NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
PP Nomor 35 Tahun 2021 · PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan PHK
Ditjen PP
Teks hasil ekstraksi PDF batang tubuh dan penjelasan. Periksa kutipan pada PDF asli.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 7
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.45, 2021 KETENAGAKERJAAN. Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu. Alih Daya. Waktu Kerja. Istirahat.
Pemutusan Hubungan Kerja. Pencabutan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6647)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN
WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
2021, No.45 -2-
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA
DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:
1. Hubungan Kerja adalah hubungan antara
Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan
Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur
pekerjaan, Upah, dan perintah.
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima Upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
3. Pengusaha adalah:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang menjalankan suatu Perusahaan
milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang berada di Indonesia mewakili
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b yang berkedudukan di luar
wilayah Indonesia.
4. Perusahaan adalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum
atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik
2021, No.45
-3-
milik swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan
membayar Upah atau imbalan dalam bentuk
lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain
yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar
Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi
yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di
luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan, membela serta melindungi hak
dan kepentingan Pekerja/Buruh serta
meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan
keluarganya.
6. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja
kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi
Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.
7. Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang
melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh)
jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari
dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5
(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu
kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada
hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.
8. Upah Kerja Lembur adalah Upah yang dibayarkan
oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang
2021, No.45 -4-
melaksanakan pekerjaan dalam Waktu Kerja
Lembur.
9. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara
Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak.
10. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya
disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara
Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk
mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu
tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
11. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang
selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian
Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha
untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat
tetap.
12. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang
dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang
memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib
Perusahaan.
13. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang
merupakan hasil perundingan antara Serikat
Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi
yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau
beberapa Pengusaha atau perkumpulan
Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak,
dan kewajiban kedua belah pihak.
14. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha
berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat
untuk melaksanakan pekerjaan tertentu
berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan
Perusahaan pemberi pekerjaan.
15. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran
Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
2021, No.45
-5-
antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
17. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri
sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan
pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan,
dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
BAB II
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
(1) Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian
Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
(2) Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
(3) Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau
untuk waktu tidak tertentu.
2021, No.45 -6-
Pasal 3
PKWTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Pasal 4
(1) PKWT didasarkan atas:
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
(2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap.
Pasal 5
(1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat
untuk pekerjaan tertentu yaitu:
a. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terlalu lama;
b. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
c. pekerjaan yang berhubungan dengan produk
baru, kegiatan baru, atau produk tambahan
yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
(2) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerjaan tertentu
yaitu:
a. pekerjaan yang sekali selesai; atau
b. pekerjaan yang sementara sifatnya.
(3) Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), PKWT dapat
dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya
yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak
tetap.
2021, No.45
-7-
Pasal 6
Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam
waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling
lama 5 (lima) tahun.
Pasal 7
(1) Pekerjaan yang bersifat musiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
merupakan pekerjaan yang pelaksanaannya
tergantung pada:
a. musim atau cuaca; atau
b. kondisi tertentu.
(2) Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada
musim atau cuaca sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan pada
musim tertentu atau cuaca tertentu.
(3) Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada
kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan pekerjaan tambahan yang
dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target
tertentu.
Pasal 8
(1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibuat
untuk paling lama 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan
pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka
dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan
jangka waktu sesuai kesepakatan antara
Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan
ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT
beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima)
tahun.
2021, No.45 -8-
(3) Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan
jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan
Kerja berdasarkan PKWT.
Pasal 9
(1) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) didasarkan atas kesepakatan para pihak
yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja.
(2) Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:
a. ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan
dinyatakan selesai; dan
b. lamanya waktu penyelesaian pekerjaan
disesuaikan dengan selesainya suatu
pekerjaan.
(3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan
dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari
lamanya waktu yang disepakati sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b maka PKWT putus
demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.
(4) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan
dalam PKWT belum dapat diselesaikan sesuai
lamanya waktu yang disepakati sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b maka jangka
waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai
Bagian 2 dari 7
batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.
(5) Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan
jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan
Kerja berdasarkan PKWT.
Pasal 10
(1) PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap
pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat
atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana
2021, No.45
-9-
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan
tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan
volume pekerjaan serta pembayaran upah
Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran.
(2) PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan Perjanjian Kerja harian.
(3) Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan
Pekerja/Buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh
satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
(4) Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh
satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja
harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara
Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum
berubah berdasarkan PKWTT.
Pasal 11
(1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) membuat Perjanjian Kerja harian
secara tertulis dengan Pekerja/Buruh.
(2) Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibuat secara kolektif dan
paling sedikit memuat:
a. nama/alamat Perusahaan atau pemberi kerja;
b. nama/alamat Pekerja/Buruh;
c. jenis pekerjaan yang dilakukan; dan
d. besarnya Upah.
(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memenuhi hak-hak Pekerja/Buruh termasuk
hak atas program jaminan sosial.
Pasal 12
(1) PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa
percobaan kerja.
2021, No.45 -10-
(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja,
masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut
batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.
Pasal 13
PKWT paling sedikit memuat:
a. nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat
Pekerja/Buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besaran dan cara pembayaran Upah;
f. hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau syarat kerja yang diatur
dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja
Bersama;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
h. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam PKWT.
Pasal 14
(1) PKWT harus dicatatkan oleh Pengusaha pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara
daring paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
penandatanganan PKWT.
(2) Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum
tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh
Pengusaha secara tertulis di dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama
7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.
2021, No.45
-11-
Bagian Ketiga
Pemberian Uang Kompensasi
Pasal 15
(1) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi
kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya
berdasarkan PKWT.
(2) Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada
saat berakhirnya PKWT.
(3) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang
telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu)
bulan secara terus menerus.
(4) Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi
diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT
sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu
perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya
diberikan setelah perpanjangan jangka waktu
PKWT berakhir atau selesai.
(5) Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi
tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi
kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.
Pasal 16
(1) Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara
terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu)
bulan Upah;
b. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi
kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung
secara proporsional dengan perhitungan:
masa kerja x 1 (satu) bulan Upah;
12
c. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan,
dihitung secara proporsional dengan
perhitungan:
2021, No.45 -12-
masa kerja x 1 (satu) bulan Upah.
12
(2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran
uang kompensasi terdiri atas Upah pokok dan
tunjangan tetap.
(3) Dalam hal Upah di Perusahaan tidak
menggunakan komponen Upah pokok dan
tunjangan tetap maka dasar perhitungan
pembayaran uang kompensasi yaitu Upah tanpa
tunjangan.
(4) Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas Upah
pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar
perhitungan uang kompensasi yaitu Upah pokok.
(5) Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu
pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari
lamanya waktu yang diperjanjikan dalam PKWT
maka uang kompensasi dihitung sampai dengan
saat selesainya pekerjaan.
(6) Besaran uang kompensasi untuk Pekerja/Buruh
pada usaha mikro dan usaha kecil diberikan
berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan
Pekerja/Buruh.
Pasal 17
Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan
Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang
ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan
uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) yang besarannya dihitung berdasarkan
jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh
Pekerja/Buruh.
2021, No.45
-13-
BAB III
ALIH DAYA
Pasal 18
(1) Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya
dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan,
didasarkan pada PKWT atau PKWTT.
(2) PKWT atau PKWTT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dibuat secara tertulis.
(3) Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan,
syarat kerja, dan perselisihan yang timbul
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab
Perusahaan Alih Daya.
(4) Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan,
syarat kerja, dan perselisihan yang timbul
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 19
(1) Dalam hal Perusahaan Alih Daya mempekerjakan
Pekerja/Buruh berdasarkan PKWT maka
Perjanjian Kerja tersebut harus mensyaratkan
pengalihan pelindungan hak bagi Pekerja/Buruh
apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya
dan sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada.
(2) Persyaratan pengalihan pelindungan hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jaminan atas kelangsungan bekerja bagi
Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya
berdasarkan PKWT dalam Perusahaan Alih Daya.
(3) Dalam hal Pekerja/Buruh tidak memperoleh
jaminan atas kelangsungan bekerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Alih Daya
bertanggung jawab atas pemenuhan hak
Pekerja/Buruh.
2021, No.45 -14-
Pasal 20
(1) Perusahaan Alih Daya harus berbentuk badan
hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha
yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Syarat dan tata cara memperoleh perizinan
berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai norma,
standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
BAB IV
WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21
(1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan
waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat
puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau
pekerjaan tertentu.
(4) Pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.
2021, No.45
-15-
Pasal 22
Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada
waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) wajib memberi waktu istirahat mingguan
kepada Pekerja/Buruh meliputi:
a. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu.
Bagian Kedua
Waktu Kerja pada Sektor Usaha atau Pekerjaan Tertentu
Pasal 23
(1) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan
tertentu dapat menerapkan waktu kerja yang
kurang atau lebih dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
(2) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan
tertentu yang menerapkan waktu kerja kurang dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai karakteristik:
a. penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 (tujuh)
jam 1 (satu) hari dan kurang dari 35 (tiga
puluh lima) jam 1 (satu) minggu;
b. waktu kerja fleksibel; atau
c. pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi
kerja.
(3) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan
tertentu yang menerapkan waktu kerja lebih dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan waktu
kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 24
(1) Dalam hal terdapat kebutuhan waktu kerja dan
waktu istirahat selain yang telah ditetapkan oleh
2021, No.45 -16-
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3), Menteri dapat menetapkan waktu kerja
dan waktu istirahat pada sektor usaha atau
pekerjaan tertentu lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja dan
waktu istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan
tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 25
(1) Pelaksanaan waktu kerja dan jam kerja bagi
Pekerja/Buruh yang dipekerjakan pada sektor
usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan
waktu kerja kurang dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
(2) Pelaksanaan waktu kerja dan jam kerja bagi
Pekerja/Buruh yang dipekerjakan pada sektor
usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan
waktu kerja lebih dari ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
Bagian Ketiga
Waktu Kerja Lembur
Pasal 26
(1) Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling
lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18
(delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
(2) Ketentuan Waktu Kerja Lembur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kerja
lembur yang dilakukan pada waktu istirahat
mingguan dan/atau hari libur resmi.
2021, No.45
-17-
Pasal 27
(1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2), wajib membayar Upah
Kerja Lembur.
(2) Kewajiban membayar Upah Kerja Lembur
dikecualikan bagi Pekerja/Buruh dalam golongan
jabatan tertentu.
(3) Pekerja/Buruh dalam golongan jabatan tertentu
Bagian 3 dari 7
mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir,
perencana, pelaksana, dan/atau pengendali
jalannya Perusahaan dengan waktu kerja tidak
dapat dibatasi dan mendapat Upah lebih tinggi.
(4) Pengaturan golongan jabatan tertentu diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
(5) Apabila golongan jabatan tertentu tidak diatur
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pengusaha
wajib membayar Upah Kerja Lembur.
Pasal 28
(1) Untuk melaksanakan Waktu Kerja Lembur harus
ada perintah dari Pengusaha dan persetujuan dari
Pekerja/Buruh yang bersangkutan secara tertulis
dan/atau melalui media digital.
(2) Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar
Pekerja/Buruh yang bersedia bekerja lembur yang
ditandatangani oleh Pekerja/Buruh yang
bersangkutan dan Pengusaha.
(3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur
yang memuat nama Pekerja/Buruh yang bekerja
lembur dan lamanya Waktu Kerja Lembur.
2021, No.45 -18-
Pasal 29
(1) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
selama Waktu Kerja Lembur berkewajiban:
a. membayar Upah Kerja Lembur;
b. memberi kesempatan untuk istirahat
secukupnya; dan
c. memberikan makanan dan minuman paling
sedikit 1.400 (seribu empat ratus) kilo kalori,
apabila kerja lembur dilakukan selama 4
(empat) jam atau lebih.
(2) Pemberian makanan dan minuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat
digantikan dalam bentuk uang.
Pasal 30
Ketentuan Waktu Kerja Lembur berlaku untuk semua
Perusahaan, kecuali bagi Perusahaan pada sektor
usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24.
Bagian Keempat
Upah Kerja Lembur
Pasal 31
(1) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) wajib membayar Upah
Kerja Lembur dengan ketentuan:
a. untuk jam kerja lembur pertama sebesar
1,5 (satu koma lima) kali Upah sejam; dan
b. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya,
sebesar 2 (dua) kali Upah sejam.
(2) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
membayar Upah Kerja Lembur, apabila kerja
lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan
dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6
2021, No.45
-19-
(enam) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam
seminggu, dengan ketentuan:
a. perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan
sebagai berikut:
1. jam pertama sampai dengan jam ketujuh,
dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;
2. jam kedelapan, dibayar 3 (tiga) kali Upah
sejam; dan
3. jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam
kesebelas, dibayar 4 (empat) kali Upah
sejam;
b. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja
terpendek, perhitungan Upah Kerja Lembur
dilaksanakan sebagai berikut:
1. jam pertama sampai dengan jam kelima,
dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;
2. jam keenam, dibayar 3 (tiga) kali Upah
sejam; dan
3. jam ketujuh, jam kedelapan, dan jam
kesembilan, dibayar 4 (empat) kali Upah
sejam.
(3) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
membayar Upah Kerja Lembur, apabila kerja
lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan
dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5
(lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam
seminggu, dengan ketentuan perhitungan Upah
Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut:
a. jam pertama sampai dengan jam kedelapan,
dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;
b. jam kesembilan, dibayar 3 (tiga) kali Upah
sejam; dan
c. jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua
belas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam.
2021, No.45 -20-
Pasal 32
(1) Perhitungan Upah Kerja Lembur didasarkan pada
Upah bulanan.
(2) Cara menghitung Upah sejam yaitu 1/173 (satu
per seratus tujuh puluh tiga) kali Upah sebulan.
(3) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok
dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan
Upah Kerja Lembur 100% (seratus persen) dari
Upah.
(4) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah
pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap,
apabila Upah pokok ditambah tunjangan tetap
lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima persen)
keseluruhan Upah maka dasar perhitungan Upah
Kerja Lembur sama dengan 75% (tujuh puluh lima
persen) dari keseluruhan Upah.
Pasal 33
(1) Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayar secara
harian maka penghitungan besarnya Upah sebulan
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima),
bagi Pekerja/Buruh yang bekerja 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. Upah sehari dikalikan 21 (dua puluh satu),
bagi Pekerja/Buruh yang bekerja 5 (lima) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu.
(2) Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayarkan atas
dasar perhitungan satuan hasil, Upah sebulan
sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 (dua
belas) bulan terakhir.
(3) Dalam hal Upah sebulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) lebih rendah dari Upah minimum
maka Upah sebulan yang digunakan untuk dasar
penghitungan Upah Kerja Lembur yaitu Upah
minimum yang berlaku di wilayah tempat
Pekerja/Buruh bekerja.
2021, No.45
-21-
Pasal 34
(1) Dalam hal Perusahaan telah melaksanakan
pembayaran Upah Kerja Lembur dengan sebutan
lain dan nilai perhitungan Upah Kerja Lembur
sama dengan atau lebih baik maka perhitungan
Upah Kerja Lembur tetap berlaku.
(2) Upah Kerja Lembur dengan sebutan lain dan nilai
perhitungannya yang telah dilaksanakan oleh
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi Upah Kerja Lembur sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3) Pelaksanaan pembayaran Upah Kerja Lembur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
Bagian Kelima
Istirahat Panjang
Pasal 35
(1) Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat
panjang.
(2) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Perusahaan yang dapat
memberikan istirahat panjang dan pelaksanaannya
diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
2021, No.45 -22-
BAB V
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja
Pasal 36
Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena
alasan:
a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan
Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan
Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia
menerima Pekerja/Buruh;
b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan
penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan
penutupan Perusahaan yang disebabkan
Perusahaan mengalami kerugian;
c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena
Perusahaan mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 (dua) tahun;
d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan
memaksa (force majeure);
e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang;
f. Perusahaan pailit;
g. adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja
yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan
Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
1. menganiaya, menghina secara kasar, atau
mengancam Pekerja/Buruh;
2. membujuk dan/atau menyuruh
Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan;
3. tidak membayar Upah tepat pada waktu yang
telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan
2021, No.45
-23-
berturut-turut atau lebih, meskipun
Pengusaha membayar Upah secara tepat
waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah
dijanjikan kepada Pekerja/Buruh;
5. memerintahkan Pekerja/Buruh untuk
melaksanakan pekerjaan di luar yang
diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan
jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan
Pekerja/Buruh sedangkan pekerjaan tersebut
tidak dicantumkan pada Perjanjian Kerja;
h. adanya putusan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang
menyatakan Pengusaha tidak melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g
terhadap permohonan yang diajukan oleh
Pekerja/Buruh dan Pengusaha memutuskan
untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;
i. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan
sendiri dan harus memenuhi syarat:
1. mengajukan permohonan pengunduran diri
secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal mulai
pengunduran diri;
2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai
tanggal mulai pengunduran diri;
j. Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja
atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara
tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan
telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara
patut dan tertulis;
k. Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan
sebelumnya telah diberikan surat peringatan
2021, No.45 -24-
pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut
masing-masing berlaku untuk paling lama 6
(enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama;
l. Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan
selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
m. Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan
atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat
melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas
12 (dua belas) bulan;
n. Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun; atau
o. Pekerja/Buruh meninggal dunia.
Pasal 37
(1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar
tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
(2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat
dihindari, maksud dan alasan Pemutusan
Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha
kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan
apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan
merupakan anggota dari Serikat Pekerja/Serikat
Buruh.
(3) Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat
dalam bentuk surat pemberitahuan dan
disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha
kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat
Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan
Kerja.
(4) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan
dalam masa percobaan, surat pemberitahuan
disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
2021, No.45
-25-
sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.
Pasal 38
Dalam hal Pekerja/Buruh telah mendapatkan surat
pemberitahuan dan tidak menolak Pemutusan
Hubungan Kerja, Pengusaha harus melaporkan
Pemutusan Hubungan Kerja kepada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan dan/atau dinas yang
Bagian 4 dari 7
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.
Pasal 39
(1) Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat
pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan
menyatakan menolak, harus membuat surat
penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh)
hari kerja setelah diterimanya surat
pemberitahuan.
(2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai
Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian
Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan
melalui perundingan bipartit antara Pengusaha
dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.
(3) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai
kesepakatan, penyelesaian Pemutusan Hubungan
Kerja tahap berikutnya dilakukan melalui
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2021, No.45 -26-
Bagian Kedua
Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja
Pasal 40
(1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja,
Pengusaha wajib membayar uang pesangon
dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima.
(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1
(satu) bulan Upah;
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan
Upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan
Upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan
Upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan
Upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi
kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan
Upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan
Upah;
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan)
bulan Upah; dan
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih,
9 (sembilan) bulan Upah.
(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
2021, No.45
-27-
ketentuan sebagai berikut:
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan
Upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan
Upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4
(empat) bulan Upah;
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5
(lima) bulan Upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih
tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6
(enam) bulan Upah;
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu)
tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau
lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat)
tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau
lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.
(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum
gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk
Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat
dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja; dan
c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian
Kerja Bersama.
2021, No.45 -28-
Pasal 41
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau
pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak
bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha
tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh maka
Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4).
Pasal 42
(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan pengambilalihan Perusahaan maka
Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
(2) Dalam hal terjadi pengambilalihan Perusahaan
yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat
kerja dan Pekerja/Buruh tidak bersedia
melanjutkan Hubungan Kerja, Pengusaha dapat
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan
Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
2021, No.45
-29-
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
Pasal 43
(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang
disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka
Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk
mencegah terjadinya kerugian maka
Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
Pasal 44
(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Perusahaan tutup yang disebabkan
Perusahaan mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami
kerugian tidak secara terus menerus selama 2
(dua) tahun maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
2021, No.45 -30-
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Perusahaan tutup yang disebabkan bukan
karena Perusahaan mengalami kerugian maka
Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
Pasal 45
(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Perusahaan tutup yang disebabkan
keadaan memaksa (force majeure) maka
Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan keadaan memaksa (force majeure) yang
tidak mengakibatkan Perusahaan tutup maka
Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 0,75 (nol koma tujuh
puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
2021, No.45
-31-
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
Pasal 46
(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Perusahaan dalam keadaan penundaan
kewajiban pembayaran utang yang disebabkan
Perusahaan mengalami kerugian maka
Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Perusahaan dalam keadaan penundaan
kewajiban pembayaran utang bukan karena
Perusahaan mengalami kerugian maka
Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
Pasal 47
Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Perusahaan
pailit maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
2021, No.45 -32-
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4).
Pasal 48
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya
permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang
diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha
melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 36 huruf g maka Pekerja/Buruh berhak
atas:
a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4).
Pasal 49
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya
putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang menyatakan Pengusaha tidak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 huruf g terhadap permohonan yang diajukan
oleh Pekerja/Buruh maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4); dan
b. uang pisah yang besarannya diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 50
Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan
sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas:
2021, No.45
-33-
a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4); dan
b. uang pisah yang besarannya diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 51
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau
lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis
yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah
dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan
tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4); dan
b. uang pisah yang besarannya diatur dalam
Bagian 5 dari 7
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 52
(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat
peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara
berturut-turut maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
2021, No.45 -34-
alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran
bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4); dan
b. uang pisah yang besarannya diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
(3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (2).
Pasal 53
(1) Dalam hal Pekerja/Buruh ditahan pihak yang
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana
maka Pengusaha tidak wajib membayar Upah,
tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga
Pekerja/Buruh yang menjadi tanggungannya
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk 1 (satu) orang tanggungan, 25% (dua
puluh lima persen) dari Upah;
b. untuk 2 (dua) orang tanggungan, 35% (tiga
puluh lima persen) dari Upah;
c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan, 45% (empat
puluh lima persen) dari Upah;
d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih,
50% (lima puluh persen) dari Upah.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak hari pertama Pekerja/Buruh
ditahan oleh pihak yang berwajib.
Pasal 54
(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
2021, No.45
-35-
alasan Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan
pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan
pihak yang berwajib karena diduga melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 huruf l yang menyebabkan kerugian
Perusahaan maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4); dan
b. uang pisah yang besarannya diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan
pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan
pihak yang berwajib karena diduga melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 huruf l yang tidak menyebabkan kerugian
Perusahaan maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
b. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
(3) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara
pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
Pekerja/Buruh dinyatakan tidak bersalah maka
Pengusaha mempekerjakan Pekerja/Buruh
kembali.
(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara
pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah maka
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja dan Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4); dan
2021, No.45 -36-
b. uang pisah yang besarannya diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara
pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah maka
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja dan Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
b. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
Pasal 55
(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Pekerja/Buruh mengalami sakit
berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja
dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah
melampaui batas 12 (dua belas) bulan maka
Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan
Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
(2) Pekerja/Buruh dapat mengajukan Pemutusan
Hubungan Kerja kepada Pengusaha karena alasan
Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan
atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat
melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas
12 (dua belas) bulan maka Pekerja/Buruh berhak
atas:
a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan
Pasal 40 ayat (2);
2021, No.45
-37-
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
40 ayat (4).
Pasal 56
Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka
Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh
puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4).
Pasal 57
Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan
Pekerja/Buruh meninggal dunia maka kepada ahli
warisnya diberikan sejumlah uang yang
perhitungannya sama dengan:
a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan
Pasal 40 ayat (2);
b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4).
Pasal 58
(1) Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh
dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang dana
pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat
diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan
kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan
uang penghargaan masa kerja serta uang pisah
2021, No.45 -38-
akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52
dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57.
(2) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil
daripada uang pesangon dan uang penghargaan
masa kerja serta uang pisah maka selisihnya
dibayar oleh Pengusaha.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.
Pasal 59
Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil wajib
membayar uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah bagi
Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja dengan besaran ditentukan berdasarkan
kesepakatan antara Pengusaha pada usaha mikro dan
usaha kecil dengan Pekerja/Buruh.
BAB VI
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Pasal 60
Pengawasan ketenagakerjaan terhadap penerapan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini
dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau
dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan provinsi.
2021, No.45
-39-
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 61
(1) Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 15
ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal
29 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 53,
dan/atau Pasal 59 dikenai sanksi administratif
berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
alat produksi; dan
d. pembekuan kegiatan usaha.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a merupakan peringatan tertulis atas
pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.
(4) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pembatasan kapasitas produksi barang
dan/atau jasa dalam waktu tertentu;
dan/atau
b. penundaan pemberian izin usaha di salah
satu atau beberapa lokasi bagi Perusahaan
yang memiliki proyek di beberapa lokasi.
(5) Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c berupa tindakan tidak menjalankan
sebagian atau seluruh alat produksi barang
dan/atau jasa dalam waktu tertentu.
(6) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa tindakan
menghentikan seluruh proses produksi barang
dan/atau jasa di Perusahaan dalam waktu
tertentu.
2021, No.45 -40-
Pasal 62
(1) Menteri, menteri terkait, gubernur,
bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengan kewenangannya mengenakan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (1) kepada Pengusaha.
(2) Pengenaan sanksi administratif diberikan
berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan
oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang berasal dari:
a. pengaduan; dan/atau
b. tindak lanjut hasil pengawasan
ketenagakerjaan.
(3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan
oleh Pengawas Ketenagakerjaan dituangkan dalam
nota pemeriksaan.
(4) Dalam hal nota pemeriksaan tidak dilaksanakan
oleh Pengusaha, Pengawas Ketenagakerjaan
menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan beserta nota
pemeriksaan kepada:
a. direktur jenderal yang membidangi
pengawasan ketenagakerjaan pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,
untuk Pengawas Ketenagakerjaan di
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; atau
b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
provinsi, untuk Pengawas Ketenagakerjaan
pada dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
provinsi.
(5) Direktur jenderal atau kepala dinas menyampaikan
rekomendasi kepada pejabat yang berwenang
mengenakan sanksi administratif.
2021, No.45
-41-
(6) Menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau
pejabat yang ditunjuk memberitahukan
pelaksanaan pengenaan sanksi administratif
kepada Menteri.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
PKWT yang telah ada dan jangka waktunya belum
Bagian 6 dari 7
berakhir masih tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya PKWT.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. uang kompensasi untuk PKWT yang jangka
waktunya belum berakhir diberikan sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan
b. besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud
pada huruf a dihitung berdasarkan masa kerja
Pekerja/Buruh yang perhitungannya dimulai sejak
tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pasal 65
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
semua peraturan perundang-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) yang mengatur
mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau
2021, No.45 -42-
pekerjaan tertentu, dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 66
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I
No. 6647 KETENAGAKERJAAN. Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu. Alih Daya. Waktu Kerja. Istirahat.
Pemutusan Hubungan Kerja. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 45)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN
WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
I. UMUM
Dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang
berkembang pesat telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi, termasuk
perubahan dalam bidang ketenagakerjaan. Perubahan tersebut merupakan
tantangan strategis yang menuntut adanya produktivitas dan daya saing
sumber daya manusia sebagai prasyarat utama agar tenaga kerja Indonesia
mampu memainkan peranannya dalam kancah ekonomi global.
Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang
produktif dan berdaya saing tersebut maka arah kebijakan pembangunan
bidang ketenagakerjaan fokus pada upaya penciptaan lapangan pekerjaan
seluas-luasnya dan peningkatan pelindungan hak dan kesejahteraan bagi
Pekerja/Buruh, baik pada saat bekerja, maupun pasca berakhirnya
Hubungan Kerja.
Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang secara adaptif mampu
menjawab tantangan dan dinamika ketenagakerjaan, utamanya terhadap
isu-isu strategis mengenai Hubungan Kerja yang meliputi pengaturan
pelaksanaan PKWT dan pelindungan Pekerja/Buruh didalamnya, termasuk
Pekerja/Buruh PKWT yang dipekerjakan dalam kegiatan alih daya,
pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat bagi Pekerja/Buruh, utamanya
pada sektor-sektor usaha dan jenis pekerjaan tertentu yang menekankan
No. 6647 -2-
pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengaturan mengenai
mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja, termasuk bagaimana memastikan
adanya pemenuhan hak bagi Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan
Hubungan Kerja.
Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat:
a. PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu;
b. jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu
perpanjangan PKWT;
c. uang kompensasi bagi Pekerja/Buruh PKWT;
d. pelindungan Pekerja/Buruh dan perizinan berusaha pada kegiatan alih
daya;
e. waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu;
f. Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
g. batasan Perusahaan tertentu yang dapat menerapkan istirahat
panjang;
h. tata cara Pemutusan Hubungan Kerja; dan
i. pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang
penggantian hak.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
No. 6647
-3-
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “produk baru” adalah produk
yang sebelumnya belum pernah ada atau pengembangan
produk yang sudah ada. Yang dimaksud dengan
“kegiatan baru” adalah usaha yang baru dilaksanakan
oleh Perusahaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ruang lingkup dan batasan
suatu pekerjaan” adalah jenis pekerjaan dan tempat
lokasi pekerjaan dilakukan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
No. 6647 -4-
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “demi hukum” adalah bahwa pada saat
Perjanjian Kerja harian tidak berlaku akibat terpenuhi
ketentuan dalam ayat ini, Hubungan Kerja antara Pengusaha
dengan Pekerja/Buruh tidak memerlukan perjanjian tertulis
atau keputusan tertulis lainnya.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud “hak-hak Pekerja/Buruh” antara lain Upah,
tunjangan hari raya keagamaan, istirahat, cuti, serta program
jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
No. 6647
-5-
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “syarat kerja” adalah hak dan
kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang belum diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pada saat berakhirnya PKWT” adalah
saat jangka waktu PKWT telah berakhir atau selesai.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
No. 6647 -6-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “waktu kerja fleksibel” adalah
pengaturan waktu kerja yang memberi lebih banyak
kebebasan kepada Pengusaha dan Pekerja/Buruh dalam
No. 6647
-7-
mengatur jam kerja.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “sektor usaha atau pekerjaan tertentu”
antara lain usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah
tertentu, sektor usaha pertambangan umum pada daerah
operasi tertentu, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi,
sektor agribisnis hortikultura, dan sektor perikanan pada
daerah operasi tertentu.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hari libur resmi” adalah hari libur
nasional, hari yang diliburkan secara nasional, atau hari libur
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
No. 6647 -8-
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Upah minimum yang berlaku di
wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja” adalah Upah minimum
kabupaten/kota dalam hal di daerah tersebut ditetapkan Upah
minimum kabupaten/kota.
Apabila kabupaten/kota di daerah tersebut tidak terdapat
penetapan Upah minimum kabupaten/kota maka berlaku Upah
minimum provinsi.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Surat pemberitahuan memuat antara lain maksud dan alasan
Pemutusan Hubungan Kerja, kompensasi Pemutusan
No. 6647
-9-
Hubungan Kerja serta hak lainnya bagi Pekerja/Buruh yang
timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “perubahan syarat kerja” merupakan
perubahan hak dan kewajiban yang merugikan Pekerja/Buruh.
Pasal 43
Ayat (1)
Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain
berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal.
Ayat (2)
Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian ditandai dengan
antara lain adanya potensi penurunan produktivitas
Perusahaan atau penurunan laba yang berdampak pada
operasional Perusahaan.
No. 6647 -10-
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Perusahaan tutup yang disebabkan
Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama
2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus
menerus selama 2 (dua) tahun” adalah Perusahaan yang
berhenti beroperasi atau tidak mampu melanjutkan proses
produksi akibat kerugian yang dialami walaupun belum
mencapai 2 (dua) tahun.
Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain
berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Dengan ditetapkannya Perusahaan pailit, Pengusaha tidak
mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan dan/atau
pemberesan harta pailit Perusahaan.
Oleh karena itu pembayaran uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja, dan uang penggantian hak Pekerja/Buruh dilakukan
oleh kurator.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
No. 6647
-11-
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Surat peringatan diterbitkan secara berurutan yaitu:
a. surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu
6 (enam) bulan.
b. Apabila Pekerja/Buruh melakukan kembali pelanggaran
ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
atau Perjanjian Kerja Bersama masih dalam tenggang
waktu 6 (enam) bulan maka Pengusaha dapat menerbitkan
surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka
waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya
peringatan kedua.
c. Apabila Pekerja/Buruh masih melakukan pelanggaran
ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
atau Perjanjian Kerja Bersama, Pengusaha dapat
menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku
selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan
ketiga.
Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga Pekerja/Buruh
kembali melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pengusaha
dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.
Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya
surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila
Pekerja/Buruh yang bersangkutan melakukan kembali
pelanggaran Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama, maka surat peringatan yang
Bagian 7 dari 7
diterbitkan oleh Pengusaha adalah kembali sebagai peringatan
pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua
dan ketiga.
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi
peringatan pertama dan terakhir.
Apabila Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran Perjanjian
No. 6647 -12-
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama
dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama
dan terakhir dimaksud, Pengusaha dapat melakukan
Pemutusan Hubungan Kerja.
Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya
mendidik Pekerja/Buruh agar dapat memperbaiki
kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini
merupakan waktu yang cukup bagi Pengusaha untuk
melakukan penilaian terhadap kinerja Pekerja/Buruh yang
bersangkutan.
Ayat (2)
Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh, misalnya dalam hal:
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang
dan/atau uang milik Perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga
merugikan Perusahaan;
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan,
memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika,
dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di
lingkungan kerja;
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau
mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di
lingkungan kerja;
f. membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan;
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan
dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang
menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja
atau Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
i. membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang
seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan
No. 6647
-13-
negara; atau
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan
yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Contoh perhitungan pemenuhan kewajiban Pengusaha sebagai
berikut:
Uang Pesangon yang seharusnya diterima Pekerja/Buruh
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
Besarnya manfaat atau jaminan pensiun menurut program
pensiun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Dalam pengaturan program pensiun telah ditetapkan iuran
yang ditanggung oleh Pengusaha 60% (enam puluh persen)
dan Pekerja/Buruh 40% (empat puluh persen).
Iuran yang sudah dibayar oleh Pengusaha sebesar 60% x
Rp10.000.000,00 = Rp6.000.000,00.
Iuran yang dibayar oleh Pekerja/Buruh sebesar 40% x
Rp10.000.000,00 = Rp4.000.000,00.
No. 6647 -14-
Jadi, kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha
sebesar Rp15.000.000,00-Rp6.000.000,00 = Rp9.000.000,00.
Dengan demikian, uang yang diterima oleh Pekerja/Buruh
pada saat PHK terdiri atas:
a. Rp6.000.000,00 merupakan santunan dari penyelenggara
program pensiun yang iurannya 60% dibayar oleh
Pengusaha;
b. Rp4.000.000,00 merupakan santunan dari penyelenggara
program pensiun yang iurannya 40% dibayar oleh
Pekerja/Buruh;
c. Rp9.000.000,00 merupakan kekurangan pesangon yang
harus dibayar oleh Pengusaha;
jumlah a sampai dengan c yaitu Rp19.000.000,00 (sembilan
belas juta rupiah).
Jika jumlah iuran yang dibayar Pengusaha lebih besar
daripada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan
uang pisah Pekerja/Buruh, selisihnya dibayarkan kepada
Pekerja/Buruh.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
No. 6647
-15-
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.