NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Lompat ke bagian · 12 bagian
Bagian 1 dari 12
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.28, 2021 ADMINISTRASI Hak. Pengelolaan. Atas Tanah.
Sarusun. Pendaftaran Tanah. Pencabutan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6630)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN,
DAN PENDAFTARAN TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK
PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH
SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -2-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan
maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas
dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang
penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung
maupun tidak langsung dengan penggunaan dan
pemanfaatan permukaan bumi.
2. Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung
oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan
sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan
Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang
milik negara/barang milik daerah.
3. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara
yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
4. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari
hubungan hukum antara pemegang hak dengan
Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau
ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki,
menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara
Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah
Tanah.
5. Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di atas
permukaan Tanah yang digunakan untuk kegiatan
tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang
Tanah.
6. Ruang Bawah Tanah adalah ruang yang berada di
bawah permukaan Tanah yang digunakan untuk
kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-3-
pemanfaatan pada bidang Tanah.
7. Perpanjangan Jangka Waktu Hak yang selanjutnya
disebut Perpanjangan adalah penambahan jangka
waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah
syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut.
8. Pembaruan Hak yang selanjutnya disebut Pembaruan
adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu
hak setelah jangka waktu berakhir atau sebelum
jangka waktu perpanjangannya berakhir.
9. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,
berkesinambungan dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai
bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang
Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun,
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang
Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik
atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu
yang membebaninya.
10. Satuan Rumah Susun adalah unit rumah susun yang
tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan
fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai
sarana penghubung ke jalan umum.
11. Tanah Telantar adalah Tanah hak, Tanah Hak
Pengelolaan, atau Tanah yang diperoleh berdasarkan
dasar penguasaan atas Tanah yang sengaja tidak
diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan,
atau tidak dipelihara.
12. Tanah Musnah adalah Tanah yang sudah berubah
dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak
dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat
difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan
sebagaimana mestinya.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -4-
13. Tanah Ulayat adalah Tanah yang berada di wilayah
penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut
kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan
sesuatu Hak Atas Tanah.
14. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara
Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat,
melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di
Indonesia.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan
dan tata ruang.
18. Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agraria/pertanahan dan tata ruang.
19. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang
selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi
vertikal Kementerian di provinsi.
20. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal
Kementerian di kabupaten/kota.
Pasal 2
(1) Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung
oleh Negara merupakan seluruh bidang Tanah di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain.
(2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oleh Negara dapat memberikannya kepada perorangan
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-5-
atau badan hukum dengan sesuatu Hak Atas Tanah
sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau
memberikannya dengan Hak Pengelolaan.
(3) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau
Penetapan Pemerintah;
b. Tanah reklamasi;
c. Tanah timbul;
d. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan
hak;
e. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan
hutan;
f. Tanah Telantar;
g. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta
tidak dimohon Perpanjangan dan/atau
Pembaruan;
h. Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan
karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat
diperpanjang; dan
i. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah
Negara.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:
a. Hak Pengelolaan;
b. hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai
atas Tanah;
c. Satuan Rumah Susun;
d. Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada Ruang
Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; dan
e. Pendaftaran Tanah.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -6-
BAB III
HAK PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan Hak Pengelolaan
Pasal 4
Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan
Tanah Ulayat.
Bagian Kedua
Subjek Hak Pengelolaan
Pasal 5
(1) Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara
diberikan kepada:
a. instansi Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah;
c. badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah;
d. badan hukum milik negara/badan hukum milik
daerah;
e. Badan Bank Tanah; atau
f. badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah
Pusat.
(2) Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat
ditetapkan kepada masyarakat hukum adat.
Pasal 6
(1) Hak Pengelolaan di atas Tanah Negara diberikan
sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung
berhubungan dengan pengelolaan Tanah.
(2) Instansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang tugas pokok dan
fungsinya tidak langsung berhubungan dengan
pengelolaan Tanah dapat diberikan Hak Pengelolaan
setelah mendapat persetujuan menteri yang
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-7-
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
(3) Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
meliputi juga anak perusahaan yang dimiliki oleh
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah
berdasarkan penyertaan modal negara pada badan
usaha milik negara/badan usaha milik daerah lain.
(4) Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f
merupakan badan hukum yang mendapat penugasan
khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan
Pasal 7
(1) Pemegang Hak Pengelolaan diberikan kewenangan
untuk:
a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan,
dan pemanfaatan Tanah sesuai dengan rencana
tata ruang;
b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau
sebagian Tanah Hak Pengelolaan untuk
digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan
pihak lain; dan
c. menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan
dari pihak lain sesuai dengan perjanjian.
(2) Rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan
Tanah sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana
induk yang disusun oleh pemegang Hak Pengelolaan.
Pasal 8
(1) Hak Pengelolaan yang penggunaan dan pemanfaatan
seluruh atau sebagian tanahnya untuk digunakan
sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -8-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b
dapat diberikan Hak Atas Tanah berupa hak guna
usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai di
atas Hak Pengelolaan sesuai dengan sifat dan
fungsinya, kepada:
a. pemegang Hak Pengelolaan sepanjang diatur
dalam Peraturan Pemerintah; atau
b. pihak lain, apabila Tanah Hak pengelolaan
dikerjasamakan dengan perjanjian pemanfaatan
Tanah.
(2) Perjanjian pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak;
b. letak, batas, dan luas Tanah;
c. jenis penggunaan, pemanfaatan Tanah, dan/atau
bangunan yang akan didirikan;
d. ketentuan mengenai jenis hak, jangka waktu,
perpanjangan, pembaruan, peralihan,
pembebanan, perubahan, dan/atau hapus/
batalnya hak yang diberikan di atas Tanah Hak
Pengelolaan, dan ketentuan pemilikan Tanah dan
bangunan setelah berakhirnya Hak Atas Tanah;
e. besaran tarif dan/atau uang wajib tahunan dan
tata cara pembayarannya; dan
f. persyaratan dan ketentuan yang mengikat para
pihak, pelaksanaan pembangunan, denda atas
Bagian 2 dari 12
wanprestasi termasuk klausul sanksi, dan
pembatalan/pemutusan perjanjian.
Pasal 9
(1) Penentuan tarif dan/atau uang wajib tahunan
disesuaikan dengan tujuan dari pemanfaatan, untuk:
a. kepentingan umum;
b. kepentingan sosial;
c. kepentingan pembangunan; dan/atau
d. kepentingan ekonomi.
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-9-
(2) Penentuan tarif dan/atau uang wajib tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam perjanjian pemanfaatan Tanah antara
pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak lain dan
tidak boleh mengandung unsur-unsur yang merugikan
para pihak.
(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), penentuan tarif dan/atau uang wajib
tahunan didasarkan pada karakteristik peruntukan
dan kemanfaatan tertentu secara wajar.
(4) Rumusan tarif dan/atau uang wajib tahunan yang
dikenakan oleh pemegang Hak Pengelolaan ditetapkan
oleh Menteri.
Bagian Keempat
Terjadinya Hak Pengelolaan
Pasal 10
(1) Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau
Tanah Ulayat ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibuat secara elektronik.
Pasal 11
(1) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
(2) Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor
Pertanahan.
(3) Pemegang Hak Pengelolaan diberikan sertipikat
sebagai tanda bukti kepemilikan Hak Pengelolaan.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -10-
Bagian Kelima
Pembebanan, Peralihan, dan Pelepasan Hak Pengelolaan
dan Hak Atas Tanahndi atas Hak Pengelolaan
Pasal 12
(1) Hak Pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan utang
dengan dibebani hak tanggungan.
(2) Hak Pengelolaan tidak dapat beralih dan dialihkan
kepada pihak lain.
(3) Hak Pengelolaan hanya dapat dilepaskan dalam hal
diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan
umum, atau ketentuan lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Hak Pengelolaan dilepaskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) merupakan Tanah barang
milik negara/barang milik daerah,
pelepasan/penghapusan Hak Pengelolaan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Pelepasan Hak Pengelolaan dibuat oleh dan dihadapan
pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada
Menteri.
Pasal 13
(1) Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan yang
dikerjasamakan dengan pihak lain dapat dibebani hak
tanggungan, dialihkan, atau dilepaskan.
(2) Setiap perbuatan hukum termasuk dijadikan jaminan
utang dengan dibebani hak tanggungan terhadap Hak
Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan, memerlukan
rekomendasi pemegang Hak Pengelolaan dan dimuat
dalam perjanjian pemanfaatan Tanah.
(3) Dalam hal Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan
akan dilepaskan maka pelepasan dibuat oleh dan
dihadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan
kepada Menteri.
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-11-
Bagian Keenam
Hapusnya Hak Pengelolaan
Pasal 14
(1) Hak Pengelolaan hapus karena:
a. dibatalkan haknya oleh Menteri karena:
1. cacat administrasi; atau
2. putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
b. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang
haknya;
c. dilepaskan untuk kepentingan umum;
d. dicabut berdasarkan Undang-Undang;
e. diberikan hak milik;
f. ditetapkan sebagai Tanah Telantar; atau
g. ditetapkan sebagai Tanah Musnah.
(2) Dalam hal Hak Pengelolaan dibatalkan karena cacat
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 1, Hak Atas Tanah di atas Hak
Pengelolaan dapat dinyatakan batal apabila
dinyatakan dalam surat keputusan pembatalan Hak
Pengelolaan.
(3) Dalam hal Hak Pengelolaan dibatalkan karena
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Hak Atas
Tanah di atas Hak Pengelolaan dapat dinyatakan batal
sepanjang amar putusan mencantumkan batalnya
Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan.
Pasal 15
(1) Hapusnya Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 di atas Tanah Negara, mengakibatkan:
a. Tanah menjadi Tanah Negara; atau
b. sesuai dengan amar putusan pengadilan.
(2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, penataan kembali penggunaan, pemanfaatan,
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -12-
dan pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan
Menteri.
(3) Hapusnya Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 di atas Tanah Ulayat mengakibatkan
tanahnya kembali ke dalam penguasaan masyarakat
hukum adat.
Bagian Ketujuh
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 16
Menteri secara berkala melakukan pengawasan dan
pengendalian secara berjenjang melalui Kantor Wilayah dan
Kantor Pertanahan, meliputi:
a. pengawasan dan pengendalian Hak Pengelolaan; dan
b. pengawasan dan pengendalian Hak Atas Tanah di atas
Hak Pengelolaan.
Bagian Kedelapan
Tanah Reklamasi
Pasal 17
(1) Tanah reklamasi dapat diberikan Hak Pengelolaan
dan/atau Hak Atas Tanah dengan syarat telah
memperoleh izin reklamasi.
(2) Dalam hal izin reklamasi diberikan kepada instansi
Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah, badan hukum milik
negara/badan hukum milik daerah, Badan Bank
Tanah, atau badan hukum yang ditunjuk oleh
Pemerintah Pusat, Tanah reklamasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak Pengelolaan
atau Hak Atas Tanah dengan mempertimbangkan
syarat sebagai subjek hak.
(3) Dalam hal izin reklamasi diberikan kepada badan
hukum atau perorangan, Tanah reklamasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-13-
Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan dengan
ketentuan:
a. untuk pemegang izin reklamasi, diberikan Hak
Atas Tanah dan/atau Hak Atas Tanah di atas Hak
Pengelolaan; dan
b. untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
yang memberikan izin reklamasi, diberikan Hak
Pengelolaan,
berdasarkan perjanjian antara pihak yang mendapat
izin reklamasi dengan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah serta mempertimbangkan
ketentuan tata ruang.
(4) Dalam hal kegiatan reklamasi dilakukan tanpa izin
reklamasi maka pejabat yang berwenang memberikan
izin reklamasi melakukan penelitian secara teknis
maupun tata ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (4):
a. telah memenuhi syarat, Tanah hasil reklamasi
menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh
Negara dan penggunaan, pemanfaatan, dan
pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan
Menteri; atau
b. tidak memenuhi syarat, Tanah hasil reklamasi
dapat dikembalikan seperti keadaan semula oleh
pihak yang melakukan reklamasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai izin reklamasi.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pengelolaan,
subjek, pemanfaatan Tanah, terjadinya hak, tata cara
dan syarat permohonan pemberian dan pendaftaran,
pembebanan, peralihan dan pelepasan, hapusnya,
serta pengawasan dan pengendalian Hak Pengelolaan
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -14-
dan Tanah reklamasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 10 sampai
dengan Pasal 17; dan
b. rumusan dan penentuan tarif dan/atau uang wajib
tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB IV
HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, DAN HAK
PAKAI ATAS TANAH
Bagian Kesatu
Hak Guna Usaha
Paragraf 1
Subjek Hak Guna Usaha
Pasal 19
Hak guna usaha diberikan kepada:
a. Warga Negara Indonesia; dan
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Pasal 20
(1) Pemegang hak guna usaha yang tidak lagi memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak guna usaha kepada pihak lain yang
memenuhi syarat.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) haknya tidak dilepaskan atau dialihkan
maka hak tersebut hapus karena hukum.
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-15-
Paragraf 2
Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan Hak Guna Usaha
Pasal 21
Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha
meliputi:
a. Tanah Negara; dan
b. Tanah Hak Pengelolaan.
Paragraf 3
Jangka Waktu Hak Guna Usaha
Pasal 22
(1) Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling
lama 35 (tiga puluh lima) tahun, diperpanjang untuk
jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun
dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35
(tiga puluh lima) tahun.
(2) Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan
pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir, Tanah hak guna usaha kembali menjadi
Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara atau
tanah Hak Pengelolaan.
(3) Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penataan
kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan
menjadi kewenangan Menteri dan dapat diberikan
prioritas kepada bekas pemegang hak dengan
memperhatikan:
a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan
dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan
tujuan pemberian hak;
b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan
baik oleh pemegang hak;
c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai
pemegang hak;
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -16-
d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata
ruang;
e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan
untuk kepentingan umum;
f. sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
g. keadaan Tanah dan masyarakat sekitar.
Paragraf 4
Terjadinya Hak Guna Usaha
Pasal 23
(1) Hak guna usaha di atas Tanah Negara diberikan
dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri.
(2) Hak guna usaha di atas Tanah Hak Pengelolaan
diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh
Menteri berdasarkan persetujuan dari pemegang Hak
Pengelolaan.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat dibuat secara elektronik.
Pasal 24
(1) Pemberian hak guna usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 wajib didaftarkan pada Kantor
Pertanahan.
(2) Hak guna usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor
Pertanahan.
(3) Pemegang hak guna usaha diberikan sertipikat Hak
Atas Tanah sebagai tanda bukti hak.
Pasal 25
(1) Hak guna usaha di atas Tanah Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diperpanjang
atau diperbarui atas permohonan pemegang hak,
apabila memenuhi syarat:
a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan
Bagian 3 dari 12
dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan
tujuan pemberian hak;
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-17-
b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan
baik oleh pemegang hak;
c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai
pemegang hak;
d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata
ruang; dan
e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan
untuk kepentingan umum.
(2) Hak guna usaha di atas Tanah Hak Pengelolaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat
diperpanjang atau diperbarui atas permohonan
pemegang hak guna usaha apabila memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapat
persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan.
Pasal 26
(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna
usaha dapat diajukan setelah usia tanaman atau
usaha lainnya efektif atau paling lambat sebelum
berakhirnya jangka waktu hak guna usaha.
(2) Permohonan pembaruan hak guna usaha diajukan
paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka
waktu hak guna usaha.
(3) Dalam hal hak guna usaha di atas Tanah Hak
Pengelolaan maka jangka waktu perpanjangan dan
pembaruan hak dapat diberikan apabila tanahnya
telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan
tujuan pemberian haknya.
(4) Perpanjangan atau pembaruan hak guna usaha wajib
didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -18-
Paragraf 5
Kewajiban, Larangan, dan Hak Pemegang Hak Guna Usaha
Pasal 27
Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk:
a. melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau
peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian
haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan;
b. mengusahakan Tanah hak guna usaha dengan baik
sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria
yang ditetapkan oleh instansi teknis;
c. membangun dan memelihara prasarana lingkungan
dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal hak
guna usaha;
d. memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburan
dan mencegah kerusakannya serta menjaga
kelestarian lingkungan hidup;
e. memberikan jalan keluar atau jalan air atau
kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang Tanah
yang terkurung;
f. mengelola, memelihara, dan mengawasi serta
mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai
tinggi (high conservation value), dalam hal areal
konservasi berada pada areal hak guna usaha;
g. menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau
fungsi konservasi lainnya;
h. mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur
dalam rencana tata ruang;
i. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah
yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang
hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan
terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan;
j. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai
penggunaan hak guna usaha;
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-19-
k. melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau
keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi
pembangunan untuk kepentingan umum; dan
l. menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan
hak guna usaha kepada negara atau pemegang Hak
Pengelolaan, setelah hak guna usaha hapus.
Pasal 28
Pemegang hak guna usaha dilarang:
a. menyerahkan pemanfaatan Tanah hak guna usaha
kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan
menurut peraturan perundang-undangan;
b. mengurung atau menutup pekarangan atau bidang
Tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik,
dan/atau jalan air;
c. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara
membakar;
d. merusak sumber daya alam dan kelestarian
kemampuan lingkungan hidup;
e. menelantarkan tanahnya; dan
f. mendirikan bangunan permanen yang mengurangi
fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi
sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal
dalam areal hak guna usaha terdapat sempadan
badan air atau fungsi konservasi lainnya.
Pasal 29
Pemegang hak guna usaha berhak:
a. menggunakan dan memanfaatkan Tanah yang
diberikan sesuai dengan peruntukannya dan
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
dan perjanjian pemberiannya;
b. memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam
lainnya di atas Tanah yang diberikan dengan hak guna
usaha sepanjang untuk mendukung penggunaan dan
pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada
huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -20-
perundang-undangan; dan/atau
c. melakukan perbuatan hukum yang bermaksud
melepaskan, mengalihkan, dan mengubah
penggunaannya serta membebankan dengan hak
tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 6
Pembebanan, Peralihan, Pelepasan, dan Perubahan Hak
Guna Usaha
Pasal 30
(1) Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang
dengan dibebani hak tanggungan.
(2) Hak guna usaha dapat beralih, dialihkan, atau
dilepaskan kepada pihak lain serta diubah haknya.
(3) Pelepasan hak guna usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang
berwenang dan dilaporkan kepada Menteri.
Paragraf 7
Hapusnya Hak Guna Usaha
Pasal 31
Hak guna usaha hapus karena:
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau
pembaruan haknya;
b. dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka
waktunya berakhir karena:
1. tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban
dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 dan/atau Pasal 28;
2. cacat administrasi; atau
3. putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
c. diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain;
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-21-
d. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya
sebelum jangka waktunya berakhir;
e. dilepaskan untuk kepentingan umum;
f. dicabut berdasarkan Undang-Undang;
g. ditetapkan sebagai Tanah Telantar;
h. ditetapkan sebagai Tanah Musnah;
i. berakhirnya perjanjian pemanfaatan Tanah, untuk
hak guna usaha di atas tanah Hak Pengelolaan; atau
j. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai
subjek hak.
Pasal 32
(1) Hapusnya hak guna usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 di atas Tanah Negara, mengakibatkan:
a. Tanah menjadi Tanah Negara; atau
b. sesuai dengan amar putusan pengadilan.
(2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, penataan kembali penggunaan, pemanfaatan,
dan pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan
Menteri.
(3) Hapusnya hak guna usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 di atas Tanah Hak Pengelolaan
mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam
penguasaan pemegang Hak Pengelolaan.
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai subjek, Tanah yang dapat
diberikan dengan hak guna usaha, jangka waktu,
terjadinya hak, tata cara dan syarat permohonan
pemberian, perpanjangan, pembaruan, dan pendaftaran,
kewajiban, larangan, dan hak, pembebanan, peralihan,
pelepasan dan perubahan, serta hapusnya hak guna usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan
Pasal 32 diatur dalam Peraturan Menteri.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -22-
Bagian Kedua
Hak Guna Bangunan
Paragraf 1
Subjek Hak Guna Bangunan
Pasal 34
Hak guna bangunan diberikan kepada:
a. Warga Negara Indonesia; dan
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Pasal 35
(1) Pemegang hak guna bangunan yang tidak lagi
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib
melepaskan atau mengalihkan hak guna bangunan
kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) haknya tidak dilepaskan atau dialihkan
maka hak tersebut hapus karena hukum.
Paragraf 2
Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan Hak Guna Bangunan
Pasal 36
Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan
meliputi:
a. Tanah Negara;
b. Tanah Hak Pengelolaan; dan
c. Tanah hak milik.
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-23-
Paragraf 3
Jangka Waktu Hak Guna Bangunan
Pasal 37
(1) Hak guna bangunan di atas Tanah Negara dan Tanah
Hak Pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) tahun, diperpanjang untuk
jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan
diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) tahun.
(2) Hak guna bangunan di atas Tanah hak milik diberikan
untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun
dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak
guna bangunan di atas hak milik.
(3) Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan
pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakhir, Tanah hak guna bangunan kembali menjadi
Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara atau
Tanah Hak Pengelolaan.
(4) Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penataan
kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan
menjadi kewenangan Menteri dan dapat diberikan
prioritas kepada bekas pemegang hak dengan
memperhatikan:
a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan
dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan
tujuan pemberian hak;
b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan
baik oleh pemegang hak;
c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai
pemegang hak;
d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata
ruang;
e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan
untuk kepentingan umum;
f. sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -24-
g. keadaan Tanah dan masyarakat sekitar.
Paragraf 4
Terjadinya Hak Guna Bangunan
Pasal 38
(1) Hak guna bangunan di atas Tanah Negara diberikan
dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri.
(2) Hak guna bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan
diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh
Menteri berdasarkan persetujuan pemegang Hak
Pengelolaan.
(3) Hak guna bangunan di atas Tanah hak milik terjadi
melalui pemberian hak oleh pemegang hak milik
dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dibuat secara elektronik.
Pasal 39
(1) Pemberian hak guna bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 wajib didaftarkan pada
Kantor Pertanahan.
(2) Hak guna bangunan di atas Tanah Negara, di atas
Tanah Hak Pengelolaan, atau di atas Tanah hak milik
terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan.
(3) Hak guna bangunan di atas Tanah hak milik mengikat
pihak ketiga sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan.
(4) Pemegang hak guna bangunan diberikan sertipikat
Hak Atas Tanah sebagai tanda bukti hak.
Pasal 40
(1) Hak guna bangunan di atas Tanah Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat
diperpanjang atau diperbarui atas permohonan
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-25-
pemegang hak apabila memenuhi syarat:
a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan
dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan
Bagian 4 dari 12
tujuan pemberian hak;
b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan
baik oleh pemegang hak;
c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai
pemegang hak;
d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata
ruang; dan
e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan
untuk kepentingan umum.
(2) Hak guna bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat
diperpanjang atau diperbarui atas permohonan
pemegang hak guna bangunan apabila memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
mendapat persetujuan dari pemegang Hak
Pengelolaan.
(3) Atas kesepakatan antara pemegang hak guna
bangunan dengan pemegang hak milik, hak guna
bangunan di atas Tanah hak milik dapat diperbarui
dengan pemberian hak guna bangunan baru dengan
akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
dan hak tersebut harus didaftarkan pada Kantor
Pertanahan.
Pasal 41
(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna
bangunan dapat diajukan setelah tanahnya sudah
digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan
pemberian haknya atau paling lambat sebelum
berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan.
(2) Permohonan pembaruan hak guna bangunan diajukan
paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka
waktu hak guna bangunan.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -26-
(3) Pemberian hak guna bangunan bagi Satuan Rumah
Susun yang dibangun di atas Tanah:
a. Hak guna bangunan di atas Tanah Negara, dapat
diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya
setelah mendapat sertifikat laik fungsi;
b. Hak guna bangunan di atas Tanah Hak
Pengelolaan, dapat diberikan perpanjangan dan
pembaruan hak setelah mendapat sertifikat laik
fungsi.
(4) Dalam hal hak guna bangunan di atas Tanah Hak
Pengelolaan maka jangka waktu perpanjangan dan
pembaruan hak dapat diberikan apabila tanahnya
telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan
tujuan pemberian haknya.
(5) Perpanjangan atau pembaruan hak guna bangunan
wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
Paragraf 5
Kewajiban, Larangan, dan Hak Pemegang Hak Guna
Bangunan
Pasal 42
Pemegang hak guna bangunan berkewajiban:
a. melaksanakan pembangunan dan/atau
mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan
peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan
dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2
(dua) tahun sejak hak diberikan;
b. memelihara Tanah, termasuk menambah
kesuburannya dan mencegah kerusakannya serta
menjaga kelestarian lingkungan hidup;
c. menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau
fungsi konservasi lainnya;
d. mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur
dalam rencana tata ruang;
e. melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau
keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-27-
pembangunan untuk kepentingan umum; dan
f. menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan
hak guna bangunan kepada negara, pemegang Hak
Pengelolaan atau pemegang hak milik, setelah hak
guna bangunan hapus.
Pasal 43
Pemegang hak guna bangunan dilarang:
a. mengurung atau menutup pekarangan atau bidang
Tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik,
dan/atau jalan air;
b. merusak sumber daya alam dan kelestarian
kemampuan lingkungan hidup;
c. menelantarkan tanahnya; dan/atau
d. mendirikan bangunan permanen yang mengurangi
fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi
sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal
dalam areal hak guna bangunan terdapat sempadan
badan air atau fungsi konservasi lainnya.
Pasal 44
Pemegang hak guna bangunan berhak:
a. menggunakan dan memanfaatkan Tanah sesuai
dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian
pemberiannya;
b. mendirikan dan mempunyai bangunan di atas Tanah
yang diberikan dengan hak guna bangunan sepanjang
untuk keperluan pribadi dan/atau mendukung usaha
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
c. melakukan perbuatan hukum yang bermaksud
melepaskan, mengalihkan, dan mengubah
penggunaannya serta membebankan dengan hak
tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -28-
Paragraf 6
Pembebanan, Peralihan, Pelepasan, dan Perubahan Hak
Guna Bangunan
Pasal 45
(1) Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang
dengan dibebani hak tanggungan.
(2) Hak guna bangunan dapat beralih, dialihkan, atau
dilepaskan kepada pihak lain serta diubah haknya.
(3) Pelepasan hak guna bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang
berwenang dan dilaporkan kepada Menteri.
Paragraf 7
Hapusnya Hak Guna Bangunan
Pasal 46
Hak guna bangunan hapus karena:
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau
pembaruan haknya;
b. dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka
waktunya berakhir karena:
1. tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban
dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 dan/atau Pasal 43;
2. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang
tertuang dalam perjanjian pemberian hak guna
bangunan antara pemegang hak guna bangunan
dan pemegang hak milik atau perjanjian
pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan;
3. cacat administrasi; atau
4. putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
c. diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain;
d. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya
sebelum jangka waktu berakhir;
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-29-
e. dilepaskan untuk kepentingan umum;
f. dicabut berdasarkan Undang-Undang;
g. ditetapkan sebagai Tanah Telantar;
h. ditetapkan sebagai Tanah Musnah;
i. berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian
pemanfaatan Tanah untuk hak guna bangunan di atas
hak milik atau Hak Pengelolaan; dan/atau
j. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai
subjek hak.
Pasal 47
(1) Hapusnya hak guna bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 di atas Tanah Negara,
mengakibatkan:
a. Tanah menjadi Tanah Negara; atau
b. sesuai dengan amar putusan pengadilan.
(2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, penataan kembali penggunaan, pemanfaatan,
dan pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan
Menteri.
(3) Hapusnya hak guna bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 di atas Tanah Hak
Pengelolaan, mengakibatkan tanahnya kembali ke
dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan.
(4) Hapusnya hak guna bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 di atas Tanah hak milik,
mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam
penguasaan pemegang hak milik.
Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai subjek, Tanah yang dapat
diberikan dengan hak guna bangunan, jangka waktu,
terjadinya hak, tata cara dan syarat permohonan
pemberian, perpanjangan, pembaruan, dan pendaftaran,
kewajiban, larangan, dan hak, pembebanan, peralihan,
pelepasan, dan perubahan, serta hapusnya hak guna
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -30-
dengan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Hak Pakai
Paragraf 1
Subjek Hak Pakai
Pasal 49
(1) Hak pakai terdiri atas:
a. hak pakai dengan jangka waktu; dan
b. hak pakai selama dipergunakan.
(2) Hak pakai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
a. Warga Negara Indonesia;
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
c. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan
di Indonesia;
d. badan keagamaan dan sosial; dan
e. Orang Asing.
(3) Hak pakai selama dipergunakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
a. instansi Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah;
c. pemerintah desa; dan
d. perwakilan negara asing dan perwakilan badan
internasional.
Pasal 50
(1) Pemegang hak pakai yang tidak lagi memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau
mengalihkan hak pakai kepada pihak lain yang
memenuhi syarat.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) haknya tidak dilepaskan atau dialihkan
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-31-
maka hak tersebut hapus karena hukum.
Paragraf 2
Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan Hak Pakai
Pasal 51
(1) Tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai dengan
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) huruf a meliputi:
a. Tanah Negara;
b. Tanah hak milik; dan
c. Tanah Hak Pengelolaan.
(2) Tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai selama
dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (1) huruf b meliputi:
a. Tanah Negara; dan
b. Tanah Hak Pengelolaan.
Paragraf 3
Jangka Waktu Hak Pakai
Pasal 52
(1) Hak pakai di atas Tanah Negara dan Tanah Hak
Pengelolaan dengan jangka waktu diberikan untuk
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun,
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
(2) Hak pakai selama dipergunakan diberikan untuk
waktu yang tidak ditentukan selama dipergunakan
dan dimanfaatkan.
(3) Hak pakai dengan jangka waktu di atas Tanah hak
milik, diberikan untuk jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) tahun dan dapat diperbarui dengan akta
pemberian hak pakai di atas Tanah hak milik.
(4) Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan
pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -32-
berakhir, Tanah hak pakai kembali menjadi Tanah
yang Dikuasai Langsung oleh Negara atau Tanah Hak
Pengelolaan.
(5) Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penataan
kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan
menjadi kewenangan Menteri dan dapat diberikan
prioritas kepada bekas pemegang hak dengan
memperhatikan:
a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan
dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan
tujuan pemberian hak;
b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan
baik oleh pemegang hak;
c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai
pemegang hak;
d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata
ruang;
e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan
untuk kepentingan umum;
f. sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
g. keadaan Tanah dan masyarakat sekitar.
Paragraf 4
Terjadinya Hak Pakai
Pasal 53
(1) Hak pakai di atas Tanah Negara diberikan dengan
keputusan pemberian hak oleh Menteri.
(2) Hak pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan diberikan
dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri
berdasarkan persetujuan pemegang Hak Pengelolaan.
(3) Hak pakai di atas Tanah hak milik terjadi melalui
pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Bagian 5 dari 12
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-33-
Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dibuat secara elektronik.
Pasal 54
(1) Pemberian hak pakai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
(2) Hak pakai di atas Tanah Negara, di atas Tanah Hak
Pengelolaan, atau di atas Tanah hak milik terjadi sejak
didaftar oleh Kantor Pertanahan.
(3) Hak Pakai di atas Tanah hak milik mengikat pihak
ketiga sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan.
(4) Pemegang hak pakai diberikan sertipikat Hak Atas
Tanah sebagai tanda bukti hak.
Pasal 55
(1) Hak pakai di atas Tanah Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat diperpanjang
atau diperbarui atas permohonan pemegang hak
apabila memenuhi syarat:
a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan
dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan
tujuan pemberian hak;
b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan
baik oleh pemegang hak;
c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai
pemegang hak;
d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata
ruang; dan
e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan
untuk kepentingan umum.
(2) Hak pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dapat
diperpanjang atau diperbarui atas permohonan
pemegang hak pakai apabila memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendapat
persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -34-
(3) Atas kesepakatan antara pemegang hak pakai dengan
pemegang hak milik, hak pakai di atas Tanah hak
milik dapat diperbarui dengan pemberian hak pakai
baru dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah dan hak tersebut harus didaftarkan pada
Kantor Pertanahan.
Pasal 56
(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu hak pakai
dapat diajukan setelah tanahnya sudah digunakan
dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian
haknya atau paling lambat sebelum berakhirnya
jangka waktu hak pakai.
(2) Permohonan pembaruan hak pakai diajukan paling
lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu
hak pakai.
(3) Dalam hal hak pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan
maka jangka waktu perpanjangan dan pembaruan hak
dapat diberikan apabila tanahnya telah digunakan dan
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian
haknya.
(4) Perpanjangan atau pembaruan hak pakai wajib
didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
Paragraf 5
Kewajiban, Larangan, dan Hak Pemegang Hak Pakai
Pasal 57
Pemegang hak pakai berkewajiban:
a. melaksanakan pembangunan dan/atau
mengusahakan tanahnya sesuai dengan tujuan
peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan
dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2
(dua) tahun sejak hak diberikan;
b. memelihara Tanah, termasuk menambah
kesuburannya dan mencegah kerusakannya serta
menjaga kelestarian lingkungan hidup;
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-35-
c. menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau
fungsi konservasi lainnya;
d. mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur
dalam rencana tata ruang;
e. melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau
keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi
pembangunan untuk kepentingan umum; dan
f. menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan
hak pakai kepada negara, pemegang Hak Pengelolaan,
atau pemegang hak milik, setelah hak pakai hapus.
Pasal 58
Pemegang hak pakai dilarang:
a. mengurung atau menutup pekarangan atau bidang
Tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik,
dan/atau jalan air;
b. merusak sumber daya alam dan kelestarian
kemampuan lingkungan hidup;
c. menelantarkan tanahnya; dan/atau
d. mendirikan bangunan permanen yang mengurangi
fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi
sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal
dalam areal hak pakai terdapat sempadan badan air
atau fungsi konservasi lainnya.
Pasal 59
Pemegang hak pakai berhak:
a. menggunakan dan memanfaatkan Tanah sesuai
dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian
pemberiannya;
b. memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam
lainnya di atas Tanah yang diberikan dengan hak
pakai sepanjang untuk mendukung usaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -36-
c. melakukan perbuatan hukum yang bermaksud
melepaskan, mengalihkan, dan mengubah
penggunaannya serta membebankan dengan hak
tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 6
Pembebanan, Peralihan, Pelepasan,
dan Perubahan Hak Pakai
Pasal 60
(1) Hak pakai dengan jangka waktu dapat dijadikan
jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.
(2) Hak pakai dengan jangka waktu dapat beralih,
dialihkan, dilepaskan kepada pihak lain, atau diubah
haknya.
(3) Hak pakai selama dipergunakan tidak dapat dijadikan
jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, tidak
dapat beralih, dialihkan kepada pihak lain, atau
diubah haknya.
(4) Hak pakai selama dipergunakan hanya dapat
dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat.
(5) Pelepasan hak pakai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (4) dibuat oleh dan dihadapan
pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada
Menteri.
Paragraf 7
Hapusnya Hak Pakai
Pasal 61
Hak pakai hapus karena:
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan
dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau
pembaruan haknya, untuk hak pakai dengan jangka
waktu;
b.
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-37-
b. dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka
waktunya berakhir karena:
1. tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban
dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 dan/atau Pasal 58;
2. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang
tertuang dalam perjanjian pemberian hak pakai
antara pemegang hak pakai dan pemegang hak
milik atau perjanjian pemanfaatan Tanah Hak
Pengelolaan;
3. cacat administrasi; atau
4. putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
c. diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain;
d. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya
sebelum jangka waktunya berakhir;
e. dilepaskan untuk kepentingan umum;
f. dicabut berdasarkan Undang-Undang;
g. ditetapkan sebagai Tanah Telantar;
h. ditetapkan sebagai Tanah Musnah;
i. berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian
pemanfaatan Tanah untuk hak pakai di atas hak milik
atau Hak Pengelolaan; dan/atau
j. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai
subjek hak.
Pasal 62
(1) Hapusnya hak pakai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 di atas Tanah Negara mengakibatkan:
a. Tanah menjadi Tanah Negara; atau
b. sesuai dengan amar putusan pengadilan.
(2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, penataan kembali penggunaan, pemanfaatan,
dan pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan
Menteri.
(3) Hapusnya hak pakai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 di atas Tanah Hak Pengelolaan
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -38-
mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan
pemegang Hak Pengelolaan.
(4) Hapusnya Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 di atas Tanah hak milik mengakibatkan
tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang hak
milik.
Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut mengenai subjek, Tanah yang dapat
diberikan dengan hak pakai, jangka waktu, terjadinya hak,
tata cara dan syarat permohonan pemberian,
perpanjangan, pembaruan, dan pendaftaran, kewajiban,
larangan, dan hak, pembebanan, peralihan, pelepasan dan
perubahan, serta hapusnya hak pakai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 62 diatur
dalam Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi
Pasal 64
(1) Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi
hanya dapat dilakukan:
a. sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
diterbitkannya sertipikat Hak Atas Tanah, untuk:
1. Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama
kali dan belum dialihkan; atau
2. Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun
para pihak tidak beriktikad baik atas
peralihan hak tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau
b. karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah.
(2) Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampaui maka
pembatalan dilakukan melalui mekanisme peradilan.
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-39-
Bagian Kelima
Pemberian Hak untuk Pulau Kecil dan Wilayah Perairan
Pasal 65
(1) Pemberian Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah
atas sebidang Tanah yang seluruhnya merupakan 1
(satu) pulau kecil wajib memperhatikan hak publik.
(2) Pemberian Hak Atas Tanah di wilayah perairan
dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak untuk
pulau kecil diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Keenam
Tanah Musnah
Pasal 66
(1) Dalam hal terdapat bidang tanah yang sudah tidak
dapat diidentifikasi lagi karena sudah berubah dari
bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak
dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan
sebagaimana mestinya, dinyatakan sebagai Tanah
Musnah dan Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas
Tanah dinyatakan hapus.
(2) Penetapan Tanah Musnah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan identifikasi,
inventarisasi, dan pengkajian.
(3) Sebelum ditetapkan sebagai Tanah Musnah, pemegang
Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah diberikan
prioritas untuk melakukan rekonstruksi atau
reklamasi atas pemanfaatan Tanah.
(4) Dalam hal rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak lain maka
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -40-
pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah
diberikan bantuan dana kerohiman.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tanah
Musnah diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB V
SATUAN RUMAH SUSUN
Bagian Kesatu
Subjek Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
Pasal 67
(1) Hak milik atas Satuan Rumah Susun diberikan
kepada:
a. Warga Negara Indonesia;
b. badan hukum Indonesia;
c. Orang Asing yang mempunyai izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan
di Indonesia; atau
e. perwakilan negara asing dan lembaga
internasional yang berada atau mempunyai
perwakilan di Indonesia.
(2) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), hak milik atas Satuan Rumah Susun juga
dapat diberikan kepada instansi Pemerintah Pusat
atau instansi Pemerintah Daerah.
Bagian 6 dari 12
(3) Hak milik atas Satuan Rumah Susun yang diberikan
kepada instansi Pemerintah Pusat atau instansi
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dapat dijaminkan dengan dibebani hak
tanggungan.
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-41-
Bagian Kedua
Pemecahan dan Penggabungan Hak Milik Atas Satuan
Rumah Susun
Pasal 68
(1) Hak milik atas Satuan Rumah Susun dapat dilakukan
pemecahan atau penggabungan dengan melampirkan
perubahan akta pemisahan hak milik atas Satuan
Rumah Susun yang sudah disetujui atau disahkan
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal hak milik atas Satuan Rumah Susun yang
bersangkutan dibebani hak tanggungan, pemecahan
atau penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan
tertulis dari pemegang hak tanggungan.
Bagian Ketiga
Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing
Pasal 69
(1) Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat
tinggal atau hunian merupakan Orang Asing yang
mempunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, rumah
tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diwariskan kepada ahli waris.
(3) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan Orang Asing, ahli waris harus
mempunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 70
(1) Warga Negara Indonesia yang melaksanakan
perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki Hak
Atas Tanah yang sama dengan Warga Negara
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -42-
Indonesia lainnya.
(2) Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan
dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan
istri yang dibuat dengan akta notaris.
Pasal 71
(1) Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki
oleh Orang Asing merupakan:
a. rumah tapak di atas Tanah:
1. hak pakai; atau
2. hak pakai di atas:
a) hak milik, yang dikuasai berdasarkan
perjanjian pemberian hak pakai di atas
hak milik dengan akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah; atau
b) Hak Pengelolaan, berdasarkan
perjanjian pemanfaatan Tanah dengan
pemegang Hak Pengelolaan.
b. Rumah susun yang dibangun di atas bidang
Tanah:
1. hak pakai atau hak guna bangunan di atas
Tanah Negara;
2. hak pakai atau hak guna bangunan di atas
Tanah Hak Pengelolaan; atau
3. hak pakai atau hak guna bangunan di atas
Tanah hak milik.
(2) Rumah susun yang dibangun di atas Tanah hak pakai
atau hak guna bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan Satuan Rumah Susun
yang dibangun di kawasan ekonomi khusus, kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan
industri, dan kawasan ekonomi lainnya.
Pasal 72
Kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian Orang
Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diberikan
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-43-
dengan batasan:
a. minimal harga;
b. luas bidang Tanah;
c. jumlah bidang Tanah atau unit Satuan Rumah Susun;
dan
d. peruntukan untuk rumah tinggal atau hunian.
Pasal 73
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
batasan atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau
hunian oleh Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Peraturan
Menteri.
BAB VI
HAK ATAS TANAH ATAU HAK PENGELOLAAN
PADA RUANG ATAS TANAH DAN RUANG BAWAH TANAH
Bagian Kesatu
Objek Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah
Pasal 74
(1) Penggunaan dan pemanfaatan bidang Tanah yang
dipunyai oleh pemegang Hak Atas Tanah dibatasi oleh:
a. batas ketinggian sesuai koefisien dasar bangunan
dan koefisien lantai bangunan yang diatur dalam
rencana tata ruang; dan
b. batas kedalaman yang diatur dalam rencana tata
ruang atau sampai dengan kedalaman 30 (tiga
puluh) meter dari permukaan Tanah dalam hal
belum diatur dalam rencana tata ruang.
(2) Tanah yang secara struktur dan/atau fungsi terpisah
dari pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan Ruang Atas Tanah
atau Ruang Bawah Tanah yang dikuasai langsung oleh
negara.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -44-
(3) Ruang Bawah Tanah terdiri dari:
a. Ruang Bawah Tanah dangkal; dan
b. Ruang Bawah Tanah dalam.
(4) Ruang Bawah Tanah dangkal merupakan Tanah yang
dipunyai oleh pemegang Hak Atas Tanah dengan batas
kedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b.
(5) Ruang Bawah Tanah dalam merupakan Tanah yang
secara struktur dan/atau fungsi terpisah dari
pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
Pasal 75
Dalam hal terdapat pemanfaatan sumber daya minyak dan
gas bumi serta mineral dan batu bara, Hak Atas Tanah
pada Ruang Bawah Tanah tidak dapat diberikan.
Bagian Kedua
Terjadinya Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, dan
Hak Pakai pada Ruang Atas Tanah
atau Ruang Bawah Tanah
Pasal 76
(1) Pemanfataan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah
Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2)
harus mendapat kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang yang diterbitkan oleh Menteri.
(2) Penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
untuk Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 77
(1) Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah dapat
diberikan Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, atau
hak pakai setelah Ruang Atas Tanah atau Ruang
Bawah Tanah dimanfaatkan.
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-45-
(2) Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, dan hak pakai
pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah
diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh
Menteri.
(3) Hak guna bangunan dan hak pakai pada Ruang Atas
Tanah atau Ruang Bawah Tanah yang diberikan di
atas Hak Pengelolaan Ruang Atas Tanah atau Ruang
Bawah Tanah diberikan dengan keputusan pemberian
hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan pemegang
Hak Pengelolaan.
Pasal 78
(1) Dalam hal pemberian penggunaan dan pemanfaatan
pada Ruang Atas Tanah mengganggu:
a. kepentingan umum maka diperlukan persetujuan
dari Pemerintah Pusat; dan/atau
b. kepentingan pemegang Hak Atas Tanah pada
bidang Tanah maka diperlukan persetujuan dari
pemegang Hak Atas Tanah.
(2) Persetujuan dari pemegang Hak Atas Tanah dibuat
dalam bentuk akta autentik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Segala bentuk gangguan yang diterima pemegang Hak
Atas Tanah diberikan ganti rugi yang dapat dinilai
dalam bentuk uang atau bentuk lain sesuai
kesepakatan dengan pihak yang akan menggunakan
dan memanfaatkan Ruang Atas Tanah.
(4) Perhitungan nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan oleh penilai pertanahan.
Pasal 79
(1) Hak Pengelolaan, hak guna bangunan dan hak pakai
pada Ruang Bawah Tanah diberikan pada:
a. Ruang Bawah Tanah dangkal; atau
b. Ruang Bawah Tanah dalam.
(2) Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan pada Ruang
Bawah Tanah dangkal sebagaimana dimaksud pada
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -46-
ayat (1) huruf a mengganggu kepentingan umum
dan/atau kepentingan pemegang Hak Atas Tanah
pada permukaan Tanah maka diperlukan persetujuan
dari pemegang Hak Atas Tanah.
(3) Persetujuan dari pemegang Hak Atas Tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam
bentuk akta autentik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Segala bentuk gangguan yang diterima pemegang Hak
Atas Tanah diberikan ganti rugi yang dapat dinilai
dalam bentuk uang atau bentuk lain sesuai
kesepakatan denga pihak yang akan menggunakan
dan memanfaatkan Ruang Bawah Tanah.
(5) Perhitungan nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan oleh penilai pertanahan.
Pasal 80
(1) Pemberian Hak Pengelolaan, hak guna bangunan atau
hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah
Tanah wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
(2) Pemegang Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, atau
hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah
Tanah diberikan sertipikat sebagai tanda bukti
kepemilikan.
Bagian Ketiga
Subjek, Jangka Waktu, Pembebanan, Peralihan dan
Pelepasan, dan Pembatalan Hak Pengelolaan, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai pada Ruang Atas Tanah atau
Ruang Bawah Tanah
Pasal 81
Ketentuan mengenai subjek, jangka waktu, pembebanan,
peralihan dan pelepasan, dan pembatalan Hak Pengelolaan,
hak guna bangunan, dan hak pakai atas Tanah berlaku
secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai
subjek, jangka waktu, pembebanan, peralihan dan
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-47-
pelepasan, dan pembatalan Hak Pengelolaan, hak guna
bangunan, dan hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau
Ruang Bawah Tanah.
Bagian Keempat
Hapusnya Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, dan Hak
Pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah
Pasal 82
(1) Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah atau Ruang
Bawah Tanah hapus apabila:
a. dibatalkan oleh Menteri karena:
1. cacat administrasi; atau
2. putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
b. bangunan/satuan ruangnya dan/atau tanahnya
musnah dan tidak dapat digunakan atau
dimanfaatkan lagi;
c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang
haknya;
d. dilepaskan untuk kepentingan umum; dan/atau
e. dicabut berdasarkan Undang-Undang.
(2) Hak guna bangunan dan hak pakai pada Ruang Atas
Tanah atau Ruang Bawah Tanah hapus apabila:
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam keputusan pemberian,
perpanjangan, atau pembaruan haknya;
b. dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka
waktunya berakhir karena:
1. tidak memenuhi kewajiban dan/atau
melanggar larangan;
2. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban
yang tertuang dalam perjanjian pemanfaatan
Hak Pengelolaan Ruang Atas Tanah atau
Ruang Bawah Tanah;
3. cacat administrasi; atau
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -48-
4. putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
c. diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain;
d. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang
haknya sebelum jangka waktu berakhir;
e. dilepaskan untuk kepentingan umum;
f. dicabut berdasarkan Undang-Undang;
g. bangunan/satuan ruangnya dan/atau tanahnya
musnah dan tidak dapat digunakan atau
dimanfaatkan lagi;
h. berakhirnya perjanjian pemberian hak atau
pemanfaatan Tanah untuk hak guna bangunan
atau hak pakai di atas hak milik atau Hak
Pengelolaan; dan/atau
i. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat
sebagai subjek hak.
Pasal 83
Ketentuan lebih lanjut mengenai subjek, objek, jangka
waktu, terjadinya hak, tata cara dan syarat permohonan
pemberian, perpanjangan, pembaruan, dan pendaftaran,
kewajiban, larangan dan hak, pembebanan, peralihan,
pelepasan dan perubahan, serta hapusnya Hak
Pengelolaan, hak guna bangunan, dan hak pakai pada
Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana
Bagian 7 dari 12
dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 82 diatur
dalam Peraturan Menteri.
BAB VII
PENDAFTARAN TANAH
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik
Pasal 84
(1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah
dapat dilakukan secara elektronik.
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-49-
(2) Hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran
Tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa data, informasi elektronik, dan/atau
dokumen elektronik.
(3) Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah.
(4) Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan
hukum acara yang berlaku di Indonesia.
(5) Penerapan Pendaftaran Tanah elektronik dilaksanakan
secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan
sistem elektronik yang dibangun oleh Kementerian.
Pasal 85
(1) Seluruh data dan/atau dokumen dalam rangka
kegiatan Pendaftaran Tanah secara bertahap disimpan
dan disajikan dalam bentuk dokumen elektronik
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi.
(2) Data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disimpan secara elektronik di pangkalan data
Kementerian.
(3) Untuk keperluan pembuktian di pengadilan dan/atau
pemberian informasi pertanahan yang dimohonkan
instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan
tugasnya, data dan/atau dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan akses melalui
sistem elektronik.
Pasal 86
Pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat
dilakukan secara elektronik.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -50-
Bagian Kedua
Percepatan Pendaftaran Tanah
Pasal 87
(1) Dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah maka
pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara sistematik
wajib diikuti oleh pemilik bidang Tanah.
(2) Dalam hal pemilik bidang Tanah tidak mengikuti
Pendaftaran Tanah secara sistematik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemilik bidang Tanah wajib
mendaftarkan tanahnya secara sporadik.
Pasal 88
(1) Pengumuman hasil pengumpulan data fisik dan data
yuridis:
a. dalam Pendaftaran Tanah secara sistematik
dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender;
b. dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik selama
30 (tiga puluh) hari kalender.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui website yang disediakan oleh
Kementerian.
Pasal 89
Pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh Kantor
Pertanahan secara elektronik paling lama 7 (tujuh) hari
kalender setelah dokumen yang diperlukan untuk
pendaftaran hak tanggungan dinyatakan memenuhi syarat.
Bagian Ketiga
Penertiban Administrasi Pendaftaran Tanah
Pasal 90
(1) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan
permohonan pencatatan perjanjian pengikatan jual
beli atau perjanjian sewa atas Tanah terdaftar ke
Kantor Pertanahan.
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-51-
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada daftar umum dan/atau sertipikat Hak
Atas Tanah.
Pasal 91
(1) Dalam hal Tanah menjadi objek perkara di pengadilan,
pihak yang berkepentingan dapat mengajukan
permohonan pencatatan ke Kantor Pertanahan bahwa
suatu Hak Atas Tanah atau hak milik atas Satuan
Rumah Susun menjadi objek perkara di pengadilan
dengan menyampaikan salinan surat gugatan.
(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hapus
dengan sendirinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender terhitung dari tanggal pencatatan atau
apabila pihak yang mengajukan pencatatan telah
mencabut permintaannya sebelum jangka waktu
berakhir.
(3) Apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memerintahkan status quo
atas Hak Atas Tanah atau hak milik atas Satuan
Rumah Susun yang bersangkutan maka atas
permohonan hakim perintah tersebut dicatatkan ke
Kantor Pertanahan.
(4) Catatan mengenai perintah status quo sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hapus dengan sendirinya
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender kecuali
apabila diikuti dengan putusan sita jaminan yang
salinan resmi dan berita acara eksekusinya
disampaikan kepada kepala Kantor Pertanahan.
Pasal 92
(1) Dalam hal Tanah merupakan objek perkara
pengadilan, objek penetapan status quo oleh hakim
yang memeriksa perkara atau objek sita pengadilan,
kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan
pendaftaran peralihan atau pembebanan hak.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -52-
(2) Setelah jangka waktu catatan objek perkara
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
ayat (2) dan/atau catatan objek penetapan status quo
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) hapus
dan objek perkara tidak diikuti penetapan sita jaminan
maka pendaftaran peralihan atau pembebanan hak
dapat dilaksanakan.
(3) Penolakan kepala Kantor Pertanahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang
memuat alasan penolakan.
Pasal 93
(1) Untuk memastikan letak dan batas Tanah objek
gugatan yang sedang diperkarakan, hakim yang
memeriksa perkara dapat meminta pengukuran pada
Kantor Pertanahan setempat.
(2) Sebelum pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan,
panitera pengadilan wajib mengajukan permohonan
pengukuran kepada Kantor Pertanahan atas objek
eksekusi untuk memastikan letak dan batas Tanah
objek eksekusi yang ditunjukan oleh juru sita dan
bertanggung jawab atas letak dan batas Tanah objek
eksekusi yang ditunjukannya.
Bagian Keempat
Perubahan Hak
Pasal 94
Hak guna bangunan dan hak pakai yang dimiliki oleh
Warga Negara Indonesia, yang digunakan dan
dimanfaatkan untuk rumah tinggal termasuk rumah toko
dan rumah kantor, dapat diberikan hak milik atas
permohonan pemegang hak.
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-53-
Bagian Kelima
Bukti Hak Lama
Pasal 95
(1) Alat bukti tertulis Tanah bekas hak barat dinyatakan
tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang
Dikuasai Langsung oleh Negara.
(2) Pendaftaran Tanah bekas hak barat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada surat
pernyataan penguasaan fisik yang diketahui 2 (dua)
orang saksi dan bertanggung jawab secara perdata
dan pidana, yang menguraikan:
a. Tanah tersebut adalah benar milik yang
bersangkutan bukan milik orang lain dan
statusnya adalah Tanah yang Dikuasai Langsung
oleh Negara bukan Tanah bekas milik adat;
b. Tanah secara fisik dikuasai;
c. penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad
baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan
sebagai yang berhak atas Tanah; dan
d. penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh
pihak lain.
Pasal 96
(1) Alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat yang
dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak
berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berakhir maka alat bukti tertulis Tanah bekas
milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat
digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah
dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka
Pendaftaran Tanah.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -54-
Pasal 97
Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat
keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang
dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan
pemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala
desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai
petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.
Pasal 98
(1) Tanah swapraja atau bekas swapraja merupakan
Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara.
(2) Tanah swapraja atau bekas swapraja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada bekas
pemegang Tanah swapraja atau bekas swapraja,
apabila memenuhi syarat dan mengusahakan atau
menggarap sendiri Tanah untuk kepentingan
swapraja.
(3) Tanah swapraja atau bekas swapraja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dikuasai oleh pihak lain,
diberikan kepada pihak yang mengusahakan atau
menggarap Tanah dengan iktikad baik.
(4) Konsesi atau sewa atas Tanah bekas swapraja hapus
dan menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh
Negara.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku untuk Tanah
swapraja atau bekas swapraja yang diatur menurut
Undang-Undang.
Pasal 99
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Pendaftaran Tanah secara elektronik, penyimpanan dan
penyajian data dan/atau dokumen elektronik, bentuk, isi
dan tata cara pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
secara elektronik, percepatan Pendaftaran Tanah,
pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, pencatatan
perjanjian pengikatan jual beli dan perjanjian sewa,
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-55-
pencatatan objek perkara dan perintah status quo,
perubahan hak guna bangunan dan hak pakai menjadi hak
milik, dan Pendaftaran Tanah bekas hak barat atau Tanah
bekas milik adat serta Tanah swapraja atau bekas swapraja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan
Pasal 98 diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 100
Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan
tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau
adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan
diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan
Pendaftaran Tanah.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 101
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
1. Hak Pengelolaan, hak guna usaha, hak guna
bangunan, atau hak pakai yang telah diberikan
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap
sah dan berlaku;
2. Permohonan hak guna usaha, hak guna bangunan,
atau hak pakai yang telah diterima lengkap dan belum
diterbitkan surat keputusan pemberian haknya
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini,
diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -56-
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 102
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
ketentuan pelaksanaan dari:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
dan
c. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh
Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5793);
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
Bagian 8 dari 12
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 103
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3643);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh
Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
www.peraturan.go.id
2021, No.28
-57-
Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5793); dan
c. Ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman
Pendaftaran Tanah secara sistematik dan jangka
waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara
sporadik dalam Pasal 26 ayat (1) dan ketentuan Pasal
45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3696),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 104
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2021, No.28 -58-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I
No.6630 ADMINISTRASI Hak. Pengelolaan. Atas Tanah.
Sarusun. Pendaftaran Tanah. Pencabutan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 28)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN,
DAN PENDAFTARAN TANAH
I. UMUM
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan
kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, bangsa Indonesia sedang mengejar
ketertinggalan dengan negara-negara di dunia dalam hal pertumbuhan
ekonomi. Salah satu yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
adalah tingkat investasi yang masih cukup rendah di Indonesia. Dampak
yang dirasakan dan dikhawatirkan akan mempengaruhi Indonesia dalam
jangka menengah ke depan adalah meningkatnya angka pengangguran
sehingga Indonesia tidak bisa lepas dari bahaya middle income trap.
Pemerintah memberikan respons dengan cepat dan tepat dalam
mereformulasi kebijakan dalam pelayanan dan pengembangan
kesejahteraan sosial. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, diharapkan dapat menjadi stimulus terhadap
perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor,
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% (lima koma
tujuh persen) sampai dengan 6,0% (enam koma nol persen) melalui
penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan peningkatan
produktivitas.
www.peraturan.go.id
No. 6630 -2-
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja ini akan menjadi kebijakan strategis nasional yang
akan mengatur secara rinci pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara menyeluruh, arahan kebijakan
dalam penguatan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, pemberian hak pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah,
termasuk percepatan Pendaftaran Tanah berbasis elektronik adalah untuk
mengatasi berbagai hambatan dan tantangan birokrasi dan regulasi yang
menghambat pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia.
Peraturan Pemerintah ini menyatukan (omnibus law),
mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan mencabut
ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun
2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang
Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, serta beberapa pengaturan
mengenai penguatan Hak Pengelolaan juga akan memperbarui ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-
Tanah Negara.
Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga akan mengatur kebijakan
baru terkait pemberian hak pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah
Tanah. Tujuannya adalah mengatasi masalah keterbatasan ketersediaan
lahan bagi pembangunan perkotaan, efisiensi penggunaan lahan yang
ada, serta pengembangan bangunan secara vertikal termasuk
pengembangan infrastruktur di atas/bawah tanah (contoh: mass rapid
transit, fasilitas penyeberangan, dan pusat perbelanjaan bawah tanah).
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-3-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Undang-Undang atau Penetapan
Pemerintah” dalam pengaturan ini antara lain Undang-
Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Bencana Alam,
Undang-Undang Pencabutan Hak, Undang-Undang
Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan,
Peraturan mengenai Penegasan Status Rumah/Tanah
Kepunyaan Badan-Badan Hukum yang Ditinggalkan
Direksi/Pengurusnya, dan Keputusan Presiden tentang
Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian
Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Pelaksanaan kewenangan yang bersumber dari hak ulayat yang
sudah dipunyai oleh masyarakat hukum adat berdasarkan ketentuan
www.peraturan.go.id
No. 6630 -4-
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Penetapan Hak Ulayat menjadi Hak Pengelolaan merupakan bentuk
pengakuan kepada masyarakat hukum adat.
Pasal 5
Ayat (1)
Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemegang Hak Pengelolaan. Mayoritas pemegang Hak
Pengelolaan adalah instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, namun dengan mempertimbangkan kondisi
perekonomian saat ini, subjek Hak Pengelolaan diperjelas dan
dipertegas yakni dapat diberikan kepada badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah, badan hukum milik
negara/badan hukum milik daerah, Badan Bank Tanah, dan
badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
Untuk membedakan Hak Pengelolaan yang termasuk aset
barang milik negara/barang milik daerah atau bukan maka
diatur bahwa Hak Pengelolaan yang termasuk aset barang milik
negara atau barang milik daerah merupakan tanah Hak
Pengelolaan yang perolehannya berasal dari anggaran
pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan belanja
daerah atau perolehan lainnya yang sah.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “badan hukum milik negara/
badan hukum milik daerah” adalah badan hukum yang
didirikan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
yang berstatus sebagai badan hukum publik seperti
perguruan tinggi negeri badan hukum atau badan
hukum yang sejenis.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-5-
Huruf e
Yang dimaksud dengan “Badan Bank Tanah” adalah
badan khusus (sui generis) yang merupakan badan
hukum Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat
yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola Tanah.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “badan hukum yang ditunjuk
oleh Pemerintah Pusat” merupakan badan hukum yang
diberikan penugasan oleh Pemerintah Pusat dalam
rangka pengembangan daerah-daerah tertentu seperti
badan otorita.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah
masyarakat hukum adat yang menguasai Tanah Ulayat, telah
diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang memuat kelembagaan dalam
perangkat penguasa adatnya, wilayah hukum adat, pranata,
atau perangkat hukum yang masih ditaati.
Apabila di dalam proses penetapan Tanah Ulayat telah ada hak-
hak yang sudah diberikan maka tidak termasuk yang dapat
ditetapkan menjadi Hak Pengelolaan.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tugas pokok dan fungsinya langsung
berhubungan dengan pengelolaan Tanah” adalah mengelola,
mengatur, memanfaatkan, dan/atau menyelenggarakan usaha
yang kewenangannya untuk merencanakan peruntukan dan
penggunaan Tanah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “anak perusahaan yang dimiliki oleh
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah” adalah
dalam hal terdapat kekayaan negara berupa saham milik
negara pada suatu badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah dijadikan penyertaan modal negara pada badan
www.peraturan.go.id
No. 6630 -6-
usaha milik negara/badan usaha milik daerah lain sehingga
sebagian besar saham dimiliki oleh badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah lain maka badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah tersebut menjadi anak
perusahaan badan usaha milik negara/badan usaha milik
daerah dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan
hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.
Misalnya peleburan PTPN I sampai dengan PTPN XII
membentuk satu holding perusahaan perkebunan dengan PTPN
III sebagai induk maka PTPN I sampai dengan PTPN XII sebagai
anak perusahaan badan usaha milik negara yang dapat
diberikan Hak Pengelolaan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang
akan menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau
sebagian Tanah Hak Pengelolaan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tarif” adalah tarif pelayanan
pemanfaatan lahan pertama kali yang dikenakan oleh
pemegang Hak Pengelolaan dan uang wajib tahunan
yang dikenakan pada saat pendaftaran pertama kali,
perpanjangan, maupun pembaruan hak.
Ayat (2)
Rencana induk yang disusun oleh pemegang Hak Pengelolaan
menjadi acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang sebagaimana rencana rinci tata ruang.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-7-
Pasal 8
Ayat (1)
Hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai atas
Hak Pengelolaan dicantumkan untuk membedakan hak guna
usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai di atas Tanah
Negara.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sepanjang diatur dalam
Peraturan Pemerintah” antara lain Peraturan Pemerintah
yang mencantumkan bahwa pemegang Hak Pengelolaan
dapat diberikan Hak Atas Tanah seperti Peraturan
Pemerintah mengenai perusahaan umum nasional dan
Peraturan Pemerintah mengenai Badan Bank Tanah.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perjanjian pemanfaatan Tanah merupakan kesepakatan para
pihak yang tunduk pada hukum perdata dan dibuat dihadapan
pejabat umum.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Bagian 9 dari 12
Cukup jelas.
Huruf d
Bahwa pemegang hak di atas Hak Pengelolaan dijamin
memperoleh perpanjangan dan/atau pembaruan hak
dari pemegang Hak Pengelolaan yang dicantumkan
dalam perjanjian pemanfaatan Tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “uang wajib tahunan”
merupakan istilah uang wajib tahunan, uang
pemasukan, atau ganti rugi dari pihak lain yang
besarannya dicantumkan dalam perjanjian pemanfaatan
Tanah.
www.peraturan.go.id
No. 6630 -8-
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tidak boleh mengandung unsur-unsur
yang merugikan para pihak” adalah perjanjian yang dibuat
antara masing-masing pihak merupakan kesepakatan para
pihak dan tunduk pada hukum perdata.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “didaftar” adalah proses pendaftaran
hak dengan membukukannya secara manual pada buku tanah
fisik atau secara elektronik pada saat diterbitkannya sertipikat
apabila pada Kantor Pertanahan telah ditetapkan untuk
melaksanakan Pendaftaran Tanah secara elektronik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-9-
Ayat (3)
Hak Pengelolaan yang dilepaskan dapat sebagian maupun
seluruhnya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” antara lain
notaris, camat, atau kepala Kantor Pertanahan.
Pasal 13
Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku untuk Hak Pengelolaan yang merupakan
aset barang milik negara/barang milik daerah maupun bukan
aset barang milik negara/barang milik daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” antara lain
notaris, camat, atau kepala Kantor Pertanahan.
Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
angka 1
Yang dimaksud dengan “cacat administrasi”
adalah cacat substansi, cacat yuridis, cacat
prosedur, dan/atau cacat kewenangan.
angka 2
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630 -10-
Huruf e
Hak Pengelolaan hapus apabila di atas Hak Pengelolaan
diberikan dengan hak milik antara lain untuk keperluan
rumah umum, keperluan transmigrasi, reforma agraria,
redistribusi Tanah, atau program pemerintah/program
strategis nasional lainnya.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pada hakekatnya Hak Atas Tanah yang membebani Hak
Pengelolaan hapus apabila Hak Pengelolaan dibatalkan oleh
pengadilan.
Untuk memberikan perlindungan bagi pemegang Hak Atas
Tanah yang memperoleh hak dengan iktikad baik maka
pembatalan Hak Atas Tanah di atas Tanah Hak Pengelolaan
harus dinyatakan secara tegas dalam amar putusan.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Apabila dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian ditemukan
Hak Pengelolaan atau hak di atas Hak Pengelolaan belum digunakan
atau dimanfaatkan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak
maka pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Atas Tanah
dapat diberikan peringatan dan dikenai mekanisme Tanah Telantar.
Pasal 17
Ayat (1)
Status Tanah hasil reklamasi menjadi Tanah yang Dikuasai
Langsung oleh Negara yang dapat diberikan Hak Atas Tanah
atau Hak Pengelolaan.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-11-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Pada hakekatnya hak guna usaha merupakan hak yang
berjangka waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
dengan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, atau
pembaruan berakhir, selanjutnya Menteri berwenang menata
kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan Tanah
tersebut.
Kewenangan Menteri dimaksudkan untuk mengatur kembali
penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan Tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap
memberikan prioritas kepada bekas pemegang hak atau
www.peraturan.go.id
No. 6630 -12-
diberikan Hak Pengelolaan antara lain kepada Badan Bank
Tanah. Apabila Tanah tidak diberikan kepada bekas pemegang
hak maka akan diberitahukan terlebih dahulu.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sesuai dengan maksud pelimpahan wewenang melalui
pemberian Hak Pengelolaan maka pemberian hak guna usaha
di atas Tanah Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri kepada
calon pemegang hak atas persetujuan pemegang Hak
Pengelolaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “didaftar” adalah proses pendaftaran
hak dengan membukukannya secara manual pada buku tanah
fisik atau secara elektronik pada saat diterbitkannya sertipikat
apabila pada Kantor Pertanahan telah ditetapkan untuk
melaksanakan Pendaftaran Tanah secara elektronik.
Sebelum didaftar sesuai ketentuan yang berlaku, hak guna
usaha belum terjadi dan status tanahnya masih tetap Tanah
Negara atau Tanah Hak Pengelolaan. Istilah “terjadi” tersebut
telah ada sejak Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam
pemahaman masa-masa sesudah itu istilah “terjadi” memiliki
arti yang sama dengan lahirnya hak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-13-
Pasal 25
Ayat (1)
Ketentuan ini diadakan untuk menjamin kelangsungan usaha
dari pemegang hak yang telah melaksanakan usahanya dengan
baik, yaitu dengan menjamin perpanjangan atau pembaruan
hak guna usaha apabila dipenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam ayat ini.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “usia tanaman atau usaha lainnya
efektif” adalah keadaan atau jangka waktu tertentu yang telah
mencapai ambang batas minimal produktivitas sesuai perizinan
kegiatan usaha pertanian, perikanan, dan peternakan yang
diterbitkan instansi teknis.
Untuk menilai hal ini maka Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah
akan melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia
Pemeriksaan Tanah B.
Apabila permohonan perpanjangan tidak diajukan sampai
dengan berakhirnya jangka waktu hak guna usaha maka
diajukan pembaruan hak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sebagaimana penjelasan pada ayat (1) maka untuk menilai
tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan
tujuan pemberian haknya, Kantor Pertanahan akan melakukan
pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah
B.
Pendaftaran perpanjangan atau pembaruan hak guna usaha
tetap dilakukan secara bertahap.
Ayat (4)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630 -14-
Pasal 27
Ketentuan mengenai hak, kewajiban dan larangan pemegang hak
guna usaha dicantumkan dalam surat keputusan pemberian hak
serta dicantumkan pada sertipikat baik secara manual atau
elektronik.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Kewajiban ini dikenakan kepada badan hukum perseroan
terbatas baik yang dimiliki swasta maupun badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah untuk hak guna usaha
perkebunan dengan luas minimal 250 (dua ratus lima puluh)
hektar. Kewajiban ini dikenakan pada saat pemberian hak
guna usaha pertama kali.
Apabila belum dilaksanakan pada saat pemberian hak guna
usaha pertama kali, maka wajib dilaksanakan pada saat
perpanjangan atau pembaruan hak guna usaha.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-15-
Pasal 28
Huruf a
Pengusahaan Tanah oleh pihak lain dimungkinkan dalam
areal yang telah diberikan hak guna usaha telah diberikan izin
usaha terkait pemanfaatan sumber daya alam seperti mineral,
batubara, dan panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Huruf b
Pemberian hak guna usaha tidak boleh mengakibatkan
tertutupnya penggunaan dari segi fisik Tanah yang terkurung
oleh hak guna usaha itu. Oleh karena itu pemegang hak guna
usaha wajib memberikan kesempatan kepada pemegang Hak
Atas Tanah yang terkurung memiliki akses yang diperlukan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “bangunan permanen” merupakan
bangunan tetap yang tidak dapat dipindahkan seperti pabrik
dan mes karyawan yang pembangunannya mengganggu fungsi
konservasi.
Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Karena pada umumnya hak guna usaha meliputi Tanah yang
luas, di dalam Tanah hak guna usaha sering kali terdapat
sumber air atau sumber daya alam lainnya. Pemegang hak
guna usaha berhak menggunakan sumber daya alam ini
sepanjang hal itu diperlukan untuk kepentingan usaha yang
dijalankannya, dengan mengingat ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan
masyarakat sekitarnya.
www.peraturan.go.id
No. 6630 -16-
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perubahan hak dapat diakibatkan antara lain karena
perubahan rencana tata ruang. Jangka waktu hak yang diubah
melanjutkan jangka waktu hak sebelumnya untuk memenuhi 1
(satu) siklus jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan
pembaruan.
Perubahan hak karena rencana tata ruang dapat diberikan
ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak. Negara dapat
mengambil alih sebagian Tanah yang diubah haknya dengan
pemberian ganti rugi yang layak.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” antara lain
notaris, camat, atau kepala Kantor Pertanahan.
Pasal 31
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “cacat administrasi” adalah cacat
substansi, cacat yuridis, cacat prosedur, dan/atau cacat
kewenangan.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-17-
Huruf e
Ketentuan ini dikenakan dalam rangka pengadaan Tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum.
Huruf f
Dicabutnya hak berdasarkan Undang-Undang antara lain
pencabutan untuk kepentingan umum atau dalam rangka
penanggulangan bencana.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Dalam hal hapusnya hak guna usaha karena Tanahnya
musnah, yang hapus hanya bagian Tanah hak guna usaha
yang musnah itu. Selebihnya masih tetap dikuasai dengan hak
guna usaha. Untuk penyesuaian pencatatannya pada Kantor
Pertanahan perubahan itu perlu didaftarkan pada Kantor
Pertanahan.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Termasuk pengertian badan hukum adalah semua lembaga
Bagian 10 dari 12
yang menurut peraturan yang berlaku diberi status sebagai
badan hukum, misalnya perseroan terbatas, koperasi, dan
perhimpunan.
www.peraturan.go.id
No. 6630 -18-
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Berbeda dengan hak guna usaha, hak guna bangunan juga dapat
diberikan di atas Tanah hak milik.
Pasal 37
Ayat (1)
Pada hakekatnya hak guna bangunan merupakan hak yang
berjangka waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
dengan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, atau
pembaruan berakhir, selanjutnya Menteri berwenang menata
kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan Tanah
tersebut.
Kewenangan Menteri dimaksudkan untuk mengatur kembali
penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan Tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap
memberikan prioritas kepada bekas pemegang hak atau
diberikan Hak Pengelolaan antara lain kepada Badan Bank
Tanah. Apabila Tanah tidak diberikan kepada bekas pemegang
hak maka akan diberitahukan terlebih dahulu.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sesuai dengan maksud pelimpahan wewenang melalui
pemberian Hak Pengelolaan maka pemberian hak guna
bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan dilakukan oleh
Menteri kepada calon pemegang hak atas persetujuan
www.peraturan.go.id
No. 6630
-19-
pemegang Hak Pengelolaan.
Ayat (3)
Pemberian hak guna bangunan di atas Tanah hak milik pada
dasarnya merupakan pembebanan yang dilakukan oleh
pemegang hak milik atas Tanah miliknya. Karena itu pemberian
dilakukan dengan suatu perjanjian antara pemegang hak milik
dan calon pemegang hak guna bangunan yang dicantumkan
dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “didaftar” adalah proses pendaftaran
hak dengan membukukannya secara manual pada buku tanah
fisik atau secara elektronik pada saat diterbitkannya sertipikat
apabila pada Kantor Pertanahan telah ditetapkan untuk
melaksanakan Pendaftaran Tanah secara elektronik.
Ayat (3)
Walaupun hak guna bangunan itu sudah terjadi pada waktu
dibuatnya akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud
pada ayat (1), namun baru mengikat pihak ketiga sesudah
didaftar oleh Kantor Pertanahan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Ketentuan ini diadakan untuk menjamin kelangsungan
penguasaan Tanah dengan hak guna bangunan yang pada
umumnya dipergunakan untuk tempat tinggal dan tempat
usaha yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
Perpanjangan dan pembaruan hak guna bangunan diberikan
atas permohonan pemegang hak. Untuk itu dalam pemberian
perpanjangan dan pembaruan hak tersebut harus terlebih
www.peraturan.go.id
No. 6630 -20-
dahulu dilakukan penilaian apakah pemegang hak guna
bangunan tersebut ditetapkan dalam keputusan pemberian hak
guna bangunan yang pertama kali, serta tidak bertentangan
dengan rencana umum tata ruang yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembaruan jangka waktu hak guna bangunan di atas Tanah
hak milik dilakukan dengan memberikan hak guna bangunan
baru dengan perjanjian baru.
Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tanahnya sudah digunakan dan
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya” adalah
Tanah tersebut telah dibangun bangunan dan/atau fasilitas
pendukungnya efektif dimanfaatkan oleh pemegang hak. Untuk
menilai hal ini maka Kantor Pertanahan akan melakukan
pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Konstatasi.
Apabila permohonan perpanjangan tidak diajukan sampai
dengan berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan maka
diajukan pembaruan hak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pendaftaran perpanjangan atau pembaruan hak guna
bangunan tetap dilakukan secara bertahap.
Ayat (4)
Sebagaimana penjelasan pada ayat (1) maka untuk menilai
tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan
tujuan pemberian haknya Kantor Pertanahan akan melakukan
pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Konstatasi.
Pendaftaran perpanjangan atau pembaruan hak guna
bangunan tetap dilakukan secara bertahap.
Ayat (5)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-21-
Pasal 42
Ketentuan mengenai kewajiban pemegang hak guna bangunan
dicantumkan dalam surat keputusan pemberian hak serta
dicantumkan pada sertipikat secara manual atau elektronik.
Pasal 43
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “bangunan permanen” merupakan
bangunan tetap yang tidak dapat dipindahkan seperti pabrik
dan mes karyawan yang pembangunannya menganggu fungsi
konservasi.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perubahan hak dapat diakibatkan antara lain karena
perubahan rencana tata ruang. Jangka waktu hak yang diubah
melanjutkan jangka waktu hak sebelumnya untuk memenuhi 1
(satu) siklus jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan
pembaruan.
Perubahan hak karena rencana tata ruang dapat diberikan
ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak. Negara dapat
mengambil alih sebagian tanah yang diubah haknya dengan
pemberian ganti rugi yang layak.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” antara lain
notaris, camat, atau kepala Kantor Pertanahan.
www.peraturan.go.id
No. 6630 -22-
Pasal 46
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “cacat administrasi” adalah cacat
substansi, cacat yuridis, cacat prosedur, dan/atau cacat
kewenangan.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Ketentuan ini dikenakan dalam rangka pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum.
Huruf f
Dicabutnya hak berdasarkan Undang-Undang antara lain
pencabutan untuk kepentingan umum atau dalam rangka
penanggulangan bencana.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Dalam hal hapusnya hak guna bangunan karena tanahnya
musnah, yang hapus hanya bagian tanah hak guna bangunan
yang musnah itu. Selebihnya masih tetap dikuasai dengan hak
guna bangunan.
Untuk penyesuaian pencatatannya pada Kantor Pertanahan
perubahan itu perlu didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
Huruf i
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-23-
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Hak pakai dapat pula diberikan untuk jangka waktu
yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan.
Hal ini dimaksudkan untuk menjamin dipenuhinya
keperluan Tanah untuk keperluan tertentu secara
berkelanjutan, misalnya untuk keperluan kantor
lembaga pemerintah, untuk kantor perwakilan asing,
dan perwakilan badan internasional beserta kediaman
kepala perwakilannya.
Hak pakai yang diberikan untuk waktu yang tidak
ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk
keperluan tertentu tidak dapat dialihkan kepada pihak
lain, akan tetapi dapat dilepaskan oleh pemegang haknya
sehingga menjadi Tanah Negara untuk kemudian
dimohon dengan hak baru oleh pihak lain tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630 -24-
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Pada hakekatnya hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu
tertentu merupakan hak yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang yakni dengan pemberian, perpanjangan, dan
pembaruan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, atau
pembaruan berakhir, selanjutnya Menteri berwenang menata
kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah
tersebut.
Kewenangan Menteri dimaksudkan untuk mengatur kembali
penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan Tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap
memberikan prioritas kepada bekas pemegang hak atau
diberikan Hak Pengelolaan antara lain kepada Badan Bank
Tanah. Apabila Tanah tidak diberikan kepada bekas pemegang
hak maka akan diberitahukan terlebih dahulu.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sesuai dengan maksud pelimpahan wewenang melalui
pemberian Hak Pengelolaan maka pemberian hak pakai di atas
Tanah Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri kepada calon
pemegang hak atas persetujuan pemegang Hak Pengelolaan.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-25-
Ayat (3)
Pemberian hak pakai di atas Tanah hak milik pada dasarnya
merupakan pembebanan yang dilakukan oleh pemegang hak
milik atas Tanah miliknya. Karena itu pemberian dilakukan
dengan suatu perjanjian antara pemegang hak milik dan calon
pemegang hak pakai yang dicantumkan dalam akta yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “didaftar” adalah proses pendaftaran
hak dengan membukukannya secara manual pada buku tanah
fisik atau secara elektronik pada saat diterbitkannya sertipikat
apabila pada Kantor Pertanahan telah ditetapkan untuk
melaksanakan Pendaftaran Tanah secara elektronik.
Ayat (3)
Walaupun hak pakai itu sudah terjadi pada waktu dibuatnya
akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud pada ayat (1),
namun baru mengikat pihak ketiga sesudah didaftar oleh
Kantor Pertanahan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Ketentuan ini diadakan untuk memberikan kepastian hukum
bagi kelangsungan penguasaan Tanah dengan hak pakai yang
pada umumnya dipergunakan untuk tempat tinggal dan
keperluan pribadi pemegang hak pakai.
Perpanjangan dan pembaruan hak pakai diberikan atas
permohonan pemegang hak. Untuk itu dalam pemberian
perpanjangan atau pembaruan hak tersebut harus terlebih
dahulu dilakukan penilaian apakah pemegang hak pakai
www.peraturan.go.id
No. 6630 -26-
tersebut masih menggunakan tanahnya sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak
pakai yang pertama kali.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembaruan jangka waktu hak pakai di atas Tanah hak milik
dilakukan dengan memberikan hak pakai baru dengan
perjanjian baru.
Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tanahnya sudah digunakan dan
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya” adalah
Tanah tersebut telah dibangun bangunan dan/atau fasilitas
pendukungnya efektif dimanfaatkan oleh pemegang hak. Untuk
menilai hal ini maka Kantor Pertanahan akan melakukan
pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Konstatasi.
Apabila permohonan perpanjangan tidak diajukan sampai
dengan berakhirnya jangka waktu hak pakai maka diajukan
pembaruan hak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sebagaimana penjelasan pada ayat (1) maka untuk menilai
tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan
tujuan pemberian haknya, Kantor Pertanahan akan melakukan
pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Konstatasi.
Pendaftaran perpanjangan atau pembaruan hak pakai tetap
dilakukan secara bertahap.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 57
Bagian 11 dari 12
Ketentuan mengenai kewajiban pemegang hak pakai dicantumkan
dalam surat keputusan pemberian hak, serta dicantumkan pada
sertipikat secara manual atau elektronik.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-27-
Pasal 58
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “bangunan permanen” merupakan
bangunan tetap yang tidak dapat dipindahkan seperti pabrik
dan mes karyawan yang pembangunannya menganggu fungsi
konservasi.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Perubahan hak dapat diakibatkan antara lain karena
perubahan rencana tata ruang. Jangka waktu hak yang diubah
melanjutkan jangka waktu hak sebelumnya untuk memenuhi 1
(satu) siklus jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan
pembaruan.
Perubahan hak karena rencana tata ruang dapat diberikan
ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak. Negara dapat
mengambil alih sebagian Tanah yang diubah haknya dengan
pemberian ganti rugi yang layak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dimaksud “pejabat yang berwenang” antara lain
notaris, camat, atau kepala Kantor Pertanahan.
www.peraturan.go.id
No. 6630 -28-
Pasal 61
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “cacat administrasi” adalah cacat
substansi, cacat yuridis, cacat prosedur, dan/atau cacat
kewenangan.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Ketentuan ini dikenakan dalam rangka pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum.
Huruf f
Dicabutnya hak berdasarkan Undang-Undang antara lain
pencabutan untuk kepentingan umum atau dalam rangka
penanggulangan bencana.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Dalam hal hapusnya hak pakai karena tanahnya musnah,
yang hapus hanya bagian Tanah hak pakai yang musnah itu.
Selebihnya masih tetap dikuasai dengan hak pakai. Untuk
penyesuaian pencatatannya pada Kantor Pertanahan
perubahan itu perlu didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-29-
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Konsep pendaftaran atas pemilikan Satuan Rumah Susun
menganut asas pemisahan horizontal yakni hak kepemilikan
atas Satuan Rumah Susun merupakan hak milik atas Satuan
Rumah Susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan
hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan Tanah
bersama.
Terhadap hak bersama atas bagian bersama, benda bersama,
dan Tanah bersama dihitung berdasarkan atas nilai
perbandingan proporsional. Namun untuk kepemilikan Satuan
Rumah Susun oleh Orang Asing, terhadap hak atas Tanah
bersamanya tidak dihitung.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630 -30-
Pasal 69
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dokumen keimigrasian” adalah visa,
paspor, atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai keimigrasian.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ahli waris” adalah Warga Negara
Indonesia atau Orang Asing yang mempunyai dokumen
keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai keimigrasian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kawasan ekonomi lainnya” merupakan
kawasan perkotaan dan/atau kawasan pendukung perkotaan,
kawasan pariwisata, atau kawasan yang mendukung
pembangunan hunian vertikal dan memberikan dampak
ekonomi kepada masyarakat.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bidang Tanah” adalah bagian
permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang
www.peraturan.go.id
No. 6630
-31-
berbatas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “struktur dan/atau fungsi terpisah dari
pemegang Hak Atas Tanah” adalah struktur dan/atau fungsi
bangunan yang dapat berbeda dalam penggunaan dan
pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah
dengan penggunaan dan pemanfaatan bidang Tanah pada
permukaan Tanah.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud “Ruang Bawah Tanah dangkal” adalah
Ruang Bawah Tanah yang masih berhubungan dengan
Hak Atas Tanah pada permukaan bumi.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dimanfaatkan” adalah pada Ruang
Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah telah selesai
pembangunan fisiknya dan digunakan sesuai dengan
peruntukannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630 -32-
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “penilai pertanahan” adalah penilai
publik yang telah mendapat lisensi dari Menteri untuk
menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum, atau kegiatan
pertanahan dan penataan ruang lainnya.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “penilai pertanahan” adalah penilai
publik yang telah mendapat lisensi dari Menteri untuk
menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum, atau kegiatan
pertanahan dan penataan ruang lainnya.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-33-
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pendaftaran Tanah secara elektronik”
merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali dan
pemeliharaan data Pendaftaran Tanah, termasuk pelayanan
informasi dan/atau pelayanan pertanahan lainnya yang
dilakukan melalui sistem elektronik yang dibangun oleh
Kementerian.
Ayat (2)
Kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali meliputi
pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan
pemetaan), pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan
sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta
penyimpanan daftar umum dan dokumen berupa data,
informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang dibuat
melalui sistem elektronik Kementerian.
Kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah meliputi
pendaftaran peralihan dan pembebanan hak dan pendaftaran
perubahan data Pendaftaran Tanah lainnya berupa data,
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dibuat
melalui sistem elektronik Kementerian.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “data dan Informasi elektronik
dan/atau hasil cetaknya” antara lain alas hak yang sudah
dilakukan alih media (scan) menjadi dokumen elektronik dan
telah divalidasi oleh pejabat berwenang.
Dalam proses alih media, dinyatakan bahwa dokumen yang
dilakukan alih media (scan) adalah sesuai dengan aslinya. Hasil
alih media (scan) menjadi dokumen elektronik yang disimpan
dan dikelola oleh sistem elektronik yang terverifikasi.
Dokumen elektronik yang dibuat oleh sistem elektronik atau
www.peraturan.go.id
No. 6630 -34-
hasil alih media (scan) menjadi merupakan alat bukti hukum
yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan
hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Penyimpanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) akan menghemat tempat dan mempercepat
akses pada data yang diperlukan, tetapi penyelenggaraannya
memerlukan persiapan peralatan dan tenaga serta dana yang
besar sehingga pelaksanaannya akan dilakukan secara
bertahap.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “data dan/atau dokumen elektronik”
adalah data, informasi, dan/atau dokumen dalam rangka
Pendaftaran Tanah yang dihasilkan melalui sistem elektronik
maupun hasil alih media.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pendaftaran Tanah secara sistematik”
adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang
dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek
Pendaftaran Tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau
bagian wilayah suatu desa/kelurahan atau nama lainnya yang
setingkat dengan itu.
Pendaftaran Tanah secara sistematik dilakukan secara serentak
bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah
www.peraturan.go.id
No. 6630
-35-
Republik Indonesia yang meliputi pengumpulan data fisik dan
data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran
Tanah untuk keperluan pendaftarannya yang pembiayaannya
berasal dari anggaran pemerintah dan/atau masyarakat, untuk
itu pemilik bidang Tanah diharapkan wajib mengikuti kegiatan
Pendaftaran Tanah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 88
Ayat (1)
Bahwa pada dasarnya yang diumumkan adalah data fisik dan
data yuridis yang akan dijadikan dasar pendaftaran bidang
Tanah yang bersangkutan.
Untuk percepatan Pendaftaran Tanah maka jangka waktu
pengumuman Pendaftaran Tanah secara sistematik dilakukan
selama 14 (empat belas) hari kalender dan jangka waktu
pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik dilakukan
selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 89
Bahwa pada dasarnya apabila dokumen permohonan pendaftaran
hak tanggungan telah dinyatakan memenuhi syarat dan tanah yang
bersangkutan bukan merupakan objek perkara pengadilan, bukan
objek penetapan status quo oleh hakim yang memeriksa perkara,
atau bukan objek sita pengadilan maka hak tanggungan dapat
dibukukan/diterbitkan sertipikat hak tanggungannya.
Dengan penerapan pendaftaran pembebanan hak tanggungan melalui
sistem elektronik maka jangka waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan penerbitan pendaftaran pembebanan hak tanggungan
dapat lebih cepat.
Pasal 90
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6630 -36-
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Bahwa pada dasarnya Warga Negara Indonesia merupakan subjek
hak yang dapat mempunyai hak milik. Perubahan hak guna
bangunan menjadi hak milik dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Namun demikian, ketentuan ini
dikecualikan untuk daerah yang mempunyai kebijakan kearifan lokal
belum memberikan hak milik kepada Warga Negara Indonesia seperti
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kenyataan penguasaan fisik dinyatakan dalam surat
pernyataan yang terdapat keterangan dari sekurang-kurangnya
2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya, karena fungsinya
sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah
lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak Tanah yang
bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga
dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam
kekerabatan vertikal maupun horizontal.
Pasal 96
Ayat (1)
Bagian 12 dari 12
Bahwa alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat tersebut
objeknya belum diterbitkan sertipikat. Jangka waktu 5 (lima)
tahun dipertimbangkan menjadi jangka waktu penyelesaian
Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
www.peraturan.go.id
No. 6630
-37-
Dengan tidak berlakunya alat bukti tertulis bekas Tanah milik
adat, tidak mengubah status Tanah tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Ayat (1)
Ketentuan ini merupakan ketentuan Bagian Keempat Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “diatur menurut Undang-Undang”
antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengatur
tersendiri mengenai tanah-tanah swapraja di wilayah
kesultanan Yogyakarta.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Angka 1
Ketentuan ini berlaku asas presumption justea causa bahwa
setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus
dianggap benar menurut hukum.
www.peraturan.go.id
No. 6630 -38-
Angka 2
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id