikan kepada
saudara saksi atau orang tua dengan cara meminjam nama. Namun jika
pinjam nama orang lain maka akan ada biaya tambahan yang harus saksi
bayar karena mengganti nama pembeli. Ketika saksi bertanya berapa biaya
tambahan tersebut, saksi hampir mau menangis karena ternyata biayanya
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
107
sangat besar, yakni hampir setengah dari harga pembelian apartemen
tersebut;
• Tentunya obsi yang saksi pilih dari ketiga pilihan itu adalah peralihan hak ke
saudara atau orang tua, namun membutuhkan uang yang banyak. Dari
mana saksi bisa mendapatkan dana sebesar itu, sehingga saat ini pun saksi
belum mengurus peralihan tersebut. Pihak legal developer pernah bilang
bahwa jika tidak diurus, nanti setelah satu tahun unit akan diambil alih oleh
negara menjadi milik negara. Tetapi mau bagaimana lagi, uang yang
dibutuhkan untuk peralihan tersebut nilainya sangat besar bagi saksi. Di sisi
lain, saksi juga tidak mau memalsukan KTP-nya yang sudah berubah
status;
• Sejak saat itu, saksi selalu dikejar oleh pihak developer untuk segera
mengurus AJB dan HGB dengan cara peralihan hak ke saudara atau orang
tua saksi. Dan pada bulan Februari 2015 yang lalu, saksi dihubungi oleh
pihak developer, mereka bertanya tentang proses AJB dan sekali lagi
mengatakan jika tidak segera diproses, unit akan diambil alih oleh negara
dan mereka tidak akan bertanggung jawab;
• Dengan adanya pernyataan dari developer, hal itu membuat saksi tertekan
dan merasa terdiskriminasi hanya karena saksi menikah dengan warga
negara asing. Walaupun saksi sudah membayar unit tersebut secara lunas,
namun secara hukum saksi belum menjadi pemilik unit tersebut, dan
sampai saat ini saksi juga tidak pernah punya rumah atas nama sendiri
karena berlakunya undang-undang ini. Begitu pun dengan hak-hak saksi
yang disamakan dengan warga negara asing, padahal saksi juga Warga
Negara Indonesia, lalu kenapa saksi harus dibedakan dengan Warga
Negara Indonesia lainnya saat saksi ingin memiliki properti tanah dan
bangunan yang sudah saksi beli dan saksi bayar lunas dengan uangnya
sendiri;
• Permasalahan saksi tidak hanya berhenti sampai di situ. Saksi merupakan
anak tertua dari tiga bersaudara dan kedua orang tua saksi masih hidup.
Terkait dengan aset orang tua saksi yang berbentuk properti, orang tua
saksi berkeinginan untuk membaginya ke anak-anaknya, termasuk saksi.
Namun karena suami saksi adalah orang asing, dan adanya permasalahan
tentang tertundanya proses AJB untuk apartemen saksi yang kemudian
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
108
semua menjadi khawatir dan ragu untuk memberikannya atas nama saksi,
sehingga akhirnya aset properti dari orang tua tersebut memakai nama adik
saksi. Setiap hari saksi harus menghadapi perasaan khawatir, takut, sedih,
kecewa, marah karena hal tersebut belum selesai sampai sekarang;
• Hingga kemudian saksi mendengar nama Pemohon yang sedang
mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi karena mengalami hal
yang sama, saksi merasa hal ini adalah titik terang dan jawaban akan
penderitaan dan doa saksi selama ini. Kalau saja Pasal 21 ayat (1) dan
Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria pada frasa “Warga
Negara Indonesia” dimaknai warga negara Indonesia tanpa terkecuali
dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak
kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara
Indonesia, dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara
asing, hal ini akan memberikan penegasan bahwa warga negara Indonesia
yang kawin campur boleh membeli Hak Milik dan Hak Guna Bangunan,
pasti permasalahan warga negara Indonesia kawin campur dapat teratasi;
2. Cahriani
• Saksi berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan warga negara
Jerman pada tahun 1993 tanpa memiliki perjanjian perkawinan. Dengan
tidak adanya perjanjian perkawinan, saksi merasakan dampak yang luar
biasa merugikan hak-hak konstitusional saksi terampas dengan berlakunya
pasal-pasal yang menjadi objek pengujian sebagaimana yang dimohonkan
oleh Pemohon. Saksi dan Pemohon mempunyai nasib yang sama akibat
status perkawinan yang menikah dengan warga negara asing, sekalipun
saksi tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia yang dicintainya;
• Saksi akan menceritakan secara singkat pengalamannya yang
terdiskriminasi karena berlakunya pasal-pasal yang diminta pengujiannya
oleh Pemohon;
• Pada bulan April 2014, saksi berencana untuk membeli sebuah ruko di
daerah Bogor dengan menggunakan fasilitas Kredit Perumahan Rakyat
(KPR). Selanjutnya, dalam proses pembelian tersebut dikarenakan pihak
bank mengetahui bahwa saksi bersuamikan warga negara asing, kemudian
pihak bank mengajukan persyaratan diharuskannya adanya perjanjian
perkawinan agar permohonan KPR dapat dilaksanakan. Menurut pihak
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
109
bank, selama saksi tidak dapat menyerahkan perjanjian perkawinan,
pihaknya tidak dapat mengabulkan permohonan KPR. Sungguh sangat
sedih dan kecewa saksi ketika mendengar penjelasan tersebut. Tidak
pernah dibayangkan sebelumnya kalau saksi harus mengalami perbedaan
perlakuan karena saksi menikah dengan seorang warga negara asing;
• Saksi kemudian berupaya dan mencari jalan keluar bagaimana caranya
saksi tidak kehilangan kesempatan untuk meminjam uang ke bank karena
ruko tersebut sangat strategis dan dibutuhkan untuk mendukung
kehidupannya. Hingga akhirnya saksi mendengar kabar dari kawan untuk
mencoba dengan meminta permohonan penetapan pisah harta ke
Pengadilan Negeri Bogor;
• Pada bulan Mei 2014, dengan bersemangat saksi mengajukan penetapan
pisah harta melalui Pengadilan Negeri Bogor dengan maksud sebagai
pengganti perjanjian perkawinan. Namun, alangkah sedih dan kecewanya
saksi ternyata permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan;
• Beberapa saat kemudian, dalam keadaan sedih saksi akhirnya
berkonsultasi dengan pengacara untuk mendapatkan solusi. Pengacara
tersebut menyarankan untuk mencoba kembali mengajukan permohonan
penetapan. Hingga akhirnya untuk yang kedua kalinya saksi mengajukan
permohonan penetapan melalui Pengadilan Bogor. Barangkali dengan
hakim yang berbeda, permohonan dapat diterima;
• Namun belum hilang rasa kecewa dan sedih saksi, ternyata beberapa
minggu kemudian hakim mengeluarkan hasil yang sama yang pada
pokoknya menolak permohonan saksi dengan pertimbangan Pasal 29 ayat
(1), bahwa “Perjanjian pemisahan harta hanya dapat dilakukan sebelum
atau pada saat perkawinan.” Usaha saksi untuk yang kedua kalinya kembali
kandas dengan alasan yang sama karena menikah dengan warga negara
asing (WNA) dan karena tidak punya perjanjian kawin. Saksi merasa
terkucilkan, terabaikan, dan terdiskriminasikan karena kesempatan saksi
untuk meminjam uang telah hilang dan terampas oleh keberlakuan pasal-
pasal tersebut;
• Saksi menyimpulkan bahwa dengan berlakunya pasal-pasal yang
dimohonkan Pemohon, ternyata telah mengakibatkan warga negara
Indonesia (WNI) pelaku kawin campur tidak akan dapat memiliki hak milik
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
110
dan hak guna bangunan untuk selama-lamanya. Saksi dan pelaku
perkawinan campur lainnya yang juga WNI merasa bingung karena
berlakunya pasal-pasal tersebut melarang WNI kawin campur untuk
memiliki hak milik dan hak guna bangunan. Padahal di sisi lain Undang-
Undang Pokok Agraria juga menjamin WNI untuk memiliki hak atas tanah,
tapi nampaknya itu tidak berlaku bagi pelaku kawin campur, begitu pula
jaminan yang diberikan oleh UUD 1945;
• Saksi mengucapkan terima kasih kepada Pemohon yang mengajukan
permohonan pengujian Undang-Undang, khususnya terhadap pasal-pasal
dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan
yang merampas hak-hak WNI pelaku kawin campur. Permohonan Pemohon
merupakan suatu langkah kesatria bagi saksi, sebuah terobosan besar dan
akan menjawab tangisan serta jeritan WNI pelaku kawin campur yang
terdiskriminasikan seperti saksi;
• Kalau saja permohonan Pemohon dikabulkan, hal tersebut bukan saja akan
menjawab semua kebingungan yang dirasakan oleh pelaku kawin campur,
tapi juga menjawab kebingungan para notaris dan PPAT di seluruh
Indonesia karena jika permohonan tersebut dikabulkan, semua akan
memperoleh kepastian hukum;
• Apabila WNI dan WNA menikah dan tidak membuat perjanjian perkawinan,
padahal tidak semua orang tahu mengenai perjanjian perkawinan. Jadi
sampai seumur hidup saksi sebagai WNI yang menikah dengan WNA tidak
akan dapat memiliki hak milik (HM) dan HGB. Saksi melihat hal ini sebagai
suatu diskriminasi, dimana WNI para pelaku kawin campur mempunyai
kewajiban yang sama misalnya membayar pajak, memberikan suara pada
saat pemilihan umum, tertib administrasi, dan lain sebagainya;
• Oleh karenanya sudah seharusnya saksi mendapatkan hak yang sama
dengan WNI lainnya. Namun karena berlakunya pasal-pasal tersebut,
pelaku kawin campur dipaksa tunduk oleh peraturan yang berlaku bagi
WNA atau pelaku kawin campur ditawarkan untuk berbuat tidak jujur seperti
memakai KTP gadis dan sebagainya atau juga untuk bercerai lalu menikah
kembali. Saksi kira hal itu tidak mungkin;
• Pasal-pasal tersebut nampaknya sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi
dan keadaan, serta perkembangan pada saat ini, dimana jumlah pelaku
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
111
kawin campur sangat banyak namun aturan masih membelenggu dan
merebut hak-hak WNI-nya. Saksi dan teman-teman senasib dan
sependeritaan seperti saksi, dengan ini memohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan seluruhnya
permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena permohonan tersebut
merupakan suara hati pelaku kawin yang hanya meminta sebagai WNI
dapat dijamin hak-haknya dalam konstitusi;
3. Rulita Anggraini
• Saksi seorang WNU yang berusia 49 tahun. Saya tinggal di Jakarta Selatan;
• Saksi menikah dengan WNA yang berkewarganegaraan Amerika. Saksi
menikah pada tahun 1993 tanpa memiliki perjanjian perkawinan. Sebagai
seorang pelaku perkawinan campuran yang mengalami perlakuan
didiskriminasi dan juga merasakan kecemasan yang dirasakan oleh
Pemohon dan teman-teman pelaku perkawinan campuran lainnya. Dalam
kesempatan kali ini, saksi ingin menjelaskan secara singkat mengenai
perlakuan diskriminasi yang saksi rasakan sangat tidak adil;
• Pada kesempatan hari ini, saksi dan teman-teman dari Perkumpulan
Masyarakat Perkawinan Campuran yang hadir di sini untuk memberikan
dukungan kepada Pemohon. Saksi secara khusus menggunakan busana
nasional dari berbagai daerah di Indonesia karena ini adalah sebuah
kebanggaan dimana sebentar lagi kita semua akan merayakan Hari
Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 pada tanggal 17 Agustus.
Sebagai WNI yang sangat menjunjung nilai-nilai Pancasila dan Bhineka
Tunggal Ika, saksi bersama rekan-rekannya hadir untuk mengungkapkan
kecintaan dan kebanggaannya kepada negeri ini dengan harapan saksi dan
rekan-rekannya bisa diperlakukan seadil-adilnya, dan disamakan
kedudukannya, serta dipenuhi hak-haknya seperti layaknya WNI lain di
mana pun juga. Walaupun menikah dengan orang asing dari berbagai
kewarganegaraan, saksi dan rekan-rekannya tetap cinta dan setiap kepada
Ibu Pertiwi Republik Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia, saksi memohon
kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat membebaskan saksi dan rekan-
rekannya dari diskriminasi yang dirasakan selama ini;
• Saksi bertemu dengan suaminya pada tahun 1992 di tempat saksi bekerja
pada waktu itu. Kemudian, setahun kemudian saksi memutuskan untuk
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
112
Bagian 19 dari 26
menikah. Saksi melangsungkan pernikahan di Jakarta, pada bulan
November di Kantor Urusan Agama (KUA) di Setiabudi. Pernikahan saksi
seperti layaknya juga pernikahan yang dilakukan oleh banyak pasangan
lainnya yang dilandasi oleh rasa cinta yang tulus, murni, serta keinginan
untuk membentuk keluarga sejahtera yang bisa sehidup-semati,
sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan
dan tentunya oleh ajaran agama. Tidak pernah sedikit pun terlintas di benak
saksi dan suami bahwa saksi dan suaminya harus mempermasalahkan
tentang harta atau membayangkan adanya perceraian;
• Sejak menikah, saksi tinggal di Indonesia. Ketiga putra-putri saksi juga lahir
di Indonesia. Saat awal pernikahan, saksi dan suami tinggal di rumah
kontrakan. Kemudian, dua tahun setelah itu, saksi pindah dan tinggal di
rumah orang tua saksi. Pada tahun 2006, saksi mempunyai sebuah
kesempatan untuk bisa membeli sebidang tanah dengan bangunan tua di
wilayah Jakarta Selatan. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya saksi dan
suami bersepakat untuk membeli sebidang tanah dan bangunan tersebut
yang rencananya setelah saksi beli akan direnovasi dan dijadikan tempat
tinggal;
• Untuk membiayai pembelian tanah dan bangunan tersebut, saksi
mengajukan permohonan kredit ke bank. Namun, permohonan kredit bank
saksi ditolak dengan alasan karena saksi menikah dengan WNA dan saksi
tidak mempunyai perjanjian perkawinan. Akhirnya, setelah melakukan
negosiasi dengan pihak penjual karena saksi tidak bisa menggunakan kredit
dari bank, maka dicapailah kesepakatan untuk melakukan pembayaran
tunai bertahap yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun,
yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses pembuatan akta jual-beli.
Pada bulan Februari 2007, setelah saksi melunasi pembayaran, saat itu
saksi sangat bersemangat karena bisa membuat AJB dan saksi pun
menghubungi notaris;
• Namun, alangkah kecewa dan sedihnya saksi ketika notaris menyatakan
bahwa AJB itu tidak bisa dilakukan apabila diatasnamakan atas nama saksi.
dengan alasan yang sama, yaitu karena saksi menikah dengan orang asing
dan saksi tidak punya perjanjian perkawinan. Saksi merasakan saat itu
hatinya menjerit, ingin menangis, marah, mengadu, tetapi tidak tahu harus
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
113
bagaimana karena sepertinya tidak ada jalan keluar. Sama sekali tidak
pernah terlintas dalam pemikiran saksi bahwa pada saat akan menjalani
hubungan perkawinan dengan suami ternyata harus dibuat perjanjian
perkawinan, yang pada intinya mengatur mengenai pemisahan harta saksi
dengan suami ke depannya. Saksi bingung karena sebelumnya tidak
pernah ada yang mengatakan seperti itu. Sepengetahuan saksi tidak bisa
pinjam uang karena tidak ada perjanjian perkawinan. Namun, sekarang
ternyata saksi juga tidak melakukan AJB dengan alasan yang sama karena
saksi tidak punya perjanjian perkawinan. Padahal, saksi sudah melunasi,
intinya sudah tidak ada permasalahan mengenai pembiayaan;
• Saat saksi menikah 22 tahun yang lalu, pengetahuan serta informasi yang
tersedia terkait perjanjian perkawinan masih sangat sedikit. Saksi tidak
pernah mengetahui bahwa perjanjian perkawinan tersebut juga kemudian
akan dikaitkan atau digabungkan dengan peraturan lain, yaitu tentang
kepemilikan atas tanah dan bangunan, sehingga karena AJB yang tadi
sudah saksi jelaskan itu tidak dapat dilakukan atas nama sendiri, pihak
notaris menyarankan saksi untuk melakukan AJB dengan menggunakan
nama orang lain, yaitu salah satu anggota keluarga atau kerabat dekat yang
bisa dipercaya. Notaris juga menjelaskan kepada saksi bahwa sebenarnya
kalau saksi tidak mau meminjam nama orang lain, bisa ada cara lain yang
sering dilakukan untuk menyiasati kondisi yang saksi alami, yaitu melakukan
pamalsuan identitas, yaitu KTP saksi diganti, sehingga saksi statusnya
masih gadis atau belum menikah;
• Bagi saksi, meminjam nama orang lain atau memalsukan identitas adalah
pilihan yang sama-sama membuat saksi takut dan cemas karena tidak bisa
memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada saksi sebagai
pemilik yang sebenarnya. Pada saat mendapatkan saran tersebut, saksi
sebenarnya sangat khawatir juga membayangkan hal-hal yang tidak
diinginkan yang bisa terjadi, sebagai akibat dari tindakan membeli sebuah
properti menggunakan nama orang lain. Sekalipun itu adalah nama
keluarga atau kerabat dekat saksi. Namun saat itu bisa dibayangkan saksi
tidak punya pilihan lain karena saksi sudah melunasi pembelian tanah dan
bangunan tersebut. Memang saksi sangat kecewa sebagai WNI karena
saksi tidak pernah pindah kewarganegaraan, tidak pernah berpikir untuk
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
114
pindah kewarganegaraan. Ternyata hanya karena saksi menikah dengan
orang asing dan tidak punya perjanjian perkawinan, saksi telah kehilangan
hak atas sebidang tanah atau bangunan dengan sertifikat atas nama saksi
sendiri. Pada akhirnya setelah menimbang berbagai kemungkinan, akhirnya
saksi memutuskan untuk mengikuti saran notaris, yaitu saksi melakukan
AJB atas nama ibu saksi karena ayah saksi sudah meninggal dunia;
• Setelah AJB dilaksanakan dan kemudian balik nama dilakukan atas nama
ibu saksi. Kemudian saksi membuat perjanjian lain yang terpisah dengan
ibu saksi, yang pada intinya menjelaskan bahwa kepemilikan atas sebidang
tanah tersebut sesungguhnya adalah milik saksi, walaupun pada sertifikat
dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah atas nama ibu saksi. Sampai saat
ini, tanah tersebut masih atas nama ibu, yang sudah semakin tua umurnya.
Ada sebuah kekhawatiran dalam diri saksi mengenai sertifikat yang masih
atas nama ibu. Karena apabila nantinya ibu saksi meninggal dunia, tanah
tersebut bisa saja diklaim menjadi harta warisan, walaupun ada perjanjian
antara ibu dan saksi. Atau dalam kondisi dimana justru ada kemungkinan
saksi meninggal terlebih dahulu, bagaimana nasib tanah tersebut?
Bagaimana mungkin saksi bisa menurunkannya kepada atau
mewariskannya kepada anak-anak saksi, sedangkan nama di sertifikatnya
saja bukan atas nama saksi. Hal tersebut mencemaskan saksi;
• Saksi dan rekan-rekannya pelaku kawin campur selalu berada dalam
kondisi yang tidak pasti, khawatir, cemas, takut, dan selalu bertanya-tanya
kapan akan datang sebuah momen dimana ada perlindungan hukum yang
seutuhnya bagi WNI seperti saksi. Pertama, saksi menikah secara sah
dilandasi rasa cinta dan kebetulan dijodohkan oleh Allah SWT dengan
suami saksi seorang WNA. Hal itu tidak pernah saksi rencanakan atau tidak
pernah dibayangkan. Memang itulah jodoh saksi yang selalu disyukuri.
Kedua, saksi dan suami bercita-cita sederhana, membina keluarga yang
bahagia, sejahtera. Saksi dan suaminya bekerja mencari nafkah untuk bisa
memenuhi kebutuhan keluarga sandang, pangan, dan papan karena itu
adalah kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan kesejahteraan
kepada anak-anak. Saksi terlahir sebagai WNI dan tidak pernah berniat
untuk pindah kewarganegaraan, tapi mengapa hak-hak saksi dikurangi atau
dihilangkan hanya karena tidak punya perjanjian perkawinan. Bukankah
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
115
perjanjian perkawinan itu sifatnya adalah pilihan, bukan kewajiban. Tidak
pernah disyaratkan bahwa perjanjian perkawinan akan menjadi sahnya
perkawinan. Namun mengapa justru perjanjian perkawinan yang menggerus
hak dasar saksi sebagai WNI untuk memiliki sebidang tanah atau bangunan
dengan status hak milik atau HGB;
• Dengan adanya permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon, saksi
meyakini bahwa saksi dan ribuan pelaku perkawinan campur yang senasib
dan sependeritaan sungguh-sungguh menaruh harapan yang sangat tinggi
kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat membuat keputusan seadil-
adilnya dengan mencoba memahami posisi saksi dan pelaku perkawinan
campur sebagai warga negara yang mengalami diskriminasi;
• Yang diperjuangkan Pemohon adalah sebuah kenyataan dan fakta yang
saksi alami dan bukanlah sekadar interpretasi hukum. Yang disuarakan di
adalah permohonan sebagai WNI. Pemohon dan saksi, serta pelaku
perkawinan campur tidak akan pernah menyuarakan kepentingan atau hak-
hak ke-WNA walaupun mereka adalah pasangannya. Yang diminta adalah
hak karena Pemohon, saksi, dan pelaku perkawinan campur lainnya sangat
menjujung tinggi kedaulatan negara, kepentingan nasional, dan keutuhan
bangsa Republik Indonesia yang berlandaskan pada asas Pancasila dan
Bhinneka Tunggal Ika dengan konstitusi yang berdasarkan pada Undang-
Undang Dasar 1945;
4. Liem Tony Dwi Soelistyo
• Saksi berumur 34 tahun, lahir di Purwokerto. Saksi menikah dengan
seorang perempuan warga negara asing berkewarganegaraan Cina pada
bulan April 2015;
• Sebelum menikah, terlebih dahulu saksi berkonsultasi dan meminta saran
kepada teman-teman pelaku kawin campur lainnya dan ahli hukum guna
mendapatkan informasi terkait dengan dokumen atau kelengkapan apa saja
yang harus saksi persiapkan. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, saksi
mendapatkan saran dan nasihat untuk membuat sebuah perjanjian
perkawinan sebelum melakukan perkawinan. Perjanjian itu sangat berguna
jika nantinya saksi akan membeli sebidang tanah atau rumah, ataupun
untuk meminjam uang di bank, sehingga saksi berpikir bahwa perjanjian
perkawinan tersebut merupakan salah satu prioritas utama saksi jika ingin
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
116
menetap di Indonesia dan membangun keluarga setelah saksi menikah
nantinya;
• Pada bulan Maret 2015 bersama calon istri, saksi membuat perjanjian
perkawinan tentang pisah harta di salah satu kantor notaris di Surabaya,
dan perjanjian kawin tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surabaya tertanggal 6 Maret 2015 dengan Nomor Register
51/PK/2015;
• Semula, saksi berencana melangsungkan perkawinan di Surabaya, namun
ternyata perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan di Indonesia karena
calon isteri tidak memiliki akta lahir. Hal ini disebabkan adanya peraturan di
negara Cina pada waktu itu tidak memperkenankan memiliki anak lebih dari
satu orang, atau lebih dikenal dengan kebijakan one child policy. Isteri saksi
adalah anak kedua, sehingga orang tua calon isteri tidak mendaftarkan
kelahiran tersebut untuk menghindari adanya denda yang sangat besar dari
Pemerintah Cina. Alasan kedua adalah karena calon isteri juga dilahirkan di
rumahnya, bukan dirumah sakit, sehingga dia tidak bisa mendapatkan akta
lahir. Di Cina yang menerbitkan akta lahir adalah pihak rumah sakit. Oleh
karena itu, saksi dengan calon isteri tidak dapat melangsungkan perkawinan
di Indonesia;
• Setelah mengetahui bahwa saksi tidak dapat melangsungkan perkawinan di
Indonesia, saksi pun memutuskan untuk menikah di Cina karena di Cina
akta lahir bukanlah menjadi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan.
Saksi pun menikah secara resmi di Cina dan mengurus semua dokumen-
dokumen yang diperlukan, termasuk pada saat itu saksi juga menjelaskan
kepada petugas catatan sipil instansi terkait di Shanghai, Cina. Bahwa
sebelumnya saksi telah membuat perjanjian perkawinan yang dibuat di
Surabaya Indonesia. Namun ternyata perjanjian kawin tersebut tidak bisa
dicantumkan di akta kawin di Cina dengan alasan bahwa perjanjian kawin
tersebut dibuat di Indonesia, dan menggunakan Bahasa Indonesia;
• Saksi mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan diterjemahkan ke dalam
bahasa Mandarin dengan penerjemah tersumpah agar tetap bisa
dicantumkan dalam akta perkawinan, namun permintaan saksi tetap ditolak.
Perasaan kecewa, bingung, dan cemas timbul dikarenakan perjanjian
perkawinan yang telah dibuat tidak didaftarkan. Saksi hanya bisa pasrah
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
117
dan melanjutkan pernikahannya tanpa mencatatkan perjanjian perkawinan
tersebut;
• Sekembalinya ke Indonesia, saksi segera melaporkan dan mendaftarkan
perkawinannya ke kantor catatan sipil di Surabaya. Pada saat melakukan
pendaftaran dan pelaporan di kantor catatan sipil tersebut, saksi juga
melampirkan perjanjian perkawinan yang sebelumnya sudah dibuat di
kantor notaris di Surabaya. Pada saat itu saksi dan isterinya sempat
tersenyum dan merasa lega karena pada akhirnya saksi dapat menikah
sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan mendaftarkan
perkawinannya maka semuanya telah resmi. Namun kemudian tiba-tiba
petugas catatan sipil tersebut memanggil saksi dan mengatakan bahwa
mereka tidak bisa menerima perjanjian kawin saksi. Saksi pun merasa
bingung;
• Dalam keadaan khawatir yang luar biasa saksi bertanya, “Kenapa catatan
sipil menolak pencatatan perjanjian kawin saya? Bukankah syarat-syarat
sudah saya penuhi. Saya membuat dan menandatangani perjanjian kawin
sebelum saya menikah, dan saya menikah secara resmi di Cina dan
mendaftarkannya di Indonesia, saya penuhi semua kewajiban saya?
Terlebih saya tidak pernah mendapatkan informasi dari pihak manapun
termasuk dari catatan sipil bahwa perjanjian kawin dan perkawinan itu
sendiri harus dibuat dan dilakukan di negara yang sama”;
• Penjelasan yang diberikan oleh petugas di kantor catatan sipil sungguh
telah membuat saksi sedih, kecewa, dan ingin marah karena saksi
mengetahui konsekuensi apa yang akan ditanggung. Meski demikian
dengan segala rasa kecewa, meskipun saksi telah memohon-mohon agar
diberikan sebuah solusi agar perjanjian kawinnya dapat dituliskan dalam
Bagian 20 dari 26
akta pelaporan perkawinan itu, namun pada akhirnya, petugas menyatakan
bahwa pihaknya tidak dapat membantu apa-apa karena memang
peraturannya sudah seperti itu;
• Saksi masih dalam keadaan khawatir dan kecewa atas perlakuan yang
menurut saksi sangat tidak adil atas peraturan yang berlaku tersebut.
Namun saksi memerlukan pinjaman dari bank guna membeli sebuah rumah
kecil untuk tempat tinggal saksi dan isteri maka pada bulan Mei 2015, saksi
memberanikan diri untuk mengajukan pinjaman uang ke bank. Setelah
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
118
semua persyaratan diberikan ke pihak bank, kemudian pihak bank
menanyakan akan status saksi yang sudah menikah dan meminta fotokopi
kartu keluarga serta surat nikah. Mereka juga meminta dokumen tambahan,
yaitu perjanjian kawin. Kemudian saksi menyerahkan perjanjian kawin
tersebut. Namun ternyata ketakutan saksi menjadi nyata, yakni perjanjian
kawin tersebut ditolak oleh pihak bank karena tidak didaftarkan di kantor
capatan sipil;
• Impian saksi dan istrinya atas sebuah rumah mungil di kota pahlawan
Surabaya, kota kesayangan, dan kota di mana saksi dibesarkan, kota di
mana saksi bermimpi untuk membina rumah tangga dengan istri, sedikit-
demi sedikit menjadi pudar. Saksi seorang kepala rumah tangga sekarang,
cepat atau lambat saksi akan menjadi seorang ayah. Apakah karena istri
saksi seorang asing, maka saksi tidak berhak untuk meminjam uang di
bank?;
• Saksi tidak menyerah begitu saja karena saksi percaya sebagai seorang
kepala rumah tangga adalah tugas saksi untuk melindungi keluarga dan
memberikan tempat tinggal yang layak. Saksi berkonsultasi dengan teman,
seorang pengacara, yang mana teman tersebut memberikan saran untuk
membuat perjanjian kawin yang baru karena pada saat ini perkawinan saksi
sudah terdaftar di Indonesia;
• Selanjutnya saksi menghubungi notaris dan mengatakan bahwa saksi dan
istri ingin membuat perjanjian perkawinan. Namun ternyata semua notaris
yang saksi datangi menolak dengan alasan bahwa perjanjian perkawinan
hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.
Getir hati saksi mendengar penjelasan dan alasan yang sama dari semua
notaris. Hingga saat ini saksi tidak tahu harus melakukan apa. Sebagai
seorang pedagang, saksi tidak tahu kapan saksi mampu memberi rumah
secara tunai. Saksi berpikir jika saksi bisa memberi rumah secara tunai,
maka masalah ini akan hilang. Hal ini berarti saksi harus bekerja lebih keras
lagi agar dapat menabung dan bisa membeli rumah secara tunai;
• Namun ternyata saksi mendengar kabar dari seorang teman bahwa
sekalipun membayar tunai, pihak pengembang dan notaris PPAT akan tetap
menolak jika pelaku kawin campur tidak memiliki perjanjian kawin yang
didaftarkan di kantor catatan sipil karena tanah tersebut akan menjadi harta
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
119
bersama yang berarti separuhnya dimiliki oleh orang asing. Mendengar hal
itu, saksi segera bertanya ke notaris PPAT dan pihak bank. Ternyata
memang benar bahwa menurut mereka selama saksi tidak mempunyai
perjanjian kawin akan tetap ditolak karena apabila dilakukan pembelian
maka rumah itu akan menjadi harta bersama karena rumah tersebut adalah
hak milik, sehingga pembelian rumah tersebut akan menyebabkan tanahnya
dimiliki juga separuhnya oleh orang asing;
• Menurut mereka, orang asing tidak boleh memiliki hak milik di Indonesia.
Kalau diberlakukan seperti itu, apakah itu berarti saksi disamakan dengan
warga negara asing? Saksi merasakan kekecewaan yang sangat
mendalam. Saksi merasa kebebasannya dirampas, haknya direnggut, dan
dunia nampak menjadi suram. Cita-cita saksi untuk memilki tempat tinggal
yang layak mulai pupus;
• Saksi mendengar adanya permohonan uji materi terhadap Undang-Undang
Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh
Pemohpn. Mendengar berita itu, saksi dengan terbata-bata karena penuh
rasa gembira dan haru menjelaskan kepada istrinya bahwa masih memiliki
harapan untuk bisa memiliki dan membeli sebuah rumah. Saksi bukan
orang hukum jadi tidak mengerti tentang hukum. Namun setelah bertanya
dan mendengar lebih jauh tentang permohonan ini, saksi percaya doa-doa
saksi dan seluruh keluarga nampaknya telah dikabulkan. Saksi
mengucapkan terima kasih kepada Pemohon yang mengajukan
permohonan pengujian undang-undang, khususnya terhadap pasal-pasal
dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan
yang merampas hak-hak warga negara Indonesia pelaku kawin campur;
• Menurut saksi, permohonan Pemohon merupakan suatu perbuatan
patriotisme yang dapat memberikan harapan, dan sebuah terobosan besar
yang akan menjawab tangisan serta jeritan warga negara Indonesia pelaku
kawin campur yang terdiskriminasikan seperti saksi;
• Saksi lahir dan besar di Indonesia, mengenyam pendidikan di Indonesia,
dan bekerja pun di Indonesia tercinta. Salah satu impian saksi hingga akhir
hayat nanti saksi akan tetap berkewarganegaraan Indonesia. Saksi dan
teman-teman yang senasib dan sependeritaan seperti saksi, dengan ini
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
120
mengabulkan seluruhnya permohonan yang diajukan Pemohon karena
permohonan tersebut merupakan suara hati dan jeritan pelaku perkawinan
campur yang hanya meminta agar saksi dan pelaku perkawinan campur
sebagai Warga Negara Indonesia dapat dijamin hak-haknya dalam
konstitusi;
• Besar harapan saksi agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
dapat memberikan kepastian hukum bahwa yang dimaksud dengan kata
Warga Negara Indonesia itu juga berarti warga negara Indonesia yang
melakukan perkawinan campur seperti saksi, serta apabila hak milik atau
hak guna bangunan dapat dikecualikan dari harta bersama maka hak-hak
saksi untuk membeli tanah, hak milik, atau hak guna bangunan tidak hilang
dan terampas selamanya. Saksi percaya apabila ada kejelasan tentang
makna dan dikabulkannya seluruh pasal-pasal yang dimohonkan oleh
Pemohon maka hal ini akan menghilangkan semua rasa cemas, ketakutan,
dan kesedihan saksi dan pelaku perkawinan campur lainnya;
5. Alya Hiroko Oni
• Saksi berumur 18 tahun, lahir di Jakarta, dan tinggal di daerah Jakarta
Timur. Saksi adalah anak dari pasangan perkawinan campuran dimana ibu
saksi berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan ayah saksi
berkewarganegaraan Jepang. Saksi hadir dalam persidangan sebagai
wakil dari teman-teman lain selaku anak dari Warga Negara Indonesia
pelaku perkawinan campur;
• Pada saat saksi lahir pada tahun 1996, hukum di Indonesia mewajibkan
saksi untuk menjadi warga negara sesuai warga negara ayah. Oleh karena
itu, saat ini saksi masih berkewarganegaraan Jepang. Tetapi di tahun ini,
sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, saksi diberi
hak untuk memilih. Dalam waktu dekat, saksi akan menjadi Warga Negara
Indonesia;
• Sebagai anak pasangan perkawinan campuran, secara tidak langsung,
saksi juga mengalami perasaan serupa dengan apa yang dialami oleh ibu
saksi sebagai warga Indonesia yang menikah dengan warga negara asing
karena saksi merupakan bagian dari keluarga;
• Dalam kesempatan ini, saksi ingin menceritakan secara singkat kesedihan
saksi dan teman-teman lain sebagai anak pasangan perkawinan campur
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
121
yang turut merasakan ketidakadilan dan diskriminasi akibat berlakunya
pasal-pasal yang diminta pengujiannya oleh Pemohon. Dulu, ketika saksi
masih duduk di bangku SMP, saksi pernah bertanya kepada ibunya, “Ma,
apa bedanya perempuan seperti mama yang kawin dengan orang asing,
dengan perempuan lain yang kawin dengan Warga Negara Indonesia?” Ibu
saksi hanya menjawab sambil tertawa, “Tidak ada bedanya, Kak. Tidak ada
perbedaan. Kita sama-sama punya hak dan kewajiban yang sama. Punya
hak untuk memilih presiden, memilih wakil-wakil rakyat. Punya kewajiban
yang sama, harus membayar pajak, harus merawat lingkungan, dan
seterusnya”. Nampaknya ibu saksi benar, karena faktanya, saksi dan adik-
adiknya bersekolah di sekolah negeri, SMP negeri, SMA negeri, dan pihak
sekolah tidak mendiskriminasikan atau melarang saksi yang warga negara
asing untuk bersekolah di sekolah negeri;
• Sejak tiga tahun yang lalu, keluarga kami tidak seceria sebelumnya. Saksi
melihat berkurangnya wajah ceria pada diri ibu dan ayahnya. Mereka sering
terlihat merenung, bicara dengan wajah lelah, atau dengan nada sedih
membahas sesuatu. Sekilas, saksi mendengar kata-kata diskriminasi.
Namun, setelah saksi kuliah di fakultas hukum, ibu saksi mulai sedikit demi
sedikit bercerita bahwa ibunya tidak bisa membeli rumah hak milik atau hak
guna bangunan. Meskipun telah membayar lunas, pihak developer menolak
untuk menyerahkan unitnya dengan alasan karena ibunya menikah warga
negara asing;
• Menurut developer dan notarisnya, undang-undang melarang ibu saksi
untuk mempunyai rumah dengan hak milik dan hak guna bangunan.
Mendengar penjelasan ibunya, saksi pun merasa sedih. Saksi dan adik-
adiknya merasa aturan tersebut tidak adil, tidak menjunjung asas dan
prinsip keadilan justice before the law. Adik sempat berkata, “Jika mama
saja yang Warga Negara Indonesia tidak bisa beli rumah di negaranya
sendiri, apalagi kita sebagai keturunan dari pasangan perkawinan
campuran”;
• Saksi juga pernah tidak sengaja mendengar percakapan kedua orang
tuanya ketika sedang duduk berdua karena pintunya terbuka. Waktu itu,
keadaan ibu saksi sedang sedih dan nampaknya menangis karena
pengembang bersikeras tidak mau menyerahkan unitnya kepada ibunya.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
122
Padahal, ayah saksi sudah membuat akta notaris yang melepaskan haknya
terhadap seluruh harta dan aset selama perkawinan, namun tetap ditolak.
Saat itu, saksi mendengar ayahnya berkata kepada ibunya, “Maafkan saya
karena Anda menikah dengan saya, orang asing, sehingga menjadikan
Anda kehilangan hak untuk membeli rumah, membeli tanah. Mohon
maafkan saya.” Mendengar itu, kaki saksi lemas, hati saksi merintih, pipi
saksi basah dengan air mata;
• Penderitaan kedua orang tua saksi begitu besar karena berlakunya pasal-
pasal dalam kedua Undang-Undang tersebut. Ibu saksi hanya ingin
membeli rumah dan mendapatkan haknya. Rasa sedih yang saksi alami
sebagai anak dari pasangan perkawinan campuran juga pasti dirasakan
oleh anak-anak lain. Hanya saja kedua orang tua saksi tidak berbagi
kepedihan dan lukanya kepada anak-anaknya. Namun demikian, anak-anak
perkawinan campuran juga merasakan ketakutan terintimidasi, kecamasan,
dan kepedihan tersebut;
• Sekarang saksi sudah dewasa dan kebetulan saksi adalah mahasiswi
Fakultas Hukum di salah satu Universitas di Indonesia. Saksi pernah
menanyakan permasalahan yang dialami ibunya kepada salah satu
pengajar di kampus, “Mengapa warga Indonesia yang menikah dengan
warga negara asing tidak boleh mempunyai hak milik dan hak guna
bangunan atas tanah?” Jawaban pengajar, “Jika tidak mempunyai
perjanjian kawin, ya, memang tidak bisa, karena undang-undangnya sudah
mengatur demikian. Orang asing hanya diizinkan memiliki hak pakai saja”;
• Dalam hati saksi berkata, “Kan mama warga Indonesia bukan orang asing.
Bukankah Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bahwa setiap
orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
dapat diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun dan bukankah
setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif asal … atas dasar
apa pun. Mengapa mama saya seorang warga negara Indonesia
diperlakukan diskriminatif oleh negara?”;
• Dalam waktu dekat, saksi akan menjadi warga negara Indonesia.
Kemudian, setelah lulus kuliah nanti, saksi bekerja dan dalam beberapa
tahun menabung, saya bercita-cita ingin membeli dan mempunyai rumah
hak milik atau hak guna bangunan, meskipun membelinya dengan cara
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
123
mencicil ke bank. Namun, ibu saksi seorang warga negara Indonesia yang
sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Indonesia. Ibu saksi menabung dan
mengidam-idamkan punya rumah, ternyata ketika tabungannya mencukupi
sampai seumur hidupnya, ibunya tidak akan pernah bisa punya hak milik
dan hak guna bangunan atas tanah. Jika memang negara menjamin hak
konstitusional seseorang dalam Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya
ibunya tidak mengalami penderitaan terintimidasi dan perlakuan
diskriminatif seperti ini;
• Jika permohonan ini tidak dikabulkan maka sudah tentu di masa yang akan
datang, jika saksi bersuamikan orang asing maka saksi juga akan
mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh ibunya sekarang ini.
Saksi berharap dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk
mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena
permohonan tersebut merupakan permohonan saksi yang juga anak-anak
dari pasangan perkawinan campuran. Jeritan seluruh warga negara
Bagian 21 dari 26
Indonesia pelaku kawin campur adalah jeritan anak-anak pelaku
perkawinan campur;
• Mungkin orang-orang menyebut bahwa hanya separuh darah saksi warga
negara Indonesia. Namun, hati dan jiwa saksi, serta anak-anak dari
perkawinan campuran adalah seorang warga negara Indonesia. Yang pasti
Pemohon dan seluruh pelaku perkawinan campuran, para ibu-ibu dan
bapak-bapak di sini mengharapkan sebuah keputusan yang sama;
6. Juliani Wistarina Luthan
• Saksi menikah 19 tahun yang lalu dengan seorang laki-laki
berkewarganegaraan Jepang. Sejak menikah sampai sekarang, saksi
menetap di Jakarta;
• Saksi dan teman-teman dari Perkumpulan Masyarakat Perkawinan
Campuran Indonesia hadir dalam persidangan untuk memberikan dukungan
kepada Pemohon. Saat ini saksi menjabat sebagai Ketua Perkumpulan
Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (disebut Perca Indonesia)
yang beranggotakan warga negara Indonesia pelaku kawin campur yang
tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia maupun yang ada di
mancanegara. Pada saat ini, Perca Indonesia memiliki anggota hampir
sebanyak 800 orang. Sebagai ketua umum, salah satu tugas saksi adalah
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
124
menerima keluhan atau persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum
yang dihadapi oleh anggota Perca Indonesia;
• Pada persidangan sebelumnya, telah disampaikan oleh saksi-saksi fakta
yang memberikan kesaksian atas perlakuan diskriminatif dan hilangnya hak
konstitusi yang mereka alami karena menikah dengan WNA. Hal tersebut
adalah kenyataan yang dihadapi pelaku perkawinan campur dalam
keseharian yang hanya merupakan beberapa contoh kecil dari kepahitan-
kepahitan lain yang dialami. Setiap pelaku kawin campur mengalami
masalah dan diskriminasi yang berbeda. Saksi-saksi telah menceritakan
permasalahan dan diskriminasi yang dialaminya dan masih banyak masalah
dan diskriminasi yang dialami. Seperti misalnya, ada anggota Perca
Indonesia yang berupaya membeli properti secara tunai dengan status
kepemilikan HGB. Namun, saat melakukan AJB, dirinya diberitahukan
bahwa tanahnya akan diturunkan menjadi hak pakai. Ada pula WNI yang
membeli tanah hak milik sebelum menikah, kemudian setelah menikah
dengan WNA, ketika tanah itu akan dijual, dengan sangat mengherankan
tanah tersebut sebelumnya harus diturunkan menjadi hak pakai. Tentu saja
harga tanah menjadi jauh lebih murah dan bahkan calon pembelinya
membatalkan niat;
• Masalah lain kadang terjadi dalam kasus warisan. Ketika seorang pelaku
kawin campur mendapatkan warisan dari orang tuanya menjadi khawatir
untuk menjual karena takut akan turun haknya menjadi hak pakai, sehingga
membiarkan nama dalam sertifikat tetap pada nama orang tuanya;
• Saksi dan pelaku perkawinan campur menderita puluhan tahun tanpa ada
yang mendengar atau membantu. Saksi dan pelaku perkawinan campur
dianggap punya resiko kabur atau flight a risk kalau meminjam uang di bank
sehingga apa pun situasinya, pihak bank pasti menolak. Saksi dan pelaku
perkawinan campur telah banyak kehilangan kesempatan dan kebebasan
dalam melakukan tindakan hukum. Banyak anggota Perca Indonesia yang
diyakinkan untuk sebaiknya tidak berstatus nikah secara resmi, harus
menyelundupkan statusnya karena akan lebih mudah baginya bila membeli
rumah atau tanah bila mereka masih berstatus lajang. Saksi dan pelaku
perkawinan campur tidak bisa mengagunkan harta bawaannya ke bank,
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
125
padahal harta bawaan bukanlah termasuk harta gono-gini karena adanya
percampuran harta bersama;
• Pengaduan disertai dukungan, dukungan semangat, dukungan doa, hingga
hari ini semakin keras dukungannya terlebih pada saat mengetahui bahwa
salah satu anggota Perca Indonesia, yakni Pemohon mengajukan uji
materiil ke Mahkamah Konstitusi. Begitu banyak pengaduan dan kasus
yang disampaikan oleh anggota ataupun non-anggota Perca Indonesia dari
Batam, dari Balikpapan, Pangandaran, Surabaya, Bali, Bogor, Jakarta, dan
cerita yang sama juga muncul dari teman-teman berkebangsaan Indonesia
pelaku kawin campur yang tinggal di luar negeri. Diskriminasi ini tidak hanya
terjadi di ibukota, namun juga terjadi di berbagai wilayah lain di nusantara,
dan ternyata perlakuan diskriminatif tersebut tidak saja menimpa kami
rakyat biasa tapi juga pejabat negara sekelas Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
mengalaminya;
• Saksi dan pelaku perkawinan campur mendukung perjuangan Pemohon
berdasarkan kenyataan dan fakta yang dialami dan bukan sekedar
interpretasi hukum atau penerapan hukum. Yang Pemohon ajukan juga
merupakan permohonan saksi dan semua sebagai WNI yang dilindungi hak
konstitusionalnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan
untuk WNA;
• Pada persidangan ketiga (sidang Pleno yang pertama) Hakim Konstitusi Dr.
I Dewa Palguna bertanya, “Berapa sebenarnya jumlah pelaku perkawinan
campuran?” Menurut saksi, data yang tercatat di berbagai instansi
pemerintah adalah puncak dari gunung es seluruh jumlah pelaku
perkawinan campuran di Indonesia dan mungkin momentum ini bisa
memicu pemerintah sebagai pemegang anggaran dan otoritas
pembangunan untuk menangkap gejala sosial kemasyarakatan yakni
perkawinan campuran;
• Sebagai warga negara Indonesia, saksi memohon agar hak
konstitusionalnya dipulihkan sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945.
Saksi memohon agar permohonan Pemohon dapat dikabul secara
bijaksana. Saksi tidak mewakili kepentingan asing walaupun sebagian dari
keluarganya adalah WNA;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
126
• Saksi sudah menyiapkan petisi yang dikumpulkan dengan semangat dan
jiwa nasionalis. Saksi memohon petisi tersebut dapat diterima oleh Majelis
Hakim Konstitusi;
[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden
menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 29 Juli 2015, yang
dilengkapi dengan keterangan tertulis dan menyampaikan keterangan tertulis yang
diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 September 2015, yang pada
pokoknya menguraikan sebagai berikut:
I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON
1. Bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menikah dengan laki-laki
berkewarganegaraan asing, dan Pemohon merasa dirugikan karena
perjanjian pembelian rumah susun yang telah dibatalkan sepihak oleh
pengembang karena keberlakuan ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan
Pasal 36 ayat (1) UUPA, dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal
35 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan
Negeri karena seorang perempuan yang kawin dengan WNA maka dilarang
untuk membeli tanah dan/atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan
karena harta benda (rumah susun) yang diperoleh selama perkawinan (tanpa
ada perjanjian kawin harta terpisah) akan menjadi harta bersama;
2. Pernyatan frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal
36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai “warga negara Indonesia tanpa
terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia
yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga
negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga
negara asing” yang merupakan anggapan Pemohon bukan sebagai alat
untuk mewujudkan keadilan, sebaliknya menjadi penghalang tercapainya
keadilan;
3. Pasal 21 ayat (3) UUPA memiliki pemaknaan yang berbeda dari tujuan utama
pembentukan UUPA, yaitu memberikan kepastian hukum. Apabila diterapkan
dalam perkawinan campur, maka frasa “sejak diperoleh hak”, mempunyai arti
sejak dilakukannya pembelian/diperolehnya (hak milik atau hak guna
bangunan) oleh warga negara Indonesia kawin campur selama perkawinan.
Hal tersebut mengakibatkan warga negara Indonesia yang kawin campur
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
127
tidak dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, karena adanya
ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bahwa "harta benda yang
diperoleh selama perwakinan menjadi harta bersama";
4. Frasa “sejak diperoleh hak” jika dimaknai “sejak timbulnya hak” menimbulkan
ketidakpastian hukum. Di satu sisi, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin
setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh Hak Milik. Di sisi lain,
Pasal 21 ayat (3) UUPA melarang kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna
Bangunan bagi warga negara Indonesia yang kawin campur;
5. Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA telah merampas,
merenggut, dan menghilangkan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan
Hak Guna Bangunan. Dengan demikian telah terjadi pembedaan hak dan
perlakuan diskriminasi antara Pemohon dengan warga negara Indonesia
lainnya;
6. Frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan…” dalam Pasal
29 ayat (1) UU Perkawinan justru mengekang dan membatasi hak kebebasan
berkontrak karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian
kawin jika tidak dilakukan “pada saat atau sebelum perkawinan
dilangsungkan”;
7. Frasa “…harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang
dimaknai sebagai “Hak Kepemilikan” yang lahir dengan serta merta secara
otomatis pada saat pembayaran dilakukan, telah merampas dan
menghilangkan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna
Bangunan karena “harta” tersebut dimaknai separuhnya merupakan milik
orang asing sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4)
UUD 1945;
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
128
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud
dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus
menjelaskan dan membuktikan:
a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal
51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2011;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang
dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat
berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan
kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul
karena berlakunya suatu Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu
(vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus
memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah
dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
129
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon
apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 21
ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3),
ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan;
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, menurut Pemerintah,
permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (obscuur libels), utamanya
dalam menguraikan/ menjelaskan dan mengkonstruksikan adanya kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang a quo,
karena hal-hal sebagai berikut:
a. dari segi konstitusional tidak tampak secara jelas kerugian pemohon dengan
adanya pemaknaan frasa “warga negara Indonesia” dalam Pasal 21 ayat (1)
atau Pasal 36 ayat (1), yang pada intinya “yang dapat mempunyai hak milik
Bagian 22 dari 26
atau hak guna bangunan ialah warga negara Indonesia”, dapat menimbulkan
ketidakadilan;
b. anggapan Pemohon yang menyatakan kedua Undang-Undang a quo bersifat
diskriminatif adalah keliru karena diskriminasi adalah suatu keadaan
perlakuan yang berbeda untuk keadaan yang sama, perlakuan yang berbeda
kepada suatu keadaan yang berbeda bukanlah suatu diskriminasi.
Sedangkan perlakuan yang sama adalah terhadap suatu keadaan yang sama
(equal treatment, if equal circumstances);
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah, permohonan
Pemohon tidak tepat, tidak jelas dalam menguraikan adanya anggapan kerugian
konstitusional yang dialami, oleh karena itu adalah tepat dan sudah
sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
secara bijaksana menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard);
Namun Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia
Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan
menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak,
sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
130
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-
III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007);
III. KETERANGAN PRESIDEN ATAS MATERI PERMOHONAN YANG
DIMOHONKAN UNTUK DI UJI
Sebelum Pemerintah memberikan keterangan atas materi yang dimohonkan
untuk diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan
“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai Negara yang
berdasarkan Pancasila dimana dalam Sila yang pertamanya menyebutkan
bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan
yang erat sekali dengan agama kerohanian sehingga perkawinan bukan saja
mempunyai peranan yang penting tetapi bertujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia dalam membina hubungan dan melanjutkan
keturunan;
Tujuan Perkawinan juga untuk pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak
dan kewajiban orang tua. Perkawinan merupakan salah satu bentuk
perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati,
dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945;
Dalam Undang-Undang ini, Perkawinan campur didefinsikan dengan
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang
berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia (vide Pasal 57 UU Perkawinan). Bagi orang-
orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan
campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan
dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah
ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia
yang berlaku (Pasal 58 UU Perkawinan);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria
Bahwa Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya,
termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, maka bumi, air
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
131
dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai
fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan
makmur sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan
pertimbangan tersebut, perlu adanya hukum agraria nasional dengan
didasarkan hukum adat tentang tanah, sederhana menjamin kepastian
hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-
unsur yang bersandar pada hukum agama. Sebagai pelaksanaan dari Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang
Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan
dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, yang mewajibkan negara
untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, sehingga
semua tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat;
Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UUPA meletakkan
dasar-dasar hukum Agraria Nasional dengan cara antara lain sebagai berikut:
a. pertama-tama asas kenasionalan diletakkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang
menyatakan:
"Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat
Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia";
dan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan:
"Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa
Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”;
Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik
Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai
keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tak semata-
mata menjadi hak dari para pemiliknya saja;
b. kemudian secara mendasar diatur mengenai hubungan antara bangsa dan
bumi, air dan ruang angkasa dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:
“Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa
termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi”;
Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa
Indonesia masih ada dan selama bumi, air dan ruang angkasa Indonesia
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
132
itu masih ada, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu
kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan
tersebut;
c. "Asas domein" yang dipergunakan sebagai dasar daripada perundang-
undangan agraria yang berasal dari Pemerintah jajahan tidak dikenal
dalam hukum agraria yang baru, sehingga asas ini dicabut;
d. bertalian dengan hubungan antara bangsa dengan bumi serta air dan
kekuasaan negara sebagai yang disebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 maka
didalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan mendudukkan hak itu
pada tempat yang sewajarnya didalam alam bernegara dewasa ini. Pasal
3 itu menentukan bahwa "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang
serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan
peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".
e. dasar yang keempat diletakkan dalam Pasal 6, yaitu bahwa "Semua hak
atas tanah mempunyai fungsi sosial"
sesuai dengan asas kebangsaan tersebut dalam Pasal 1 maka menurut
Pasal 9 juncto Pasal 21 ayat (1) hanya warganegara Indonesia saja yang
dapat mempunyai hak milik atas tanah, hak milik tidak dapat dipunyai oleh
orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (Pasal
26 ayat (2)). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai
yang luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum
tidak dapat mempunyai hak milik [Pasal 21 ayat (2)]. Adapun
pertimbangan melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas
tanah ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik
tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup
bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna usaha, hak guna-
bangunan, hak pakai menurut Pasal 28, Pasal 35 dan Pasal 41). Dengan
demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud menghindari
ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai
dengan hak milik (Pasal 17);
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
133
Kemudian dalam hubungannya pula dengan azas kebangsaan tersebut
diatas ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2), bahwa "Tiap-tiap warga negara
Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang
sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat
manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya";
Sehubungan dengan anggapan Pemohon dalam permohonannya yang
menyatakan bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal
36 ayat (1) UUPA yang menyatakan:
“Pasal 21
(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik;
(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara
Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-
undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu
didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau
hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut
lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena
hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa
hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”;
“Pasal 36 ayat (1)
Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:
a. warga negara Indonesia;
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia”;
Dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU
Perkawinan yang menyatakan:
“Pasal 29
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah
pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertilis
yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana
isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;
(3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
134
(4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat
diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk
mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”;
Pasal 35 ayat (1)
“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama”;
Ketentuan diatas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan
ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1),
Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4)
UUD 1945 yang menyatakan:
Pasal 27 ayat (1)
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”;
Pasal 28D ayat (1)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”;
Pasal 28E ayat (1)
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara
dan meninggalkannya, serta berhak kembali”;
Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4)
“(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapa pun”;
Pasal 28I ayat (2)
“(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif
atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
135
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;
Terhadap dalil dari Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan keterangan
sebagai berikut:
1. Bahwa dasar dari sebuah Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai akibat dari sebuah
Perkawinan, timbul adanya hak dan kewajiban suami dan isteri yang
antara lain dengan mewajibkan suami untuk melindungi isterinya dan
memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannya sedangkan Isteri wajib mengatur urusan rumah-
tangga sebaik-baiknya (vide Pasal 34 UU Perkawinan). Selain itu antara
isteri dan suami juga mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam
masyarakat. Demikian pula mengenai harta yang didapatkan selama
dalam perkawinan menjadi harta bersama bagi suami dan isteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
2. Berdasarkan filosofis UU Perkawinan di atas, perkawinan campuran
dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya dipenuhi antara lain
dilakukan apabila dipersyaratkan bagi hukum masing-masing pihak yang
hendak mencatatkan perkawinannya. Apabila perkawinan tersebut
dilaksanakan di Indonesia, perkawinan tersebut dilakukan harus
memenuhi ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing pihak
Bagian 23 dari 26
[vide Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan], pejabat yang berwenang
memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat perkawinan
menurut hukum masing-masing pihak. Setelah itu barulah kedua belah
pihak dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum
agamanya yaitu akad nikah menurut agama islam, dan non muslim
dengan pencatatan sipil;
3. Bahwa dalam UU Perkawinan juga mengatur bagi setiap warga negara
yang berbeda kewarganegaraan dapat melakukan perkawinan campuran
dengan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
136
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia
(Pasal 57 UU Perkawinan) sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon;
4. Sebagai akibat dari perkawinan campuran dapat memperoleh
kewarganegaraan dari suami/isteri dapat pula kehilangan
kewarganegaraannya menurut cara yang ditentukan oleh Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia;
5. Selain akibat dari perkawinan campuran tersebut, terkait dengan
permasalahan yang dihadapi Pemohon sebagai WNI yang menikah
dengan warga negara asing, menurut Pemerintah apabila perkawinan
campuran tersebut dicatat di Indonesia, maka sudah seharusnya
perkawinan tersebut tunduk pada hukum di Indonesia antara lain tunduk
pada ketentuan adanya pengikatan atas harta bersama sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan ini
menentukan bahwa “harta bersama merupakan harta yang diperoleh
selama perkawinan berlangsung, dan yang berhak mengatur harta
bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri”. Oleh karena itu
apabila salah satu pihak ingin meninggalkan yang lainnya hal tersebut
tidak dapat dilakukan karena perbuatan hukum atas harta bersama dalam
perkawinan kedudukannya harus seimbang diantara mereka yaitu
sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu. Ketentuan ini sudah
sesuai dengan prinsip dan asas yang diatur dalam setiap hukum agama
dan hukum keperdataan yang diatur dalam Hukum di Indonesia;
6. Namun UU Perkawinan tidak serta merta menentukan sedemikan rupa
atas harta masing-masing pihak untuk dinyatakan harta bersama. UU
Perkawinan memberikan peluang bagi kedua belah pihak yang tidak
menginginkan adanya harta bersama dapat melakukan perjanjian
perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU Perkawinan.
Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut, tidak ada lagi
percampuran harta dan harta yang dimiliki oleh para pihak menjadi milik
masing-masing;
7. Sehubungan dengan kedudukan Pemohon sebagai warga negara
Indonesia yang menikah dengan warga negara asing yang tidak
melakukan perjanjian perkawinan maka menurut Pemerintah perkawinan
campuran tersebut secara hukum tunduk pada UU Perkawinan di
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
137
Indonesia yang sama juga diberlakukan bagi warga negara Indonesia
lainnya yaitu adanya ketentuan harta bersama. Ketentuan ini sudah
sesuai dengan prinsip dan asas yang diatur dalam setiap hukum agama
dan hukum keperdataan yang diatur dalam Hukum di Indonesia;
8. Sedangkan terkait kepemilikan tanah yang mendasarkan pada asas
kenasionalan [vide Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUPA] dan hubungan
bangsa Indonesia dengan tanah adalah bersifat abadi (vide Pasal 1 ayat
(3) UUPA) maka hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan
pemindahan hak yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
kepada orang asing batal karena hukum [vide Pasal 26 ayat (2) UUPA].
Namun demikian warga negara asing tetap dapat diberikan hak, yaitu hak
pakai yang dapat digunakan untuk hunian, menderikan bangunan atau
membuka usaha;
9. Sehubungan dengan kedudukan Pemohon yang ingin mempunyai hak
milik atas satuan rumah susun di atas hak guna bangunan, namun
dikarenakan Pemohon tidak melakukan perjanjian perkawinan maka hak
yang akan diberikan menjadi bias dengan kata lain pihak warga negara
asing ikut memiliki setengah dari hak tersebut, karena harta (dalam hal ini
berupa tanah) yang dimiliki menjadi harta bersama. Tidak
diperkenankannya warga negara Indonesia yang menikah dengan warga
negara asing mempunyai Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna
Bangunan selain alasan yang telah disebutkan, juga didasarkan agar
mencegah dimanfaatkannya salah satu pasangan istri/suami (warga
negara Indonesia) untuk penyelundupan hukum bagi penguasaan tanah
oleh warga negara asing;
10. Selanjutnya dalam Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA, dan peraturan
pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai
(HP) atas tanah, diatur lebih lanjut dengan bahwa WNA dapat memiliki
Hak Pakai dan Hak Sewa saja. Sehingga WNI yang menikah dengan
WNA agar tidak bias dalam pemberian haknya dapat diberikan Hak Pakai
atau Hak Sewa;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
138
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah dapat menyimpulkan sebagai
berikut:
1. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, menurut Pemerintah
justru memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengikatkan
dirinya dalam sebuah perkawinan untuk mencegah hal-hal yang pada waktu
atau sebelum perkawinan dilangsungkan terjadi yang tidak diinginkan.
Misalkan terhadap pelaku perkawinan campuran yang tidak mempunyai
perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka mereka
tidak dapat memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna
Usaha atau Hak Guna Bangunan. Akan tetapi mereka bisa menjadi
pemegang Hak Pakai;
2. Bahwa larangan bagi warga negara asing untuk memiliki tanah dan
bangunan tersebut telah sesuai tujuan pembentukan hukum tanah nasional,
selain itu juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada
segenap bangsa Indonesia agar dapat memanfaatkan tanah hak miliknya
untuk menunjang kehidupannya serta mencegah dimanfaatkannya salah
satu pasangan istri/suami (warga negara Indonesia) untuk penyelundupan
hukum bagi penguasaan tanah oleh warga negara asing;
3. Bahwa UUPA dan UU Perkawinan sudah sesuai dan sejalan dengan
amanat dengan UUD 1945, sehingga terkait dengan permasalahan yang
dialami oleh Pemohon, perlu untuk dipikirkan instrumen hukum agar dapat
mengakomodir kasus-kasus yang terjadi agar masyarakat tidak dirugikan
baik material maupun imaterial. Dengan demikian, atas dasar tersebut
diatas, Pemerintah sangat menghargai dan mengapresiasi usaha yang
dilakukan oleh Pemohon, sehingga Pemerintah perlu untuk
mempertimbangkan untuk segera menyusun sebuah instrumen hukum
lainnya dengan melihat dinamika yang terjadi pada saat ini;
V. PETITUM
Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang
Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili,
dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
139
dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et
bono);
[2.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis
bertanggal 15 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada
tanggal 15 September 2015, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada
pendiriannya;
[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945,
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,
selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar;
[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji
konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, selanjutnya
disebut UU 5/1960) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
140
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut
UU 1/1974) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan
Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu
Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD
1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-
putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus
memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
141
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selaku perseorangan warga
negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya
Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 serta Pasal 29 ayat
(1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, dengan alasan-
alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon sangat terluka, terdiskriminasikan hak-haknya, sengsara dan
menderita baik secara psikologis (kejiwaan) maupun secara moral, terampas
hak-hak asasinya akibat berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal
36 ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal
35 ayat (1) UU 1/1974, penderitaan yang sama juga dirasakan oleh seluruh
anggota keluarga Pemohon. Hak Konstitusional Pemohon untuk bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik telah dirampas
selamanya. Setiap orang pasti ingin memiliki/memberikan bekal bagi diri dan
anak-anaknya untuk masa depan. Salah satunya dengan membeli tanah dan
bangunan, selain sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, juga sebagai
tabungan/bekal dimasa depan (hari tua)
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang taat dan menjunjung tinggi hukum,
membayar pajak-pajak dan segala kewajiban lainya yang harus dipenuhi
sebagai warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sama halnya dengan warga
negara Indonesia yang lainnya. Namun atas segala kepatuhannya kepada
negara dalam menjalankan kewajibannya selama ini, Pemohon justru
diperlakukan secara diskriminatif oleh negara, hanya karena Pemohon
menikahi seorang warga negara asing. Bahwa ternyata keberadaan pasal-
pasal tersebut bukan saja telah merampas keadilan dan hak asasi Pemohon,
Bagian 24 dari 26
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
142
tetapi juga merampas hak asasi seluruh warga negara Indonesia yang menikah
dengan warga negara asing;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang setia, bersumpah “lahir
di Indonesia, dan mati pun juga di Indonesia, menjunjung tinggi dan membela
tanah air Indonesia”. Namun dengan berlakunya pasal-pasal tersebut Pemohon
dibedakan haknya dengan warga negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta di atas, kerugian Pemohon karena
berlakunya Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960; serta
Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 adalah
spesifik, riil, dan nyata (actual), serta telah terjadi dan dirasakan oleh Pemohon.
Hal tersebut juga memiliki hubungan sebab akibat dan hubungan kausal
dengan Pemohon (causal verband). Sehingga tidak terbantahkan permohonan
pengujian Undang-Undang Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
06/PMK/2005.
[3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK
dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta
dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah:
a. Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945,
khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), serta
Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), serta Pemohon menganggap hak
konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang
dimohonkan pengujian;
b. Kerugian konstitusional Pemohon setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
c. Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada
kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
143
[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan pokok permohonan;
Pokok Permohonan
[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian
konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3)
serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4),
serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan:
Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU 5/1960:
(1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
...
(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh
hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak
milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu
satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya
kewarganegaraan itu.
Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan,
maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara,
dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap
berlangsung.
Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960:
(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:
a. warga negara Indonesia;
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.
Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/1974:
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan
oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
...
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
144
(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah,
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan
perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974:
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), serta Pasal
28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945;
Menurut Pemohon berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal
36 ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35
ayat (1) UU 1/1974 merampas hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Hak
konstitusional Pemohon tersebut, antara lain, hak untuk bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Setiap orang (warga negara) ingin
memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan anak-anaknya untuk masa depan
yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai
tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai tabungan atau bekal di masa
depan;
[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah
selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:
Pengujian Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960
[3.9.1] Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3)
serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, Mahkamah mempertimbangkan sebagai
berikut:
Bahwa sejalan dengan pandangan hidup berbangsa dan bernegara,
kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, tanah
merupakan karunia Tuhan Yang Mahakuasa bagi seluruh rakyat Indonesia yang
wajib disyukuri keberadaannya. Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa tanah
harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya sesuai dengan perkembangan peradaban dan budaya
bangsa Indonesia. Pengelolaan tanah harus berdasarkan kepada pengaturan
hukum yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai
latar belakang budaya dan adat-istiadat bangsa Indonesia yang bersifat komunal
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
145
religius. Untuk itu, pengaturan pengelolaan tanah harus sejalan dengan nilai-nilai
demokrasi termasuk demokrasi ekonomi, yakni dengan mengakomodasi
kepentingan seluruh suku bangsa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tanah
sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial dapat dijadikan sumber
kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk mewujudkan cita-cita filosofis-ideologis di atas maka secara
konstitusional UUD 1945 telah meletakkan landasan politik hukum pertanahan
nasional sebagai bagian dari pengaturan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya. Hal inilah yang ditegaskan oleh Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Terkait dengan itu kemudian disahkan dan diundangkan UU 5/1960.
Hubungan manusia Indonesia dengan tanah dalam wilayah negara
Indonesia mengandung karakter yang spesifik. Hubungan spesifik bukan hanya
menunjukkan ikatan batin yang sangat ditentukan oleh faktor historis yang
panjang, namun juga mengandung ketergantungan yang bersifat ekonomis, politis
dan sosial. Ketergantungan ekonomis karena tanah di wilayah Indonesia menjadi
sumber penghidupan bagi manusia Indonesia. Secara politis, tanah di Indonesia
merupakan tempat, letak dan batas wilayah kekuasaan manusia Indonesia. Secara
sosial-filosofis, tanah di wilayah Indonesia merupakan wadah tempat
berlangsungnya hubungan antar manusia Indonesia sendiri. Hubungan yang
mengandung karakter spesifik inilah yang menjadikan basis lahirnya hubungan
antara manusia Indonesia dengan tanah yang dikonsepkan dengan Hak Bangsa.
Pasal 1 ayat (2) UU 5/1960 menegaskan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa
serta kekayaan alam di wilayah Indonesia merupakan kepunyaan rakyat yang
bersatu dalam ikatan bangsa Indonesia. Hak bangsa itu bersifat sakral, abadi, dan
asasi. Sakral karena adanya kesadaran dan pengakuan bahwa tanah beserta
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah Tuhan Yang
Maha Esa. Abadi karena hubungan antara bangsa dengan tanah di wilayah
Indonesia tidak akan pernah berakhir selama bangsa Indonesia sebagai subjek
dan tanah sebagai objek masih ada. Asasi karena hak bangsa menjadi basis bagi
lahirnya hak dasar bagi setiap orang atau kelompok untuk menguasai,
memanfaatkan, dan menikmati tanah dan hasilnya untuk kesejahteraan mereka.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
146
Sebelum disahkan dan diundangkannya UU 5/1960, tanggal 24 September
1960, di Indonesia terdapat dualisme hukum yang mengatur hukum pertanahan,
yaitu orang yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek) dan penduduk pribumi yang tunduk pada hukum adat. Pada masa itu,
penduduk Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa dan
yang dipersamakan dengan golongan Eropa, China dan Timur Asing serta Pribumi
berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS). Dualisme
hukum dengan penggolongan penduduk dan perbedaan hukum yang berlaku
sebagaimana ketentuan Pasal 131 juncto Pasal 163 IS tersebut sengaja diciptakan
untuk kepentingan politik hukum dan keuntungan ekonomi Belanda. Golongan
Timur Asing hanya diberikan peluang dan diposisikan sebagai tenaga pemasaran
produk Belanda yang diambil dari bumi Indonesia dan dipasarkan di luar negeri,
sedangkan golongan pribumi sengaja dibiarkan dalam hukum adatnya sendiri agar
tidak berada dan tidak setara serta tidak mencampuri hukum tanah yang dibuat
Belanda sendiri. Keadaan politik hukum yang diskriminatif dan merugikan bangsa
Indonesia tersebut mendorong dan melatarbelakangi pemerintah untuk segera
mensahkan dan mengundangkan UU 5/1960.
Dasar konstitusional yang memerintahkan pembentukan UU 5/1960 adalah
Pasal 33 UUD 1945 (sebelum perubahan) yang menyatakan:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dicantumkannya Pasal 33 UUD 1945 dalam konsiderans dasar mengingat
UU 5/1960 adalah untuk menegaskan bahwa materi muatan UU 5/1960 haruslah
merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945. Menimbang bahwa terkait persoalan
konstitusional yang diajukan Pemohon, yakni Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal
36 ayat (1) UU 5/1960 menyatakan:
Pasal 21
(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
...
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
147
(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak
milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik
dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya
wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya
hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu
tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus
karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa
hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
Pasal 36
(1) Yang dapat mempunyai hak guna-bangunan ialah:
a. warga-negara Indonesia;
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan
di Indonesia.
Dapat dikemukakan bahwa salah satu prinsip atau asas UU 5/1960 adalah
asas nasionalitas (kebangsaan). Asas dalam satu peraturan perundang-undangan
merupakan jiwa, ruh, titik tolak, dan tolok ukur serta kendali untuk memberi arah
pada substansi dan norma suatu ketentuan baik dalam pasal-pasal maupun ayat.
Ketentuan dalam pasal dan ayat harus selaras dengan asas suatu peraturan
perundang-undangan.
Bahwa salah satu asas dalam UU 5/1960 yaitu asas nasionalitas, asas ini
berintikan bahwa hanya bangsa Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan
sepenuhnya dengan bumi (tanah) air, ruang angkasa, dan kekayaan yang
terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, asas nasionalitas adalah satu asas
yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai
hak milik atas tanah yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi (tanah), air,
dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dan wanita serta
sesama warga negara. Tujuan dan fungsi asas nasionalitas ini dimaksudkan untuk
melindungi segenap rakyat Indonesia dari ketidakadilan dan perlakuan sewenang-
wenang yang diatur dalam peraturan yang dibuat dan berlaku pada masa sebelum
kemerdekaan bangsa Indonesia.
Pemberlakuan asas nasionalitas adalah sebagai jaminan hak-hak warga
negara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem pertanahan dan sebagai
pembatas hak-hak warga negara asing terhadap tanah di Indonesia. UU 5/1960
mengatur bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Bagian 25 dari 26
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 148 rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah dalam UU 5/1960 disebutkan asas kebangsaan. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia dari Tuhan Yang Mahakuasa. Dalam UU 5/1960 ditegaskan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa tersebut adalah hubungan yang bersifat abadi (vide Pasal 1 dan Pasal 2 UU 5/1960). Ketentuan dalam norma UU 5/1960 yang bertolak pada asas nasionalitas termuat dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 9, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1). Pasal 9 UU 5/1960 menyatakan: (1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2. (2) Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Norma pasal ini intinya bahwa hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Setiap WNI baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya. Norma Pasal 9 UU 5/1960 merupakan penegasan bahwa hanya WNI yang berhak memiliki tanah di Indonesia, sedangkan warga negara asing (WNA) atau badan usaha asing hanya dapat mempunyai hak atas tanah yang terbatas saja seperti hak pakai. Orang Asing termasuk perwakilan perusahaan asing hanya dapat mempunyai hak yang terbatas atas tanah, selama kepentingan WNI tidak terganggu dan juga perusahaan asing itu dibutuhkan untuk kepentingan negara Indonesia sebagai komponen pendukung dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan apabila dihubungkan dengan Pasal 5 UU 5/1960 maka kepentingan WNI adalah di atas segalanya, baik segi ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itulah agar kepemilikan tanah bangsa Indonesia tidak beralih kepada orang asing/badan usaha asing maka di dalam UU 5/1960 diatur tentang pemindahan hak atas tanah. Dasar pemikiran yang terkandung dalam UU 5/1960 di atas masih tetap relevan dihubungkan dengan situasi dan kondisi pada saat ini, meskipun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 149 hubungan sudah bersifat global dan saling tergantung dan dalam kondisi demikian kapital (modal) memegang peran yang dominan. Oleh karena itu, dasar pemikiran sebagaimana tertuang dalam UU 5/1960 tersebut secara otomatis mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing pemilik kapital yang pada gilirannya dapat mengancam dan menggerogoti kedaulatan negara. Pada era Indonesia yang sedang terus menggiatkan pembangunan di tengah masih belum pulihnya keadaan akibat krisis ekonomi masa lalu diperlukan lebih kuatnya perlindungan terhadap hak milik, terutama tanah, agar tanah-tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak beralih ke tangan warga negara asing. Prinsip nasionalitas dalam UU 5/1960 ini secara khusus diberlakukan pada hak milik atas tanah yang mempunyai sifat kebendaan (zakelijk karakter), sehingga wajar apabila hak milik hanya dapat dimiliki oleh WNI. Berbeda dengan pada masa kolonial Belanda, di mana orang asing dapat memiliki hak milik atas tanah berdasarkan ketentuan Burgerlijk Wetboek (BW) dan peraturan keperdataan lainnya, setelah berlakunya UU 5/1960 sebagaimana telah diuraikan di atas, ditekankan bahwa hanya WNI yang mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Dalam hukum Indonesia yang berlaku saat ini dibedakan antara WNI dengan pihak asing, sehingga tidak ada jalan keluar apapun untuk melegalkan orang asing mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sama dengan WNI. Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang boleh memiliki hak milik atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UU 5/1960 menentukan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah tanpa mengabaikan fungsi sosial dari tanah. Ketentuan yang memuat norma yang merupakan turunan asas nasionalitas dalam UU 5/1960 juga ditemukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 yang mengatur bahwa hak guna bangunan dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Norma Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 juga dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon, sehingga dasar pemikiran tentang pemberlakuan asas nasionalitas sebagaimana diuraikan di atas juga menjiwai Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 150 Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas nasionalitas dalam UU 5/1960 sangat penting karena menyangkut hak warga negara Indonesia untuk memiliki bumi (tanah), air, dan ruang angkasa yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara mempunyai kewenangan untuk menguasai demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia sedangkan yang memiliki kekayaan tersebut adalah rakyat Indonesia. Terhadap adanya permohonan Pemohon mengenai frasa “warga negara Indonesia” dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dimaknai warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing, menurut Mahkamah, justru akan mempersempit pengertian warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 12/2006) yang masing-masing menyatakan: Pasal 2 UU 12/2006: “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Pasal 4 UU 12/2006: “Warga Negara Indonesia adalah: a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 151 g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.” Dengan demikian, apabila konstruksi pemikiran Pemohon diikuti, hal tersebut justru akan merugikan banyak pihak, yang dalam batas-batas tertentu termasuk Pemohon. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, tidak beralasan menurut hukum. Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974. [3.9.2] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga mengajukan pengujian UU 1/1974, khususnya Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) yang menyatakan: “(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. ... (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 152 (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.” Selain itu, Pemohon juga mengajukan pengujian Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan: “(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. [3.9.3] Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 1/1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak (seorang pria dan wanita) atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian. Bahwa di dalam kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 153 menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan antara calon suami dan istri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya. Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam UU 1/1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut Pasal 29 UU 1/1974, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi. Dalam UU 5/1960 dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai sertifikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat Hak Milik, kemudian menikah dengan ekspatriat (bukan WNI) maka dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu, ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut, kepada subjek hukum lain yang berhak. Bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah: 1. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada
Bagian 26 dari 26
perebutan harta kekayaan bersama atau gono-gini.
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
154
2. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan
mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.
3. Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta
ijin dari pasangannya (suami/istri).
4. Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta
ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan
aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.
Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian
perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan,
padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan
tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan
selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU 1/1974,
perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan
dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai
berlaku antara suami dan isteri sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di
dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon
suami dan isteri, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan
kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian perkawinan,
kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya
(sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”).
Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal
29 ayat (1), frasa “...sejak perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3),
dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974
membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan
melakukan “perjanjian”, sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD
1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau
sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama
perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 adalah bertentangan
dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula
selama dalam ikatan perkawinan.
Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal
35 ayat (1) UU 1/1974, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan
dinyatakannya Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945
secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 harus dipahami
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
155
dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 dimaksud. Dengan kata lain,
tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974.
Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tersebut
berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan
ini. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas
Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum.
[3.10] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 ayat
(1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/1974 beralasan menurut hukum untuk sebagian,
sedangkan menyangkut Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut
hukum.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
156
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu,
sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua
belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian
tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau
notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga
sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019) tidak mempunyai kekuataan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam
ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama
dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai
pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut
mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan
lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
157
3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama
perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai
harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau
dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk
mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak
merugikan pihak ketiga”;
1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan
dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak
dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada
persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau
pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar
Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Aswanto,
Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing
sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun
dua ribu enam belas, dan hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Oktober,
tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
158
Oktober, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan Pukul 10.51 WIB, oleh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota,
Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar,
Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-
masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd. ttd.
Anwar Usman Wahiduddin Adams
ttd. ttd.
Manahan M.P Sitompul Aswanto
ttd. ttd.
Patrialis Akbar Suhartoyo
ttd. ttd.
Maria Farida Indrati I Dewa Gede Palguna
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Achmad Edi Subiyanto
Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]