NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
PP Nomor 36 Tahun 2021 · Pengupahan
Ditjen PP
Teks hasil ekstraksi PDF batang tubuh dan penjelasan. Periksa kutipan pada PDF asli.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 7
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.46, 2021 KETENAGAKERJAAN. Pengupahan.
Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6648)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal
185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pengupahan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUPAHAN.
2021, No.46 -2-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi
Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
3. Pengusaha adalah:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang menjalankan suatu Perusahaan
milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
Perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang berada di Indonesia mewakili
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b yang berkedudukan di luar wilayah
Indonesia.
4. Perusahaan adalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau
tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang
mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan
membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang
2021, No.46
-3-
lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
5. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara
Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja
yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban
para pihak.
6. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat
secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-
syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
7. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang
merupakan hasil perundingan antara Serikat
Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau
perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat
kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
8. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha
dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja,
yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan
perintah.
9. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran
Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
10. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang
dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di
Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat
bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung
jawab guna memperjuangkan, membela serta
melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta
meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan
keluarganya.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
2021, No.46 -4-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
12. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan,
pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem
pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Pasal 2
(1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.
(2) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan
yang sama dalam penerapan sistem pengupahan
tanpa diskriminasi.
(3) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang
sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Pasal 3
Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi
Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha
dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja.
BAB II
KEBIJAKAN PENGUPAHAN
Pasal 4
(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan
sebagai salah satu upaya mewujudkan hak
Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
(2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan program strategis nasional.
2021, No.46
-5-
(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan
pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan
Pemerintah Pusat.
Pasal 5
(1) Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu
upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Upah minimum;
b. struktur dan skala Upah;
c. Upah kerja lembur;
d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak
melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
e. bentuk dan cara pembayaran Upah;
f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;
dan
g. Upah sebagai dasar perhitungan atau
pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
Pasal 6
(1) Kebijakan pengupahan ditujukan untuk pencapaian
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperoleh dalam bentuk:
a. Upah; dan
b. pendapatan non-Upah.
Pasal 7
(1) Upah terdiri atas komponen:
a. Upah tanpa tunjangan;
b. Upah pokok dan tunjangan tetap;
c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan
tidak tetap; atau
2021, No.46 -6-
d. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.
(2) Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok
dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, besarnya Upah pokok paling sedikit 75%
(tujuh puluh lima persen) dari jumlah Upah pokok dan
tunjangan tetap.
(3) Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok,
tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
besarnya Upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh
lima persen) dari jumlah Upah pokok dan tunjangan
tetap.
(4) Komponen Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang akan digunakan ditetapkan dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.
(5) Persentase besaran Upah pokok dalam komponen
Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) untuk jabatan atau pekerjaan tertentu, dapat
diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
atau Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 8
(1) Pendapatan non-Upah berupa tunjangan hari raya
keagamaan.
(2) Selain tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dapat memberikan
pendapatan non-Upah berupa:
a. insentif;
b. bonus;
c. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau
d. uang servis pada usaha tertentu.
Pasal 9
(1) Tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh
Pengusaha kepada Pekerja/Buruh.
2021, No.46
-7-
(2) Tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan
paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya
keagamaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya
keagamaan dan tata cara pembayarannya diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 10
(1) Insentif dapat diberikan oleh Pengusaha kepada
Pekerja/Buruh dalam jabatan atau pekerjaan tertentu.
(2) Insentif ditetapkan sesuai kebijakan Perusahaan.
Pasal 11
(1) Bonus dapat diberikan oleh Pengusaha kepada
Pekerja/Buruh atas keuntungan Perusahaan.
(2) Bonus untuk Pekerja/Buruh diatur dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.
Pasal 12
(1) Perusahaan dapat menyediakan fasilitas kerja bagi:
a. Pekerja/Buruh dalam jabatan atau pekerjaan
tertentu; atau
b. seluruh Pekerja/Buruh.
(2) Dalam hal fasilitas kerja bagi Pekerja/Buruh tidak
tersedia atau tidak mencukupi, Perusahaan dapat
memberikan uang pengganti fasilitas kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.
(3) Penyediaan fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan pemberian uang pengganti fasilitas kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 13
(1) Uang servis pada usaha tertentu dikumpulkan dan
dikelola oleh Perusahaan.
2021, No.46 -8-
(2) Uang servis pada usaha tertentu wajib dibagikan
kepada Pekerja/Buruh setelah dikurangi biaya
cadangan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan
dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber
daya manusia.
(3) Ketentuan mengenai uang servis pada usaha tertentu
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB III
UPAH BERDASARKAN SATUAN WAKTU
DAN/ATAU SATUAN HASIL
Pasal 14
Upah ditetapkan berdasarkan:
a. satuan waktu; dan/atau
b. satuan hasil.
Pasal 15
Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan secara:
a. per jam;
b. harian; atau
c. bulanan.
Pasal 16
(1) Penetapan Upah per jam hanya dapat diperuntukkan
bagi Pekerja/Buruh yang bekerja secara paruh waktu.
(2) Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan
antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan
formula Upah per jam.
(4) Formula perhitungan Upah per jam sebagai berikut:
Upah sebulan
Upah per jam =
126
2021, No.46
-9-
(5) Angka penyebut dalam formula perhitungan Upah per
jam dapat dilakukan peninjauan apabila terjadi
perubahan median jam kerja Pekerja/Buruh paruh
waktu secara signifikan.
(6) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan dan ditetapkan hasilnya oleh Menteri
dengan mempertimbangkan hasil kajian yang
dilaksanakan oleh dewan pengupahan nasional.
Bagian 2 dari 7
Pasal 17
Dalam hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan
Upah sehari sebagai berikut:
a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam)
hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua
puluh lima); atau
b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima)
hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua
puluh satu).
Pasal 18
(1) Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan sesuai
dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati.
(2) Penetapan besarnya Upah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha berdasarkan
hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan
Pengusaha.
Pasal 19
Penetapan Upah sebulan berdasarkan satuan hasil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b untuk
pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan, ditetapkan berdasarkan Upah rata-rata 12 (dua
belas) bulan terakhir yang diterima oleh Pekerja/Buruh.
2021, No.46 -10-
BAB IV
STRUKTUR DAN SKALA UPAH
Pasal 20
(1) Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a
dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan
skala Upah.
(2) Dalam hal Upah di perusahaan menggunakan
komponen Upah tanpa tunjangan, struktur dan skala
Upah menjadi pedoman dalam penetapan besaran
Upah tanpa tunjangan.
(3) Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas komponen
Upah pokok dan tunjangan, struktur dan skala Upah
menjadi pedoman dalam penetapan besaran Upah
pokok.
Pasal 21
(1) Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur
dan skala Upah di Perusahaan dengan memperhatikan
kemampuan Perusahaan dan produktivitas.
(2) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib diberitahukan kepada seluruh
Pekerja/Buruh secara perorangan.
(3) Struktur dan skala Upah yang diberitahukan
sekurang-kurangnya struktur dan skala Upah pada
golongan jabatan sesuai dengan jabatan
Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
Pasal 22
(1) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) harus dilampirkan oleh
Perusahaan pada saat mengajukan permohonan:
a. pengesahan dan pembaruan Peraturan
Perusahaan; atau
b. pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan
Perjanjian Kerja Bersama.
2021, No.46
-11-
(2) Struktur dan skala Upah yang dilampirkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlihatkan
kepada pejabat yang berwenang pada kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.
(3) Setelah dokumen struktur dan skala Upah
diperlihatkan, pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus mengembalikan
dokumen struktur dan skala Upah kepada pihak
Perusahaan pada saat itu juga.
(4) Selain melampirkan struktur dan skala Upah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan
Perusahaan melampirkan surat pernyataan telah
ditetapkannya struktur dan skala Upah di
Perusahaan.
(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) didokumentasikan oleh pejabat yang berwenang
pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau
dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan, sebagai bukti telah dilakukan
penyusunan struktur dan skala Upah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala
Upah diatur dengan Peraturan Menteri.
2021, No.46 -12-
BAB V
UPAH MINIMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23
(1) Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah
yaitu:
a. Upah tanpa tunjangan; atau
b. Upah pokok dan tunjangan tetap.
(2) Dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas
Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah pokok
paling sedikit sebesar Upah minimum.
(3) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari
Upah minimum.
Pasal 24
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa
kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan
yang bersangkutan.
(2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu)
tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala
Upah.
Pasal 25
(1) Upah minimum terdiri atas:
a. Upah minimum provinsi;
b. Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat
tertentu.
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan.
(3) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau
inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
2021, No.46
-13-
(4) Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi variabel:
a. paritas daya beli;
b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan
c. median Upah.
(5) Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli,
tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median Upah
bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang
statistik.
Pasal 26
(1) Penyesuaian nilai Upah minimum dilakukan setiap
tahun.
(2) Penyesuaian nilai Upah minimum ditetapkan pada
rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas
bawah Upah minimum pada wilayah yang
bersangkutan.
(3) Batas atas Upah minimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan acuan nilai Upah minimum
tertinggi yang dapat ditetapkan dan dihitung
menggunakan formula sebagai berikut:
Rata – rata konsumsi per kapita(t) × Rata – rata
banyaknya ART(t)
Batas atas UM(t) =
Rata – rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah
tangga(t)
(4) Batas bawah Upah minimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan acuan nilai Upah minimum
terendah yang dapat ditetapkan dan dihitung
menggunakan formula sebagai berikut:
Batas bawah UM(t) = Batas atas UM(t) × 50%
(5) Nilai Upah minimum tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dihitung berdasarkan formula
penyesuaian nilai Upah minimum sebagai berikut:
Batas atas(t) – UM(t)
UM(t+1) = UM(t) + Max(PE(t),Inflasi(t)) × × UM(t)
Batas atas(t) – Batas bawah(t)
2021, No.46 -14-
(6) Rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya
anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya
anggota rumah tangga bekerja pada setiap rumah
tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menggunakan data di wilayah yang bersangkutan.
(7) Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang
digunakan dalam formula penyesuaian nilai Upah
minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi
tingkat provinsi.
(8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7)
bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang
statistik.
Bagian Kedua
Upah Minimum Provinsi
Pasal 27
(1) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi
setiap tahun.
(2) Penyesuaian nilai Upah minimum provinsi dilakukan
sesuai dengan tahapan perhitungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26.
(3) Nilai penyesuaian Upah minimum provinsi yang
ditetapkan harus berdasarkan hasil perhitungan
penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal Upah minimum provinsi tahun berjalan
lebih tinggi dari batas atas Upah minimum provinsi
maka gubernur wajib menetapkan Upah minimum
provinsi tahun berikutnya sama dengan nilai Upah
minimum provinsi tahun berjalan.
Pasal 28
(1) Perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2) dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.
2021, No.46
-15-
(2) Hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan provinsi.
Pasal 29
(1) Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21
November tahun berjalan.
(2) Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari
Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi,
Upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan
oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari
libur nasional, atau hari libur resmi.
(3) Upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) berlaku terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan
kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.
Bagian Ketiga
Upah Minimum Kabupaten/Kota
Pasal 30
(1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum
kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
(2) Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yaitu:
a. rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota
yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir
dari data yang tersedia pada periode yang sama,
lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan
ekonomi provinsi; atau
2021, No.46 -16-
b. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi
kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3
(tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada
periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi
dari nilai provinsi.
Pasal 31
(1) Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan setelah
penetapan Upah minimum provinsi.
(2) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus lebih tinggi dari Upah
minimum provinsi.
Pasal 32
(1) Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang
belum memiliki Upah minimum kabupaten/kota,
menggunakan formula perhitungan Upah minimum
dengan tahapan perhitungan sebagai berikut:
a. menghitung nilai relatif Upah minimum
kabupaten/kota terhadap Upah minimum
provinsi berdasarkan rasio paritas daya beli
(purchasing power parity), dengan formula sebagai
berikut:
UMK(F1) = × UMP(t) PPP Kab/Kota
PPP Provinsi
b. menghitung nilai relatif Upah minimum
kabupaten/kota terhadap Upah minimum
provinsi berdasarkan rasio tingkat penyerapan
tenaga kerja, dengan formula sebagai berikut:
(1 – TPT Kab/Kota)
UMK(F2) = × UMP(t)
(1 – TPT Provinsi)
c. menghitung nilai relatif Upah minimum
kabupaten/kota terhadap Upah minimum
provinsi berdasarkan rasio median Upah, dengan
formula sebagai berikut:
2021, No.46
-17-
Median Upah
UMK(F3) = ×UMP(t)
Kab/Kota
Median Upah Provinsi
d. menghitung rata-rata nilai relatif UMK
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
dan huruf c, dengan formula sebagai berikut:
UMK(t+1) =(UMK(F1) + UMK(F2) + UMK(F3))
3
(2) Variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga
kerja, dan median Upah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) masing-masing dihitung berdasarkan nilai
rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang
tersedia pada periode yang sama.
(3) Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud
Bagian 3 dari 7
dalam Pasal 30 ayat (2) tidak terpenuhi maka
gubernur tidak dapat menetapkan Upah minimum
bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah
minimum kabupaten/kota.
Pasal 33
(1) Perhitungan nilai Upah minimum kabupaten/kota
dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.
(2) Hasil perhitungan Upah minimum kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan
kepada gubernur melalui dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan provinsi.
(3) Dalam hal hasil perhitungan Upah minimum
kabupaten/kota lebih rendah dari nilai Upah
minimum provinsi maka bupati/wali kota tidak dapat
merekomendasikan nilai Upah minimum
kabupaten/kota kepada gubernur.
2021, No.46 -18-
Pasal 34
(1) Penetapan Upah minimum bagi kabupaten/kota yang
telah memiliki Upah minimum kabupaten/kota
dilakukan dengan penyesuaian nilai Upah minimum.
(2) Penyesuaian nilai Upah minimum kabupaten/kota
dilakukan sesuai tahapan perhitungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26.
(3) Pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan
dalam formula penyesuaian nilai Upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5)
merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi
tingkat provinsi.
(4) Perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.
(5) Hasil perhitungan penyesuaian nilai Upah minimum
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada bupati/wali kota untuk
direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan provinsi.
(6) Dalam hal Upah minimum kabupaten/kota tahun
berjalan lebih tinggi dari batas atas Upah minimum
kabupaten/kota maka bupati/wali kota
harus merekomendasikan kepada gubernur nilai Upah
minimum kabupaten/kota tahun berikutnya sama
dengan nilai Upah minimum kabupaten/kota tahun
berjalan.
Pasal 35
(1) Gubernur meminta saran dan pertimbangan dewan
pengupahan provinsi dalam menetapkan Upah
minimum kabupaten/kota yang direkomendasikan
oleh bupati/wali kota.
(2) Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat
pada tanggal 30 November tahun berjalan.
2021, No.46
-19-
(3) Dalam hal tanggal 30 November jatuh pada hari
Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi,
Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dan
diumumkan oleh gubernur 1 (satu) hari sebelum hari
Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.
(4) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku terhitung
mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh bertentangan
dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.
BAB VI
UPAH TERENDAH PADA USAHA MIKRO DAN USAHA
KECIL
Pasal 36
(1) Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 35 dikecualikan
bagi usaha mikro dan usaha kecil.
(2) Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan
Pekerja/Buruh di Perusahaan dengan ketentuan:
a. paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen)
dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat
provinsi; dan
b. nilai Upah yang disepakati paling sedikit 25%
(dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan
di tingkat provinsi.
(3) Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b menggunakan data yang bersumber dari
lembaga yang berwenang di bidang statistik.
2021, No.46 -20-
Pasal 37
Usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) harus memenuhi kriteria tertentu
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 38
Usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari
ketentuan Upah minimum wajib mempertimbangkan faktor
sebagai berikut:
a. mengandalkan sumber daya tradisional; dan/atau
b. tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan
tidak padat modal.
BAB VII
PELINDUNGAN UPAH
Bagian Kesatu
Upah Kerja Lembur
Pasal 39
Upah kerja lembur wajib dibayar oleh Pengusaha yang
mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja, pada
istirahat mingguan, atau pada hari libur resmi sebagai
kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Upah Pekerja/Buruh Tidak Masuk Bekerja dan/atau Tidak
Melakukan Pekerjaan Karena Alasan Tertentu
Pasal 40
(1) Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak
masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku dan Pengusaha wajib membayar Upah jika
Pekerja/Buruh:
2021, No.46
-21-
a. berhalangan;
b. melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
c. menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya;
atau
d. bersedia melakukan pekerjaan yang telah
dijanjikan tetapi Pengusaha tidak
mempekerjakannya karena kesalahan Pengusaha
sendiri atau kendala yang seharusnya dapat
dihindari Pengusaha.
(3) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau
tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Pekerja/Buruh sakit sehingga tidak dapat
melakukan pekerjaan;
b. Pekerja/Buruh perempuan yang sakit pada hari
pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak
dapat melakukan pekerjaan; atau
c. Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena:
1. menikah;
2. menikahkan anaknya;
3. mengkhitankan anaknya;
4. membaptiskan anaknya;
5. istri melahirkan atau keguguran kandungan;
6. suami, istri, orang tua, mertua, anak,
dan/atau menantu meninggal dunia; atau
7. anggota keluarga selain sebagaimana
dimaksud pada angka 6 yang tinggal dalam 1
(satu) rumah meninggal dunia.
(4) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau
tidak melakukan pekerjaan karena melakukan
kegiatan lain di luar pekerjaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. menjalankan kewajiban terhadap negara;
b. menjalankan kewajiban ibadah yang
diperintahkan agamanya;
c. melaksanakan tugas Serikat Pekerja/Serikat
Buruh atas persetujuan Pengusaha dan dapat
2021, No.46 -22-
dibuktikan dengan adanya pemberitahuan
tertulis; atau
d. melaksanakan tugas pendidikan dan/atau
pelatihan dari Perusahaan.
(5) Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau
tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak
waktu istirahat atau cutinya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c apabila Pekerja/Buruh
melaksanakan:
a. hak istirahat mingguan;
b. cuti tahunan;
c. istirahat panjang;
d. istirahat sebelum dan sesudah melahirkan; atau
e. istirahat karena mengalami keguguran
kandungan.
Pasal 41
(1) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang
tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena sakit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (3) huruf a sebagai berikut:
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100%
(seratus persen) dari Upah;
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Upah;
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima
puluh persen) dari Upah; dan
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh
lima persen) dari Upah sebelum Pemutusan
Hubungan Kerja dilakukan oleh Pengusaha.
(2) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh
perempuan yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak
melakukan pekerjaan karena sakit pada hari pertama
dan kedua masa haidnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b disesuaikan dengan
jumlah hari menjalani masa sakit haidnya, paling
lama 2 (dua) hari.
2021, No.46
-23-
(3) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang
tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(3) huruf c sebagai berikut:
a. Pekerja/Buruh menikah, dibayar untuk selama 3
(tiga) hari;
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2
(dua) hari;
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2
(dua) hari;
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2
(dua) hari;
e. istri melahirkan atau keguguran kandungan,
dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
f. suami, istri, orang tua, mertua, anak, dan/atau
menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama
2 (dua) hari; atau
g. anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud
dalam huruf f yang tinggal dalam 1 (satu) rumah
meninggal dunia, dibayar untuk selama 1 (satu)
hari.
Pasal 42
(1) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4)
huruf a tidak melebihi 1 (satu) tahun dan penghasilan
yang diberikan oleh negara kurang dari besarnya Upah
yang biasa diterima Pekerja/Buruh, Pengusaha wajib
membayar kekurangannya.
(2) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4)
huruf a tidak melebihi 1 (satu) tahun dan penghasilan
yang diberikan oleh negara sama atau lebih besar dari
Upah yang biasa diterima Pekerja/Buruh, Pengusaha
tidak wajib membayar.
(3) Pekerja/Buruh yang menjalankan kewajiban terhadap
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
2021, No.46 -24-
(2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada
Pengusaha.
Pasal 43
Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh
yang tidak masuk bekerja atau tidak melakukan
pekerjaannya karena menjalankan kewajiban ibadah yang
diperintahkan agamanya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (4) huruf b, sebesar Upah yang diterima oleh
Pekerja/Buruh dengan ketentuan hanya sekali selama
Pekerja/Buruh bekerja di Perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 44
Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh
yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena melaksanakan tugas Serikat
Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (4) huruf c, sebesar Upah yang biasa
diterima oleh Pekerja/Buruh.
Pasal 45
Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh
yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena melaksanakan tugas pendidikan
dan/atau pelatihan dari Perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d, sebesar Upah
yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh.
Pasal 46
Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh
yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau
cutinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5),
sebesar Upah yang biasa diterima oleh Pekerja/Buruh.
2021, No.46
-25-
Pasal 47
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.
Bagian Ketiga
Peninjauan Upah
Pasal 48
(1) Pengusaha melakukan peninjauan Upah secara
berkala dengan memperhatikan kemampuan
Perusahaan dan produktivitas.
(2) Peninjauan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
Bagian 4 dari 7
atau Perjanjian Kerja Bersama.
Bagian Keempat
Pembayaran Upah dalam Keadaan Kepailitan
Pasal 49
(1) Perusahaan yang dinyatakan pailit atau dilikuidasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Upah dan hak lainnya yang belum diterima
oleh Pekerja/Buruh merupakan utang yang
didahulukan pembayarannya.
(2) Upah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum
pembayaran kepada semua kreditur.
(3) Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya
atas semua kreditur kecuali kepada para kreditur
pemegang hak jaminan kebendaan.
Pasal 50
Apabila Pekerja/Buruh jatuh pailit, Upah dan segala
pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja tidak
2021, No.46 -26-
termasuk dalam kepailitan kecuali ditetapkan lain oleh
hakim dengan ketentuan tidak melebihi 25% (dua puluh
lima persen) dari Upah dan segala pembayaran yang timbul
dari Hubungan Kerja yang harus dibayarkan.
Bagian Kelima
Penyitaan Upah Berdasarkan Perintah Pengadilan
Pasal 51
Apabila uang yang disediakan oleh Pengusaha untuk
membayar Upah disita oleh juru sita berdasarkan perintah
pengadilan maka penyitaan tersebut tidak boleh melebihi
20% (dua puluh persen) dari jumlah Upah yang harus
dibayarkan.
Bagian Keenam
Hak Pekerja/Buruh atas Keterangan Upah
Pasal 52
(1) Pekerja/Buruh atau kuasa yang ditunjuk secara sah
berhak meminta keterangan mengenai Upah untuk
dirinya dalam hal keterangan terkait Upah tersebut
hanya dapat diperoleh melalui dokumen Perusahaan.
(2) Apabila permintaan keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil maka
Pekerja/Buruh atau kuasa yang ditunjuk berhak
meminta bantuan kepada Pengawas Ketenagakerjaan.
(3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
BENTUK DAN CARA PEMBAYARAN UPAH
Pasal 53
(1) Upah wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada
Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
2021, No.46
-27-
(2) Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran Upah
yang memuat rincian Upah yang diterima oleh
Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan.
(3) Pembayaran Upah oleh Pengusaha dilakukan
berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
atau Perjanjian Kerja Bersama.
(4) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibayarkan kepada pihak ketiga berdasarkan surat
kuasa dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan.
Pasal 54
(1) Pembayaran Upah harus dilakukan dengan mata uang
rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per
tanggal pembayaran Upah.
Pasal 55
(1) Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang
telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan
Pekerja/Buruh.
(2) Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati
jatuh pada hari libur, hari yang diliburkan, atau hari
istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran Upah
diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
atau Perjanjian Kerja Bersama.
(3) Upah dapat dibayarkan dengan cara harian,
mingguan, atau bulanan.
(4) Jangka waktu pembayaran Upah oleh Pengusaha tidak
boleh lebih dari 1 (satu) bulan.
Pasal 56
(1) Pembayaran Upah dilakukan pada tempat yang diatur
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
(2) Dalam hal tempat pembayaran Upah tidak diatur
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
2021, No.46 -28-
Perjanjian Kerja Bersama maka pembayaran Upah
dilakukan di tempat Pekerja/Buruh bekerja.
Pasal 57
(1) Upah dapat dibayarkan secara langsung kepada
Pekerja/Buruh atau melalui bank.
(2) Dalam hal Upah dibayarkan melalui bank maka Upah
harus sudah dapat diuangkan oleh Pekerja/Buruh
pada tanggal pembayaran Upah yang disepakati kedua
belah pihak.
BAB IX
HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN UPAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 58
(1) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah
terdiri atas:
a. denda;
b. ganti rugi;
c. pemotongan Upah;
d. uang muka Upah;
e. sewa rumah dan/atau sewa barang milik
Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha
kepada Pekerja/Buruh;
f. utang atau cicilan utang Pekerja/Buruh;
dan/atau
g. kelebihan pembayaran Upah.
(2) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
2021, No.46
-29-
Bagian Kedua
Denda
Pasal 59
(1) Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar
ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena
kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda
apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
(2) Dalam hal denda tidak diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama
maka pengenaan denda mengacu pada ketentuan yang
berlaku dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 60
(1) Denda kepada Pengusaha atau Pekerja/Buruh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipergunakan
hanya untuk kepentingan Pekerja/Buruh.
(2) Jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda,
besaran denda, dan penggunaan uang denda diatur
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
Pasal 61
(1) Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak
membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 ayat (1) dikenai denda, dengan ketentuan:
a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan
terhitung tanggal seharusnya Upah dibayar,
dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk
setiap hari keterlambatan dari Upah yang
seharusnya dibayarkan;
b. sesudah hari kedelapan, apabila Upah masih
belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah
1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan
2021, No.46 -30-
dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh
melebihi 50% (lima puluh persen) dari Upah yang
seharusnya dibayarkan; dan
c. sesudah sebulan, apabila Upah masih belum
dibayar, dikenakan denda keterlambatan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi
yang berlaku pada bank pemerintah.
(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk
tetap membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.
Pasal 62
(1) Pengusaha yang terlambat membayar tunjangan hari
raya keagamaan kepada Pekerja/Buruh dikenai denda
sebesar 5% (lima persen) dari total tunjangan hari raya
keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya
batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.
(2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha untuk
tetap membayar tunjangan hari raya keagamaan
kepada Pekerja/Buruh.
Bagian Ketiga
Pemotongan Upah
Pasal 63
(1) Pemotongan Upah oleh Pengusaha dapat dilakukan
untuk pembayaran:
a. denda;
b. ganti rugi;
c. uang muka Upah;
d. sewa rumah dan/atau sewa barang milik
Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha
kepada Pekerja/Buruh;
e. utang atau cicilan utang Pekerja/Buruh;
dan/atau
2021, No.46
-31-
f. kelebihan pembayaran Upah.
(2) Pemotongan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai
dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.
(3) Pemotongan upah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dan huruf e harus dilakukan berdasarkan
kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.
(4) Pemotongan Upah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f dilakukan tanpa persetujuan
Pekerja/Buruh.
Pasal 64
(1) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk pihak ketiga
hanya dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa dari
Pekerja/Buruh.
(2) Surat kuasa setiap saat dapat ditarik kembali.
(3) Surat kuasa dari Pekerja/Buruh dikecualikan untuk
semua kewajiban pembayaran oleh Pekerja/Buruh
terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada
badan yang menyelenggarakan jaminan sosial yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 65
Jumlah keseluruhan pemotongan Upah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 paling banyak 50% (lima puluh
persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima
Pekerja/Buruh.
2021, No.46 -32-
BAB X
UPAH SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN ATAU
PEMBAYARAN HAK DAN KEWAJIBAN LAINNYA
Bagian Kesatu
Upah Sebagai Dasar Perhitungan Uang Pesangon dan Uang
Penghargaan Masa Kerja
Pasal 66
(1) Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar
perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan
masa kerja terdiri atas:
a. Upah pokok; dan
b. tunjangan tetap yang diberikan kepada
Pekerja/Buruh dan keluarganya.
(2) Dalam hal Pengusaha membayarkan Upah tanpa
tunjangan maka dasar perhitungan uang pesangon
dan uang penghargaan masa kerja, yaitu Upah tanpa
tunjangan.
(3) Dalam hal komponen Upah yang digunakan yaitu
Upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar
perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan
masa kerja, yaitu Upah pokok.
Pasal 67
(1) Upah untuk pembayaran uang pesangon dan uang
penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 diberikan dengan ketentuan:
a. dalam hal penghasilan Pekerja/Buruh dibayarkan
atas dasar perhitungan harian, Upah sebulan
sama dengan 30 (tiga puluh) dikalikan Upah
sehari; atau
b. dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayarkan atas
dasar perhitungan satuan hasil, Upah sebulan
sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12
(dua belas) bulan terakhir.
2021, No.46
-33-
(2) Dalam hal Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b lebih rendah dari Upah minimum,
Upah yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon
dan uang penghargaan masa kerja yaitu Upah
minimum yang berlaku di wilayah tempat
Pekerja/Buruh bekerja.
Bagian Kedua
Upah Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan
Pasal 68
(1) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan yang
dibayarkan untuk pajak penghasilan dihitung dari
seluruh penghasilan yang diterima oleh
Pekerja/Buruh.
(2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibebankan kepada Pengusaha atau
Pekerja/Buruh yang diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
(3) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB XI
DEWAN PENGUPAHAN
Pasal 69
(1) Dewan pengupahan terdiri atas:
a. dewan pengupahan nasional; dan
b. dewan pengupahan provinsi.
(2) Dalam hal diperlukan, dapat dibentuk dewan
pengupahan kabupaten/kota.
Pasal 70
(1) Dewan pengupahan nasional dibentuk oleh Presiden.
(2) Dewan pengupahan provinsi dibentuk oleh gubernur.
2021, No.46 -34-
(3) Dewan pengupahan kabupaten/kota dibentuk oleh
bupati/wali kota.
Pasal 71
Bagian 5 dari 7
(1) Dewan pengupahan nasional bertugas memberikan
saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat
dalam rangka:
a. perumusan kebijakan pengupahan; dan
b. penyusunan dan pengembangan sistem
pengupahan.
(2) Dewan pengupahan provinsi bertugas memberikan
saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam
rangka:
a. penetapan Upah minimum provinsi;
b. penetapan Upah minimum kabupaten/kota bagi
kabupaten/kota yang mengusulkan; dan
c. penyiapan bahan perumusan pengembangan
sistem pengupahan.
(3) Dewan pengupahan kabupaten/kota bertugas
memberikan saran dan pertimbangan kepada
bupati/wali kota dalam rangka:
a. pengusulan Upah minimum kabupaten/kota; dan
b. penyiapan bahan perumusan pengembangan
sistem pengupahan.
Pasal 72
(1) Keanggotaan dewan pengupahan terdiri atas unsur
pemerintah, organisasi Pengusaha, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, akademisi, dan pakar.
(2) Keanggotaan dewan pengupahan dari unsur
pemerintah bersifat melekat pada jabatan (ex officio).
(3) Keanggotaan dewan pengupahan dari unsur
pemerintah, organisasi Pengusaha, dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi
perbandingan 2:1:1 (dua banding satu banding satu).
(4) Keanggotaan dewan pengupahan dari unsur akademisi
dan pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2021, No.46
-35-
(5) Susunan keanggotaan dewan pengupahan terdiri atas:
a. ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur
pemerintah di bidang ketenagakerjaan;
b. wakil ketua:
1. sebanyak 2 (dua) orang merangkap sebagai
anggota masing-masing dari unsur Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi
Pengusaha, untuk dewan pengupahan
nasional.
2. sebanyak 1 (satu) orang merangkap sebagai
anggota dari unsur akademisi, untuk dewan
pengupahan provinsi dan dewan
pengupahan kabupaten/kota.
c. sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur
pemerintah yang mewakili kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan atau dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan.
(6) Keseluruhan anggota dewan pengupahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.
Pasal 73
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
rutin dewan pengupahan nasional, dewan pengupahan
provinsi, dan dewan pengupahan kabupaten/kota
dibantu oleh sekretariat.
(2) Sekretariat dewan pengupahan nasional dibentuk oleh
Menteri.
(3) Sekretariat dewan pengupahan provinsi dibentuk oleh
gubernur.
(4) Sekretariat dewan pengupahan kabupaten/kota
dibentuk oleh bupati/wali kota.
Pasal 74
(1) Anggota dewan pengupahan nasional diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
2021, No.46 -36-
(2) Anggota dewan pengupahan provinsi diangkat dan
diberhentikan oleh gubernur atas usul kepala dinas
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan provinsi.
(3) Anggota dewan pengupahan kabupaten/kota diangkat
dan diberhentikan oleh bupati/wali kota atas usul
kepala dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengangkatan dan pemberhentian dewan pengupahan
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 75
(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan
pengupahan, calon anggota harus memenuhi
persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. berpendidikan paling rendah lulusan strata-1 (S-
1) untuk dewan pengupahan nasional dan dewan
pengupahan provinsi;
c. berpendidikan paling rendah lulusan diploma-III
(D-III) untuk dewan pengupahan kabupaten/kota;
dan
d. memiliki pengalaman atau pengetahuan bidang
pengupahan dan pengembangan sumber daya
manusia.
(2) Anggota dewan pengupahan dari unsur organisasi
Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3
(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk
paling lama 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3) Anggota dewan pengupahan dari unsur akademisi dan
pakar diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan
selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
hanya untuk paling lama 2 (dua) kali masa jabatan
berikutnya.
2021, No.46
-37-
(4) Selain berakhirnya masa jabatan, anggota dewan
pengupahan diberhentikan jika:
a. mengundurkan diri;
b. selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dapat
menjalankan tugasnya;
c. dihukum karena melakukan tindak pidana
dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. melanggar ketentuan yang diatur dalam tata kerja
dewan pengupahan; atau
e. diusulkan oleh organisasi atau instansi yang
bersangkutan untuk diganti karena terjadi
perubahan organisasi.
(5) Penggantian anggota dewan pengupahan yang
diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), diusulkan oleh:
a. Menteri kepada Presiden setelah menerima
usulan dari kementerian terkait atau organisasi
yang bersangkutan, bagi anggota dewan
pengupahan nasional;
b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi
kepada gubernur setelah menerima usulan dari
dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang terkait di provinsi atau
organisasi yang bersangkutan, bagi anggota
dewan pengupahan provinsi;
c. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota kepada bupati/wali kota setelah
menerima usulan dari dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
terkait di kabupaten/kota atau organisasi yang
bersangkutan, bagi anggota dewan pengupahan
kabupaten/kota.
(6) Dalam hal anggota dewan pengupahan mengundurkan
diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud
2021, No.46 -38-
pada ayat (4) huruf a, permintaan disampaikan oleh
anggota yang bersangkutan kepada:
a. Menteri dengan tembusan kepada organisasi atau
instansi yang mengusulkan untuk diajukan
kepada Presiden, bagi anggota dewan
pengupahan nasional;
b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi
dengan tembusan kepada organisasi atau dinas
yang mengusulkan untuk diajukan kepada
gubernur, bagi anggota dewan pengupahan
provinsi;
c. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota dengan tembusan kepada
organisasi atau dinas yang mengusulkan untuk
diajukan kepada bupati/wali kota, bagi anggota
dewan pengupahan kabupaten/kota.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian
anggota dewan pengupahan diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 76
(1) Saran dan pertimbangan dewan pengupahan
disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi.
(2) Perumusan saran dan pertimbangan dilakukan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
(3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka
dapat dilakukan pemungutan suara terbanyak.
(4) Ketentuan mengenai tata kerja dewan pengupahan
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 77
(1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas
dewan pengupahan nasional dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagian
anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan
2021, No.46
-39-
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(2) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas
dewan pengupahan provinsi dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
(3) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas
dewan pengupahan kabupaten/kota dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota.
(4) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sumber
pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas
dewan pengupahan dapat berasal dari sumber lain
yang sah dan tidak mengikat.
BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 78
Pengawasan ketenagakerjaan terhadap penerapan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan
oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 79
(1) Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1),
Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (1),
Pasal 21 ayat (2), dan/atau Pasal 53 ayat (2) dikenai
sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
alat produksi; dan
2021, No.46 -40-
d. pembekuan kegiatan usaha.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan peringatan tertulis atas
pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.
(4) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau
jasa dalam waktu tertentu; dan/atau
b. penundaan pemberian izin usaha di salah satu
atau beberapa lokasi bagi Perusahaan yang
memiliki proyek di beberapa lokasi.
(5) Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
berupa tindakan tidak menjalankan sebagian atau
seluruh alat produksi barang dan/atau jasa dalam
waktu tertentu.
(6) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d berupa tindakan menghentikan
seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di
Perusahaan dalam waktu tertentu.
Pasal 80
(1) Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/wali kota,
atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan
kewenangannya mengenakan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 kepada
Pengusaha.
(2) Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan
hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas
Ketenagakerjaan yang berasal dari:
a. pengaduan; dan/atau
b. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.
(3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Pengawas Ketenagakerjaan dituangkan dalam nota
pemeriksaan.
2021, No.46
-41-
(4) Dalam hal nota pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh
Pengusaha, Pengawas Ketenagakerjaan
menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan beserta
nota pemeriksaan kepada:
a. direktur jenderal yang membidangi pengawasan
ketenagakerjaan pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan, untuk Pengawas
Ketenagakerjaan di kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan; atau
b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi,
untuk Pengawas Ketenagakerjaan pada dinas
Bagian 6 dari 7
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan provinsi.
(5) Direktur jenderal atau kepala dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menyampaikan rekomendasi
kepada pejabat yang berwenang mengenakan sanksi
administratif.
(6) Menteri terkait, gubernur, bupati/wali kota, atau
pejabat yang ditunjuk memberitahukan pelaksanaan
pengenaan sanksi administratif kepada Menteri.
Pasal 81
Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang
masih memberlakukan keputusan tentang Upah minimum
yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemerintahan daerah.
2021, No.46 -42-
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 82
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a. Upah minimum provinsi dan/atau Upah minimum
kabupaten/kota Tahun 2021 yang telah ditetapkan
oleh gubernur pada Tahun 2020 dinyatakan tetap
berlaku sampai dengan Desember 2021;
b. Upah minimum sektoral yang telah ditetapkan
sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku
sampai dengan:
1. surat keputusan mengenai penetapan Upah
minimum sektoral berakhir; atau
2. Upah minimum provinsi dan/atau Upah
minimum kabupaten/kota di daerah tersebut
ditetapkan lebih tinggi dari Upah minimum
sektoral;
c. Upah minimum sektoral provinsi dan/atau Upah
minimum sektoral kabupaten/kota yang ditetapkan
setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut oleh
gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak
ditetapkan; dan
d. gubernur tidak boleh lagi menetapkan Upah
minimum sektoral.
Pasal 83
(1) Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi
dari Upah minimum yang telah ditetapkan, Pengusaha
dilarang mengurangi atau menurunkan Upah.
(2) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
2021, No.46
-43-
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur
mengenai pengupahan dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini.
Pasal 85
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5747), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 86
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
2021, No.46 -44-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I
No. 6648 KETENAGAKERJAAN. Pengupahan. Pencabutan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 46)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUPAHAN
I. UMUM
Upah merupakan salah satu unsur esensial dalam Hubungan
Kerja, mengingat keberadaan Upah selalu dikaitkan dengan sumber
penghasilan bagi Pekerja/Buruh untuk mencapai derajat penghidupan
yang layak bagi dirinya dan keluarganya.
Dimensi Upah memiliki cakupan yang luas, baik yang berkaitan
dengan aspek pemenuhan kebutuhan dasar Pekerja/Buruh, maupun
yang berkaitan dengan aspek pertumbuhan ekonomi dan perluasan
kesempatan kerja. Arah kebijakan pembangunan sistem pengupahan,
menekankan pada aspek pelindungan Upah bagi Pekerja/Buruh untuk
mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan
dan kondisi perekonomian nasional. Dengan dasar tersebut maka
diharapkan terwujud sistem pengupahan yang berkeadilan.
Selain itu, regulasi bidang pengupahan juga harus mampu
menjawab tantangan dinamika globalisasi dan transformasi teknologi
informasi yang berdampak terhadap perubahan tatanan sosial dan
ekonomi, termasuk perubahan pola Hubungan Kerja di bidang
ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, diperlukan regulasi pengupahan yang mengatur
beberapa isu strategis, antara lain mengenai bentuk Upah, Upah bagi
Pekerja/Buruh, Upah minimum dan Upah bagi Pekerja/Buruh pada
No. 6648 -2-
usaha mikro dan usaha kecil.
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:
a. kebijakan pengupahan;
b. penetapan Upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil;
c. struktur dan skala Upah;
d. Upah minimum;
e. Upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil;
f. pelindungan Upah;
g. bentuk dan cara pembayaran Upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;
i. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan
kewajiban lainnya;
j. dewan pengupahan; dan
k. sanksi administratif.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memperoleh perlakuan yang sama”
adalah Pengusaha dalam menerapkan sistem pengupahan tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan
aliran politik.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pekerjaan yang sama nilainya” adalah
pekerjaan yang bobotnya sama diukur dari antara lain
kompetensi, risiko kerja, dan tanggung jawab dalam satu
Perusahaan.
Pasal 3
Yang dimaksud dengan ”pada saat terjadi Hubungan Kerja” adalah
sejak adanya Perjanjian Kerja baik tertulis maupun tidak tertulis
No. 6648
-3-
antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh.
Yang dimaksud dengan ”pada saat putusnya Hubungan Kerja” antara
lain Pekerja/Buruh meninggal dunia, adanya perjanjian bersama,
atau adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” adalah jumlah
penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari hasil
pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup
Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pendapatan non-Upah” adalah
penerimaan Pekerja/Buruh dari Pengusaha dalam bentuk
uang untuk pemenuhan kebutuhan keagamaan,
memotivasi peningkatan produktivitas, atau peningkatan
kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Upah tanpa tunjangan” adalah
sejumlah uang yang diterima oleh Pekerja/Buruh secara
tetap tanpa adanya tambahan tunjangan.
No. 6648 -4-
Contoh:
Seorang Pekerja A menerima Upah sebesar
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai Upah bersih
(clean wages). Besaran Upah tersebut utuh digunakan
sebagai dasar perhitungan hal-hal yang terkait dengan
Upah, antara lain tunjangan hari raya keagamaan, Upah
kerja lembur, pesangon, iuran jaminan sosial, dan lain–
lain.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “jabatan atau pekerjaan tertentu”
adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir,
perencana, dan pengendali jalannya Perusahaan antara lain
jabatan pada supervisor, manajer, dan ahli dengan besaran
Upah paling sedikit sebesar batas paling tinggi Upah untuk
dasar perhitungan iuran jaminan pensiun.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
No. 6648
-5-
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “usaha tertentu” adalah usaha
hotel dan usaha restoran di hotel.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fasilitas kerja” adalah sarana atau
peralatan yang disediakan oleh Perusahaan bagi jabatan atau
pekerjaan tertentu atau seluruh Pekerja/Buruh untuk
menunjang pelaksanaan pekerjaan.
Contoh:
Fasilitas kendaraan, kendaraan antar jemput Pekerja/Buruh,
dan/atau alat komunikasi.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “jabatan atau pekerjaan tertentu”
adalah kedudukan atau kegiatan yang membutuhkan
fasilitas tertentu untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Perusahaan
sebagai penerima fasilitas kerja.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
No. 6648 -6-
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bekerja secara paruh waktu” adalah
bekerja kurang dari 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan kurang dari
35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Angka 126 (seratus dua puluh enam) merupakan angka
penyebut yang diperoleh dari hasil perkalian antara 29 (dua
puluh sembilan) jam 1 (satu) minggu dengan 52 (lima puluh
dua) minggu (jumlah minggu dalam 1 (satu) tahun) kemudian
dibagi 12 (dua belas) bulan.
29 (dua puluh sembilan) jam merupakan median jam kerja
Pekerja/Buruh paruh waktu tertinggi dari seluruh provinsi.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
No. 6648
-7-
Pasal 19
Yang dimaksud dengan ”pemenuhan pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan” adalah pemenuhan kewajiban
Pengusaha kepada Pekerja/Buruh antara lain tunjangan hari raya
keagamaan, Upah kerja lembur, uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja, dan Upah karena sakit, serta iuran dan manfaat jaminan
sosial.
Pasal 20
Ayat (1)
Struktur dan skala upah dimaksudkan antara lain untuk:
a. mewujudkan Upah yang berkeadilan;
b. mendorong peningkatan produktivitas di Perusahaan;
c. meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh;
d. menjamin kepastian Upah; dan
e. mengurangi kesenjangan antara Upah terendah dan
tertinggi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Faktor yang digunakan/dipilih untuk menilai atau membobot
jabatan yang dapat dikompensasikan (compensable factor) dalam
penyusunan struktur dan skala Upah antara lain pendidikan,
keterampilan, dan pengalaman yang dipersyaratkan oleh
jabatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
No. 6648 -8-
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Batas atas UM(t)” adalah acuan batas
tertinggi bagi Upah minimum yang akan ditetapkan. UM
merupakan singkatan dari Upah Minimum.
Yang dimaksud dengan “Rata-rata konsumsi per kapita(t)”
adalah rata-rata konsumsi per kapita per bulan yang dihitung
dari survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap
tahunnya.
Yang dimaksud dengan “Rata-rata banyaknya ART(t)” adalah
rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang dihitung dari
survei sosial ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya.
ART merupakan singkatan dari Anggota Rumah Tangga.
Yang dimaksud dengan “Rata-rata banyaknya ART bekerja
pada setiap rumah tangga(t)” adalah rata-rata banyaknya orang
Bagian 7 dari 7
bekerja per rumah tangga yang dihitung dari survei sosial
ekonomi nasional bulan Maret setiap tahunnya.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Batas bawah UM(t)” adalah acuan batas
terendah bagi Upah minimum yang akan ditetapkan.
Yang dimaksud dengan “Batas atas UM(t)” adalah acuan batas
tertinggi bagi Upah minimum yang akan ditetapkan.
No. 6648
-9-
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “UM(t+1)” adalah Upah minimum yang
akan ditetapkan.
Yang dimaksud dengan “UM(t)” adalah Upah minimum tahun
berjalan.
Yang dimaksud dengan “Max(PE(t), Inflasi(t))” adalah fungsi
maksimum dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi yaitu salah
satu nilai tertinggi dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Max
merupakan singkatan dari maksimum. PE
merupakan singkatan dari Pertumbuhan Ekonomi.
Yang dimaksud dengan “PE(t)” adalah pertumbuhan ekonomi
provinsi yang dihitung dari pertumbuhan ekonomi yang
mencakup periode kuartal IV tahun sebelumnya dan periode
kuartal I, II dan III tahun berjalan (dalam persen).
Yang dimaksud dengan “Inflasi(t)” adalah inflasi provinsi yang
dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai
dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).
Yang dimaksud dengan “Batas atas(t)” adalah acuan batas
tertinggi bagi Upah minimum yang akan ditetapkan.
Yang dimaksud dengan “Batas bawah(t)” adalah acuan batas
terendah bagi Upah minimum yang akan ditetapkan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
No. 6648 -10-
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “UMK(F1)” adalah nilai Upah
minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan
faktor paritas daya beli. UMK merupakan singkatan dari
Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Yang dimaksud dengan “PPP Kab/Kota” adalah rata-rata
paritas daya beli 3 (tiga) tahun terakhir pada
kabupaten/kota yang bersangkutan. PPP merupakan
singkatan dari Purchasing Power Parity.
Yang dimaksud dengan “PPP Provinsi” adalah rata-rata
paritas daya beli 3 (tiga) tahun terakhir pada provinsi yang
bersangkutan.
Yang dimaksud dengan “UMP(t)” adalah Upah minimum
provinsi tahun berjalan. UMP merupakan singkatan dari
Upah Minimum Provinsi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “UMK(F2)” adalah nilai Upah
minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan
faktor tingkat penyerapan tenaga kerja.
Yang dimaksud dengan “1-TPT Kab/Kota” adalah rata-rata
tingkat penyerapan tenaga kerja 3 (tiga) tahun terakhir
pada kabupaten/kota yang bersangkutan. TPT
merupakan singkatan dari Tingkat Pengangguran Terbuka.
Yang dimaksud dengan “1–TPT Provinsi” adalah rata-rata
tingkat penyerapan tenaga kerja 3 (tiga) tahun terakhir
pada provinsi yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan “UMP(t)” adalah Upah minimum
provinsi tahun berjalan.
No. 6648
-11-
Huruf c
Yang dimaksud dengan “UMK(F3)” adalah nilai Upah
minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan
faktor median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara
negara.
Yang dimaksud dengan “Median Upah Kab/Kota” adalah
rata-rata median Upah Pekerja/Buruh di luar
penyelenggara negara 3 (tiga) tahun terakhir pada
kabupaten/kota yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan “Median Upah Provinsi” adalah
rata-rata median Upah Pekerja/Buruh di luar
penyelenggara negara 3 (tiga) tahun terakhir pada provinsi
yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan “UMP(t)” adalah Upah minimum
provinsi tahun berjalan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “UMK(t+1)” adalah nilai Upah
minimum kabupaten/kota yang akan ditetapkan.
Yang dimaksud dengan “UMK(F1)” adalah nilai Upah
minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan
faktor paritas daya beli.
Yang dimaksud dengan “UMK(F2)” adalah nilai Upah
minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan
faktor tingkat penyerapan tenaga kerja.
Yang dimaksud dengan “UMK(F3)” adalah nilai Upah
minimum kabupaten/kota dengan mempertimbangkan
faktor median Upah Pekerja/Buruh di luar penyelenggara
negara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
No. 6648 -12-
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Pekerja/Buruh bersedia
melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi
Pengusaha tidak mempekerjakannya” misalnya
Pekerja/Buruh yang diperintahkan untuk membongkar
muatan kapal akan tetapi karena sesuatu hal kapal
tersebut tidak datang maka Pengusaha harus membayar
Upah Pekerja/Buruh.
No. 6648
-13-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah suatu periode
waktu tertentu yang bersifat tetap atau periode waktu tertentu
yang ditetapkan sesuai kebijakan Perusahaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
No. 6648 -14-
Pasal 50
Seorang Pekerja/Buruh dimungkinkan akan dapat jatuh pailit yang
disebabkan tidak terbayarnya hutang kepada pihak lain, baik kepada
Pengusaha dan/atau orang lain. Guna menjamin kehidupan
Pekerja/Buruh yang keseluruhan harta bendanya disita, ada
jaminan untuk hidup bagi dirinya beserta keluarganya. Oleh karena
itu, dalam Pasal ini Upah dan pembayaran lainnya yang menjadi hak
Pekerja/Buruh tidak termasuk dalam kepailitan. Penyimpangan
terhadap ketentuan pasal ini hanya dapat dilakukan oleh hakim
dengan batas sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dokumen Perusahaan” adalah
dokumen yang memuat rincian pembayaran Upah setiap
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Surat kuasa dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan harus
mencantumkan batasan waktu atau periode untuk pembayaran
Upah yang dikuasakan kepada pihak ketiga.
No. 6648
-15-
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
No. 6648 -16-
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Upah minimum yang berlaku di wilayah
tempat Pekerja/Buruh bekerja” adalah Upah minimum
kabupaten/kota dalam hal di daerah tersebut ditetapkan Upah
minimum kabupaten/kota. Apabila kabupaten/kota di daerah
tersebut tidak terdapat penetapan Upah minimum
kabupaten/kota maka berlaku Upah minimum provinsi.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada
pemerintah, dewan pengupahan nasional dapat melakukan
berbagai kegiatan seperti kajian, analisis, koordinasi, dan kerja
sama dengan pihak terkait.
Ayat (2)
Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada
gubernur, dewan pengupahan provinsi dapat melakukan
berbagai kegiatan seperti kajian, analisis, koordinasi, dan kerja
sama dengan pihak terkait.
Ayat (3)
Dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada
bupati/wali kota, dewan pengupahan kabupaten/kota dapat
No. 6648
-17-
melakukan berbagai kegiatan seperti kajian, analisis, koordinasi,
dan kerja sama dengan pihak terkait.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
No. 6648 -18-
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.