NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 8
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan
memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang
pertanahan;
b. bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya oleh
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan
sarana dalam memberikan jaminan kepastian hukum yang
dimaksudkan;
c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya
mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan
nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Vendu Reglement Staatsblad 1908 Nomor 190;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3318);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3632);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3107);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara nomor 3372);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan
1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
2. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang
berbatas.
3. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang
tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
4. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan
pelaksanannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
5. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya
disebut UUPA.
6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan
satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya
bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan
rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta
beban-beban lain yang membebaninya.
8. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran
tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data
fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah
untuk keperluan pendaftarannya.
9. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang
dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan
Pemerintah ini.
10. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan.
11. pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam
wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.
12. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar
nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang
terjadi kemudian.
13. Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari
suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi
sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan
rekonstruksi batas.
14. Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik bidang dasar teknik
dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik
bidang-bidang tanah.
15. Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang
tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
16. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang
tanah dengan suatu sistem penomoran.
17. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam
bentuk peta dan uraian.
18. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan
mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak
pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh
orang perseorangan atau badan hukum tertentu.
19. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan
data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya.
20. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak
milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yag masing-masing sudah
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/pertanahan.
22. Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang
bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan.
23. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan nasional di wilayah
kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan
pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.
24. pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum
yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.
BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau,
mutakhir dan terbuka.
Pasal 3
Pendaftaran tanah bertujuan:
a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas
suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar
dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan;
b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk
Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun yang sudah terdaftar;
c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Pasal 4
(1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak
atas tanah.
(2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 haruf
b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang
sudah terdaftar terbuka untuk umum.
(3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,
setiap bidang tanah dan satuan tanah dan satuan rumah susun termasuk
peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas
satuan rumah susun wajib didaftar.
BAB III
POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH
Bagian Kesatu
Penyelenggara Dan Pelaksana Pendaftaran Tanah
Pasal 5
Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.
Pasal 6
(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah
ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.
(2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh
PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan.
Pasal 7
(1) PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan
oleh Menteri.
(2) Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT
Sementara.
(3) Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah tersendiri.
Pasal 8
(1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor
Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau
Pejabat yang ditunjuk.
(2) Susunan Panitian Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai
Badan Pertanahan Nasional;
b. beberapa orang anggota yang terdiri dari:
1) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan
pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
2) seorang pegawai Badan pertanahan Nasional yang mempunyai kemampuan
pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;
3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau seorang Pamong
Desa/Kelurahan yang ditunjuknya.
(3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang anggota yang
sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data yuridis mengenai bidang-bidang
tanah di wilayah desa/kelurahan yang bersangkutan.
(4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh satuan tugas
pengukuran dan pemetaan, satuan tugas pengumpulan data yuridis dan satuan
tugas administrasi yang tugas, susunan dan kegiatannya diatur oleh Menteri.
(5) Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi diatur oleh Menteri.
Bagian Kedua
Obyek Pendaftaran Tanah
Pasal 9
(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:
a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak
guna bangunan dan hak pakai;
b. tanah hak pengelolaan;
c. tanah wakaf;
d. hak milik atas satuan rumah susun;
e. hak tanggungan;
f. tanah Negara;
(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang
tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.
Bagian Ketiga
Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah
Pasal 10
(1) Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan.
(2) Khusus untuk pendaftara tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak
tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah
Kabupaten/Kotamadya.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Pasal 11
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama
kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pasal 12
(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
b. pembuktian hak dan pembukuannya;
c. penerbitan sertifikat;
d. penyajian data fisik dan data yuridis;
e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.
(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:
b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.
a. pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak;
BAB IV
PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali
Pasal 13
(1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah
secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.
(2) Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan
dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.
(3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran
tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya
dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
(4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang
berkepentingan.
Bagian Kedua
Pengumpulan Dan Pengolahan Data Fisik
Paragraf 1
Pengukuran Dan Pemetaan
Pasal 14
(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan
pengukuran dan pemetaan.
(2) Kegaiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
endaftaran;
d. pembuatan daftar tanah;
e. pembuatan surat ukur.
Paragraf 2
Pmbuatan Peta Dasar Pendaftaran
Pasal 15
(1) Kegiatan pendataran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran.
(2) Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah
secara sistematik oleh Badan Pertanahan nasional diusahakan tersedianya peta
dasar pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik.
Pasal 16
(1) Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran tanah Badan Pertanahan
Nasional menyelenggarakan pemasaran, pengukuran, pemetaan dan
pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional di setiap Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat II.
Bagian 2 dari 8
(2) Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikatkan dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka
dasarnya.
(3) Jika di suatu daerah tidak ada atau belum ada titik-titik dasar teknik nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pengukuran untuk
pembuatan peta dasar pendaftaran dapat digunakan titik dasar teknik yang
bersifat sementara, yang kemudian diikatkan dengan titik dasar teknik nasional.
(4) Peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan titik dasar teknik
nasional dan pembuatan peta dasar pendaftaran ditetapkan oleh Menteri.
Paragraf 3
Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah
Pasal 17
(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah,
bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya,
batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di
setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik
dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan
kesepakatan para pihak yang berkepengingan.
(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
(4) Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 18
(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang
belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar
situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan
keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran
tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran
tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas
tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang
hak atas tanah yang berbatasan.
(2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan
instansi yang berwenang.
(3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala
Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang
tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang
bersangkutan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan
dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan
persetujuan.
(5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
Menteri.
Pasal 19
(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang
bersanggkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran
bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan
batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah
yang bersangkutan.
(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir
setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara
dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala
Kantor Peertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik membuat berita
acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat(1) dan ayat(2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesekapatan
batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
(4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat(3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa
batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara.
(5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai
batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan
penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.
Paragraf 4
Pengkuran Dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah Dan
Pembuatan Peta Pendataran
Pasal 20
(1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya
dipetakan dalam peta dasar pendaftaran.
(2) Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum ada peta dasar
pendaftaran, dapat digunakan peta lain, sepanjang peta tersebut memenuhi
syarat untuk pembuatan peta pendaftaran.
(3) Jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun
peta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembuatan peta dasar
pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang
tanah yang bersangkutan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan bidang-bidang
tanah dan pembuatan peta pendaftaran ditetapkan oleh Menteri.
Paragraf 5
Pembuatan Daftar Tanah
Pasal 21
(1) Bidang atau bidang-bidang yang sudah dipetakan atau dibubuhkan nomor
pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah.
(2) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan daftar tanah diatur
oleh Menteri.
Paragraf 6
Pembuatan Surat Ukur
Pasal 22
(1) Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf a,
b dan c sudah diatur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat
ukur untuk keperluan pendaftaran haknya.
(2) Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia
peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20.
(3) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur
ditetapkan oleh Menteri.
Pembuktian Hak Dan Pembukuannya
Paragraf 1
Pembuktian Hak Baru
Pasal 23
Untuk keperluan pendaftaran hak:
a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
1) penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang memberikan hak yang
bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut
berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik
kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan
dan hak pakai atas tanah hak milik;
b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh
Pejabat yang berwenang;
c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.
Paragraf 2
Pembuktian Hak Lama
Pasal 24
(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi
hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut
berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk
mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan
berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama
20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon
pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:
a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh
yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh
kesaksian orang yang dapat dipercaya;
b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh
masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun
pihak lainnya.
Pasal 25
(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana imaksud dalam Pasal
24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah
yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara
sporadik.
(2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan
dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 26
(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang
atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga
puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh)
hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan
kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia
Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan
dalam pendaftaran tanah secara spordik serta di tempat lain yang dianggap
perlu.
(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam
hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan
melalui media massa.
(4) Ketenttuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 27
(1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat(1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data
yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah
secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah
secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) membawahi hasil dibuatkan berita acara penyelesaian
dan jika penylesaian yang dimaksud mengakibatkan perubahan pada apa yang
diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1),
perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar
isian yang bersangkutan.
(3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara
tetulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan
mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan.
Pasal 28
(1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atu oleh Kepala Kantor
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu
berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri.
(2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekurangkelengkapan data fiik dan atau data
yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan,
pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan
mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum
diselesaikan.
(3) Berita acara pengesahan ebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
untuk :
a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
b. pengakuan hak atas tanah;
c. pemberian hak atas tanah.
Paragraf 3
Pembukuan Hak
Pasal 29
(1) hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah
susun didaftar dengan embukukanya dalam buku tanah yang memuat data
yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat
ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.
(2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meupakan bukti bahwa hak yang
bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan
dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah
ini.
(3) pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
Pasal 30
(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat(3) hak atas bidang tanah:
a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang
disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut
ketentuan Pasal 29 ayat (1);
b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya
dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;
c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan
gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan
catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang
keberatan diberitahukan oleh Kepala panitia Ajudikasi untuk pendaftaran
tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran
tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengaidlan mengenai
data yang diselengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam
pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam
pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya
pemberitahuan tersebut;
d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan
ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo
dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya
dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta
hal-hal yang disengketakan;
e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke
Bagian 3 dari 8
Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari
Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama
pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di
dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut.
(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dihapus apabila:
a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan; atau
b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke
Pengadilan mengenai data yang dibukukan.
(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dihapus apabila:
a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang
bersengketa; atau
b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
c. setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara
sitematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara
sporadik sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat(1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke
Pengadilan.
(4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila:
a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang
bersengketa; atau
b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5) Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau
perintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dilakukan
apabila:
a. setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang
bersengketa; atau
b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status
quo Pengadilan.
Bagian Keempat
Penerbitan Sertifikat
Pasal 31
(1) Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan
sesuai dengan data fiik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
(2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik
maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang
bersangkutan dihapus.
(3) Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam
buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain
yang dikuasakan olehnya.
(4) mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susu kepunyaan
bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang
diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis
para pemegang hak bersama yang lain.
(5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertifikat
sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang
hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian
masing-masing dari hak bersama tersebut.
(6) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertfikat ditetapkan oleh
Menteri.
Pasal 32
(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad
baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai
hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila
dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan
keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
Bagian Kelima
Penyajian Data Fisik Dan Data Yuridis
Pasal 33
(1) Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan
menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang
terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar
nama.
(2) Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggatian peta
pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan
oleh Menteri.
Pasal 34
(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis
yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku
tanah.
(2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka
bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
(3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Keenam
Penyimpanan Daftar Umum Dan Dokumen
Pasal 35
(1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan
sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di kantor
Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh
Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.
(2) peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan
dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus tetap
berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang
ditetapkan oleh Menteri.
(3) Dengan izin tetulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan
petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada instani lain yang memerlukan untuk pelaksaan tugasnya.
(4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan
yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan tersebut
untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan.
(5) Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan
menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm.
(6) Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilm sebagaimana
dimaksud pada ayat(5) mempunyai kekuatan pembuktian sesudah
ditandatangani dan dibuhui cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang
bersangkutan.
(7) Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen-dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), demikian juga cara
penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan
mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Mentei.
BAB V
PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36
(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada
data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarakan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.
Bagian Kedua
Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak
Paragraf 1
Pemindahan Hak
Pasal 37
(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala
Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak
milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang
dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut
Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk
mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.
Pasal 38
(1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh
para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan
oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk
bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.
(2) Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh Menteri.
Pasal 39
(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:
a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan
rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yang
bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan
daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau
surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat(2); dan
2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk
tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor
Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan
oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau
c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang
bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
tidak berhak atau memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau
d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa
mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak;
atau
e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat
atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa
mengenai data fisik dan atau data yuridis; atau
g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang bersanggkutan.
(2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada
pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya.
Pasal 40
(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta
yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut
dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk
didaftar.
(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah
disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada para pihak
yang bersangkutan.
Paragraf 2
Pemindahan Hak Dengan Lelang
Pasal 41
(1) Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang yang dibuat hanya dapat
didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat
Lelang.
(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum suatu bidang tanah atau
satuan rumah susun dilelang baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang
non-eksekusi, Kepala Kantor Lelang wajib meminta keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 kepada Kantor Pertanahan mengenai bidang tanah
atau satuan rumah susun yang akan dilelang.
(3) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat(2) selambat-lambatnya 5(lima) hari kerja setelah diterimanya
permintaan dari Kepala Kantor Lelang.
(4) Kepala Kantor Lelang menolak melaksanakan lelang, apabila:
a. mengenai tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah
susun:
1) kepadanya tidak diserahkan sertifikat asli hak yang bersangkutan,
kecuali dalam hal lelang eksekusi yang dapat tetap dilaksanakan
walaupun sertifikat asli hak tersebut tidak diperoleh oleh Pejabat
Lelang dari pemegang haknya;atau
2) sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di
Kantor Pertanahan;atau
b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau
surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat(2); dan
2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk
tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor
Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan
oleh Kepala Desa/kelurahan;atau
c. ada perintah Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan lelang berhubung
dengan sengketa mengenai tanah yang bersangkutan.
(5) Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan
kepada Kepala Kanttor Pertanahan:
a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan;
b. 1) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang
dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar;atau
2) dalam hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang
eksekusi, surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan
tidak diserahkannya sertifikat tersebut; atau
3) jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar, surat-surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Pasal ini;
c. bukti identitas pembeli lelang;
d. bukti pelunasan harga pembelian.
Paragraf 3
Peralihan Hak karena Pewarisan
Pasal 42
(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak
yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang
diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib
diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan
Bagian 4 dari 8
rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan,
sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat
sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
(2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan didaftar, wajib diserahkan juga
dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
(3) Jika penerima warisan dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut
dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli
waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut
didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan
bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh
kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima
warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan akta
pembagian waris tersebut.
(5) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang
menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa
penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya,
didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak
bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta
pembagian waris tersebut.
Paragraf 4
Peralihan Hak Karena Penggabungan Atau Peleburan Perseroan atau Koperasi
Pasal 43
(1) Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan, atau hak milik atas satuan rumah
susun karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang tidak
didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau
melebur dapat didaftar berdasarkan akta yang membuktikan terjadinya
penggabungan atau peleburan tersebut disahkan oleh Pejabat yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena
penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi yang didahului dengan
likuidasi perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur didaftar
berdasarkan pemindahan hak dalam rangka likuidasi yang dibuktikan dengan
akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat(1).
Paragraf 5
Pembebanan Hak
Pasal 44
(1) Pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas rumah
susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk
bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak
milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan
perundang-undangan, dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat
oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 berlaku
juga untuk pembuatan akta PPAT yang dimaksud pada ayat(1).
Paragraf 6
Penolakan Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak
Pasal 45
(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan
atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi:
a. Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak
sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan.
b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak
dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan
hak yang bersangkutan tidak lengkap;
d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan;
e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;
f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan
oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
atau
g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat(1) dibatalkan
oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan.
(2) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan
menyebut alasan-alasan penolakan itu.
(3) Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai
pengambalan berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPAT atau Kepala
Kantor Lelang yang bersangkutan.
Paragraf 7
Lain-lain
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pendaftaran peralihan dan
pembebanan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun ditetapkan oleh
Menteri.
Bagian Ketiga
Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Lainnya
Paragraf 1
Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah
Pasal 47
Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dilakukan dengan
mencatatnya pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan berdasarkan
keputusan Pejabat yang berwenang yang memberikan perpanjangan jangka waktu hak
yang bersangkutan.
Paragraf 2
Pemecahan, Pemisahan, Dan Penggabungan Bidang Tanah
Pasal 48
(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang
sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang
masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama
dengan bidang tanah semula.
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat(1), untuk tiap bidang dibuatkan
surat ukur, buku tanah dan sertifikat untuk menggantikan surat ukur, buku
tanah dan sertifikat asalnya.
(3) Jika hak atas tanah yang bersankutan dibebani hak tanggungan, dan atau
beban-beban lain yang terdaftar, pemecahan sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) baru boleh dilaksanakan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari
pemeang hak tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui
penghapusan beban yang bersangkutan.
(4) Dalam pelaksanaan pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sepanjang
mengenai tanah pertanian, wajib memperhatikan ketentuan mengenai batas
minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 49
(1) Atas permintaan hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah
didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya
merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang
tanah semula.
(2) dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk satuan bidang baru yang
dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat sebagai satuan
bidang tanah baru dan peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah
dan sertifikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah
diadakannya pemisahan tersebut.
(3) Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4).
Pasal 50
(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau lebih
yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang semuanya atas nama pemilik
yang sama dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru, jika semuanya
dipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama.
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang yang baru
tersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan menghapus
surat ukur, buku tanah dan sertifikat masing-masing.
(3) Terhadap penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat(3).
Paragraf 3
Pembagian Hak Bersama
Pasal 51
(1) Pembagian hak bersama atas tanah atau milik atas satuan rumah susun menjadi
hak masing-masing pemegang hak bersama didaftar berdasarkan akta yang
dibuat PPAT yang berwenang menurut peraturan yang berlaku yang
membuktikan kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai
pembagian hak bersama tersebut.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40
berlaku juga untuk pembuatan akta PPAT yang dimaksud pada ayat(1).
Paragraf 4
Hapusnya Hak Atas Tanah Dan
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
Pasal 52
(1) Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas
satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan
membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukur serta memusnahkan
sertifikat hak yang bersangkutan, berdasarkan:
a. data dalam buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan, jika mengenai
hak-hak yang dibatasi masa berlakunya;
b. salinan surat keputusan Pejabat yang berwenang, bahwa hak yang
bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut;
c. akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh
pemegang haknya.
(2) Dalam hal sertifikat atas tanah yang hapus tidak diserahkan kepada Kepala
Kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah dan surat ukur yang
bersangkutan.
Paragraf 5
Peralihan Dan Hapusnya Hak Tanggungan
Pasal 53
Pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan dengan mencatatnya pada buku
tanah serta sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan dan pada buku tanah serta
sertifikat yang dibebani berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang yang dijamin
karena cessie, subrogasi, pewarisan atau penggabungan serta peleburan perseroan.
Pasal 54
(1) Pendaftaran hapusnya hak tanggungan dilakukan sesuai ketentuan dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah.
(2) Dalam hal hak yang dibebani hak tanggungan telah dilelang dalam rangka
pelunasan utang, maka surat pernyataan dari kreditor bahwa pihaknya
melepaskan hak tanggungan atas hak yang dilelang tersebut untuk jumlah yang
melebihi hasil beserta kutipan risalah lelang dapat dijadikan dasar untuk
pendaftaran hapusnya hak tanggungan yang bersangkutan.
Paragraf 6
Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan atau
Penetapan Pengadilan
Pasal 55
(1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan
mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya
perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan
rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat
mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan juga atas
permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan
penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya
kepada Kepala Kantor Pertanahan.
(3) Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan
rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat
keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat
yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat(1).
Paragraf 7
Perubahan nama
Pasal 56
Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang
ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti
mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VI
PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI
Pasal 57
(1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti
sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak
digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu
lelang eksekusi.
(2) Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya
dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak
dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima
hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat
(1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya.
(3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana dimaksud pada
ayat(2) sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan
oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
(4) Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku
tanah yang bersangkutan.
Pasal 58
Dalam hal penggantian sertifikat karena rusak atau pembaharuan blanko sertifikat,
sertifikat yang lama ditahan dan dimusanahkan.
Pasal 59
(1) Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai pernyataan di
bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan
atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang
bersangkutan.
(2) Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didahului
dengan pengumuman 1(satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat
atas biaya pemohon.
(3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak ada yang mengajukan keberatan
mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut atau ada yang
mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor
Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertifikat baru.
(4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor
Pertanahan, maka ia menolak penerbitkan sertifikat pengganti.
(5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan
penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat(2), ayat(3) dan
ayat(4) dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan.
(6) Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon diterbitkannya
Bagian 5 dari 8
sertifikat tersebut atau orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya.
(7) Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara dan tempat
pengumuman yang lain daripada ditentukan pada ayat(2).
Pasal 60
(1) Penggantian sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun
yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam lelang eksekusi didasarkan
atas surat keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan yang
memuat alasan tidak dapat diserahkannya sertifikat tersebut kepada pemenang
lelang.
(2) Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan telah diterbitkannya sertifikat
pengganti untuk hak milik atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak berlakunya lagi sertifikat yang
lama dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon.
BAB VII
BIAYA PENDAFTARAN TANAH
Pasal 61
(1) Besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pendaftaran tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
(2) Atas permohonan yang bersangkutan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat
membebaskan pemohon dari sebagian atau seluruh biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), jika pemohon dapat membuktikan tidak mampu membayar biaya
tersebut.
(3) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan dalam waktu
6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya
pendaftaran.
(4) Tata cara untuk memperoleh pembebasan atas biaya pendaftaran tanah diatur
oleh Menteri.
BAB VIII
SANKSI
Pasal 62
PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketenttuan-ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 serta ketentuan dan
petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan
administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai
PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntutt ganti kerugian oleh pihak-pihak
yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan
tersebut.
Pasal 63
Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta
ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah
dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64
(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan
perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 61 yang telah ada masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan
atau diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2) Hak-hak yang didaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan dalam kegiatan
pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 tetap sah sebagai hasil pendaftaran tanah menurut Peraturan
Pemerintah ini.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 66
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1997
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH
UMUM
Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua peranan tanah bagi pemenuhan berbagai
keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan
usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum
di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang
tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan
isi ketentuan-ketentuannya.
Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan juga terselenggaranya
pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk
dengan mudah membuktikan haknya atas tanah dikuasainya, dan bagi para pihak yang
berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh
keterangan yang diperlukan mengenai tanah yanh menjadi obyek perbuatan hukum
yang akan dilakukan, serta bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan
pertanahan.
Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria, dalam Pasal 19 memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran
tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud di atas. Pendaftaran tanah
tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini menjadi dasar kegiatan
pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.
Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 35 tahun belum cukup
memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang
memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah
didaftar. Dalam pada itu, melalui pewarisan, pemisahan dan pemberian-pemberian
hak baru, jumlah bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar selama
Pembangunan Jangka Panjang Kedua diperkirakan akan meningkat menjadi sekirat 75
juta. Hal-hal yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah,
disamping kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah kedaaan obyektif
tanah-tanahnya sendiri yang selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas,
sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah
diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu ketentuan hukum untuk dasar
pelaksanaannya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya
pendaftaran dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih memuaskan.
Sehubungan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik
pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang
pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang
mengatur pendaftaran tanah, yang pada kenyataannya tersebar pada banyak
peraturan perundang-undangan.
Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada
hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok-pokok Agraria (UUPA), yaitu
bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan dan dalam sistem publikasinya adalah sistem
negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat
bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat
(2) UUPA. Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu
pertama-tama secara sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau
sebagiannya yang terutama dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan secara sporadik,
yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau
penerima hak bersangkutan secara individual atau massal.
Penyempurnaan yang diadakan meliputi penegasan berbagai hal yang belum jelas
dalam peraturan yang lama, antara lain pengertian pendaftaran tanah itu sendiri,
azas-azas dan tujuan penyelenggaraannya, yang disamping untuk memberi kepastian
hukum sebagaimana disebut di atas juga dimaksudkan untuk menghimpun dan
menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai
bidang tanah yang bersangkutan. Prosedur pengumpulan data penguasaan tanah juga
dipertegas dan dipersingkat serta disederhanakan. Guna menjamin kepastian hukum di
bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan luas setiap bidang
tanah tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa tanah
yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. Karena
itu masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar untuk
keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh
diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian yang
serius dan seksama, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah
tetapi juga dalam penyajian data penguasaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data
tersebut, perkembangan teknologi pengukuran dan pemetaan, seperti cara penentuan
titik melalui Global Positioning System (GPS) dan komputerisasi pengolahan, penyajian
dan penyimpanan data, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dapat dipakai di dalam
pendaftaran tanah. Untuk mempercepat pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang
harus didaftar penggunaan teknologi modern, seperti Global Positioning System (GPS)
dan komputerisasi pengolahan dan penyimpanan data perlu dimungkinkan yang
pengaturannya diserahkan kepada Menteri.
Disamping pendaftara tanah secara sistematik pendaftaran tanah secara sporadik juga
akan ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya bertambah banyak
permintaan untuk mendaftar secara individual dan massal yang diperlukan dalam
pelaksanaan pembangunan, yang akan semakin meningkat kegiatannya. Pendaftaran
tanah secara sistematik diutamakan karena melalui cara ini akan mempercepat
perolehan data mengenai bidang-bidangg tanah yang akan didaftar dari pada melelui
pendaftaran tanah secara sporadik. Tetapi karena prakarsanya datang dari
Pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, tenaga dan peralatan yang
diperlukan. Maka pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang
meliputi jangka waktu yang agak panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang
berkelanjutan melalui uji kelayakan agar berjalan lancar.
Tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang
lengkap mengenai bidang-bidang tanah dipertegas dengan dimungkinkannya menurut
Peraturan Pemerintah ini pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau
data yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah
yang demikian belum dikeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.
Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam
Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan
pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh PPAT.
Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data
fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data
yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di
Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat
ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini),
dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama
orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya
sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah
tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan
secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang
mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini).
Dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan alat
pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan
adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan,
menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguhpun sistem publikasi yang
digunakan adalah sistem negatif.
Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang baik
kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana
mestinya maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad
baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan atas namanya.
Sengketa-sengketa dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah tetap pertama-tama
diusahakan untuk diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang bersangkutan.
Baru setelah usaha penyelesaian secara tidak membawa hasil, dipersilahkan yang
bersangkutan menyelesaikan melalui Pengadilan.
Akta Pejabat Pembuat Tanah merupakan salah satu sumber utama dalam rangka
pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka pokok-pokok tugas Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) serta cara melaksanakannya mendapat pengaturan juga dalam Peraturan
Pemerintah ini.
Tidak adanya sanksi bagi pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan
perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dibuktikan dengan akta PPAT,
diatasi dengan diadakannya ketentuan, bahwa PPAT dalam waktu tertentu diwajibkan
menyampaikan akta tanah yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftarannya. Ketentuan
ini diperlukan mengingat dalam praktek tidak selalu berkas yang bersangkutan sampai
kepada Kantor Pertanahan.
Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah, bahwa Peraturan Pemerintah yang baru
mengenai pendaftaran tanah ini disamping tetap melaksanakan pokok-pokok yang
digariskan oleh UUPA, memuat penyempurnaan dan penegasan yang diharapkan akan
mampu untuk menjadi landasan hukum dan operasional bagi pelaksanaan pendaftaran
tanah yang lebih cepat.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar
ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat
dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak
atas tanah. Sedangkan azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga
hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran
tanah itu sendiri.
Azas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang
memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan
golongan ekonomi lemah. pelayanan yang diberikan dalam rangka
penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang
memerlukan.
Azas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya
dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus
menujukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban
Bagian 6 dari 8
mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.
Azas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus
menerus dan berkesinambunga, sehingga data yangg tersimpan di Kantor
Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat
dapat memperoleh keternagan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk
itulah diberlakukan pula azas terbuka.
Pasal 3
Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum pada huruf a merupakan
tujuan utama pendaftaran tanah yang diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA.
Disamping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga dimaksudkan
terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak
yang berkepentingan termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh
data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar.
Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan
perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang pelaksanaannya
ditugaskan kepada pejabat lain, adalah kegiatan yang pemanfaatannya bersifat
nasional atau melebihi wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya
pengukuran titik dasar teknik, pemetaan fotogrametri dan lain sebagainya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tertentu adalah misalnya
pembuatan akta PPAT oleh PPAT atau PPAT Sementara, pembuatan risalah
lelang oleh Pejabat Lelang, ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik oleh Panitia Ajudikasi dan lain sebagainya.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah rakyat di daerah
terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan perbuatan hukum mengenai
tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang
menguasai keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Mengingat pendaftaran tanah secara sistematik pada umumnya bersifat
massal dan besar-besaran, maka untuk melaksanakannya Kepala Kantor
Pertanahan perlu dibantu oleh Panitia yang khusus dibentuk untuk itu, sehingga
dengan demikian tugas rutin Kantor Pertanahan tidak terganggu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan dimasukkannya Tetua
Adat yang mengetahui benar riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah
setempat dalam Panitia Ajudikasi, khususnya di daerah yang hukum adatnya
masih kuat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pendaftaran tanah yang obyeknya bidang tanah yang berstatus tanah
Negara dilakukan dengan mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan
sertifikat.
Pasal 10
Ayat (1)
Desa dan kelurahan adalah satuan wilayah pemerintahan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Ayat (2)
Areal hak guna usaha, hak pengelolaan dan tanah Negara umumnya
meliputi beberapa desa/kelurahan. Demikian juga obyek hak tanggungan dapat
meliputi beberapa bidang tanah yang terletak di beberapa desa/kelurahan.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Karena pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas prakarsa
Pemerintah, maka kegiatan tersebut didasarkan pada suatu rencana kerja yang
ditetapkan oleh Menteri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak yang
berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Didalam wilayah yang ditetapkan untuk dilaksanakan pendaftaran tanah
secara sistematik mungkin ada bidang tanah yang sudah terdaftar. Penyediaan
peta dasar pendaftaran untuk pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik
yang dimaksud pada ayat ini selain digunakan untuk pembuatan peta
pendaftaran pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik, juga digunakan
untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar di atas.
Ayat (2)
Dengan adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah yang didaftar dalam
pendaftaran tanah secara sporadik dapat diketahui letaknya dalam kaitan
dengan bidang-bidang tanah lain dalam suatu wilayah, sehingga dapat
dihindarkan terjadinya sertifikat ganda atas satu bidang tanah.
Pasal 16
Ayat (1)
Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan agar setiap bidang tanah
yang didaftar dijamin letaknya secara pasti, karena dapat direkonstruksi di
lapangan setiap saat. Untuk maksus tersebut diperlukan titik-titik dasar teknik
nasional
Ayat (2)
Titik dasar teknik adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yang
diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu
yang berfungsi sebagai titik kontrol ataupun titik ikat untuk keperluan
pengukuran dan rekonstruksi batas.
Ayat (3)
Lihat penjelasan ayat(2)
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam kenyataannya banyak bidang tanah yang bentuknya kurang baik,
dengan dilakukannya penataan batas dimaksudkan agar bentuk bidang-bidang
tanah tersebut tertera dengan baik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Gambar situasi yang dimaksud Pasal ini adalah dokumen penunjuk obyek
hak atas tanah menurut ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, yaitu yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 6
Tahun 1965 tentang pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah
Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
Ayat (2)
Yang dimaksud hak baru adalah hak atas tanah yang diberikan atas tanah
Negara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan batas-batas yang menurut kenyataannya
merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan adalah misalnya
tembok atau tanda-tanda lain yang menunjukkan batas penguasaan tanah oleh
orang atau yang bersangkutan. Apabila ada tanda-tanda semacam itu maka
persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak mutlak
diperlukan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini berlaku juga, jika pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan atau mereka mempunyai tanah yang berbatasan, biarpun sudah
disampaikan pemberitahuan sebelumnya, tidak hadir pada waktu diadakan
pengukuran.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan gambar ukur adalah hasil pengukuran dan
pemetaan di lapangan berupa peta batas bidang tanah atau bidang-bidang
tanah secara kasar.
Catatan pada gambar ukur didasarkan pada berita acara pengukuran
sementara.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Pemetaan bidang-bidang tanah bisa dilakukan langsungg pada peta dasar
pendaftaran, tetapi untuk bidang tanah yang luas pemetaannya dilakukan
dengan cara membuat peta tersendiri dengan menggunakan data yang diambil
dari peta dasar pendaftaran dan hasil ukuran batas bidang tanah yang akan
dipetakan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peta lain adalah misalnya peta dari instansi
Pekerjaan Umum atau instansi Pajak, sepanjang peta tersebut memenuhi
persyaratan teknis untuk pembuatan peta pendaftaran.
Ayat (3)
Dalam keadaan terpaksa pembuatan peta dasar pendaftaran dapat
dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang
bersangkutan dan bidang-bidang sekelilingnya yang berbatasan, sehingga letak
relatif bidang tanah itu dapat ditentukan.
Ayat (4)
Pengaturan oleh Menteri menurut ayat ini meliputi pula pengaturan
mengenai licensed surveyor.
Pasal 21
Ayat (1)
Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang lengkap
mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan ke nomor surat ukur
bidang-bidang tanah yang ada di wilayah pendaftaran, baik sebagai hasil
pendaftaran untuk pertama kali maupun pemeliharaannya kemudian.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam peraturan pendaftaran tanah yang lama surat ukur yang dimaksud
ayat ini disebut gambar situasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Huruf a
Penetapan Pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah
Negara dapat dikeluarkan secara individual, kolektif ataupun secara umum.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan Akta Ikrar Wakaf adalah Akta Ikrar Wakaf
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
tentang Perwakilan Tanah Milik.
Ketentuan mengenai pembukuan wakaf ditinjau dari sudut obyeknya
pembukuan tersebut merupakan pendaftaran untuk pertama kali meskipun
bidang tanah yang bersangkutan sebelumnya sudah didaftar sebagai tanah hak
milik.
Huruf d
Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak pemilikan individual atas
suatu satuan rumah susun tertentu, yang meliputi dan merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan hak bersama atas apa yang disebut bagian
bersama, benda bersama dan tanah bersama, tempat bangunan rumah susun itu
didirikan. Pembukuan hak milik atas rumah susun dilakukan berdasarkan Akta
Pemisahan, yang menunjukkan satuan rumah susun yang mana yang dimiliki dan
berapa bagian proporsional pemiliknya atas benda-benda yang dihaki bersama
tersebut.
Yang dimaksud dengan Akta Pemisahan adalah Akta Pemisahan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang
Rumah Susun.
Pembukuannya merupakan pendaftaran untuk pertama kali, biarpun hak
atas tanah tempat bangunan gedung yang bersangkutan berdiri sudah didaftar.
Huruf e
Yang dimaksud dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah Akta
Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Pasal 24
Ayat (1)
Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas
nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut
kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan
pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.
Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa.
a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan
Overschrijvings Ordonnatie (Staatsblad 1834-27), yang telah dibubuhui catatan,
bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik atau
b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan
Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai
tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan
Swapraja yang bersangkutan; atau
d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri
Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang,
baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban
untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban
yang disebut di dalamnya; atau
f. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi
tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang
tanahnya belum dibukukan; atau
h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak
mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang
tanahnya belum dibukukan; atau
j. surat penunjukan atau pembelian kavelingg tanah pengganti tanah
yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
k. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
atau
l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-
ketentuan Konversi UUPA.
Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi,
pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau
pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut
pendapat Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematik atau
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian
dan mengetahui kepemilikan tersebut.
Ayat (2)
Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat
menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang
berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal
demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan
akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh
pemohon dan pendahulunya.
Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai beikut:
a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan
dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau
lebih secara berturut-turut;
b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut
selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan
oleh masyarakat hukum adat desa/kelurahan yang bersangkutan;
c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang
dapat dipercaya;
d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk
mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;
e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal
yang disebutkan di atas;
Bagian 7 dari 8
f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang
haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan
oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud pada dasarnya adalah data fisik dan data yuridis yang
akan dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah yang bersangkutan.
Untuk memudahkan pelaksanaannya, dalam pendaftaran tanah secara
sistematik pengumuman tidak harus dilakukan sekaligus mengenai semua bidang
tanah dalam wilayah yang telah ditetapkan, tetapi dapat dilaksanakan secara
bertahap.
Pengumuman pendaftaran tanah secara sistematik selama 30 (tiga puluh)
hari dan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik 60 (enam puluh) hari
dibedakan karena pendaftaran tanah secara sistematik merupakan pendaftaran
secara massal yang diketahui oleh masyarakat umum sehingga pengumumannya
lebih singkat, sedangkan pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik
sifatnya individual dengan ruang lingkup terbatas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tempat pengumuman yang lain adalah misalnya
Kantor Rukun Warga, atau lokasi tanah yang bersanggkutan. Untuk penentuan
ini Menteri akan mengaturnya lebih lanjut.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Belum lengkapnya data yang tersedia atau masih adanya keberatan yang
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), bukan merupakan alasan untuk menunda
dilakukannya pembuatan berita acara hasil pengumuman data fisik dan data
yuridis.
Ayat (3)
Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pengesahan data
fisik dan data yuridis bidang tanah sebagaimana adanya. Oleh karena itu data
tersebut tidak selalu cukup untuk dasar pembukuan hak. Kadang-kadang data
yang diperoleh hanya tepat untuk pembukuan hak melalui pengakuan hak
berdasarkan pembuktian menurut Pasal 24 ayat (2). Kadang-kadang dari
penelitian riwayat tanah ternyata bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara,
yang apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diberikan kepada
pemohon dengan sesuatu hak atas tanah.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk mengumpulkan
dan menyajikan informasi mengenai bidang-bidang tanah. Oleh karena itu data
fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang sudah dinilai cukup untuk
dibukukan tetap dibukukan walaupun ada data yang masih harus dilengkapi atau
ada keberatan dari pihak lain mengenai data itu. Dengan demikian setiap
data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah itu, termasuk adanya
sengketa mengenai data itu, semuanya tercatat.
Huruf b
Ketidaklengkapan data yang dimaksud pada huruf b dapat
mengenai data fisik, misalnya karena surat ukurnya masih didasarkan atas batas
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dan dapat pula
mengenai data yuridis, misalnya belum lengkapnya tanda tangan ahli waris.
Huruf c, d dan e
Sengketa yang dimaksud pada huruf c, d dan e juga dapat
mengenai data fisik maupun data yuridis.
Dalam hal sengketa dimaksud sudah diajukan ke Pengadilan dan
ada perintah untuk status quo atau ada putusan mengenai sita atas tanah itu,
maka pencantuman nama pemegang hak dalam buku tanah ditangguhkan
sampai jelas siapa yang berhak atas tanah tersebut, baik melalui putusan
Pengadilan maupun berdasarkan cara damai.
Perintah status quo yang dimaksud disini haruslah resmi dan
tertulis dan sesudah sidang pemeriksaan mengenai gugatan yang bersangkutan
berjalan diperkuat dengan putusan peletakan sita atas tanah yang
bersangkutan.
Ayat (2)
Waktu 5 (lima) tahun dipandang cukup untuk menganggap bahwa data
fisik maupun data yuridis yang kurang lengkap pembuktiannya itu sudah benar
adanya.
Ayat (3)
Penyelesaian secara damai dapat terjadi di luar maupun di dalam
Pengadilan.
Apabila dalam waktu yang ditentukan pihak yang keberatan atas data
fisik maupun data yuridis yang akan dibukukan tidak mengajukan gugatan ke
Pengadilan mengenai hal yang disengketakan itu, keberatannya dianggap tidak
beralasan dan catatan mengenai adanya keberatan itu dihapus.
Apabila dalam waktu yang ditentukan keberatan tersebut diajukan ke
Pengadilan, catatan itu dihapus setelah ada penyelesaian secara damai atau
putusan Pengadilan mengenai sengketa tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan
mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat merupakan alat
pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA. Sehubungan
dengan itu apabila masih ada ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang
bersangkutan, yang ternyata dari masih adanya catatan dalam pembukuannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pada prinsipnya sertifikat
belum dapat diterbitkan, namun apabila catatan itu mengenai ketidakpastian
data fisik yang tidak disengketakan, sertifikat dapat diterbitkan.
Data fisik yang dimaksud tidak lengkap adalah apabila data fisik bidang
tanah yang bersangkutan merupakan hasil pemetaan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
Ayat (3)
Sertifikat tanah wakaf diserahkan kepada Nadzirnya. Dalam hal
pemegang hak sudah meninggal dunia, sertfikat diterimakan kepada ahli
warisnya atau salah seorang ahli waris dengan persetujuan para ahli waris yang
lain.
Ayat (4)
Dalam hal hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
kepunyaan seorang laki-laki yang beristri atau seorang perempuan yang
bersuami, surat penunjukan tertulis dimaksud tidak diperlukan.
Ayat (5)
Dengan adanya ketenttuan ini tiap pemegang hak bersama memegang
sertifikat yang menyebutkan besarnya bagian masing-masing dari hak bersama
tersebut.
Dengan demikian masing-masing akan dengan mudah dapat melakukan
perbuatan hukum mengenai bagian haknya yang bersangkutan tanpa perlu
mengadakan perubahan pada surat tanda bukti hak para pemegang hak bersama
yang bersangkutan, kecuali kalau secara tegas ada larangan untuk berbuat
demikian jika tidak ada persetujuan para pemegang hak bersama yang lain.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa
selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang
tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang
tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus
sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang
bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.
Ayat (2)
Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA
tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan
dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di
dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data
yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk
menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari
pernyataan dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai
peristiwa hukum merupakan alat prosedur pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan
sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh
mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran
tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu
diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini.
Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada
sistem publikasi negatif dan pada sisi lain pihak untuk secara seimbang
memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai
sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan
sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.
Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak yang namanya
tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu
menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai
tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga
acquisitive verjaring atau adverse possession. Hukum tanah kita yang memakai
dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut, karena hukum
adat tidak mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang
dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dalam
pendaftaran tanah, yaitu lembaga rechtsverwerking.
Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu membiarkan
tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang
memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut
kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya
hak atas tanah karena diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai
dengan lembaga ini.
Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini
bukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan
ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum
sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dan
sekaligus memberikan wujud konkret dalam penerapan ketentuan dalam UUPA
mengenai penelantaran tanah.
Pasal 33
Ayat (1)
Karena pada dasarnya terbuka bagi umum dokumen yang dimaksud
ayat ini disebut daftar umum.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu
para pihak yang berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah
tersebut. Sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang
tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur,
siapapun yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang
diperlukan. Tidak digunakan hak tersebut menjadi tanggungjawab yang
bersangkutan.
Ayat (2)
Daftar nama sebenarnya tidak memuat keterangan mengenai tanah,
melainkan memuat keterangan mengenai orang perseorangan atau badan
hukum dalam hubungan dengan tanah yang dimilikinya. Keterangan ini
diperlukan oleh instansi-instansi Pemerintah untuk keperluan pelaksanaan
tugasnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasl 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Untuk mencegah hilangnya dokumen yang sangat penting untuk
kepentingan masyarakat ini maka apabila ada instansi yang menganggap perlu
untuk memeriksanya, pemeriksaan dokumen itu wajib dilakukan di Kantor
Pertanahan. Pengecualian ketentuan ini adalah sebagaimana diatur dalam ayat
(4).
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Setelah diperlihatkan dan jika diperlukan dibuatkan petikan, salinan atau
rekaman seperti dimaksud pada ayat (3), dokumen yang bersangkutan dibawa
dan disimpan kembali di tempat yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Ayat (5)
Penyimpanan dengan menggunakan peralatan elektronik dan dalam
bentuk film akan menghemat dan mempercepat akses pada data yang
diperlukan. Tetapi penyelenggaraannya memerlukan persiapan peralatan dan
tenaga serta dana yang besar. maka pelaksanaanya akan dilakukan secara
bertahap.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Perubahan data fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan, atau
penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. Perubahan data yuridis
terjadi misalnya kalau diadakan pembebanan atau pemindahan hak atas bidang
tanah yang sudah didaftar.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Dalam ayat ini diwujudkan fungsi dan tanggungjawab PPAT sebagai
pelaksana pendaftaran tanah. Akta PPAT wajib dibuat sedemikian rupa sehingga
dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak dan
pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggungjawab
untuk memeriksa syarat-syarat perbuatan hukum yang bersangkutan, dengan
antara lain mencocokkan daya yang terdapat dalam sertifikat dengan
daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.
Yang dimaksudkan dalam huruf d dengan surat kuasa mutlak adalah
pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak yang memberi
kuasa, sehingga pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum pemindahan hak.
Contoh syarat yang dimaksudkan dalam huruf g adalah misalnya larangan
yang diadakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang
Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah
Dan Bangunan untuk membuat akta, jika kepadanya tidak diserahkan fotocopy
surat setoran pajak penghasilan yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Selaku pelaksana pendaftaran tanah PPAT wajib segera
menyampaikan akata yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan, agar dapat
dilaksanakan proses pendaftarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan.
Ayat (2)
Kewajiban PPAT hanya sebatas menyampaikan akta dengan
berkas-berkasnya kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran kegiatan selanjutnya
serta penerimaan sertifikatnya menjadi urusan pihak yang berkepentingan
sendiri.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Untuk menghindarkan terjadinya pelanggaran umum yang tidak jelas
obyeknya perlu diminta keterangan yang paling mutakhir mengenai tanah atau
Bagian 8 dari 8
satuan rumah susun yang akan dilelang dari Kantor Pertanahan.
Ayat (3)
Sesuai dengan fungsinya sebagai sumber informasi yang mutakhir
mengenai tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang, keterangan ini
sangat penting bagi Pejabat Lelang untuk memperoleh keyakinan tentang obyek
lelang. Oleh karena itu surat keterangan tersebut harus tetap diterbitkan,
walaupun tanah atau satuan rumah susun yang bersangkutan sedang dalam
sengketa atau dalam status sitaan.
Ayat (4)
Lelang eksekusi meliputi lelang dalam rangka pelaksanaan putusan
pengadilan, hak tanggungan, sita pajak, sita Kejaksaan/Penyidik dan sita
Panitia Urusan Piutang Negara. Dalam pelelangan eksekusi kadang-kadang
tereksekusi menolak untuk menyerahkan sertifikat asli hak yang akan dilelang.
Hal ini tidak boleh menghalangi dilaksanakannya lelang. Oleh karena itu lelang
eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun sertifikat asli tanah tersebut tidak
dapat diperoleh Pejabat lelang dari tereksekusi.
Ayat (5)
Dokumen ini akan dijadikan dasar pendaftaran peralihan haknya.
Pasal 42
Ayat (1)
Peralihan hak karena perwarisan terjadi karena hukum pada saat
pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti bahwa sejak itu
para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Mengenai siapa yang
menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris.
Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam
rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi
ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan
disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir.
Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak
Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris.
Ayat (2)
Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah pada yang
mewariskan diperlukan karena pendaftaran peralihan hak ini baru dapat
dilakukan setelah pendaftaran untuk pertama kali hak yang bersangkutan atas
nama yang mewariskan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Apabila dari akta pembagian waris yang dibuat sesuai ketentuan yang
berlaku bagi ahli waris sudah ternyata suatu hak yang merupakan harta waris
jatuh pada seorang penerima warisan tertenttu, pendaftaran peralihan haknya
dapat langsung dilakukan tanpa alat bukti peralihan hak lain, misalnya akta
PPAT.
Ayat (5)
Sesudah hak tersebut didaftar sebagai harta bersama, pendaftaran
pembagian hak tersebut selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan
Pasal 51.
Pasal 43
Ayat (1)
Beralihnya hak dalam penggabungan atau peleburan perseroan atau
koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi terjadi karena hukum (Pasal 107
ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan
Pasal 14 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Karena
itu cukup dibuktikan dengan akta yang membuktikan terjadinya penggabungan
atau peleburan tersebut. Ketentuan ini secara mutatis mutandis berlaku untuk
penggabungan atau peleburan badan hukum lain.
Ayat (2)
Dalam rangka likuidasi dilakukan pemindahan hak, yang kalau mengenai
tanah dibuktikan dengan akta PPAT.
Pasal 44
Ayat (1)
Dipandang dari sudut hak tanggungan, pendaftaran pemberian hak
tanggungan merupakan pendaftaran pertama. dipandang dari sudut hak yang
dibebani, pencatatannya dalam buku tanah dan sertifikat tanah yang dibebani
merupakan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatu
perbuatan hukum. Oleh karena itu apabila perbuatan hukum itu batal atau
dibatalkan, akta PPAT yang bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai perbuatan
hukum tersebut. Dalam pada itu apabila suatu perbuatan hukum dibatalkan
sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan perbuatan hukum itu
sudah didaftar di Kantor Pertanahan, maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan.
Perubahan data pendaftaran tanah menurut pembatalan perbuatan hukum itu
harus didasarkan atas alat bukti lain, misalnya putusan pengadilan atau akta
PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Perpanjangan jangka waktu suatu hak tidak mengakibatkan hak tersebut harus
atau terputus. Oleh karena itu untuk pendaftarannya tidak perlu dibuatkan
buku tanah dan sertifikat baru.
Pasal 48
Ayat (1)
Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang
berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya ketentuan landreform
(lihat ayat (4)).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemecahan bidang tanah tidak boleh merugikan kepentingan kreditor
yang mempunyai hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu
hanya boleh dilakukan setelah diperoleh persetujuan tertulis dari kreditor atau
pihak lain yang berwenang menyetujui penghapusan beban lain yang
bersangkutan.
Beban yang bersangkutan tidak selalu harus dihapus. Dalam hal hak
tersebut dibebani hak tanggungan, hak tanggungan yang bersangkutan tetap
membebani bidang-bidang hasil pemecahan itu.
Ayat (4)
Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Peraturan
Pemerintah ini diundangkan adalah Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
Pasal 49
Ayat (1)
Dalam hal pemisahan bidang tanah menurut ayat ini bidang tanah yang
luas diambil sebagian yang menjadi satuan bidang baru. Dalam hal ini bidang
tanah induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya, kecuali mengenai
luas dan batasnya. Istilah yang digunakan adalah pemisahan, untuk
membedakannya dengan apa yang dilakukan menurut Pasal 48.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Pada saatnya suatu hak bersamaan, baik yang diperoleh sebagai warisan
maupun sebab lain, perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. Untuk itu
kesepakatan antara pemegang hak bersama tersebut perlu dituangkan dalam
akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalam pembagian
tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama memperoleh bagian. Dalam
pembagian harta warisan seringkali yang menjadi pemegang hak individu hanya
sebagian dari keseluruhan penerima warisan, asalkan hal tersebut disepakati
oleh seluruh penerima warisan sebagai pemegang hak bersama.
Pasal 52
Ayat (1)
Untuk mencatat hapusnya hak atas tanah yang dibatasi masa berlakunya
tidak diperlukan penegasan dari Pejabat yang bersenang.
Dalam acara melepaskan hak, maka selain harus ada bukti bahwa yang
melepaskan adalah pemegang haknya, juga perlu diteliti apakah pemegang hak
tersebut berwenang untuk melepaskan hak yang bersangkutan.
Dalam hal hak yang dilepaskan dibebani hak tanggungan diperlukan
persetujuan dari kreditor yang bersangkutan. Demikian juga ia tidak berwenang
untuk melepaskan haknya, jika tanah yang bersangkutan berada dalam sita oleh
Pengadilan atau ada beban-beban lain.
Ayat (2)
Dalam hal-hal tertentu Kepala Kantor Pertanahan dapat
mengumumkan hapusnya hak yang sertifikatnya tidak diserahkan kepadanya
untuk mencegah dilakukannya perbuatan hukum mengenai tanah yang suddah
tidak ada haknya tersebut.
Pasal 53
Hak tanggungan merupakan accessoir pada suatu piutang tertentu, karenanya
menurut hukum mengikuti peralihan piutang yang bersangkutan. Maka untuk
peralihannya tidak diperlukan perbuatan hukum tersendiri dan pendaftarannya
cukup dilakukan bukti cessie, subrogasi ataupun pewarisan piutangnya yang
dijamin.
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Kedua dokumen yang dimaksud ayat ini merupakan pernyataan tertulis
dari pemegang hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan Pengadilan adalah baik badan-badan Peradilan
Umum, Peradilan Tata Usaha Negara ataupun Peradilan Agama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Putusan Pengadilan mengenai hapusnya sesuatu hak harus dilaksanakan
lebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang, sebelum didaftar oleh kepala Kantor
Pertanahan.
Pasal 56
Yang dimaksud pemegang hak yang diganti nama adalah pemegang hak yang
sama tetapi namanya berganti. Penggantian nama pemegang hak dapat terjadi
baik mengenai orang perseorangan maupun badan hukum.
Pasal 57
Ayat (1)
Untuk memperkecil kemungkinan pemalsuan, di waktu yang lampau
terlah beberapa kali dilakukan penggantian blanko sertifikat, sehubungan
dengan itu apabila dikehendaki oleh pemegang hak, sertifikatnya boleh diganti
dengan sertifikat yang menggunakan blanko baru.
Diterbitkannya sertifikat pengganti dilakukan apabila dan sesudah semua
ketentuan dalam Bab VI Peraturan Pemerintah ini dipenuhi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Dalam hal hak atas tanah berdasarkan akta yang dibuat oleh PPAT sudah
berpindah kepada pihak lain, tetapi sebelum peralihan tersebut didaftar
sertifikatnya hilang, permintaan penggantian sertifikat hilang dilakukan oleh
pemegang haknya yang baru dengan pernyataan dari PPAT bahwa pada waktu
dibuat akta PPAT sertifikat tersebut masih ada.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Keberatan dianggap beralasan apabila misalnya, ada pihak yang
menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak hilang melainkan dipegang olehnya
berdasarkan persetujuan pemegang hak dalam rangka seuatu perbuatan hukum
tertenttu.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Di daerah-daerah tertenttu pengumuman yang dimaksud pada ayat(2)
memerlukan biaya yang besar yang tidak sebanding dengan harga tanah yang
bersangkutan. Sehubungan dengan itu, Menteri dapat menentukan cara
pengumuman lain yang lebih murah biayanya.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengumuman ini dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan
perbuatan hukum mengenai tanah atau rumah susun yang bersangkutan
berdasarkan sertifikat yang telah tidak berlaku.
Sertifikat yang lama dengan sendirinya tidak berlaku lagi, karena sesuai
dengan ketentuan yang bersangkutan telah berpindah kepada pembeli lelang
dengan telah dimenangkannya lelang serta telah dibayarkan harga pembelian
lelang.
Pasal 61
Ayat (1)
Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah
pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 62
Ayat (1)
Ketentuan peralihan ini memungkinkan Peraturan Pemerintah ini segera
dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3696