NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 9
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.120, 2022 HUKUM. Tindak Pidana. Kekerasan Seksual.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6792)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelindungan
dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari
penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia sebagaimana dijamin dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai
ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu
keamanan dan ketenteraman masyarakat;
c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kekerasan seksual belum optimal dalam
memberikan pencegahan, pelindungan, akses
keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi
kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan
Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur
mengenai hukum acara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -2-
membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala
perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan
perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan
dalam Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum.
4. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan
fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian
sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-3-
dalam kandungan.
6. Saksi adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan,
penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara
Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk
pula orang yang dapat memberikan keterangan yang
berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana
Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri,
tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri
sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
7. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan
darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan
garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang
mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang
menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat
mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok
organisasi sosial, dan/atau organisasi
kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan
berbasis masyarakat.
10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang
selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang
bertugas dan berwenang untuk memberikan
pelindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau
Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat
UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -4-
pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai
penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan
Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan
masalah lainnya.
12. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat
adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang
memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga
Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.
13. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan
yang terintegrasi, multiaspek, lintas fungsi dan sektor
bagi Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak
Pidana Kekerasan Seksual.
14. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan
memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam
mengakses hak atas penanganan, pelindungan, dan
pemulihan.
15. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang
dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang
menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan
Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.
16. Hak Korban adalah hak atas penanganan,
pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan,
digunakan, dan dinikmati oleh Korban.
17. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk
memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan,
rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan
hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
18. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman
kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib
dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-5-
19. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan
kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
20. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang
dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga
berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel
dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli
warisnya.
21. Dana Bantuan Korban adalah dana kompensasi
negara kepada Korban Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.
22. Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap
Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan
terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat
melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik
sebagai individu, anggota Keluarga, maupun
Masyarakat.
23. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan
perempuan dan tugas pemerintahan di bidang
perlindungan anak.
Pasal 2
Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan
pada asas:
a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b. nondiskriminasi;
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -6-
c. kepentingan terbaik bagi Korban;
d. keadilan;
e. kemanfaatan; dan
f. kepastian hukum.
Pasal 3
Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual bertujuan untuk:
a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi
pelaku;
d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual;
dan
e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.
BAB II
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Pasal 4
(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
a. pelecehan seksual nonfisik;
b. pelecehan seksual fisik;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan sterilisasi;
e. pemaksaan perkawinan;
f. penyiksaan seksual;
g. eksploitasi seksual;
h. perbudakan seksual; dan
i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan
Seksual juga meliputi:
a. perkosaan;
b. perbuatan cabul;
c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul
terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-7-
terhadap Anak;
d. perbuatan melanggar kesusilaan yang
bertentangan dengan kehendak Korban;
e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi
yang secara eksplisit memuat kekerasan dan
eksploitasi seksual;
f. pemaksaan pelacuran;
g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan
untuk eksploitasi seksual;
h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
i. tindak pidana pencucian uang yang tindak
pidana asalnya merupakan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual; dan
j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas
sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 5
Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara
nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan
seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud
merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan
seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena
pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling
lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling
banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Pasal 6
Dipidana karena pelecehan seksual fisik:
a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual
secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan
seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud
merendahkan harkat dan martabat seseorang
berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang
tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang
lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -8-
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual
secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan
seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud
menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya
secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar
perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan,
wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul
dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau
memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau
ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan
penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan
atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau
perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,
Bagian 2 dari 9
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua
belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 7
(1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
merupakan delik aduan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau
Anak.
Pasal 8
Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang
lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan,
penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan
kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-9-
fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana
karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Pasal 9
Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang
lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan,
penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan
kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan
fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena
pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9
(sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 10
(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa,
menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau
orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perkawinan dengannya atau dengan orang lain,
dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
a. perkawinan Anak;
b. pemaksaan perkawinan dengan
mengatasnamakan praktik budaya; atau
c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku
perkosaan.
Pasal 11
Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas
sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -10-
digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan
kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:
a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau
pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap
perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya;
dan/atau
c. mempermalukan atau merendahkan martabat atas
alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala
bentuknya,
dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).
Pasal 12
Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang,
kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau
hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan,
ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan
hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan
maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau
memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain
dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual
dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena
eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 13
Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan
seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan
menjadikannya tidak berdaya dengan maksud
mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena
perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-11-
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 14
(1) Setiap Orang yang tanpa hak:
a. melakukan perekaman dan/atau mengambil
gambar atau tangkapan layar yang bermuatan
seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan
orang yang menjadi objek perekaman atau
gambar atau tangkapan layar;
b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang bermuatan seksual di
luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap
keinginan seksual; dan/atau
c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan
menggunakan sistem elektronik terhadap orang
yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen
elektronik untuk tujuan seksual,
dipidana karena melakukan kekerasan seksual
berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan maksud:
a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman,
memaksa; atau
b. menyesatkan dan/atau memperdaya,
seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan,
atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah).
(3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan,
kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang
Disabilitas.
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -12-
kepentingan umum atau untuk pembelaan atas
dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
tidak dapat dipidana.
(5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang
Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan
Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.
Pasal 15
(1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6,
dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3
(satu per tiga), jika:
a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis,
pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga
profesional lain yang mendapatkan mandat untuk
melakukan Penanganan, Pelindungan, dan
Pemulihan;
c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas
terhadap orang yang dipercayakan atau
diserahkan padanya untuk dijaga;
d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja,
atasan, atau pengurus terhadap orang yang
dipekerjakan atau bekerja dengannya;
e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan
terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan
bersekutu;
g. dilakukan terhadap Anak;
h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan
pingsan atau tidak berdaya;
k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan
darurat, keadaan bahaya, situasi konflik,
bencana, atau perang;
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-13-
l. dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik;
m. mengakibatkan Korban mengalami luka berat,
berdampak psikologis berat, atau penyakit
menular;
n. mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya
fungsi reproduksi; dan/atau
o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.
(2) Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak
berlaku bagi Pasal 14.
Pasal 16
(1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana
lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim
wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak
Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan
pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
(2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan
berupa:
a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan
pengampuan;
b. pengumuman identitas pelaku; dan/atau
c. perampasan keuntungan dan/atau harta
kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
(3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku
bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.
(4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.
Pasal 17
(1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa
Rehabilitasi.
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -14-
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Rehabilitasi medis; dan
b. Rehabilitasi sosial.
(3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan
pengawasan secara berkala oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 18
(1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah).
(2) Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual
dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan
kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang
kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/atau
Korporasi.
(3) Selain pidana denda, hakim juga menetapkan
besarnya Restitusi pelaku Korporasi.
(4) Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana
tambahan berupa:
a. perampasan keuntungan dan/atau harta
kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana
Kekerasan Seksual;
b. pencabutan izin tertentu;
c. pengumuman putusan pengadilan;
d. pelarangan permanen melakukan perbuatan
tertentu;
e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan
Korporasi;
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-15-
f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha
Korporasi; dan/atau
g. pembubaran Korporasi.
BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Pasal 19
Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi,
atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung
penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi
dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI
SIDANG PENGADILAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual
dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur
mengenai hukum acara pidana, termasuk yang
diberlakukan secara khusus dalam Penanganan perkara
Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 21
(1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang
Bagian 3 dari 9
menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual
harus memenuhi persyaratan:
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -16-
a. memiliki integritas dan kompetensi tentang
Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi
manusia dan Korban; dan
b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan
perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
(2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum,
atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perkara Tindak Pidana
Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik, penuntut
umum, atau hakim yang berpengalaman dalam
menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual
berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk;
b. penuntut umum oleh Jaksa Agung atau pejabat
lain yang ditunjuk; dan
c. hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau pejabat
lain yang ditunjuk.
Pasal 22
Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan
pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/tersangka/terdakwa
dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia,
kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak
menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas
cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual
dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang
menimbulkan trauma bagi Korban atau yang tidak
berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pasal 23
Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat
dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali
terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-17-
Undang.
Bagian Kedua
Alat Bukti
Pasal 24
(1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana
Kekerasan Seksual terdiri atas:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum
acara pidana;
b. alat bukti lain berupa informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan
tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang
yang berhubungan dengan tindak pidana
tersebut.
(2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil
pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada
tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.
(3) Termasuk alat bukti surat yaitu:
a. surat keterangan psikolog klinis dan/atau
psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
b. rekam medis;
c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
d. hasil pemeriksaan rekening bank.
Pasal 25
(1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai
dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim
memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi
tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah
melakukannya.
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -18-
(2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan
sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa
persetujuan terdakwa.
(3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh
dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di
bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang
diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya
dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh
dari:
a. orang yang dapat memberikan keterangan yang
berhubungan dengan perkara Tindak Pidana
Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar
sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami
sendiri, sepanjang keterangan orang itu
berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi
ada hubungannya satu dengan yang lain
sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan
adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan
keterangannya dapat digunakan sebagai alat
bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai
keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/atau
c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli
yang mendukung pembuktian tindak pidana.
(4) Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang
Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang
bukan Penyandang Disabilitas.
(5) Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) wajib didukung dengan
penilaian personal sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi
yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam
proses peradilan.
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-19-
Bagian Ketiga
Pendampingan Korban dan Saksi
Pasal 26
(1) Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada
semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
(2) Pendamping Korban meliputi:
a. petugas LPSK;
b. petugas UPTD PPA;
c. tenaga kesehatan;
d. psikolog;
e. pekerja sosial;
f. tenaga kesejahteraan sosial;
g. psikiater;
h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan
paralegal;
i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis
Masyarakat; dan
j. Pendamping lain.
(3) Pendamping Korban harus memenuhi syarat:
a. memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban
yang berperspektif hak asasi manusia dan
sensitivitas gender; dan
b. telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
(4) Pendamping diutamakan berjenis kelamin sama
dengan Korban.
Pasal 27
(1) Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas dapat
didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan
oleh pengadilan, dan/atau Pendamping.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku, dalam hal orang tua dan/atau wali Korban
atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa
dalam perkara yang sedang diperiksa.
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -20-
Pasal 28
Pendamping berhak mendapatkan Pelindungan hukum
selama mendampingi Korban dan Saksi di setiap tingkat
pemeriksaan.
Pasal 29
Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang
sedang melakukan Penanganan terhadap Korban tidak
dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun
perdata atas pendampingan atau pelayanannya, kecuali
jika pendampingan atau pelayanannya diberikan tidak
dengan iktikad baik.
Bagian Keempat
Restitusi
Pasal 30
(1) Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak
mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau
penghasilan;
b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat
penderitaan yang berkaitan langsung sebagai
akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau
psikologis; dan/atau
d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita
Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.
Pasal 31
(1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib
memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban
dan LPSK.
(2) Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di
kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-21-
diperiksa.
(3) Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta
kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan
negeri setempat.
(4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga
yang beriktikad baik.
Pasal 32
Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
dikembalikan kepada pelaku dalam hal:
a. perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti
atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
dan/atau
b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus
bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
Pasal 33
(1) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan
atau penetapan pengadilan diterima.
(2) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan
yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, Korban, dan
LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung
sejak salinan putusan pengadilan diterima.
(3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada
pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau
ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada
pengadilan.
(4) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memberikan surat peringatan secara tertulis kepada
pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban
memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -22-
warisnya.
(5) Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk
melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak
dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(6) Dalam hal Restitusi yang dititipkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan harta kekayaan
terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan
atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan
kelebihannya kepada terpidana.
(7) Jika harta kekayaan terpidana yang disita
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi
biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara
pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.
(8) Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) merupakan Korporasi, dilakukan penutupan
sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha
Korporasi paling lama 1 (satu) tahun.
(9) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan
memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara
proporsional.
Pasal 34
Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Restitusi dan
disampaikan kepada:
a. Korban dan Keluarga Korban;
b. penyidik; dan
c. pengadilan.
Pasal 35
(1) Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak
mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan
kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-23-
kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban.
(3) Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diperoleh dari filantropi, Masyarakat,
individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat serta anggaran negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan
pemanfaatan Dana Bantuan Korban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal 36
Bagian 4 dari 9
(1) Terhadap perkara yang dikesampingkan demi
kepentingan umum atau dihentikan demi hukum,
untuk sita Restitusi atau Restitusi yang dititipkan
berupa barang, dimintakan penetapan kepada ketua
pengadilan negeri untuk dilakukan lelang.
(2) Dalam hal perkara dikesampingkan demi kepentingan
umum, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh Jaksa Agung.
(3) Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada
tahap penyidikan, permintaan penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyidik melalui
penuntut umum.
(4) Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada
tahap penuntutan, permintaan penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
penuntut umum.
(5) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh pejabat sesuai dengan tahapan
pemeriksaan perkara.
(6) Dalam hal telah dilakukan lelang oleh pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil lelang
digunakan untuk pembayaran Restitusi dengan
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -24-
memperhitungkan penilaian LPSK.
Pasal 37
Dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi
dilakukan oleh orang tua atau wali.
Pasal 38
Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Restitusi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 39
(1) Korban atau orang yang mengetahui, melihat,
dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada
UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana
teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia
Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian,
baik di tempat Korban berada maupun di tempat
terjadinya tindak pidana.
(2) Tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib
menginformasikan kepada UPTD PPA, unit pelaksana
teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang
sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis
Masyarakat, dan/atau kepolisian jika menemukan
adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.
Pasal 40
UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis
daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia
Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib
memberikan pendampingan dan Pelayanan Terpadu yang
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-25-
dibutuhkan Korban.
Pasal 41
(1) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana
teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga
Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib:
a. menerima laporan di ruang khusus yang
menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban;
dan
b. menyelenggarakan penguatan psikologis bagi
Korban,
dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/atau
informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis
dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial,
dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis
Masyarakat.
(2) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana
teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga
Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib
membuat laporan kepada kepolisian atas laporan
dan/atau informasi yang disampaikan oleh Korban,
tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog,
atau pekerja sosial.
(3) UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana
teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga
Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib
menyampaikan laporan dan/atau informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 x
24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Korban
melapor.
(4) Dalam hal Korban menyampaikan laporan langsung
melalui kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan
di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan
dan kerahasiaan Korban.
(5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima oleh petugas atau penyidik yang
melaksanakan pelayanan khusus bagi Korban.
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -26-
Bagian Keenam
Pelindungan Korban
Pasal 42
(1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat
memberikan Pelindungan sementara kepada Korban.
(2) Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah
Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14
(empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani.
(3) Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang
membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk
menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan
waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari
pelaku.
(4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam surat perintah Pelindungan
sementara.
Pasal 43
(1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua
puluh empat) jam terhitung sejak pemberian
Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1), kepolisian wajib mengajukan
permintaan Pelindungan kepada LPSK.
(2) Pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 44
Dalam hal pemberian Pelindungan sementara dan
Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(1) dan Pasal 43 ayat (1), kepolisian dan LPSK dapat
bekerja sama dengan UPTD PPA.
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-27-
Pasal 45
(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan
ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan
melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan kepada
Korban dan berdasarkan permintaan Korban,
Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau
Pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan
pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk
menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan
waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari
pelaku.
(2) Penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling
lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak
1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Permohonan perpanjangan penetapan pembatasan
gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum masa berlaku pembatasan berakhir.
(4) Pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh kepolisian.
(5) Dalam hal terdapat pelanggaran penetapan
pembatasan gerak pelaku, terhadap tersangka atau
terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Pasal 46
(1) Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan
dan/atau pemutusan akses informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak
Pidana Kekerasan Seksual.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan
dan/atau pemutusan akses informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak
Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -28-
Pasal 47
Demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan
permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk
memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika menghapus informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Saksi
Pasal 48
(1) Dalam hal Saksi dan/atau Korban karena alasan
kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan
lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di
persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dengan
cara:
a. pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah
diberikan di bawah sumpah/janji;
b. pemeriksaan melalui perekaman elektronik;
dan/atau
c. pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat
komunikasi audiovisual.
(2) Keterangan Saksi dan/atau Korban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai yang sama
dengan keterangan Saksi yang diberikan di sidang
pengadilan.
Pasal 49
(1) Penyidik dapat melakukan pemeriksaan Saksi
dan/atau Korban melalui perekaman elektronik
dengan dihadiri penuntut umum, baik secara
langsung maupun melalui sarana elektronik dari jarak
jauh.
(2) Perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan atas penetapan ketua pengadilan
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-29-
negeri.
(3) Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima
permohonan penetapan dari penyidik.
(4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ketua pengadilan negeri tidak mengeluarkan
penetapan, penyidik berdasarkan kewenangannya
dapat melakukan pemeriksaan Saksi dan/atau Korban
melalui perekaman elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan dengan mempertimbangkan:
a. kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi
dan/atau Korban, dan/atau alasan lainnya yang
sah didukung dengan surat keterangan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau
pihak yang berkompeten;
b. keputusan LPSK yang memberi Pelindungan
terhadap Saksi dan/atau Korban;
c. jumlah Saksi dan/atau Korban; dan/atau
d. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi
dan/atau Korban.
(6) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Saksi
dan/atau Korban yang berkediaman atau bertempat
tinggal di luar negeri, perekaman elektronik dilakukan
dengan didampingi pejabat perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri.
Pasal 50
(1) Perekaman elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (1) dibuatkan:
a. berita acara pemeriksaan Saksi;
b. berita acara perekaman elektronik; dan
c. berita acara sumpah atau janji untuk Saksi yang
dapat disumpah atau diambil janjinya.
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -30-
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditandatangani secara elektronik.
Pasal 51
(1) Hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk
melakukan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan
alat komunikasi audiovisual terhadap Saksi dan/atau
Korban.
(2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan:
a. kondisi kesehatan, keamanan, keselamatan Saksi
dan/atau Korban, dan/atau alasan lainnya yang
sah didukung dengan surat keterangan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau
pihak yang berkompeten;
b. keputusan LPSK yang memberi Pelindungan
terhadap Saksi dan/atau Korban;
c. jumlah Saksi dan/atau Korban; dan/atau
d. tempat kediaman atau tempat tinggal Saksi
dan/atau Korban.
(3) Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat
komunikasi audiovisual dapat dilakukan di pengadilan
tempat perkara diperiksa atau di tempat lain dengan
memperhatikan kesehatan, keamanan, dan/atau
keselamatan Saksi dan/atau Korban.
Bagian 5 dari 9
(4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Saksi
dan/atau Korban yang berkediaman atau bertempat
tinggal di luar negeri, pemeriksaan langsung jarak
jauh dengan alat komunikasi audiovisual dilakukan
dengan didampingi pejabat perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri.
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-31-
Bagian Kedelapan
Penyidikan
Pasal 52
Dalam hal Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual adalah Anak, penyidik dapat
melakukan perekaman elektronik atau pemeriksaan
langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual,
dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua atau
walinya, dan dengan tetap memperhatikan kepentingan
terbaik bagi Anak.
Pasal 53
(1) Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan di
ruang pelayanan khusus di kepolisian.
(2) Dalam hal tertentu, pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di UPTD PPA
atau tempat lain.
Pasal 54
(1) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban,
penyidik wajib berkoordinasi dengan Pendamping
tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi
Korban.
(2) Hasil koordinasi dengan Pendamping sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar penyidik
untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban.
(3) Dalam hal Korban mengalami trauma berat, penyidik
dapat menyampaikan pertanyaan melalui Pendamping.
Pasal 55
(1) Penyidik berwenang membuat suatu data dan/atau
sistem elektronik yang terkait Tindak Pidana
Kekerasan Seksual agar tidak dapat diakses selain
untuk proses peradilan.
(2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan kepala
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -32-
kejaksaan negeri setempat.
Bagian Kesembilan
Penuntutan
Pasal 56
(1) Dalam hal dianggap perlu, penuntut umum dapat
melakukan pertemuan pendahuluan dengan Saksi
dan/atau Korban setelah menerima atau menerima
kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik.
(2) Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan setelah penyerahan tersangka
dan barang bukti.
(3) Untuk keperluan pertemuan pendahuluan, penuntut
umum melakukan pemanggilan terhadap Saksi
dan/atau Korban dengan menyebut waktu, tempat,
dan alasan pemanggilan.
(4) Pertemuan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilaksanakan melalui media elektronik
dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan,
dan/atau keselamatan Saksi dan/atau Korban.
(5) Dalam pertemuan pendahuluan, Saksi dan/atau
Korban dapat didampingi oleh Pendamping dan/atau
Keluarga serta dapat dihadiri penyidik.
(6) Dalam pertemuan pendahuluan, penuntut umum
menyampaikan dan menjelaskan informasi mengenai:
a. proses peradilan;
b. hak Saksi dan/atau Korban, termasuk hak untuk
mengajukan Restitusi serta tata cara
pengajuannya;
c. konsekuensi atas keputusan Saksi dan/atau
Korban untuk hadir atau tidak hadir dalam
pemeriksaan di persidangan guna memastikan
Saksi dan/atau Korban dapat memahami
situasinya; dan
d. pemeriksaan di luar persidangan melalui
perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-33-
langsung jarak jauh dengan alat komunikasi
audiovisual dapat dilakukan jika Saksi dan/atau
Korban tidak dapat hadir di persidangan karena
alasan kesehatan, keamanan, keselamatan,
dan/atau alasan lainnya yang sah.
Pasal 57
(1) Dalam menguraikan fakta dan perbuatan yang terkait
dengan seksualitas, penuntut umum sedapat mungkin
menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan
berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap
memperhatikan uraian secara cermat, jelas, dan
lengkap.
(2) Penghindaran uraian yang terlalu detail, vulgar, dan
berlebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk penghormatan terhadap hak asasi
manusia, martabat, dan privasi Korban serta
mencegah reviktimisasi terhadap Korban.
(3) Penguraian fakta dan perbuatan yang terlalu detail,
vulgar, dan berlebihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk
mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak
pidana, termasuk pertanggungjawaban pidananya
serta kesalahan pelaku.
(4) Dalam perkara tindak pidana terhadap Korban yang
dieksploitasi dan mengalami kekerasan seksual
melalui media elektronik atau yang terkait dengan
seksualitas, penuntut umum menghindari
pencantuman atau penyalinrekatan gambar, ilustrasi,
dan/atau foto Korban atau yang memuat data Korban
atau yang menunjukkan organ reproduksi, aktifitas,
dan/atau objek seksual dalam surat dakwaan.
(5) Penghindaran pencantuman atau penyalinrekatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan
sebagai upaya Pelindungan dan jaminan keamanan
serta penghormatan peradilan terhadap martabat dan
privasi Korban.
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -34-
Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Pasal 58
Pemeriksaan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual
dilakukan dalam sidang tertutup.
Pasal 59
(1) Majelis hakim membacakan putusan perkara Tindak
Pidana Kekerasan Seksual dalam sidang yang terbuka
untuk umum.
(2) Dalam membacakan putusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), majelis hakim wajib merahasiakan
identitas Saksi dan/atau Korban.
(3) Pengadilan harus merahasiakan informasi yang
memuat identitas Saksi dan/atau Korban dalam
putusan atau penetapan pengadilan.
(4) Pengadilan di setiap tingkatan wajib memberikan
salinan putusan kepada terdakwa, advokat, penyidik,
dan penuntut umum dalam jangka waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
putusan diucapkan.
(5) Petikan putusan wajib diberikan kepada terdakwa,
advokat, dan penuntut umum dalam waktu 1 (satu)
hari kerja setelah putusan diucapkan.
Pasal 60
(1) Pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban
dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi
manusia, kehormatan, dan martabatnya, tanpa
intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup,
dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual Saksi
dan/atau Korban dengan pertanyaan yang bersifat
menjerat atau yang tidak berhubungan dengan Tindak
Pidana Kekerasan Seksual sebagai alasan yang
meringankan terdakwa.
(2) Hakim dan penuntut umum dalam melakukan
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-35-
pemeriksaan terhadap Korban menggali dan
mempertimbangkan keadaan khusus yang
melatarbelakangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual
dan/atau dampak terhadap Korban.
(3) Pertanyaan dan/atau pernyataan yang bersifat
merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, serta
menggunakan pengalaman dan/atau latar belakang
seksualitas tidak boleh diajukan, baik kepada Saksi,
Korban, maupun terdakwa.
Pasal 61
Pengadilan mengupayakan penyediaan fasilitas dan
Pelindungan yang dibutuhkan agar Saksi atau Korban
dapat memberikan kesaksian.
Pasal 62
Majelis hakim dapat memerintahkan lembaga yang
memberikan pendampingan untuk mengganti Pendamping
Korban atas permintaan Korban, Keluarga Korban, atau
wali Korban.
Pasal 63
Majelis hakim wajib mempertimbangkan Pemulihan Korban
dalam putusan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang.
Bagian Kesebelas
Pelaksanaan Putusan
Pasal 64
(1) Jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda,
terpidana diberi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum
tetap untuk membayar denda tersebut.
(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -36-
(3) Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau ayat (2), harta kekayaan atau pendapatan
terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk
melunasi pidana denda sesuai dengan putusan
pengadilan.
(4) Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau
pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk
dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti
dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi
ancaman pidana pokok.
(5) Untuk terpidana Korporasi, pidana pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa
pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha
Korporasi untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(6) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) dicantumkan dalam amar
putusan pengadilan.
(7) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan
memperhitungkan pidana denda yang telah dibayar
secara proporsional.
BAB V
HAK KORBAN, KELUARGA KORBAN, DAN SAKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 65
(1) Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban,
dan Saksi yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh
Undang-Undang ini.
(2) Pelaksanaan Pelindungan Saksi dan Korban
diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang yang
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-37-
mengatur tentang perlindungan Saksi dan Korban,
kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.
Bagian Kedua
Hak Korban
Pasal 66
(1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan
Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.
(2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat
aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna
pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 67
(1) Hak Korban meliputi:
a. hak atas Penanganan;
b. hak atas Pelindungan; dan
c. hak atas Pemulihan.
(2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara
dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan Korban.
Pasal 68
Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:
a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil
Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
c. hak atas layanan hukum;
d. hak atas penguatan psikologis;
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -38-
e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan,
tindakan, dan perawatan medis;
f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan
kebutuhan khusus Korban; dan
g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual
untuk kasus kekerasan seksual dengan media
elektronik.
Pasal 69
Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas
Pelindungan;
b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan
Pelindungan;
Bagian 6 dari 9
c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan
pihak lain serta berulangnya kekerasan;
d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak
hukum yang merendahkan Korban;
f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi
pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan
pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana
Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.
Pasal 70
(1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
a. Rehabilitasi medis;
b. Rehabilitasi mental dan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
e. reintegrasi sosial.
(2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan
meliputi:
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-39-
a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan
fisik;
b. penguatan psikologis;
c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan
proses peradilan;
d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan
bagi Korban;
e. pendampingan hukum;
f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang
layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi,
biaya hidup sementara, dan tempat kediaman
sementara yang layak dan aman;
h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
j. penyediaan dokumen kependudukan dan
dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh
Korban;
k. hak atas informasi dalam hal narapidana telah
selesai menjalani hukuman; dan
l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual
untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana
elektronik.
(3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan
kesehatan fisik dan psikologis Korban secara
berkala dan berkelanjutan;
b. penguatan dukungan komunitas untuk
Pemulihan Korban;
c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/atau
kompensasi;
d. penyediaan dokumen kependudukan dan
dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan
oleh Korban;
e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa
jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya
sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -40-
tim terpadu;
f. pemberdayaan ekonomi; dan
g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil
identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga
Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur
dengan Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga
Hak Keluarga Korban
Pasal 71
(1) Hak Keluarga Korban meliputi:
a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak
Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak
dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang
dijalani terpidana;
b. hak atas kerahasiaan identitas;
c. hak atas keamanan pribadi serta bebas dari
ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang
akan, sedang, atau telah diberikan;
d. hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat
perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual;
e. hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban,
kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
f. hak mendapatkan penguatan psikologis;
g. hak atas pemberdayaan ekonomi; dan
h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan
dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh
Keluarga Korban.
(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak
atau anggota Keluarga lain yang bergantung
penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang
bukan sebagai pelaku berhak atas:
a. fasilitas pendidikan;
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-41-
b. layanan dan jaminan kesehatan; dan
c. jaminan sosial.
(3) Pemenuhan hak Keluarga Korban merupakan
kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan
kondisi dan kebutuhan Korban.
BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PUSAT DAN
DAERAH
Pasal 72
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan,
Pelindungan, dan Pemulihan.
Pasal 73
(1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat
dikoordinasikan oleh Menteri.
(2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan;
b. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial;
c. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia;
d. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang luar negeri;
e. kementerian yang menyelenggarakan urusan di
bidang pemerintahan dalam negeri;
f. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan;
g. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama;
h. kepolisian;
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -42-
i. LPSK;
j. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
dan
k. institusi lainnya.
Pasal 74
Menteri menyelenggarakan Pelayanan Terpadu yang
meliputi:
a. penyediaan layanan bagi Korban yang memerlukan
koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan
internasional; dan
b. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan
Pelindungan khusus yang memerlukan koordinasi
tingkat nasional dan internasional.
Pasal 75
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu di pusat diatur dengan Peraturan
Presiden.
Pasal 76
(1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 di daerah dilakukan oleh
satuan kerja yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.
(2) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib
membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan
Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban,
Keluarga Korban, dan/atau Saksi.
(3) Dalam menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan,
dan Pemulihan Korban, UPTD PPA bertugas:
a. menerima laporan atau penjangkauan Korban;
b. memberikan informasi tentang Hak Korban;
c. memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
d. memfasilitasi pemberian layanan penguatan
psikologis;
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-43-
e. memfasilitasi pemberian layanan psikososial,
Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan
reintegrasi sosial;
f. menyediakan layanan hukum;
g. mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan
ekonomi;
h. mengidentifikasi kebutuhan penampungan
sementara untuk Korban dan Keluarga Korban
yang perlu dipenuhi segera;
i. memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang
Disabilitas;
j. mengoordinasikan dan bekerja sama atas
pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya;
dan
k. memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparatur
penegak hukum selama proses acara peradilan.
Pasal 77
UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat
bekerja sama dengan:
a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan
fasilitas layanan kesehatan lainnya;
b. unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan urusan
di bidang sosial;
c. rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai
pemasyarakatan;
d. kepolisian;
e. kejaksaan;
f. pengadilan;
g. unit pelaksana teknis badan yang menyelenggarakan
pelindungan pekerja migran;
h. kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama;
i. kantor wilayah dan unit pelaksana teknis kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia;
j. perwakilan LPSK di daerah;
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -44-
k. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
l. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
m. institusi lainnya.
Pasal 78
Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD PPA diatur dengan
Peraturan Presiden.
BAB VII
PENCEGAHAN, KOORDINASI, DAN PEMANTAUAN
Pasal 79
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib
menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan
terintegrasi.
(2) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui bidang:
a. pendidikan;
b. sarana dan prasarana publik;
c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
d. ekonomi dan ketenagakerjaan;
e. kesejahteraan sosial;
f. budaya;
g. teknologi informatika;
h. keagamaan; dan
i. Keluarga.
(3) Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual dilakukan dengan memperhatikan:
a. situasi konflik;
b. bencana;
c. letak geografis wilayah; dan
d. situasi khusus lainnya.
(4) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
dilakukan pada:
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-45-
a. panti sosial;
b. satuan pendidikan; dan
c. tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
Pasal 80
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 81
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi
aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah,
dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan
Berbasis Masyarakat.
(2) Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk
meningkatkan pemahaman terkait dengan Pencegahan
dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
(3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri
dan bekerja sama dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan diatur dengan Peraturan
Presiden.
Pasal 82
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk
mengefektifkan Pencegahan dan Penanganan Korban.
Pasal 83
(1) Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan
Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri
melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -46-
sektor dengan kementerian/lembaga terkait.
(2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan koordinasi
dan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban
di daerah.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan melalui perencanaan, pelayanan,
evaluasi, dan pelaporan.
(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani
kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia,
Bagian 7 dari 9
perlindungan anak, dan disabilitas serta dilaksanakan
oleh Masyarakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan
pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 84
(1) Dalam rangka Pencegahan dan koordinasi terhadap
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disusun kebijakan
nasional tentang pemberantasan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan nasional
tentang pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Presiden.
BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KELUARGA
Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat
Pasal 85
(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan,
pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-47-
(2) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dengan:
a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia
Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak
Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi
Korban atau pelaku;
b. menyosialisasikan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual; dan
c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat
mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.
(3) Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Korban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dengan:
a. memberikan informasi adanya kejadian Tindak
Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak
hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga
nonpemerintah;
b. memantau penyelenggaraan Pencegahan dan
Pemulihan Korban;
c. memberikan dukungan untuk penyelenggaraan
Pemulihan Korban;
d. memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
e. membantu pengajuan permohonan penetapan
Pelindungan; dan
f. berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan
Korban.
Bagian Kedua
Partisipasi Keluarga
Pasal 86
Partisipasi Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual diwujudkan dengan:
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -48-
a. menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek
moral, etika, agama, maupun budaya;
b. membangun komunikasi yang berkualitas
antaranggota Keluarga;
c. membangun ikatan emosional antaranggota Keluarga;
d. menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota
Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
e. menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari
pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi
yang mengandung unsur pornografi; dan
f. menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif
lingkungan dan pergaulan bebas.
BAB IX
PENDANAAN
Pasal 87
(1) Pendanaan pelaksanaan Undang-Undang ini
bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk digunakan untuk visum dan layanan
kesehatan yang diperlukan Korban.
BAB X
KERJA SAMA INTERNASIONAL
Pasal 88
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pencegahan
dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
Pemerintah dapat melaksanakan kerja sama
internasional, baik yang bersifat bilateral, regional,
maupun multilateral.
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-49-
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 89
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara
Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masih dalam
penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau
pemeriksaan di sidang pengadilan tetap diperiksa
berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya.
Pasal 90
(1) UPTD PPA yang telah terbentuk sebelum Undang-
Undang ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan
fungsinya terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual dan wajib menyesuaikan dengan Undang-
Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung
sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk, pembentukan
UPTD PPA dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(3) Dalam hal UPTD PPA belum terbentuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Pelayanan
Terpadu di daerah diselenggarakan oleh satuan kerja
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 91
(1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung
www.peraturan.go.id
2022, No.120 -50-
sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan
Undang Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang
menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3
(tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
Pasal 92
Ketentuan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual
yang diatur dalam Undang-Undang lain dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.
Pasal 93
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2022, No.120
-51-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I
No.6792 HUKUM. Tindak Pidana. Kekerasan Seksual.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 120)
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
I. UMUM
Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari
kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan
perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang
bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang
mengganggu keamanan dan ketenteraman Masyarakat.
Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk
penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta
diskriminasi terhadap perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas
melalui pengesahan beberapa konvensi internasional, antara lain,
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan; Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau
Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Internasional tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional
Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas; Protokol Opsional dan
Konvensi International tentang Hak-Hak Anak; dan Konvensi
Internasional Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi
Anak.
www.peraturan.go.id
No. 6792 -2-
Indonesia juga telah memiliki komitmen untuk menegakkan hak sipil
dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana tertera dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil
and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik).
Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia,
kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi
yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di
Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban.
Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi,
dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat
memengaruhi hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin
menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal
secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan
khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.
Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang
mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas
bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia
belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang
terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga
masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan
Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan
Masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan
seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan
hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian
hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.
Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,
Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku
seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan
Pancasila, norma agama, dan nilai budaya bangsa. Undang-Undang
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan
hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum
www.peraturan.go.id
No. 6792
-3-
ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.
Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk
Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan
Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan
Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.
Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan
Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang
bebas dari kekerasan seksual.
Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual antara lain adalah:
1. selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak
pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana
Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya;
2. terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak
terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan
kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap
penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi.
Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana
Bagian 8 dari 9
yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan
kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
4. perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan
penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.
www.peraturan.go.id
No. 6792 -4-
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas penghargaan atas harkat dan
martabat manusia” adalah pengakuan terhadap harkat dan
martabat Korban yang harus dilindungi, dihormati, dan
ditegakkan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" adalah
menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik
para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna
kulit, status sosial, afiliasi, dan ideologi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas kepentingan terbaik bagi
Korban" adalah bahwa semua tindakan yang
menyangkut Korban yang dilakukan oleh lembaga eksekutif,
lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan Masyarakat harus
menjadi pertimbangan utama.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah materi muatan
terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus mencerminkan
perlakuan yang adil dan proporsional bagi setiap warga negara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah materi
muatan terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual mampu
memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan Masyarakat,
bangsa, dan negara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa
penyelenggaraan pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
harus dilakukan dalam kerangka negara hukum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, dan keadilan.
www.peraturan.go.id
No. 6792
-5-
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara nonfisik” adalah
pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan
mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau
mempermalukan.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6792 -6-
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Penjagaan dilakukan antara lain pada satuan pendidikan,
lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, lembaga
internasional yang berkedudukan di Indonesia, rumah,
rumah sakit, panti sosial, atau balai/loka Rehabilitasi
sosial.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6792
-7-
Huruf o
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi medis” termasuk
Rehabilitasi psikiatrik.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6792 -8-
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “rekam medis” antara lain:
a. Hasil laboratorium mikrobiologi;
b. Urologi;
c. Toksikologi; atau
d. Deoxyribo Nucleic Acid (DNA)
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “penilaian personal” adalah upaya untuk
menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang
Disabilitas, baik secara medis maupun psikis untuk
menentukan akomodasi yang layak.
Pasal 26
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6792
-9-
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kerugian lain” antara lain:
a. biaya transportasi dasar;
b. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan
dengan proses hukum;
c. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku;
dan/atau
d. kehilangan penghasilan akibat Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6792 -10-
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hak pihak ketiga” adalah hak dari
suami, istri, dan/atau Anak.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Jika orang tua atau wali pelaku tidak memiliki harta yang cukup,
Restitusi terhadap Korban dilakukan sesuai dengan Undang-Undang
ini.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “unit pelaksana teknis” adalah unit
pelaksana teknis yang berada di bawah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Yang dimaksud dengan “unit pelaksana teknis daerah di
bidang sosial” adalah unit pelaksana teknis daerah yang
menyelenggarakan urusan di bidang sosial yang berada di
bawah Pemerintah Daerah.
www.peraturan.go.id
No. 6792
-11-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hak tertentu” antara lain adalah hak
pelaku untuk bertemu dengan Anak dari pelaku dan Korban,
dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dalam
lingkup rumah tangga.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Yang dimaksud dengan “menghapus” termasuk menurunkan dan
mengumumkan larangan posting yang bertujuan menyebarluaskan
www.peraturan.go.id
No. 6792 -12-
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Perekaman dapat dilakukan dengan alat rekam audio
dan/atau audiovisual.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “tempat kediaman atau tempat
tinggal Saksi dan/atau Korban” termasuk di dalamnya
berkediaman atau bertempat tinggal di luar negeri atau di
luar provinsi.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6792
-13-
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan pemeriksaan termasuk di dalamnya adalah
pemeriksaan yang dilakukan di wilayah perwakilan Republik
Indonesia atau di tempat lain yang dihadiri oleh perwakilan
Republik Indonesia.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dengan
mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau
keselamatan Saksi dan/atau Korban.
Yang dimaksud dengan “tempat lain” misalnya adalah rumah
sakit atau rumah aman.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6792 -14-
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tempat” adalah kantor kejaksaan negeri
setempat, atau dalam hal terdapat keadaan menjadi Saksi
dan/atau Korban karena alasan yang sah tidak dapat hadir di
kantor kejaksaan negeri setempat, pertemuan pendahuluan
dapat dilakukan di tempat lain dengan mempertimbangkan
kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan Saksi dan/atau
Korban.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Yang dimaksud dengan “yang dibutuhkan” antara lain adalah
layanan kesehatan fisik dan psikis bagi Korban sebagai akibat dari
Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dialami.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6792
-15-
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan terhadap Korban
diperoleh saat dilakukan pelaporan oleh Korban, Keluarga
Korban, wali Korban, atau Masyarakat kepada aparat penegak
hukum, lembaga pemerintah, atau lembaga nonpemerintah yang
menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “layanan hukum” antara lain adalah
bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6792 -16-
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi mental dan sosial”
termasuk di dalamnya adalah Rehabilitasi fisik, psikis,
psikososial, dan mental spiritual.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “fasilitas pendidikan” adalah
fasilitas bagi Korban yang masih berada dalam masa studi.
www.peraturan.go.id
No. 6792
-17-
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Bagian 9 dari 9
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “tim terpadu” adalah tim yang
terdiri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan
tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak,
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “fasilitas pendidikan” antara lain
adalah bantuan pendidikan dan pemberian beasiswa.
www.peraturan.go.id
No. 6792 -18-
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemenuhan hak Keluarga Korban diselenggarakan secara
bersama-sama yang antara lain terdiri atas UPTD PPA, dinas
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial,
dan LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6792
-19-
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “institusi lainnya” antara lain
adalah organisasi Penyandang Disabilitas, lembaga adat,
dan organisasi keagamaan.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “Rehabilitasi sosial” termasuk di
dalamnya adalah pelatihan vokasional dan pembinaan
kewirausahaan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6792 -20-
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Pasal 77
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “unit pelaksana teknis” adalah lembaga
pembinaan khusus anak.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6792
-21-
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pendidikan” termasuk di dalamnya
adalah muatan yang terkait dengan kesehatan reproduksi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “Keluarga” termasuk di dalamnya
adalah Keluarga pengganti.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “situasi khusus lainnya” antara lain
adalah karantina atau keadaan luar biasa.
www.peraturan.go.id
No. 6792 -22-
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “panti sosial” termasuk di dalamnya
adalah panti Penyandang Disabilitas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” termasuk di
dalamnya satuan pendidikan berasrama.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tempat lain” antara lain adalah
tempat pengungsian, tempat penampungan tenaga kerja,
atau tempat lain yang berpotensi terjadinya Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga terkait” antara
lain adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No. 6792
-23-
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “visum” antara lain adalah visum et
repertum dan visum et repertum psychiatricum.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id