NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
PENGANTAR HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Prinsip Dasar Memahami Perkembangan Hukum Islam di Indonesia)
Kasman Bakry, Muhammad Ikhsan, Rahmat Abdul Rahman, Askar Patahuddin, Muhammad Harsya Bachtiar, Kurnaemi Anita, Sirajuddin Sirajuddin, Jujuri Perdamaian Dunia, H. Awal Rifai, Syamsu Alam, H. Mukran H. Usman, H. Irsyad Rafi, Muhamad Saddam Nurdin
Buku berbahasa Indonesia, Penerbit Tahta Media, lisensi CC BY-NC 4.0. Untuk penggunaan nonkomersial dengan atribusi. Cocokkan kutipan dan tata letak dengan PDF.
Catatan sumber ↗
CC BY-NC 4.0 — atribusi penulis/penerbit dan penggunaan nonkomersial. PDF asli disertakan; teks diekstrak untuk membaca. Lisensi penerbit ↗
Bagian 1 dari 5
PENGANTAR HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Prinsip Dasar Memahami Perkembangan Hukum Islam
di Indonesia)
Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.
Dr. H. Rahmat Abdul Rahman, Lc., M.A.
Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E.
Dr. H. Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A.
Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E.
Sirajuddin, S.Pd.I., B.A., S.H., M.H.
Jujuri Perdamaian Dunia, S.Pd.I., S.H. M.H.
H. Awal Rifai, Lc., M.H.
Syamsu Alam, S.H., M.H.
H. Mukran H. Usman, Lc., M.H.I.
H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.
H. Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H.
Tahta Media Group
ii
iii
iv
v
PENGANTAR HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(Prinsip Dasar Memahami Perkembangan Hukum Islam
di Indonesia)
Penulis:
Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. | H. Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.
Dr. H. Rahmat Abdul Rahman, Lc., M.A. | Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E.
Dr. H. Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A. | Sirajuddin, S.Pd.I., B.A., S.H., M.H.
Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E. | Jujuri Perdamaian Dunia, S.Pd.I., S.H. M.H.
H. Mukran H. Usman, Lc., M.H.I. | H. Awal Rifai, Lc., M.H.
Syamsu Alam, S.H., M.H.| H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.
H. Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H.
Desain Cover:
Muhammad Isra Syarif
Editor:
H. Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.
Proofreader:
Tahta Media
Ukuran:
Xiii,233,Uk: 15,5 x 23 cm
ISBN: 978-623-147-532-9
Cetakan Pertama:
September 2024
Hak Cipta 2024, Pada Penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan
Copyright © 2024 by Tahta Media Group
All Right Reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.
PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)
vi
KATA PENGANTAR
الحمد هلل رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اهلل الأمين وعلى آله وأصحابه
: أما بعد،أجمعين
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah 'azza wa jalla, yang
telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kami dapat
menyelesaikan buku ini dengan judul "Pengantar Hukum Islam di
Indonesia". Buku ini hadir sebagai usaha untuk memberikan
pemahaman yang lebih mendalam tentang Hukum Islam dan
penerapannya dalam konteks masyarakat Indonesia yang
majemuk dan dinamis. Dalam rangkaian perjalanan penulisan
buku ini, kami berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan materi
yang komprehensif namun tetap mudah dipahami oleh pembaca
dari berbagai latar belakang.
Hukum Islam, sebagai salah satu sistem hukum utama di
dunia, memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan
masyarakat Muslim. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim
terbesar di dunia, Hukum Islam tidak hanya mempengaruhi aspek
spiritual dan sosial, tetapi juga berperan dalam tatanan hukum
nasional. Namun, kompleksitas dan dinamisnya penerapan
Hukum Islam di Indonesia sering kali menimbulkan berbagai
pertanyaan dan tantangan. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk
menjelaskan dan menjawab berbagai pertanyaan tersebut dengan
pendekatan yang sistematis dan terstruktur.
Latar belakang penulisan buku ini berangkat dari kebutuhan
akan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Hukum
Islam berinteraksi dengan sistem hukum nasional Indonesia.
Dalam konteks Indonesia, Hukum Islam tidak hanya diterapkan
dalam bentuk hukum pidana syariah yang terbatas pada wilayah
vii
tertentu, tetapi juga memiliki peran dalam aspek-aspek lain seperti
hukum keluarga, hukum waris, dan hukum perdata. Dengan latar
belakang yang demikian, buku ini bertujuan untuk memberikan
gambaran menyeluruh tentang berbagai aspek Hukum Islam serta
tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya di
Indonesia.
Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh
pemahaman yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar Hukum
Islam, struktur dan penerapannya di Indonesia, serta bagaimana
Hukum Islam berintegrasi dengan sistem hukum nasional. Selain
itu, buku ini juga bertujuan untuk menjadi referensi bagi
mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum
yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang Hukum Islam
dan relevansinya dalam konteks hukum Indonesia.
Buku ini membahas tentang aspek-aspek penting dalam
hukum Islam, yang meliputi: Konsep dasar hukum Islam pada
Pendahuluan dan Ruang Lingkup Hukum Islam; Sumber,
Karakteristik, dan Asas Hukum Islam; Sketsa Historis Hukum Islam
di Indonesia; Teori Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia;
Hukum Islam sebagai Subsistem Hukum Nasional; Hukum
Perkawinan di Indonesia; Kompilasi Hukum Islam; Eksistensi
Peradilan Agama di Indonesia; Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Umrah; Pengelolaan Zakat di Indonesia; Hukum
Perwakafan di Indonesia; Legislasi Perbankan Syariah di
Indonesia; dan diakhiri dengan pembahasan tentang Legislasi
Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh.
Penulisan buku ini didasarkan pada penelitian yang
mendalam serta analisis terhadap berbagai sumber hukum dan
literatur terkait. Kami mengadopsi pendekatan interdisipliner
untuk memahami Hukum Islam dari berbagai perspektif, termasuk
viii
hukum, sosiologi, dan politik. Dengan pendekatan ini, kami
berharap dapat menyajikan pandangan yang komprehensif dan
objektif tentang Hukum Islam serta penerapannya di Indonesia.
Kami juga berusaha untuk menyajikan materi dengan bahasa
yang jelas dan mudah dipahami untuk memudahkan pembaca
dalam memahami konsep-konsep yang dibahas. Setiap bab
disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca mengikuti
alur pemikiran dan memperoleh pemahaman yang mendalam
tentang topik yang dibahas.
Penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan
berbagai pihak. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan
dukungan selama proses penulisan. Terima kasih kepada Ketua
STIBA Makassar, Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan STIBA Makassar dan Jajarannya, yang telah
memberikan arahan kepada Tim Penulis dari kalangan dosen
rumpun keilmuan Syariah Hukum Islam untuk menyusun sebuah
buku referensi dengan tema Hukum Islam di Indonesia. Para rekan
sejawat dari kalangan Dosen, dan praktisi hukum yang telah
berbagi pengetahuan dan pengalaman berharga. Ucapan terima
kasih juga kami sampaikan kepada keluarga masing-masing
penulis dan sesama anggota tim penulis yang telah memberikan
dorongan dan motivasi.
Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan
kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta
pemahaman tentang Hukum Islam di Indonesia. Semoga buku ini
dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi semua pihak
yang ingin memahami dan mendalami Hukum Islam serta
penerapannya dalam konteks hukum nasional. Kami berharap
bahwa buku ini dapat menjadi jembatan pengetahuan yang
ix
memperkaya wawasan dan mendorong dialog yang konstruktif
dalam studi Hukum Islam.
Makassar, September 2024
Tim Penulis
x
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................. vii
DAFTAR ISI .......................................................................... xi
BAB 1 PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM 1
A. Pendahuluan ...................................................................... 1
B. Definisi Hukum Islam ......................................................... 4
C. Ruang Lingkup Hukum Islam .............................................. 6
D. Implementasi Hukum Islam Di Indonesia ............................ 10
BAB 2 SUMBER, KARAKTERISTIK DAN ASAS HUKUM ISLAM ..... 12
A. Pengenalan Dasar Hukum Islam ......................................... 12
B. Sumber-Sumber Hukum Islam ............................................. 15
C. Karakteristik Hukum Islam .................................................. 22
D. Asas-Asas Hukum Islam ...................................................... 25
BAB 3 SKETSA HISTORIS HUKUM ISLAM DI INDONESIA ........... 29
A. Mendudukkan Historis Masuknya Islam Ke Nusantara ........ 29
B. Hukum Islam Masa Kerajaan .............................................. 32
C. Hukum Islam Masa Penjajahan ........................................... 37
D. Historiografi Legislasi Hukum Islam Pasca Kemerdekaan ..... 40
BAB 4 TEORI KEBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA .... 44
A. Teori Receptio In Complexu .............................................. 44
B. Teori Receptie .................................................................... 46
C. Teori Receptie Exit ............................................................. 48
D. Teori Receptie A Contario .................................................. 50
E. Teori Eksistensi ................................................................... 52
F. Teori Pembaharuan ............................................................ 53
BAB 5 HUKUM ISLAM SEBAGAI SUBSISTEM HUKUM NASIONAL
.......................................................................................... 56
A. Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia .................................. 56
B. Pembagian Jenis Hukum..................................................... 57
C. Hukum Islam Dan Hukum Adat ......................................... 60
D. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan RI ....................... 64
E. Implementasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional .......... 66
xi
BAB 6 HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA ......................... 70
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan................................. 70
B. Sejarah Hukum Perkawinan Di Indonesia ........................... 71
C. Kaifiat Perkawinan ............................................................. 73
D. Larangan Perkawinan Dan Perkawinan Yang Terlarang ...... 77
E. Putusnya Perkawinan ......................................................... 79
BAB 7 KOMPILASI HUKUM ISLAM.......................................... 83
A. Pengertian, Pembentukan, Perberlakuan, Dan Landasan KHI
.......................................................................................... 83
B. Hirarki KHI Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan 86
C. Eksistensi KHI Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia .. 87
D. Eksitensi KHI Dalam Hirarki Perundang-Undangan ............. 88
E. Permasalahan Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam .. 91
F. Analisis Pembaharuan Materi Kompilasi Hukum Islam (KHI)
.......................................................................................... 96
BAB 8 EKSISTENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA ............. 99
A. Peran Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional ...... 99
B. Kedudukan Peradilan Agama Dalam Sistem Peradilan
Nasional............................................................................. 102
C. Struktur Dan Organisasi Peradilan Agama ........................... 104
D. Peran Peradilan Agama Dalam Pengembangan Hukum
Islam Di Indonesia .............................................................. 108
E. Tantangan Dan Peluang Peradilan Agama Di Indonesia ...... 114
BAB 9 PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH ......... 119
A. Sejarah Haji ........................................................................ 122
B. Definisi Haji, Umrah Dan Fikihnya ..................................... 125
C. Keutamaan, Hikmah Haji Dan Umrah ................................ 133
D. Haji Dan Umrah Dalam Tata Hukum Di Indonesia ............. 136
BAB 10 PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA ........................ 143
A. Konsep Zakat Di Dalam Hukum Islam ................................ 143
B. Analisis Terhadap Undang-Undang Dan Peraturan
Pemerintah Tentang Pengelolaan Zakat .............................. 144
C. Metode Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat ................... 156
xii
BAB 11 HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA ........................ 159
A. Konsep Wakaf .................................................................... 159
B. Macam-Macam Wakaf ....................................................... 162
C. Landasan Normatif Wakaf .................................................. 166
D. Undang-Undang Wakaf Di Indonesia ................................. 170
E. Tinjauan Fikih Dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004......... 175
F. Pengembangan Wakaf Di Indonesia ................................... 183
BAB 12 LEGISLASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA........... 185
A. Definisi Bank Syariah .......................................................... 185
B. Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia .............................. 186
C. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional ............... 188
D. Regulasi Bank Syariah Di Indonesia ..................................... 189
BAB 13 LEGISLASI OTONOMI KHUSUS DAERAH ISTIMEWA
ACEH .................................................................................. 196
A. Otonomi Khusus Aceh ........................................................ 196
B. Legislasi Hukum Islam Dalam Format Qanun ...................... 198
C. Polemik Legislasi Qanun Jinayat (Hukum Pidana) ............... 201
D. Pembaharuan Qanun Hukum Keluarga............................... 205
DAFTAR PUSTAKA ................................................................ 208
TENTANG PENULIS .............................................................. 225
xiii
BAB 1
PENDAHULUAN DAN RUANG
LINGKUP HUKUM ISLAM
A. PENDAHULUAN
Islam diturunkan oleh Allah Swt. sebagai agama dan tuntunan
hidup bagi umat manusia yang ada di dunia, oleh karenanya Islam
sebagai rangkaian nilai diharapkan mampu untuk membawa
kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam
tidak hanya diperuntukkan bagi segelintir orang dan kelompok,
melainkan kepada seluruh alam semesta, membawa kita pada
pengertian bahwa pengejawantahan nilai-nilai keislaman
seharusnya dirasakan oleh seluruh manusia, termasuk kepada
manusia yang tidak memeluk Islam sebagai sebuah lembaga
formal agama.
Hukum Islam merupakan satu kesatuan sistem sebagai rujukan
normatif dan pedoman bagi kehidupan umat manusia. Sistem
hukum Islam dibangun berdasarkan perintah dan larangan Allah
Swt. dan Rasul-Nya (dimensi syariah), sehingga syariat Islam
menempati kedudukan tertinggi dalam struktur hukum Islam.
Dasar-dasar hukum Islam dapat ditelusuri kembali ke zaman
Nabi Muhammad saw., yang menerima wahyu dari Allah SWT.
Melalui Al-Quran. Selanjutnya, penyebaran Islam ke banyak
wilayah terjadi, ketika para sarjana Muslim dan orang awam
mengembangkan prinsip-prinsip hukum berdasarkan interpretasi
Bagian 2 dari 5
mereka dari Al-Qur’an dan Hadis. Dari hari ke hari, hukum Islam
terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 1
masyarakat Muslim serta tantangan yang dihadapi oleh umat
manusia. Hal ini terlihat dalam munculnya banyak teori hukum
Islam yang menawarkan interpretasi dan pendekatan yang
berbeda untuk menerapkan hukum Islam. Selain itu, kemajuan
teknologi dan globalisasi juga telah mempengaruhi
perkembangan hukum Islam, mengakibatkan munculnya isu-isu
baru yang harus ditangani dalam konteks kehidupan modern.
Studi tentang hukum Islam (al-ḥukmu al-syar'ī) berkaitan
dengan penjabaran mengenai isu-isu dalam syariat yang meliputi
masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan lain sebagainya.
Aturan-aturan ini telah dirangkum dengan baik oleh para ahli
hukum Islam yang dikenal sebagai fikih. Salah satu definisi fikih
yang dikemukakan para fuqaha adalah pengetahuan diri terkait
apa yang merupakan hak dan kewajiban sebagai hamba Allah
Swt. Fikih kemudian dipecah menjadi dua kategori, yaitu untuk
permasalahan dalam akidah atau keyakinan, dinamakan sebagai
al-fiqh al-akbar (fikih besar), dan permasalahan dalam bidang
ibadah dan muamalah, khususnya cabang-cabang hukum yang
tegak di atas fondasi ijtihādī, dinamakan sebagai al-fiqh al-aṣghar
(fikih kecil)
Struktur hukum Islam mencakup berbagai dimensi, yaitu:
dimensi syariah (al-syarī’ah) sebagai inti, dimensi ilmu (al-‘ilm),
dimensi fikih (al-fiqh), dimensi fatwa (al-iftā), dimensi perundang-
undangan (al-qānūn), dimensi manajerial (al-idāriyyah), dimensi
peradilan (al-qaḍā’), dimensi adat/kearifan lokal (al-‘ādah), dan
dimensi amal (al-‘amal). Berbagai dimensi tersebut saling memiliki
relasi yang menunjukkan pola hubungan antara satu dengan yang
lainnya sebagai suatu kesatuan dalam hukum Islam.
Dalam konteks sistem hukum suatu negara, hukum Islam
selalu memunculkan dua wajah, yaitu wajah universal dan wajah
2 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
partikular (Abdurrahman, 2007). Hukum Islam memiliki wajah
universal dalam pengertiannya sebagai syariat Islam yang
bersumber dari al-Qur’an dan hadis, hukum Islam melampaui
batas ruang dan waktu. Hukum Islam akan menampakkan wajah
yang sama dan serupa di berbagai belahan dunia manapun dan
dalam kurun waktu kapanpun. Sementara itu, partikularitas
hukum Islam segera muncul ketika hukum Islam dikaji dari
berbagai aspek dan ciri-ciri khususnya di setiap negara muslim,
yang memiliki sistem, substansi, dan format yang khas (Jeje
Zaenudin, 2015).
Keuniversalan dan kekhususan hukum Islam didasarkan pada
dua dimensi syariat Islam itu sendiri, yaitu: dimensi ilahiyyah
(ketuhanan) dan dimensi insaniyah (kemanusiaan). Dimensi
ilahiyyah menggambarkan bahwa hukum Islam adalah aturan
langsung yang diturunkan dari wahyu Allah Swt, sehingga
kesakralan dan kebersihannya tetap terjaga. Dimensi ilahiyyah ini
membuat hukum Islam tidak terbatas oleh sekat geografis, sejarah,
sosial, atau politik. Sementara itu, dimensi insaniyah
(kemanusiaan) menggambarkan bahwa persoalan-persoalan rinci
dalam hukum Islam adalah hasil upaya umat Islam untuk
memahami ajaran-ajaran Islam melalui pemahaman yang
mendalam tentang aspek bahasa dan tujuan dari penerapan
syariat (maqāṣid al-syarī’ah). Dimensi insaniyah hukum Islam
terkait dengan ijtihad para ulama yang berusaha menafsirkan dan
menerapkan visi hukum Islam dalam konteks kehidupan umat
Islam yang beragam dan terus berkembang.
Perjalanan sejarah transformasi Hukum Islam melibatkan
beragam dimensi historis, filosofis, politis, sosiologis, dan yuridis.
Di Indonesia, Hukum Islam terlihat dari dua perspektif. Pertama,
Hukum Islam berlaku secara formal dalam struktur hukum
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 3
nasional atau dikodifikasikan secara hukum. Kedua, Hukum Islam
berlaku secara normatif, yaitu diyakini memiliki sanksi atau norma
hukum bagi masyarakat Muslim.
B. DEFINISI HUKUM ISLAM
Istilah "Hukum Islam" bukanlah istilah yang populer dalam
tradisi awal Islam. Istilah ini muncul di era modern, berbeda
dengan konsep fikih atau syariah yang sudah dikenal dalam tradisi
awal Islam. Oleh karena itu, ketika menggunakan istilah "Hukum
Islam", penting untuk memahami konsepnya dengan lebih
mendalam. Istilah "hukum" merujuk pada peraturan atau norma
yang ada atau dibuat untuk mengatur tingkah laku individu dalam
suatu masyarakat, dan ditegakkan oleh kekuasaan. Ini
mencerminkan konsepsi hukum dalam pengertian modern yang
kuat dalam aspek legal-positif. Sementara itu, istilah "Islam"
merujuk pada agama Islam itu sendiri. Dengan demikian, dapat
dipahami bahwa "Hukum Islam" merujuk pada peraturan legal-
positif yang berasal dari nilai-nilai Islam, baik fikih maupun
syariah, dan diberlakukan pada masyarakat oleh kekuasaan. Salah
satu ciri penting dari Hukum Islam adalah bahwa ia bersumber
dari Islam itu sendiri, baik syariah maupun fikih. Dengan
demikian, konsepsi Hukum Islam dapat dipahami sebagai nilai-
nilai syariah dan/atau fikih yang mengalami positivisasi. (M.
Khusnul Khuluq, 2022)
Hukum Islam biasa juga diistilahkan sebagai al-ḥukmu al-
syar’ī, merupakan kumpulan penjabaran syariat yang berkaitan
erat dengan persoalan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan
sebagainya. Oleh para fuqaha, seluruh rangkaian aturan-aturan
tersebut dikodifikasikan sedemikian rupa, kemudian dikenal
dengan istilah fikih. (Abdul Karim Zaidan, 2001)
4 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
Secara bahasa, al-ḥukmu berarti al-man’u atau mencegah,
bentuk pluralnya adalah al-aḥkām. Dikatakan mencegah, sebab
hukum ditetapkan untuk maksud mencegah seseorang dari
perbuatan yang tidak diharapkan. Jika dikatakan: ḥakamtu,
aḥkamtu, dan ḥakkamtu, maka itu artinya mana’tu dan radadtu,
yakni saya mencegah atau saya menolak. Subjeknya adalah hakim,
sebab tugasnya adalah mencegah (menentukan keputusan hukum)
bagi kezaliman yang terjadi di kalangan manusia. (Ibnu Manzur,
t.th.)
Adapun makna syar’ī merupakan nisbat dari kata al-syarī’ah
yang dalam term Arab digunakan untuk dua makna, yaitu: 1)
bermakna masyra’ah al-mā’ atau tempat penampungan air, di
mana manusia mengambil air dan minum darinya; 2) bermakna
al-tharīqah al-mustaqīmah atau jalan yang lurus dan benar. Dari
makna kedua inilah, Allah Swt. berfirman dalam QS. al-
Jāṡiyah/45:18,
َ َ ْ َ َ ْ َّ ْ َ ََّ َ ْ َّ َ َْ َ َ ٰ َ َ ْٰ َ َ ُ
ثَّم جعلنك على ش ِر ْيع ٍة ِم َن الا ْم ِر فات ِبع َها َولا تت ِب ْع اه َوا َۤء ال ِذين لا َيعل ُم ْون
Terjemahnya:
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat
(peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu
dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak
mengetahui.
Hukum Islam disebut sebagai syariat karena keteguhan dan
kebenaran hukum-hukumnya seperti sebuah jalan yang lurus,
mirip dengan sumber air yang memberi nutrisi pada ruh dan
menjadi jalan untuk membangkitkan jiwa, sama seperti sumber air
yang menjadi sarana untuk mempertahankan tubuh dan fisik.
Adapun secara istilah (terminology), syariat adalah al-Qur’an
dan sunnah Rasulullah saw., serta apa yang diamalkan oleh
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 5
generasi salaf dari kalangan sahabat, tabi’in, dan tabi’ut tabi’in,
dalam perkara akidah, muamalah, ibadah, perbuatan-perbuatan,
politik, hukum, pengaturan jabatan pemerintahan, serta
pemberian-pemberian. (Ibnu Taimiyah 2005)
Dapat juga dikatakan bahwa syariat adalah segala hal yang
ditetapkan oleh Allah Swt. melalui ucapan dari Nabi Muhammad
saw., termasuk dalam hal aqidah, ibadah, akhlak, transaksi, aturan
hidup, serta pengaturan hubungan antara manusia dengan Tuhan,
hubungan antara sesama manusia, dan pencapaian kebahagiaan
dalam kehidupan dunia dan akhirat. Abdul Karim Zaidan
menyatakan bahwa syariat adalah segala yang ditetapkan oleh
Allah Swt. bagi hamba-hamba-Nya dalam bentuk ajaran agama,
yang mencakup berbagai jenis hukum.
Apabila hukum syariat adalah hukum Islam itu sendiri, maka
menurut ulama ushul fiqh (Ushuliyyun), berarti khiṭāb dari Allah
Swt. yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf
berupa iqtiḍā’ (perintah atau tuntutan yang sifatnya mutlak),
takhyīr (pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan sesuatu),
dan wad’u (penetapan dari Allah Swt. pada sesuatu sebagai sebab
bagi sesuatu yang lain, baik syarat maupun penghalang).
Sedangkan maknanya menurut kalangan ulama fikih (fuqaha)
adalah, ungkapan tentang pengaruh (lahirnya sebuah hukum) atas
khitāb dari Allah Swt. bagi mukallaf. (Rapung Samuddin, 2013)
C. RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM
Jika kita membandingkan hukum Islam bidang muamalah
dengan hukum barat yang memisahkan antara hukum privat
(hukum perdata) dan hukum publik, sama halnya dengan hukum
adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan antara
hukum perdata dan hukum publik. Hal ini disebabkan karena
6 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
dalam sistem hukum Islam, hukum perdata juga memiliki aspek-
aspek publik, dan hukum publik juga memiliki aspek-aspek
perdata.
Sejalan dengan perkembangan metode pengkajian hukum
Islam, maka para ulama membagi ruang lingkup hukum Islam atau
hukum-hukum syariat menjadi tujuh bagian, yaitu:
1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah
Swt. seperti shalat, puasa, dan semisalnya, yang diistilahkan
dengan al-‘ibādāt.
2. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata aturan
keluarga, seperti fiqh al-munākaḥāt (nikah, talak, rujuk, dll),
pembagian warisan, yang diistilahkan dengan al-aḥwāl al-
syakhṣiyyah.
3. Hukum-hukum yang terkait dengan aktifitas manusia dalam
mencari penghidupan, mengatur perkara harta dan akad,
masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan
manusia dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam
meminjam, perserikatan, dan semisalnya, yang diistilahkan
dengan al-muamalāt.
4. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi akibat
pelanggaran-pelanggaran syariat, perbuatan yang
berkonsekwensi ancaman hukuman, baik termasuk jarīmah
ḥudūd (perbuatan pidana yang hukumannya ditetapkan
dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah) maupun jarīmah
ta’zīr (perbuatan pidana yang hukumannya ditetapkan oleh
penguasa yang sah), yang diistilahkan dengan al-‘uqūbāt.
5. Hukum-hukum pemerintahan, yang berhubungan dengan
kepala negara, tentara, pajak, kepemimpinan pusat dan
daerah, yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-aḥkām
al-sulṭāniyyah atau al-siyāsah al-syar’iyyah.
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 7
6. Hukum-hukum yang berhubungan dengan persoalan
hubungan internasional, mengatur urusan dan aturan-aturan
perang, aturan-aturan perdamaian, tata hubungan antara
pemeluk agama dan negara lain, yang diistilahkan dengan al-
siyar bentuk jamak dari kata al-sīrah.
7. Hukum-hukum yang mengatur tentang peradilan dan
kehakiman, yang diistilahkan dengan mukhāsamāt.
Dari uraian di atas, maka dapat dijabarkan tentang ciri-ciri hukum
Islam adalah sebagai berikut:
1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam;
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan
dari iman atau akidah, dan kesusilaan atau akhlak Islam;
3. Mempunyai dua istilah kunci:
a. Syari’ah, nuṣūṣ al-syara’ yang bersumber dari wahyu
Allah Swt. dan Sunnah Rasulullah saw.
b. Fikih, adalah pemahaman, dan hasil pemahaman manusia
tentang syari’ah. Sesuatu yang dipahami oleh para fuqaha
dari nuṣūṣ al-syara’ yang hasil interpretasi mereka adalah
berupa hukum-hukum syara’, termasuk juga hal-hal yang
ditetapkan sebagai ketentuan hukum yang dijadikan
sebagai kaidah-kaidah berdasarkan penunjukkan nuṣūṣ al-
syara’ tersebut.
4. Terdiri dari dua bidang utama:
a. Ibadah, bersifat tertutup karena telah sempurna.
b. Muamalah, bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh
manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa;
5. Strukturnya berlapis, yang terdiri dari:
a. Nuṣūṣ al-Syara’ yaitu al-Qur’an dan Sunnah.
b. Hasil ijtihad para fuqaha yang memenuhi syarat.
c. Pelaksanaannya dalam praktik kehidupan, yang meliputi:
8 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
1) Keputusan hakim/pemimpin.
2) Praktik amalan ummat Islam dalam masyarakat;
6. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala;
7. Memiliki dua pembagian besar, yaitu:
a. Hukum Taklīfī, Khitāb dari Allah Swt. yang berkaitan
dengan perbuatan-perbuatan hamba yang mukallaf, di
mana dalam penjabarannya diklasifikasikan ke dalam
lima kategori (al-aḥkām al-khamsah) yaitu: wajib, sunnah
(disebut juga nadab, mandūb, nāfilah, taṭawwu’), mubah,
makruh, dan haram.
b. Hukum Waḍ’ī, Khitāb dari Allah Swt. yang berkaitan
dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, atau syarat,
atau māni’ (penghalang) bagi sesuatu yang lain, atau
terwujudnya hubungan hukum.
Perbedaan antara pembagian hukum taklīfī dan waḍ’ī dapat
ditinjau dari dua sisi:
1. Maksud dari hukum taklīfī adalah permintaan untuk
melakukan suatu perbuatan atau mencegah melakukan
sesuatu, atau memberikan pilihan untuk melakukannya atau
tidak. Di sisi lain, hukum waḍ'ī tidak bertujuan untuk
melarang atau memberikan pilihan, tetapi hanya untuk
menjelaskan alasan, syarat, atau halangan dalam suatu
hukum.
2. Hukum taklīfī selalu disesuaikan dengan kemampuan individu
yang ditujukan (mukallaf), baik untuk melaksanakannya atau
meninggalkannya. Sementara itu, hukum waḍ'ī terkadang
dapat dilaksanakan (sesuai kemampuan) dan terkadang tidak.
Dan pada akhirnya, dalam penerapan dan pengembangan
hukum Islam harus sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī’ah, Ibnu
al-Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan pandangannya terkait
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 9
penerapan dan pengembangan hukum Islam dalam entitas
kehidupan umat manusia melalui kaidah,
تغير الأحكام بتغير الازمنة و الامكنة والاحوال والنيات والعوائد
Artinya:
Perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan waktu,
tempat, situasi, niat dan adat kebiasaan. (Ibnu al-Qayyim,
1973)
Kaidah ini mengandung pengertian yang luas dalam berbagai
aspek fikih, karena syariat Islam senantiasa mengacu pada
kemaslahatan manusia, sedang kemaslahatan manusia sangat
terkait erat dengan kondisi tempat, masa, serta lingkungan yang
mengitarinya.
D. IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Implementasi hukum Islam di Indonesia merupakan upaya
untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan
sehari-hari. Hal ini dilakukan melalui berbagai regulasi dan
kebijakan yang sesuai dengan ajaran Islam, namun tetap
mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam
implementasi hukum Islam, penting untuk memperhatikan bahwa
negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan bukan
negara agama. Oleh karena itu, harmonisasi antara prinsip-prinsip
syariah dengan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci utama dalam
proses tersebut.
Dengan demikian, upaya implementasi hukum Islam harus
dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan
keadilan bagi semua warga negara. Keselarasan antara ajaran
agama dan nilai-nilai universal akan memastikan keberlangsungan
harmoni sosial di Indonesia. Hal ini akan menciptakan ruang bagi
keberagaman masyarakat Indonesia untuk tetap eksis tanpa
10 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
merasa terpinggirkan, sehingga implementasi hukum Islam dapat
berjalan sejalan dengan semangat kebinekaan yang dijunjung
tinggi di Indonesia.
Implementasi hukum Islam di Indonesia diserap dalam tiga
bidang hukum utama yaitu hukum keluarga, hukum komunitas,
dan hukum pidana. Implementasi hukum Islam dapat bermanfaat
Bagian 3 dari 5
bagi perkembangan suatu negara dengan mempertimbangkan
konteks sosial dan budayanya. Selain itu, sangat penting untuk
melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat umum,
akademisi, dan pemimpin agama, dalam proses implementasi
hukum Islam di Indonesia. Akibatnya, pendapat yang
diungkapkan akan lebih representatif dan tersedia untuk semua
segmen masyarakat. Selain itu, penting untuk melibatkan semua
pihak yang relevan dalam implementasi hukum Islam untuk
mencapai kemajuan yang adil dan berkelanjutan.
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 11
DAFTAR PUSTAKA
Aba Al-Khail, Sulaiman bin ‘Abdillah. 1997. Muqaddimah fī Al-
Fiqh. Riyadh: Dar Al-‘Ashimah.
Abdullah, Abdul Ghani. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam
dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press.
Abdullah, Abdul Rahman Hj. 2016. Sejarah, Tamadun, Islam,
Masihi, Nusantara. Selangor: Inspirasi Media.
Abdurrahman. 1992. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Jakarta: Akademi Pressindo.
Abubakar, Al Yasa, dan M. Daud Yousoef. 2004. “Qanun Sebagai
Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam”. Jurnal Legislasi Indonesia. 1. No. 3.
Abubakar, Al Yasa. 2005. Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat
Islam. Aceh: Dinas Syriat Islam Provinsi NAD.
Abu-Dāud. , t.th. Sunan Abu Daud. ed. M. Muhyiddin. Beirut:
Maktabah Al-‘Ashriyyah.
Admin. Hukum Menjual Dan Menukar Benda Wakaf. Lihat
https://sy-sic.com/?p=9063
Adolf, Huala, 2007. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional.
Refika Aditama, Bandung.
Afdol. 2013. Kewenangan Peradilan Agama Berdasarkan UU No.
3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia.
Surabaya: Airlangga University Press.
Agustin, Hanafi. 2019. Aceh Butuh Qanun Hukum Keluarga.
https://aceh.tribunnews.com/ 2019/10/07/ aceh-butuh-
qanun-hukum-keluarga.
Ahmad, Amrullah. 1996. Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem
Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanil
Arifin, SH. Jakarta: Gema Insani Press.
208 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
Al Munawar, Faishal Agil. 2020. “Telaah Fatwa tentang Nikah
Siri”, Istidlal. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam: Vol. 4 No. 1
April.
Al-Āmidī, ‘Ali bin Muhammad. 1404 H. Al-Iḥkām fī Uṣūl Al-
Aḥkām. Beirūt: Dār Al-Kitāb Al-‘Arabī.
Alamudi, Ichwan Ahnaz. 2023. “Analisis Perundang-Undangan :
Kajian Kritis Undang-Undang Perbankan Syariah” 2: 30–38.
Alanshori, M. Zainuddin. 2016. “Perkembangan, Tantangan, Dan
Peluang Bank Syariah.” JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 1 (1):
127–39. https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.10.
Al-Aṡarī, Abdullah bin Abdul Hamid. 1422 H. Al-Wajīz fī Aqīdah
Al-Salaf Al-ṣāliḥ. Riyāḍ: Dār Al-Rāyah.
Al-Asyqar, Umar bin Sulaiman, 1996. Al-Madkhal ilā Dirāsah Al-
Madāris wa Al-Mażāhib Al-Fiqhiyyah. Amman: Dar Al-
Nafa’is.
Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1969. Preliminary Statement
on a General Theory of the Islamization of the Malay-
Indonesian Archipelago. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.
Al-Bukhārī, Abū `Abdillāh Muḥammad bin Ismā`īl. 1993. Ṣaḥīḥ Al-
Bukhārī. Damaskus: Dār Ibn Kaṡīr-Dār Al-Yamāmah.
Al-Bukhārī, Muhammad bin ‘Ismail. t.th. Ṣahīh Al-Bukhārī Bab az-
Zakāh ‘ala Al-Aqārib. Juz 2, no. 1461
Al-Busairi, Abdullah bin Muhammad. 1423. Al-Haj wa Al-Umratu
wa Al-Jiyarah. Cet. 2: Saudi Arabia; Maktabatu Malik Fahd
Al-Wataniyah.
Al-Dausary, Mahmud bin Ahmad. 2021. Al-Tamāyuz Al-‘Adil
baina Al-Rajul wa Al-Mar’ah fī Al-Islām. terj. Muhammad
Ikhsan, Berbeda Tapi Adil; Memahami Konsep Dasar Keadilan
Gender dalam Islam. Makassar: STIBA Publishing.
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 209
Al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin `Abdillāh. 2002. Al-Mulakhkhaṣ
Al-Fiqhī. Riyad: Dār Al-`Āṣimah.
Al-Hanāfi, Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Saḥal as-
Syarakhsi. t.th. Kitāb Al-Mabsūt. Juz. 11.
Al-Ḥanbalī, Al-Qāḍī Abī Ya’lā Muḥammad bin Al-Ḥusain Al-Farrā’.
2013. Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah. Beirūt: Dār Al-Kutub Al-
‘Ilmiyyah.
Al-Ḥarrānī, Taqiyyuddīn Abū Al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd Al-Ḥalīm
bin Taimiyyah. 2005. Majmū Al-fatāwā. Beirūt: Dār Al-
Wafā’.
Al-Ḥarrānī, Taqiyyuddīn Abū Al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd Al-Ḥalīm
bin Taimiyyah. 2016. Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah fī Iṣlāḥi Al-Rā’ī
wa Al-Ra’iyyah. Beirūt: Al-Maktabah Al-‘Aṣriyyah.
Al-Hijjawy, Muhammad bin Al-Hasan Al-Faqy. t.t. Al-Fikr Al-Sāmī
fī Tārīkh Al-Fiqh Al-Islāmī. Kairo: Dar Al-Turats.
Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis
dan Sosiologis). Jakarta: Haji Masagung.
-------. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori
Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-
Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.
Ali, Mohammad Daud, 2014. Hukum Islam: Pengantar Ilmu
Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Depok: PT
RajaGrafindo Persada.
-------. 1997. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Cet. I; Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
-------. 1988. Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI-
Press.
-------. 2002. Hukum Islam dan Peradilan Agama. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada.
210 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
-------. 2009. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata
Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Ali, Zainuddin, 2006. Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam
di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. 1996. I’lām Al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb
Al-‘Ālamīn. Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby.
Al-Jaziri, Abdurrahman. 2003. Kitab Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-
Arba’ah. Juz I. Beirut: Dār Al-Kitab Al-‘Ilmiyah.
Al-Kaasani, Ala’uddin Abu Bakar bin Mas’ud, 1406 H/1986 M.
Bada’i Al-Sana’I fii Tartibi Al-Syara’I. Juz 2. Cet. 2: t.t; Darul
Kutub Al-Ilmiah.
Al-Khādimī, Nur Al-Dīn bin Mukhtār. 2001. `Ilm Al-Maqāṣid Al-
Syar`iyyah. Maktabah al`Ubaikān.
Al-Khattabi, Abu Sulaiman Hamad, , 1409 H/1988 M. I’lamul
Hadis Syarhu Sahih Al-Bukhari. Juz 2. Cet. 1: Ummul Quro;
Markaz Al-Buhus Al-Ilmiyah wa Ihya Al-Turot Al-Islami.
Al-Māwardī, Abū Al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb Al-Baṣrī
Al-Bagdādī. 2015. Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-
Dīniyyah. Beirūt: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.
Al-Mawardi, Abul Hasan Ali bin Muhammad, 1419 H/1999 M. Al-
Haawi Al-Kabir. Juz 4. Cet. 1: Libanon; Darul Kutub Al-Ilmiah.
Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. 1997. Min Fiqh Al-Daulah fī Al-Islām. terj.
Syafril Halim, Fiqh Negara, Jakarta: Robbani Press.
Al-Qinnuni, Abu Thoyyib Muhammad Siddiq, 1412 H/1992 M.
Fathul Bayan Fii Maqasidil Qur’an. Cet. 1: Beirut; Al-
Maktabatu Al-Asriyah Lii Al-Tiba’ati wa Al-Nasyri.
Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad. 1414 H/1993 M. Al-Mabsut.
Juz 4. Cet. t.d: Beirut; Darul Ma’rifah.
Al-San’ani, Muhammad bin Ismail, t.th. Subulus Salam. Cet. t.d:
Mesir; Darul Hadis.
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 211
Al-Syātibī. t.th. Al-Muafaqat fi Ushul Al- Syari’ah. Kairo: Mustafa
Muhammad,
Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. 1414 H. Fathul Qadir li Al-
Syaukani. Cet. 1: Beirut; Dar ibnu Katsir.
-------. 1413 H/1993 M. Nailil Author. Juz 4. Cet. 1: Mesir; Darul
Hadis.
Al-Syirbīnī, Syams Al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad. 1994.
Mugnī Al-Muḥtāj ilā Ma`rifah Al-Ma`ānī Alfāẓ Al-Minhāj.
Beirut: Dār Al-Kutub Al-`Ilmiyyah.
Al-Tabrani. t.th. Al-Mu'jam Al-Kabir.
Alu Bassam, Abdullāh bin Abdurrahmān bin Ṣālih. 2013. Taisīrul
A’lam Syarhu ‘Umdatil Ahkām. Terj. Umar Mujtahid, Fikih
Hadis Bukhari-Muslim. Jakarta: Ummul Qura.
Al-Zuhailī, Wahbah. 1981. Al-Fikih Al-Islamy wa Aḍillatuhu. Juz 8.
Beirut: Dār al Fikrī.
-------. 1996. Al-Waṣāya wa Al-Waqf fī Al-Fiqh Al-Islāmī.
Damaskus: Dār Al-Fikr.
-------. 1991. Al-Tafsīr Al-Munīr fī Al-‘Aqīdah wa Al-Syarī’ah wa Al-
Manḥaj. Damaskus: Dar Al-Fikr.
Amin S.M. 2009. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Amzah.
an-Naisabūrī, Abu Al-Husain Muslim bin Ḥajjāj Al-Qusyairī. 2013.
Shahih Muslim. no. 1632. Saudi Arabia: Mu’assasah Al-Syaikh
‘Abdullāh Al-Ghanīm Al-Khairiyyah.
Anshari, Abdul Ghafur. 2007. Peradilan Agama di Indonesia Pasca
UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan.
Yogyakarta: UII Press.
Anshori, Abdul Ghofur. 2005. Hukum Perwakafan di Indonesia.
Yogyakarta: Pilar Media.
212 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
Ar Raniry, Nuruddin. 1966. Bustanussalathin Fi Zikr Al-Awwalin
Wal Akhirin. Bab II Fasal 13, edited by Teuku Iskandar, Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Arif, Eddi Rudiana. 1991. Hukum Islam Di Indonesia;
Perkembangan Dan Pembentukan. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Arifin, Bustanul. 1996. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia:
Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya. Cet. I; Jakarta:
Gema Insani Press.
Aripin, Jaenal. 2013. Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
As Sarkasiy, Muhammad bin Abi Sahal. 1985. Al Masbuth. Beirut:
Darul Ma’rifah.
Asshiddiqie, Jimly, 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara
Republik Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu
Populer.
-------. 2006. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press.
As-Syarakhsī Al-Hanāfi dan Abu Al-Ainaini Badran. , t.th. Ahkam
Al-Waṣī wa Auqāf. Iskandariyah: Muassasāt as-Ṣalābī.
At-Tirmidzī, Ibnu Mūsā. 1999. Jāmi’ at-Tirmidzī. Riyāḍ: Dārus
Salām.
Azizi, A. Qadri. 2002. Eklitisisme Hukum Nasional: Kompetisi
Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum. Yogyakarta: Gama
Media.
Azra, A. 1994. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan
Nusantara Abad XVII dan XVIII. Melacak Akar-akar
Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia. Jakarta: Mizan.
Badran Abu Al-Ainaini. 2016. Ahkam Al-Wāṣī wa Auqāf.
Iskandariyah: Muassasāt as-Ṣalibī, t.th. dalam Rozalinda,
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 213
Manajemen wakaf produktif, Cet. 2; Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada.
Basri, Hasan. 2011. Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem
Hukum Indonesia. Jurnal Kanun. 13. No. 55.
Bisri, Cik Hasan. (Ed). 1999. Kompilasi Hukum Islam dan
Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta:
Logos Wacana Ilmu.
Budiono, Abdul Rahmad. 2003. Peradilan Agama Dan Hukum
Islam Indonesia. Malang: Bayumedia.
Bukhari dan Anwar. 2022. Implementasi Hukum Islam di Aceh
dalam Perspektif Historis. Jurnal At-Tasyri’. Jurnal Ilmiah
Prodi Muamalah 14, No. 2.
Buzama, Khoiruddin. 2012. “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum
Islam Di Indonesia.” Al ’Adalah. 9, no. 2: 467–72.
Departemen Agama RI. 1998/1999. Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama
Islam.
Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh. https://dsi.acehprov.go.id
/halaman/qanun-perda
Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2011. Fikih Wakaf. Jakarta:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyad
KSA.
Drewes, G.W.J. 1968. New Light on the Coming Islam to
Indonesia. Leiden: BKI, 124.
Fahrezi, Irgi. 2022. Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah
Istri, Jurnal EL-THAWALIB: Vol. 3 No. 3 Juni.
Friedmann, W, 1990. Teori dan Filsafat Hukum (Susunan II).
Saduran Mohammad Arifin, Rajawali Pers, Jakarta.
214 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
Fuad, Mahsun. 2005. Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar
Partisipatoris Hingga Emansipatoris. Yogyakarta: LKiS.
Gunawan Syafri. 2017. “Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat
Dalam Sistem Hukum Nasional.”
Gunawan, Hendra. 2019. “Sistem Peradilan Islam” Pada Jurnal el-
Qanuniy. Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan,
Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni.
Gunawan, S. 2020. “Sejarah Transformasi Syariat Islam Kedalam
Hukum Nasional,” Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu
Kesyariahan 6, no. 1: 55–67, accessed January 15, 2024,
https://scholar.archive.org/work/a3rgjiv6a5e7tbhh27p4el7h
vq/access/wayback/http://jurnal.iain-
padangsidimpuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/downlo
ad/2502/pdf.
Hakim, Abdul. 2000. Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di
Indonesia: Dari Orientasi Konservatif Menuju Konfigurasi
Demokratis Responsif, Jakarta: Raja Gravindo Persada.
Haliah Ma’u, Dahlia. 2018. Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia
(Analisis Kontribusi Dan Pembaruan Hukum Islam Pra Dan
Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia),” Jurnal Ilmiah Al-
Syir’ah. 15, no. 1 (January 3, 2018), http://journal.iain-
manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/471.
Harahap, M. Yahya. 2009. Kedudukan Kewenangan dan Acara
Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Sinar
Grafika.
Harahap, Yahya. 1992. Informasi Materi KHI, Mempositifkan
Abstraksi Hukum Islam, dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi
Hukum Islam, No. 5, Jakarta: alHikmah.
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 215
Harahap, Yahya., dan Rifyan Ka’bah. Penegakan Syariat Islam di
Indonesia. Jakarta: Khoirul Bayan.
Harefa, Alvani Amaerita, Posma Sariguna, Johnson Kennedy,
Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis. 2018. “Financial
Technology, Regulation and Banking Adaptation in
Indonesia.” Fundamental Management Journal 3 (1): 1–11.
Harun, M. Yahya. 1995. Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI Dan
XVII. Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera.Hazairin. 1976.
Hendak Kemana Hukum Islam, Jakarta: Tintamas.
Haryanto, Wawan, dan Syamsuddin. 2021. Otonomi Khusus dan
Implikasi Yuridis Legislasi Hukum Islam di Nangroe Aceh
Darussalam (NAD). Jurnal Maddika: Journal of Islamic Family
Law 02. No. 01.
Hatta, Moh. 1969. Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945. Jakarta:
Tnp.
Hurgronje, C. Snouck. 1989. Islam Di Hindia Belanda. Jakarta:
Bhatara.
Ibnu Abidin. 1994. Rād Al-Mukhtār ;alā Al-Dār Al-Mukhtār Syarah
Tanwir Al-Abṣār. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.
Ibnu Baṭūtah. 1987. Tuḥfatu Al-Nuẓẓār Fī Garāibi Al-Amṣār Wa
‘Ajāibi Al-Asfār. Juz 1, Beirut: Dar Ihyaul ‘Ulum.
Ibnu Ruysd, Abul Walid Muhammad bin Ahmad. 1425 H/2004
M. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtasid. Juz 2, Cet.
t.d: Al-Qohiroh; Darul Hadis.
IIsmatullah, Deddy. 2008. Sejarah Sosial Hukum Islam. Bandung:
TSAbitA.
J. Benda, Harry. 1958. The Crescent and The Rising Sun :
Indonesian Islam Under The Japanese Accupation 1942-1945.
Bandung: W. Van Hoeve.
216 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
Jaenudin, Jeje. 2020. “Asas Gradualitas Hukum Islam Dan
Aplikasinya Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (1974-
2011),” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Islam 8, no. 1: 174–199,
https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/
view/732/535.
Jailani. 2016. Taqnin Hukum Pidana Islam (Studi Legislasi Hukum
di Aceh). Banda Aceh: Disertasi Pascasarjana Universitas
Negeri Islam Ar-Raniry Darussalam.
Jalil, Husni, dkk. 2010. Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi
Aceh Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006.
Jurnal Kanun 51.
Jaunuddin, Jeje. 2011. "Asas Gradualitas Hukum Islam Dan
Aplikasinya Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (1974-
2011),” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Islam 8, no. 1 (2020): 174–199,
https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/
view/732/535.
Kaligis, Moh., 2006. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi
Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana. Bandung: Alumni.
Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf. 2007.
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf
(Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, t.th.
Bagian 4 dari 5
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf.
Kharisudin, Kharisudin. 2021. Nikah Siri dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan
Indonesia, Jurnal Perspektif: Vol. 26 No. 1 Januari.
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 217
Khuluq, M. Khusnul, 2022. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia,
Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Kompilasi Hukum Islam (KHI). 1991. Buku I Hukum Perkawinan.
Konoras, A. 2017. “Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat
Dalam Sistem Hukum Nasional,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah and
Undefined journal.iain-manado.ac.id (n.d.), accessed January
15, 2024, http://journal.iain-
manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/370.
Konoras, Abdurrahman. 2016. “Eksistensi Hukum Islam Dan
Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional.” Jurnal Ilmiah
Al-Syir’ah 14, no. 2: 1–13.
Kuksal, Ismail. 2000. Taghayyur Al-Aḥkām fī Al-Syarī’ah Al-
Islāmiyyah. Beirut: Mu’assasah Al-Risalah.
Lubis, Syaddan Dintara. 2023. Akibat Hukum yang ditimbulkan
Oleh Zihar terhadap Perkawinan ditinjau dari Undang-
undang dan Kompilasi Hukum Islam, Politica Jurnal Hukum
Tata Negara dan Politik Islam: Vol. 10 No. 1 Juni.
Mahadi. 1969. “Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan
Perkawinan.” Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.
Marbun, Ester Paulin. 2023. Tradisi Sinamot dalam Perkawinan
Adat Suku Batak Toba di Kecamatan Limo Kota Depok, Jurnal
Holistik: Vol. 16 No. 3 Juli-September.
Mardani. 2015. Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di
Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mertokusumo, Sudikno, 2005. Mengenal Hukum, Suatu
Pengantar. Liberty, Yogyakarta
Mujib, Abdul. 2021. Sejarah Masuknya Islam dan Keragaman
Kebudayaan Islam di Indonesia, Jurnal Dewantara: Vol. 11
No. 1 Januari-Juni.
218 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
Mukhlas. 2011. Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin Di
Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta:
Ghalia.
Naily, Nabiela dkk. 2019. Hukum Perkawinan Islam Indonesia.
Jakarta: Pranadamedia Group.
Nasir, Muhammad. 2018. Legislasi Hukum Keluarga di Aceh Pasca
Otonomi Khusus, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan
dan Hukum Ekonomi Syariah.
Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain dan Ananda Megha Wiedhar
Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan yang dilarang di
Indonesia ditinjau dari Fiqih Perbandingan Mazhab, Jurnal
Bedah Hukum: Vol. 6 No. 1. April.
Nasution, Muhammad Arsad. 2018. Perceraian Menurut ompilasi
Hukum islam (KHI) dan Fiqh, Jurnal El-Wanuny: Vol. 4 No.
2 Juli-Desember.
Nelmawarni, and Idawati Djohar. 2013. Laporan Penelitian Tiga
Tokoh Minangkabau Pembawa Islam Ke Sulawesi Selatan.
Padang: Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
Nita, Mesta Wahyu. 2021. Hukum Perkawinan di Indonesia.
Lampung: CV. Laduny Alifatama.
Noeh, Zaini Ahmad and Abdul Basit Adnan. 1983. Sejarah Singkat
Peradilan Agama Islam Di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Noer, Deliar. 1985. Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-
1942. Jakarta: LP3ES.
Notonegoro, Notonegoro. 1956. Pembukaan UUD 1945. Jakarta:
Tnp.
Nuruddin, Muhammad. 2019. Menggores Tinta Di Lembah Hijau.
Bogor: Guepedia.
Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 219
Peraturan Presiden Republik Indonesia. 1948. “Susunan Dan
Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman,” no. 2: 1–12.
Pires, Tomé. 1944. Pires, The Suma Oriental of Tomé Pires and
the Book of Francisco Rodrigues. London: The Hakluyt
Society.
Rachman, Anwar dkk. 2020. Hukum Perkawinan Indonesia
dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum
Administrasi. Jakarta: Prenadamedia Group.
Rahardjo, Satjipto, 2006. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti,
Bandung.
Rahmat Rosyadi, A, dan Ahmad, M. Rais, 2006. Formalisasi
Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rahmawati Pardjaman. 2013. Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke
dalam Sistem Hukum Nasional; Sebuah Pendekatan
Hermeneutika, Al-Adalah. Vol XI.
Ramulyo, Idris. 1997. Azas Azas Hukum Islam. Jakarta: Sinar
Grafika.
Rasyid, Daud. 2001. Formalisasi Syari’at di Serambi Mekkah,
dalam Buku Syari’at Islam Yes, Syari’at Islam No. Jakarta:
Paramadina.
Reid, Anthony. 1992. Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680.
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 18 tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
220 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 44 tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh.
Rifai, Awal. 2021. Al-Qaawā`id Al-Fiqhiyyah wa Al-Fatwā:
Makānatuhumā wa Dauruhumā fī Binā’ wa Taṭawwur Al-Fiqh
Al-Islāmī, International Journal of Islamic Studies: Vol. 1 No.
2 Desember.
Rohidin. 2016. Pengantar Hukum Islam; Dari Semenanjung Arabia
hingga Indonesia. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
Saekan, Erniati. dan Efendi. 1997. Sejarah Penyusunan Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Arkola.
Sahid. 2016. Legislasi Hukum Islam Di Indonesia; Studi Formalisasi
Syariat Islam. Surabaya: Pustaka Idea.
Salim, Atiyah bin Muhammad. 1420 H. Syarhu Bulugul Maram.
Cet. t.d: t.t; t.p.
Samuddin, Rapung. 2013. Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan
Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik.
Jakarta: GOZIAN Press.
SarDesai, D.R.. 1993. Southeast Asia, Past and Present. California:
Avalon Publishing.
Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Sirajuddin, 2008. Legalisasi Hukum Islam di Indonesia.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset dan IAIN Bengkulu.
Sjadzali, Munawir. 1996. Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan
Kebutuhan Masa Kini, dalam Amrullah Ahmad (et.al.),
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 221
Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Cet. I;
Jakarta: Gema Insani Press.
Soemarti, Sri. 2014. Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
Soepomo, R., 1993. Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta:
Pradnya Paramita.
Sosroatmodjo, H. Aso, and H.A. Wasit Aulawi. 1976. Hukum
Perkawinan Di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
Sourana, Nana. 2006. Sejarah Untuk Kelas XI Sekolah Menengah
Atas Program Bahasa. Bandung: Grapindo Media Pratama.
Suadi, Amran and Mardi Candra. 2016. Politik Hukum: Perspektif
Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah.
Jakarta: Prenadamedia Group.
Suminto, H. Aqib. 1985. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta:
LP3ES.
Sumitro, Warkum. 2005. Perkembangan Hukum Islam Di Tengah
Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia. Malang: Bayumedia
Publishing.
Suny, Ismail. 1987. Hukum Islam Dalam Hukum Nasional. Jakarta:
Universitas Muhammadiyah.
Surjaman, Tjun. 1991. Hukum Islam Di Indonesia: Pemikiran Dan
Praktek. Bandung: P. T. Remaja Rosdakarya.
Suryanegara, Ahmad Mansur. 2015. Api Sejarah. Bandung: Surya
Dinasti.
Thalib, Sayuti. 1980. Receptio A Contrario. Jakarta: Bina Aksara.
Tjun Surjaman (editor). 1991. Hukum Islam di Indonesia:
Pemikiran dan Praktek. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya.
Tjun Surjaman (editor). 1991. Hukum Islam di Indonesia:
Perkembangan dan Pembentukan. Cet. I; Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
222 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
Tp. Al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Waqfi wa Al-Hibāt wa Al-Waṣāyāt,
www.islamweb.net
Tp. Ḥukmu Al-Waqfi Al-Ahlī ba’da Qarār Ilghāihi fī Ba’ḍi Al-Bilād.
www.islamqa.info
Tresna. 1978. Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad. Jakarta:
Pradnya Paramita.
Tudjimah. 1987. Beberapa Studi Mengenai Sejarah Islam Di
Indonesia Awal Abad XX. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
Usaman, Rachmadi. , 2013. Hukum Perwakafan di Indonesia. Cet.
II; Yogyakarta: Sinar Grafika.
Uṡman, Suparman.t.th. Hukum Perwakafan di Indonesia.
Wafa, Moh. Ali. 2019. Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah
Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. Tangerang
Selatan: Yasmi.
Website Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH Abu Al-Husain
Muslim bin Ḥajjāj Al-Qusyairī.), Home - BPKH
Website Resmi Kementerian Agama RI, Kementerian Agama RI
(kemenag.go.id)
Widnjosoebroto, Soetandyo, 1994. Dari Hukum Kolonial ke
Hukum Nasional. Dinamika Sosial Politik dalam
Perkembangan Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo
Persada.
Yahya, Nasrullah. 2014. Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh:
Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah. Jurnal Ijtihad,
Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan.
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 223
Yunus, Nur Rahim. 2015. Penerapan Syariat Islam Terhadap
Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.
Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika 12. No. 2.
Zaelani, Zaelani. 2019. “Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa
Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori
Receptie Incomplexu, Teorireceptie Dan Teoriteceptio A
Contrarioatau Teori Receptio Exit.” Komunike XI, no. 1: 128–
63.
Zaidan, Abdul Karim. 2001. Al-Madkhal li Dirāsah Al-Syarī’ah Al-
Islāmiyyah. Iskandariyah: Dār ‘Umar bin Al-Khaṭṭāb.
224 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
TENTANG PENULIS
Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
Dosen Tetap di Jurusan Syariah Prodi Perbandingan
Mazhab, dengan jabatan Kepala Sekretariat pada
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA)
Makassar. Lahir di Ambon, 24 Februari 1980.
Menamatkan pendidikan sarjana di tiga institusi
berbeda, S1 Syariah/Perbandingan Mazhab di STIBA
Makassar (2006), S1 Tarbiyah/PAI di STAI DDI Kota
Makassar, S1 Hukum Keluarga Islam di Fakultas
Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aqidah Jakarta
(2007). Menyelesaikan pendidikan magister (2009) dan doktoral
(2020) pada program studi Dirasah Islamiyyah konsentrasi Syariah dan
Hukum Islam di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
Disertasinya pada program doktor difokuskan pada bidang Hukum
Islam dan Ilmu Politik Islam (Siyasah Syar’iyyah). Diantara buku yang
telah diterbitkan antara lain: Dinamika Politik Muhammadiyah Dan
Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasah, Pengantar
Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam),
Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan,
Hukum Tata Negara, Ulumul Qur’an, Sistem Politik Indonesia, dan
beberapa karya ilmiah lainnya yang dapat diakses melalui laman Google
Scholar. Penulis dapat dihubungi melalui email:
[email protected]
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 225
H. Muhammad Ikhsan, Lc. M.Si. Ph.D.
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa
Arab (STIBA) Makassar. Lahir di Kendari, 9 Agustus
1975. Penulis menamatkan pendidikan menengah di
Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah, Yogyakarta
(1993), lalu melanjutkan studi di LIPIA Jakarta
(1993). Setelah itu, mendapatkan beasiswa
melanjutkan studi di Islamic University of Madinah,
Saudi Arabia (1994-1998). Menyelesaikan pendidikan magister (2007)
dengan beasiswa International Indonesia Education Foundation (IIEF)
dan Ford Foundatian di Program Studi Timur Tengah dan Islam,
Universitas Indonesia. Program doktoral (2017) diselesaikan pada
program studi Fikih di Al-Madinah International University, Malaysia.
Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected] Blog
pribadi: https://ihsanzainuddin.com
226 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
Dr. H. Rahmat Abdul Rahman, Lc., M.A.
Rahmat Abdul Rahman, dilahirkan di
Ujungpandang, 13 September 1975. Anak dari
pasangan Abd. Rahman Tiba’ dan St. Rohani Dg.
Kanang –rahimahumallāh-, menikah dengan Hj.
Umi Salmah, S.Si dan dikaruniai enam orang anak:
Qarinah, Dihyah, Naufal, Hilyah, Syaima’, dan
Muhammad.
Menamatkan pendidikan menengah di SMA Negeri 3 Makassar (1993),
kemudian mendapatkan beasiswa sarjana (S1) di Fakultas Syariah,
Islamic University of Medina Munawwarah, Saudi Arabia (1998),
menyelesaikan pendidikan magister (S2) konsentrasi Pengkajian Islam,
Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar (2009),
dan program doktoral (S3) konsentrasi Syariah dan Hukum Islam di
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar (2014).
Saat ini terdaftar sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan
Bahasa Arab (STIBA) Makassar, pengampu mata kuliah Ilmu Politik
Islam (Siyasah Syar’iyyah) dan Ushul Fiqh. Penulis juga menjadi dosen
luar biasa pada beberapa perguruan tinggi, diantaranya: Lembaga
Dakwah al-Hijrah, Baquio, Philipina (2000), Lembaga Pelatihan
Dakwah al-Madinah, Yogyakarta (2000), Universitas Fajar, Makassar
(2009).
Aktif dalam organisasi kemasyarakatan, di antaranya: Ketua Dewan
Syariah Wahdah Islamiyah, periode 2011-2016; Ketua Majelis Pimpinan
Wilayah Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI)
Propinsi Sulawesi Selatan, periode 2013-sekarang; Ketua MUI Kota
Makassar, periode 2007-2012; Komisi Fatwa MUI Kota Makassar,
periode 2012-2017; Pengurus Komite Perjuangan Penegakan Syariat
Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan; Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim
Indonesia (ICMI) Sulawesi Selatan; Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Kota Makassar; Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan
2021-sekarang; Ketua DPP Wahdah Islamiyah periode 2018-sekarang.
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 227
Pembicara pada seminar-seminar nasional dan regional, antara lain:
Seminar Ekonomi Islam (UNM, 2007), Seminar Syiah dan Aliran Sesat
(Jakarta, 2011), Seminar Multilevel Marketing Syariah (MUI Kota
Makassar, 2013), Penceramah rutin di Badan Dakwah Islam PT.
Pertamina (Persero) Region VII. Memiliki beberapa tulisan yang telah
dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan terindeks,
yang dapat diakses melalui google scholar atas nama penulis.
Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected]
Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E.
Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA)
Makassar. Lahir di Pomala, 17 November 1980. Penulis menamatkan
pendidikan menengah di SMA Negeri 03 Makassar tahun 1999, lalu
melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Hasanuddin, Fakultas
Teknik, Jurusan Naval Engineering hingga 2004. Menjabat sebagai
Koordinator Laboratorium AutoCAD dan Koordinator Laboratorium
Rancang Bangun Jurusan Naval Engineering UNHAS tahun 2004-2005.
Kemudian kembali menempuh pendidikan sarjana di STIBA Makassar
jurusan Syariah/Perbandingan Mazhab tahun 2012-2018.
Menyelesaikan pendidikan magister pada Program Pascasarjana UIN
Alaluddin Makassar konsentrasi Ekonomi Syariah tahun 2019-2021.
Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected]
Bagian 5 dari 5
228 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
Sirajuddin, S.Pd.I., B.A., S.H., M.H.
Dosen Tetap dengan jabatan Kepala Bagian
Kepesantrenan dan Keasramaan Sekolah Tinggi Ilmu
Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di
Enrekang, 01 Maret 1982. Penulis menamatkan
pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah
atas di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Pusat
Maccopa Maros (2002), setelah melaksanakan
pengabdian selama 2 tahun, penulis kemudian
menyelesaikan pendidikan sarjana di tiga institusi berbeda: UIT
Makassar (PAI, 2008), STIBA Makassar (Syariah, 2010), dan Al-Madinah
International University (Ilmu Al-Qur’an, 2012). Kemudian
Menyelesaikan pendidikan magister Hukum Islam pada Program
Pascasarjana UMS Surakarta (2019). Penulis dapat dihubungi melalui
email: [email protected]
Jujuri Perdamaian Dunia, S.H. M.H.
Penulis adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Islam
dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di
Samarinda, 30 Desember 1988 dari pasangan Ayah H.
Slamet Sugiarto dan Ibu Hj. Jaunah. Penulis menikah
tahun 2013 dengan Dr. Askar Patahuddin, S.Si.,M.E.
dan memiliki 5 putra putri; Rumaysha, Asma, Muhammad Usamah,
Sarah dan Fatimah. Penulis menimba Ilmu dasar hingga menengah atas
di sekolah Negeri di Samarinda kemudian melanjutkan studi strata 1 di
STIBA Makassar dan strata 2 di Pascasarjana UINAM. Saat ini penulis
berstatus sebagai pengelola dan dosen tetap STIBA Makassar serta aktif
sebagai daiyah murabbiyah Muslimah Wahdah Makassar.Penulis dapat
dihubungi melalui email: [email protected]
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 229
H. Awal Rifai, Lc., M.H.
Dosen Tetap dengan jabatan Kabag Penelitian dan
Publikasi Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan
Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di
Bulukumba, 17 Juni 1991. Penulis menamatkan
pendidikan menengah di SMA Negeri 9
Bulukumba (2010), lalu mendalami ilmu agama
dan bahasa Arab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan
Bahasa Arab (STIBA) Makassar (2010-2013),
kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Qasim University, Arab
Saudi (2014-2018). Menyelesaikan pendidikan magister (2021) Program
Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam pada
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
Makassar. Penulis dapat dihubungi melalui email: [email protected]
Syamsu Alam, S.H., M.H.
Dosen Kontrak Pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan
Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di Makassar /
Ujung Pandang, 31 Mei 1977. Penulis menamatkan
pendidikan menengah di MAN 1 Minasa Upa
Makassar (1995), lalu mendalami dan
menyelesaikan S1 ilmu Hukum Perdata dan Pidana
Universitas Indonesia Timur, kemudian tahun 2023
Menyelesaikan pendidikan magister pada program studi Dirasah
Islamiyyah konsentrasi Syariah dan Hukum Islam di Program
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Penulis dapat dihubungi melalui
email: [email protected].
230 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
H. Mukran H. Usman, Lc., M.H.I
Sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Islam
dan Bahasa Arab (STIBA Makassar) sejak Tahun
2010. Lahir di Desa Salumpaga Kabupaten Toli-Toli
Sulawesi Tengah, 05 Oktober 1980. Penulis
menamatkan pendidikan Seekolah Menengah di
SMA 1 Toli Toli Tahun 2000, lalu melanjutkan ke
STIBA Makassar Tahun 2000 sampai 2003,
kemudian melanjutkan kuliah S1 di International
University Of Afrika (IUA) Sudan sampai Tahun 2010. Lalu melanjutkan
S2 di Universitas Darul Ulum (UNDAR) Jombang dan tamat Tahun
2013. Penulis dapat dihubungi melalui akun Email [email protected]
Dr. Askar Patahuddin, S.Si., M.E.
Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 10
Muharram 1410 H bertepatan dengan 9 Agustus
1989. Anak ke enam dari bapak Patahuddin Dg.
Nai, B.A dan Ibu Hasniah Dg. Intang. Riwayat
pendidikan di SDN Perumnas Makassar (2001-
2006), SMPN 13 Makassar (2001-2004), SMAN 9
Makassar (2004-2007), Sarjana Matematika UNM
(2007-2011), Diploma Bahasa Arab STIBA Makassar (2012-2014),
Magister Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar (2016-2018), Doktor
Pendidikan Agama Islam Universitas ibn Khaldun Bogor (2021-2024).
Menyelesaikan Program Pendidikan Kaderisasi Ulama (PKU) Dewan
Da'wah Islamiyah Indonesia (2021-2023).
Pengalaman kerja, sebagai guru di SMA Quran as-Syatibi 2012-
2013, Staf tata usaha dan kepegawaian STIBA Makassar 2014-2016,
Kepala Kepegawaian dan Tata Usaha 2016-2019, Kepala Perencanaan
dan Sistem Pengendalian Mutu STIBA Makassar 2019-2021. Saat ini,
penulis tercatat sebagai dosen STIBA Makassar sejak 2018- sekarang.
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 231
Penulis dapat dihubungi melalui email [email protected].
Karya tulis ilmiah penulis dapat diakses melalui google scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=sGxYJHAAAAAJ.
Orcid Id: https://orcid.org/0000-0002-0065-2901; Sinta Id:
https://sinta.kemdikbud.go.id/profile/google# 6746546. Garuda Id:
Garuda - Garba Rujukan Digital (kemdikbud.go.id) 4128594
Dr. H. Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A.
Penulis adalah dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam
dan Bahasa Arab di kota Makassar (STIBA
MAKASSAR). Penulis berasal dari Makassar. Penulis
Lahir di Ujung Pandang tanggal 31 Januari 1992.
Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara yaitu dari
pasangan bapak Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp. Rad (K) yang
merupakan guru besar fakultas kedokteran di Universitas Hasanuddin
Makassar Sulawesi Selatan serta Ibu Dra. Hj. Rahmah Ide Said, M.Si yang
merupakan alumni pada Universitas Hasanuddin. Penulis telah
menamatkan gelar S1 nya di Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah
serta S2 nya pada jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas dan Universitas
yang sama. Kemudian meraih gelar Doktor di Program Pascasarjana UIN
Alauddin Makassar pada konsentrasi Ekonomi Islam.
232 | Pengantar Hukum Islam di Indonesia
H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Dosen Tetap dengan jabatan Ketua Program Studi
Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam
dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di
Sengkang, 9 September 1989. Penulis menamatkan
pendidikan menengah di MA Nurul As’adiyah
Callaccu Sengkang (2007), kemudian melanjutkan
pendidikan di STIBA Makassar (2007-2010), dan menyelesaikan strata
satu di Islamic University of Madinah (Syariah 2015). Menyelesaikan
pendidikan magister (2021) pada program studi Dirasah Islamiyyah
konsentrasi Syariah dan Hukum Islam di Program Pascasarjana UIN
Alauddin Makassar. Penulis dapat dihubungi melalui email:
[email protected]
H. Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H.
Dosen Tetap di Jurusan Syariah, dengan jabatan
Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab pada Sekolah
Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
Lahir di Kendari, 3 Desember 1990. Belajar bahasa
Arab, tahfidz Al-Qur'an dan studi Islam di Sekolah
Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
(2008-2012). Alumni Universitas Islam Madinah al-Munawwarah
Jurusan Syariah Hukum Islam (2013-2017). Menyelesaikan pendidikan
magister (2022) pada program studi Dirasah Islamiyyah konsentrasi
Syariah dan Hukum Islam di Program Pascasarjana UIN Alauddin
Makassar. Tesisnya pada program Magister difokuskan pada bidang
Ilmu Usul Fikih. Diantara karya ilmiah yang telah diterbitkan antara lain:
The Concept of Mutakallimin in The Interpretation of Dilalah Al-Lafa
and It’s Implications in Ikhtilaf Fikh, Upaya Markaz Inayah dalam
Meningkatkan Kualitas Ibadah Umrah Warga Negara Indonesia melalui
Program Madrasah Umrah dan beberapa karya ilmiah lainnya yang
dapat diakses melalui laman Google Scholar. Penulis dapat dihubungi
melalui email: [email protected]
Pengantar Hukum Islam di Indonesia | 233