NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 2
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.18, 2021 KOPERASI. Perseroan. Modal Dasar.
Pendaftaran. Pembubaran. Kriteria. Usaha
Mikro dan Kecil. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6620)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
MODAL DASAR PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN,
PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI
KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta
Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran
Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan
Kecil;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021, No.18 -2-
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MODAL DASAR
PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN,
PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG
MEMENUHI KRITERIA UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut
Perseroan adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum
perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan
kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
2. Pernyataan Pendirian adalah format isian pendirian
Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu)
orang secara elektronik.
3. Pernyataan Pembubaran adalah format isian
pernyataan pembubaran Perseroan perorangan yang
didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik.
4. Hari adalah hari kalender.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia.
Pasal 2
(1) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro
dan kecil terdiri atas:
2021, No.18
-3-
a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau
lebih; dan
b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu)
orang.
(2) Pendirian, perubahan anggaran dasar, dan
pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Perseroan.
BAB II
MODAL DASAR
Pasal 3
(1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
(2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
keputusan pendiri Perseroan.
Pasal 4
(1) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 harus ditempatkan dan disetor penuh paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan
dengan bukti penyetoran yang sah.
(2) Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik
kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam
puluh) Hari terhitung sejak tanggal:
a. akta pendirian Perseroan untuk Perseroan; atau
b. pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan
perorangan.
Pasal 5
Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu,
besaran minimum modal dasar Perseroan harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2021, No.18 -4-
BAB III
PERSEROAN PERORANGAN
Bagian Kesatu
Pendirian
Pasal 6
(1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara
Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam
bahasa Indonesia.
(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
b. cakap hukum.
(3) Perseroan perorangan memperoleh status badan
hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan
mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
(4) Perseroan perorangan yang telah memperoleh status
badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi
direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan
fungsi di bidang administrasi hukum umum.
Pasal 7
(1) Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada
Menteri dengan mengisi format isian.
(2) Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
a. nama dan tempat kedudukan Perseroan
perorangan;
b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan perorangan;
d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan
modal disetor;
e. nilai nominal dan jumlah saham;
2021, No.18
-5-
f. alamat Perseroan perorangan; dan
g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,
pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk
kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak
dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang
saham Perseroan perorangan.
(3) Format isian Pernyataan Pendirian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
Bagian Kedua
Perubahan
Pasal 8
(1) Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat
dilakukan perubahan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengisi format isian perubahan
Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dalam
bahasa Indonesia.
(3) Terhadap perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan
perubahan lebih dari 1 (satu) kali melalui perubahan
pernyataan perubahan Perseroan perorangan.
(4) Format isian perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat:
a. nama dan tempat kedudukan Perseroan
perorangan;
b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan perorangan;
d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan
modal disetor;
e. nilai nominal dan jumlah saham;
f. alamat Perseroan perorangan; dan
2021, No.18 -6-
g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,
pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk
kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak
dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang
saham Perseroan perorangan.
(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pemegang
saham Perseroan perorangan yang mempunyai
kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang
saham.
(6) Pernyataan perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) diajukan kepada Menteri secara
elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan
perubahan.
(7) Pernyataan perubahan berlaku sejak terbitnya
sertifikat pernyataan perubahan.
(8) Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit
tidak dapat dilakukan perubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), kecuali atas
persetujuan kurator.
(9) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dilampirkan dalam pernyataan perubahan.
(10) Format isian perubahan Pernyataan Pendirian
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
format isian perubahan pernyataan perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 9
(1) Perseroan perorangan harus mengubah status badan
hukumnya menjadi Perseroan jika:
a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu)
orang; dan/atau
b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai usaha mikro dan
2021, No.18
-7-
kecil.
(2) Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan
secara elektronik kepada Menteri.
(3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan mengenai Perseroan.
Bagian Ketiga
Laporan Keuangan
Pasal 10
(1) Perseroan perorangan wajib membuat laporan
keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan
pengisian format isian penyampaian laporan keuangan
secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah
akhir periode akuntansi berjalan.
(3) Format isian penyampaian laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. laporan posisi keuangan;
b. laporan laba rugi; dan
c. catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) masuk dalam daftar Perseroan perorangan.
(5) Format isian penyampaian laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 11
Menteri menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan
secara elektronik setelah pemohon mengisi format isian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
2021, No.18 -8-
Pasal 12
(1) Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan
laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian hak akses atas layanan; atau
c. pencabutan status badan hukum.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Pembubaran
Pasal 13
(1) Pembubaran Perseroan perorangan ditetapkan dengan
keputusan pemegang saham Perseroan perorangan
yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat
umum pemegang saham yang dituangkan dalam
Pernyataan Pembubaran dan diberitahukan secara
elektronik kepada Menteri.
(2) Pembubaran Perseroan perorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
a. berdasarkan keputusan pemegang saham
Perseroan perorangan yang mempunyai kekuatan
hukum sama dengan rapat umum pemegang
saham;
b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam
Pernyataan Pendirian atau perubahannya telah
berakhir;
c. berdasarkan penetapan pengadilan;
d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan
Bagian 2 dari 2
putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan
perorangan tidak cukup untuk membayar biaya
kepailitan;
2021, No.18
-9-
e. harta pailit Perseroan perorangan yang telah
dinyatakan pailit berada dalam keadaan
insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-
undang mengenai kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang; atau
f. dicabutnya perizinan berusaha Perseroan
perorangan sehingga mewajibkan Perseroan
perorangan melakukan likuidasi dengan mengisi
Pernyataan Pembubaran.
(3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b,
dan huruf d, pemegang saham menunjuk likuidator.
(4) Dalam hal pemegang saham tidak menunjuk
likuidator, Direksi bertindak sebagai likuidator.
(5) Format isian Pernyataan Pembubaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 14
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian,
perubahan, dan pembubaran Perseroan perorangan
diatur dengan Peraturan Menteri.
(2) Perubahan format isian Pernyataan Pendirian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), format
isian perubahan Pernyataan Pendirian dan format
isian perubahan pernyataan perubahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10), format isian
penyampaian laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), dan format isian
Pernyataan Pembubaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
2021, No.18 -10-
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5901), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
2021, No.18
-11-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
2021, No.18 -12-
2021, No.18
-13-
2021, No.18 -14-
2021, No.18
-15-
2021, No.18 -16-
2021, No.18
-17-
2021, No.18 -18-
2021, No.18
-19-
2021, No.18 -20-
2021, No.18
-21-
2021, No.18 -22-
2021, No.18
-23-
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I
No.6620 KOPERASI. Perseroan. Modal Dasar. Pendaftaran.
Pembubaran. Kriteria. Usaha Mikro dan Kecil.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 18)
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
MODAL DASAR PERSEROAN SERTA PENDAFTARAN PENDIRIAN,
PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN PERSEROAN YANG MEMENUHI KRITERIA
UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL
I. UMUM
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur
ketentuan mengenai Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan
kecil yang dapat didirikan baik oleh 2 (dua) orang atau lebih maupun oleh
1 (satu) orang. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan peringkat
kemudahan berusaha serta daya saing perorangan. Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendelegasikan ke dalam
Peraturan Pemerintah ketentuan mengenai modal dasar, pendirian, materi
Pernyataan Pendirian dan format isian, perubahan Pernyataan Pendirian
Perseroan, materi dan format isian perubahan Pernyataan Pendirian,
kewajiban membuat laporan keuangan Perseroan, dan pengubahan status
Perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil menjadi Perseroan.
Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai modal dasar bagi
Perseroan, serta tata cara pendirian, perubahan, kewajiban
menyampaikan laporan keuangan, dan pembubaran Perseroan
perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
No. 6620 -2-
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengumuman Perseroan perorangan dalam laman direktorat
jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang
administrasi hukum umum merupakan pemenuhan terhadap
asas publisitas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
No. 6620
-3-
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “periode akuntansi berjalan” adalah
periode akuntansi yang dihitung sejak tanggal sertifikat
diterbitkan.
Ayat (3)
Dalam ketentuan ini laporan keuangan digunakan sebagai data
base profil Perseroan perorangan dan dasar pertimbangan
dalam menentukan kriteria Perseroan perorangan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.