NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 8
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.153, 2012
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan
Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat
sebagai manusia seutuhnya;
b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak
berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama
pelindungan hukum dalam sistem peradilan;
c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi
Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)
yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap
anak mempunyai kewajiban untuk memberikan
pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat
karena belum secara komprehensif memberikan
pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan
hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang
baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak;
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 2
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal
28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan
proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan
dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani
pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak
yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi
tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang
selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah
www.djpp.depkumham.go.id
3 2012,No.153
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur
18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan
tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang
selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak
pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang
selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara
tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara
Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar
peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.
13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat
fungsional penegak hukum yang melaksanakan
penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,
pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di
dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang
bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun
swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi
pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan
sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan,
dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial
untuk melaksanakan tugas pelayanan dan
penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 4
dididik dan dilatih secara profesional untuk
melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan
masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja,
baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang
ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan
sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah,
ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya
oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam
kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai
orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak
untuk mendampinginya selama proses peradilan
pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya
adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya
disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak
menjalani masa pidananya.
21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang
selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara
bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang
selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau
tempat pelayanan sosial yang melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam
pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan
pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan
yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian
kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan
pendampingan.
Pasal 2
Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan
asas:
a. pelindungan;
b. keadilan;
www.djpp.depkumham.go.id
5 2012,No.153
c. nondiskriminasi;
d. kepentingan terbaik bagi Anak;
e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
h. proporsional;
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai
upaya terakhir; dan
j. penghindaran pembalasan.
Pasal 3
Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
a. diperlakukan secara manusiawi dengan
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara
efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan
lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan
derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali
sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling
singkat;
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang
objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang
tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang
yang dipercaya oleh Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
a. mendapat pengurangan masa pidana;
b. memperoleh asimilasi;
c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 6
d. memperoleh pembebasan bersyarat;
e. memperoleh cuti menjelang bebas;
f. memperoleh cuti bersyarat; dan
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Anak yang memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 5
(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan
pendekatan Keadilan Restoratif.
(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini;
b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan
di lingkungan peradilan umum; dan
c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan,
dan/atau pendampingan selama proses
pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah
menjalani pidana atau tindakan.
(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib
diupayakan Diversi.
BAB II
DIVERSI
Pasal 6
Diversi bertujuan:
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
www.djpp.depkumham.go.id
7 2012,No.153
Pasal 7
(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib
diupayakan Diversi.
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang
dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7
(tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Pasal 8
(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan
melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban
dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional
berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga
Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
a. kepentingan korban;
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
c. penghindaran stigma negatif;
d. penghindaran pembalasan;
e. keharmonisan masyarakat; dan
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Pasal 9
(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam
melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
a. kategori tindak pidana;
b. umur Anak;
c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan
korban dan/atau keluarga Anak Korban serta
kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban; atau
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah
minimum provinsi setempat.
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 8
Pasal 10
(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak
pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana
ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai
kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum
provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik
bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing
Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh
masyarakat.
(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada
Bagian 2 dari 8
ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi
Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di
lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3
(tiga) bulan; atau
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Pasal 11
Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:
a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di
lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga)
bulan; atau
d. pelayanan masyarakat.
Pasal 12
(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan
Diversi.
(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung
pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat
pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan
daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga)
hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh
penetapan.
www.djpp.depkumham.go.id
9 2012,No.153
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan,
Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan
penghentian penyidikan atau Penuntut Umum
menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
Pasal 13
Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:
a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.
Pasal 14
(1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan
kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan
langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap
tingkat pemeriksaan.
(2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan
kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing
Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan,
pembimbingan, dan pengawasan.
(3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan
dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing
Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada
pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti
laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
Pasal 15
Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi,
tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 10
BAB III
ACARA PERADILAN PIDANA ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16
Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku
juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 17
(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib
memberikan pelindungan khusus bagi Anak yang
diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya
dalam situasi darurat.
(2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi
tanpa pemberatan.
Pasal 18
Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau
Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial
Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik,
Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi
bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan
kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan
suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
Pasal 19
(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi
wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak
ataupun elektronik.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak
Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain
yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak
Korban, dan/atau Anak Saksi.
Pasal 20
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum
genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke
sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan
melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak
tetap diajukan ke sidang Anak.
www.djpp.depkumham.go.id
11 2012,No.153
Pasal 21
(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun
melakukan atau diduga melakukan tindak pidana,
Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja
Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
a. menyerahkannya kembali kepada orang
tua/Wali; atau
b. mengikutsertakannya dalam program
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di
instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di
tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6
(enam) bulan.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari.
(3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan
pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b.
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan,
pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat
diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
(5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan
laporan perkembangan anak kepada Bapas secara
berkala setiap bulan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pengambilan keputusan serta program pendidikan,
pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 22
Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing
Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak,
Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga
atau atribut kedinasan.
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 12
Pasal 23
(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib
diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh
Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau
Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau
orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau
Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
(3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa
perkara yang sedang diperiksa, ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku
bagi orang tua.
Pasal 24
Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama
dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional
Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang
dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan
ke pengadilan yang berwenang.
Pasal 25
(1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat
secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara
Anak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register
perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Penyidikan
Pasal 26
(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh
Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi
dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
www.djpp.depkumham.go.id
13 2012,No.153
a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
memahami masalah Anak; dan
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan
Anak.
(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang
melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang
dilakukan oleh orang dewasa.
Pasal 27
(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak,
Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari
Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana
dilaporkan atau diadukan.
(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta
pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan,
psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial
Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan
tenaga ahli lainnya.
(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak
Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta
laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau
Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana
dilaporkan atau diadukan.
Pasal 28
Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh
Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24
(tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan
penyidik diterima.
Pasal 29
(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
dimulainya Diversi.
(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai
kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara
Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua
pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
(4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan
penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 14
Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan
laporan penelitian kemasyarakatan.
Bagian Ketiga
Penangkapan dan Penahanan
Pasal 30
(1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna
kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh
empat) jam.
(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang
pelayanan khusus Anak.
(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada
di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di
LPKS.
(4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara
manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umurnya.
(5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS
dibebankan pada anggaran kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial.
Pasal 31
(1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik
berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali
dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.
Pasal 32
(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan
dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang
tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan
melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau
merusak barang bukti, dan/atau tidak akan
mengulangi tindak pidana.
(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan
dengan syarat sebagai berikut:
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau
lebih; dan
b. diduga melakukan tindak pidana dengan
ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau
lebih.
www.djpp.depkumham.go.id
15 2012,No.153
(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat
perintah penahanan.
(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani,
dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan
penempatan Anak di LPKS.
Pasal 33
(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama
7 (tujuh) hari.
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat
diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8
(delapan) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi
hukum.
(4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat
Bagian 3 dari 8
dilakukan di LPKS setempat.
Pasal 34
(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan
penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan
penahanan paling lama 5 (lima) hari.
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat
diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling
lama 5 (lima) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi
hukum.
Pasal 35
(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan
pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat
melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh
ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas)
hari.
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 16
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan
putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
Pasal 36
Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti
dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua)
hari.
Pasal 37
(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan
pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding
dapat melakukan penahanan paling lama 10
(sepuluh) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang
oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima
belas) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim
Banding belum memberikan putusan, Anak wajib
dikeluarkan demi hukum.
Pasal 38
(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk
kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim
Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15
(lima belas) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang
oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua
puluh) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi
belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan
demi hukum.
Pasal 39
Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal
35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah
berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera
mengeluarkan Anak demi hukum.
www.djpp.depkumham.go.id
17 2012,No.153
Pasal 40
(1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau
penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan
orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan
hukum.
(2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan
atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.
Bagian Keempat
Penuntutan
Pasal 41
(1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh
Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan
Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh Jaksa Agung.
(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
memahami masalah Anak; dan
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan
Anak.
(3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh
penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan
bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang
dewasa.
Pasal 42
(1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling
lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara
dari Penyidik.
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai
kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita
acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada
ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 18
(4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib
menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan
perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan
hasil penelitian kemasyarakatan.
Bagian Kelima
Hakim Pengadilan Anak
Paragraf 1
Hakim Tingkat Pertama
Pasal 43
(1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara
Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua
Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri
yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam
lingkungan peradilan umum;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
memahami masalah Anak; dan
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan
Anak.
(3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh
hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi
tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
Pasal 44
(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam
tingkat pertama dengan hakim tunggal.
(2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan
pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis
dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit
pembuktiannya.
(3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh
seorang panitera atau panitera pengganti.
www.djpp.depkumham.go.id
19 2012,No.153
Paragraf 2
Hakim Banding
Pasal 45
Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang
bersangkutan.
Pasal 46
Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
Pasal 47
(1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara
Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
(2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan
pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis
dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit
pembuktiannya.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding
dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera
pengganti.
Paragraf 3
Hakim Kasasi
Pasal 48
Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung.
Pasal 49
Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
Pasal 50
(1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak
dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
(2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan
pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis
dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit
pembuktiannya.
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 20
(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu
oleh seorang panitera atau seorang panitera
pengganti.
Paragraf 4
Peninjauan Kembali
Pasal 51
Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat
dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang
tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan
hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Pasal 52
(1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau
majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling
lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara
dari Penuntut Umum.
(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan
negeri sebagai Hakim.
(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi
pengadilan negeri.
(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai
kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara
Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua
pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
(6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan,
perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
Pasal 53
(1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
(2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang
tunggu sidang orang dewasa.
(3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang
orang dewasa.
www.djpp.depkumham.go.id
21 2012,No.153
Pasal 54
Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang
dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan
putusan.
Pasal 55
(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan
orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau
pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing
Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
(2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping
tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan
didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak
batal demi hukum.
Pasal 56
Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan
sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk
beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan
hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 57
(1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim
memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan
membacakan laporan hasil penelitian
kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan
tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat
lain.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan
kehidupan sosial;
b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam
tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
d. hal lain yang dianggap perlu;
e. berita acara Diversi; dan
f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing
Kemasyarakatan.
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 22
Pasal 58
(1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak
Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak
dibawa keluar ruang sidang.
(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak
Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang
tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap
hadir.
(3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak
dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan
sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan
Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar
keterangannya:
a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman
elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan di daerah hukum setempat
dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut
Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya; atau
b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan
alat komunikasi audiovisual dengan didampingi
oleh orang tua/Wali, Pembimbing
Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.
Pasal 59
Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan
mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak
Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di
luar ruang sidang pengadilan.
Pasal 60
(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan
kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau
pendamping untuk mengemukakan hal yang
bermanfaat bagi Anak.
(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan
oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang
perkara yang bersangkutan.
(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian
kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan
sebelum menjatuhkan putusan perkara.
(4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
Bagian 4 dari 8
dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan
batal demi hukum.
www.djpp.depkumham.go.id
23 2012,No.153
Pasal 61
(1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam
sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak
dihadiri oleh Anak.
(2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi
tetap harus dirahasiakan oleh media massa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya
menggunakan inisial tanpa gambar.
Pasal 62
(1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada
hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat
atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
(2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling
lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada
Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut
Umum.
BAB IV
PETUGAS KEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 63
Petugas kemasyarakatan terdiri atas:
a. Pembimbing Kemasyarakatan;
b. Pekerja Sosial Profesional; dan
c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.
Bagian Kedua
Pembimbing Kemasyarakatan
Pasal 64
(1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan,
pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak
dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
(2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing
Kemasyarakatan sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang
ilmu sosial atau yang setara atau telah
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 24
berpengalaman bekerja sebagai pembantu
Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan
sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu)
tahun; atau
2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di
bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga)
tahun.
b. sehat jasmani dan rohani;
c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur
Muda Tingkat I/ II/b;
d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di
bidang pelayanan dan pembimbingan
pemasyarakatan serta pelindungan anak; dan
e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing
Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.
(3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing
Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan
fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan
oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum
terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh
petugas rumah tahanan dan lembaga
pemasyarakatan.
Pasal 65
Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:
a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk
kepentingan Diversi, melakukan pendampingan,
pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak
selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan,
termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila
Diversi tidak dilaksanakan;
b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam
maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan
LPKA;
c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan
pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas
pemasyarakatan lainnya;
d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan
pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan
pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
www.djpp.depkumham.go.id
25 2012,No.153
e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan
pengawasan terhadap Anak yang memperoleh
asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang
bebas, dan cuti bersyarat.
Bagian Ketiga
Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Pasal 66
Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial
Profesional sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma
empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau
kesejahteraan sosial;
b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di
bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus
dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk
membina, membimbing, dan membantu Anak demi
kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental,
sosial, dan pelindungan terhadap Anak; dan
d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial
Profesional oleh organisasi profesi di bidang
kesejahteraan sosial.
Pasal 67
Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga
Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas
pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau
sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di
bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial; dan
d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus
dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk
membina, membimbing, dan membantu Anak demi
kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental,
sosial, dan pelindungan terhadap Anak.
Pasal 68
(1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan
Sosial bertugas:
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 26
a. membimbing, membantu, melindungi, dan
mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi
sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan
pendapat Anak dan menciptakan suasana
kondusif;
d. membantu proses pemulihan dan perubahan
perilaku Anak;
e. membuat dan menyampaikan laporan kepada
Pembimbing Kemasyarakatan mengenaie. membuat hasil
...
bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap
Anak yang berdasarkan putusan pengadilan
dijatuhi pidana atau tindakan;
f. memberikan pertimbangan kepada aparat
penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi
sosial Anak;
g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua,
lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat;
dan
h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar
bersedia menerima kembali Anak di lingkungan
sosialnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan
Pembimbing Kemasyarakatan.
BAB V
PIDANA DAN TINDAKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 69
(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai
tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.
(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun
hanya dapat dikenai tindakan.
Pasal 70
Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau
keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang
terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan
hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan
tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan
kemanusiaan.
www.djpp.depkumham.go.id
27 2012,No.153
Bagian Kedua
Pidana
Pasal 71
(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
a. pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:
1) pembinaan di luar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan.
c. pelatihan kerja;
d. pembinaan dalam lembaga; dan
e. penjara.
(2) Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari
tindak pidana; atau
b. pemenuhan kewajiban adat.
(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana
kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda
diganti dengan pelatihan kerja.
(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang
melanggar harkat dan martabat Anak.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 72
Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak
mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
Pasal 73
(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim
dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling
lama 2 (dua) tahun.
(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
(3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi
selama menjalani masa pidana dengan syarat.
(4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal
tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim
dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 28
(5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama
daripada masa pidana dengan syarat umum.
(6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3
(tiga) tahun.
(7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat,
Penuntut Umum melakukan pengawasan dan
Pembimbing Kemasyarakatan melakukan
pembimbingan agar Anak menempati persyaratan
yang telah ditetapkan.
(8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus
mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
Pasal 74
Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar
lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1)
huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan
pembinaan ditentukan dalam putusannya.
Pasal 75
(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa
keharusan:
a. mengikuti program pembimbingan dan
penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat
pembina;
b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol,
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
(2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat
(4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada
hakim pengawas untuk memperpanjang masa
pembinaan yang lamanya tidak melampaui
maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum
dilaksanakan.
Pasal 76
(1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana
yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan
meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan
kemasyarakatan yang positif.
www.djpp.depkumham.go.id
29 2012,No.153
(2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian
kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan
masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina
dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk
memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh
atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang
dikenakan terhadapnya.
(3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan
paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120
(seratus dua puluh) jam.
Pasal 77
(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada
Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1)
huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan
paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak
ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum
dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 78
(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga
yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai
dengan usia Anak.
(2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan
paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 79
(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam
hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak
pidana yang disertai dengan kekerasan.
(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan
terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari
maksimum pidana penjara yang diancamkan
terhadap orang dewasa.
(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku
terhadap Anak.
(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP
berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-Undang ini.
www.djpp.depkumham.go.id
Bagian 5 dari 8
2012,No.153 30
Pasal 80
(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di
tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang
diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun
swasta.
(2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan
apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak
membahayakan masyarakat.
(3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.
(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari
lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak
kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak
mendapatkan pembebasan bersyarat.
Pasal 81
(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila
keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan
masyarakat.
(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak
paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum
ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak
berumur 18 (delapan belas) tahun.
(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari
lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik
berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan
sebagai upaya terakhir.
(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup, pidana yang
dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun.
Bagian Ketiga
Tindakan
Pasal 82
(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak
meliputi:
a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. penyerahan kepada seseorang;
www.djpp.depkumham.go.id
31 2012,No.153
c. perawatan di rumah sakit jiwa;
d. perawatan di LPKS;
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau
pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau
badan swasta;
f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. perbaikan akibat tindak pidana.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1
(satu) tahun.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya,
kecuali tindak pidana diancam dengan pidana
penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 83
(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang
dilakukan untuk kepentingan Anak yang
bersangkutan.
(2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan
untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik
dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang
bersangkutan.
BAB VI
PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN,
PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK
Pasal 84
(1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak
memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan
pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta
hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan
keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian
kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan
program pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 32
(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).
Pasal 85
(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di
LPKA.
(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak
memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan,
pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan
keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian
kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan
program pendidikan dan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).
Pasal 86
(1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA
dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun
dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
(2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh
satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana,
Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan
dewasa dengan memperhatikan kesinambungan
pembinaan Anak.
(3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan
pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke
lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan
rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 87
(1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung
jawab Bapas.
www.djpp.depkumham.go.id
33 2012,No.153
(2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan
dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan,
pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan
hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan
pembimbingan, pengawasan dan pendampingan,
serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).
Pasal 88
Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI
Pasal 89
Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua
pelindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 90
(1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak
Saksi berhak atas:
a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,
baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun
sosial; dan
c. kemudahan dalam mendapatkan informasi
mengenai perkembangan perkara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak
Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 91
(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing
Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau
Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat
merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 34
instansi atau lembaga yang menangani pelindungan
anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
(2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan
pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial
dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung
merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga
yang menangani pelindungan anak sesuai dengan
kondisi Anak Korban.
(3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari
Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari
Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan
Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi
berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi
sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau
instansi yang menangani pelindungan anak.
(4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan
pelindungan dapat memperoleh pelindungan dari
lembaga yang menangani pelindungan saksi dan
korban atau rumah perlindungan sosial sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 92
(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait
secara terpadu.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus
dua puluh) jam.
(3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 93
Masyarakat dapat berperan serta dalam pelindungan Anak
mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial
Anak dengan cara:
www.djpp.depkumham.go.id
35 2012,No.153
a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak
Anak kepada pihak yang berwenang;
b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan
kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak
melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial
Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui
organisasi kemasyarakatan;
f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat
penegak hukum dalam penanganan perkara Anak;
atau
g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan Anak.
BAB X
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 94
(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di
bidang perlindungan anak melakukan koordinasi
lintas sektoral dengan lembaga terkait.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan
kebijakan mengenai langkah pencegahan,
penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan
reintegrasi sosial.
(3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh
kementerian dan komisi yang menyelenggarakan
urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 36
BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 95
Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14
ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42
ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 96
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan
sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 97
Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 98
Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun.
Pasal 99
Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun.
Pasal 100
Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3),
www.djpp.depkumham.go.id
37 2012,No.153
Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 101
Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun.
BAB XIII
Bagian 6 dari 8
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara
anak yang:
a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau
yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi
belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan
hukum acara Undang-Undang ini; dan
b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan
dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur
dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.
Pasal 103
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak
negara dan/atau anak sipil yang masih berada di
lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
a. orang tua/Wali;
b. LPKS/keagamaan; atau
c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.
Pasal 104
Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan
perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-
Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.
www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153 38
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 105
(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah
diberlakukannya Undang-Undang ini:
a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
d. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukumd. wajib membangun
kementerian ...
Bapas di kabupaten/kota;
e. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum wajib membangun
LPKA dan LPAS di provinsi; dan
f. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial wajib membangun
LPKS.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan
LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan
kabupaten/kota berdekatan.
(3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum tidak
memiliki lahan untuk membangun kantor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan
huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan
lahan yang dibutuhkan.
Pasal 106
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 107
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-
Undang ini diberlakukan.
Pasal 108
Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal diundangkan.
www.djpp.depkumham.go.id
39 2012,No.153
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
*belum dalam bentuk lembaran lepas
www.djpp.depkumham.go.id
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No.5332
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
I. UMUM
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah
bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki
peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara
menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut
dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat
manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti
dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi
Anak.
Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang
komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua
yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan
perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain,
disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang
berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta
pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif semakin meningkat.
www.djpp.depkumham.go.id
No.5332 2
Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai
dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the
Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik
Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi
tentang Hak-Hak Anak).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang
berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa
depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada
Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk
menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna
bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan
perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum
cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam
masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan
pelindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.
Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam
penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain
didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan
lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan
pelindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.
Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian
terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang
dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang
benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap
Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.
Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan
Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana
diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini
merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.
Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini,
antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses
peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini
adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan
Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan
www.djpp.depkumham.go.id
3 No.5332
Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi
terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan
Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh
karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam
rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada
terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi
korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu
semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu
bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu
kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik
dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari
solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati
yang tidak berdasarkan pembalasan.
Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam
status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau
Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus
mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan
umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12
(dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak
yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18
(delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.
Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi
pelindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan
hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada
di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak
sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan
oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun,
sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga,
dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar
jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan
Keadilan Restoratif.
Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini
mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak
yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan ”pelindungan” meliputi kegiatan yang
bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang
membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
www.djpp.depkumham.go.id
No.5332 4
Huruf b
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap
penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa
keadilan bagi Anak.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”nondiskriminasi” adalah tidak
adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan
bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta
kondisi fisik dan/atau mental.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak”
adalah segala pengambilan keputusan harus selalu
mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang Anak.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ”penghargaan terhadap pendapat
Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk
berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam
pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang
memengaruhi kehidupan Anak.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ”kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi
Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat,
keluarga, dan orang tua.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ”pembinaan” adalah kegiatan untuk
meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan
keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan
rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan
pidana.
Yang dimaksud dengan ”pembimbingan” adalah pemberian
tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,
pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani
dan rohani klien pemasyarakatan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan ”proporsional” adalah segala
perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas
keperluan, umur, dan kondisi Anak.
www.djpp.depkumham.go.id
5 No.5332
Huruf i
Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan
merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak
tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa
guna kepentingan penyelesaian perkara.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah
prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses
peradilan pidana.
Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebutuhan sesuai dengan umurnya”
meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau
kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga
dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan
jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat
pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat
bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti
siaran media massa.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “rekreasional” adalah kegiatan
latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak
harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan
harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan
Bagian 7 dari 8
martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka baju dan
lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol,
Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan
disuruh memijat Penyidik laki-laki.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
No.5332 6
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati
kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan
membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti
mainan, dan jika anak ditahan atau ditempatkan di LPKA,
Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal,
pakaian sendiri, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana
dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
antara lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
7 No.5332
Ayat (2)
Huruf a
Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”
mengacu pada hukum pidana.
Huruf b
Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini
merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak,
baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis,
termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui
Diversi.
Pasal 8
Ayat (1)
Orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses Diversi
dalam hal korban adalah anak.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh
agama, guru, dan tokoh masyarakat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin
rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi.
Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap
pelaku tindak pidana yang serius, misalnya
pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan
terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.
Huruf b
Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk
menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin
muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
No.5332 8
Ayat (2)
Ketentuan mengenai “Persetujuan keluarga Anak Korban”
dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di bawah umur.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Kesepakatan Diversi dalam ketentuan ini ditandatangani oleh
para pihak yang terlibat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
www.djpp.depkumham.go.id
9 No.5332
Yang dimaksud “atasan langsung” antara lain kepala
kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Laporan tersebut sekaligus berisi rekomendasi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”situasi darurat” antara lain situasi
pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik
bersenjata.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18
Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah
paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan
Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak
nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan
tekanan.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang
sedang dalam proses peradilan tetap dianggap tidak bersalah
sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas)
tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai
orang dewasa.
www.djpp.depkumham.go.id
No.5332 10
Pasal 21
Ayat (1)
Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat
diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan
sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum
mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap
Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana,
melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan
oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja
Sosial Profesional.
Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing
Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan
yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional
mengambil keputusan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan
pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk
rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.
Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap
dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang
diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun
swasta.
Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan,
dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan,
dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau
lembaga pendidikan, dan LPKS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
11 No.5332
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-
Undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam
arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan
perlakuan terhadap orang dewasa atau terhadap anggota Tentara
Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian,
dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah
memahami:
1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga,
pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta
melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan
simpatik;
2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang
memengaruhi kehidupan Anak.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat
dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum
ada penunjukan Penyidik.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
No.5332 12
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap
selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversi dan sebab
gagalnya Diversi.
Pasal 30
Ayat (1)
Penghitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan
oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar
kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan
materiil.
Pasal 32
Ayat (1)
Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan
pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula
memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut
www.djpp.depkumham.go.id
13 No.5332
pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental,
maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat.
Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah
lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang
kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan
panti rehabilitasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kebutuhan rohani Anak termasuk kebutuhan intelektual
Anak.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang
Bantuan Hukum.
Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum
dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang
tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan
secara lisan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
No.5332 14
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya
memahami masalah Anak.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hakim yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami
masalah Anak.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
15 No.5332
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di
ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal
tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan
pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa
mengurangi hak Anak.
Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena
sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu
sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara
pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara,
misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.
Pasal 55
Ayat (1)
Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan
tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini
terdakwanya adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan
dengan kehadiran orang tua/Wali.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Ketentuan “tanpa kehadiran Anak“ dimaksudkan untuk
menghindari adanya hal yang memengaruhi jiwa Anak Korban
dan/atau Anak Saksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
No.5332 16
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa
dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
17 No.5332
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda
atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma
adat setempat yang tetap menghormati harkat dan
martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan
fisik dan mental Anak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Jangka waktu dalam ketentuan ini merupakan masa
percobaan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
No.5332 18
Pasal 75
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pejabat pembina” adalah
petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang
dibutuhkan oleh Anak sesuai dengan asesmen
Pembimbing Kemasyarakatan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Bagian 8 dari 8
Yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah
kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau
lembaga kesejahteraan sosial.
Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia,
orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu
administrasi ringan di kantor kelurahan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 77
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana
yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang
dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak
dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian
bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan
pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga
pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh
www.djpp.depkumham.go.id
19 No.5332
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana penjara
bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana
penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau
undang-undang lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”penyerahan kepada seseorang”
adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai
cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh
Hakim serta dipercaya oleh Anak.
Huruf c
Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu
melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau
penyakit jiwa.
Huruf d
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
No.5332 20
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ”perbaikan akibat tindak
pidana” misalnya memperbaiki kerusakan yang
disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan
keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak
pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak
dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang
penempatannya terpisah dari orang dewasa.
Ayat (2)
Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA
diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang
Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu
diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara
lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik
fisik, mental, maupun sosial.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
21 No.5332
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan
dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan
umur 21 (dua puluh satu) tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-
undangan” antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan
Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 88
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara
lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memerlukan tindakan pertolongan
segera” adalah kondisi anak yang mengalami penderitaan,
baik fisik maupun psikis, sehingga harus segera diatasi.
www.djpp.depkumham.go.id
No.5332 22
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses
kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan
kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses
kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental
maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak
Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam
kehidupan di masyarakat.
Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses
penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk
dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
23 No.5332
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menyiapkan” adalah memberikan
dan menyerahkan hak kepemilikan lahan kepada kementerian
yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
*belum dalam bentuk lembaran lepas
www.djpp.depkumham.go.id