NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013
Mahkamah Konstitusi
Teks hasil ekstraksi PDF putusan MK. Nomor dan isi berasal dari dokumen asli; cocokkan kutipan, amar, serta pendapat hakim dengan PDF.
Catatan sumber ↗Lompat ke bagian · 44 bagian
- Bagian 1
- Bagian 2
- Bagian 3
- Bagian 4
- Bagian 5
- Bagian 6
- Bagian 7
- Bagian 8
- Bagian 9
- Bagian 10
- Bagian 11
- Bagian 12
- Bagian 13
- Bagian 14
- Bagian 15
- Bagian 16
- Bagian 17
- Bagian 18
- Bagian 19
- Bagian 20
- Bagian 21
- Bagian 22
- Bagian 23
- Bagian 24
- Bagian 25
- Bagian 26
- Bagian 27
- Bagian 28
- Bagian 29
- Bagian 30
- Bagian 31
- Bagian 32
- Bagian 33
- Bagian 34
- Bagian 35
- Bagian 36
- Bagian 37
- Bagian 38
- Bagian 39
- Bagian 40
- Bagian 41
- Bagian 42
- Bagian 43
- Bagian 44
Bagian 1 dari 44
per
PUTUSAN
Nomor 85/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
[1.2] 1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang berkedudukan di Jalan Cik Di
Tiro Nomor 23 Yogyakarta dan Jalan Menteng Raya Nomor 62 Jakarta
Pusat, diwakili oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah
yaitu Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A., sebagai ------- Pemohon I;
2. Al Jami’yatul Washliyah, yang diwakili oleh Ketua Al Jami’yatul
Washliyah bernama Drs. HA. Aris Banadji, sebagai ------- Pemohon II;
3. Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan
Karyawan (SOJUPEK), yang berkedudukan di Jalan Gadjah Mada
Nomor 16B Jakarta Pusat, diwakili oleh Koordinator SOJUPEK bernama
Lieus Sungkharisma, sebagai ----------------------------------- Pemohon III;
4. Perkumpulan Vanaprastha, yang berkedudukan berkedudukan di
Jalan Setiabudi II Nomor 54, Setiabudi, Jakarta Pusat, diwakili oleh
Ketua Umum Perkumpulan Vanaprastha bernama Gembong
Tawangalun, sebagai ------------------------------------------- Pemohon IV;
5. Nama : Drs. H. Amidhan;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Komplek Departemen Agama Nomor 26 Kedaung,
Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat;
sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon V;
6. Nama : Marwan Batubara;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
2
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Alamat : Jalan Depsos I Nomor 21, RT 001, Bintaro,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon VI;
7. Nama : Adhyaksa Dault;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Pengacara;
Alamat : Pengadegan Selatan Nomor 10, RT 002/005,
Pancoran, Jakarta Selatan;
sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon VII;
8. Nama : Laode Ida;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota DPD RI;
Alamat : Jalan Batas Barat III Nomor 58, RT 006/RW 003,
Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur;
sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon VIII;
9. Nama : M. Hatta Taliwang;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Pensiunan;
Tempat tinggal : Jalan Boko III Nomor 38 RT 003/RW 008, Metong,
Cimahi Selatan;
sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon IX;
10. Nama : Rachmawati Soekarnoputri;
Warga Negara : Indonesia;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Cilandak Nomor 5/10, RT/RW 002/003,
Cilandak Barat, Cilandak;
sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon X;
11. Nama : Drs. Fahmi Idris, M.H.;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Mampang Prapatan IV Nomor 20, RT 015/RW
002 Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan;
sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon XI;
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
3
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 September 2013
memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.;
ii) Noor Ansyari, S.H.; iii) Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.; iv) Bachtiar,
S.H.; dan v) Andy Wiyanto, S.H., yaitu advokat dan pembela umum yang
tergabung dalam Tim Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat
Muhammadiyah, yang berdomisili di Jalan Menteng Raya Nomor 62, Jakarta
Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
pemberi kuasa;
Selanjutnya nama-nama penerima kuasa tersebut berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi bertanggal 28 Oktober 2013 memberi kuasa kepada i) Dr. Trisno
Rahardjo, S.H., M.Hum.; ii) Muhammad Najih, S.H., M.Hum.; iii) Umar Husin,
S.H., M.H.; iv) Saptono Hariadi, S.H.; dan v) Jamil Burhan, S.H., yaitu advokat
yang tergabung dalam Tim Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat
Muhammadiyah, yang berdomisili di Jalan Menteng Raya Nomor 62A, Jakarta
Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama
pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon;
[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Sumber Daya Air
Nasional;
Mendengar keterangan ahli para Pemohon dan Presiden serta saksi
Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon dan Presiden;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden;
2. DUDUK PERKARA
[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan
bertanggal 23 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
4
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor
478/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
dengan Nomor 85/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Oktober 2013, yang telah
diperbaiki dengan permohonan bertanggal 11 November 2013 yang diterima di
Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 November 2013, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I. Kewenangan Mahkamah
1. Bahwa Indonesia telah membuat sejarah baru dalam membentuk sistem
bernegara yang modern, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi diharapkan
mampu menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan
kewenangan yang diberikan. Mahkamah Konstitusi juga diharuskan mampu
memberi keseimbangan (checks and balances) antara lembaga negara dan
menyelesaikan sengketa konstitusional, agar hukum dasar yang terkandung
dalam UUD 1945 tetap terjaga;
2. Bahwa sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam
Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4
(empat) kewenangan, dan 1 (satu) kewajiban yaitu:
1. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
Bagian 2 dari 44
diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar.
3. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian
dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
5
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
e. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar.
4. Bahwa para Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian konstitusional atas
Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1),
Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91, dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di hadapan
Mahkamah Konstitusi, berdasarkan kewenangannya sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun
2003 juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 juncto Perpu Nomor 1 Tahun 2013;
5. Bahwa kewenangan mengadili oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan
pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan ini telah sesuai
dengan ketentuan, maka Pemohon meminta kepada Majelis Mahkamah
Konstitusi untuk menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini untuk
mengadili permohonan Pemohon;
II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
1. Bahwa Pemohon I s.d IV adalah Pemohon yang terkualifikasi sebagai Badan
Hukum Privat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lalu untuk
Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon
X, dan Pemohon XI adalah Pemohon yang terkualifikasi sebagai perorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003;
2. Bahwa Pemohon I adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan di
Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal
18 November 1912 Miladiyah, yang memiliki Identitas Gerakan Islam dan
Da’wah Amar Ma’ruf Nahi munkar, berasas Islam, dan bersumber pada Al-
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
6
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Qur’an dan As-Sunnah, dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi
Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya,
sehingga dengan dasar hukum sebagai Badan Hukum, Identitas dan Tujuan
Persyarikatan Muhammadiyah kemudian mendirikan berbagai amal usaha
dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, sebagai wujud dari
Badan Hukum, Identitas dan Tujuan Persyarikatan Muhammadiyah dimaksud;
3. Bahwa Persyarikatan Muhammadiyah sebagai sebuah Badan Hukum yang
berbentuk perkumpulan dan/atau Persyarikatan yang telah mendapatkan
pengakuan pertama kali dari Pemerintah Hindia Belanda sebagaimana ternyata
dalam Gouvernement Besluit Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914 juncto
Gouvernement Besluit Nomor 40 tanggal 16 Agustus 1920 juncto
Gouvernement Besluit Nomor 36 tanggal 2 September 192, kemudian
ditetapkan dengan Rechtpersoonlightheit van Vereeningingingen (K.B.van 28
Maret stb.70-64 ars : 5a (Ingev stb. 33-80);
4. Bahwa sebagai sebuah badan hukum yang berbentuk perkumpulan dan/atau
persyarikatan, Muhammadiyah memiliki kegiatan-kegiatan di berbagai bidang
kehidupan kemasyarakatanb yang telah diakui dan ditetapkan oleh Pemerintah
Indonesia seperti:
a. Bidang Keagamaan sebagaimana dalam surat pernyataan Menteri Agama
Nomor 1 Tahun 1971, tanggal 9 September 1971;
b. Bidang Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana dalam Surat Pernyataan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23628/MPK/74, tanggal 24 Juli
1974;
c. Bidang Kesehatan yang didalamnya termasuk kegiatan di bidang Rumah
Sakit, Balai Pengobatan dan lain-lain sebagaimana dalam surat pernyataan
Menteri Kesehatan Nomor 155/Yan.Med/Um/1998, tanggal 22 Februari
1988;
5. Bahwa sebagai sebuah badan hukum privat yang telah mendapatkan
pengakuan dari Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, Perkumpulan
dan/atau Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang
keagamaan/dakwah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan dan pengajaran
serta kesehatan, telah pula melakukan Perubahan Anggaran Dasar-nya,
Perubahan mana telah mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Hukum
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
7
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010 tanggal 23 Juni
2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka syarat permohonan Pemohon
sebagai Badan Hukum Privat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK, yang berbunyi: “Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-
undang yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyrakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara.”
7. Bahwa selain ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK diatur pula syarat dalam
Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang
Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang tentang Kedudukan
Hukum diatur sebagai berikut, “Pemohon dalam pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 adalah:
a) perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai
kepentingan sama
b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjnag masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Inonesia yang diatur dalam Undang-Undang
c) badan hukum publik atau badan hukum privat
d) lembaga negara
8. Bahwa oleh karena itu syarat permohonan Pemohon telah terpenuhi dalam
permohonan ini, sedangkan untuk hak konstitusional menurut Penjelasan Pasal
51 ayat (1) adalah hak-hak yang diberikan oleh UUD 1945, Yurisprodensi
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan-
Putusan selanjutnya, memberikan penafsiran terhadap Pasal 51 ayat (1) UU
MK terkait dengan hak konstitusional. Dalam Yurisprudensi dijelaskan sebagai
berikut:
a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
8
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;
c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik
dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran
Bagian 3 dari 44
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud tidak akan atau
tidak lagi terjadi.
9. Bahwa berdasarkan pengujian Undang-Undang dengan perkara Nomor
36/PUU-X/2012 Mahkamah telah memberikan legal standing kepada Pemohon
dalam mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik
yang mempunyai kepentingan langsung dan/atau tidak langsung pada
Pemohon
10. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas, maka jelas bahwa
Pemohon memiliki kualitas dalam dan kepentingan konstitusional dalam
pengujian Undang-Undang a quo
11. Bahwa para Pemohon perorangan yang oleh Undang-Undang Dasar 1945
diberikan Hak-Hak Konstitusional antara lain tetapi tidak terbatas pada:
a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 ”Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum”;
b. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 ”Setiap orang berhak untuk memajukan
dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya”.
12. Bahwa selain Pasal 28D ayat (1), di atas para Pemohon juga memiliki Hak
Konstitusional yang lain sebagaimana dimaksud dalam;
a. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adapt beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
9
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
b. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
c. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 ”Perlindungan, Pemajuan, penegakan dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah”
d. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, (2) cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.
13. Bahwa para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya:
a. Pasal 6 Undang-Undang a quo
Ayat (1) “Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Ayat (2) “Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat
setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan
perundang-undangan.”
Ayat (3) “Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang
kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan
daerah setempat.”
Ayat (4) “Atas dasar penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan hak guna air.”
b. Pasal 7 Undang-Undang a quo
Ayat (1) “Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)
berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.”
Ayat (2) “Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.”
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
10
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
c. Pasal 8 Undang-Undang a quo
Ayat (1) “Hak guna pakai air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian
rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.”
Ayat (2) “Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memerlukan izin apabila:
a) cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi
alami sumber air;
b) ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air
dalam jumlah besar; atau
c) digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang
sudah ada.”
Ayat (3) “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh
Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.”
Ayat (4) “Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah
orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.”
d. Pasal 9 Undang-Undang a quo
Ayat (1) “Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau
badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah
sesuai dengan kewenangannya.”
Ayat (2) “Pemegang hak guna usaha air dapat mengalirkan air di atas tanah
orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan.”
Ayat (3) “Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa
kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.”
e. Pasal 10 Undang-Undang a quo “Ketentuan mengenai hak guna air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.”
f. Pasal 26 Undang-Undang a quo
Ayat (1) “Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan
penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan
pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
11
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah
sungai.”
Ayat (2) “Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan
sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan
pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.”
Ayat (3) “Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan
pelestarian alam.”
Ayat (4) “Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan secara terpadu
dan adil, baik antarsektor, antarwilayah maupun antarkelompok
masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.”
Ayat (5) “Pendayagunaan sumber daya air didasarkan pada keterkaitan
antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan
mengutamakan pendayagunaan air permukaan.”
Ayat (6) “Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin.”
Ayat (7) “Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan
mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan
memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa
pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran
masyarakat.”
g. Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang a quo
Bagian 4 dari 44
Ayat (2) “Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai
dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang
ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan,
pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan,
kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan
pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Ayat (5) “Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi
pemakai sumber daya air, Pemerintah atau pemerintah
daerahwajib mengatur kompensasi kepada pemakainya.”
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
12
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
h. Pasal 45 Undang-Undang a quo
Ayat (1) “Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan
memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.”
Ayat (2) “Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu
wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan
sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara
dengan badan usaha milik daerah.”
Ayat (3) “Pengusahaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha,
atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan
dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.”
Ayat (4) “Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
berbentuk:
a) penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan
yang ditentukan dalam perizinan;
b) pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai
persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; dan/atau c.
pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai
persyaratan yang ditentukan dalam perizinan.
i. Pasal 46 Undang-Undang a quo
Ayat (1) “Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada
sumber air untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha
atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(3).”
Ayat (2) “Alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana alokasi air
yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya ar
wilayah sungai bersangkutan.”
Ayat (3) Alokasi air untuk pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air dari
Pemerintah atau pemerintah daerah.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
13
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Ayat (4) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air belum ditetapkan,
izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai ditetapkan
berdasarkan alokasi air sementara.
j. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang a quo, “Pengusahaan sumber daya air
dalam suatu wilayah sungai yang dilakukan dengan membangun dan/atau
menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk wilayah
sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi
keperluan penduduk pada wilayah sungai yang bersangkutan.”
k. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang a quo, “Pengusahaan air untuk negara
lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai
kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) telah dapat
terpenuhi.
l. Pasal 80 Undang-Undang a quo
Ayat 1: “Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa
pengelolaan sumber daya air.”
Ayat 2: “Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
Ayat 3: “Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada
perhitungan ekonomi rasional yang dapat dipertanggung-
jawabkan.
Ayat 4: “Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air
untuk setiap jenis penggunaan sumber daya air didasarkan pada
pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan
volume penggunaan sumber daya air.
Ayat 5: “Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air
untuk jenis penggunaan non usaha dikecualikan dari perhitungan
ekonomi rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Ayat 6: “Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana
yang dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan sumber daya
air sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Ayat 7: “Dana yang dipungut dari para pengguna sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
14
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan sumber
daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.”
m. Pasal 91 Undang-Undang a quo, “Instansi pemerintah yang membidangi
sumber daya air bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat
indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau kerusakan
sumber air yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.”
n. Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang a quo
Ayat (1) “Organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang
melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya
air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi
sumber daya air.”
Ayat (2) “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada
gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan
keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar
biaya atas pengeluaran nyata.”
Ayat (3) “Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus badan
hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air
b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran
dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan
keberlanjutan fungsi sumber daya air; dan
c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.”
III. Alasan Dan Pokok Permohonan
1. Alasan Pengujian Kembali UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA
1. Bahwa Air adalah kebutuhan yang vital bagi kehidupan seluruh makhluk
hidup dan oleh karenanya dibutuhkan pengaturan yang adil dalam hal
peruntukan dan penggunaannya sehingga diharapkan pemanfaatan air
Bagian 5 dari 44
bisa dilakukan secara optimal bagi seluruh mahkluk hidup yang terdapat di
muka bumi.
2. Bahwa ajaran Islam menegaskan mengenai pentingnya air sebagai
sumber kehidupan. Al-Qur’an menyebut banyak sekali ayat yang berkaitan
dengan air, baik sebagai dasar-dasar pengetahuan mengenai hidrologi
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
15
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
serta sebagai fenomena alam dan sebagai objek hukum. Secara
keseluruhan, ada banyak ayat yang menyebut kata air di dalam al-Qur’an
yakni sebanyak 63 ayat serta kata-kata lain yang memiliki hubungan yang
sangat langsung dengan air, antara lain: hujan yang berjumlah 44 ayat,
sungai yang berjumlah 54 ayat, laut yang berjumlah 28 ayat, mata air yang
berjumlah 23 ayat, awan dan mendung, yang berjumlah 21 ayat, angin
yang berjumlah 33 ayat, serta es yang berjumlah 1 ayat.
3. Bahwa Air dalam pandangan Al-Qur’an adalah esensi terpenting untuk
keberlangsungan hidup seluruh mahluk dimuka bumi sekaligus bumi itu
sendiri sebagaimana firman Allah SWT:
َ ْﻧز َل ﻣ َِن اﻟ ﱠﺳ َﻣﺎ ِء َﻣﺎ ًء َﻓﺄَﺣْ َﯾﺎ ِﺑ ِﮫ اﻷَر
ض َﺑﻌْ َد َﻣ ْوﺗِ َﮭﺎ إِنﱠ ﻓِﻲ َذﻟ َِك ﻵ َﯾ ًﺔ ﻟﱢ َﻘ ْو ٍم َ َﷲ ُ أ
ّ َو
﴾٦٥ :ُون ﴿ اﻟﻧﺣل َ َﯾﺳْ َﻣﻌ
Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu
dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi
orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).
Pernyataan serupa (“dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah
matinya”) terdapat juga pada surat Al-Baqarah: 164, Al-Ankabut: 63, dan
Ar-Ruum: 24. Bahkan ketika Al-Qur’an bercerita tentang awal penciptaan
bumi dan semesta, Allah SWT secara jelas menyebutkan bahwa dari airlah
semua mahluk hidup diciptakan
4. Bahwa meskipun Mahkamah telah memberikan putusan terhadap Undang-
Undang a quo melalui Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan
Nomor 008/PUU-III/2005 dan menyatakan konstitusional bersyarat, namun
penjabaran terhadap putusan MK tersebut tidaklah dijalankan sepenuhnya,
hal ini jelas dikarenakan tidak terlepas dari substansi Undang-Undang
yang memberi kelonggaran terhadap modal asing dalam melakukan
pengelolaan terhadap sumber daya air.
5. Bahwa keadaan yang demikian itu tidak terlepas fakta historis yang
melatar belakangi terbentuknya Undang-Undang a quo yakni berawal
kebutuhan pemerintah terhadap lembaga-lembaga donor dalam hal
pengucuran dana bantuan untuk menghadapi krisis yang dihadapi bangsa
Indonesia, dimana salah satu syarat peminjaman dalam kesepakatan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
16
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
pemerintah dan Dana Moneter Internasional (IMF) yaitu adanya
penyesuaian struktural (structural adjustment). Sehingga ketika nota
kesepahaman antara RI-IMF ditandatangani, ada sejumlah persyaratan
yang dikaitkan dengan SDA dan lingkungan hidup, diantaranya berkaitan
langsung dengan konglomerasi dan pengaturan perdagangan. Di samping
itu ada bank dunia juga memberikan syarat bagi pinjaman yang langsung
berkaitan dengan pengelolaan hutan daan sumber daya alam lain.
6. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan laporan hasil studi bank dunia
tentang sumber daya air di Indonesia pada tahun 1997 yang
menyimpulkan bahwa Indonesia perlu segera mengadakan perubahan
dalam pendekatan, cara pandang dan implementasi pengelolaan sumber
daya air. Beberapa perubahan itu adalah dari penyediaan air untuk
pertanian, kealokasi air yang lebih merata bagi sektor-sektor lain; dari
fokus pada pendekatan pasokan (supply approach) ke pendekatan
pengelolaan permintaan (demand management) dan pendekatan pasokan
secara seimbang. Selanjutnya juga disarankan agar bank dunia tidak
memberikan bantuan lebih lanjut untuk sektor sumber daya air dan irigasi
kecuali ada upaya melakukan reformasi sektor ini.
7. Bahwa Rekomendasi tersebut tertuang dalam program restrukturisasi
kebijakan sumber daya air, atau WATSAL (Water Resources Sector
Adjustment Loan). Program ini dikaitkan dengan pinjaman penyesuaian
struktural bersifat quick disburse (cepat cair) untuk mengatasi neraca
pembayaran Indonesia akibat krisis moneter pada tahun 1997.
8. Beberapa persoalan yang muncul dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air berkaitan dengan keterlibatan pihak swasta dalam
proses pengelolaannya. Hal ini tidak terlepas dari pergeseran makna air
yang sebelumnya merupakan barang publik berubah menjadi komoditas
yang lebih mementingkan aspek ekonomi yang akhirnya berorientasi pada
mencari keuntungan. Pergeseran makna ini terlihat dalam pengaturan
mengenai hak guna usaha air yang dapat diberikan kepada swasta yang
tampak dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 Undang-
Undang a quo.
9. Bahwa melalui pengujian Undang-Undang a quo dan diputus oleh
Mahkamah dengan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
17
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
008/PUU-III/2005 maka Mahkamah telah mengamini dan berpendapat
bahwa:
"Kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas air di luar hak guna
pakai tercermin dalam:
1) Tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah
kabupaten/kota yang dirinci dalam Pasal 14, 15, dan 16 UU SDA, yaitu
adanya tanggungjawab untuk mengatur, menetapkan, dan memberi izin
atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber
daya air pada wilayah sungai. Pemerintah wajib memprioritaskan air
baku untuk memenuhi kepentingan sehari-hari bagi setiap orang
melalui pengelolaan pendayagunaan sumber daya air;
2) Ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU SDA yang berbunyi, “Penyediaan air
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian
rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama
penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan”;
3) Ketentuan Pasal 26 (7) yang berbunyi, “Pendayagunaan sumber daya
air dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan
keadilan dengan memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya
jasa pengelolaan sumber daya air dan dengan melibatkan peran
masyarakat”. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan ini haruslah
secara nyata dilaksanakan dalam aturan pelaksanaan UU SDA,
sehingga pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai
pengusahaan sumber daya air benar-benar diusahakan oleh
Pemerintah Daerah dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 26 (7)
UU SDA. Peran serta masyarakat yang merupakan pelaksanaan asas
demokratisasi dalam pengelolaan air harus diutamakan dalam
pengelolaan PDAM, karena baik buruknya kinerja PDAM dalam
pelayanan penyediaan air kepada masyarakat mencerminkan secara
langsung baik buruknya negara dalam melakukan kewajibannya untuk
memenuhi hak asasi atas air. Prinsip “pemanfaat air membayar biaya
jasa pengelolaan sumber daya air” adalah menempatkan air bukan
sebagai objek yang dikenai harga secara ekonomi, ini sesuai dengan
status air sebagai “res commune”. Dengan prinsip ini seharusnya
Bagian 6 dari 44
pemanfaat air membayar lebih murah dibandingkan apabila air dinilai
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
18
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
dalam harga secara ekonomi, karena dalam harga air secara ekonomi,
pemanfaat harus membayar di samping harga air juga ongkos produksi
serta keuntungan dari pengusahaan air. PDAM harus diposisikan
sebagai unit operasional negara dalam merealisasikan kewajiban
negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 UU SDA, dan bukan
sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan secara
ekonomis. Meskipun terdapat ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU SDA
yang menyatakan bahwa pengguna sumber daya air untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani
biaya jasa pengelolaan sumber daya air, ketentuan ini adalah berlaku
sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk
pertanian rakyat di atas diperoleh langsung dari sumber air. Artinya,
apabila air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat itu diambil
dari saluran distribusi maka berlaku prinsip “pemanfaat air membayar
biaya jasa pengelolaan sumber daya air” dimaksud. Namun, hal ini
tidak boleh dijadikan dasar bagi pengenaan biaya yang mahal untuk
warga yang menggantungkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
kepada PDAM melalui saluran distribusi. Besarnya biaya pengelolaan
sumber daya air untuk PDAM harus transparan dan melibatkan unsur
masyarakat dalam penghitungannya. Karena air adalah sangat vital
serta terkait langsung dengan hak asasi, maka dalam peraturan
pelaksanaan UU SDA perlu dicantumkan dengan tegas kewajiban
Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam APBD-nya sumber
pembiayaan pengelolaan sumber daya air;
4) Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan air baku
untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal
34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air
minum, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa pengembangan sistem
penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengembangan
sistem penyediaan air minum diselenggarakan secara terpadu dengan
pengembangan prasarana dan sarana sanitasi. Demikian dinyatakan
dalam ayat (6) Pasal 40 UU SDA. Mahkamah berpendapat bahwa
tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dinyatakan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
19
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
oleh Pasal 40 UU SDA ini harus menjadi prioritas program Pemerintah
dan Pemerintah Daerah, karena dengan pengembangan sistem
penyediaan air minum yang memadai, pemenuhan hak atas air akan
meningkat kualitasnya, karena seseorang dalam waktu yang tidak
terlalu lama dan dalam jarak yang tidak terlalu jauh dapat memperoleh
air. Tanggung jawab penyelenggaraan pengembangan sistem
penyediaan air minum pada prinsipnya adalah tanggung jawab
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Peran serta koperasi, badan
usaha swasta, dan masyarakat hanyalah bersifat terbatas dalam hal
Pemerintah belum dapat menyelenggarakan sendiri, dan Pemerintah
masih tetap memungkinkan menjalankan kewenangannya dalam
pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan sumber
daya air secara keseluruhan;
Menimbang bahwa Pasal 33 UU SDA memberikan kewenangan kepada
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam keadaan memaksa, untuk
mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk
kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan
pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air. Mahkamah
berpendapat bahwa dalam menggunakan kewenangan tersebut
Pemerintah haruslah mengutamakan pemenuhan hak asasi atas air
dibandingkan dengan kepentingan lain, karena hak asasi atas air adalah
hak yang utama; (Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan
Nomor 008/PUU-III/2005 hlm. 492-495)
10. Bahwa dengan adanya standar mengenai penafsiran yan telah ditentukan
oleh Mahkamah tersebut, maka Mahkamah pun telah menentukan bahwa:
"Menimbang bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas Mahkamah
berpendapat, UU SDA telah cukup memberikan kewajiban kepada
Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air,
yang dalam peraturan pelaksanaannya Pemerintah haruslah
memperhatikan pendapat Mahkamah yang telah disampaikan dalam
pertimbangan hukum yang dijadikan dasar atau alasan putusan. Sehingga,
apabila Undang-undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari
maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas,
maka terhadap Undang-undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
20
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
diajukan pengujian kembali (conditionally constitutional)" (Putusan MK
Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 hlm.
495)
11. Oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengujian Undang-Undang
a quo kembali, dikarenakan apa yang telah ditentukan lingkup penafsiran
mengenai Undang-Undang a quo telah diselewengkan secara normatif
yang juga akan berdampak dalam teknis dan pelaksanaannya. Faktanya
terbukti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun
2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang
pada Pasal 1 Butir 9 menyatakan, ”Penyelenggara pengembangan SPAM
adalah BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok
masyarakat". Padahal, dalam Pasal 40 ayat (2) UU SDA sudah
dinyatakan, Bahwa pengembangan SPAM adalah tanggung jawab
pemerintah pusat/pemerintah daerah, sehingga Pasal 40 ayat (3) UU SDA
menyatakan “penyelenggara SPAM adalah BUMN dan/atau BUMD.”
12. Bahwa pengembangan SPAM seperti pada PP Nomor 16 Tahun 2005
yang merupakan implementasi Pasal 40 Undang-Undang a quo adalah
merupakan swastanisasi terselubung dan pengingkaran penafsiran
konstitusional Mahkamah terhadap Undang-Undang a quo. Dengan
kondisi yang demikian ini maka melahirkan secara sempurna telah
melahirkan mindset pengelola air yang selalu profit-oriented dan akan
mengusahakan keuntungan maksimum bagi para pemegang saham
sehingga public service di luar pengabdiannya karena bukan orientasi
prinsipal dan watak dasarnya. Keadaan ini jelas bertentangan dengan
Pasal 33 UUD 1945 yang telah mengamanahkan penguasaan sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat.
13. Bahwa Mahkamah telah menafsirkan lebih tajam kembali makna dikuasai
negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam Putusan
Nomor 36/PUU-X/2012 perihal pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa:
"Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan
yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara
langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga negara
mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Bagian 7 dari 44
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 21 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang. Pengelolaan secara langsung inilah yang menjadi maksud dari Pasal 33 UUD 1945 seperti diungkapkan oleh Muhammad Hatta salah satu founding leaders Indonesia yang mengemukakan, “... Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang”... (Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, hal. 202 s.d. 203, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002). Dalam pendapat Muhammad Hatta tersebut tersirat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 22 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id bahwa pemberian kesempatan kepada asing karena kondisi negara/pemerintah belum mampu dan hal tersebut bersifat sementara. Idealnya, negara yang sepenuhnya mengelola sumber daya alam;" (Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, hlm 101-102) 14. Bahwa dengan adanya paradigma baru dalam penafsiran konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945, maka semakin menunjukan bahwa Undang- Undang a quo telah jauh dari tercapainya sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Alasan klise negara yang menyatakan bahwa tidak memiliki biaya untuk mengelola sumber daya air adalah suatu kedustaan semata, padahal pengelolaan sumber daya air tidaklah serumit pengelolaan minyak dan gas yang memang berkarakter high cost, high tech, dan high risk. 15. Bahwa ruang masuk swasta dalam pengelolaan air sangat besar sejak terbitnya PP Nomor 16 Tahun 2005 yang menunjukan original intent dari Undang-Undang a quo. Hal ini antara lain terlihat dalam Pasal 37 ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2005, yaitu “dalam hal BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) tidak dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya, BUMN atau BUMD atas persetujuan dewan pengawas/komisaris dapat mengikutsertakan koperasi, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam penyelenggaraan di wilayah pelayanannya”. Selain itu, Pasal 64 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang SPAM ini juga menyebutkan bahwa badan usaha swasta dan koperasi dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada daerah, wilayah atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMN/BUMD. Selanjutnya pada ayat (3) pasal yang sama juga disebutkan pelibatan koperasi dan badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan. 16. Bahwa semangat privatisasi dengan pelibatan swasta dalam pengelolaan air minum dalam PP ini seperti yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (3), Pasal 64 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang SPAM ini, ditegaskan bahwa “pengembangan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dalam Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 23 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, besih dan produktif sesuai dengan peraturan perundangan”. 17. Bahwa beberapa ketentuan dalam PP di atas memperlihatkan bahwa pemerintah ingin melepaskan diri dari tanggung jawab secara mutlak terhadap penyediaan air minum untuk rakyatnya dengan memberikan ruang luas kepada swasta dalam pengelolaan air minum dengan membangun kemitraan dengan swasta dan dalam pengembangan penyediaan air minum. Hal ini sekali lagi tentu akan mengubah makna air yang sebelumnya barang publik yang pemenuhannya merupakan kewajiban Pemerintah menjadi air sebagai komoditas ekonomi dimana hanya orang-orang tertentulah yang dapat mengaksesnya. 18. Bahwa UUD 1945 pada dasarnya tidak menutup partisipasi swasta dalam penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk dalam penyelenggaraan air minum. Namun partisipasi swasta tersebut tidak boleh menghilangkan makna penguasaan oleh negara. Partisipasi swasta dapat dilakukan dalam kerangka kerjasama dan dalam tahapan penyelenggaraan yang tidak menghambat negara dalam penyelenggaraan air (minum) tersebut. Batasan inilah yang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang a quo, sehingga memungkinkan ruang bagi privatisasi air. Jika demikian yang terjadi, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan mandat UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 19. Bahwa oleh karenanya, dalam perspektif hukum kritis, politik hukum perubahan UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan menjadi Undang- Undang a quo, mengindikasikan adanya tekanan-tekanan aktor globalisasi dalam melegalkan privatisasi di Indonesia. Sebagai akibatnya, hak atas air dalam konteks HAM disebut sebagai hak dasar (a fundamental right), menjadi tak terlindungi dan sulit untuk dipenuhi. Untuk mensikapi hukum sumber daya air yang kapitalistik, bertentangan dengan HAM dan keadilan, diperlukan kecerdasan dan kreativitas, yakni dengan meninggalkan pola pikir positivistik dan berganti ke pola pikir substantif, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 24
Bagian 8 dari 44
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
serta mengacu pada filosofi dan nilai-nilai yang berpihak pada kepentingan
bangsa sendiri.
20. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa kelahiran Undang-Undang
a quo sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga donor sebagai salah satu
kekuatan global untuk meluluskan proses privatisasi di Indonesia. Hal ini
tidak terlepas dari jumlah air yang semakin hari semakin terbatas jumlanya
yang akhirnya menempatkan air sebagai komoditas yang sangat
menguntungkan untuk diperdagangkan.
2. Undang-Undang a quo mengandung uatan penguasaan dan monopoli
sumber-sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip
dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
21. Bahwa Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) mensyaratkan proses formalitas untuk
membutikan keberadaan masyarakat adat dan haknya untuk
mengusahakan sumber-sumber air. Pasal 6 ayat (2) menyatakan:
"Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan
tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang
serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional dan peraturan perundang-undang an". Pasal 6 ayat (3),
menyatakan: "Hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang
kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah
setempat".
22. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang a quo menyebutkan pengusahaan
sumber- sumber air oleh swasta dilakukan melalui pemberian Hak Guna
Usaha dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 9 menyatakan:
(1) Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan atau
badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemegang Hak Guna Usaha Air dapat mengalirkan air di atas tanah
orang lain berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
25
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
23. Bahwa Pasal 26 dan Pasal 80 Undang-Undang a quo menyebutkan
swasta sebagai pengelola sumber air berhak memungut biaya jasa
pengelolaan sumber-sumber air tersebut kepada pengguna. Pasal 26 ayat
(7) menyatakan: "Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan
mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan
memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan
sumber daya air dan dengan melibatkan peran masyarakat". Pasal 80
menyatakan:
1. Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari dan untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan
sumber daya air.
2. Pengguna sumber daya air selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menanggung biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
3. Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perhitungan
ekonomi rasional yang dapat dipertanggung- jawabkan.
4. Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk
setiap jenis penggunaan sumber daya air didasarkan pada
pertimbangan kemampuan ekonomi kelompok pengguna dan volume
penggunaan sumber daya air.
5. Penentuan nilai satuan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk
jenis penggunaan non usaha dikecualikan dari perhitungan ekonomi
rasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
6. Pengelola sumber daya air berhak atas hasil penerimaan dana yang
dipungut dari para pengguna jasa pengelolaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
7. Dana yang dipungut dari para pengguna sumber daya air sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dipergunakan untuk mendukung
terselenggaranya kelangsungan pengelolaan sumber daya air pada
wilayah sungai yang bersangkutan.
24. Bahwa penjelasan Pasal 26 ayat (7) dan Penjelasan Pasal 80 ayat (1) dan
ayat (3) menyebutkan pihak-pihak pengguna yang dikenakan biaya jasa
penyediaan air dan dasar perhitungan biaya. Penjelasan Pasal 80 ayat (3)
tersebut berarti pengguna air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
26
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
pertanian yang diperoleh dari saluran distribusi yang disediakan swasta
tetap dituntut untuk membayar. Dalam hal tidak ada sumber-sumber air
lain, pilihan terbatas pada sistem distribusi yang disediakan oleh swasta.
Penjelasan Pasal 26 ayat (7), menyatakan: "Yang dimaksud dengan
prinsip pemanfaat membayar biaya jasa pengelolaan adalah penerima
manfaat ikut menanggung biaya pengelolaan sumber daya air baik secara
langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini tidak diberlakukan kepada
pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan
pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 80". Penjelasan Pasal
80 ayat (1) dan ayat (3), menyatakan: ayat (1) Pengguna sumber daya air
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dibebani biaya
jasa pengelolaan sumberdaya air adalah pengguna sumber daya air yang
menggunakan air pada atau mengambil air untuk keperluan sendiri dari
sumber air yang bukan saluran distribusi. Dan ayat (3) perhitungan
ekonomi rasional yang dapat dipertanggung- jawabkan adalah perhitungan
yang memperhatikan unsur-unsur a. biaya depresiasi investasi, b.
amortisasi dan bunga investasi, c. operasi dan pemeliharaan, dan d. untuk
pengembangan sumber daya air.
25. Bahwa Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang a quo memberikan hak
pengusahaan kepada perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar
badan usaha dalam bentuk pengusahaan sumber daya air. Pasal 45 ayat
(2) menyatakan: "pengusahaan sumber daya air selain dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama
antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya". Bahwa Pasal 46 ayat
(1) menyatakan: "Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air
untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)".
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa
Undang-Undang a quo sudah memberikan ruang seluas-luasnya bagi
swasta (badan usaha dan individu) untuk menguasai sumber daya air.
Pemberian hak kepada swasta untuk menguasai sumber daya air
dijabarkan oleh Undang-Undang ini melalui izin hak guna usaha. Hak
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
27
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Guna Usaha menjadi instrumen baru yang menentukan hak pengusahaan
atas sumber-sumber air yang ada. Dengan sifat tersebut, instrumen Hak
Guna Usaha merekonstruksi penguasaan sumber-sumber air, termasuk
sumber air yang telah diusahakan bagi kepentingan bersama masyarakat.
27. Bahwa sumber-sumber air milik bersama masyarakat dan diperoleh secara
bebas dapat diambil alih oleh swasta (individu dan badan usaha) dengan
adanya izin Hak Guna Usaha. lni merupakan diskriminasi formalitas
Bagian 9 dari 44
perizinan dan menciptakan monopoli penguasaan sumber-sumber air oleh
swasta dan kelompok yang mampu memperoleh izin Hak Guna Air
terhadap kelompok masyarakat yang selama ini menggunakan air secara
bersama-sama yang tergolong masyarakat tidak mampu. Dengan sumber
air tersebut, swasta mengelola dan mendistribusikannya untuk berbagai
kepentingan dan memungut biaya. Dengan demikian sumber-sumber air
digunakan untuk kepentingan komersial.
28. Bahwa walaupun negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan
air bagi kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 5 yang dijabarkan dalam Pasal 80 yang menyebutkan penggunaan
air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat tidak dikenai biaya,
namun penjelasan Pasal 80 ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan air
untuk kebutuhan sehari-hari dalam saluran distribusi yang disediakan
swasta tetap ikut membayar biaya jasa. Maka dapat diartikan bahwa
sebenamya setiap orang tetap yang ingin mendapatkan air tetap harus
membayar. Negara tidak menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan
air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat yang dinyatakan
Pasal 80 tidak dikenakan biaya.
29. Bahwa apabila sumber-sumber air milik bersama masyarakat telah
diusahakan oleh swasta, maka pengguna air tidak punya pilihan lain
kecuali menerima dari saluran distribusi swasta tersebut. Pengguna air
membayar secara penuh biaya pengusahaan tersebut, artinya selain
menanggung biaya pengolahan dan distribusi, pengguna air juga
menanggung keuntungan jangka panjang bagi perusahaan.
30. Bahwa dengan dimasukkannya kalimat "sepanjang kenyataannya masih
ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat" maka
sumber daya air yang selama ini dikuasai secara bersama oleh
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
28
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
masyarakat hukum adat dituntut adanya pengukuhan oleh peraturan
daerah setempat terlebih dahulu. Pada kenyataannya, di lndonesia sangat
banyak masyarakat hukum adat yang belum dikukuhkan dengan peraturan
daerah. Tuntutan prasyarat formal yang membutuhkan waktu cukup
panjang ini berpotensi mempermudah pengambilalihan sumber daya air
yang dimiliki masyarakat secara bersama-sama tersebut kepada swasta
yang memperoleh hak guna usaha. Dengan demikian maka persyaratan
formal ini dapat mematikan eksistensi masyarakat adat dan di antaranya
mengambil manfaat dari sumber daya air milik bersama yang menjadi
sumber kehidupan masyarakat.
31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa
Pasal 6, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 80 dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang mengandung muatan
penguasaan dan monopoli sumber-sumber air oleh swasta adalah
bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
3. Undang-Undang a quo yang mengandung muatan yang memposisikan
bahwa penggunaan air adalah condong untuk kepentingan komersial.
32. Bahwa Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang
a quo membagi penggunaan air ke dalam 2 jenis, yaitu berupa Hak Guna
Pakai dan Hak Guna Usaha. Pasal 6 ayat (4) menyatakan: "Atas dasar
penguasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan Hak
Guna Air". Pasal 7, menyatakan: a. Hak guna air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (4) berupa Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha
Air. b. Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak
dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya.
Pasal 8, menyatakan:
a. Hak Guna Pakai Air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang
berada di dalam sistem irigasi.
b. Hak Guna Pakai Air sebagaimana tersebut pada ayat (1) memerlukan
izin apabila:
a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami
sumber air;
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
29
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam
jumlah besar; atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem
irigasi yang sudah ada.
c. lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.
d. Hak Guna Pakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah
orang lain yang berbatasan dengan tanahnya.
33. Pasal 9, menyatakan: (1) Hak Guna Usaha Air dapat diberikan kepada
perseorangan atau badanusaha dengan izin dari Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemegang Hak
Guna Usaha Air dapat mengalirkan air di atas tanah orang lain
berdasarkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa kesepakatan ganti kerugian atau kompensasi. Pasal 10: Ketentuan
mengenai Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8
dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.
34. Bahwa penjelasan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 2004 intinya memberikan
batasan atas kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat akan air.
Penjelasan Pasal 8 ayat (1): "Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok
sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang
digunakan pada atau diambil dari sumber air (bukan dari saluran distribusi)
untuk keperluan sendiri guna mencapai kehidupan yang sehat, bersih dan
produktif, misalnya untuk keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci,
dan peturasan. Yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah budi daya
pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman
pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola
oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2
liter per detik per kepala keluarga".
35. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa,
keberadaan hak guna dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 secara fundamental
merekonstruksi nilai air yang merupakan barang publik (common good)
menjadi komoditas ekonomi (commercial good) yang dapat dikuasai
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
30
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
sekelompok individu dan badan usaha. Dengan memiliki hak guna usaha
atas sumber-sumber, swasta pengelola air memperoleh keuntungan;
36. Bahwa Hak Guna yang menjadi instrumen dasar dalam UU Nomor 7
Tahun 2004 ini mengadopsi instrumen "water rights" dalam kebijakan
sektor air Bank Dunia. Hak Guna, yang sama prinsip dan pengaturannya
dengan instrumen water right, menjadi landasan bagi diberlakukannya
komersialisasi air;
37. Bahwa lnstrumen hak guna pakai menetapkan batasan penggunaan air
bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat. Undang-
Undang a quo dan Peraturan Pemerintah yang akan menyusul akan
memberikan batasan bagi kedua penggunaan air non usaha tersebut.
Walaupun disebutkan penggunaan air untuk kedua penggunaan non
usaha tersebut, dengan batasan-batasan ini, maka bentuk dan jumlah
aktivitas penggunaan air oleh masyarakat lebih sempit dibanding sebelum
adanya Undang-Undang a quo;
38. Bahwa Aktivitas oleh masyarakat di luar batasan tersebut dan
pengusahaan swasta, dikategorikan sebagai aktivitas komersial dan
Bagian 10 dari 44
dituntut untuk mendapatkan izin hak guna usaha. Penggunaan air dalam
kategori hak guna usaha dikenakan biaya. Semakin sempitnya bentuk dan
jumlah penggunaan air oleh masyarakat dalam kategori non usaha, maka
semakin besar ketersediaan (alokasi) air untuk penggunaan usaha
komersial. Sempitnya bentuk dan volume air batasan dalam Undang-
Undang ini, maka alokasi air bagi kepentingan komersial akan semakin
besar. Dengan demikian sumber-sumber air akan terkonsentrasi kepada
sekelompok pemilik modal dengan tujuan komersial. Upaya masyarakat
untuk meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidupnya terhambat
dengan adanya batasan tersebut.
39. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan
bahwa Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun
2004 yang mengandung muatan penggunaan air bagi kepentingan
komersial yang mengandung air sebagai komoditas komersial adalah
bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
31
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
4. Undang-Undang a quo mengandung muatan yang memicu konflik
horizontal
40. Bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1)
UU Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan jiwa dan semangat
Pembukaan UUD 1945 karena memicu dan berpotensi menyebabkan
konflik antara Pemerintah interalia konflik masyarakat. Pasal 48 ayat (1)
UU Nomor 7 Tahun 2004 menyatakan: “pengusahaan sumber daya air
dalam suatu wilayah sungai yang dilakukan dengan membangun dan/atau
menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk wilayah
sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi
keperluan penduduk pada wilayah sungai yang bersangkutan.” Selanjutnya
Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang menyatakan:
“pengusahaan air untuk negara lain tidak diijinkan, kecuali apabila
penyediaan untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2) telah dapat terpenuhi”.
41. Bahwa pasal-pasal tersebut dapat memicu konflik antar wilayah sungai
khususnya antar wilayah sungai yang identik dengan wilayah administratif.
Wilayah sungai yang identik dengan wilayah administratif tertentu,
tentunya dapat mengemukakan argumentasi mementingkan
mengeksploitasi air untuk kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan air
mineral, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit tenaga air,
seperti termuat dalam Penjelasan atas UU Nomor 7 Tahun 2004 Bagian I
Umum poin 10, atau bahkan untuk diekspor ke luar negeri seperti
dimungkinkan dengan aturan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 2004.
Akibatnya, bisa saja kepentingan eksploitasi dan ekspor air lebih
didahulukan ketimbang mendistribusikan air kepada penduduk wilayah
sungai lain yang memerlukan khususnya untuk kebutuhan pokok. Hal ini
jelas bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945
5. Undang-Undang a quo menghilangkan tanggung jawab negara dalam
pemenuhan kebutuhan air
42. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2004 menyatakan: “Hak Guna
Usaha Air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha .....”
Bahwa Pasal 40 ayat (4) menyatakan: “Koperasi, badan usaha swasta,
dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
32
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
pengembangan sistem penyediaan air minum”. Selanjutnya Pasal 40 ayat
(7) menyatakan, “untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan
sistem penyediaan air minum..… Pemerintah dapat membentuk badan
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang
membidangi sumber daya air”.
43. Bahwa Pasal 45 ayat (3): “Pengusahaan sumber daya air selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan,
badan usaha …..”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 45 ayat (3)
dinyatakan: “...... izin pengusahaan antara lain memuat substansi alokasi
air dan/atau ruas (bagian) sumber air yang dapat diusahakan”. Sementara
Pasal 45 ayat (4) menyatakan: “Pengusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat berbentuk: (a) penggunaan air pada suatu lokasi
tertentu .....; (b) pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu .....; (c)
pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu ......”. Bahwa Pasal 46
ayat (2) menyatakan: “alokasi air untuk pengusahaan..... ditetapkan dalam
izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah atau Pemerintah
Daerah”.
44. Bahwa selanjutnya Pasal 29 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2004
menyatakan: apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya
air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menimbulkan kerugian bagi
pemakai sumber daya air, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib
mengatur kompensasi kepada pemakainya”.
45. Bahwa rumusan Pasal 29 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2004 tersebut
mempunyai implikasi jika suatu saat urutan prioritas diubah dan hal ini
berpengaruh juga pada perorangan dan/atau badan hukum yang telah
diberikan hak guna usaha atas air, Pemerintah wajib memberikan
kompensasi. Sementara kompensasi dari Pemerintah berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) yang
sumber-sumber pendapatannya, antara lain berasal dari uang masyarakat
46. Bahwa pasal-pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tersebut menunjukkan
bahwa cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai orang
banyak dapat tidak dikuasai oleh negara. Karenanya pasal-pasal UU
Nomor 7 Tahun 2004 tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2)
UUD 1945. Selanjutnya pasal-pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
33
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
tersebut menyebabkan air sebagai aset negara dan aset nasional dapat
dipergunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tetapi untuk
sebesar-besar kemakmuran perorangan dan/atau badan hukum privat/
swasta bahkan perorangan dan/atau badan hukum privat/swasta asing.
Karenanya Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (5), Pasal 40 ayat (4) dan ayat
(7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun
2004 tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
6. Undang-Undang a quo merupakan Undang-Undang yang diskriminatif
47. Bahwa Pasal 91 UU Nomor 7 Tahun 2004 menyatakan “Instansi
Pemerintah yang membidangi sumber daya air bertindak untuk
kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi masyarakat menderita
akibat pencemaran air dan/atau kerusakan sumber air yang
mempengaruhi kehidupan masyarakat”.
48. Bahwa Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2004 menyatakan:
“organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak
mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan
kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau
prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air”.
Kemudian Pasal 92 ayat (2) menyatakan: “gugatan .. terbatas pada
gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan
keberlanjutan fungsi sumber daya air dan/atau gugatan membayar biaya
atas pengeluaran nyata.” Selanjutnya Pasal 91 ayat (3) menyatakan:
“organisasi yang berhak mengajukan gugatan … harus memenuhi
persyaratan: (a) berbentuk organisasi kemasyarakatan yang berstatus
badan hukum dan bergerak dalam bidang sumber daya air, (b)
mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya
untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sumber
daya air ...”, dan (c) telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran
dasarnya”.
Bagian 11 dari 44
49. Bahwa Pasal 91 UU Nomor 7 Tahun 2004 tersebut telah menderogasi dan
melimitasi hak setiap orang untuk mempertahankan hidup dan
kehidupannya, bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang menjamin
setiap orang dan secara kolektif mempertahankan hak-hak asasinya,
bertentangan dengan jaminan kemerdekaan pikiran dan hati nurani setiap
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
34
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
warga negara, serta bertentangan dengan jaminan hak setiap orang untuk
berkomunikasi dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia, termasuk saluran peradilan, dengan
mengajukan gugatan.
50. Bahwa pencantuman kata “organisasi yang bergerak pada bidang sumber
daya air” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 92 UU Nomor 7 Tahun
2004 tersebut telah melanggar prinsip paling pokok dalam penegakan
hukum yakni pengakuan dan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakukan yang sama didepan hukum sebagaimana
dinyatakan dalam UUD 1945 inter alia ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU
Nomor 7 Tahun 2004 merupakan pasal yang diskriminatif. Karenanya
Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal
28I ayat (2) UUD 1945
IV. Petitum
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memeriksa, mengadili dan memutuskan
permohonan a quo dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
bertentangan secara keseluruhan dengan UUD 1945
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Atau menjatuhkan putusan alternatif, yaitu:
1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29
ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1),
Pasal 80, Pasal 91, dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah bertentangan
dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Menyatakan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal
26, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal
49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91, dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
35
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara RI sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan
lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai
dengan bukti P-15, sebagai berikut:
1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama M. Sirajuddin Syamsuddin;
3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama H.A. Aris Banadji;
4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Lieus Sungkharisma;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Gembong Tawangalun;
6. Bukti P-6 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama H. Amidhan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Adhyaksa Dault;
8. Bukti P-8 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Marwan Batubara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Laode Ida;
10. Bukti P-10 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama M. Hatta Taliwang;
11. Bukti P-11 : Fotokopi KTP Pemohon atas nama Rachmawati Soekarno Putri;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-
88.AH.01.07 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar
Persyarikatan Muhammadiyah;
13. Bukti P-13 : Fotokopi AD/ART Al Jami’yatul Washliyah;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Akta Notaris Arman Lany Nomor 4 tanggal 11 Juni 2013
mengenai pendirian perkumpulan Vanaprastha..
15. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Penyediaan Sistem Air Minum.
Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) ahli yang didengarkan
keterangannya pada tanggal 18 Desember 2013, 15 Januari 2014, dan 29 Januari
2014, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
36
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.H.
Dalam bidang pengelolaan SDA, Pancasila dapat menjadi landasan politik
hukum hak menguasai negara atas SDA untuk diarahkan agar pengelolaan
SDA tidak menindas mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis
(penduduk miskin).
Bagi penduduk miskin terutama yang tinggal di perkotaan air merupakan
barang mewah dan langka. Lebih dari sepertiga penghasilan penduduk
miskin dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan air akibat tidak adanya
saluran air bersih di tempat tinggal mereka.
Ketersediaan air tetap sementara kebutuhan air semakin meningkat
kuantitas dan kualitasnya, sehingga menimbulkan kelangkaan. Pada tahap
kelangkaan air, asas keadilan menjadi amat penting dalam pengelolaan air.
Keadilan untuk mendapatkan air sebagai HAM tidak dapat diserahkan
kepada tiap individu berdasarkan mekanisme pasar, melainkan harus ada
campur tangan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas air.
Pemerintah harus membentuk struktur sosial ekonomi penyediaan air
sehingga tidak jatuh di tangan perorangan atau mekanisme pasar liberal.
Privatisasi air bertentangan dengan prinsip pengelolaan SDA berbasis nilai
keadilan sosial.
Dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-
III/2005 MK berpendapat bahwa UU Sumber Daya Air telah memberikan
kewajiban kepada Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan
memenuhi hak atas air, sehingga dalam peraturan pelaksanaannya
Pemerintah harus memerhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut.
MK berpendapat bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air mengatur hal
yang pokok dalam pengelolaan SDA. Meskipun Undang-Undang Sumber
Daya Air membuka peluang peran swasta untuk mendapatkan hak guna
usaha air dan izin pengusahaan daya air, namun hal tersebut tidak boleh
mengakibatkan pengusahaan air akan jatuh ke tangan swasta.
PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) telah membuka peluang adanya penyelenggaraan air
minum oleh swasta tanpa batasan pada keseluruhan tahapan kegiatan.
Padahal, Putusan MK dalam pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
37
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat atas air.
MK juga berpendapat bahwa tanggung jawab penyediaan air minum
diselenggarakan oleh pemerintah melalui BUMD, BUMN, dan bukan oleh
swasta. Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat
bersifat terbatas dalam hal pemerintah belum dapat menyelenggarakan
sendiri, dan pemerintah masih tetap mungkin menjalankan kewenangannya
dalam pengaturan, pelaksanaan, serta pengurusan pengelolaan SDA
secara keseluruhan.
MK menegaskan bahwa PDAM harus benar-benar diusahakan oleh
pemerintah daerah sebagai pengelola SDA. Baik-buruknya kinerja PDAM
Bagian 12 dari 44
untuk menyediakan air minum bagi masyarakat mencerminkan baik-
buruknya negara dalam memenuhi hak asasi atas air.
PP Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum bertentangan dengan
pertimbangan hukum Putusan MK.
Pasal 64 ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM
menyebutkan keterlibatan swasta dalam penyelenggaraan air minum di
wilayah yang belum dilayani oleh BUMD dan BUMN, dapat dilakukan pada
seluruh tahapan penyelenggaraan. Dengan demikian tanggung jawab
negara yang diamanatkan UUD 1945 dapat digantikan oleh badan swasta
yang berorientasi pada profit.
Keterlibatan swasta juga dapat dilakukan di daerah yang telah memiliki
BUMN atau BUMD penyelenggara air minum, dalam hal BUMN atau BUMD
tersebut tidak dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di
daerah pelayanannya. Hal demikian adalah bentuk privatisasi.
PP Pengembangan SPAM tidak membatasi kepemilikan modal swasta,
apalagi asing.
Perpres Nomor 77/2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan
Terbuka diperbaharui dengan Perpres Nomor 111/2007 dan Perpres Nomor
36/2010, yang pada lampiran kedua Perpres itu disebutkan, “Perincian
bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi asing dengan
kepemilikan modal yang bervariasi dari 25% sampai 95%.” Salah satu
bidang usaha tersebut adalah pengusahaan air minum yang kepemilikan
modalnya dapat dikuasai 95% oleh asing.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
38
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Atas dasar apa mematok 95% jika cabang produksi air minum adalah
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak?
Penguasaan modal sebesar 95% menunjukkan adanya agenda privatisasi
air minum dalam Perpres ini dan dalam UU Sumber Daya Air.
Berdasarkan hal tersebut, PP Pengembangan SPAM, Permendagri Nomor
23/2006, dan Perpres Nomor 77/2007 yang diperbarui dengan Perpres
Nomor 111/2007 dan Perpres Nomor 36/2010, akan terkena conditionally
constitutional warning dari MK.
Privatisasi selalu diikuti dengan kenaikan tarif namun tidak selalu diikuti
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
Pada 2025 diprediksi akan terjadi paceklik air di dunia yang dapat memicu
terjadinya perang air.
Era privatisasi tidak lagi menjadi tren abad 21. Era saat ini lebih cocok untuk
mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Pada awal tahun 1980 hingga 1990-an peran negara dibatasi dan dikebiri
dengan program privatisasi dan deregulasi, tetapi janji-janji liberalisasi
tersebut tidak pernah terbukti membawa umat pada kesejahteraan hidup.
Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa
perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua
orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Jika
tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa, maka
rakyat banyak akan ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai
hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang. Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok
kemakmuran rakyat. Sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Bung Hatta menafsirkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahwa yang dimaksud
dengan dikuasai oleh negara lebih ditekankan pada segi dimilikinya hak
oleh negara, bukan oleh Pemerintah, untuk mengendalikan
penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang bersangkutan. Dengan
dikuasainya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara, berarti negara memiliki
hak untuk mengendalikan penyelenggaraan cabang-cabang produksi
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
39
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
tersebut. Penyelenggaraan secara langsung dapat diserahkan kepada
badan-badan pelaksana BUMN dan perusahaan swasta yang bertanggung
jawab kepada pemerintah yang kerjanya dikendalikan oleh negara.
PAM Jaya memiliki profit oriented yang sangat tinggi.
Bagi perusahaan swasta yang bersifat profit oriented, jika tidak ada
keuntungan atau tidak mendatangkan profit, wilayah itu tidak akan dialiri.
Kemudian masyarakat yang tidak teraliri oleh saluran air minum akan
membayar lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di wilayah yang
ada aliran air minum. Sehingga pendapatan masyarakat sebagian besar
dihabiskan untuk membeli air bersih kebutuhan sehari-hari.
Daerah Juwiring, Klaten, biasa mendapat aliran air dari Ponggok, namun
petani di sana justru mengairi tanahnya dengan menyedot air tanah dengan
mesin diesel. Ironis ketika petani berada di tempat yang airnya melimpah,
tetapi justru menyedot air dari dalam tanah dengan menggunakan diesel.
Seharusnya penyelenggara pengusahaan air adalah pemerintah dengan
tujuan memenuhi kebutuhan publik, karena penyelenggara pihak swasta
pasti mengutamakan keuntungan (profit oriented).
UU Sumber Daya Air menuntut 49 Peraturan Pemerintah yang harus
dibentuk.
Terdapat dua PP, yaitu PP tentang Irigasi dan PP Sistem Pengelolaan Air
Minum.
UU ini sudah pernah diuji oleh Mahkamah dengan amar konstitusional
bersyarat, dengan demikian seharusnya pengujian kedua ini tinggal
membuktikan apakah pemerintah benar dalam memberi tafsir.
Pemerintah ternyata menafsirkan lain dengan mengeluarkan PP 16/2005
dan PP Irigasi, Permendagri 23/2006, Perpres 77/2007, dan Perpres
36/2010.
Apakah tidak mungkin jika MK melakukan rule breaking untuk menguji PP
SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum) karena terkait dengan pengujian
kembali. Kecuali tanpa ada pengujian kembali, maka kewenangan
pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang
adalah kewenangan MA.
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49
bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 33 UUD 1945.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
40
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Pasal 7 dan Pasal 8 UU Sumber Daya Air mengenalkan hak guna air yang
meliputi hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Pengenalan hak
demikian dapat diartikan bahwa pada suatu saat nanti sumber daya air
dapat diikat dengan hak-hak tertentu seperti sumber daya atau benda pada
umumnya. Tentu hal demikian bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
Pasal 9 menyatakan bahwa hak guna usaha air dapat diberikan kepada
perseorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah atau
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal ini yang disebut
sebagai pasal yang membuka pintu komersialisasi air dan privatisasi air,
dan karenanya bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa pendayagunaan sumber daya air
dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan
dengan memerhatikan prinsip pemanfaatan air dengan membayar biaya
jasa pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.
Dalam ketentuan ini juga terdapat aspek komersialisasi air.
Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa badan usaha dan perseorangan
dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi modifikasi cuaca
setelah memperoleh izin dari pemerintah. Apakah jika pemerintah telah
memberikan izin lalu hujan buatan dapat dilakukan oleh swasta. Jika masih
terjadi salah hujan, siapa pihak yang bertanggung jawab?
Pengelolaan air seharusnya bersifat integrated. Persoalan sumber daya air
jangan hanya menjadi urusan PU.
2. Prof. Dr. Absori, S.H., M.H.
UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air sejak dibahas di DPR sebagai RUU
telah dipermasalahkan banyak pihak. Banyak pihak menginginkan agar
Bagian 13 dari 44
Pemerintah dan DPR mengagendakan pembahasan RUU Sumber Daya
Alam, namun yang muncul justru UU Sumber Daya Air.
Beberapa pokok pikiran yang ditawarkan:
i) perlu dipertimbangkan aspek daya dukung ekosistem dan perlindungan
sumber daya alam. ii) ada langkah-langkah kebijakan konkret dalam
rangka mewujudkan keadilan masyarakat dalam mengakses sumber
daya alam.
ii) rekonstruksi dan rekonsolidasi lembaga pengelolaan sumber daya alam
agar menjadi lebih kokoh dan terintegrasi.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
41
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
iii) menyusun program pembangunan lima tahun di bidang sumber daya
alam yang merespon permasalahan nyata dalam masyarakat.
Implikasi amanat cita hukum Pancasila adalah kebijakan pengelolaan
sumber daya alam yang berpegang pada: i) tanggung jawab negara
sebagai pemegang kekuasaan sumber daya alam; ii) memperkuat hak-hak
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara yang sesungguhnya.
Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 mengamanatkan kepada Presiden agar
mengadakan pembaruan UU Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Tap MPR Nomor VI Tahun 2002 berisi rekomendasi kepada Presiden untuk
menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur
sumber daya alam.
Tap MPR Nomor V Tahun 2003 merekomendasikan beberapa saran untuk
menyelesaikan berbagai persoalan sumber daya alam dan konflik yang ada
di dalamnya.
Pemerintah gagal melakukan perubahan pembaruan hukum sumber daya
alam, justru yang lahir adalah UU 7/2004 tentang Pengelolan Sumber Daya
Air. Hal demikian memunculkan pertanyaan ada apa di baliknya.
Pasal 6 ayat (1) UU SDA menyebut, “Sumber daya air dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Makna
demikian disandarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tetapi tafsir yang
muncul beraneka ragam sehingga bersifat multitafsir.
Seharusnya segala tindakan dalam bidang SDA harus memungkinkan
tercapainya:
1. Terbentuknya pemerintah yang sanggup melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Dapat meningkatkan kesejahteraan umum, menaikkan taraf kehidupan
dan kecerdasan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
UU SDA melakukan pengabaian terhadap hak ulayat masyarakat hukum
adat. Pasal 6 ayat (2) UU SDA mengatur mengenai hak ulayat namun
sebenarnya lebih tepat jika merujuk pada Pasal 5 UU 5/1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur masalah bumi, air,
kekayaan alam terkandung di dalamnya, bahkan ruang angkasa. Maknanya
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
42
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
adalah hukum adat harus menjadi dasar atau prinsip dalam menentukan
hukum yang berkaitan dengan SDA.
Al Quran menyebutkan bahwa air merupakan simbol keadilan, simbol
kehidupan, dan simbol kemakmuran, hal demikian penting ditekankan
dalam UU 7/2004.
Pasal 6 ayat (3) UU SDA menyebutkan, “Hak ulayat masyarakat hukum
adat atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap
diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan
peraturan daerah setempat.” Hal demikian menunjukkan kejanggalan
berpikir. Hak ulayat dan hukum adat kalau didelegasikan atau ditetapkan
dengan peraturan daerah justru akan mengurangi atau mereduksi makna
hukum adat itu sendiri. Banyak nilai-nilai hukum adat maupun hak ulayat
yang tidak dapat ditetapkan dengan peraturan daerah.
Privatisasi pengelolaan sumber daya air dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1)
tentang hak guna air yang dapat digunakan kepada perseorangan maupun
badan usaha dengan izin pPemerintah maupun pemerintah daerah. Pasal
ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2). Sebenarnya pemerintah bisa
memperkuat dalam bentuk kelembagaan baik berupa BUMN maupun
BUMD, sehingga negara memiliki peran dominan.
Tentang potensi konflik horizontal, Pasal 48 ayat (1) mengatur ada prioritas
atau monopoli dalam pendistribusian air mengutamakan daerah-daerah
hulu. Hal demikian dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak masalah.
Misalnya terjadi konflik sumber daya air di daerah Losari, Brebes, dan
Cirebon, karena pembangunan tanggul di wilayah Sungai Crucut
menyebabkan air yang mengalir ke daerah Losari, Brebes, menjadi
berkurang. Sehingga petani tambak yang ada di daerah tersebut mengalami
kerugian.
Konflik juga terjadi di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah,
yaitu di Tawangmangu, Karanganyar, dimana terdapat mata air Ondo-Ondo.
Sungai tesebut dialirkan ke wilayah Magetan karena Magetan memberikan
kompensasi kepada Pemda Jawa Tengah dan Pemda Karanganyar.
Akibatnya petani setempat dirugikan dan menuntut supaya distribusi air
didahulukan kepada mereka-mereka yang membutuhkan tanpa harus ada
dasar mendahulukan berdasarkan kompensasi.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
43
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Pasal 91 ayat (1) UU 7/2004 menunjukkan peran dominan pemerintah
dalam penyelesaian sengketa. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 89
UU 32/2009 yang dalam rangka penyelesaian sengketa lingkungan tidak
hanya melibatkan Pemerintah tetapi juga masyarakat. Pasal 92 ayat (1)
juga menyatakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan terdapat hak
gugat lembaga organisasi yang membidangi masalah air. Ketentuan
demikian merupakan adopsi dari UU 32/2009 yang sebelumnya diatur
dalam UU 23/1997 dan UU 4/1982 yang mengatur masalah lingkungan
hidup.
Pihak yang dapat mengajukan hak gugat terhadap persoalan-persoalan
lingkungan maupun air dibatasi hanya organisasi yang bergerak dalam
bidang masalah air. Begitu pula dalam masalah lingkungan hanya
organisasi yang bergerak dalam bidang masalah lingkungan yang memiliki
hak gugat. Sehingga berbagai stakeholder maupun lembaga yang peduli
dalam bidang air maupun bidang lingkungan tidak mempunyai hak gugat
terhadap praktik percemaran dan kerusakan lingkungan.
Dalam usia UU Lingkungan yang dua puluh tahun lebih, hak gugat atau
legal standing ini tidak dapat berjalan dengan baik karena mengalami
kesulitan dalam proses beracara.
Dengan demikian praktik sengketa lingkungan ini bersifat diskriminatif,
karena membatasi orang tertentu yang bergerak dalam bidang air.
Sumber daya air sebenarnya boleh digunakan tetapi untuk kepentingan-
kepentingan publik atau mencapai maslahat.
Prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam, termasuk air, harus sama
dan sebangun dengan dasar dan tujuan perjuangan rakyat Indonesia
sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Sehingga
pemerintah harus sanggup melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan dapat menyejahterakan masyarakat, termasuk
meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan kehidupan bangsa.
Dalam kaitannya dengan perizinan, P boleh memberikan izin karena
pemerintah memiliki kekuasaan. Namun izin yang diberikan harus selektif
karena menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus
dikuasai oleh negara. Maknanya adalah bahwa BUMN maupun BUMD
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
44
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Bagian 14 dari 44
harus dominan. Seandainya pun ada pendelegasian dalam bentuk kerja
sama, maka pemerintah harus dominan.
Pemberian izin selama ini, baik yang diberikan kepada lembaga
perseorangan maupun badan usaha, lebih banyak prosedural dan formal,
sementara pengawasan di lapangan lemah yang mengakibatkan eksploitasi
sumber daya alam tidak terkendali.
Konflik lokal seperti di wilayah mata air Cokro Tulung, Jawa Tengah,
diredam dengan cara merekrut warga lokal yang pro perusahaan,
sementara warga yang tidak pro perusahaan diberi tawaran pragmatis,
sehingga konflik dapat diredam sementara, namun suatu saat akan
meledak.
Beberapa waktu terakhir terjadi persoalan baru, karena perusahaan hanya
berorientasi pada keuntungan, sehingga badan jalan yang dilalui oleh alat
pengangkut air mengalami kerusakan parah.
Air memiliki manajemen alami, yaitu pada waktu penghujan diserap oleh
pepohonan dan tanah, kemudian pada waktu kemarau dilepas secara
perlahan-lahan sehingga berkelanjutan. Manajemen alami ini tidak lagi
terjadi karena air sungai sudah habis akibat pada waktu musim penghujan
atau waktu tertentu diambil oleh perusahaan-perusahaan perorangan
maupun swasta, sehingga pada saat kemarau mereka harus mengeluarkan
banyak/ekstra uang karena harus menyedot air bawah tanah.
Secara vulgar terjadi privatisasi air kepada lembaga swasta dengan alasan
“negara tidak sanggup,” padahal sebenarnya negara sanggup.
Terjadinya masyarakat yang konsumtif sebenarnya tidak dapat dilepaskan
dari desain negara.
Di daerah yang airnya bersih dan jernih, sebelum ada industrialisasi seperti
sekarang, masyarakat tidak pernah merasa sakit karena kencing batu dan
sebagainya. Namun adanya pemasaran air yang luar biasa maka dengan
dalih higienis masyarakat tidak mau lagi mengkonsumsi air yang biasanya
dikonsumsi.
3. Dr. Dea Erwin Ramedhan
Air minum dalam kemasan sudah menimbulkan gejolak di daerah.
Contohnya di Pandarincang, Banten, terjadi pertentangan antara
masyarakat lokal, perusahaan multinasional, dan administrasi negara.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
45
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Suatu instalasi dirusak dan dibakar penduduk setempat karena administrasi
negara tidak memerhatikan prosedur (konsultasi dengan masyarakat) dan
tidak melakukan studi Amdal dalam pembangunan pabrik air.
Terjadi penyedotan atau pengurasan air tanpa pengawasan oleh
administrasi negara maupun oleh pihak lain. Tidak ada yang mengetahui
berapa air yang akan diambil dan berapa dalam penyedotan air.
Peraturan juga tidak menjelaaskan apakah yang diambil adalah air
permukaan atau air artesian.
Hal demikian memiliki akibat gawat terhadap lingkungan. Petani di Klaten
sekarang harus mengambil/menyedot air dengan mesin diesel, padahal
sebelumnya tidak. Di Sukabumi dulu air dapat diambil di kedalaman 5
sampai 8 meter, sekarang harus lebih dari 15 meter.
Fakta demikian menjadi latar belakang protes masyarakat setempat,
termasuk petani yang memerlukan air untuk kehidupan sehari-hari maupun
untuk pertanian sendiri.
Ada perusahaan air pada tahun 2000-an mengambil air kurang lebih 2,5
miliar liter, kemudian tahun 2010-an mengambil 5,6 miliar liter air. Namun
mengherankan karena penghasilan perusahaan tersebut tidak meningkat.
Hal demikian menimbulkan pertanyaan mengenai pelaporan penyedotan
air.
Air yang diambil per satu liter dihargai beberapa rupiah, tetapi dijual
Rp. 3.000,- kepada penduduk Indonesia. Keuntungan industri air kemasan
lebih besar dari industri apapun.
Air dalam kemasan yang dikonsumsi maasyarakat Indonesia setidaknya
60% dibeli dari perusahaan asing, sehingga memberi keuntungan tanpa
batas kepada pihak asing dan tidak memberi keuntungan yang berarti
kepada pihak Indonesia.
Dari segi perpajakan muncul pertanyaan mengapa besaran pajaknya hanya
seperti itu, apakagi terkait kehadiran pihak asing dalam pengelolaan air
Indonesia.
Penyedotan air di Padarincang, Banten, diperkirakan sejumlah 63 liter per
detik akan menghasilkan Rp.16 miliar per hari. Dari perkiraan tersebut dapat
dibayangkan penghasilan satu perusahaan multinasional untuk di Indonesia
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
46
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
per tahun. Sementara penghasilan petani lokal per panen kurang lebih
Rp.12 miliar.
Pengambilan air demikian juga berarti penguasaan wilayah oleh pihak
asing, sehingga petani tidak dapat masuk di kawasannya sendiri yang
sudah dibebaskan untuk kepentingan pihak asing.
Aqua Danone menguasai sekitar 50% hingga 60% dari pasaran nasional.
Awalnya satu saham Aqua Golden Mississippi berharga Rp.1.000,-
selanjutnya pada sekitar 2010 berharga antara Rp.100.000,- hingga
Rp.200.000,- bahkan Rp.250.000,-.
Tahun 2010 Aqua Golden Mississippi melakukan delisting, yang
kemungkinan alasannya ada dua, yaitu i) tidak memerlukan lagi uang
publik, atau ii) tidak mau melakukan transparansi. Perusahaan Tbk wajib
setiap tahun memberikan laporan keuntungan.
Pada 2001 produksi air 2,3 miliar liter dengan laba bruto atau laba kotor
Rp.99 miliar.
Pada 2002 produksi air 3 miliar liter dengan laba bruto Rp.134 miliar.
Pada 2003 produksi air 3,1 miliar liter dengan laba broto Rp.107,28 miliar.
Pada 2004 produksi air 3,18 miliar liter dengan laba bruto Rp.141,95 miliar.
Pada 2005 produksi air 4,28 miliar liter namun tidak ada laporan laba bruto.
Pada 2006 produksi air 4,9 miliar liter dengan laba bruto Rp.71 miliar.
Pada 2007 produksi air 5,17 miliar liter dengan laba bruto Rp.89,7 miliar.
Pada 2008 produksi air hampir 6 miliar liter dengan laba bruto hanya Rp.95
miliar. Saat kenaikan produksi air meningkat pesat, justru laba bruto
menurun. Ahli pernah menenyakan hal demikian kepada Direktorat Pajak
tetapi belum ada jawaban.
Pasal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air jelas
bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
4. Dr. Aidul Fitriciada Azhary, S.H., M.H.
Hal yang dimaksud dengan UUD sebagai dasar bagi pengujian undang-
undang bukan hanya mengacu pada norma atau aturan yang terdapat
dalam UUD, tetapi juga mengacu pada nilai ideal dan prinsip yang
terkandung dalam ajaran konstitusionalisme, yakni nilai dan prinsip
pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
47
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Intinya adalah pembatasan kekuasaan pemerintahan di suatu pihak dan
perlindungan hak warga negara di pihak lain.
UUD 1945 sejak awal sudah mengadopsi nilai-nilai konstitusionalisme
tersebut, namun bukan nilai konstitusionalisme liberal melainkan nilai
konstitusionalisme yang berorientasi keadilan sosial.
Konstitusionalisme liberal lebih mengutamakan perlindungan hak-hak dan
kebebasan individu yang berimplikasi pada pembatasan semaksimal
mungkin kekuasaan pemerintahan. Konstitusionalisme liberalisme
merupakan refleksi liberalisme ekonomi yang menghendaki berlakunya
sistem ekonomi pasar bebas yang paralel dengan sistem politik liberal.
Penyusun UUD 1945 sejak awal menolak konstitusionalisme liberal karena
terbukti sejak diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda
berdasarkan Regeringsreglement Tahun 1840 telah menyebabkan
penghisapan kekayaan dan penindasan terhadap Bangsa Indonesia. Prinsip
dalam Konstitusi Hindia Belanda tersebut, pemerintah harus dikembangkan
Bagian 15 dari 44
sebagai alat pelindung modal swasta atau partikelir, termasuk juga modal
swasta asing.
Berdasarkan Regeringsreglement Tahun 1848 sistem ekonomi liberal
demikian dijalankan secara paralel dengan sistem demokrasi parlementer
yang memungkinkan kekuatan-kekuatan modal swasta memengaruhi
proses pembentukan Undang-Undang sehingga dapat sejalan dengan
kepentingan mereka.
Penyusun UUD 1945 menolak ajaran konstitusionalisme liberal, dan
memilih membentuk sistem politik dan ekonomi nasional yang berdasarkan
keadilan sosial.
Pasal 33 UUD 1945 menghendaki adanya perencanaan ekonomi secara
kolektif berdasarkan prinsip kekeluargaan atau solidaritas sosial [ayat (1)];
adanya penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak [ayat (2)];
dan penguasaan negara terhadap sumber daya alam [ayat (3)].
Di atas struktur ekonomi demikian dibentuk struktur politik yang mampu
mewujudkan tujuan kesejahteraan.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
48
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Pentingnya norma Pasal 33 UUD 1945 terlihat dari kesepakatan para
pemimpin bangsa untuk mempertahankan ketentuan Pasal 33 UUD 1945
pada saat melakukan perubahan menjadi UUDS 1950.
Kesepakatan perubahan UUD 1945 menjadi UUDS 1950 menyatakan,
“Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 diperoleh dengan
mengubah konstitusi Republik Indonesia Serikat yang terkandung di
dalamnya esensialia Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditambah dengan
bagian-bagian lain dari konstitusi Republik Indonesia Serikat.” Esensilia
UUD 1945 meliputi tiga pasal, yaitu Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 33 UUD
1945.
Atas dasar demikian, pengujian beberapa ketentuan dalam UU 7/2004
tentang Sumber Daya Air harus pula didasarkan pada Pasal 27 dan Pasal
33 UUD 1945 sebagai esensialia UUD 1945.
Putusan MK Nomor 58-59-60-63/PUU-II/2004 dan Putusan MK Nomor
08/PUU-III/2005 menyebutkan setidaknya dua prinsip pokok, i)
penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum pada
prinsipnya adalah tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan
ii) pemerintah harus mengutamakan pemenuhan hak asasi atas air
dibandingkan dengan kepentingan lain karena hak asasi atas air adalah hak
yang utama.
Artikel 11 dan Artikel 12 International Covenant on Economic Social and
Cultural Rights (ICESCR). Paragraf tiga komentar umum atas ketentuan
Artikel 11 menyebutkan bahwa pengakuan secara spesifik atas hak setiap
orang atas standar kehidupan yang layak, termasuk pangan, sandang, dan
perumahan, harus ditafsirkan termasuk di dalamnya hak atas air sebagai
suatu hak atas standar kehidupan yang layak, terutama sebagai salah satu
kondisi yang paling mendasar untuk bertahan hidup.
Hak atas air juga terkait dengan ketentuan Artikel 12 yang mengakui hak
setiap orang untuk menikmati standar tinggi yang dicapai terhadap
kesehatan. Atas dasar hukum tersebut, maka hak atas air pada dasarnya
merupakan hak setiap orang untuk memperoleh air dengan cukup, aman,
dapat diterima, dan dapat diakses secara fisik, serta terjangkau untuk
penggunaan pribadi dan rumah tangga.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
49
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Secara normatif hak atas air mengandung makna di satu pihak sebagai “the
right to maintain access to existing water supplies necessary for the right to
water and the right to be free from interference, such as the right to be free
from arbitrary disconnections or contamination of water supplies”, dan di sisi
lain “merupakan the right to a system of water supply and management that
provides equality of opportunity for people to enjoy the right to water”.
Artinya, di satu pihak setiap orang harus dapat mengakses air dengan
mudah, sedangkan di pihak lain harus memberikan kesempatan yang sama
bagi setiap orang untuk menikmati hak atas air. Pada prinsipnya, air,
fasilitas, dan pelayanan atas air harus dapat diakses setiap orang tanpa
diskriminasi.
Artikel 11 dan Artikel 12 Covenant Ecosoc sesungguhnya telah diatur dalam
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
Jaminan hak atas air diperkuat secara kelembagaan dengan hak
menguasai negara yang diatur Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Dalam kaitannya dengan Pasal 27 UUD 1945, sumber daya air tidak dapat
dimaknai semata-mata sebagai komoditas ekonomi, tetapi lebih mendasar
sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar untuk
mempertahankan hidup.
Hak menguasai negara atas sumber daya air harus dipahami juga dalam
konteks Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Secara konsepsional, tanggung jawab negara memenuhi hak atas air terkait
dengan kedudukan hak atas air sebagai bagian dari hak Ekosok (hak
ekonomi, sosial, dan kebudayaan) yang berakar pada konsep kebebasan
positif yang menghendaki adanya spektrum yang luas dan efektif bagi
negara untuk melakukan intervensi dalam memenuhi hak ekosok. Hak
demikian berbeda dengan karakter hak-hak sipil dan politik yang berakar
pada konsep kebebasan negatif, yang justru tidak menghendaki adanya
campur tangan negara dalam pemenuhan hak-haknya.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
50
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Dalam kaitan dengan hak atas air, tanggung jawab negara harus dimaknai
sebagai penguasaan secara luas dan efektif atas pengelolaan sumber daya
air untuk memastikan setiap orang dapat memenuhi kebutuhan atas air
secara cukup, aman, dan terjangkau untuk penggunaan pribadi dan rumah
tangganya.
Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) UU Sumber Daya Air yang
menyatakan pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi
tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, dan
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh BUMN dan/atau BUMD sudah
sejalan dengan Pasal 27 dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Akan tetapi Pasal 40 ayat (4) UU Sumber Daya Air yang mengatur
keterlibatan koperasi, badan usaha milik swasta, atau kelompok masyarakat
mengandung norma yang tidak sepenuhnya sejalan dengan Pasal 27 dan
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Norma yang melibatkan korporasi atau
lembaga selain BUMN dan/atau BUMD mengindikasikan paradigma bahwa
sumber daya air semata-mata sebagai komoditas ekonomi yang dapat
dialihkan pengelolaannya kepada pihak swasta yang lebih berorientasi pada
keuntungan ekonomi. Padahal air minum merupakan kebutuhan paling
mendasar, yaitu bagian dari hak atas air yang harus dijamin oleh negara.
Penyediaan atas air minum bukan semata-mata berkenaan dengan tujuan
kemakmuran dalam pengertian ekonomi, tetapi berkenaan dengan kondisi
mendasar yang menentukan martabat kemanusiaan, hak hidup, dan
kualitas kesehatan.
Privatisasi hak atas air akan membuka peluang ke arah terjadinya
diskriminasi dalam mengakses kebutuhan atas air.
Privatisasi akan mendorong sebagian orang dapat memperoleh air minum
yang berkualitas, sementara sebagian besar lainnya kesulitan untuk
mengakses dan menjangkau secara layak.
Sementara itu para pendiri negara membentuk Pasal 33 UUD 1945 untuk
mengubah dan menghapuskan sistem ekonomi liberal yang diwariskan
sistem Kolonial Hindia Belanda.
Salah satu watak liberalisme Kolonial Hindia-Belanda adalah peran
Bagian 16 dari 44
dominan swasta atau partikelir dalam pengelolaan sumber daya alam,
sementara negara hanya menjadi alat pelindung modal swasta.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
51
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Pelaksanaan hak-hak ekosok justru menghendaki tanggung jawab besar
dari pemerintah, berkebalikan dengan hak-hak sipil dan politik.
Dalam General Comments disebutkan bahwa penggunaan kepentingan
pribadi dan rumah tangga harus diberikan kewenangan atau kekuasaan
yang sangat besar kepada negara untuk memastikan bahwa bukan saja
pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi kebutuhan atas martabat hidup
manusia.
Pemenuhan atas hak atas air, dalam pengertian personal and domestic
uses, prinsipnya adalah tanpa diskriminasi.
Pengujian konstitusional tidak semata-mata mengacu pada norma atau
aturan, melainkan mengacu pada prinsip konstitusionalisme.
Konstitusi modern mempunyai tiga makna, yaitu i) sebagai aturan tertinggi;
ii) the existing system of government atau sistem pemerintahan yang
memang berlaku; dan iii) the realization of constitutionalism.
Banyak negara yang memiliki konstitusi tetapi tidak menganut
konstitusionalisme.
Negara-negara komunis dan negara-negara otoriter memiliki konstitusi yang
panjang tetapi tidak menganut konstitusionalisme.
Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis tetapi menganut konstitusionalisme.
Dalam konteks hak atas air, prinsip yang pertama adalah bagaimana
negara bisa melindungi kepentingan hak asasi atas air, yaitu kepentingan
masyarakat untuk memperoleh air demi keperluan penggunaan pribadi dan
domestik atau keluarga. Prinsip kedua adalah demi hak untuk
mempertahankan kehidupan; dan prinsip ketiga adalah kesehatan.
Konstitusionalisme Indonesia bukan konstitusional liberal yang memberikan
kewenangan besar kepada individu, melainkan konstitusionalisme sosial
yang menekankan pada keseimbangan antara keadilan politik dan keadilan
sosial.
5. Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M.
Dalam Putusan MK terdahulu air dikategorikan sebagai public good, yang
merupakan benda khas yang menjadi sumber kehidupan sehingga akses
terhadapnya merupakan hak asasi manusia.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
52
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Munculnya UU Sumber Daya Air adalah tekanan dari Bank Dunia kepada
negara debitur untuk menerapkan sebuah rezim hukum air yang baru, yang
didasarkan Dublin Principles.
Salah satu prinsip dalam Dublin Principles yang penting adalah bahwa air
mempunyai nilai ekonomi bagi semua penggunanya.
Secara ekonomi air tidak dapat dikategorikan public good atau pure public
good, akan tetapi lebih dikenal dengan sebutan common pool resources,
dengan alasan i) bersifat nonexcludable, yaitu penggunaan air oleh
seseorang tidak dapat menghalangi orang lain untuk menggunakannya; ii)
sifat rival rules, yang artinya bahwa air bukan benda yang tak terbatas
sehingga pengunaan air oleh seseorang akan mengurangi ketersediaan air
bagi orang lain.
Air bukan public good tetapi common pool resources, namun dalam
kepentingan hukum harus kita dudukkan sebagai public good. Hal demikian
karena, i) hampir tidak ada benda di muka bumi ini yang merupakan pure
public good; ii) sifat ekonomi air yang rival rules. Dengan demikian hukum
dapat mencegah penguasaan privat atas sumber daya air.
Terdapat dua prinsip pokok Public Trust Doctrine, yaitu i) air permukaan
merupakan benda milik publik atau res communis; dan ii) negara
merupakan trusty atau pemegang amanah dari objek public trust, yang
dalam hal ini adalah air.
Dalam perkembangannya, public trust akhirnya mencakup juga air tanah,
karena i) semula public trust doctrine dikembangkan untuk melindungi aliran
air dari penguasaan perorangan agar kepentingan masyarakat untuk
navigasi dan perikanan tidak terganggu; ii) kemudian airnya sebagai benda
telah dikategorikan sebagai benda publik, namun air tanah masih dianggap
berbeda karena terbatasnya pemahaman manusia mengenai hidrologi air
tanah; dan iii) pada saat air masih melimpah tidak terbayangkan kemajuan
teknologi dan perubahan gaya hidup akan mengakibatkan penggunaan air
tanah di satu tempat dapat mengganggu penggunaan air tanah di tempat
lainnya; dan iv) sejalan dengan perkembangan pengetahuan manusia maka
air tanah diberi status sebagai public good dan karenanya sebagian
yurisdiksi common law memasukkannya dalam kategori public trust
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
53
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
doctrine. Kedudukan air sebagai economic good berkaitan dengan fakta
bahwa air telah, sedang, dan akan menjadi barang langka (scarce good).
Menurut David Ricardo, keterbatasan suplai sumber daya alam untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara
intensifikasi (eksploitasi sumber daya secara intensif) atau dengan cara
ekstensifikasi (memanfaatkan sumber daya yang belum dieksploitasi).
Menurut Ricardo kelangkaan sumber daya tercermin dalam dua indikator
ekonomi, yakni meningkatnya harga out put maupun biaya ekstraksi
persatuan out put.
Meningkatnya harga out put akibat meningkatnya biaya satuan per out put
akan menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan
oleh sumber daya alam. Di sisi lain peningkatan harga out put menimbulkan
insentif kepada produsen sumber daya alam untuk berusaha meningkatkan
suplai.
Terbatasnya ketersediaan sumber daya, kombinasi dampak harga, dan
biaya, akan menimbulkan insentif untuk mencari sumber daya alam
substitusi dan peningkatan daur ulang, pengembangan inovasi, pencarian
deposit baru, dan peningkatan efisiensi produksi, sehingga dapat
mengurangi tekanan/pengurasan sumber daya alam.
Pendapat Ricardo tidak dapat diterima karena i) saran intensifikasi dan
ekstensifikasi dalam eksploitasi sumber daya air berbahaya bagi lingkungan
dan bagi kehidupan; ii) peningkatan harga out put tidak aksiomatis terhadap
permintaan atas air, karena terdapat beberapa hal mutlak dalam
penggunaan air yang tidak dapat ditawar hanya karena berkurangnya daya
beli; iii) air bukan merupakan sumber daya yang ada substitusinya.
Meskipun air sebagai benda ekonomi adalah kenyataan sosial yang tidak
dapat ditolak, namun tidak dapat dikesampingkan kedudukan air sebagai
public good, dengan alasan i) orang membeli air olahan (treated water atau
value added water) sebagai pilihan karena adanya daya beli; ii) dalam
masyarakat yang tidak punya daya beli, memperlakukan air sebagai
economic good dengan logika pasarnya akan menghalangi manusia untuk
mendapatkan akses kepada air untuk keperluan dasar hidup.
Alasan akses kepada air untuk keperluan dasar hidup memunculkan
gagasan untuk memasukkan hak atas air sebagai hak asasi manusia,
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
54
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
sehingga hak manusia atas air terlindungi dari keganasan ekonomisasi atau
komoditasisasi air.
Peradilan Amerika mengembangkan Shocks The Conscience Theory, yang
diambil dari pertimbangan Hakim Frankfurter dalam perkara Rochin vs
California pada 1952 di Amerika. Teori dimaksud didasarkan pada
Amandemen ke-14 Konstitusi Amerika yang melarang negara merampas
Bagian 17 dari 44
hak atas live, liberty, and property without due process of law. Penolakan
atau peniadaan suatu hak yang sedemikian inheren dan fundamental, akan
mengguncangkan kesadaran kemanusiaan. Jika hak seseorang untuk
mengakses air ditolak karena sumber daya air tertentu telah menjadi
property right dari seseorang, badan hukum, atau perusahaan, padahal air
tersebut sangat penting untuk memenuhi hajat hidup seseorang tersebut,
maka penolakan semacam itu akan mengguncangkan kesadaran
kemanusiaan, apalagi jika penolakan demikian dilindungi oleh hukum.
Dengan Public Trust Doctrine seseorang dapat menuntut pengguna air yang
terbukti telah mengurangi kelancaran arus air di sebuah sungai akibat
pemakaian yang berlebihan, sekalipun orang itu sendiri tidak menggunakan
air tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari, dan bukan sebagai pihak yang
secara langsung dirugikan.
Di sisi lain Public Trust Doctrine tidak dapat dijadikan dasar menolak
komersialisasi atau privatisasi air kecuali dapat ditunjukkan adanya potensi
terganggunya hak pengguna air lain atas suatu usaha komersialisasi air itu.
Pada 2002 hak asasi manusia atas air termaktub dalam General Comment
Nomor 15 on The Rights to Water atau GC 15th.
Di Belanda, hak asasi manusia atas air bukan merupakan isu dalam hukum
air Belanda, namun dalam kenyataannya hak atas air sangat diperhatikan
dan diatur dengan baik oleh hukum.
Tiga pijakan dasar pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang
sumber daya air di Belanda adalah i) tradisi hukum Eropa kontinental; ii)
bersifat adaptif terhadap hukum Eropa; dan iii) pragmatis atau lebih
mengutamakan pemecahan masalah daripada terikat pada ketentuan baku
dan kaku.
Hukum lingkungan Eropa yang mempengaruhi hukum air Belanda adalah
polluters pay principle yang precautionary principle.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
55
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Pada 1990 Belanda melakukan privatisasi air, namun pada awal tahun
2000-an dikembalikan lagi kepada publik. Tahun 2004 diundangkan regulasi
baru yang mengembalikan pelayanan air bersih kepada publik. Jasa
pelayanan air bagi konsumen hanya dapat dilakukan oleh badan hukum
yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi tertentu. Badan hukum
demikian adalah i) publiekrechtelijke rechtspersoon atau public legal person
yang dalam Undang-Undang ini adalah negara itu sendiri, provinsi,
kotapraja atau dewan air; ii) naamloze atau besloten vennootschap, yaitu
perusahaan terbatas milik umum, BUMN, atau perusahaan terbatas yang
memenuhi persyaratan tertentu.
Di India yang menganut common law system, air permukaan tunduk pada
Public Trust Doctrine dan menganut sistem riparian dalam alokasi sumber
daya air, yaitu sistem dimana orang yang hidup di tepian sungai memiliki
hak preference ketimbang orang yang tinggal jauh dari tepian sungai.
Di India air tanah dimiliki oleh pemilik tanahnya, yang ketentuan demikian
dikuatkan dalam Indian Easements Act Tahun 1882.
Pasal 33 UUD 1945 menganut prinsip yang sama dengan Public Trust
Doctrine.
UU Sumber Daya Air lahir atas tekanan Bank Dunia melalui skema Water
Resources Sector Adjustment Loan (Watsal), yaitu Indonesia ditekan harus
menerapkan UU Watsal jika ingin mendapatkan pinjaman.
Paradigma economic and social function adalah upaya mengakomodasi
gagasan economic value dari air sebagai economic good dan hak asasi
manusia atas air sebagai public good.
Kebijakan air nasional yang mendorong pengelolaan air oleh pihak swasta,
mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumber daya air dengan
prinsip full cost recovery, yaitu biaya air akan ditanggung oleh masyarakat
pengguna. Kemudian sistem kelembagaan pengelolaan sumber daya air
dibedakan antara fungsi regulator dengan fungsi operator.
Pemerintah hendak melepaskan tanggung jawab pengurusan (bestuurdaad)
dan pengelolaan (beheerdaad) sebagai salah satu implementasi hak
menguasai sumber daya air, diberikan kepada swasta melalui privatisasi
pengurusan dan pengelolaan sumber daya air.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
56
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Kebijakan full cost recovery diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan arah
kebijakan pengelolaan sumber daya air secara umum adalah
mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang
mempertimbangkan prinsip cost recovery dan kondisi sosial masyarakat.
Kebijakan ini juga tegas dinyatakan dalam PP 16/2005 yang menyebutkan
tentang adanya keuntungan bagi pihak pengelola. PP tersebut terbit
menjelang berakhirnya sidang pengujian UU Sumber Daya Air di
Mahkamah Konstitusi, sehingga sebagian besar Hakim tidak mengetahui
PP ini sebagai bagian integral dari Undang-Undang yang diuji. Dua Hakim
Konstitusi yang mengetahui adanya PP tersebut, kemudian mengambil
posisi dissenting opinion.
UU Sumber Daya Air memperkenalkan hak guna air sebagai implementasi
fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Fungsi sosial diimplementasikan dalam
hak guna pakai air, sedangkan fungsi ekonomi diimplementasikan dalam
hak guna usaha air.
Mahkamah menafsirkan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 5 UU Sumber Daya
Air untuk menunjukkan pengertian hak asasi manusia atas air, sehingga
HGPA diterjemahkan sebagai hak untuk memperoleh dan memakai air bagi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhan kehidupan
yang sehat, bersih, dan produktif.
HGPA yang demikian disebut HGPA primer sedangkan pengggunaan
HGPA di luar kebutuhan tersebut bersifat sekunder.
HGPA primer sebagai kewajiban negara seharusnya diperoleh rakyat
secara cuma-cuma, dan bukannya membiarkan terjadi privatisasi dan
komersialisasi.
Terkait hak guna usaha, Frederic Bastiat menyatakan bahwa pemilik
sebenarnya dari suatu benda sesungguhnya adalah dia yang memiliki atau
memperoleh manfaat dari nilai atas benda tersebut. Adapun nilai berbeda
dengan utilitas.
Dari perspektif Bastiat, pemberian hak guna usaha sebenarnya adalah
penyerahan manfaat (benefit) atas sumber daya air dari negara kepada
swasta, yang sama artinya dengan penyerahan hak kepemilikan atas
sumber daya air kepada pihak swasta. Hal demikian membahayakan publik
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
57
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
sebagai pemilik sebenarnya dari sumber daya air, karena hak eksploitasi
sedikit saja bedanya dengan private ownership without responsibilities.
Hak guna usaha air akhirnya menjadi hak kebendaan (property rights) yang
mengalihkan hak menguasai negara kepada pemegangnya untuk
menggunakan atau menyalahgunakannya.
6. Dr. A. Irman Putra Sidin, S.H., M.H.
Pendapat bahwa hukum adalah produk politik harus diubah menjadi hukum
sebagai produk pasar.
Hukum tunduk pada bandul yang digerakkan oleh pasar karena pasar
membutuhkan hukum untuk melegalisasi kerja pasar yang semakin hari
bergerak massif tanpa batas.
Musuh utama pasar adalah konstitusi sebuah negara yang meniscayakan
kedaulatan ekonominya.
UUD 1945 memiliki konsep kepenguasaan negara terhadap sektor
keekonomian yang dianggap strategis. Seluruh negara di dunia tidak
memiliki konsep kepenguasaan negara seperti Pasal 33 UUD 1945.
Tafsir konstitusional Pasal 33 UUD 1945 menjadi ancaman antagonis bagi
pasar. Tafsir konstitusional yang demikian adalah tafsir Mahkamah yang
memperdalam makna kepenguasaan negara menurut Pasal 33 UUD 1945,
yaitu dimaknai rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh konstitusi
memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan,
pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan
Bagian 18 dari 44
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Mahkamah juga menafsirkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menghendaki
bahwa penguasaan negara demikian harus berdampak pada sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
Setelah adanya penafsiran Pasal 33 yang demikian, maka keberadaan
Undang-Undang yang isinya hanya pengaturan sesungguhnya tak
mencerminkan konsepsi kepenguasaan negara.
Undang-Undang tidak boleh serta-merta mengambil kesimpulan bahwa di
sektor ekonomi tertentu seperti sumber daya air, maka negara cukup
melakukan pengaturan dan pengawasan saja.
Norma dalam UU Sumber Daya Air seharusnya mengonfirmasi bahwa pada
dasarnya dan keutamaannya adalah negara yang melakukan pengelolaan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
58
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
atas sumber daya air tersebut hingga di tingkat pengawasan. Norma
Undang-Undang tidak diperkenankan untuk langsung menentukan peringkat
pelaksanaan konsepsi kepengurusan negara, dalam arti bahwa undang-
undang menentukan dirinya sampai pada peringkat pengaturan saja,
mengingat negara belum mampu mengelola.
Meskipun secara realitas negara tak mampu mengelola, namun norma
undang-undang tetap harus menentukan bahwa pada dasarnya
pengelolaan itu dilakukan langsung oleh negara, baru kemudian pada
tingkat implementasi, Undang-Undang mendelegasikan kepada pemerintah
atau pranata negara lainnya.
Undang-Undang harus tetap mampu menuliskan secara tegas akan lima
variabel konsep kepenguasaan negara tersebut sebagai satu kesatuan
konsep kepenguasaan negara, dimana negara mengelola langsung.
Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang
cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber
daya air wajib dikelola dengan memerhatikan fungsi sosial lingkungan hidup
dan ekonomi secara selaras.
Konsiderans menimbang UU Sumber Daya Air tidak mengutamakan
konsepsi kepenguasaan negara, namun lebih mengarah kepada
pengelolaan yang sifatnya horizontal.
Meski Pasal 6 ayat (1) UU Sumber Daya Air menyatakan bahwa sumber
daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, namun konsepsi kepenguasaan dalam UU SDA lebih
kepada eksistensi tentang pengaturan pengelolaan hak guna air, dimana
pengelolaan hak guna air tersebut dalam kerangka demokratisasi ekonomi
alias terdapat eksistensi pasar yang harus diberikan karpet merah oleh
negara.
Semangat kepenguasaan negara menurut UU Sumber Daya Air adalah
semata negara berwenang mengatur tentang pola pengelolaan mekanisme
pengurusan kebijakan hingga penguasaan. Undang-Undang tersebut lebih
menekankan pengaturan akan manajemen pengelolaan hak guna air.
Undang-Undang tersebut melahirkan lebih dari 30 Peraturan Pemerintah
yang semakin menunjukkan bahwa paradigma kepenguasaan dalam
Undang-Undang tersebut semata pada pengaturan.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
59
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
7. Salamuddin (Daeng)
Menurut data Bank Dunia saat ini terdapat sekitar 2,5 miliar penduduk bumi
yang tidak mempunyai akses terhadap sanitasi, dan terdapat sekitar
780.000.000 orang tidak mempunyai akses terhadap air bersih yang
mengakibatkan ribuan nyawa melayang setiap hari dan miliaran dollar
kerugian ekonomi setiap tahun. Kerugian demikian diperkirakan mencapai
7% dari produk domestic bruto dunia saat ini.
Bank Dunia melakukan berbagai macam upaya yang menurut mereka
sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini dengan mengalokasikan sekitar
US$ 8 miliar untuk seluruh proyek mereka di seluruh dunia yang disetujui
selama tahun fiskal 2002-2012. Namun upaya lembaga keuangan
internasional tersebut dicurigai oleh banyak ahli di dunia sebagai upaya
melakukan komersialisasi air, termasuk di Indonesia, yang mengubah
kelangkaan air atau krisis air menjadi peluang bagi perusahaan-perusahaan
air dalam melakukan bisnis.
Agenda reformasi yang didanai oleh lembaga keuangan internasional yang
paling utama adalah Amandemen UUD 1945 agar sejalan dengan
semangat neoliberalisme. Berdasar UUD 1945 hasil amandemen dibuat
berbagai peraturan perundang-undangan yang membuka jalan bagi
penguasaan modal swasta asing untuk menguasai kekayaan alam
Indonesia.
Penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah dengan lembaga
keuangan Internasional Monetary Fund melalu Letter of Intent 31 Oktober
1997 merupakan pintu awal reformasi mendasar dalam sistem pengelolaan
air menuju liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi.
Artikel 44 dari LoI tersebut mendesak pemerintah untuk melakukan
penataan kembali harga sumber daya kunci dan biaya penggunaannya,
terutama untuk sektor kehutanan dan penggunaan air, sehingga akan
menghasilkan pendapatan yang besar dan pada saat yang sama akan
mempromosikan tujuan-tujuan lingkungan.
Artikel 42 menekankan agar pemerintah melakukan langkah-langkah untuk
mempromosikan kompetisi dengan mempercepat privatisasi dan
memperluas peran sektor swasta di dalam penyediaan infrastruktur,
termasuk air.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
60
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
IMF menyatakan secara khusus bahwa menyangkut air akan ditugaskan
kepada World Bank untuk bergerak lebih jauh melalui project management
sumber daya air, yang ditandatangani pada April 1998 untuk mendorong
komersialisasi dan privatisasi air di Indonesia.
Komersialisasi dan privatisasi air tersebut dituangkan dalam UU 7/2004
yang merupakan bagian dari pelaksanaan pinjaman US$ 150 juta dari Bank
Dunia sebagai persyaratan dari total pinjaman secara keseluruhan US$ 300
juta untuk program restrukturisasi air.
ADB yang merupakan sekutu IMF dan World Bank bergerak lebih jauh
dengan membiayai 21 proyek air di Indonesia dalam rangka privatisasi dan
komersialisasi.
Kegiatan yang berdampak paling luas adalah proyek bantuan teknis senilai
US$ 600.000 pada
Februari 2001, dimana ADB menjalankan berbagai macam program
berkaitan dengan sektor air dan infrastruktur air di Indonesia.
Dalam laporan Bank Dunia Februari 2004, sebelum disahkannya UU 7/2004
pada 18 Maret 2004, yang berjudul “Water Resources Management During
Transition and Reform in Indonesia Toward an Integrated Perspective on
Agriculture Drainage” dengan subtema “Water Sector Reform Beyond 1998”
menyatakan beberapa ide yang menjadi dasar dari draf “National Water
Resources Policy Action Plan” tahun 1994 sampai dengan 2020, yaitu
kebijakan akan mengidentifikasikan untuk menekankan alokasi air yang
efisien, pemanfaatan yang efisien, kualitas air yang aman, penyesuaian
secara ekonomi, dan manajemen anggaran modal, peningkatan peran
sektor swasta, dan partisipasi masyarakat, serta kebutuhan struktur
administrasi air yang konsisten dengan tujuan yang terpadu.
Rencana aksi menekankan pada pendekatan pengelolaan DAS yang
merekomendasikan pembentukan dewan sumber daya air nasional.
Laporan Bank Dunia yang keluar pada Februari 2004, sementara Dewan
Sumber Daya Air Nasional baru disahkan pada 2008, menunjukkan peran
World Bank sangat signifikan dalam seluruh penstrukturan pengelolaan
sumber daya air di Indonesia.
Strategi pengelolaan air dalam UU 7/2004 tampak jelas ditujukan
memfasilitasi sektor bisnis. Hal demikian terlihat dari tiga kata kunci yang
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Bagian 19 dari 44
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 61 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id cenderung menunjukkan upaya komersialisasi dan privatisasi, yaitu i) pengelolaan air; ii) keterlibatan swasta dan masyarakat; dan iii) hak guna air. Ruang lingkup bisnis air yang dimaksud dalam UU 7/2004 sangat luas, mencakup hampir semua potensi sumber daya air yang disebutkan dalam Pasal 2. Dalam hal pengelolaan sumber daya air, Pemerintah melaksanakan Pasal 6 dan Pasal 13 UU 7/2004. Dengan hak guna air, swasta dapat mengelola sumber daya air untuk kepentingan-kepentingan komersial dan dapat diperjualbelikan pada tingkat harga perekonomian. Keberadaan UU 7/2004 diperkuat dalam UU 25/2007 tentang Penanaman Modal yang menetapkan berbagai macam hak penguasaan tanah dalam bentuk hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, yang sama halnya dengan hak guna air. UU Penanaman Modal juga memberikan dasar penetapan sektor yang tertutup dan terbuka untuk penanaman modal asing. Semangat UU 7/2004 sama dengan atau diperkuat oleh UU Penanaman Modal, yakni komersialisasi kekayaan alam Indonesia melalui penanaman modal. Dengan mengacu pada UU Penanaman Modal, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai daftar negatif investasi atau daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka untuk penanaman modal. Dalam daftar negatif investasi, yaitu Perpres 36/2010, Pemerintah menetapkan bahwa pengusahaan air minum dapat dikuasai hingga 95% oleh penanaman modal asing, dan usaha di bidang pertanian yang memiliki kaitan erat dengan air hingga 95% dapat dikuasai oleh penanaman modal asing. Tingginya arus urbanisasi ke perkotaan dan perkembangan populasi yang tidak terkendali berbanding terbalik dengan ketersediaan air, yang selanjutnya menjadi sumber krisis di perkotaan. Indonesia memiliki kekayaan air berlimpah, namun baru dimanfaatkan sekitar 25% dari penyediaan air baku, air irigasi, serta kebutuhan rumah tangga, perkotaan, dan industri. Dari 7,2 juta hektare lahan irigasi baru dilayani sekitar 11%. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 62 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Petani berpendapatan rendah menjadi makin miskin, salah satu penyebabnya adalah ongkos produksi pertanian tinggi karena kerusakan infrastruktur pengairan, biaya sarana produksi tinggi, serta besarnya risiko pertanian akibat bencana alam, kekeringan, dan perubahan iklim. UU 7/2004 tidak memberikan penyelesaian krisis air yang terjadi di Indonesia, melainkan justru memperparah tingkat krisis dan memperluas konflik perebutan sumber daya air di tengah-tengah masyarakat. Tidak jarang juga melahirkan konflik terbuka antara masyarakat dengan swasta. Seharusnya seluruh sumber daya air secara mutlak berada di tangan negara, dan negara membangun cabang produksi untuk mengelola air sebagaimana amanat konstitusi. Sementara swasta yang hendak menggunakan air untuk berbagai kegiatan ekonomi mereka harus membeli air kepada negara melalui perusahaan negara. Pihak swasta tidak boleh menguasai atau memiliki sumber daya air karena sangat membahayakan kepentingan umum. Semangat keterlibatan masyarakat dan pengelolaan air melalui pemberian hak guna usaha merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 4 Desember 2013 dan telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 17 Desember 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 23 Desember 2013, pada pokoknya menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada intinya para Pemohon mendalilkan telah terjadi swastanisasi terselubung karena Pemerintah dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tidak sesuai dengan penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060- 063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005. Sehingga berakibat Undang-Undang a quo dapat dimohonkan pengujian kembali di Mahkamah Konstitusi. Selain hal tersebut para Pemohon dalam permohonannya menggunakan Undang-Undang sebagai batu uji atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Terhadap hal tersebut menurut Pemerintah yang dipermasalahkan oleh para Pemohon adalah mengenai penerapan atau implementasi dari ketentuan- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 63 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id ketentuan dalam Undang-Undang SDA, sedangkan dalil-dalil yang dipergunakan sama atau copy-paste dengan permohonan terdahulu, sehingga anggapan para Pemohon yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 bertentangan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi adalah tidak beralasan. Berdasarkan alasan tersebut di atas menurut Pemerintah permohonan para Pemohon tidak tepat karena itu sudah sepatutnyalah jika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan a quo bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Uraian tentang kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon akan dijelaskan lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian Pemerintah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sejak Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007. Keterangan Pemerintah Atas Materi Permohonan Yang Dimohonkan Untuk Diuji Sebelum Pemerintah memberikan penjelasan terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa dari seluruh uraian permohonan para Pemohon baik posita maupun petitumnya memiliki kesamaan maksud dan tujuan dengan Permohon pengujian sebagaimana tercantum dalam perkara Nomor 058-059-060- 063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Juli 2005. Oleh karena itu menurut Pemerintah permohonan para Pemohon dalam perkara Nomor 85/PUU- XI/2013 saat ini seolah-olah memiliki maksud dan tujuan yang berbeda padahal terdapat kesamaan. 2. Bahwa karena permohonan para Pemohon terdahulu dengan permohonan saat ini memiliki kesamaan maksud dan tujuan. Maka keterangan Pemerintah yang Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 64 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id telah disampaikan dalam pengujian terdahulu sebagai hal yang bersifat mutatis mutandis dengan keterangan pemerintah yang akan disampaikan pada persidangan Pleno hari ini tanggal 4 Desember 2013. 3. Bahwa keterangan Pemerintah yang akan disampaikan dalam persidangan saat ini dianggap sebagai keterangan yang memiliki nilai yang sama, menyempurnakan, menegaskan, atau menambahkan guna melengkapi keterangan pemerintah terdahulu. Berikut disampaikan penjelasan Pemerintah terhadap materi muatan yang dimohon sebagai berikut: a. Latar belakang Konsepsi dasar Undang-Undang SDA dapat dirinci sebagai berikut: Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan pemerintah
Bagian 20 dari 44
Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa
bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Oleh karena itu seluruh kekayaan alam baik yang terdapat di dalam maupun di
atas permukaan bumi, wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat termasuk air.
Ketersediaan air saat ini di berbagai daerah di Indonesia sudah semakin
terbatas. Kebutuhan akan air terus meningkat sehingga banyak terjadi
ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air, untuk itu sumber
daya air wajib dikelola agar dapat tetap didayagunakan secara berkelanjutan.
Agar pengelolaan sumber daya air dapat dilaksanakan dengan baik untuk
mengantisipasi permasalahan di atas diperlukan instrumen hukum yang tegas
yang menjadi landasan bagi pengelolaan sumber daya air. Selain itu juga
berkembang tuntutan dalam masyarakat agar:
a. ada pengakuan yang lebih nyata terhadap hak dasar manusia atas air
terkait atas hak asasi manusia.
b. ada perlindungan terhadap kepentingan pertanian rakyat dan masyarakat
ekonomi lemah.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
65
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
c. proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang lebih
transparan dan demokratis.
d. ada rambu-rambu hukum untuk mengantisipasi ekses perkembangan nilai
ekonomis air yang semakin mengemuka.
Perkembangan permasalahan serta tuntutan masyarakat tersebut telah
menimbulkan paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya air yang antara
lain adalah:
a. pertama pengelolaan secara menyeluruh dan terpadu.
b. perlindungan terhadap hak dasar manusia atas air.
c. keseimbangan antara pendayagunaan dengan konservasi.
d. keseimbangan antara penangan secara fisik dengan non fisik.
e. keterlibatan pihak yang berkepentingan di dalam pengelolaan sumber daya
air dalam spirit demokrasi dan pendekatan koordinasi.
f. mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan atas
keselarasan antara fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.
Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Undang-Undang Sumber Daya
Air memiliki kemampuan untuk mewujudkan agar pengelolaan sumber daya air
meliputi upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi
penyelenggaraan konservasi sumber daya air. Pendayagunaan sumber daya
air dan pengendalian daya rusak air dilaksanakan sesuai amanat Undang-
Undang Dasar 1945. Hal ini juga telah sejalan dengan pendapat Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor
008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005, yang menyatakan bahwa ”posisi negara
dalam hubungannya dengan kewajibannya yang ditimbulkan oleh hak asasi
manusia, negara harus menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan
memenuhinya (to fulfill)”. Guna mewujudkan nilai-nilai penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia atas air, maka
Undang-Undang SDA memiliki tiga dasar pemikiran, yakni secara filosofis,
sosiologis, dan yuridis sebagai berikut.
Secara filosofis air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi
sumber kehidupan dan sumber penghidupan. Oleh karena itu, negara wajib
memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak dasar setiap orang untuk
mendapatkan air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari
guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
66
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Secara sosiologis, pengelolaan sumber saya air harus memperhatikan fungsi
sosial, mengakomodasi semangat demokratisasi, desentralisasi, keterbukaan
dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta
mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat.
Secara yuridis Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan
bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Sejalan dengan ketentuan itu, Undang-Undang SDA menyatakan
bahwa ”Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian ”dikuasai negara” adalah
termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan, membina dan
mengawasi, terutama untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan,
sehingga sumber daya air dapat didayagunakan secara adil dan berkelanjutan.
Demikian pula penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air perlu
memperhatikan beberapa dasar pemikiran teknis sesuai dengan sifat alami air,
yaitu:
1. Air merupakan sumber daya yang terbaharukan yang keterdapatannya
tunduk pada siklus alami yang disebut dengan siklus hidrologi. Pada saat-
saat tertentu air berlimpah bahkan sangat berlebihan, dan ada pula saat
kekeringan sehingga perlu adanya keterpaduan antara air berlimpah dan
kekeringan.
2. Air secara alami jumlahnya tetap, tetapi keterdapatannya di masing-masing
tempat berbeda-beda, sesuai dengan kondisi alam setempat. Ada wilayah-
wilayah yang secara alami kaya air dan ada pula wilayah kekurangan air,
sehingga diperlukan campur tangan manusia untuk membawa air dari
wilayah yang berlimpah airnya ke tempat yang langka air melalui
pengelolaan sumber daya air.
3. Ketersediaan air permukaan dan air tanah saling berpengaruh satu sama
lain. Karena itu, pengelolaan keduanya perlu dipaduserasikan.
4. Air merupakan sumber daya yang mengalir (flowing resources) secara
dinamis tanpa mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan dan
negara. Karenanya basis wilayah pengelolaannya harus berlandaskan pada
wilayah hidrologis dengan tetap memperhatikan keberadaan wilayah
administratif. Karena itu perumusan kebijakan, pola, dan rencana
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
67
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
pengelolaan sumber daya air perlu melibatkan para pihak di wilayah-wilayah
administratif yang terkait agar dicapai kesepakatan dan keterpaduan dalam
penerapannya.
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka sumber daya air sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang SDA perlu dikelola menurut asas-asas sebagai
berikut:
1. Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber
daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya
air itu secara berkelanjutan.
2. Asas keseimbangan mengandung pengertian untuk senantiasa
menempatkan fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomis
secara harmonis.
3. Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan
sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
4. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa
pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan
keserasian untuk berbagai kepentingan dan memperhatikan sifat alami air
yang dinamis.
5. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air
dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air,
sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata dan tetap memberikan
perlindungan kepada lapisan masyarakat yang tingkat ekonominya
berkekurangan.
6. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber
daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan
sumber daya setempat.
Bagian 21 dari 44
7. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa
pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Dengan asas-asas tersebut, sumber daya air perlu dikelola secara menyeluruh,
terpadu dan berwawasan lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
68
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Dengan perkataan lain, Undang-
Undang SDM merupakan perwujudan amanah Undang-Undang Dasar 1945
khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Lingkup Yang Diatur Dalam Undang-Undang SDA
Dalam mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat dan dengan memperhatikan dasar pemikiran
serta asas-asas yang telah diuraikan di atas, maka Undang-Undang SDA disusun
dengan substansi pengaturan yang mencakup antara lain:
1. Konservasi sumber daya air.
2. Pendayagunaan sumber daya air.
3. Pengendalian daya rusak air
4. Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat.
5. Peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data serta informasi sumber daya
air; dan
6. Proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, serta
operasi dan pemeliharan.
Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5),
Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 80, Pasal 91,
Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SDA yang dianggap bertentangan
dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945, menurut para Pemohon dianggap:
1. UU Sumber Daya Air mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-
sumber air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. UU SDA mengandung muatan yang memposisikan bahwa penggunaan air
adalah condong untuk kepentingan komersial dan dapat memicu konflik
horizontal.
3. UU SDA menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan
air.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
69
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
4. UU SDA merupakan undang-undang yang diskriminatif.
Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:
1. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan UU SDA mengandung
muatan penguasaan dan monopoli sumber daya air yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip dikuasai negara, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai
berikut:
a. Bahwa pengusahaan sumber daya air, baru dapat diberikan izin apabila:
1) penyediaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi
pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada, sudah terpenuhi
dan masih tersedia alokasi air untuk jenis usaha itu [vide Pasal 29 ayat
(3) dan Pasal 46 ayat (2) UU SDA berikut penjelasannya];
2) telah dilakukan proses konsultasi publik [vide Pasal 47 ayat (4) UU SDA]
3) jumlah dan lokasi air yang dimohon izinnya untuk diusahakan harus
sesuai dengan rencana alokasi yang ditetapkan dalam rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan
[vide Pasal 45 ayat (4) huruf a dan Pasal 46 ayat (2) UU SDA]
b. Bahwa pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan
memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup [vide Pasal 45 ayat (1)
UU SDA]
c. Bahwa pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan mendorong
keikutsertaan usaha kecil dan menengah [vide Pasal 47 ayat (5) UU SDA]
d. Bahwa pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai
secara keseluruhan (dari hulu sampai hilir) hanya dapat dilaksanakan oleh
badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) pengelola sumber daya
air [vide Pasal 45 ayat (2) UU SDA]
e. Bahwa perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antarbadan usaha
dapat diberi kesempatan mengusahakan (bukan menguasai) sumber daya
air oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota
melalui mekanisme perizinan [vide Pasal 45 ayat (3) UU SDA]
f. Bahwa dengan berlakunya mekanisme perizinan tersebut maka Pemerintah
tetap memegang kendali (kontrol) terhadap penggunaan sumber daya air
[vide Pasal 45 ayat (3) UU SDA].
Dengan demikian menurut Pemerintah, penguasaan air oleh negara
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tetap dilaksanakan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
70
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sejalan dengan pertimbangan/pendapat
Mahkamah Konstitusi yang meliputi (1) merumuskan kebijakan (beleid), (2)
melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), (3) melakukan pengaturan
(regelendaad), (4) melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan (5) melakukan
pengawasan (toezichthoudendaad).
Lebih lanjut mahkamah konstitusi juga telah memberikan pertimbangan yang
dapat dikutip kembali sebagai berikut:
”Bahwa meskipun di dalam UU SDA dikenal Hak Guna Usaha Air
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1), namun pengertian hak
tersebut harus dibedakan dengan hak dalam pengertian yang umum.
Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Hak Guna Usaha Air adalah hak
untuk memperoleh dan mengusahakan air. Dengan rumusan ini maka Hak
Guna Usaha Air tidak dimaksudkan untuk memberikan hak penguasaan
atas sumber daya air, sungai, danau, atau rawa. Penjelasan umum angka
2 menyatakan bahwa Hak Guna Air bukan merupakan hak pemilikan atas
air tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau
mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang
ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air. Konsep Hak Guna Air
sedemikian ini sesuai dengan konsep bahwa air adalah res commune
yang tidak menjadi objek harga secara ekonomi. Hak Guna Air
mempunyai dua sifat. Pertama, pada hak guna pakai hak tersebut bersifat
hak in persona. Hal dimaksud disebabkan hak guna pakai adalah
pencerminan dari hak asasi, oleh karenanya hak tersebut melekat pada
subjek manusia yang sifatnya tak terpisahkan. Kedua, pada Hak Guna
Usaha Air adalah hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan sebagai izin maka terikat
oleh kaidah-kaidah perizinan, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan
tentang persyaratan perizinan dan alasan-alasan yang menyebabkan izin
dapat dicabut oleh pemberi izin”. (vide halaman 496 Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-
III/2005 tanggal 19 Juli 2005).
Berdasar uraian tersebut di atas, angggapan para Pemohon yang
menyatakan UU SDA memiliki materi muatan penguasaan dan monopoli adalah
tidak tepat dan tidak berdasar.
2. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa UU SDA
mengandung muatan yang memposisikan bahwa penggunaan air adalah
condong untuk kepentingan komersial dan dapat menimbulkan konflik
horizontal. Pemerintah menjelaskan bahwa UU SDA memberikan perlindungan
dan menjamin hak-hak rakyat atas air sebagaimana diatur dalam pasal-pasal
sebagai berikut:
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
71
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1) Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan
pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhan yang sehat, bersih,
dan produktif (Pasal 5);
2) Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat [Pasal 6 ayat (1)];
Bagian 22 dari 44
3) Hak guna pakai diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada
dalam sistem irigasi [Pasal 8 ayat (1)];
4) Pemerintah kabupaten/kota berwenang dan bertanggung jawab memenuhi
kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di
wilayahnya (Pasal 16 huruf h);
5) Pemerintah provinsi berwenang dan bertanggung jawab membantu
kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok
masyarakat atas air (Pasal 15 huruf j);
6) Pemerintah (pusat) berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan
bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 14 huruf l);
7) Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber
daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan
kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil [Pasal 26 ayat (2)];
8) Penetapan peruntukan air pada sumber air di setiap wilayah sungai
dilakukan antara lain dengan memperhatikan pemanfaatan air yang sudah
ada [Pasal 28 ayat (1) huruf d];
9) Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi
bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan
prioritas utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan
[Pasal 29 ayat (3)];
10) Apabila penetapan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan
kerugian bagi pemakai yang telah menggunakan sumber daya air
sebelumnya, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengatur
kompensasi kepada pemakainya [Pasal 29 ayat (5)];
11) Pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan Pemerintah Daerah [Pasal 40 ayat (2)];
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
72
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
12) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah merupakan
penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum [Pasal 40
ayat (3)];
13) Pengguna sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk
pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelola sumber daya air
[Pasal 80 ayat (1)];
14) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam
proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap
pengelolaan sumber daya air [Pasal 84 ayat (1)];
15) Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber
daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan (Pasal 90);
Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pertimbangan yang
dapat dikutip kembali sebagai berikut:
“Bahwa air tidak hanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup
manusia secara langsung saja. Sumber daya yang terdapat pada air juga
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pengairan untuk
pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri.
Pemanfaatan sumber daya air tersebut juga mempunyai andil yang penting
bagi kemajuan kehidupan manusia, dan menjadi faktor yang penting pula
bagi manusia untuk dapat hidup secara layak. Ketersediaan akan bahan
makanan, kebutuhan energi/listrik akan dapat dipenuhi, salah satu caranya
adalah melalui pemanfaatan sumber daya air. Dengan dasar-dasar
pemikiran tersebut, pengaturan mengenai sumber daya air untuk keperluan
sekunder merupakan sebuah keniscayaan pula. Oleh karenanya,
pengaturan sumber daya air tidak cukup hanya menyangkut pengaturan air
sebagai kebutuhan dasar manusia yaitu sebagai hak asasi, tetapi juga
perlu diatur pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan sekunder yang
tidak kalah pentingnya bagi manusia agar dapat hidup secara layak. Oleh
karena itu UU SDA sangatlah relevan keberadaannya (vide halaman 489-
490 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004
dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juni 2005).
Dengan perkataan lain, menurut Pemerintah anggapan para Pemohon tidak
berdasar, tidak relevan, dan tidak tepat.
3. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan UU SDA seolah-olah
menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air.
Menurut Pemerintah anggapan para Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak
berdasar, karena UU SDA mengatur hal-hal yang pokok dalam pengelolaan
sumber daya air, dan meskipun UU SDA membuka peluang peran swasta
untuk mendapatkan Hak Guna Usaha Air dan izin pengusahaan sumber daya
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
73
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
air namun hal tersebut tidak akan mengakibatkan penguasaan air akan jatuh ke
tangan swasta.
Pemerintah berpendapat bahwa anggapan para Pemohon tersebut jelas
tidak tepat dan tidak berdasar, karena UU SDA telah mengatur secara jelas
dan tegas mengenai hal-hal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya air, yaitu di dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, serta beberapa
pasal yang lain antara lain yaitu Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), ayat (5),
dan ayat (6), Pasal 30 ayat (2), Pasal 33, Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (2),
Pasal 45 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (1), serta Pasal
60 ayat (2) dan ayat (3).
Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian tentang
penguasaan oleh negara dalam melaksanakan hak penguasaan atas air yang
meliputi kegiatan: i) merumuskan kebijakan (beleid); ii) melakukan tindakan
pengurusan (bestuursdaad); iii) melakukan pengaturan (regelendaad); iv)
melakukan pengelolaan (beheersdaad); dan v) melakukan pengawasan
(toezichthoudendaad). Kesemuanya telah diatur dan diakomodir dalam UU
SDA.
4. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan UU SDA merupakan
Undang-Undang yang bersifat diskriminatif.
Menurut Pemerintah anggapan para Pemohon tersebut tidak tepat dan
tidak beralasan karena Pasal 91 dan Pasal 92 harus dipahami secara utuh
dengan Pasal 90 sebagai satu kesatuan. Pasal-pasal tersebut pada UU SDA ini
dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan
gugatan jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
air, yang merugikan kehidupannya dan dituangkan secara jelas apa yang
menjadi hak masyarakat (vide Pasal 90), apa yang menjadi kewajiban instansi
pemerintah (vide Pasal 91), dan bagaimana jika gugatan dilakukan melalui
organisasi (vide Pasal 92).
Hak bagi masyarakat yang mengajukan gugatan telah dijamin seluas-
luasnya tanpa diskriminasi seperti tertulis pada Pasal 90 yang menyatakan
masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya
air, berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan. Dengan uraian di
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
74
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
atas, tidak benar adanya derogasi dan limitasi hak setiap orang untuk
mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Di samping itu instansi pemerintah yang membidangi sumber daya air
juga diamanatkan agar bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila
terdapat indikasi masyarakat menderita akibat pencemaran air dan/atau
kerusakan sumber daya air yang mau mengurai kehidupan masyarakat sebagai
upaya untuk melindungi masyarakat. Ketentuan ini dirasakan perlu karena
seringkali pelaku pencemaran dapat saja tidak terkait langsung dengan
kegiatan pengelolaan sumber daya air, tetapi kegiatan yang dilakukanya dapat
mengakibatkan pencemaran air yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini
yang dimaksud dengan bertindak untuk kepentingan masyarakat pada Pasal 91
adalah melakukan gugatan hukum untuk kepentingan masyarakat kepada para
pelaku pencemaran air.
Dalam gugatan dilakukan oleh organisasi, tentunya perlu diatur organisasi
seperti apa yang pantas dan tahu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
sumber daya air, agar gugatan yang diajukan akan merupakan gugatan yang
relevan dengan permasalahan sumber daya air. Pengaturan demikian
diperlukan agar masyarakat juga mendapatkan pemahaman yang benar dan
dapat menyalurkan aspirasinya melalui saluran yang proporsional. Jika tidak
diatur demikian, maka dapat terjadi ketidakjelasan permasalahan dan
Bagian 23 dari 44
dikhawatirkan justru tidak membantu masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yaitu
bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur, dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pemerintah tersebut di atas telah sejalan dengan
pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 058-059-060-
063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005 (vide
halaman 501 sampai 502).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat
dcengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa UU SDA bersifat
diskriminatif terhadap mekanisme pengajuan hak gugat warga negara. Karena
UU SDA justru telah memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk
melakukan gugatan ke lembaga peradilan, juga UU SDA telah memberikan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
75
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
aturan yang jelas tentang hukum acaranya (vide Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal
92 UU SDA).
Tindak Lanjut atau Implementasi UU Sumber Daya Air
1. Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut UU SDA (bukti Pemerintah-1) telah
ditetapkan beberapa peraturan pemerintah sebagai berikut:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum (bukti Pemerintah-2)
b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Irigasi (bukti
Pemerintah-3)
c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber
Daya Air (bukti Pemerintah-4)
d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (bukti
Pemerintah-5)
e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (bukti
Pemerintah-6)
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Sungai (bukti
Pemerintah-7), dan
g. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa (bukti
Pemerintah-8).
2. Sebagai tindak lanjut dari produk regulasi khususnya yang berkaitan dengan
sistem penyediaan air minum telah diterbitkan beberapa peraturan
pelaksanaannya sebagai berikut:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum.
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan
Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan
Penyediaan Air Minum.
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang
Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengambangan Sistem Penyediaan Air
Minum (KSNP SPAM)
e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang
Penyelenggaraan Pengembangan SPAM
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
76
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
f. Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan
g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan SPAM oleh PDAM
h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang
Pedoman Kerja Sama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum
i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air
Minum.
j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2013 tentang
Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengembangan SPAM oleh
Badan Usaha dan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman
Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan
Daerah Air Minum
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah
Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh
Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum
o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012 tentang
Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan
Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum
3. Program dan Kegiatan Penyediaan Air Baku dan Air Minum Untuk Masyarakat
Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air minum dalam rangka
pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan program Millennium
Development Goals (MDGs) yang telah diratifikasi oleh pemerintah bahwa
cakupan pelayanan yang ditargetkan dalam tahun 2015 adalah sebesar 68,87%.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
77
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Cakupan pelayanan air minum secara nasional tahun 2012 telah mencapai
58,05%. Angka tersebut meningkat 10,34% dibandingkan dengan tahun 2011 yang
hanya 47,71%. Dengan demikian target peningkatan yang tersisa 10,82% akan
dapat dicapai pada akhir tahun 2015 sesuai target MDGs.
Untuk mencapai cakupan pelaksanaan air minum sebagaimana yang telah
ditargetkan dalam MDGs, diperlukan pendanaan yang sangat besar, yaitu
sebanyak kurang lebih Rp.65,27 triliun yang sumber pembiayaannya diperoleh
melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), corporate social
responsibility (CSR), perbankan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), swadaya
masyarakat dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).
Dana APBN yang dialokasikan untuk mendukung penyediaan air baku dan
pengembangan sistem penyediaan air minum dengan struktur program sebagai
berikut:
a. Penyediaan air baku (tahun 2011-2012):
1) Pembangunan Penyediaan Air Baku dalam rangka menyuplai SPAM PDAM
kab/kota telah dibangun di 228 kab/kota dengan outcome 17.620 lt/detik;
2) Pembangunan Air Baku di Ibu Kota Kecamatan (IKK), yaitu penyediaan air
baku untuk SPAM di Ibu Kota Kecamatan telah dibangun air baku IKK di 25
lokasi dengan outcome 625 liter/detik;
3) Pembangunan embung/lumbung air baku yang berlokasi di pedesaan, telah
dibangun 45 embung dengan outcome 2.595 liter/detik;
4) Pembangunan Air Baku Pedesaan, yaitu penyediaan air baku untuk
masyarakat pedesaan yang tidak terlayani oleh PDAM, telah dibangun Air
Baku Pedesaan di 228 desa dengan outcome 2.450 liter/detik.
b. SPAM tahun 2010 sampai dengan 2013:
1) SPAM terfasilitasi guna mendukung program penyehatan PDAM untuk 164
PDAM;
2) SPAM Kawasan Ibukota Kecamatan (IKK) untuk mendukung pelayanan air
minum bagi lokasi yang belum terjangkau pelayanan SPAM untuk 827 IKK;
3) SPAM Kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ditujukan
untuk memenuhi pelayanan air minum kepada masyarakat di kawasan
kumuh, desa/pesisir nelayan, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan
negara untuk 2.135 kawasan;
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
78
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
4) SPAM Regional untuk mengatasi permasalah keterbatasan ketersediaan air
Bagian 24 dari 44
baku dalam suatu kabupaten/kota dan provinsi untuk 6 (enam) kawasan;
dan
5) SPAM perdesaan untuk menjangkau pelayanan air minum di desa yang
belum memiliki SPAM untuk 8.868 desa.
Untuk memenuhi keterbatasan kemampuan pembiayaan oleh APBN dan
APBD, Pemerintah telah memfasilitasi PDAM untuk dapat mengakses sumber-
sumber pendanaan selain APBN dan APBD. Salah satu mekanisme untuk
memobilisasi sumber pembiayaan yang potensial selain dana pemerintah adalah
melalui penggunaan dana perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan sumber
pembiayaan perbankan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah
Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2009 yang menyatakan “dalam rangka percepatan penyediaan
air minum, Pemerintah pusat dengan memperhatikan kemampuan keuangan
negara dapat memberikan:
a. jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM kepada bank, dan
b. subsidi atas bunga yang dikenakan oleh bank.”
Saat ini sudah terdapat 9 (sembilan) bank, baik BUMN maupun BUMD yang
telah siap untuk menjadi bank sponsor dengan total dana sebesar Rp.4,66 triliun.
Selain itu, Pemerintah telah mendorong berkembangnya peran serta BUMN/
swasta melalu tanggung jawab sosial perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan air
minum bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah melalui
kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan perusahaan pemberi CSR dalam pemenuhan kebutuhan air minum.
Di samping itu peran serta swasta juga digalakkan melalui program kerjasam
pemerintah dan swasta. Pada prinsipnya, Kerja sama Pemerintah dan Swasta
(KPS) berbeda dengan privatisasi atau swastanisasi. Berdasarkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Kerja Sama
Pengembangan SPAM, kepemilikan aset pada kerja sama tersebut merupakan
hasil kerja sama tersebut antara Pemerintah dan badan usaha menjadi aset
Pemerintah. Pada privatisasi atau swastanisasi kepemilikan aset merupakan milik
swasta.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
79
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Target pelayanan KPS diatur oleh pemerintah, sedangkan pada privatisasi
swasta diatur oleh perusahaan. Dalam hal ini penentuan biaya jasa pelayanan
pada KPS diatur oleh pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis
dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum
untukmengakomodasi jenis tarif untuk kelompok pelanggan yang membayar tarif
lebih rendah, untuk memenuhi standar kebutuhan pokok atau kebutuhan minimum
air minum.
Dalam pelaksanaan tarif rendah tersebut diperuntukkan antara lain bagi
pelanggan yang berpenghasilan rendah dan pelanggan untuk kepentingan sosial.
Tarif rendah tersebut nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar. Sedangkan
pada privatisasi/swastanisasi penentuan tarif ditetapkan secara sepihak oleh
swasta.
Proses penetapan tarif air minum oleh PDAM dilakukan secara transparan
dan melibatkan masyarakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 PP
16/2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum yang menyatakan bahwa
pengaturan pengembangan SPAM bertujuan untuk:
a. terwujudnya pengelolaan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga
yang terjangkau;
b. tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa
pelayanan; dan
c. tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
Lebih lanjut dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif
Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum mengatur bahwa:
1) mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proposionalitas kepentingan a)
masyarakat pelanggan, b) PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara,
serta c) pemerintah daerah selaku pemilik PDAM.
2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a harus menjamin kepentingan konsumen.
3) Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil
atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan
umpan balik sebelum diajukan kepada kepala daerah [vide Pasal 21 ayat (4)].
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
80
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Memperhatikan pertimbangan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa
kebijakan di bidang pengembangan air minum sudah memberikan perlindungan
atau proteksi untuk menghindari terjadinya praktik privatisasi atau swastanisasi
maupun komersialisasi terhadap air minum yang merupakan hak asasi manusia
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Program pendukung
lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan air minum bagi masyarakat
berpenghasilan rendah adalah program hibah air minum.
Program ini bertujuan meningkatkan akses bagi keberlanjutan pelayanan air
minum bagi masyarakat berpendapatan rendah di Indonesia sesuai dengan target
MDGs. Program ini merupakan program untuk mendukung PDAM dalam
memperluas cakupan pelayanan dengan menambah sambungan baru. Pada
pelaksanaannya program hibah air minum tahap pertama, yaitu tahun 2010-2011
telah dialokasikan sebanyak 34 kabupaten/kota dengan total jumlah sambungan
rumah sebanyak 77.000 sambungan rumah. Pada tahap kedua, tahun 2012-2015,
ditargetkan akan direalisasikan sebanyak 116 kabupaten/kota dengan prediksi
jumlah sambungan rumah sebanyak 248.498 sambungan rumah.
Dari seluruh uraian tersebut, nampak jelas bahwa Pemerintah telah secara
sungguh-sungguh melaksanakan amanat UUD 1945, UU Sumber Daya Air, dan
pertimbangan yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya
yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.
Kesimpulan
Berdasarkan seluruh uraian penjelasan pemerintah tersebut di atas, menurut
Pemerintah:
1. UU SDA telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2. Dalam rangka pelaksanaan UU SDA telah ditetapkan beberapa peraturan
perundangan guna memperteguh kedudukan negara dalam pengelolaan
sumber daya air.
3. UU SDA tidak mengenal birokratisasi atau swastanisasi, komersialisasi, atau
monopoli dalam pengelolaan sumber daya air, tetapi pengelolaan sumber daya
air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
4. sifat conditionally constitutional sebagaimana dimaksud dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor
008/PUU-III/2005, tanggal 19 Juli 2005 terhadap konstitusionalitas keberlakuan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
81
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
UU SDA telah dilaksanakan oleh Pemerintah secara sungguh-sungguh, kehati-
hatian, cermat dan tepat, sehingga sudah sepatutnyalah sifat conditionally
constitutional tidak dilekatkan kembali.
Petitum
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada
Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan
pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidak-
tidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29
ayat (2) dan ayat (5), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1),
Pasal 80, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak bertentangan dengan
ketentuan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal
28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Presiden
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti Pemerintah-1 sampai
dengan bukti Pemerintah-23, sebagai berikut:
1. Bukti Pemerintah-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air;
2. Bukti Pemerintah-2 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum;
Bagian 25 dari 44
3. Bukti Pemerintah-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2006 tentang Irigasi;
4. Bukti Pemerintah-4 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
82
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
5. Bukti Pemerintah-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2008 tentang Air Tanah;
6. Bukti Pemerintah-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2010 tentang Bendungan;
7. Bukti Pemerintah-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2011 tentang Sungai;
8. Bukti Pemerintah-8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun
2013 tentang Rawa;
9. Bukti Pemerintah-9 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga
Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan
Penyediaan Air Minum;
10. Bukti Pemerintah-10 : Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Bukti Pemerintah-11 : Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (KSNP-SPAM);
12. Bukti Pemerintah-12 : Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum;
13. Bukti Pemerintah-13 : Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan
Jaringan Perpipaan;
14. Bukti Pemerintah-14 : Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan
Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum Oleh Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Bukti Pemerintah-15 : Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
83
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum;
16. Bukti Pemerintah-16 : Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
17. Bukti Pemerintah-17 : Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemberian Izin
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum Oleh Badan Usaha Dan Masyarakat Untuk
Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
18. Bukti Pemerintah-18 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara
Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah
Air Minum;
19. Bukti Pemerintah-19 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Bukti Pemerintah-20 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh
Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan
Penyediaan Air Minum;
21. Bukti Pemerintah-21 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan
Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka
Percepatan Penyediaan Air Minum;
22. Bukti Pemerintah-22 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor
114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang
Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman
Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening
Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air
Minum;
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
84
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
23. Bukti Pemerintah-23 : Fotokopi Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah
Industri Pulau Batam Nomor 106/KPTS/KA/XII/2007
tentang Perubahan Tarif Air Bersih Di Daerah Industri
Pulau Batam;
Selain itu, Presiden juga mengajukan lima orang ahli dan empat orang saksi
yang didengarkan keterangannya pada tanggal 12 Februari 2014, 3 Maret 2014,
dan 18 Maret 2014, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
AHLI PRESIDEN
1. Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.
Secara substansial Pemohon mempermasalahkan UU Sumber Daya Air
pada tataran norma dan pada tataran empirik.
Di tataran norma, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutus perkara
pengujian UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 dalam
Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-
III/2005. Dalam perkara tersebut Mahkamah menolak permohonan para
Pemohon. Apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk
mengadili dan memeriksa kembali perkara yang sama?
Makna hak menguasai negara terhadap cabang-cabang produksi yang
Bagian 26 dari 44
penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta terhadap sumber
daya alam tidak menafikan kemungkinan perseorangan atau swasta
berperan, asalkan lima peranan negara dalam hal ini pemerintah masih
tetap dipenuhi, dan sepanjang Pemerintah dan pemerintah daerah memang
tidak atau belum mampu melaksanakannya.
Dari perspektif hukum administrasi negara khususnya perizinan
(vergunning) sebagai instrumen yuridis pemerintahan, dalam kasus ini ada
kesan seakan-akan peran negara itu habis atau hilang, padahal secara
hukum administrasi apa pun yang menjadi kewenangan negara itu
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
85
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
diselenggarakan oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
Instrumen yuridis perizinan penting karena tujuan izin tersebut adalah
sebagai instrumen pengendali (sturen). Kekhawatiran bahwa peran negara
hilang atau habis tidak perlu terjadi jika dipahami bahwa instrumen izin
adalah strategis dan penting dimana negara masih tetap berperan dalam
pengendalian.
Ada kesan bahwa pengurusan izin dipermudah, padahal sebenarnya tidak
boleh dipermudah namun juga jangan dipersulit. Sebenarnya esensi izin
adalah pembolehan dari suatu larangan. Ini yang salah kaprah dalam
praktik. Izin yang diterbitkan harus dibarengi kontrol atau pengawasan yang
memadai.
Dari perspektif hukum tata negara, yaitu mengenai kelembagaan dan
kewenangan, kelembagaan yang dimaksud dalam kaitannya dengan Pasal
33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 adalah negara, yang dalam konteks hak
menguasai negara dimaknai mempunyai kewenangan untuk merumuskan
kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan
pengawasan.
Dari perspektif hukum administrasi negara, kewenangan negara tersebut
diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui
berbagai instrumen yuridis pemerintahan, di antaranya adalah instrumen
perizinan (vergunning) dengan fungsi sebagai instrumen hukum pengarah,
perekayasa, dan perancang dengan tujuan mengendalikan (sturen)
kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat.
Kedua perspektif tersebut memperoleh legitimasi dalam Undang-Undang
a quo, yaitu UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air dengan dasar pemikiran
dan ketentuan sebagai berikut:
1. Negara dalam konteks hak menguasai negara atas sumber daya air
(vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945) terakomodasi ke dalam Pasal 6 ayat
(1) Undang-Undang a quo yang menyebutkan sumber daya air dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
2. Jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan hak air sebagai hak
asasi manusia terdapat dalam Pasal 5 yang menegaskan bahwa negara
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
86
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan
pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat,
bersih, dan produktif.
3. Hak menguasai negara atas sumber daya air dengan lima
kewenangannya yang secara hukum administrasi negara
diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, yang
mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air,
diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang a quo. Pasal
6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang a quo merupakan bentuk
pengakuan sekaligus perlindungan negara terhadap hak masyarakat
hukum adat atas sumber daya air, yang sesuai dengan Pasal 18B ayat
(2) UUD 1945. Pengakuan atas eksistensi dan hak masyarakat hukum
adat atas sumber daya air, dalam bentuk peraturan daerah bukan
bersifat konstitutif melainkan deklaratif terhadap kesatuan masyarakat
hukum adat sepanjang dalam kenyataannya masih ada.
4. Melalui Undang-Undang a quo pengaturan hak atas air diwujudkan
melalui penetapan hak guna air berupa hak guna pakai air dan hak guna
usaha air sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, serta
penjelasan umum butir 2 Undang-Undang a quo.
5. Kewenangan negara atas pengurusan sumber daya air yang secara
hukum administrasi negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau
pemerintahan daerah lebih tampak nyata dalam Undang-Undang
a quo.
Pola pengelolaan sumber daya air yang diatur dalam Pasal 11 Undang-
Undang a quo menegaskan beberapa prinsip, yaitu
1. Pola pengelolaan sumber daya air dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kepentingan masyakarat dalam segala bidang
kehidupan;
2. Pola pengelolaa sumber daya air disusun berdasarkan wilayah sungai
dengan prinsip keterpaduan antara air, permukaan, dan air tanah.
3. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan
melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
87
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
4. Pola pengelolaan sumber daya air didasarkan pada prinsip
keseimbangan antara upaya konservasi dan penggunaan sumber daya
air.
5. Terkait pola pengelolaan sumber daya air, Undang-Undang a quo
secara atributif memberikan kewenangan kepada satuan pemerintahan
pusat, provinsi, kabupaten/kota dengan kewenangannya masing-
masing, antara lain kewenangan menerbitkan izin.
Kewenangan satuan-satuan pemerintah dalam menerbitkan izin, baik bagi
hak guna pakai air dan hak guna usaha air, harus diletakkan dalam
kerangka sistem perizinan dan pola pengelolaan sumber daya air.
Norma yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang a quo
yang dimohonkan pengujian konstitusional tersebut, berkesesuaian atau
tidak bertentangan dengan norma-norma yang terdapat dalam ketentuan
Pasal 33 atau pasal lain UUD 1945.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum diterbitkan sebagai perintah Pasal 40 UU
Sumber Daya Air. Pasal 40 UU Sumber Daya Air tidak termasuk dalam
norma pasal yang diajukan oleh para Pemohon untuk diuji. Dengan
demikian tidak relevan dan tidak beralasan para Pemohon mengajukan
keberatan atas PP 16/2005 dimaksud.
Pengujian peraturan pemerintah tidak dan bukan menjadi domain
Mahkamah Konstitusi untuk menguji, melainkan menjadi domain Mahkamah
Agung.
Penerbitan izin yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara atau
administrasi negara, baik pada level pemerintah pusat atau pun level
pemerintahan daerah, dapat digugat di pengadilan tata usaha negara.
Gugatan perwakilan (class action) secara keperdataan dapat diajukan ke
pengadilan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan
yang menyebabkan kerusakan sumber daya air atau prasarananya untuk
kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air.
2. Ir. Imam Anshori, M.T.
Dalam siklus hidrologi, kuantitas dan kualitas air di daratan sangat
tergantung pada kinerja pengelolaan di tiga arena, yaitu i) manajemen
arena lahan pada daerah dimana air hujan ditangkap (daerah tangkapan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
Bagian 27 dari 44
88
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
air), ii) manajemen pada jaringan sumber-sumber air di sungai, danau,
waduk, dan rawa; serta iii) manajemen di tempat penggunaannya, yaitu di
sawah dan jaringan distribusi air minum.
Dimensi keberhasilan suatu pengelolaan sumber daya air yang baik harus
dapat mengupayakan kondisi air agar tidak terlalu banyak, tidak terlalu
kotor, dan tidak terlalu sedikit.
Menurut Undang-Undang a quo sumber daya air yang terkelola secara adil,
menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup untuk
kesejahteraan masyarakat ini menjadi tanggung jawab instansi pengelola
sumber daya air yaitu pemerintah selaku pengelola sumber daya air.
Hal-hal yang dilakukan oleh instansi pengelola tersebut harus didasarkan
pada kesepakatan yang terkoordinasi dalam suatu wadah koordinasi
pengelolaan sumber daya air, terkait pelaksanaan tiga pilar, yaitu i)
konservasi, ii) pendayagunaan, dan iii) pengendalian daya rusak. Hal ini
harus didukung dengan peran masyarakat serta jaringan informasi yang
terpadu dan dipagari oleh tujuh asas.
Dalam UU Sumber Daya Air, sumber daya air dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan
sumber daya air seperti itu diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau
pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum
adat.
Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan yang memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang
kehidupan, perlu disusun pola pengelolaan sumber daya air di setiap
wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air
tanah.
Pengelolaan sumber daya air menurut UU Sumber Daya Air meliputi upaya
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi
penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber
daya air, dan pengendalian daya rusak air.
Dalam konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak
merupakan aras sekunder, sementara pengelolaan di aras primer.
Pengusahaan merupakan anak dari pendayagunaan, sehingga berada di
aras tersier dari sisi pengelolaan.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
89
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Daratan Indonesia terbagi dalam 131 wilayah sungai sebagai kesatuan
wilayah pengelolaan sumber daya air, dan setiap wilayah sungai disusun
polanya sendiri-sendiri. Pola dan rencana pengelolaan sumber daya air
disusun pada setiap wilayah sungai.
Pengelolaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai menjadi
wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dan tidak akan pernah
diserahkan ataupun diserahkelolakan kepada pihak swasta ataupun
perorangan. Hal demikian jelas diatur pada Pasal 14 huruf e, Pasal 15 huruf
e, dan Pasal 16 huruf e UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air.
Pengusahaan demikian harus mengacu pada suatu pola dan rencana,
sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 19, Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 59
ayat (3) UU Sumber Daya Air.
Pengusahaan sumber daya air tidak termasuk menguasai sumber air,
melainkan terbatas pada hak untuk menggunakan air sesuai dengan jatah
atau alokasi yang ditetapkan. Pihak yang menetapkan adalah Pemerintah
(vide Penjelasan Umum angka 10 UU Sumber Daya Air).
Sehingga tidak tepat jika menafsirkan pengusahaan sebagai pengelolaan
dan bahkan penguasaan.
Pengusahaan sumber daya air harus memperhatikan prinsip
pendayagunaan, karena itu pengusahaan yang merupakan anak dari
pendayagunaan harus diarahkan juga pada tujuan untuk memanfaatkan
sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan
kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
Penggunaan sumber daya air harus memperhatikan fungsi sosial dan
kelestarian lingkungan.
Frasa ”hanya dapat” dalam Pasal 45 ayat (2) menunjukkan bahwa UU
Sumber Daya Air menutup kemungkinan terjadinya praktik pengalihan,
penyerahan, atau pelimpahan urusan pengusahaan sumber daya air yang
meliputi satu wilayah sungai secara penuh dari pemerintah kepada pihak
swasta atau perorangan.
Pemerintah dan pemerintah daerah juga memiliki fungsi untuk menjamin
hak setiap orang dalam mendapatkan air minum dan memenuhi kebutuhan
pokok minimal sehari-hari yang sehat, bersih, dan produktif, dan tidak hanya
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
90
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
sekadar mengatur sebagaimana dalam PP 16/2005 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM).
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, serta pelayanan di bidang
irigasi yang mencakup lima kekuasaan fungsi negara telah secara rinci
dinyatakan dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, dan
Pasal 22 PP 20/2006 tentang Irigasi.
Pengaturan kebutuhan pokok minimal sehari-hari dalam Undang-Undang
a quo menyiratkan bersifat asasi, yaitu negara menjamin hak setiap orang
untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna
memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, misalnya untuk
keperluan ibadah, minum, masak, mandi, cuci, dan peturasan. Hal demikian
dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Sumber Daya Air.
Pembatasan penggunaan air penting karena setidaknya dua alasan, yaitu i)
sekalipun air tawar di bumi bersifat terbarukan melalui siklus hidrologi,
namun jumlah tahunan relatif tidak berubah, sementara manusia yang
membutuhkan air meningkat; ii) selain seseorang yang membutuhkan air
untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang bersifat asasi, ada juga orang atau
rumah tangga yang membutuhkan tambahan air di luar yang bersifat asasi,
misalnya untuk berendam, mengisi kolam renang, memelihara ikan hias,
dan lain-lain.
Air alami di alam bebas, seperti sungai, danau, rawa, dan cekungan air
tanah merupakan barang publik milik bersama (common resources).
Sumber daya milik bersama adalah barang yang tidak bersifat excludable
namun bersifat rivalitas. Artinya seseorang terhadap barang yang seperti itu
boleh mengambil air yang di sungai, danau, rawa, dan di perairan bebas,
namun ketika orang tersebut melakukannya maka jumlah atau mutu air di
tempat itu akan berkurang sehingga berpotensi mengurangi atau
menghambat peluang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Dengan demikian, pembatasan untuk hal tersebut sangat beralasan.
Pemanfaatan sumber daya alam milik bersama cenderung berlebihan,
sehingga jika tidak dibatasi akan mengurangi peluang bagi orang lain untuk
memanfaatkannya, sehingga berpotensi menurunkan kesejahteraan hidup
orang lain. Untuk mengantisipasi persoalan demikian, Pemerintah perlu
campur tangan dengan membuat peraturan atau pembatasan yang
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
91
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
bertujuan menegakkan kesejahteraan hidup berkelanjutan bagi semua
pihak.
Konsep hak guna air yang dimaksud UU Sumber Daya Air telah sesuai
dengan konsep sumber air alami adalah barang publik milik bersama yang
tidak menjadi objek harga keekonomian.
Membiarkan hak yang bersifat asasi ini secara tak terbatas terhadap suatu
barang konsumsi yang jumlahnya terbatas, akan sama dengan menciptakan
tragedi bagi masyarakat banyak. Sehingga Pemerintah perlu melakukan
antisipasi, antara lain dengan menetapkan pedoman mengenai standar
kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
Bagian 28 dari 44
Hak guna air dalam UU Sumber Daya Air memiliki dua sifat, yaitu hak guna
pakai air yang berlaku untuk kebutuhan pokok hidup sehari-hari, untuk
pertanian rakyat, dan juga kebutuhan air untuk kegiatan sosial. Sedangkan
hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air
yang terdapat pada suatu sumber air untuk tujuan di luar kebutuhan dasar
yang bersifat personal untuk diusahakan, diolah, dan dikemas lebih lanjut
sebagai benda atau jasa, atau sebagai sarana pendukung proses
menghasilkan produk dan jasa tertentu yang daripadanya seseorang itu
dapat memperoleh pendapatan atau penghasilan.
Dalam hak guna usaha air sesungguhnya terdapat ketentuan kuota
maksimum volume air yang boleh atau dapat diusahakan. Kuota maksimum
ini tidak boleh disewakan, diperjualbelikan, atau dipindahtangankan.
Ketentuan demikian diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU Sumber Daya Air.
Pasal-pasal yang berhubungan dengan prioritas penggunaan air dan hak
guna air dalam Undang-Undang a quo seharusnya dijadikan acuan hukum
untuk meluruskan penyimpangan terhadap ketentuan yang berhubungan
dengan penyediaan, penggunaan, pengalokasian, dan penguasaan sumber
daya air, untuk menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa atau konflik
permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan dan penggunaan air,
baik secara horizontal maupun vertikal.
Undang-Undang a quo menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian
konflik yang berkaitan dengan permasalahan sumber daya air, khususnya
permasalahan penggunaan air.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
92
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Undang-Undang a quo memberikan perlindungan yang signifikan terhadap
kebutuhan pokok sehari-hari akan air, terutama pada kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah serta untuk kepentingan masyarakat petani kecil.
Undang-Undang a quo menyediakan ruang kepada masyarakat untuk
melindungi dan mempertahankan haknya dalam berbagai hal terkait dengan
pengelolaan sumber daya air.
Penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang semestinya tidak tepat
dijadikan dalil untuk mengatakan bahwa Undang-Undang -nya keliru.
Jiwa dan semangat UU Sumber Daya Air telah sejalan dengan UUD 1945.
3. Dr. Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec.
Ketersediaan sumber daya air bersifat non substitutable.
Permintaan air secara global menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring
bertambahnya jumlah penduduk sehingga ketersediaan SDA secara fisik
relatif terbatas.
Hasil studi FAO menunjukkan bahwa pengguna utama air adalah sektor
pertanian (93%) dan sisanya untuk keperluan industri (4%) dan domestik
(3%).
Di Indonesia, produksi padi sebanyak 84,5% dihasilkan dari sawah irigasi.
Maknanya air irigasi banyak dipergunakan untuk sektor pertanian. Untuk
menghasilkan 1 kg beras diperlukan sekitar 3.000 sampai dengan 3.500 liter
air.
Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terdapat dua frasa penting, yaitu
“dikuasai oleh negara” dan “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Sehingga dapat dilihat bahwa yang dimaksud adalah SDA adalah karunia
Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian SDA dikuasai negara dan diarahkan
untuk kemakmuran sebesar-besar rakyat. Hal demikian adalah filosofi politik
pengelolaan SDA.
Ketidakseimbangan antara supply dan demand akan mempunyai implikasi
SDA sering tidak tersedia pada tempat dan waktu yang tepat.
Ketidakseimbangan demikian mengakibatkan perlunya pengelolaan SDA.
Terdapat beberapa cara pandang atau mazhab dalam melihat SDA, yaitu:
ii) pandangan bahwa air adalah barang privat. Air tidak berbeda dengan
barang-barang ekonomi yang lain, sehingga air harus tunduk kepada
hukum-hukum ekonomi.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
93
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
iii) pandangan bahwa air adalah public good (barang publik). Air
seharusnya tidak diperlakukan sebagai komoditas privat yang dibeli,
dijual, dan diperdagangkan untuk keuntungan. Air harus dimaknai
sebagai warisan bersama sehingga menjadi tanggung jawab bersama.
iv) karakteristik berada di antara keduanya.
Secara ekonomi nilai SDA ditentukan oleh utility (daya guna). Daya guna
ditentukan oleh preferensi. Preferensi konsumen dapat diekspresikan dalam
bentuk kesediaan seseorang atau konsumen untuk membayarkan sesuatu
sehingga dia bisa mengonsumsi suatu barang atau jasa (willingness to pay).
Willingness to pay berkait dengan faktor kuantitas, waktu, ruang,
kehandalan, dan mutu air.
Nilai ekonomi total pada dasarnya terdiri dari nilai guna dan nilai non guna.
Nilai guna adalah nilai yang dikonsumsi, nilai recreational, nilai estetika,
edukasi, dan seterusnya.
Prinsip dasar dalam menghitung biaya sumber daya air, menurut Rogers
dkk, meliputi biaya operation and maintenance (OM); biaya capital (modal).
Penjumlahan kedua biaya tersebut adalah full supply cost (biaya pengadaan
air).
Full supply cost ditambah opportunity cost dan economic externalities akan
menjadi full economic cost.
Full economic cost (biaya ekonomi total) ditambah environmental
externalities (eksternalitas lingkungan) akan menghasilkan angka full cost
(total biaya).
Biaya yang dibayarkan konsumen untuk SDA di Indonesia hanya sebagian
dari biaya operating and maintenance-nya. Semua biaya investasi dan
pembangunan infrastruktur untuk penyediaan SDA ditanggung oleh
Pemerintah dan tidak diperhitungkan dalam penentuan biaya jasa air.
Hal demikian secara ekonomis atau finansial mengakibatkan negara rugi,
namun dalam UU 7/2004 serta dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
dikatakan bahwa SDA dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam pengelolaan SDA negara mungkin secara finansial merugi, namun
hal demikian adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
94
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Tidaklah berdasar jika ada pandangan yang menyatakan bahwa UU 7/2004
dilandasi atau mengandung semangat komersialisasi SDA. Karena jika SDA
dikomersialkan maka harusnya biaya jasanya sangat mahal. Lebih lanjut,
karena willingness to pay tiap orang berbeda maka akan terjadi dominasi
antara pihak yang willingness to pay-nya besar terhadap yang kecil.
Dalam kondisi tersebut Pemerintah/Negara harus berpihak untuk
memberikan perlindungan bagi rakyat kecil (sektor rumah tangga dan sektor
pertanian). Hal demikian adalah diskriminasi positif dalam pemanfaatan
SDA.
Bentuk diskriminasi positif ini dalam UU 7/2004 setidaknya ada dua, yaitu i)
pemberian skala prioritas bagi konsumen air; ii) pembebasan biaya jasa
dalam pengelolaan SDA. Ketentuan yang bersifat diskriminasi positif
tersebut antara lain adalah Pasal 29 ayat (3) serta Pasal 80 ayat (1) dan
ayat (2).
Ahli menyimpulkan bahwa, i) rumusan substansi dalam materi UU 7/2004
sejalan dengan politik negara dalam pengelolaan SDA sebagaimana diatur
dalam Pasal 33 UUD 1945; ii) rumusan dan semangat UU 7/2004 tidak
didasari semangat komersialisasi, melainkan memberikan keberpihakan
dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk skala prioritas, dan dalam bentuk
pembebasan biaya jasa air dalam pemanfaatan SDA bagi masyarakat yang
secara ekonomi kurang mampu.
SDA yang digunakan untuk air kemasan adalah sangat kecil, baik pada
takaran global maupun di Indonesia.
Ekonomi Pancasila salah satunya tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945
yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan negara yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara. Artinya negara tetap harus yang berkuasa,
memberikan izin, maupun melakukan pemantauan.
Bagian 29 dari 44
4. Raymond Valiant Ruritan, S.T., M.T.
Dibandingkan keseluruhan kandungan air di bumi, hanya 2,5% air yang
kondisinya tawar dan ada di permukaan bumi.
Air adalah sumnber daya terbarukan namun jumlahnya terbatas.
Penggunaan air oleh satu pengguna akan meniadakan kesempatan
penggunaan oleh pihak lain.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
95
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Pola alokasi air adalah upaya atau cara menciptakan keadilan bagi semua
pengguna air tanpa mengorbankan salah satu pihak. Alokasi air sebenarnya
adalah upaya menyusun suatu keseimbangan antara kebutuhan dan
ketersediaan air.
UU 7/2004 menyebutkan bahwa alokasi air merupakan salah satu bentuk
dari kegiatan operasional untuk mengoptimalkan air melalui prasarana
infrastruktur SDA.
Tugas infrastruktur pengairan adalah mengatur agar air yang jatuh dari
langit dapat ditangkap, disimpan, dan dibagikan tepat waktu, tepat sasaran,
dan tepat wilayah. Untuk itu biasanya dianut asas membangun bendungan,
membangun infrastruktur irigasi, membangun intake, membangun bendung
gerak, dan sebagainya.
Jika membicarakan supply management, yaitu membangun infrastruktur
untuk menyediakan air, harus juga dibicarakan mengenai demand
management yang sebenarnya merupakan mekanisme pengendalian
pemakaian air.
Pasal 8 UU 7/2004 menyebutkan bahwa cara Pemerintah untuk
mengendalikan pemakaian air adalah dengan menerbitkan perizinan.
Dengan izin dapat diketahui besaran pengambilan air dan dikaji
prioritasnya. Jika tidak dikendalikan dengan izin dan tidak ditetapkan
prioritasnya, maka akan terjadi persaingan bebas dimana yang kuat akan
menguasai air dan hanya menyisakan sisa-sisa air untuk yang lemah.
Pasal 29 UU 7/2004 mengatur prioritas pemakaian air, yaitu pemenuhan
kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat di
dalam daerah irigasi, dan setelah itu baru pemenuhan kebutuhan lainnya.
Pemerintah Daerah dimungkinkan ikut memberikan masukan dan ikut
mengatur sesuai dengan batasan dan kondisi wilayahnya, namun tetap
memerhatikan urutan prioritas pemakai air (vide Pasal 17 dan Pasal 18 UU
7/2004).
Alokasi air harus memperhatikan batasan ketersediaan air. Ketersediaan air
dapat diketahui dengan melakukan analisis data debit di sungai dalam
kurun waktu tertentu. Setelah diketahui debit sungai baru akan ditentukan
berapa besar debit yang akan dibagikan.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
96
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Dalam studi kasus Sungai Brantas, luas wilayah sungai adalah 11.800 km²,
sedangkan prasarana pengairan yang ada baru mengelola sekitar 30% dari
air yang jatuh dari langit.
Salah satu pemanfaatan dari air Sungai Brantas adalah untuk pembangkit
tenaga listrik sebesar 280 mega watt yang menyumbang ketersediaan
energi untuk Jawa dan Bali.
Pemanfaatan yang lain adalah untuk keperluan industri dan domestik
(PDAM), yang keseluruhan berjumlah 28 titik pengambilan untuk kebutuhan
air baku PDAM dan 144 titik pengambilan untuk industri.
Untuk membagi air tersebut Pemerintah sudah menetapkan operator
sebagaimana diatur dalam UU 7/2004, yaitu berbentuk BUMN. Selanjutnya
diatur oleh PP 46/2010 dengan tugas memberikan pelayanan pemanfaatan
air dan pemeliharaan.
Untuk Sungai Brantas terdapat operator yang diberi tugas mengelola SDA.
Sejak tahun 1980-an untuk wilayah Sungai Brantas sudah dibentuk Panitia
Tata Pengaturan Air, yang didominasi oleh Pemerintah.
Setelah muncul UU 7/2004, Panitia Tata Pengaturan diubah, diperbaiki, dan
disempurnakan menjadi tim koordinasi pengelolaan SDA yang anggotanya
terdiri dari 50% unsur pemerintah dan 50% unsur non Pemerintah.
Dalam rencana alokasi air di wilayah sungai Brantas, pemanfaat air di
wilayah sungai Brantas berupa i) listrik sebesar 1,2 miliar kwh/tahun; ii) air
baku industri 0,158 miliar m3/tahun; dan iii) air baku domestik sebesar 0,4
miliar m3/tahun. Sedangkan untuk kepentingan publik, direncanakan i)
pengendalian banjir; ii) irigasi 2,7 miliar m3/tahun; dan iii) debit
pemeliharaan sungai 0,63 miliar m3/tahun.
Alokasi untuk kepentingan irigasi, pengendali banjir, dan pemeliharaan
sungai dijamin dan ditanggung oleh Pemerintah. Petani tidak membayar
apa-apa untuk mendapatkan layanan air sebesar 2,7 miliar m3/tahun.
Pihak yang ikut menanggung sedikit biaya pengelolaan sesuai dengan
Pasal 80 UUU 7/2004 adalah pemanfaat seperti PLTA, industri, dan
pemakai air baku untuk keperluan domestik.
Diskriminasi positif yang dilakukan Pemerintah adalah faktual, yaitu petani
tidak membayar untuk layanan air yang diterima, tetapi pengguna air untuk
kelistrikan memiliki kewajiban ikut menanggung biaya pengelolaan SDA.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
97
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Terkait air isi ulang, penggunaan air untuk isi ulang jauh lebih kecil
dibandingkan penggunaan untuk irigasi, untuk industri, dan untuk air baku
domestik.
Pada pokoknya proses alokasi antara kebutuhan dan ketersediaan diramu
oleh satu operator yang berkonsultasi di TKPSDA. Selanjutnya TKPSDA
memberikan rekomendasi, kemudian terbit persetujuan untuk
merekomendasikan pola alokasi air. Dalam proses ini semua pengguna
diajak berunding, ditimbang, dan disediakan airnya. Pola tersebut kemudian
disajikan ke Pemerintah untuk ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
Selanjutnya pola tersebut diturunkan kembali ke wilayah sungai tadi untuk
dijadikan dasar bagi operator dalam membagi, mengawasi, dan
mengendalikan pembagian air bersama-sama dengan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
Seandainya terjadi kekeringan, kemungkinan yang dilakukan adalah i)
realokasi, atau ii) menggunakan teknologi modifikasi cuaca.
Teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan dalam hal jumlah air kurang
diatur dalam Pasal 38 UU 7/2004.
Kesimpulan ahli:
i) UU 7/2004 menetapkan bahwa pengelolaan sumber daya air dalam
aspek yang paling dekat dengan kepentingan masyarakat salah satunya
adalah menyediakan layanan air yang bermanfaat dan melindungi
masyarakat dari bahaya atau daya rusak air.
ii) pendayagunaan SDA merupakan salah satu bagian dari pengelolaan
SDA dalam UU 7/2004 dan memerlukan pengembangan prasarana
pengairan secara fisik dalam wujud pembangunan infrastruktur SDA dan
pelayanan manfaat air melalui kegiatan alokasi air.
iii) berdasarkan contoh yang diberikan di wilayah sungai Brantas tampak
bahwa UU 7/2004 dapat diterapkan dalam bentuk pelayanan air melalui
alokasi air yang memperhatikan berbagai kriteria, baik dari segi prioritas
pemanfaatan, ketersediaan air secara stokastik, kebutuhan dari berbagai
pengguna, dan lain sebagainya.
iv) secara praktik UU 7/2004 telah menjadi acuan bagi Pemerintah dalam
proses perencanaan dan pelaksanaan alokasi air yang melayani para
pemanfaat secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
98
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
pemanfaat, baik yang berizin maupun untuk pertanian dan kebutuhan
Bagian 30 dari 44
pokok sehari-hari.
v) air secara hakikat senantiasa terbatas terhadap ruang dan waktu
sehingga prinsip pokok yang harus selalu dipertimbangkan dalam
mengelola SDA (termasuk dalam alokasi) adalah asas keadilan,
transparansi, dan akuntabilitas. Aspek-aspek tersebut telah dijamin
dalam UU 7/2004.
Perum Jasa Tirta I memiliki unit bisnis kecil yang memanfaatkan kelebihan
air untuk dikemas menjadi air minum dalam kemasan. Pemakaian airnya
tidak lebih dari 2 atau 3 liter/detik. Produk tersebut hanya menambah nilai
manfaat air tetapi tidak bertujuan untuk memaksakan orang menggunakan
air di dalam kemasan.
Komponen air minum dalam kemasan terdiri dari beberapa hal, antara lain
biaya bahan dan biaya yang bukan bersifat bahan. Biaya komponen airnya
sendiri tidak terlalu besar, yang mahal adalah kemasannya karena
menggunakan materi yang layak untuk menyimpan makanan.
Perbedaan harga air minum dalam kemasan sangat relatif karena
tergantung juga kepada biaya yang dikeluarkan untuk hal lain, misalnya
biaya beriklan. Bisa jadi biaya iklan sama besar dengan biaya untuk
memproduksi satu volume air tertentu dalam kemasan.
Operator untuk wilayah Sungai Brantas adalah Perum Jasa Tirta I, yaitu
BUMN yang 100% dimiliki oleh negara.
Di wilayah sungai Brantas penggunaan air untuk air minum isi ulang atau air
minum dalam kemasan tidak pernah melampaui 1% dari gabungan alokasi
air untuk untuk industri dan domestik.
UU 7/2004 menyebutkan bahwa air yang dimaksud adalah air tawar, baik
berada di permukaan tanah, air yang mengalir di sungai, dan lain
sebagainya.
Air laut karena mengandung garam, untuk dapat dimanfaatkan demi
kepentingan masyarakat harus dilakukan desalinasi, namun biaya
desalinasi air sangat mahal.
5. Ir. Budiman Arif
Ahli adalah anggota Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Lingkungan
Indonesia.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
99
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Terdapat enam poin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-
060/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-
III/2005 yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebagai Peraturan
Pelaksanaan UU SDA, yaitu:
b. adanya peraturan pelaksanaan tentang standar atau ukuran kebutuhan
minimal akan air minum untuk kebutuhan pokok sehari-hari;
c. adanya peraturan pelaksanaan tentang tarif PDAM yang tidak mahal
(terjangkau) bagi masyarakat untuk kebutuhan pokok sehari-hari;
d. adanya keterpaduan dan peningkatan program dari Pemerintah Pusat
(APBN) dan Pemda (APBD) untuk pengembangan SPAM.
e. adanya peraturan pelaksanaan mengenai peran koperasi, badan usaha
swasta, dan masyarakat.
f. adanya peraturan pelaksanaan bahwa PDAM harus mengutamakan
fungsi sosial dan ada peran serta masyarakat serta serta upaya-upaya
agar kinerja PDAM terus meningkat.
g. adanya peraturan pelaksanaan tentang adanya tugas Pemerintah Pusat
dan Provinsi yang lebih jelas dan prioritas program-program Pemerintah
dan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan SPAM.
Terhadap enam hal yang diminta oleh Mahkamah sebagaimana diuraikan
dalam poin di atas, Pemerintah telah membuat peraturan pelaksana
sebagai berikut:
b. Permen PU Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Air Minum (SPM Air Minum);
c. Permendagri Nomor 23/2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara
Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM;
d. Permen PU Nomor 20/PRT/M/2006 yang diperbarui dengan Permen PU
Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan SPAM; Permen PU Nomor 18/PRT/M/2007 tentang
Penyelenggaraan Pengembangan SPAM; Permen PU Nomor
01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Bukan
Jaringan Perpipaan; Permenkes Nomor 492/PRT/M/2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum; Permen PU Nomor 18/PRT/M/2012
tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan SPAM
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
100
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
e. Permen PU Nomor 07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemberian Izin
Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha dan Masyarakat.
f. Permendagri 23/2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara
Pengaturan Tarif Air Minum Pada PDAM; Permendagri 2/2007 tentang
Organ dan Kepegawaian PDAM; Permen PU Nomor 294/PRT/M/2005
tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (BPPSPAM); Permen Keu Nomor 91/PMK 011/2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh
Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
g. Peraturan Pemerintah 38/2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
PP 16/2005 mengatur mengenai i) SPAM baik jaringan maupun bukan
jaringan; ii) penyelenggaraan pengembangan SPAM; iii) wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa; serta iv) tugas, tanggung jawab,
peran, hak, dan kewajiban penyelenggara pengembangan SPAM.
PP 16/2005 tentang Pengembangan SPAM merupakan i) PP pertama yang
jelas dan lengkap mengatur pengembagan SPAM yang meliputi aspek
teknis (fisik) maupun non teknis sebagai upaya meningkatkan pelayanan
air minum yang berkualitas, dan ii) PP yang memiliki tujuan jelas untuk
meningkatkan mutu pelayanan dengan menghilangkan istilah ”air bersih”
yang hanya memnuhi syarat fisik dan kimiawi menjadi ”air minum” yang
selain memenuhi syarat fisik dan kimiawi juga memenuhi syarat
bakteriologis.
Ahli menyimpulkan bahwa Pemerintah telah menerbitkan peraturan-
peraturan pelaksanaan dan meningkatkan program-program dengan
memperhatikan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian
UU SDA tahun 2004-2005 terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan
pokok sehari-hari atas air minum sebagai hak asasi yang dijamin UUD
1945.
Berdasar PP 16/2005, dalam hal penggunaan air PDAM akan dihilangkan
istilah ”air bersih”, sehingga istilah yang dipergunakan hanya “air minum”.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
101
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Istilah “air bersih” mengacu pada air bersih yang untuk diminum harus
dimasak terlebih dahulu.
Standar PDAM sebenarnya adalah kualitas air minum, yaitu air yang siap
diminum.
Memang masih terdapat beberapa PDAM yang menerapkan zonasi kualitas
air, tetapi nantinya semua akan berstandar air minum.
UU SDA tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
SAKSI PRESIDEN
1. Ir. Teguh Suprapto
Saksi adalah Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Bengawan Solo.
Komposisi keanggotaan TKPSDA WS Bengawan Solo terdiri dari 50% (32
orang) unsur Pemerintah dan 50% (32 orang) unsur non Pemerintah.
Unsur pemerintah terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota yang dilalui Bengawan
Solo, dan Pemerintah Pusat.
Unsur non pemerintah terdiri dari berbagai asosiasi, yaitu petani pemakai
air, petani pengguna air untuk usaha perikanan, usaha air minum, industri,
dan energi listrik, konservasi sumber daya air, pengendali daya rusak, dan
Bagian 31 dari 44
Perum Jasa Tirta.
Tugas TKPSDA terdiri dari empat hal, yaitu:
i) secara rutin melakukan pembahasan rancangan pola dan rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Bengawan Solo guna
perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana
pengelolaan sumber daya air.
ii) pembahasan rancangan program dan kegiatan pengelolaan sumber
daya air guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan
program dan rencana kegiatan pengelolaan SDA.
iiii) pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air guna
perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air.
iv) memberikan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Bengawan Solo.
Fungsi TKPSDA adalah:
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
102
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
i) konsultasi dengan para pihak guna keterpaduan pengelolaan SDA pada
wilayah sungai lintas provinsi serta tercapainya kesepahaman
antarsektor, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan.
ii) pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor,
antarwilayah, serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan SDA
pada Wilayah Sungai Bengawan Solo.
iii) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan
pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bengawan Solo.
Fasilitasi TKPSDA dalam permasalahan pengelolaan sumber daya air
dilakukan melalui dua cara, yaitu a) melalui mekanisme persidangan, dan b)
kunjungan lapang ke titik-titik terjadinya persoalan pengelolaan sumber
daya air.
Saksi menyimpulkan bahwa i) melalui tim koordinasi pengelolaan SDA
wilayah Sungai Bengawan Solo, alokasi air dibahas dan disepakati oleh
para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan SDA; ii) penguasaan
SDA oleh pihak di luar Pemerintah tidak terjadi pada wilayah Sungai
Bengawan Solo; iii) tidak tepat jika dikatakan bahwa UU SDA menimbulkan
konflik horizontal, justru UU SDA menjadi salah satu instrumen dalam
resolusi konflik pengelolaan SDA.
Tiga hal penting yang diamanatkan oleh UU SDA adalah, i) UU SDA
mengamanatkan bahwa perlu adanya konservasi sumber daya air; ii)
Undang-Undang juga mengamanatkan bahwa pendayagunaan air itu juga
harus dilakukan; dan iii) adalah pengendalian daya rusak air.
Sidang TKPSDA selalu membahas hal-hal terkait pengelolaan SDA, baik
dari aspek konservasi, pendayagunaan, maupun daya rusak. Sidang selalu
menghasilkan rekomendasi yang diberikan kepada i) Menteri Pekerjaan
Umum dan Kementerian Pekerjaan Umum; ii) Gubernur Provinsi Jawa
Tengah dan Gubernur Provinsi Jawa Timur; serta iii) seluruh kabupaten/
kota yang berkaitan dengan Bengawan Solo.
2. Ir. H. Agus Sunara
Saksi adalah Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh
Indonesia (Perpamsi).
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
103
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
PDAM didirikan sebagai amanat UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah,
untuk mengusahakan cabang produksi yang penting dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak di daerah.
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan kesatuan sistem fisik
dan non fisik dari sarana dan prasarana air minum. Sistem fisik berupa i)
pengambilan air baku; ii) instalasi pengolahan air; iii) tempat penyimpanan
air (reservoir); dan iv) jaringan distribusi dan sarana mobil tanki. Sistem non
fisik berupa i) organisasi pengelola; ii) sumberdaya manusia; serta iii)
standar operasi dan prosedur, dan lain sebagainya.
Untuk memenuhi target MDG’s tahun 2015 Pemerintah menetapkan akses
air minum aman baik perpipaan maupun bukan perpipaan sebesar 68,87%,
yang hingga 2013 telah terpenuhi 61,83%. Sampai 2015 masih harus
dipenuhi 7,04%.
Untuk mencapai target tersebut investasi pemerintah diarahkan ke hulu,
sedangkan investasi Pemerintah daerah diarahkan ke hilir.
Bagi PDAM yang memiliki potensi pelanggan dengan kemampuan ekonomi
baik, PDAM bersangkutan dapat bekerja sama dengan pihak swasta demi
mempercepat cakupan layanan, sehingga investasi Pemerintah dan PDAM
dapat diarahkan untuk pengembangan pelayanan masyarakat menengah ke
bawah.
Beberapa objek kerjasama antara PDAM dengan pihak swasta adalah i)
kontrak jasa pembacaan meter air dan pemeliharaan IPA; ii) kontrak
manajemen; iii) kontrak bangun kelola dan alih milik terbatas padabangunan
pengolahan air; dan iv) kontrak BOT penuh berupa konsesi.
Usaha PDAM secara alami bersifat monopoli (dalam penyelenggaraan)
tetapi dalam hal penetapan harga jual (tarif) diatur oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan hal demikian penetapan air minum didasarkan pada prinsip
keterjangkauan, pemulihan biaya, transparansi, mutu pelayanan, efisiensi
pemakaian, dan perlindungan air baku.
Pengeluaran masyarakat kecil atau kurang mampu untuk memenuhi
kebutuhan dasar akan air minum sebanyak 10.000 liter/bulan/pelanggan
tidak boleh melebihi 4% (empat persen) dari upah minimum kabupaten/kota
bersangkutan.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
104
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Pemeriksaan kualitas air minum sesuai baku mutu yang disyaratkan
Permenkes 492/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum wajib
dilakukan oleh PDAM dan pemerintah daerah sebagai wujud perlindungan
bagi konsumen.
Produk air kemasan merupakan produk turunan dari air dengan baku mutu
mengacu pada SNI 01-35553-2006 yang pemeriksaan kualitasnya menjadi
tanggung jawab BPOM, dan tata niaganya diatur oleh Kementerian
Perdagangan.
Sebenarnya tidak banyak perbedaan baku mutu air minum antara air PDAM
dengan air minum dalam kemasan.
Air yang diproduksi oleh produsen air kemasan hanya 0,04% dibandingkan
volume yang diproduksi oleh PDAM. Kualitas air produk PDAM sebenarnya
sama dengan produsen air kemasan, yang membedakan hanya kandungan
nitrit karena ada kaitannya dengan tujuan penyimpanan untuk waktu yang
lama.
Beberapa PDAM tidak mampu memberikan layanan (membangun jaringan)
karena harga jual air tidak dapat menutup biaya operasional. PDAM lebih
mengandalkan pada dana Pemerintah.
Tidak semua PDAM memiliki potensi ketersediaan SDA yang sama.
Dalam penelitian di Tangerang diketahui bahwa masyarakat mulai percaya
bahwa air PDAM sudah siap untuk dipergunakan memasak, cuci piring, dan
lain sebagainya.
Saksi pernah 20 tahun bekerja di PDAM.
Terdapat 176 PDAM sehat tetapi hampir setengahnya belum full cost
recovery.
Kondisi PDAM dinilai dari berbagai indikator, bukan semata-mata dari
indikator keuangan.
PDAM sebenarnya tidak perlu pusing memikirkan sumber air baku karena
PDAM hanya tinggal menyampaikan kepada Pemerintah mengenai
kebutuhan sumber air baku.
Ketika PDAM memerlukan biaya yang tidak dapat dipenuhi oleh biaya
pokok maka seharusnya pemerintah daerah memberikan subsidi. Karena
tidak ada subsidi maka kebanyakan PDAM tidak dapat berkembang.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
105
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
3. Sardi Ahmad Khani, S.H.
Bagian 32 dari 44
Saksi adalah Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelolaan Sarana Penyediaan
Air Minum dan Sanitasi (APSPAMSI) Berbasis Masyarakat.
Pembangunan SPAM dilakukan oleh Pemerintah dengan dua model, yaitu i)
berbasis kelembagaan (PDAM) di perkotaan; dan ii) berbasis masyarakat
untuk daerah perdesaan dan pinggiran.
Salah satu program pembangunan SPAM berbasis masyarakat adalah
PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).
Masyarakat sebagai penerima manfaat program tersebut, dilibatkan
langsung mulai dari perencanaan, pembiayaan, sistem air minum yang akan
dibangun, pengelolaan pascaprogram, dan konservasi lingkungan.
PAMSIMAS telah dimulai sejak 2008. Hingga 2012 telah menyelesaikan
pembangunan SPAM di 15 provinsi, 110 kabupaten/kota, 6.800 desa.
Program dimaksud masih dilanjutkan pada 2013.
Tujuan PAMSIMAS adalah meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan
dan pinggiran kota (peri-urban) yang dapat mengakses fasilitas air minum
dan sanitasi yang layak serta mempraktikkan perilaku hidup bersih dan
sehat.
Komponen program PAMSIMAS terdiri dari i) pemberdayaan masyarakat
dan pengembangan kelembagaan lokal; ii) peningkatan perilaku higienis
dan pelayanan sanitasi; iii) penyediaan sarana air minum dan sanitasi; iv)
insentif desa dan kabupaten.
Model pembiayan PAMSIMAS terdiri dari tiga unsur, yaitu i) pemerintah
pusat melalui APBN; ii) pemerintah daerah melalui APBD; dan iii)
masyarakat penerima manfaat melalui incash dan inkind.
Prinsip dan pendekatan PAMSIMAS adalah berbasis masyarakat,
partisipasif, tanggap kebutuhan, kesetaraan gender, keberpihakan pada
masyarakat miskin, keberlanjutan, transparansi dan akuntabilitas, dan
berbasis nilai.
Kondisi di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang,
masyarakat memenuhi kebutuhan air dengan menggunakan sumur gali (air
payau, bau, dan keruh) yang mengalami kekeringan pada musim kemarau.
Setelah ada PAMSIMAS dapat dibangun (per September 2009) berupa
i) satu sumur sedalam 132 meter; ii) satu tower air kapasitas 18 m3; iii) pipa
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
106
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
transmisi dan distribusi 2’ dan 1,5’ sepanjang 5.870 meter; iv) 286
sambungan rumah; v) empat unit wastafel di SDN Bangetayu Kulon; vi) satu
tower air di SDN Bangetayu Kulon; vii) renovasi dan pembangunan tiga
jamban/kamar mandi di SDN Bangetayu Kulon; dan viii) tiga buah baliho
reklame promosi kesehatan.
4. Ir. Endah Angreni, M.T.
Saksi adalah pegiat di Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Lingkungan
Indonesia Provinsi Jawa Timur.
Di Jawa Timur terdapat 2.015 lembaga HIPPAM (Himpunan Penduduk
Pemakai Air Minum) di pedesaan pada 37 kabupaten/kota. Dalam
pengelolaan SPAM, pembinaan dilakukan oleh Dinas PU kabupaten/kota
setempat dan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, serta beberapa di
antaranya bekerja sama dengan PDAM.
Dalam kaitan dengan pelayanan air minum untuk masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR), terdapat 451.170 jiwa MBR yang
mendapatkan layanan air minum pada 2010 hingga 2012 di 18
kabupaten/kota, yaitu Kota Surabaya, Tulungagung, Trenggalek, Sidoarjo,
Pamekasan, Jombang, Madiun, Kota Malang, Lamongan, Bangkalan,
Gresik, Malang, Lumajang, Mojokerto, Jember, Magetan, Tuban, dan Blitar)
melalui 90.234 unit sambungan rumah.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM terlihat dengan
adanya peningkatan jumlah lembaga HIPPAM di perdesaan dari 1.288
HIPPAM pada 2005 naik menjadi 2.015 HIPPAM pada 2011, dengan total
cakupan pelayanan 2.758.471 jiwa penduduk perdesaan.
Pemerintah telah mendorong kerjasama lintas daerah dalam pelaksanaan
SPAM melalui Perda RTRW Provinsi Jawa Timur yang mengatur struktur
ruang dalam 4 kluster SPAM regional terpadu dimana beberapa kabupaten/
kota berkomitmen memanfaatkan bersama sumber air untuk air baku air
minum.
Pemerintah telah melaksanakan tanggung jawab negara dalam pemenuhan
kebutuhan air melalui alokasi dana APBN dan APBD provinsi untuk
pembangunan SPAM dalam upaya mencapai MDGs di Provinsi Jawa
Timur.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
107
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Pengelola HIPPAM adalah orang awam yang dilatih untuk mengelola sendiri
air minum, termasuk dalam hal penentuan tarif. Jika ada masalah dalam
operasional alat-alat maka pPemerintah akan membantu.
[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan
Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan pada persidangan tanggal 12
Februari 2014 dan telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 12 Februari
2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 April 2014, pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
A. Ketentuan UU SDA yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD Tahun
1945
Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5), Pasal
45, Pasal 46, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3) UU SDA terhadap UUD 1945.
Para Pemohon beranggapan ketentuan pasal-pasal a quo bertentangan
dengan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.
B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para
Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya UU SDA
Para Pemohon dalam permohonan a quo mengemukakan bahwa hak
konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidak-tidaknya potensial
yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya
Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal
11 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), dan Pasal 49, Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada pokoknya sebagai berikut:
a. Apa yang telah ditentukan lingkup penafsiran mengenai pelaksanaan Undang-
Undang a quo sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 058-059-
060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tanggal 19 Juli 2005, telah
diselewengkan secara normatif yang juga akan berdampak dalam teknis dan
pelaksanaannya, yaitu melahirkan mindset pengelola air yang selalu profit-
oriented dan akan mengusahakan keuntungan maksimum bagi para pemegang
saham sehingga public service di luar pengabdiannya bukan lagi menjadi
orientasi prinsipal dan watak dasarnya;
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
108
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
b. Ruang masuk swasta dalam pengelolaan air sangat besar sejak terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 yang menunjukkan original intent
dari Undang-Undang a quo;
c. Ketentuan Pasal 16 huruf h UU SDA yang menentukan bahwa Pemerintah
kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya tidak boleh diartikan
sebagai tanggung jawab eksklusif bahwa hanya Pemerintah kabupaten/kota
saja yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal
sehari-hari atas air;
d. Hak Guna Pakai Air yang dirumuskan dalam UU SDA lebih bersifat
penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi atas air, karena hak guna
pakai menurut Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang a quo hanya dinikmati oleh
mereka yang mengambil dari sumber air dan bukannya dari saluran distribusi
atas dasar konstruksi yang dikehendaki Undang-Undang a quo tersebut, maka
Undang-Undang a quo telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945;
e. Dalam Pasal 11 ayat (3) UU SDA adalah justifikasi bahwa swasta dapat
berperan dalam pengelolaan sumber daya air yang semakin menegaskan
rangkaian pasal-pasal yang memandang air adalah komoditas ekonomi;
f. UU SDA membatasi peran negara semata sebagai pembuat dan pengawas
regulasi (regulator), negara sebatas regulator akan kehilangan kontrol atas
Bagian 33 dari 44
setiap tahapan pengelolaan air untuk memastikan terjaminnya keselamatan,
dan kualitas pelayanan bagi setiap pengguna air, Negara tidak dapat menjamin
dan memberikan perlindungan pada kelompok-kelompok tidak mampu dan
rentan dalam mendapatkan akses terhadap air yang sehat dan terjangkau.
Peran tersebut tidak dapat digantikan oleh swasta yang memiliki orientasi
keuntungan sebagai tujuan utama.
C. Keterangan DPR RI
Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan
a quo, DPR dalam penyampaian keterangan sebagai berikut:
1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon
DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan
terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya
ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
109
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, DPR
menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang
diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi
dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Nomor 011/PUU-V/2007.
2. Pokok Keterangan Terhadap Pengujian UU SDA
a. Bahwa terhadap pengujian Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) UU SDA yang
dianggap para Pemohon bertentangan dengan konstitusi, DPR
berpendapat bahwa substansi Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur
penguasaan sumber daya air oleh Pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat adalah
wujud dari pelaksanaan penguasaan negara terhadap bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33
ayat (3) UUD 1945.
b. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU SDA juga dirumuskan sebagai
bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak
masyarakat adat sepanjang kenyataannya masih hidup sebagaimana
dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hak-hak masyarakat adat
tersebut dikukuhkan dengan peraturan daerah. Pengukuhan hak-hak
masyarakat adat dengan peraturan daerah adalah untuk memberkan
perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan hak-hak
mayarakat adat.
c. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) UU SDA,
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-
II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 dalam pertimbangan hukumnya pada
halaman 504 menyatakan:
“bahwa adanya Pasal 6 ayat (2) UU SDA justru untuk melindungi hak
masyarakat hukum adat dimaksud atas sumber daya air. Eksistensi
masyarakat hukum adat yang masih mempunyai hak ulayat atas sumber
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
110
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
daya air harus menjadi materi muatan dalam penyusunan pola pengelolaan
sumber daya air baik oleh Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah
provinsi, maupun Pemerintah pusat”
d. Bahwa terhadap pengujian Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 11,
Pasal 40 dan Pasal 49 UU SDA yang mengatur hak penggunaan dan
pengelolaan air yang menurut para Pemohon mengandung muatan air
sebagai komoditi komersial dan bertentangan dengan konstitusi, DPR
berpendapat bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya
alam dan cabag-cabang produksi yang penting bagi Negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak dimaknai sebagai mandat yang harus
dilaksanakan oleh negara untuk mengadakan kebijakan (beleid),
pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan
(beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudendaad); untuk tujuan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
e. Bahwa perumusan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 40
dan Pasal 49 UU SDA mengatur mengenai hak guna air dan kepada siapa
saja yang dapat diberikan hak guna tersebut melalui instrumen perizinan
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. Melalui instrumen perizinan
tersebut Pemerintah dan pemerintah daerah diberikan kewengan
mengontrol dan mengawasi serta evaluasi dalam pemberian hak guna air
dimaksud.
f. Bahwa pengelolaan sumber daya air yang melibatkan peran serta
masyarakat dan dunia usaha dalam konteks UU SDA adalah dalam rangka
pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola
pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaring masukan,
permasalahan, dan/atau keinginan dari para pemilik kepentingan
(stakeholders) untuk diolah dan dituangkan dalam arahan kebijakan
(beleid), Pelibatan masyarakat dan dunia usaha tersebut dilakukan melalui
konsultasi publik yang diselenggarakan minimal dalam 2 (dua) tahap.
Maksud dari ketentuan norma ini jelas terdapat dalam penjelasan Pasal 8
Undang-Undang a quo. Dari ketentuan pasal tersebut dan penjelasannya
tidak memiliki maksud untuk terjadinya privatisasi dan/atau komersialisasi
akses atas sumber daya air.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
111
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
g. Bahwa terhadap ketentuan yang mengatur pelibatan dunia usaha dalam
pengelolaan SDA, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 058-059-
060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 dalam pertimbangan
hukumnya pada halaman 497 menyatakan:
“Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang
menyatakan bahwa; ”Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air
dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-
luasnya“ cukup mencerminkan keterbukaan dalam penyusunan pola
pengelolaan sumber daya air. Adanya kalimat “seluas-luasnya“ tidaklah
ditafsirkan hanya memberikan peran yang besar kepada dunia usaha saja
tetapi juga kepada masyarakat. Pelibatan masyarakat dan dunia usaha
dimaksudkan untuk memberi masukan atas rencana penyusunan
pengelolaan sumber daya air, dan tanggapan atas pola yang akan
digunakan dalam pengelolaan sumber daya air. Peran negara sebagai
yang menguasai air, demikian perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang
dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tetap ada dan tidak
dialihkan kepada dunia usaha atau swasta”
h. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas DPR berpendapat
ketentuan pasal-pasal a quo sudah mencerminkan konsep penguasaan
Negara sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenannya
tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945
i. Bahwa terhadap pendapat para Pemohon yang menyatakan Pasal 91 dan
Pasal 92 UU SDA merupakan Undang-Undang yang diskriminatif. DPR
memberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Pasal 91 dan Pasal 92 adalah merupakan satu rangkaian dengan
ketentuan Pasal 90 UU SDA. Pasal-pasal a quo dimaksudkan untuk
memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan gugatan jika
terjadi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air
yang merugikan kehidupannya. Hal tersebut dituangkan secara jelas
apa yang menjadi hak masyarakat (Pasal 90), apa yang menjadi
Bagian 34 dari 44
kewajiban instansi pemerintah (Pasal 91) dan bagaimana jika gugatan
dilakukan melalui organisasi (Pasal 92).
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
112
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
2. Hak bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan telah dijamin seluas-
luasnya tanpa diskriminasi seperti tertulis pada Pasal 90 yang
menyatakan:
“Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan
sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke
pengadilan”.
Oleh karenanya, tidak benar adanya derogasi dan limitasi hak setiap
orang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
3. Bahwa demikian pula halnya dengan gugatan yang dilakukan oleh
organisasi, tentunya perlu diatur organisasi seperti apa yang dapat
mengajukan gugatan, dengan kata lain organisasi tersebut harus
mempunyai (legal standing) untuk mengajukan gugatan. Organisasi
yang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan harus
mengetahui mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya air
agar gugatan yang diajukan akan merupakan gugatan yang relevan
dengan permasalahan sumber daya air dan organisasi tersebut
memang konsern dibidangnya. Dengan demikian dapat diharapkan
permasalahan yang dipersoalkan adalah benar-benar terkait dengan
masalah pengelolaan sumber daya air. Pengaturan demikian diperlukan
agar masyarakat juga mendapatkan pemahaman yang benar dan dapat
menyalurkan aspirasinya melalui saluran yang proporsional. Jika tidak
diatur demikian, maka dapat terjadi ketidak jelasan permasalahan dan
dikuatirkan justru tidak membantu masyarakat. Hal demikian juga diatur
dalam hal gugatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
4. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 UU SDA,
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-
II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 dalam pertimbangan hukumnya
pada halaman 501 menyatakan
“Mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya Pasal 90, Pasal 91,
dan Pasal 92 UU SDA hak menggugat perseorangan warga
negara/anggota masyarakat tidak berarti dihilangkan. Apabila kerugian
perdata timbul maka menjadi hak setiap orang untuk mengajukan
gugatan, demikian juga hak untuk mengajukan gugatan karena adanya
kerugian yang disebabkan oleh timbulnya keputusan tata usaha negara.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
113
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 UU SDA mengatur gugatan
masyarakat dan organisasi. Dengan adanya Pasal 90 maka seseorang
dapat mengajukan gugatan secara perwakilan, yaitu mewakili anggota
masyarakat lainnya yang juga menderita kerugian. Adanya Pasal 91 UU
SDA pada dasarnya merupakan kewajiban bagi Pemerintah untuk
secara aktif melindungi kepentingan masyarakat sehingga secara dini
dapat dihindarkan kerugian masyarakat yang lebih besar. Dengan
demikian, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk
menyatakan Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 UU SDA bertentangan”.
[2.6] Menimbang bahwa terkait denggan permohonan para Pemohon, Dewan
Sumber Daya Air Nasional, yang diwakili Ketua Harian yaitu Menteri Pekerjaan
Umum Ir. Djoko Kirmanto, Dipl.HE., menyampaikan keterangan secara lisan pada
persidangan 12 Februari 2014, dan memberikan keterangan lisan dan tertulis
bertanggal 12 Februari 2014 yang diterima pada tanggal 12 Februari 2014, pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
I. Umum
Air sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu sumber daya
alam yang sangat vital dan mutlak dibutuhkan bagi kehidupan dan penghidupan
umat manusia sepanjang masa. Kedudukan air hingga kini belum dapat
tergantikan fungsinya oleh zat dan unsur lain. Dengan demikian tidak ada yang
meragukan dan membantah bahwa air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.
Begitu pentingnya air bagi manusia, sehingga hak atas air merupakan hak asasi
manusia yang fundamental. Dengan pengelolaan sumber daya air yang baik, akan
dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia dalam segala bidang.
Untuk mendukung kondisi tersebut maka diperlukan konsep yang integratif dalam
mengelola sumber daya air. Untuk itu dalam mengelola sumber daya air harus
berlandaskan pada pengelolaan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan
lingkungan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang
berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat dengan berdasar kepada asas
kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian,
keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sudah sejalan
dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
114
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Fungsi air sebagai sumber pokok kehidupan masyarakat secara alami
keberadaannya bersifat dinamis, mengalir ke tempat yang lebih rendah, tanpa
mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air yang mengikuti siklus
hidrologis sangat erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah,
sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan
setiap wilayah. Pada suatu waktu, air sangat belimpah, khususnya di musim hujan.
Namun sebaliknya di musim kemarau yang berkepanjangan, masyarakat sangat
sulit mendapatkan air bersih. Di samping itu, sejalan dengan perkembangan
jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat telah mengakibatkan
perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber
daya air, dan meningkatnya daya rusak air, serta penurunan kualitas air.
Dengan demikian sumber daya air yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan
lintas generasi, menuntut keterpaduan tindak yang utuh dari hulu sampai ke hilir
dengan basis wilayah sungai, tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah
administrasi yang dilaluinya.
Semakin jelas bahwa air merupakan unsur strategis nasional yang menjadi alat
untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung kondisi tersebut, maka
diperlukan instrumen hukum yang tegas, yang menjadi landasan bagi pengelolaan
sumber daya air. Selain itu, dengan berkembangnya tuntutan masyarakat akan
pengakuan yang lebih nyata terhadap hak dasar manusia atas air serta adanya
perlindungan terhadap kepentingan pertanian rakyat dan masyarakat ekonomi
lemah telah mendorong timbulnya paradigma baru dalam pengelolaan sumber
daya air, yaitu:
1. Pengelolaan secara menyeluruh dan terpadu.
2. Perlindungan terhadap hak dasar manusia atas air.
3. Keseimbangan antara pendayagunaan dengan konservasi.
4. Keseimbangan antara penanganan fisik dengan nonfisik.
5. Keterlibatan pihak yang berkepentingan di dalam pengelolaan sumber daya air
dalam spirit demokrasi dan pendekatan koordinasi.
6. Mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan atas
keselarasan antara fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.
II. Kebutuhan Akan Wadah Koordinasi
Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air memiliki kemampuan untuk mewujudkan pengelolaan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
115
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
sumber daya air yang meliputi upaya merencanakan, melaksanakan, memantau,
dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayadugaan
sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang dilaksanakan sesuai
amanat Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, sesuai dengan kewajiban negara
bahwa negara berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to
protect), dan memenuhi (to fulfill) atas hak asasi manusia, termasuk hak atas air,
Bagian 35 dari 44
maka dalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 telah terkandung tiga dasar
pemikiran, yaitu:
1. Secara filosofis, air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi
sumber kehidupan dan sumber penghidupan. Oleh karena itu negara wajib
memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak dasar setiap orang untuk
mendapatkan air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari,
guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
2. Secara sosiologis, pengelolaan sumber daya air harus memperhatikan fungsi
sosial, mengakomodasi semangat demokratisasi, desentralisasi, keterbukaan
dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta
mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat.
3. Secara yuridis, berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 mengamanatkan hal yang sama dalam konteks
mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi, terutama dalam hal
memperbaiki, dan meningkatkan pelayanan, sehingga sumber daya air yang
ada dapat didayagunakan secara adil dan berkelanjutan.
Mengingat sumber daya air menyangkut kepentingan banyak sektor, daerah
pengalirannya menembus batas-batas wilayah administrasi dan merupakan
kebutuhan pokok bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, sehingga Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan perlunya dibentuk wadah
koordinasi, pengelolaan sumber daya air yang beranggotakan wakil dari pihak
yang terkait, baik dari unsur Pemerintah maupun non Pemerintah. Wadah
koordinasi tersebut dibentuk pada tingkat nasional dan provinsi. Pada tingkat
kabupaten/kota dan wilayah sungai dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
116
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Wadah koordinasi itu diharapkan mampu mengkoordinasikan berbagai
kepentingan instansi, lembaga masyarakat dan para pemilik kepentingan sumber
daya air lainnya. Hal ini disebabkan karena beragamnya aktor-aktor yang terlibat
dalam pengelolaan sumber daya air dengan masing-masing peran, baik sebagai
regulator maupun sebagai operator, develepor, dan dari unsur user sampai ke
pemerhati, sehingga terbentuknya Dewan Sumber Air Nasional yang merupakan
amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air serta
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
merupakan jawaban atas kebutuhan akan wadah koordinasi yang diperlukan untuk
mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor wilayah dan para pemilik
kepentingan serta mewujudkan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan
fungsi dan manfaat sumber daya air.
III. Peran Dewan Sumber Daya Air Nasional
Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagai lembaga yang bersifat non struktural
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden
merupakan wadah koordinasi yang mengintegrasikan kepentingan berbagai
wilayah, berbagai sektor, stakeholder, dan lintas generasi. Dewan SDA ini
merupakan transformasi wadah koordinasi dari wadah koordinasi yang sudah ada
sebelumnya yang awalnya memang masih berlandaskan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008, Dewan SDA Nasional
ini beranggotakan unsur Pemerintah dan unsur non Pemerintah dalam jumlah
yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan, di mana susunan organisasi dan
tata kerja Dewan SDA Nasional ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional.
1. Keanggotaan Sumber Daya Air Nasional yang berasal dari unsur pemerintah
meliputi 16 Menteri dan Kepala Badan dan Lembaga yang terkait dengan
pengelolaan sumber daya air.
2. Perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas:
a. 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian barat;
b. 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian tengah;
dan
c. 2 (dua) orang gubernur yang mewakili wilayah Indonesia bagian timur.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
117
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Untuk pemilihan dan pengangkatan perwakilan pemerintah daerah ini dilakukan
oleh Menteri Koordinator yang membidangi perekonomian selaku Ketua Dewan
Sumber Daya Air Nasional berdasarkan pertimbangan dari Menteri Dalam
Negeri dan keanggotaan gubernur dalam perwakilan pemerintah daerah
tersebut ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
3. Keanggotaan Dewan SDA Nasional yang berasal dari unsur non pemerintah
pada tingkat nasional dapat terdiri atas 11 unsur organisasi/asosiasi yang
mewakili:
a. Pengguna air untuk pertanian;
b. Pengusaha air minum;
c. Industri pengguna air;
d. Pengguna air untuk perikanan;
e. Konservasi sumber daya air;
f. Pengguna sumber daya air untuk energi listrik;
g. Pengguna sumber daya air untuk transportasi;
h. Pengguna sumber daya air untuk pariwisata/olahraga;
i. Pengguna sumber daya air untuk pertambangan;
j. Pengusaha bidang kehutanan; dan
k. Pengendali daya rusak air.
Selanjutnya sesuai dengan amanat Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2008 bahwa Dewan SDA ini bertugas membantu Presiden dalam hal:
1. Menyusun dan merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan
sumber daya air.
2. Memberikan pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air
tanah.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah
sungai dan cekungan air tanah serta pengusulan perubahan penetapan wilayah
sungai dan cekungan air tanah.
4. Menyusun dan merumuskan kebijakan sistem informasi hidrologi,
hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.
Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Dewan Sumber Daya Air Nasional
menyelenggarakan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
118
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
1. Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan dan pengintegrasian
kebijakan serta tercapainya kesepahaman dan keselarasan kepentingan
antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan
sumber daya air.
3. Konsultasi dengan pihak terkait guna pemberian pertimbangan untuk
penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.
4. Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi
hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi hidrologi,
hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.
Salah satu tugas utama Dewan SDA Nasional adalah menyusun dan merumuskan
kebijakan nasional serta strategi pengelolaan sumber daya air melalui proses yang
transparan dan demokratis, sejalan dengan paradigma bermasyarakat dan
bernegara saat ini. Kebijakan nasional ini merupakan arahan strategis dalam
pengelolaan sumber daya air secara nasional untuk periode 2011-2030 yang
berfungsi:
1. Sebagai acuan bagi menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non
kementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air di
tingkat provinsi.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air pada
wilayah sungai strategis nasional dan wilayah sungai lintas negara.
Kebijakan nasional ini terdiri atas 6 (enam) kebijakan sebagai berikut:
1. Kebijakan umum yang meliputi peningkatan koordinasi dan keterpaduan
pengelolaan sumber daya air, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan budaya terkait air, peningkatan pembiayaan pengelolaan sumber daya air,
dan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.
2. Peningkatan kebijakan konservasi sumber daya air dengan tiga strategi antara
lain adalah peningkatan upaya perlindungan, peningkatan upaya pengawetan,
dan peningkatan upaya pengelolaan kualitas air, dan pengendalian
pencemaran air.
3. Kebijakan pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan
rakyat yang meliputi peningkatan upaya penatagunaan sumber daya air,
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Bagian 36 dari 44
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 119 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id peningkatan upaya penyediaan air, peningkatan upaya efisiensi penggunaan air, dan peningkatan upaya pengembangan sumber daya air. 4. Kebijakan pengendalian daya rusak air yang meliputi peningkatan upaya pencegahan, peningkatan upaya penanggulangan, dan peningkatan upaya pemulihan. 5. Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air yang meliputi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 6. Kebijakan pengembangan jaringan sistem informasi sumber daya air (SISDA) dalam pengelolaan sumber daya air yang meliputi peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola SIADA, pengembangan jejaring SISDA, dan pengembangan teknologi informasi. IV. Evaluasi Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 1. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air terpadu Dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air, wilayah sungai kesatuan wilayah hidrologis ini terbagi menjadi tiga tingkatan kewenangan, yaitu kewenangan pusat yang bertanggung jawab terhadap wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional, sementara kewenangan dan tanggung jawab provinsi meliputi wilayah sungai lintas kabupaten/kota, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota terletak pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. Seluruh wilayah sungai dengan total 131 wilayah sungai, terbagi dalam: a. wilayah lintas negara sejumlah 5 WS. b. wilayah lintas provinsi sejumlah 29 WS. c. wilayah sungai strategis nasional sejumlah 29 WS. d. wilayah sungai lintas kabupaten/kota sejumlah 53 WS. e. wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota sejumlah 15 WS. Pola pengelolaan sumber daya air yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagai kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan, disusun pada 63 WS. Sejumlah 23 pola telah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, 39 pola dalam proses penetapan, dan satu pola dalam proses penyusunan. Sementara untuk pola pengelolaan sumber daya air, kewenangan provinsi telah disusun Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 120 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id pada 53 WS dengan rincian sejumlah 8 pola telah ditetapkan oleh gubernur, 32 pola dalam proses penetapan, dan 13 rancangan pola belum disusun. Sedangkan untuk pola pengelolaan sumber daya air, kewenangan kabupaten/ kota, sampai saat ini belum tersusun. Wadah koordinasi yang telah terbentuk untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang terpadu, meliputi: a. Dewan Sumber Daya Air Nasional. b. 27 Dewan Sumber Daya Air provinsi. c. 39 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Pusat. d. 7 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi. 2. Produk hukum turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 a. Dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang tentang Sumber Daya Air telah ditetapkan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai berikut: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; dan 7) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa. b. Sebagai tindak lanjut dari produk regulasi khususnya yang berkaitan dengan Sistem Penyediaan Air Minum telah diterbitkan beberapa peraturan pelaksanaan sebagai berikut: 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengambangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP SPAM); Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 121 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM; 5) Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan; 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan SPAM oleh PDAM; 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerja Sama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; 9) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2013 tentang Pedoman Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengembangan SPAM oleh Badan Usaha dan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri; 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum; 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/ 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; dan 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected] 122 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id V. Tanggapan Dewan Atas Materi Yang Dimohonkan Untuk Duji 1. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan UU SDA mengandung materi muatan penguasaan dan monopoli sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai negara, Dewan Sumber Daya Air berpendapat bahwa Pemerintah telah berupaya untuk menghindari monopoli oleh kelompok tertentu, sebaliknya berpihak kepada pemenuhan kebutuhan pokok minimum dan pertanian rakyat. Pengusahaan sumber daya air baru dapat diberikan izin apabila: a. penyediaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada sudah terpenuhi dan masih tersedia alokasi air untuk jenis usaha itu. b. telah dilakukan proses konsultasi publik. c. jumlah dan alokasi air yang dimohon izinnya untuk diusahakan harus sesuai dengan rencana alokasi yang ditetapkan di dalam rencana pengelolaan
Bagian 37 dari 44
sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
Dalam pengusahaan sumber daya air, Pemerintah telah menentukan kriteria
sebagai berikut:
a. Diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan
hidup.
b. Mendorong keikutsertaan usaha kecil dan menengah.
c. Pengusahaan sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai secara
keseluruhan (dari hulu sampai ke hilir) hanya dapat dilaksanakan oleh
badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) pengelola sumber daya
air.
d. Perseorangan, badan usaha, atau kerjasama antar badan usaha dapat
diberi kesempatan mengusahakan (bukan menguasai) sumber daya air oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui
mekanisme perizinan.
e. Dengan berlakunya mekanisme perizinan tersebut maka Pemerintah tetap
memegang kendali (control) terhadap penggunaan sumber daya air.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Dewan berpendapat bahwa peran negara
sebagai yang menguasai air sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945 tetap dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
123
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
2. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan UU SDA mengandung
muatan yang memposisikan bahwa penggunaan air condong untuk
kepentingan komersial dan dapat menimbulkan konflik horizontal, Dewan
berpendapat bahwa Pemerintah telah memberikan perlindungan dan menjamin
hak-hak rakyat atas air sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal-pasal
sebagai berikut:
a. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan
pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat,
bersih, dan produktif.
b. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.
c. Hak Guna Pakai Air diperoleh tanpa izin untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari bagi perorangan dan pertanian rakyat yang berada di dalam
sistem irigasi.
d. Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi
bagi pertanian dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas
utama penyediaan sumber daya air di atas semua kebutuhan.
e. Apabila penetapan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan
kerugian bagi pemakai yang telah menggunakan sumber daya air
sebelumnya, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib mengatur
kompensasi kepada pemakainya.
f. Pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab
Pemerintah dan pemerintah daerah.
Pengaturan tersebut di atas selanjutnya akan dituangkan dengan lebih rinci
melalui RPP Hak Guna Air.
3. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa UU SDA
menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air,
Dewan berpendapat bahwa UU SDA telah mengatur hal-hal yang pokok dalam
pengelolaan sumber daya air. Meskipun UU SDA membuka peluang peran
swasta untuk mendapatkan Hak Guna Usaha Air dan izin pengusahaan sumber
daya air namun hal tersebut tidak akan mengakibatkan penguasaan air akan
jatuh ke tangan swasta.
4. Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan UU SDA merupakan UU
yang bersifat diskriminatif, Dewan berpendapat bahwa Pasal 91 dan Pasal 92
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
124
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
harus dipahami secara utuh dengan ketentuan Pasal 90 sebagai satu
kesatuan. Pasal-pasal tersebut pada UU SDA ini dimaksudkan untuk
memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan gugatan jika terjadi hal-
hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang merugikan
kehidupannya, dan dituangkan secara jelas apa yang menjadi hak masyarakat
(Pasal 90), apa yang menjadi kewajiban instansi pernerintah (Pasal 91), dan
bagaimana jika gugatan dilakukan melalui organisasi (Pasal 92).
Hak bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan telah dijamin seluas-luasnya
tanpa diskriminasi seperti tertulis dalam ketentuan Pasal 90 yang menyatakan:
“Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya
air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan”.
5. Berkenaan dengan pelaksanaan sistem penyediaan air minum, Dewan
berpendapat bahwa Pemerintah telah menjalankan kewajiban untuk
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air bagi masyarakat sesuai
dengan amanat Mahkamah Konstitusi terdahulu, dengan mengeluarkan
berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan oleh
Undang-Undang tersebut, antara Iain:
a. Menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum, yang diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 20/PRT/M/2006 dan diperbarui melalui Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013, yang mengatur upaya
peningkatan pelayanan air minum dengan mengutamakan masyarakat
berpenghasilan rendah dan kawasan-kawasan yang rawan air, meliputi
penerapan peraturan perundang-undangan, peningkatan akses pelayanan,
pembinaan kelembagaan, penyediaan air baku, peningkatan peran badan
usaha dan masyarakat, penyediaan alternatif pembiayaan, serta
pengembangan inovasi dan teknologi. Hal ini ditindaklanjuti dengan
mengalokasikan anggaran APBN yang meningkat cukup signifikan, dari
tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 2,7 Trilyun, meningkat menjadi Rp 9,6
Trilyun pada tahun 2013.
b. Tanggung jawab pengembangan SPAM diselenggarakan oleh Pemerintah
dan pemerintah daerah. Peran serta badan usaha dan masyarakat bersifat
terbatas dalam hal Pemerintah belum dapat menyelenggarakan sendiri.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
125
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Dalam mengatur peran serta badan usaha, Pemerintah telah melakukan
pengaturan tentang keikutsertaan badan usaha dalam pengembangan
SPAM, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010.
Pemerintah juga telah melakukan pengaturan tentang izin penyelenggaraan
SPAM oleh Badan Usaha dan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2013. Pemerintah dalam
kerjasama tersebut tetap berperan dalam mengendalikan penetapan tarif,
pengawasan kualitas, dan pelayanan air minum.
c. Menetapkan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 yang besarnya 60 liter/orang/hari
atau 10 m3/bulan/rumah tangga. Upaya ini telah menghasilkan peningkatan
cakupan layanan air minum dari 47,71% pada tahun 2009 menjadi 58,05%
pada tahun 2012, dan pada akhir tahun 2013 telah meningkat menjadi
61,83%.
d. Menetapkan pengaturan tentang penetapan tarif melalui Permendagri
Nomor 23 Tahun 2006, dengan memberikan subsidi silang kepada
masyarakat berpenghasilan rendah untuk membayar air yang besarnya
maksimum 4% dari UMR Provinsi. Pada kenyataannya, tarif rendah berkisar
antara 0,6%-2,6% dari UMR Provinsi. Di samping itu juga dilakukan
perlindungan konsumen melalui Permenkes Nomor 492 Tahun 2010
tentang Syarat-Syarat Kualitas Air.
e. Dalam meningkatkan kinerja PDAM, Pemerintah telah menetapkan tata
cara penyelenggaraan SPAM yang diatur dengan Permen PU Nomor
18/PRT/M/2007. Pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan teknis
penyehatan PDAM, sehingga jumlah PDAM Sehat meningkat dari 17,4%
pada tahun 2006 menjadi 49,6% pada tahun 2013.
f. Menetapkan pengaturan tentang kewajiban Pemerintah dalam pembinaan
kepada pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pelayanan air
minum melalui Permen PU Nomor 18/PRT/M/2012. Hal ini dimaksudkan
sebagai dukungan Pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat
untuk meningkatkan kinerja pengembangan sistem penyediaan air minum di
Bagian 38 dari 44
daerah (termasuk PDAM dan kelompok masyarakat pengelola), baik dalam
bentuk fisik maupun non-fisik.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
126
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
VI. Kesimpulan
Berdasarkan seluruh uraian penjelasan tersebut di atas terhadap apa yang telah
dilaksanakan oleh Pemerintah, Dewan Sumber Daya Air Nasional berpendapat:
1. Undang-Undang Sumber Daya Air telah sejalan serta tidak mengingkari
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Sumber Daya Air, Pemerintah
telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan guna mewujudkan
makna penguasaan air oleh negara.
3. Sebagaimana visi pengelolaan sumber daya air yang tercantum dalam Pasal 6
ayat (1) Undang-Undang Sumber Daya Air bahwa Sumber Daya Air dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
maka norma di dalam Undang-Undang Sumber Daya Air tidak mengenal
privatisasi, swastanisasi, komersialisasi, ataupun monopoli dalam pengelolaan
sumber daya air.
4. Mengingat bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air telah dilaksanakan oleh
Pemerintah secara sungguh-sungguh, maka Dewan Sumber Daya Air Nasional
berpendapat bahwa sifat conditionally constitutional terhadap Undang-Undang
Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005
tanggal 19 Juli 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
[2.7] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis
bertanggal 1 April 2014 dan Presiden menyampaikan kesimpulan tertulis
bertanggal 1 April 2014, yang keduanya diterima Kepaniteraan Mahkamah pada
tanggal 1 April 2014 dan 7 April 2014, yang pada pokoknya masing-masing tetap
pada pendiriannya;
[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan,
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
3. PERTIMBANGAN HUKUM
[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah
memohon pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
127
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377,
selanjutnya disebut UU SDA) secara keseluruhan, atau setidak-tidaknya Pasal 6
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 8 ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal
10; Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7);
Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5); Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 48 ayat (1); Pasal 49 ayat
(1); Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7);
Pasal 91; serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU SDA terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan
mempertimbangkan:
a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan
a quo;
Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
Kewenangan Mahkamah
[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal
10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya
disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya
disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah
adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah memohon
pengujian konstitusionalitas UU SDA secara keseluruhan atau setidak-tidaknya
Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
128
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3); Pasal 10; Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan
ayat (7); Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5); Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4); Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 48 ayat (1); Pasal
49 ayat (1); Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan
ayat (7); Pasal 91; serta Pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU SDA terhadap
UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh
karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon
[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu
Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD
1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD
1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengujian;
[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007,
serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
129
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU
MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud
dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada
paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut:
[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon I, Pemohon II,
Pemohon III, dan Pemohon IV, mendalilkan diri sebagai badan hukum privat, dan
para Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX,
Pemohon X, dan Pemohon XI, mendalilkan diri sebagai perorangan warga negara
Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur, antara lain, dalam
Bagian 39 dari 44
Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1),
Pasal 28I ayat (4), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dirugikan akibat
berlakunya UU SDA atau setidak-tidaknya Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4); Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4); Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 10; Pasal 26 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5);
Pasal 45 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4); Pasal 48 ayat (1); Pasal 49 ayat (1); Pasal 80 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Pasal 91; serta Pasal 92 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) UU SDA. Hak konstitusional para Pemohon tersebut
dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh ketentuan a quo, karena ketentuan a quo
membuka ruang bagi privatisasi air sekaligus pelepasan tanggung jawab negara
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
130
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
dalam penyediaan air minum bagi rakyat, yang akibatnya terjadi kesulitan dalam
pemenuhan kebutuhan akan air serta memicu terjadinya konflik horizontal terkait
penggunaan air.
[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon I sampai dengan Pemohon IV
mengajukan permohonan dalam kapasitasnya sebagai badan hukum privat,
sedangkan Pemohon V sampai dengan Pemohon XI mengajukan permohonan
sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Dalil para Pemohon mengenai
kedudukan hukum dibuktikan dengan fotokopi identitas diri para Pemohon, surat
Keputusan Menkum dan HAM, serta fotokopi AD/ART (vide Bukti P-2 sampai
dengan Bukti P-14).
Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alat bukti yang
diajukan para Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV,
Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan
Pemohon X, telah membuktikan keberadaannya sebagai badan hukum privat
maupun sebagai perorangan warga negara Indonesia, sedangkan Pemohon III
yaitu Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha, dan Karyawan
(SOJUPEK) tidak membuktikan keberadaannya sebagai badan hukum privat
karena tidak menyerahkan alat bukti. Adapun Pemohon XI, yaitu perseorangan
atas nama Fahmi Idris, meskipun tidak menyerahkan fotokopi kartu identitas yang
dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia, namun telah menjadi
pengetahuan umum bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia.
Bahwa pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh
para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) berupa potensi
timbulnya kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Menurut Mahkamah potensi
kerugian konstitusional tersebut memiliki kemungkinan untuk tidak lagi terjadi
seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan.
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat
para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon
VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI memiliki kedudukan
hukum (legal standing), sedangkan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
131
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
standing) untuk mengajukan permohonan a quo, kecuali Pemohon III, maka
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
Pokok Permohonan
Pendapat Mahkamah
[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian
konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU SDA sebagaimana disebutkan secara
lengkap dalam bagian Duduk Perkara yang dapat dikelompokkan ke dalam pokok
permasalahan sebagai berikut: i) Pengelolaan air dengan mempergunakan
instrumen pemberian hak guna air, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10; ii) Pendayagunaan sumber daya air, termasuk
pengusahaan air, sebagaimana diatur dalam Pasal 26, Pasal 29, Pasal 45,
Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 49; iii) Pembiayaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 80; dan iv) Gugatan masyarakat dan organisasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:
1. Pengujian konstitusional kembali UU SDA ini karena Mahkamah
mempertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-
II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005, bertanggal 19 Juli 2005, di
halaman 495, antara lain, “... apabila Undang-Undang a quo dalam
pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam
pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap Undang-Undang a quo tidak
tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali (conditionally
constitutional)”;
Mahkamah memberikan penafsiran baru terhadap “hak menguasai negara”
dengan meletakkan peringkat pertama pada pengelolaan sendiri oleh negara
atas sumber daya alam, dalam hal ini minyak dan gas bumi, supaya perolehan
pendapatannya lebih banyak, yang akan meningkatkan APBN dan selanjutnya
akan meningkatkan usaha ke arah sebesar-besar kemakmuran rakyat (vide
Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, bertanggal 13 November 2012);
2. Undang-Undang a quo mengandung muatan penguasaan dan monopoli atas
sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. [vide Pasal 6 ayat (2)
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
132
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 80, Pasal 45, serta Pasal 46 UU
SDA];
3. Undang-Undang a quo mengandung muatan yang memposisikan penggunaan
air, condong untuk kepentingan komersial (vide Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, dan Pasal 10 UU SDA);
4. Undang-Undang a quo mengandung muatan yang memicu konflik horizontal
[vide Pasal 29 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), serta Pasal 49 ayat (1) dan ayat (7)
UU SDA];
5. Undang-Undang a quo menghilangkan tanggung jawab negara dalam
pemenuhan kebutuhan air [vide Pasal 9 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) dan ayat
(7), Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (2), serta Pasal 29 ayat (4)
dan ayat (5) UU SDA];
6. Undang-Undang a quo merupakan Undang-Undang yang diskriminatif (vide
Pasal 91 dan Pasal 92);
Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis
bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 serta mengajukan 7 (tujuh) ahli yaitu
Suteki, Absori, Erwin Ramedhan, Aidul Fitriciada Azhary, Hamid Chalid, Irman Putra
Sidin, dan Salamuddin (Daeng), yang keterangannya telah dimuat pada bagian
Duduk Perkara;
[3.12] Menimbang bahwa Presiden memberikan keterangan pada pokoknya,
UU SDA tidak mengenal privatisasi/swastanisasi, komersialisasi, maupun
monopoli dalam pengelolaan sumber daya air, melainkan pengelolaan sumber
daya air ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,
sehingga UU SDA telah sejalan dengan amanat UUD 1945. Untuk itu, Presiden
mengajukan alat bukti tertulis bertanda Bukti Pemerintah-1 sampai dengan Bukti
Pemerintah-23 serta mengajukan 5 (lima) ahli yaitu I Gede Pantja Astawa, Imam
Anshori, Jangkung Handoyo Mulyo, Raymond Valiant Ruritan, Budiman Arif, dan 4
(empat) saksi yaitu Teguh Suprapto, H. Agus Sunara, Sardi Ahmad Khani, Endah
Angreni, yang keterangannya dimuat pada bagian Duduk Perkara;
[3.13] Menimbang DPR memberikan keterangan yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) UU SDA adalah wujud
penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
133
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
DPR, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 40, dan Pasal 49 UU
SDA sudah mencerminkan konsep penguasaan negara sesuai amanat Pasal 33
ayat (3) UUD 1945. Demikian pula, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 UU SDA
tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena pasal-pasal dimaksud dibuat untuk
memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan gugatan jika terjadi hal-hal
merugikan terkait pengelolaan sumber daya air;
Bagian 40 dari 44
[3.14] Menimbang Pihak Terkait, yaitu Dewan Sumber Daya Air Nasional,
menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa UU SDA telah sejalan dan
tidak mengingkari UUD 1945. Selain itu, Dewan Sumber Daya Air Nasional
menerangkan bahwa Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan
perundang-undangan untuk melaksanakan UU SDA. Berdasarkan kedua hal
tersebut, Dewan Sumber Daya Air Nasional berpendapat sifat conditionally
constitutional UU SDA, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005,
bertanggal 19 Juli 2005, sudah terpenuhi dengan berbagai peraturan tersebut
sehingga sifat tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
[3.15] Menimbang bahwa guna mempertimbangkan permasalahan
permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:
Sejarah menjadi saksi bahwa sejak dahulu kala, sebelum masyarakat
mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dan negara, hingga saat ini, air merupakan
kebutuhan dasar manusia yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahuwata’ala Tuhan
Yang Maha Esa, sehingga air menjadi hak publik (res commune), yaitu suatu hak
yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama. Para pejuang, sejak
pergerakan kemerdekaan sampai dengan perjuangan mempertahankan dan
mengisi kemerdekaan Indonesia menamakan tempat bangsa ini hidup dan
mempertahankan kehidupannya dengan sebutan “tanah air”, bukan “the
fatherland” (Inggris) dan bukan pula “das Vaterland” (Jerman) yang artinya “tanah
bapak”.
Penggunaan istilah tanah air menunjukkan bahwa dalam pandangan
bangsa Indonesia tanah dan air merupakan dua sumber daya penting dalam
kehidupan mereka yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Warga negara
Indonesia mengetahui dan memahami bahwa Wage Rudolf Supratman, penggubah
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
134
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang mulai dinyanyikan dan diperdengarkan
pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda,
menulis pada kalimat pertama, "Indonesia tanah airku".
Keterkaitan erat antara tanah dan air, antara daratan dan lautan, dimuat
dalam Pasal 25A UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”
yang sebelum perubahan UUD tersebut telah dikukuhkan dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Prp 1960 tentang Perairan Indonesia yang menyatakan,
“Perairan Indonesia ialah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman
Indonesia”, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan
United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Jadi antara pulau (daratan) yang satu
dengan pulau (daratan) yang lainnya serta perairannya menjadi satu kesatuan.
Inilah yang biasa disebut nusantara atau negara kepulauan (archipelagic state).
Dengan perkataan lain, seluruh daratan yang terdiri atas pulau-pulau di Indonesia
disatukan oleh air. Kesejahteraan rakyat salah satunya berasal dari sumber daya
alam yang termasuk di dalamnya sumber daya air. Sumber daya air sebagai
sumber kesejahteraan memiliki makna yang terkait erat dengan istilah ”ibu pertiwi”
yang merupakan julukan personifikasi bagi negara Indonesia sebagai ibu yang
menyusui dan menyayangi rakyat sebagai anak-anaknya.
Pandangan sebagaimana diuraikan di atas secara konstitusional
dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, “Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat tersebut termasuk
salah satu dari 3 (tiga) ayat dari Pasal 33 UUD 1945 yang tidak diubah dalam
perubahan UUD 1945 tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Menurut
Mahkamah, ketiga ayat dimaksud merupakan bentuk konstitusionalitas dianutnya
demokrasi ekonomi, selain demokrasi politik, yang terkait dengan
penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud sila keempat dan sila kelima
Pancasila. Terkait dengan sila kelima dasar negara, implementasinya ke dalam
ketentuan konstitusi yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak saja
menunjuk sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai tujuan negara. Dengan
perkataan lain, sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
135
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
dasar negara diimplementasikan dalam UUD 1945 mengenai penyelenggaraan
negara di bidang ekonomi adalah dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan
mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itulah sesungguhnya makna inti
keadilan sosial, yang juga diartikan sebagai masyarakat yang adil dan makmur.
Dalam perspektif tersebut maka demokrasi ekonomi adalah demokrasi
yang dikonseptualisasikan berdasarkan fakta mengenai pandangan bangsa
Indonesia yang bersifat kolektif, tidak individualistik, dan tidak liberal, sehingga
perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan
[vide Pasal 33 ayat (1) UUD 1945]. Dengan demikian maka penyelenggaraan
negara di bidang ekonomi sebagai upaya pencapaian keadilan sosial sebagai
tujuan negara haruslah didasarkan pada demokrasi ekonomi yang memposisikan
rakyat sebagai perseorangan dalam kerangka kemasyarakatan. Terkait dengan hal
tersebut maka sesungguhnya negara dengan kekuasaan yang diberikan
kepadanya adalah sarana bagi rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial;
[3.16] Menimbang bahwa hukum adalah salah satu sarana yang dipergunakan
negara untuk menyelenggarakan fungsi guna mencapai tujuan. Norma hukum
mengenal adanya hierarki atau tata susunan norma, yang dalam hierarki tersebut
UUD 1945 menempati posisi tertinggi. Dalam perspektif tata susunan norma
hukum, UUD 1945 merupakan ukuran validitas dan legitimasi bagi peraturan
perundang-undangan yang berada di bawahnya. Hukum dimaksudkan, antara lain,
untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat supaya
tidak terjadi benturan antaranggota atau antarkomunitas yang berada di dalam
masyarakat, atau setidak-tidaknya benturan tersebut dapat diminimalisasi. Selain
itu dalam kehidupan kenegaraan, hukum juga mengatur hubungan antara negara
dan masyarakat. Untuk maksud tersebut hukum mengorganisasikan berbagai
kepentingan dengan cara memberikan perlindungan di satu pihak dan melakukan
pembatasan di pihak lain. Hukum memberikan perlindungan dengan memberikan
kekuasaan kepada subjek hukum tertentu dan membebankan kewajiban kepada
subjek hukum yang lain.
Negara dengan kekuasaannya mengatur semua sumber daya, termasuk
di dalamnya sumber daya air dengan instrumen hak. Terkait dengan hal tersebut,
Penjelasan Umum UU SDA menyatakan bahwa pengaturan hak atas air
diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan
memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
136
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
pengertian tersebut bukan merupakan hak pemilikan atas air, tetapi hanya terbatas
pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota)
air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna air,
baik bagi pihak yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib memperoleh
izin.
Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian
rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan
hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan
baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air
untuk bahan pembantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air. Jumlah
alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebagaimana
yang tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau
keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada
sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti
dibandingkan dengan kondisi saat ini.
Hak guna pakai air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi
perseorangan dan pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi dijamin
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. Hak guna pakai air untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat tersebut
termasuk pula hak untuk mengalirkan air dari atau ke tanahnya melalui tanah
orang lain yang berbatasan dengan tanahnya. Pemerintah atau pemerintah daerah
menjamin alokasi air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi
perseorangan dan pertanian rakyat tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi
ketersediaan air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan, serta tetap
menjaga terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman.
Bagian 41 dari 44
Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat
mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai dan fungsi
sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
antarsektor, antarwilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air.
Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air yang lebih bersandar pada nilai ekonomi
akan cenderung memihak kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan fungsi
sosial sumber daya air. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya Undang-
Undang a quo lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok
masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
137
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, pelestarian lingkungan hidup, dan
ekonomi;
[3.17] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan, “(1) Terhadap materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak
dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”.
Apabila melihat dasar pengujian konstitusionalitas antara permohonan a quo
dengan dasar pengujian dalam permohonan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004
dan Nomor 008/PUU-III/2005, adalah sama. Akan tetapi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-
III/2005 tanggal 19 Juli 2005, pada halaman 495 yang juga dijadikan dalil oleh para
Pemohon dalam permohonannya, antara lain, mempertimbangkan , “... apabila
Undang-Undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud
sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap undang-
undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali
(conditionally constitutional)”. Menurut Mahkamah, sebagaimana yang akan
dipertimbangkan di bawah, terdapat penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaan
UU SDA dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 058-059-060-
063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 sebelumnya. Dengan demikian
permohonan para Pemohon a quo dapat diterima;
[3.18] Menimbang, sebelum mempertimbangkan bahwa UU SDA dalam
pelaksanaannya telah ditafsirkan secara berbeda dari pertimbangan Mahkamah
dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-
III/2005 tersebut sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.17] di atas,
Mahkamah perlu menegaskan bahwa di Indonesia pemaknaan bahwa bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengamanatkan bahwa
dalam pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus UUD 1945, air adalah
salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan
manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu unsur
penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak, air
haruslah dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945].
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
138
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam pengusahaan air harus ada
pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan
keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa [vide Pasal 33 ayat (4) UUD
1945];
[3.19] Menimbang bahwa pembatasan pertama adalah setiap pengusahaan
atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak
rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat;
[3.20] Menimbang sebagai pembatasan kedua adalah bahwa negara harus
memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses
terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28I ayat (4)
menentukan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
[3.21] Menimbang bahwa sebagai pembatasan ketiga, harus mengingat
kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal
28H ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
[3.22] Menimbang bahwa pembatasan keempat adalah bahwa sebagai
cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang
harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945] dan air yang
menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan
pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak;
[3.23] Menimbang bahwa pembatasan kelima adalah sebagai kelanjutan hak
menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat
menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan
pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah;
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
139
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
[3.24] Menimbang bahwa apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas
sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih
dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan
pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat;
[3.25] Menimbang bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam
paragraf [3.19] sampai dengan [3.24] di atas adalah penegasan kembali akan
hal-hal mendasar yang menjadi landasan Mahkamah dalam mempertimbangkan
persyaratan konstitusionalitas pelaksanaan UU SDA dalam Putusan Nomor 058-
059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tersebut, Mahkamah
secara jelas dan tegas meletakkan titik tolak pertimbangannya pada Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945 yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”. Penelaahan Mahkamah terhadap amanat yang
terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, khususnya mengenai sumber
daya air, membawa Mahkamah pada kesimpulan bahwa akses terhadap air
merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal itu diperkuat oleh pandangan
masyarakat internasional yang tercermin dalam penerimaan Komite PBB untuk
Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terhadap Komentar Umum (General
Comment) mengenai hak atas kesehatan sebagaimana dicantumkan dalam Article
12 (1) ICESCR, yang juga telah dikutip dalam putusan Mahkamah tersebut, yang
menyatakan, “The States Parties to the present Covenant recognize the right of
everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and
mental health”.
Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud, Mahkamah selanjutnya
mengatakan, antara lain, “Komentar Umum tersebut menafsirkan hak atas
kesehatan sebagai hak inklusif yang meliputi tidak saja pelayanan kesehatan yang
terus menerus dan layak tetapi juga meliputi faktor-faktor yang menentukan
kesehatan yang baik, termasuk salah satu di dalamnya adalah akses kepada air
minum yang aman. Pada Tahun 2002 Komite selanjutnya mengakui bahwa akses
terhadap air adalah sebagai hak asasi yang tersendiri.” Oleh karena itu,
Mahkamah pun kemudian menegaskan bahwa sebagai bagian dari hak asasi
maka negara wajib menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan
memenuhinya (to fulfil). Pada saat yang sama Mahkamah juga menekankan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
140
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
bahwa ketiga aspek hak asasi atas air tersebut, yaitu penghormatan, perlindungan,
dan pemenuhannya, tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi juga
harus dijamin kesinambungannya untuk masa depan karena menyangkut
eksistensi manusia [vide hal. 486-489].
[3.26] Menimbang, dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan
Nomor 008/PUU-III/2005 tersebut Mahkamah menyatakan pula bahwa, di samping
sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga
diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan
pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang
mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor
penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak [vide hal. 490].
Bagian 42 dari 44
[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang memandang
keberadaan air dari dua aspek sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.25] dan
[3.26] di atas itulah Mahkamah dalam Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-
II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tersebut kemudian menentukan persyaratan
konstitusionalitas UU SDA. Jika diringkaskan, pendapat Mahkamah tentang
persyaratan konstitusionalitas UU SDA tersebut adalah bahwa UU SDA dalam
pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak
penguasaan negara atas air. Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan
ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat
kebijakan (beleid), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan
pengurusan (bestuursdaad), tindakan pengaturan (regelendaad), tindakan
pengelolaan (beheersdaad), dan tindakan pengawasan (toezichthoudensdaad).
Dalam Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15
Desember 2004, Mahkamah lebih lanjut menjelaskan perihal bagaimana fungsi
pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan
(beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) itu dilaksanakan.
Mahkamah, antara lain menyatakan:
Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah
dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas
perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi
pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan
legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh
Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
141
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui
keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana
negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-
sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara
(toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam
rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh
negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat
hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran seluruh rakyat; [vide hal. 334]
Jaminan bahwa negara masih tetap memegang hak penguasaannya atas
air itu menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan dalam menilai konstitusionalitas
UU SDA sebab hanya dengan cara itulah hal-hal berikut, sebagaimana ditegaskan
dalam Putusan Mahkamah Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor
008/PUU-III/2005 tersebut, dapat diwujudkan yaitu:
1. Pengguna sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan
untuk pertanian rakyat tidak dibebani biaya jasa pengelolaan sumber daya air,
sepanjang pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk pertanian rakyat
di atas diperoleh langsung dari sumber air. Namun, mengingat kebutuhan akan
air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat tidak cukup lagi
diperoleh langsung dari sumber air yang diusahakan oleh masyarakat maka
negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi
pemenuhan kebutuhan pokoknya, termasuk mereka yang menggantungkan
kebutuhan itu pada saluran distribusi. Berkenaan dengan hal itu, Pemerintah
dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan sistem
penyediaan air minum dan harus menjadi prioritas program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
2. Konsep hak dalam Hak Guna Air harus dibedakan dengan konsep hak dalam
pengertian umum. Konsep hak dalam Hak Guna Air haruslah sejalan dengan
konsep res commune yang tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi.
Hak Guna Air mempunyai dua sifat:
• Pertama, hak in persona yang merupakan pencerminan dari hak asasi dan
karenanya melekat pada subjek manusia yang bersifat tak terpisahkan.
Perwujudan dari sifaf Hak Guna Air yang pertama ini ada pada Hak Guna
Pakai Air.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
142
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
• Kedua, hak yang semata-mata timbul dari izin yang diberikan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Perwujudan sifat Hak Guna Air yang
kedua ini ada pada Hak Guna Usaha Air.
3. Konsep Hak Guna Pakai Air dalam UU SDA harus ditafsirkan sebagai turunan
(derivative) dari hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya,
pemanfaatan air di luar Hak Guna Pakai Air, dalam hal ini Hak Guna Usaha Air,
haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang penerbitannya
harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta
masyarakat yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, Hak Guna Usaha Air tidak
boleh dimaksudkan sebagai pemberian hak penguasaan atas sumber air,
sungai, danau, atau rawa. Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen dalam
sistem perizinan yang digunakan Pemerintah untuk membatasi jumlah atau
volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak sehingga
dalam konteks ini, izin harus dijadikan instrumen pengendalian, bukan
instrumen penguasaan. Dengan demikian, swasta tidak boleh melakukan
penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat
melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai
dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara
ketat.
4. Prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib
menanggung biaya pengelolaan” harus dimaknai sebagai prinsip yang tidak
menempatkan air sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi. Dengan
demikian, tidak ada harga air sebagai komponen penghitungan jumlah yang
harus dibayar oleh penerima manfaat. Di samping itu, prinsip ini harus
dilaksanakan secara fleksibel dengan tidak mengenakan perhitungan secara
sama tanpa mempertimbangkan macam pemanfaatan sumber daya air. Oleh
karena itu, petani pemakai air, pengguna air untuk keperluan pertanian rakyat
dibebaskan dari kewajiban membiayai jasa pengelolaan sumber daya air.
5. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih hidup atas sumber daya air
diakui, sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Adanya ketentuan
tentang pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup
melalui Peraturan Daerah harus dimaknai tidak bersifat konstitutif melainkan
bersifat deklaratif.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
143
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
6. Pada prinsipnya pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan. Pemerintah
hanya dapat memberikan izin pengusahaan air untuk negara lain apabila
penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sendiri telah terpenuhi. Kebutuhan
dimaksud, antara lain, kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian,
ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan
keanekaragaman hayati, olah raga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika
serta kebutuhan lain.
[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana
diuraikan di atas tampak bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah
“roh” atau “jantung” dari Undang-Undang a quo sebagaimana diamanatkan oleh
UUD 1945. Oleh karena itu maka hal yang selanjutnya harus dipertimbangkan
oleh Mahkamah, apakah peraturan pelaksanaan UU SDA telah disusun dan
dirumuskan sesuai dengan penafsiran Mahkamah sehingga menjamin hak
penguasaan negara atas air benar-benar akan terwujud secara nyata? Satu-
satunya cara yang tersedia bagi Mahkamah untuk menjawab pertanyaan ini
adalah dengan memeriksa secara saksama peraturan pelaksanaan dari UU
SDA, dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Dengan mengambil langkah ini
bukanlah berarti Mahkamah melakukan pengujian terhadap peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang,
melainkan semata-mata karena persyaratan konstitusionalitas Undang-Undang
yang sedang diuji (c.q. UU SDA) digantungkan pada ketaatan peraturan
pelaksanaan Undang-Undang yang bersangkutan dalam mengimplementasikan
penafsiran Mahkamah. Artinya, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah adalah bukti yang menjelaskan maksud yang
Bagian 43 dari 44
sesungguhnya dari Undang-Undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya di
hadapan Mahkamah, sehingga apabila maksud tersebut ternyata bertentangan
dengan penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa
Undang-Undang yang bersangkutan memang bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar.
[3.29] Menimbang, sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
diuraikan dalam paragraf [3.28] di atas, telah ternyata bahwa hingga
berakhirnya pemeriksaan persidangan terhadap permohonan a quo, Presiden
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
144
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
telah menetapkan sejumlah Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP)
sebagai pelaksanaan UU SDA, yang relevan dengan permohonan a quo, yaitu:
1) PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum sebagai pelaksanaan Pasal 40 UU SDA;
2) PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi sebagai pelaksanaan Pasal 41 UU
SDA;
3) PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai
pelaksanaan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal
21 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28
ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (7), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (2),
Pasal 43 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 57 ayat (3),
Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62 ayat (7),
Pasal 63 ayat (5), Pasal 64 ayat (8), Pasal 69, Pasal 81, dan Pasal 84 ayat
(2) UU SDA;
4) PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah sebagai pelaksanaan Pasal
10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat
(3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 76 UU SDA;
5) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai sebagai pelaksanaaan Pasal 25
ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) UU SDA;
6) PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa sebagai pelaksanaan Pasal Pasal
25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) UU SDA;
[3.30] Menimbang bahwa meskipun Pemerintah telah menetapkan enam
Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU SDA a quo, namun menurut
Mahkamah keenam Peraturan Pemerintah tersebut tidak memenuhi enam prinsip
dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dipertimbangkan
dalam paragraf [3.19] sampai dengan paragraf [3.24]. Namun demikian pada
tanggal 12 September 2014, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 69 Tahun
2014 tentang Hak Guna Air sebagai pelaksanaan Pasal 10 UU SDA, lama setelah
Mahkamah mengakhiri sidang dalam perkara a quo pada tanggal 18 Maret 2014
sehingga tidak ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
145
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
[3.31] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon berkaitan
dengan jantung UU SDA maka permohonan para Pemohon beralasan menurut
hukum untuk seluruhnya.
[3.32] Menimbang bahwa oleh karena UU SDA dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 dan untuk mencegah terjadinya kekosongan pengaturan
mengenai sumber daya air maka sembari menunggu pembentukan Undang-
Undang baru yang memperhatikan putusan Mahkamah oleh pembentuk Undang-
Undang, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
diberlakukan kembali.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di
atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI,
Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon
XI, memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo;
[4.4] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076);
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
146
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan:
1. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V,
Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X, dan
Pemohon XI untuk seluruhnya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4377) tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3046) berlaku kembali;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh
sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap
Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati,
Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Patrialis Akbar, masing-
masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan
September, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno
Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan
belas, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul
15.02 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua
merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati,
Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota,
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]
147
SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id
dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd. ttd.
Anwar Usman Muhammad Alim
ttd. ttd.
Maria Farida Indrati Aswanto
ttd. ttd.
Wahiduddin Adams Suhartoyo
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Mardian Wibowo
Bagian 44 dari 44
Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: [email protected]