NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Lompat ke bagian · 13 bagian
Bagian 1 dari 13
SALINAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang '. a. bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang
diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil
invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan
strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan
memajukan kesej ahteraan umum;
b. bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang
telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan
pelindungan bagi inventor dan pemegang paten;
bahwa peningkatan pelindungan paten sangat penting
bagi inventor dan pemegang paten karena dapat
memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya,
baik secara kuantitas maupun kualitas untuk
mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta
menciptakan iklim usaha yang sehat;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum,
baik nasional maupun internasional sehingga perlu
diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu membentuk Undang-Undang tentang Paten;
Mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
t945;
Dengan
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
-2-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
l. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara
kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi
untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri
invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada
pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam
suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di
bidang teknologi berupa produk atau proses, atau
penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang
secara bersama-sama melaksanakan ide yang
dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan
Invensi.
4. Permohonan adalah permohonan paten atau paten
sederhana yang diq'ukan kepada Menteri.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan
Paten.
6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten,
pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari
pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih
lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam
daftar umum Paten.
7. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang
bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemeriksa
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
-J-
8. Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut pemeriksa
adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli
yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta
wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif
terhadap Permohonan.
9. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya
Permohonan yang telah memenuhi persyaratan
minimum.
10. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan
Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung
dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan
Industri (Pans Conuention for the Protection of Industial
Propertg) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the Wortd
Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan
bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan
tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota
salah satu dari kedua pe{anjian itu selama pengajqan
tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan berdasarkan perjanjian internasional
dimaksud.
11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten,
baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif,
kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis
untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam
jangka waktu dan syarat tertentu.
12. Komisi Banding Paten adalah komisi independen yang
ada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.
13. Orang adaiah orang perseorangan atau badan hukum.
14. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk
penggunaan hak atas Paten.
15. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak
yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang
dihasilkan, dalam hubungan kerja atau Invensi yang
dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang
menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam
pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak
mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau
Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh
Inventor dalam hubungan dinas atau pemegang paten
dari Penerima Lisensi-wajib atau pemegang paten atas
Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah.
16. Hari
PRESIDEN
REPIJ BLIK INDONESIA
-4-
16. Hari adalah hari kerja.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
BAB II
LINGKUP PELINDUNGAN PATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
Pelindungan Paten meliputi:
a. Paten; dan
b. Paten sederhana.
Pasal 3
(1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.huruf a
diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung
langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
(2t Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru,
pengembangan dari produk atau proses yang telah ada,
dan dapat diterapkan dalam industri.
Pasal 4
Invensi tidak mencakup:
a. kreasi estetika;
b. skema;
c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
1. yang melibatkan kegiatan mental;
2. permainan; dan
3. bisnis.
d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
e. presentasi mengenai suatu informasi; dan
f. temuan
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
f. temuan (di.scoueryl berupa:
1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada
dan/ atau dikenal; dan/ atau
2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak
menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan
terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah
diketahui dari senvawa.
Bagian Kedua
Invensi
Paragraf 1
Invensi yang Dapat Diberi Paten
Pasal 5
(1) Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi
tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan
sebelumnya.
(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah
diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam
suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan,
penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan
seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut
sebelum:
a. Tanggal Penerimaan; atau
b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan
dengan Hak Prioritas.
(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) mencakup dokumen
Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang
dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan
yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan,
tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada
Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.
Pasal 6
q,#
PRESIDEN
REPUBLIK IN DO N ESIA
-6-
Pasal 6
(l) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah
diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam)
bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:
a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau
dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran
resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia
maupun di luar negeri;
b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh
Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan
penelitian dan pengembangan; dan/ atau
c. diumumkan oleh Inventornya dalam:
1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap
ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah
lain; dan/atau
2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil
penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga
penelitian.
(2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila
dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal
Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan
cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan
Invensi tersebut.
Pasal 7
(1) Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi
tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian
tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak
dapat diduga sebelumnya.
(2) Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang
tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan
keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau
yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama
dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak
Prioritas.
Pasal 8
gLru
-rlp,4@
PRESIDEN
REPU BLII( IN DO N ESIA
-7 -
Pasal 8
Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut
dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan
dalam Permohonan.
Paragraf 2
Invensi yang Tidak Dapat Diberi Paten
Pasal 9
Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:
a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan,
atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau
kesusilaan;
b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau
pembedahan yang diterapkan terhadap manusia
dan/ atau hewan;
c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan
matematika;
d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi
tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau
proses mikrobiologis.
Bagian Ketiga
Subjek Paten
Pasal 10
(1) Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor
atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor
yang bersangkutan.
(2) Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara
bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara
bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.
Pasal 11
PRESIDEN
REFU BLII( INDONESIA
-8-
Pasal 1 1
Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor
adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama
kali dinyatakan sebagai Inventor dalam permohonan.
Pasal 12
(1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh
Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang
memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga
berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh
karyawan maupun pekerja yang menggunakan data
dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.
(3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) berhak mendapatkan Imbalan berdasarkan perjanjian
yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor,
dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh
dari Invensi dimaksud.
(4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dibayarkan berdasarkan:
a. jumlah tertentu dan sekaligus;
b. persentase;
c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus
dengan hadiah atau bonus; atau
d. bentuk lain yang disepakati para pihak.
(s) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara
perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para
pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2),
dan ayat (3) tidak menghapuskan hak Inventor untuk
tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat paten.
Pasal 13
PRESIDEN
REPUBLIK IN DO N ESIA
-9-
Pasal 13
(1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh
Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi
pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan
Inventor, kecuali diperj anj ikan lain.
(2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan
atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan
negara bukan pajak.
(3) Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang paten
tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas
persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan paten
dengan pihak ketiga.
(41 Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), selain instansi pemerintah, Inventor
memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan
manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.
(s) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap
dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
Bagian Keempat
Pemakai Terdahulu
Pasal 14
(l) Pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yang
sama diajukan Permohonan, tetap berhak melaksanakan
Invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama
tersebut kemudian diberi Paten.
(21 Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai pemakai
terdahulu.
Bagian 2 dari 13
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak
berlaku jika pihak yang melaksanakan Invensi sebagai
pemakai terdahulu menggunakan pengetahuan tentang
Invensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh,
atau klaim dari Invensi yang dimohonkan Paten.
Pasal 15
PRESIDEI!
REPU BLIK INDONESIA
_10_
Pasal 15
(1) Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat diakui sebagai
pemakai terdahulu jika setelah diberikan paten terhadap
Invensi yang sama, ia mengajukan permohonan sebagai
pemakai terdahulu kepada Menteri.
(21 Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh
Menteri dalam bentuk surat keterangan pemakai
terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar
biaya.
(3) Hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnya
Paten atas Invensi yang sama tersebut.
Pasal 16
(1) Pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai
pemakai terdahuiu kepada pihak lain, baik karena
Lisensi maupun pengalihan hak, kecuali karena
pewarisan.
(2) Pemakai terdahulu hanya dapat menggunakan hak
untuk melaksanakan Invensi.
(3) Pemakai terdahulu tidak berhak melarang orang lain
melaksanakan Invensi.
Pasal 17
Dalam hal pemakai terdahulu melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Menteri
dapat mencabut surat keterangan sebagai pemakai
terdahulu.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakai terdahulu diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kelima
#.)
-$t>&
FRESIDEN
R F-PU B LIK IN DO N ESIA
- 11-
Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemegang paten
Pasal 19
(1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk
melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan,
menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan,
atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan produk yang diberi Paten;
b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses
produksi yang diberi Paten untuk membuat ba."rrg
atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
huruf a.
(2) Larangan menggunakan proses produksi yang diberi
Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata
dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi
pelindungan Paten.
(3) Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
percobaan, atau analisis, larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan
sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.
Pasal 20
(1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau
menggunakan proses di Indonesia.
(2t Membuat produk atau menggunakan proses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang
transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau
penyediaan lapangan kerja.
Pasal 21
Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi paten wajib
membayar biaya tahunan.
Bagian Keenam
PRESIDEN
REPUBLIK IN DON ES IA
_t2_
Bagian Keenam
Jangka Waktu Pelindungan paten
Pasal 22
(1) Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
(2t Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat diperpanjang.
(3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten
dicatat dan diumumkan melalui media elektronik
dan/ atau media non-elektronik.
Pasal 23
(1) Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal penerimaan.
(2t Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tidak dapat diperpanjang.
(s) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten
sederhana dicatat dan diumumkan melalui media
elektronik dan/ atau media non-elektronik.
BAB III
PERMOHONAN PATEN
Bagian Kesatu
Syarat dan Tata Cara Permohonan
Pasal 24
(1) Paten diberikan berdasarkan permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
membayar biaya.
(3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau
beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi
yang saling berkaitan.
(4) Permohonan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13-
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diajukan baik secara elektronik maupun non-elektronik.
Pasal 25
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24,
paling sedikit memuat:
a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan
Inventor;
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan
Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan
hukum;
d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal
Pemohon adalah badan hukum;
e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal
Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
f. nama negara dan Tanggal penerimaan permohonan
yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan
dengan Hak Prioritas.
(2t Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilampiri persyaratan:
a. judul Invensi;
b. deskripsi tentang Invensi;
c. klaim atau beberapa klaim Invensi;
d. abstrak Invensi;
e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang
diperlukan untuk memperjelas Invensi, jik;
Permohonan dilampiri dengan gambar;
f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui
Kuasa;
g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal
Permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan
Inventor; dan
i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal
Permohonan terkait dengan jasad renik.
(3) Deskripsi
PRESIDEN
REP IJ B LIK INDONESIA
-14-
(3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan
lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat
dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
(41 Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan
secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan
didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
Pasal 26
(1) Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari
sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional,
harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber
daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut
dalam deskripsi.
(21 Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau
pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh
pemerintah.
(3) Pembagian hasil dan/ atau akses pemanfaatan sumber
daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik
dan pengetahuan tradisional.
Pasal 27
Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat
Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf
e menjadi domisili Pemohon.
pasal 28
Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak
bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diajukan melalui
Kuasanya di Indonesia.
Pasal 29
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-15-
Pasal 29
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pengajuan Permohonan diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Permohonan dengan Hak prioritas
Pasal 30
(1) Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak
tanggal prioritas.
(2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, permohonan dengan
menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus juga dilengkapi dengan dokumen
prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di
negara yang bersangkutan.
(3) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang di negara yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah
disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam
belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
(a) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat
(2), dan ayat (3) tidak dipenuhi Pemohon, permohonan
dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak prioritas.
Pasal 3 1
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 sarnpai
dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutand.is terhadap
Permohonan yang menggunakan Hak prioritas.
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan
dengan Hak Prioritas diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
t6-
Bagian Ketiga
Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten
Pasal 33
(1) Permohonan dapat diajukan berdasarkan Traktat Kerja
Sama Paten.
(2\ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap Permohonan yang berdasarkan Traktat Kerja
Sama Paten.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang
diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten diatur
dalam Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Pemeriksaan Administratif
Pasal 34
(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan
minimum diberikan Tanggal Penerimaan dan dicatat oleh
Menteri.
(21 Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1);
b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayal (21 huruf a sampai dengan huruf e; dan
c. bukti pembayaran biaya Permohonan.
(3) Dalam hal deskripsi tentang Invensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b ditulis dalam
bahasa asing, deskripsi wajib dilengkapi dengan
terjemahan dalam Bahasa Indonesia dan harus
disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak
Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(41 Apabila deskripsi tentang Invensi yang ditulis dalam
bahasa asing tidak dilengkapi dengan terjemahan dalam
Bahasa Indonesia sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Permohonan
dimaksud dianggap ditarik kembali.
Pasal 35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-t7-
Pasal 35
(1) Dalam hal persyaratan dan kelengkapan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum lengkap,
Menteri memberitahukan secara tertulis kepada
Pemohon untuk melengkapi persyaratan dan
kelengkapan Permohonan tersebut dalam waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat
pengiriman pemberitahuan oleh Menteri.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diperpanjang paling larna 2 (dua) bulan.
(3) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)
bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan
dikenai biaya.
(4) Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),
Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Menteri disertai alasan sebelum batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)
berakhir.
(5) Dalam hal keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukan
permohonan perpanjangan jangka waktu selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara
tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.
(6) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 6
(enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 36
Apabila Pemohon tidak melengkapi persyaratan dan
kelengkapan Permohonan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan/atau ayat (6), Menteri memberitahukan secara tertulis
kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik
kembali.
Pasal 37
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_18_
Pasal 37
(1) Jika terhadap satu Invensi yang sama diajukan lebih
dari satu Permohonan oleh pemohon yang berbeda dan
pada tanggal yang berbeda, permohonan yang diberi
Tanggal Penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkan
untuk diberi Paten.
(21 Jika beberapa Permohonan untuk Invensi yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ianggal
Penerimaan yang sama, Menteri memberitahukan secara
tertulis dan memerintahkan kepada para pemohon
untuk berunding guna memutuskan Permohonan yang
dipertimbangkan untuk diberi Paten.
(3) Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib melakukan perundingan dan menyampaikan hasil
keputusannya kepada Menteri dalam waktu paling lama
6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat
pemberitahuan Menteri.
(4) Dalam hal tidak tercapai persetujuan atau keputusan di
antara para Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya
perundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikan
oleh Pemohon dalam waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Menteri menolak Permohonan yang diajukan
oleh beberapa Pemohon dengan Tanggal penerimaan
yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(s) Menteri memberitahukan penolakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada para
Pemohon.
Bagian Kelima
Perubahan dan Divisional Permohonan
Paragraf 1
Umum
Pasal 38
(1) Permohonan dapat dilakukan perubahan atau divisional
atas inisiatif Pemohon dan/atau atas saran Menteri.
(2t Perubahan atau divisional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan sebelum permohonan diberi
keputusan persetujuan Paten.
Paragraf 2
$^1)
-ilqy4{
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-
Paragraf 2
Perubahan Permohonan
Pasal 39
(1) Permohonan dapat dilakukan perubahan terhadap:
Bagian 3 dari 13
a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) huruf b, huruf e, dan/atau huruf f;
dan/atau
b. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e.
(2) Perubahan terhadap deskripsi tentang Invensi dan/atau
klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dan huruf c
dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut
tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan
dalam Permohonan terdahulu.
(3) Dalam hal perubahan dilakukan dengan menambah
jumlah klaim dari Permohonan semula, menjadi lebih
dari 10 (sepuluh) klaim maka terhadap kelebihan klaim
tersebut dikenai biaya.
(4) Jika Pemohon tidak membayar biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kelebihan klaim dianggap
ditarik kembali.
Pasal 40
(1) Selain perubahan terhadap data permohonan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1),
Permohonan juga dapat diubah dari paten menjadi paten
sederhana atau sebaliknya.
(2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, dianggap diajukan pada
tanggal yang sama dengan Tanggal penerimaan semula.
Paragraf 3
PRESIDEN
REFU BLIK INDONESIA
-20-
Paragraf 3
Divisional Permohonan
Pasal 41
(l) Jika suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi
yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi
sebagaimana dimaksud da,lam pasal 24 ayat (3),
Pemohon dapat mengajukan divisional permohonan.
(2t Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diajukan secara terpisah dalam satu
Permohonan atau lebih dengan ketentuan bahwa lingkup
pelindungan yang dimohonkan dalam setiap
Permohonan tersebut tidak memperluas lingkup
pelindungan yang telah diajukan da_lam permohonan
semula.
(3) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dianggap
diajukan pada tanggal yang sama dengan tanggat
Penerimaan semula.
(4t Dalam hal Pemohon tidak mengajukan divisional
Permohonan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2), Pemeriksaan Substantif atas
Permohonan hanya dilakukan terhadap Invensi yang
merupakan satu kesatuan Invensi.
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan
divisional Permohonal diatur dengan peraturin Menteri.
Bagian Keenam
Penarikan Kembali permohonan
Pasal 43
(l) Permohonan hanya dapat ditarik kembali oleh pemohon
sebelum Menteri memberikan keputusan menyetujui
atau menolak Permohonan.
(2) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
(3) Ketentuan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-21 -
(3) Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali
Permohonan diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Ketqjuh
Permohonan yang Tidak Dapat Diterima dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan
Pasal 44
(1) Menteri tidak dapat menerima permohonan yang
diajukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual atau orang yang karena tugasnya bekerja
untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, atau Kuasanya hingga I (satu) tahun sejak
berhenti dengan alasan apapun dari Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual.
(21 Setiap perolehan Paten atau hak yang berkaitan dengan
Paten bagi pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual atau orang yang karena tugasnya bekerja
untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual hingga 1 (satu) tahun sejak berhenti dengan
alasan apapun dari Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, dinyatakan tidak sah kecuali pemilikan
Paten tersebut diperoleh karena pewarisan.
Pasal 45
(1) Seluruh dokumen Permohonan, terhitung sejak Tanggal
Penerimaan sampai dengan tanggal diumumkannya
Permohonan bersifat rahasia, kecuali bagi Inventor yang
tidak bertindak sebagai Pemohon.
(2) Setiap Orang wajib menjaga kerahasiaan seluruh
dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
meminta salinan seluruh dokumen permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai
biaya.
(41 Inventor yang tidak bertindak sebagai pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan
pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup
bahwa yang bersangkutan adalah Inventor dari Invensi
yang dimohonkan.
BAB IV
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-22-
BAB IV
PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
Bagian Kesatu
Pengumuman
Pasal 46
(1) Menteri mengumumkan Permohonan yang telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 1g
(delapan belas) bulan sejak:
a. Tanggal Penerimaan; atau
b. tanggal prioritas dalam hal permohonan diajukan
dengan Hak Prioritas.
(3) Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 6
(enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan atas permintaan
Pemohon disertai dengan alasan dan dikenai biaya.
Pasal 47
(1) Pengumuman dilakukan melalui media elektronik
dan/ atau media non-elektronik.
(2) Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh
Menteri.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dapat dilihat dan diakses oleh setiap Orang.
Pasal 48
(1) Pengumuman berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung
sejak tanggal diumumkannya permohonan.
(2t Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:
a. nama dan kewarganegaraan Inventor;
b. nama dan alamat lengkap pemohon dan Kuasa dalam
hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
c. judul Invensi;
d. Tanggal
PRESIDEI!
REPU BLIK INDONESIA
-23-
d. Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas, nomor,
dan negara tempat permohonan yang pertama kali
diajukan dalam hal Permohonan diajukan dengan
Hak Prioritas;
e. abstrak Invensi;
f. klasifikasi Invensi;
o gambar, dalam hal Permohonan dilampiri dengan
gambar;
h. nomor pengumuman; dan
i. nomor Permohonan.
Pasal 49
(1) Setiap Orang dapat mengajukan pandangan dan/atau
keberatan secara tertulis kepada Menteri dengan disertai
alasan atas Permohonan yang diumumkan.
(2) Pengajuan pandangan dan/ atau keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh
Menteri dalam jangka waktu pengumuman.
(3) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
memberitahukan pandangan dan/atau keberatan
tersebut kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak tanggal pandangan dan/atau keberatan
diterima.
(41 Pemohon dapat mengajukan secara tertulis penjelasan,
dan/atau sanggahan terhadap pandangan dan/atau
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Menteri paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).
(s) Menteri menggunakan pandangan dan/atau keberatan,
penj elasan, dan/ atau sanggahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (4) sebagai tambahan bahan
pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.
Pasal 50
PRESIDEN
REPI-] BLIK IN DO N ESIA
-24-
Pasal 50
(1) Jika suatu Invensi berkaitan dengan kepentingan
pertahanan dan keamanan negara, Menteri menetapkan
Permohonan terhadap Invensi tersebut tidak diumumkan
setelah berkonsultasi dengan instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan dan keamanan negara.
(2) Menteri memberitahukan secara tertulis kepada
Pemohon atau Kuasanya mengenai penetapan
Permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Dokumen Permohonan yang tidak diumumkan yang
dikonsultasikan dengan instansi pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(1).
(4) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan dokumen
Permohonan yang dikonsultasikan.
Bagian Kedua
Pemeriksaan Substantif
Pasal 5 1
(1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara
tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya.
(21 Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 36 (tiga
puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
(3) Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan
dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonan
dianggap ditarik kembali.
(4) Menteri memberitahukan secara tertulis Permohonan
yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Pemohon atau Kuasanya.
(5) Apabila
PRESIDEN
REPUBLIK IN DO N ESIA
-25-
(s) Apabila permohonan pemeriksaan substantif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum
berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), pemeriksaan
substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu
pengumuman.
(6) Apabila permohonan pemeriksaan substantif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah
berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), pemeriksaan
substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya
permohonan pemeriksaan substantif tersebut.
(71 Permohonan pemeriksaan substantif terhadap divisional
Permohonan atau perubahan Permohonan dari paten ke
Paten sederhana atau sebaliknya harus diajukan
bersamaan dengan pengajuan divisional permohonan
atau perubahan Permohonan dari Paten ke paten
sederhana atau sebaliknya.
(8) Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan
bersamaan dengan divisional permohonan atau
perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana
atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (Tl,
divisional Permohonan atau perubahan permohonan dari
Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya dianggap
ditarik kembali.
Pasal 52
(1) Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan yang tidak
diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50,
dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
penetapan Menteri mengenai tidak diumumkannya
Permohonan yang bersangkutan.
(21 Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dikenai biaya.
Pasal 53
(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa.
(2) Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/ atau
menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain
untuk keperluan pemeriksaan substantif.
(3)Ahli
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-26-
(3) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri.
(4) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap sama
dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Pemeriksa.
(s) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat
pengangkatan dan pemberhentian ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan
Menteri.
Pasal 54
Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan
ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal g,
Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), pasat 26, pasal 39
ayat(21, Pasal 40, dan Pasal 41.
pasal 55
(1) Dalam hal pemeriksaan substantif dilakukan terhadap
Permohonan dengan Hak Prioritas, Menteri dapat
meminta kepada Pemohon dan/atau kantor paten di
negara asal Hak Prioritas atau di negara lain mengenai
kelengkapan dokumen berupa:
a. salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil
pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap
permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
b. salinan sah dokumen paten yang telah diberikan
sehubungan dengan permohonan paten yang pertama
kali di luar negeri;
c. salinan sah keputusan mengenai penolakan atas
permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri
dalam hal permohonan paten dimaksud ditolak;
d. salinan sah keputusan penghapr.rsan paten yang
pernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal paten
dimaksud pernah dihapuskan; dan/atau
e. dokumen lain yang diperlukan.
(2) Penyampaian
#trp
_rrtt>€
PRESIDEN
R F:PU B LIK INDONESIA
-27 -
(2) Penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secara
terpisah oleh Pemohon.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dijadikan sebagai dasar pertimbangan Menteri dalam
memberikan keputusan menyetujui atau menolak
Permohonan dengan Hak Prioritas.
Pasal 56
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pemeriksaan substantif diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB V
PERSRTUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 57
Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau
menolak Permohonan paling lama 30 (tiga puluh) bulan
terhitung sejak:
a. tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan
substantif apabila permohonan pemeriksaan substantif
diajukan setelah berakhirnya jangka waktu
pengumuman; atau
Bagian 4 dari 13
b. berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) apabila permohonan
pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya
jangka waktu pengumuman.
Bagian Kedua
Persetujuan
Pasal 58
(1) Menteri menyetujui Permohonan, jika berdasarkan hasil
pemeriksaan substantif, Invensi yang dimohonkan paten
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54.
(2) Dalam
PRESIDEN
REPU ELIK INDONESIA
-28-
(2) Dalam hal Permohonan disetujui, Menteri
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau
Kuasa bahwa Permohonannya diberi paten.
(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
surat pemberitahuan diberi Paten, Menteri menerbitkan
sertifikat Paten.
(41 Pemohon tidak dapat menarik kembali permohonan atau
melakukan perbaikan deskripsi dan klaim dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(s) Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan,
kecuali Paten yang berkaitan dengan kepentingan
pertahanan dan keamanan negara.
(6) Menteri dapat memberikan petikan atau salinan
dokumen Paten kepada pihak yang memerlukannya
dengan dikenai biaya.
Pasal 59
(1) Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas paten.
(2) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan lingkup pelindungannya berdasarkan Invensi
yang diuraikan dalam klaim.
(3) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 merupakan benda bergerak tidak berwrrjud.
pasal 60
Pelindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya
sertifikat Paten yang berlaku surut sejak Tanggal
Penerimaan.
Pasal 61
(1) Pemegang Paten atau Kuasanya dapat mengajukan
permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri
dalam hal terdapat kesalahan data pada sertifikat paten
dan/ atau lampirannya.
(2) Dalam hal kesalahan data pada sertifrkat paten
merupakan kesalahan Pemohon, permohonan perbaikan
sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai biaya.
(3) Dalam
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-29-
(3) Dalam hal kesalahan data pada sertifikat paten bukan
merupakan kesalahan Pemohon, maka permohonan
perbaikan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tidak dikenai biaya.
(4t Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa perubahan nama dan/atau alamat pemegang
Paten dicatat dan diumumkan oleh Menteri.
(s) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan
perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Penolakan
Pasal 62
(1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan bahwa Invensi yang
dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Menteri
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau
Kuasanya guna memenuhi ketentuan dimaksud.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan:
a. ketentuan yang harus dipenuhi; dan
b. alasan dan referensi yang digunakan dalam
pemeriksaan substantif.
(3) Pemohon harus memberikan tanggapan dan/atau
memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam
surat pemberitahuan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal surat pemberitahuan.
(41 Jangka,_waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat diperpanjang untuk waktu paling lama i 1a""y
bulan.
(s) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat diperpanjang paling lama I (satu)
bulan setelah berakhirnya jangka wiktu dimaksud
dengan dikenai biaya.
(6) Untuk
PRES IDEN
REPUBLIK IN DO N ESIA
-30_
(6) Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5),
Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Menteri sebelum batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimaksud berakhir.
(7) Dalam hal terjadi keadaan darurat, pemohon dapat
mengajukan permohonan perpanjangan selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) secara
tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.
(8) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 6
(enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(9) Jika Pemohon memberikan tanggapan tetapi tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam
surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat
(8), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada
. Pemohon bahwa Permohonan ditolak dalam waktu paling
lambat 2 (dua) bulan.
(10) Jika Pemohon tidak memberikan tanggapan
sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (41, ayat (5), dan/atau ayat (8), Menteri
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa
Permohonan dianggap ditarik kembali dalam waktu
paling lambat 2 (dua) bulan.
Pasal 63
(1) Dalam hal terhadap Permohonan dilakukan divisional,
Menteri menolak:
a. divisional Permohonan yang pengaJuannya
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2);
b. klaim atau beberapa klaim yang memperluas lingkup
pelindungan dalam divisional Permohonan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4l ayat (2\;
c. Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan dari
Permohonan semula.
(2) Dalam
ESQ^\,
tr^*y
-flc>,.€
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-31 -
(2) Dalam hal Permohonan ditolak, Menteri
memberitahukan penolakan dimaksud secara tertulis
disertai alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar
penolakan kepada Pemohon atau Kuasanya.
BAB VI
KOMISI BANDING PATEN DAN PERMOHONAN BANDING
Bagian Kesatu
Komisi Banding Paten
Pasal 64
(1) Komisi Banding Paten mempunyai tugas menerima,
memeriksa, dan memutus:
a. permohonan banding terhadap penolakan
Permohonan;
b. permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi,
klaim, dan/ atau gambar setelah Permohonan diberi
Paten; dan
c. permohonan banding terhadap keputusan pemberian
Paten.
(2) Susunan Komisi Banding Paten terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
c. paling banyak 30 (tiga puluh) orang anggota yang
berasal dari unsur:
1. 15 (lima belas) orang ahli di bidang paten; dan
2. 15 (1ima belas) orang Pemeriksa.
(3)Anggota Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(4t Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota
Komisi Banding Paten.
Pasal 65
PRESIDEN
REPU ELIK INDONESIA
_32_
Pasal 65
(1) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding
Paten membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling
sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang,
yang salah satunya ditetapkan sebagai ketua.
(21 Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
anggota Komisi Banding Paten yang salah satu
anggotanya adalah Pemeriksa dengan jabatan paling
rendah Pemeriksa Madya yang tidak melakukan
pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
(3) Dalam hal majelis berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang,
Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah lebih sedikit dari anggota majelis selain
Pemeriksa.
Pasal 66
Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, fungsi,
dan wewenang Komisi Banding Paten diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Permohonan Banding
Paragraf 1
Umum
Pasal 67
(1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap:
a. penolakan Permohonan;
b. koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar
setelah Permohonan diberi Paten; dan/atau
c. keputusan pemberian Paten.
(21 Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh
Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten
dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri
dengan dikenai biaya.
Paragraf 2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-33-
Paragraf 2
Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan
Pasal 68
(1) Permohonan banding terhadap penolakan permohonan
diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan
Permohonan.
(2t Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan banding
setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan banding.
(3) Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan
atas permohonan banding terhadap penolakan
Permohonan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
(4t Dalam permohonan banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan
serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
(s) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) tidak
mempakan alasan atau penjelasan baru yang
memperluas lingkup Invensi.
(6) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama
9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya
pemeriksaan atas permohonan banding sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
(7t Dalam hal Komisi Banding Paten memutuskan untuk
menerima permohonan banding terhadap penolakan
Permohonan maka Menteri akan menindaklanjuti
dengan menerbitkan sertifrkat Paten.
(8) Dalam hal permohonan banding terhadap penolakan
Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Menteri mencatat dan mengumumkannya melalui
media elektronik dan/atau media non-elektronik.
Paragraf 3
ItrRESIDEN
tl EP ll B LIl\ |hlDot.tE:]lr\
-34-
permohonan Banding t .n.a.pPil?5i11
1,"" Deskripsi, Klaim, dan/atau
Gambar Setelah permohonan Diberi Paten
Pasal 69
(l) Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi,
klaim, dan/atau gambar setilah permohonan diberi
Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi
Paten.
(21 Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan banding
setelah melewati jangka waktu sebagai-mana dimaksuJ
pada ayat (1), Pemohon tidak dapat mingajukan kembali
permohonan banding.
(3) Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan
atas permohonan banding terhadap lioreksi atas
deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan
diberi Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
(4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
a. pembatasan lingkup klaim;
b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi;
dan/atau
c. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau
ambigu.
(s) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
mengakibatkan lingkup pelindungin Invensi lebih luas
dari .lingkup pelindungan Invenii yang pertama kali
diajukan.
(6) Keputusan Komisi Banding paten ditetapkan paling
lama
6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya
pemeriksaan atas permohonan bandin[ sebagaimana
_
dimaksud pada ayat (3).
(7) Dalam hal Komisi Banding paten memutuskan untuk
menerima permohonan banding terhadap koreksi atas
deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan
diberi Paten maka Menteri akan menindaklanjuti dengan
mengubah lampiran sertifikat.
(8) Dalam
n,'1,
o r o u J.T,[ 5] n, r., o
-35-
(8) Dalam ha1 permohonan banding terhadap koreksi atas
deskripsi, klaim, dan/ atau gambar diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri mencatat
dan mengumumkannya melalui media elektronik
dan/ atau media non-elektronik.
Paragraf 4
Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten
Pasal 70
(1) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian
Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang
berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding
Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada
Menteri dengan dikenai biaya.
(21 Permohonan banding terhadap keputusan pemberian
Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9
(sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi
Paten.
(3) Apabila permohonan banding terhadap keputusan
pemberian Paten yang telah diberikan kepada Pemegang
Paten diajukan melewati jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pihak yang berkepentingan atau
Kuasanya dapat melakukan upaya hukum dengan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
(41 Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan
atas permohonan banding terhadap keputusan
pemberian Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
(s) Dalam permohonan banding terhadap keputusan
pemberian Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan
dengan dilengkapi dengan bukti pendukung yang kuat.
(6) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama
9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya
pemeriksaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(4).
Bagian 5 dari 13
(71 Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan sebagian
permohonan banding terhadap keputusan pemberian
Paten, Menteri menindaklanjuti dengan mengubah
lampiran sertifikat.
(8) Dalam
PRESIDEN
REPUBLIK II{ DON ES IA
-36-
(8) Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan seluruh
isi permohonan banding terhadap keputusan pemberian
Paten maka Menteri mencabut sertifikat.
(e) Terhadap putusan Komisi Banding Paten sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8), Menteri mencatat
dan mengumumkannya melalui media elektronik
dan/ atau media non-elektronik.
Pasal 71
Komisi Banding Paten wajib mengirimkan surat
pemberitahuan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) Hari terhitung sejak tanggal keputusan menerima
atau menolak atas:
a. permohonan banding terhadap penolakan Permohonan;
b. permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi,
klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi
Paten; dan
c. permohonan banding terhadap keputusan pemberian
Paten.
Bagian Ketiga
Upaya Hukum
Pasal 72
(1) Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan
atas keputusan penolakan Komisi Banding Paten ke
Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan
penolakan.
(2) Pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penolakan permohonan banding Paten
terhadap:
a. penolakan Permohonan;
b. koreksi atas deskripsi, klaim dan/atau gambar; dan
c. keputusan pemberian Paten.
(3) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan kasasi.
Pasal 73
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- J/ -
Pasal 73
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan,
pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan binding paten
serta permohonan banding atas pemberian paten diatur
dengan Peraturan Menteri.
BAB VII
PENGALIHAN HAK, LISENSI, DAN PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
Bagian Kesatu
Pengalihan Hak
Pasal74
(1) Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik
seluruhnya maupun sebagian karena:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. wakaf;
e. perjanjian tertulis; atau
f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan
peraturan pemndang-undangan.
(2\ Pengalihan hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus disertai dokumen asli paten berikul hak
lain yang berkaitan dengan paten.
(3) Segala bentuk pengalihan hak atas paten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan diumumkan
dengan dikenai biaya.
(4t Terhadap pengalihan hak atas paten yang tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimakiud pada ayat (1),
ayat (21, dan ayat (3), segala hak dan kewajiban masih
melekat pada Pemegang paten.
(s) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan
pengalihan Paten diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 75
gt)
-fj,,$*€
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-38-
pasal 75
Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap
dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat paten.
Bagian Kedua
Lisensi
Pasal 76
(1) Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada
pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif
maupun non-eksklusif untuk melaksanakan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(21 Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan
berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pasal77
Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam pasal 76
berhak melaksanakan sendiri Patennya, kecuali
diperj anjikan lain.
Pasal 78
Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat
merugikan kepentingan nasional Indonesia atau memuat
pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa
Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan
pengembangan teknologi.
Pasal 79
(1) Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumurnkan oleh
Menteri dengan dikenai biaya.
(2) Jrka
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
_39_
(2) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dan tidak
diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
perjanjian Lisensi dimaksud tidak mempunyai akibat
hukum terhadap pihak ketiga.
(3) Menteri menolak permohonan pencatatan perjanjian
Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78.
Pasal 80
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian
Lisensi diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Lisensi-wajib
Paragraf 1
Umum
Pasal 8l
Lisensi-wajib bersifat non-eksklusif.
Pasal 82
(1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan
Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri
atas dasar permohonan dengan alasan:
a. Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban
untuk membuat produk atau menggunakan proses di
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 20
ayat (1) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam)
bulan setelah diberikan paten;
b. Paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau
penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang
merugikan kepentingan masyarakat; atau
c. Paten hasil pengembangan dari paten yang telah
diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa
menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam
pelindungan.
(2) Permohonan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-40_
(2) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai biaya.
paragraf 2
Permohonan Lisensi-wajib
Pasal 83
(1) Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (t) huruf i dapat
diajukan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh
enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten.
(21 Permohonan Lisensiwajib dengan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c
dapat diajukan setiap saat setelah paten diberikan.
(3) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan
apabila Paten yang akan dilaksanakan mengandung
unsur pembaruan yang lebih maju daripada paten yang
telah ada.
Pasai 84
(1) Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal g2
ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Menteri jika:
a. pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan bukti
mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri
Paten dimaksud secara penuh dan mempunyai
fasilitas untuk melaksanakan paten yang
bersangkutan dengan secepatnya;
b. pemohon atau Kuasanya telah berusaha mengambil
langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan untuk mendapatkan Liiensi dari
Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi
yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil; dan
c. Menteri berpendapat Paten dimaksud dapat
dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi ying
layak dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
(2t Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
harus dilengkapi keterangan dari instansi yang memiliki
kompetensi yang diberikan atas permintian pemohon
atau Kuasanya.
Pasal 85
PRESIDEN
REPUBLIK IN DO N ESIA
_4I_
pasal g5
Dalam hal Lisensi-wajib diajukan berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf c
maka:
a. Pemegang Paten berhak saling memberikan Lisensi
untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan
persyaratan yang wajar; dan
b. penggunaan Paten oleh penerima Lisensi tidak dapat
dialihkan kecuali jika dialihkan bersama-sama den[an
Paten lain.
Pasal 86
(1) Pemeriksaan atas permohonan Lisensi-wajib dilakukan
oleh tim ahli yang bersifat ad-hoc yang dibentuk oleh
Menteri sesuai dengan bidang Paten yang diajukan
Lisensi-wajib.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tim ahli memanggil pemegang paten
untuk didengar pendapatnya.
(3) Pemegang Paten wajib menyampaikan pendapat dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak
tanggal pemberitahuan.
(41 Jika Pemegang Paten tidak menyampaikan pendapatnya
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pemegang Paten dianggap menyetujui pemberian
Lisensi-wajib.
Paragraf 3
Pemberian, Penundaan, atau Penolakan permohonan Lisensi-wajib
Pasal 87
(1) Menteri memberitahukan keputusan mengabulkan,
menunda, atau menolak permohonan Lisensi_wajib
kepada:
a. pemohon atau Kuasanya; dan
b. Pemegang Paten atau Kuasanya.
(2) Pemberitahuan
PRESIDEN
REPt.I EILIK IN DO N ESIA
-42-
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak
tanggal ditetapkannya keputusan mengabulkan,
menunda atau menolak permohonan Lisensi-wajib.
Pasal 88
(1) Dalam hal Menteri mengabulkan permohonan Lisensi-
wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, Menteri
menetapkan Keputusan Menteri mengenai pemberian
Lisensi-wajib kepada pemohon atau Kuasanya, termasuk
besarnya Imbalan dan cara pembayarannya.
(2) Penetapan keputusan pemberian Lisensi-wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan datam
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari
terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan Lisensi-
wajib.
(s) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak termasuk jangka waktu penundaan paling larna 12
(dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan
penundaan oleh Menteri.
(41 Keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. Lisensi-wajib bersifat non-eksklusif;
b. alasan pemberian Lisensi-wajib;
c. bukti, termasuk keterangan atau penjelasan sebagai
dasar pemberian Lisensi-wajib;
d. jangka waktu Lisensi-wajib;
e. besar Imbalan yang harus dibayarkan penerima
Lisensi-wajib kepada Pemegang paten dan cara
pembayarannya;
f. syarat berakhirnya Lisensi-wajib dan hal yang dapat
membatalkannya;
g. lingkup Lisensi-wajib untuk seluruh atau sebagian
dari Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib; dan
h. hal-hal lain yang diperlukan untuk menjaga
kepentingan para pihak yang bersangkutan secara
adil.
(5) Ketentuan
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
-43_
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format keputusan
pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 89
Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib
sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (l) dapat
diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
Pasal 90
(1) Menteri dapat menunda atau menolak pemberian
Lisensi-wajib jika berdasarkan rekomendasi tim ahli dan
keterangan Pemegang Paten, Paten dimaksud
memerlukan waktu lebih lama dari 36 (tiga puluh enam)
bulan untuk pelaksanaannya secara komersial di
Indonesia.
(21 Keterangan Pemegang Paten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disertai dengan bukti bahwa jangka
waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan belum cukup
untuk melaksanakan Patennya secara komersial di
Indonesia.
Pasal 9 I
(1) Penundaan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diberikan untuk
jalg]<a waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung
sejak tanggal pemberitahuan penundaan pemberian
Lisensi-wajib oleh Me nteri.
(2) Menteri menetapkan keputusan mengabulkan atau
menolak permohonan Lisensi-wajib dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggat
berakhirnya jangka waktu penundaan.
Pasal 92
(1) Penerima Lisensi-wajib harus membayar Imbalan kepada
Pemegang Paten.
(2) Ketentuan mengenai besaran Imbalan dan cara
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 93
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
-44-
Pasal 93
(1) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk
memproduksi produk farmasi yang diberi paten di
Indonesia guna pengobatan penyakit pada manusia.
(2t Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas impor
pengadaan produk farmasi yang diberi paten di
Indonesia tetapi belum dapat diproduksi di Indonesia
guna pengobatan penyakit pada manusia.
(3) Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib untuk
mengekspor produk farmasi yang diberi paten dan
diproduksi di Indonesia guna pengobatan penyakit pada
manusia berdasarkan permintaan dari negzra
berkembang atau negara belum berkembang.
Paragraf 4
Pencatatan Lisensi-wajib
Pasal 94
(1) Menteri wajib mencatat pemberian Lisensi-wajib dalam
daftar umum Paten dan mengumumkannya melalui
media elektronik dan/atau media non-elektronik.
(2) Pencatatan dan pengumuman pemberian Lisensi-wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung
sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberian
Lisensi-wajib oleh Menteri.
Pasal 95
(l) Menteri menyampaikan salinan keputusan pemberian
Lisensi-wajib kepada:
a. pemohon Lisensi-wajib atau Kuasanya; dan
b. Pemegang Paten atau Kuasanya.
Bagian 6 dari 13
(2) Penyampaian salinan keputusan pemberian Lisensi-
wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal
ditetapkannya keputusan pemberian Lisensi-wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).
Pasal 96
ffi PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-45-
Pasal 96
(1) Setiap Orang dapat mengajukan permohonan petikan
keputusan pemberian Lisensi-wajib.
(2t Permohonan petikan keputusan pemberian Lisensi-wajib
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukln
secara tertulis, baik secara elektronik maupun non_
elektronik kepada Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dengan dikenai biaya.
Paragraf 5
Pelaksanaan Lisensi-wajib
pasal 97
Lisensi-wajib diberikan kepada penerima Lisensi-wajib
untuk jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu
pelindungan Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib.
Pasal 98
Pelaksanaan Lisensi-wajib oleh penerima Lisensi-wajib
dianggap sebagai pelaksanaan paten yang dimohonkan
Lisensi-wajib.
Pasal 99
Pemberian Lisensi-wajib tidak membebaskan kewajiban
Pemegang Paten untuk melakukan pembayaran Liay"
tahunan sesuai dengan ketentuan peraturarr perundang_
undangan.
Pasal 100
pala.m- hal Lisensi-wajib terkait dengan teknologi semi
konduktor, penerima Lisensi-wajib hanya dapat
menggunakan Lisensi-wajib dimaksud untuk:
a. kepentingan umum yang tidak bersifat komersial; atau
b. melaksanakan
PRESIDEN
REPUELII( INDONESIA
-46-
b. melaksanakan tindakan yang ditentukan berdasarkan
putusan pengadilan atau keputusan lembaga terkait
yang menyatakan bahwa pelaksanaan paten dimaksud
mempakan tindakan monopoli atau persaingan usaha
tidak sehat.
Pasal 101
Dalam rangka melaksanakan Lisensi-wajib, penerima
Lisensi-wajib dapat melakukan kerja sama dengan pihak
lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
Paragraf 6
Pengalihan Lisensi-wajib
Pasal 102
(1) Lisensi-wajib tidak dapat dialihkan, kecuali karena
pewarisan.
(2t Dalam ha1 Lisensi-wajib dia.tihkan karena pewarisan,
Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib
tetap berlaku kepada ahli warisnya.
(3) Lisensi-wajib yang beralih karena pewarisan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan
kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar umum paten
dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau
media non-elektronik,
(4) Lisensi-wajib yang beralih karena pewarisan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap teiikat oleh
syarat pemberiannya dan ketentuan lain terutama
mengenai jangka waktu yang diatur dalam keputusan
pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 88 ayat (4).
(s) Jika ahli waris tidak melaporkan pengalihan Lisensi-
wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Menteri, Keputusan Menteri mengenai pemberian
Lisensi-wajib tidak berlaku
Paragraf 7
PRESIDEN
REtrUBLII( INDONESIA
-47-
Paragraf 7
Berakhirnya Lisensi-wajib
pasal 103
(1) Lisensi-wajib berakhir karena selesainya jangka waktu
yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi_
wajib oleh Menteri atau karena putusan pengadilan
Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
yang membatalkan Keputusan Menteri mengenai
pemberian Lisensi-wajib.
(2) Selain karena selesainya jangka waktu Lisensi-wajib dan
putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan pemberian
Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Lisensi-wajib juga berakhir karena pembataian
berdasarkan Keputusan Menteri atas pLrmohonan
Pemegang Paten jika:
a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi-
wajib tidak ada lagi;
b. penerima Lisensi-wajib tidak melaksanakan Lisensi-
wajib atau tidak melakukan usaha persiapan yang
sepantasnya untuk segera melaksanakan Lisensi_
wajib; atau
c. penerima Lisensi-wajib tidak menaati syarat dan
ketentuan lainnya.
(s) Permohonan pembatalan keputusan pemberian Lisensi_
wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat dilakukan setelah penerimi Lisensi_
wajib tidak melaksanakan paten berdasarkan Lisensi_
wajib dalam jangka wakt:u 24 (dua puluh empat) bulan
terhitung sejak tanggal keputusan pemberian Lisensi_
wajib.
(4) Syarat dan ketentuan lainnya yang harus ditaati oleh
penerima Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dapat berupa:
a. pembayaran Imbalan; atau
b. ketaatan atas lingkup Lisensi,
yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi_
wajib.
Pasal 1O4
FRL-:iiL)lll.l
l? F-F'LlL'l l. I1., Il\lt-r (,I .lE li Il\
_48_
Pasal 104
(1) Menteri wajib memberitahukan keputusan pembatalan
Lisensiwajib sebagaimana dimaksud dalam' pasal 103
ayat (21 kepada:
a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan
b. penerima Lisensi-wajib atau Kuasanya.
(21 Pemberitahuan Keputusan Menteri mengenai
pembatalan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
fma ]+ (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal
ditetapkannya Keputusan Menteri meng-nai pembataLan
Lisensi-wajib.
Pasal 105
(1) Menteri wajib mencatat berakhirnya Lisensi_wajib
sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) dan
ayat (2) dalam daftar umum paten dan mengumumkan
melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.
(2) Pencatatan berakhirnya Lisensi-wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal
berakhirnya Lisensi-wajib.
Pasal 106
Berakhirnya Lisensi-wajib berakibat pulihnya hak pemegang
Paten atas Paten terhitung sejak tanggal pencatatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayailt).
Pasal 107
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
Lisensi-wajib diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Keempat
ffi
PF]tr!JIIJEN
tlEFU BLII'\ I I.IDONES I,1\
_49_
Bagian Keempat
Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia
Pasal 108
(1) Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan
fidusia.
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas paten
sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan peraturan
Pemerintah.
BAB VIII
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH
Pasal 109
(1) Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten di
Indonesia berdasarkan pertimbangan:
a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
atau
b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan
masyarakat.
(21 Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan secara terbatas,
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat
non-komersial.
(3) Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
Presiden.
(4t Pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud,pada ayat (3) dilakukan untuk jangka waktu
tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar
pertimbangan dari Menteri dan menteri terkait atiu
pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang
terkait.
Pasal ll0
Pelaksanaan paten oleh pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a meliputi:
a. senjata api;
b. amunisi;
c. bahan
qft
*ntt*^u
F!6.*@
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
-50-
c. bahan peledak militer;
d. intersepsi;
e. penyadapan;
f. pengintaian;
perangkat penyandian dan perangkat analisis sandi;
dan/atau
h. proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan
negara lainnya.
Pasal 111
Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1O9 ayat (1) huruf b meliputi:
a. produk farmasi dan/atau bioteknologi yang harganya
mahal dan/atau diperlukan untuk menanggulangi
penyakit yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian
mendadak dalam jumlah yang banyak, menimbulkan
kecacatan yang signifikan, dan merupakan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia
(KKMMD);
b. produk kimia dan/ atau bioteknologi yang berkaitan
dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan
pangan;
c. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama
dan/atau penyakit hewan yang berjangkit secaia luas;
dan/ atau
d. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana
alam dan/atau bencana lingkungan hidup.
Pasal 112
(1) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh pemerintah berkaitan
dengan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a din pasal
110, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak
eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.
(2) Dalam
PRESIDEN
REPU BLII< INDONESIA
-51 -
(2) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh pemerintah untuk
kebutuhan sangat mendesak bagi kepentingan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 109
ayat (1) huruf b dan Pasal 111, tidak mengurangi hak
Pemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19.
Pasal 113
(1) Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan
kepentingan pertahanan dan keamanan negara hanya
dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.
(2) Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud
untuk melaksanakan sendiri Paten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan paten hanya dapat
dilakukan oleh Pemegang Paten dengan persetujuan
Pemerintah.
(3) Pemegang Paten yang Patennya dilaksanakan sendiri
oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebaskan dari kewajiban untuk membayar biaya
tahunan.
(41 Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan
sampai dengan Paten dapat dilaksanakan.
Pasal 114
(1) Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanakan paten
yang penting bagi pertahanan dan keamanan negara
atau bagi kebutuhan sangat mendesak untuk
kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (1) dan Paten yang mengganggu atau
bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan
keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat
(1) Pemerintah memberitahukan secara tertulis mengenai
hal dimaksud kepada Pemegang paten.
(21 Salinan Peraturan Presiden mengenai persetujuan
pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dikirim oleh Menteri
kepada Pemegang Paten.
(3) Pelaksanaan
PRESIDEN
REtrU BLIK INDONESIA
-52-
(3) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dicatat dalam daftar
umum paten dan diumumkan melalui media elektronik
dan/ atau media non-elektronik.
(4) Keputusan Pemerintah bahwa suatu paten dilaksanakan
sendiri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (1) bersifat final dan mengikat.
Pasal 115
(1) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan pasal 113 ayat
(l) dilakukan dengan memberikan Imbalan yang wajar
kepada Pemegang Paten.
(21 Pemerintah memberikan Imbalan yang wajar kepada
Pemegang Paten sebagai kompensasi atas pelaksanaan
Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 ayat (1).
Pasal 116
(1) Dalam hal Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri
Paten sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1),
Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk
melaksanakan.
(21 Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memenuhi persyaratan:
a. memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan paten;
b. tidak mengalihkan pelaksanaan paten dimaksud
kepada pihak lain; dan
c. memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan
pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pemberian Imbalan atas nama pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 dilakukan oleh pihak ketiga
yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
Pasal 117
PRESIDEN
REPUBLIK IN DON ES IA
-53-
Pasal 117
(1) Dalam hal Pemegang Paten tidak menyetujui besaran
Imbalan yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 15, pemegang paten dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan
d-alam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh)
Hari terhitung sejak tanggal pengiriman salinan
Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal
109 ayat (3).
(3) D1l.* hal Pemegang Paten tidak mengajukan gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Fat..,
dianggap menerima besarnya Imbalan yr.rrg t.lah
ditetapkan.
(4) Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menghentikan pelaksanaan paten
oleh Pemerintah.
Pasal 118
(r) Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban pembayaran
biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh
Pemerintah dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a.
(2t Pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan atas
Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal i09
ayat (1) huruf b.
pasal 119
Biaya pelaksanaan Paten oleh pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 120
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
Paten oleh Pemerintah diatur dengan peraturan presiden.
BAB IX
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-54-
BAB IX
PATEN SEDERHANA
Pasal 121
Semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini
berlaku secara mutatis mutandi"s untuk Paten sederhana,
kecuali ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, dan ditentukan
lain dalam Bab ini.
Pasal 122
(1) Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.
(2) Permohonan pemeriksaan substantif atas paten
sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan
pengajuan Permohonan Paten sederhana atau paling
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.
Bagian 7 dari 13
(3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif atas paten
sederhana tidak dilakukan dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya
pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak
dibayar, Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik
kembali.
Pasal 123
(1) Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 3 (tiga) bulan
terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan paten
sederhana.
(21 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak
tanggal diumumkannya Permohonan Paten sederhana.
(3) Pemeriksaan substantif atas Permohonan paten
sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
Pasal L24
PRES iDEN
REPUBLIK INDONESIA
-55-
Pasal 124
(1) Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui
atau menolak Permohonan paten sederhana paling lama
12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan
Permohonan Paten sederhana.
(21 Paten sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan
diumumkan melalui media elektronik dan/atau media
non-elektronik.
(s) Menteri memberikan sertifikat paten sederhana kepada
Pemegang Paten sederhana sebagai bukti hak.
BAB X
DOKUMENTASI DAN PELAYANAN INFORMASI PATEN
Pasal 125
(1) Menteri menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan
informasi Paten.
(2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan
informasi Paten sebagaimana dimaksud pada 1t;,
Menteri membentuk sistem dokumentasi dan "y"t
jaringan
informasi Paten yang bersifat nasional.
BAB XI
BIAYA
Pasal 126
(1) P,embayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal sertifikat Paten diterbitkan.
(2) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Paten dan paten sederhana, meliputi
biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sijak
Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi paten
ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
(3) Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling
lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama
dengan Tanggal penerimaan pada periode masa
pelindungan tahun berikutnya.
(4) Pengecualian
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-56-
(4) Pengecualian pembayaran biaya tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan
Pemerintah.
Pasal 127
(1) Pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh
Pemegang Paten atau Kuasanya.
(2t Dalam hal Pemegang Paten tidak bertempat tinggal atau
tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, pembayaran biaya tahunan harus
dilakukan melalui Kuasanya di Indonesia.
(3) Kuasa memberitahukan besar biaya tahunan kepada
Pemegang Paten dan melakukan pembayaran biaya
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama
Pemegang Paten.
Pasal 128
(1) Dalam hal biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 belum dibayar sampai dengan jangka waktu
yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus.
(2) Penundaan pembayaran biaya tahunan dapat diajukan
oleh Pemegang Paten dengan mengajukan surat
permohonan untuk menggunakan mekanisme masa
tenggang waktu kepada Menteri.
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
diajukan paling Iama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal
jatuh tempo pembayaran biaya tahunan.
(4) Pemegang Paten yang mengajukan surat permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 melakukan
pembayaran biaya tahunan pada masa tenggang waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal
berakhirnya batas waktu pembayaran biaya tahunan
Paten.
(s) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikenai biaya tambahan sebesar loOyo (seratus
persen) dihitung dari total pembayaran biaya tahunan.
(6) Selama
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-57 -
(6) Selama Pemegang Paten belum melakukan pembayaran
biaya tahunan dalam masa tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4):
a. Pemegang Paten tidak dapat melarang pihak ketiga
untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 dan melisensikan serta mengalihkan
Paten kepada pihak ketiga;
b. pihak ketiga tidak dapat melaksanakan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19; dan
c. Pemegang Paten tidak dapat melakukan gugatan
perdata atau tuntutan pidana.
Pasal 129
(1) Seluruh biaya yang diterima berdasarkan Undang_
Undang ini, merupakan penerimaan negara bukan pajak.
(2) Menteri dengan persetujuan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal
dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (i) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
Pemerintah.
BAB XII
PENGHAPUSAN PATEN
pasal 130
Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:
a. permohonan penghapusan dari pemegang paten
dikabulkan oleh Menteri;
b. putusan pengadilan yang menghapuskan paten
dimaksud telah mempunyai kekuatan hulum tetap;
c. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh
Komisi Banding paten; atau
d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar
biaya tahunan.
Pasal 131
FRESIDEN
REPUBLIK IN DO N ESIA
-58-
Pasal 131
(1) Penghapusan Paten dengan alasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130 huruf a diiakukan
berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan
oleh Pemegang Paten terhadap seluruh atau sebagian
klaim kepada Menteri.
(2t Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaim
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian klaim
disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup
klaim dimaksud.
(3) Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak
memberikan persetujuan secara tertulis yang
dilampirkan pada permohonan penghapusan paten.
(41 Keputusan mengenai penghapusan paten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis
oleh Menteri kepada:
a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan
b. penerima Lisensi atau Kuasanya.
(s) Keputusan mengenai penghapusan paten sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dicatat dan diumumkan melalui
media elektronik dan/ atau media non-elektronik oleh
Menteri.
(6) Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Menteri
mengenai penghapusan Paten.
Pasal 132
(1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf b
dilakukan jika:
a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Pasal 4, atau pasal 9 seharusnya tidak
diberikan;
b. Paten yang berasal dari sumber daya genetik
dan/atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26;
c. Paten
PRESIDEN
REPUBLIK IN DON ES IA
-59-
c. Paten dimaksud sama dengan paten lain yang telah
diberikan kepada pihak lain untuk Invensi y".rg
sama;
d. Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu
mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam
bentuk dan cara yang merugikan kepentingan
masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal
pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau
sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam
hal diberikan beberapa Lisensi-wajib; atau
e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20.
(2t Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan
oleh pihak ketiga kepada Pemegang paten melalui
Pengadilan Niaga.
(3) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh
Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada
Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan
Patennya dihapuskan.
(4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(i) huruf d dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak
lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap
Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada
Pengadilan Niaga.
Pasal 133
Jika gugatan penghapusan paten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 132 hanya mengenai satu atau beberapa klaim
atau bagian dari klaim, penghapusan dilakukan hanya
terhadap satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim
yang penghapusannya digugat.
Pasal 134
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_60_
Pasal 134
(1) Paten dapat dihapuskan berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf d, jika
pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar
biaya tahunan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 atau Pasal 128 ayat (l).
(2t Menteri wajib memberitahukan kepada pemegang paten
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum paten
dimaksud dinyatakan hapus berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tidak diterimanya surat pemberitahuan oleh pemegang
Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (21, tidak
mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(i ).
Pasal 135
(1) Dalam hal Paten dinyatakan dihapus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130, Menteri memberitahukan
secara tertulis, dalam bentuk elektronik atau non-
elektronik mengenai penghapusan dimaksud kepada:
a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan
b. penerima Lisensi atau Kuasanya.
(2) Paten yang dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicatat dan diumumkan.
Pasal 136
Pemegang Paten atau penerima Lisensi yang dinyatakan
hapus, tidak dikenai kewajiban membayar biaya tahunan.
Pasal 137
Penghapusan Paten menghilangkan segala akibat hukum
yang berkaitan dengan Paten dan hal lain yang berasal dari
Paten dimaksud.
Pasal 138
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
-61 -
Pasal 138
(1) Kecuali ditentukan lain dalam putusan pengadilan
Niaga, Paten hapus untuk seluruh atau sebagian sejak
tanggal putusan penghapusan dimaksud telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaim
atau Pengadilan Niaga menghapuskan sebagian klaim
atas Paten, klaim disesuaikan dengan tidak memperluas
ruang lingkup klaim dimaksud.
Pasal 139
(r) Penerima Lisensi dari Paten yang dihapuskan karena
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1)
huruf c tetap berhak melaksanakan Lisensi yang
dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu
yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
(2t Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak melakukan pembayaran Royalti yang seharusnya
masih wajib dilakukan kepada Pemegang paten yang
Patennya dihapus.
(3) Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus
Royalti dari penerima Lisensi, Pemegang paten wajib
mengembalikan jumlah Royalti yang sesuai dengan sisa
jangka waktu penggunaan Lisensi kepada pemegang
Paten yang berhak.
Pasal 140
(1) Lisensi dari Paten yang dinyatakan dihapus dengan
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1)
huruf c yang diperoleh dengan iktikad baik, sebelum
diajukan gugatan penghapusan atas paten yang
bersangkutan, tetap berlaku terhadap paten lain.
(2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1
) tetap
berlaku dengan ketentuan bahwa penerima Lisensi
dimaksud untuk selanjutnya tetap wajib membayar
Royalti kepada Pemegang Paten yang tidak dihapuskan,
yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan
sebelumnya kepada Pemegang Paten yang patennya
dihapuskan.
Pasal 141
$).)
-ilgyrq@
PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA
-62-
Pasal 141
Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali,
kecuali berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.
BAB XIII
PEMELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 142
Pihak yang berhak memperoleh paten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, pasal 12, dan Fasal 13
dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika suatu paten
diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak
memperoleh Paten.
Pasal 143
(1) Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak
mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga
terhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa
hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1).
(2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat
dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten.
Bagian Kedua
Tata Cara Gugatan
Pasal 144
(1) Gugatan didaftarkan kepada pengadilan Niaga dalam
wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat,
(2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar
wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada
Pengadilan Niaga Jakarta pusat.
(3) Ketua
,o{r(?. {i'
g^*)
-r!qy4€
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-63-
(3) Ketua Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal
gugatan didaftarkan.
(4) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
gugatan didaftarkan.
(5) Juru sita melakukan pemanggilan para pihak paling
lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan
pertama diselenggarakan.
Pasal 145
(1) Dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi
Paten, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak
tergugat jika:
a. produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi
Paten dimaksud merupakan produk baru; atau
b. produk diduga merupakan hasil dari proses yang
diberi Paten, meskipun telah dilakukan upaya
pembuktian yang cukup, Pemegang Paten tetap tidak
dapat menentukan proses yang digunakan untuk
menghasilkan produk dimaksud.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana
Bagian 8 dari 13
dimaksud pada ayat (1), Pengadilan Niaga berwenang:
a. memerintahkan kepada Pemegang paten untuk
terlebih dahulu menyampaikan salinan sertilikat
Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal
yang menjadi dasar gugatannya; dan
b. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk
membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya
tidak menggunakan proses yang diberi paten.
(3) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (i) dan ayat (2), hakim wajib
menjaga kepentingan tergugat untuk memperoleh
pelindungan terhadap proses yang telah diuraikan di
persidangan.
(4) Dalam
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-64-
(4) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21, hakim atas
permintaan para pihak dapat menetapkan agar
persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.
Pasal 146
(1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat
180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal gugatan
didaftarkan.
(2) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum.
(3) Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan
kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14
(empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
(41 Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan
putusannya tentang penghapusan paten yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual paling iama 14 (empat
belas) hari sejak putusan diucapkan.
(s) Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah
menerima salinan putusan dari pengadilan Niaga.
(6) Dalam hal salinan putusan pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan oleh Ketua
Pengadilan Niaga, Menteri tidak wajib mencatat dan
mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Pasal 147
Tata cara gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII
Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk
Pasal 132 dan Pasal 133.
Pasal 148
Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 746 ayat (1) hanya dapat diajukan kasasi.
Bagian Ketiga
PRESIDEN
REP U B LII( INDONESIA
-65-
Bagian Ketiga
Kasasi
Pasal 149
(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
148 didaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah
memutus gugatan dimaksud paling lama 14 (empat
belas) hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya
putusan yang dimohonkan kasasi.
(2) Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang
ditandatangani oleh panitera pada tanggai yang sama
dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
Pasal 150
(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi
kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat
belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1).
(21 Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi dan
memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari
sejak memori kasasi diterima.
(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori
kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas)
hari sejak tanggal termohon kasasi menerima memori
kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4t Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi
kepada pemohon kasasi paling larna 7 (tujuh) hari sejak
kontra memori kasasi diterima.
Pasai 151
(1) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi
kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tuluh) hari
setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 150 ayat (3).
(2t Mahkamah Agung menetapkan hari sidang paling lama
7 (tu.1uh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi
diterima.
(3) Sidang
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-66-
(3) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai
dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal berkas perkara kasasi diterima.
Pasal 152
(1) Putusan kasasi diucapkan paling lama 180 (seratus
delapan puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi
diterima oleh Mahkamah Agung.
(21 Futusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
(3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan
putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling
lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan kasasi
diucapkan.
(4) Pengadilan Niaga melalui juru sita paling lama 7 (tujuh)
hari setelah salinan putusan kasasi diterima wajib
menyampaikan kepada:
a. pemohon;
b. termohon; dan
c. Menteri.
(s) Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah
menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga.
Bagian Keempat
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal 153
(1) Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal I43, para pihak dapat menyelesaikan
sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian
sengketa.
(2) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 154
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
-67-
Pasal 154
Dalam hal terjadi tuntutan pidana terhadap pelanggaran
Paten atau Paten sederhana para pihak harus terlebih
dahulu menyelesaikan melalui jalur mediasi.
BAB XIV
PENRTAPAN SEMENTARA PENGADILAN
Pasal 155
Atas permintaan pihak yang dirugikan karena pelaksanaan
Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan
sementara untuk:
a. mencegah masuknya barang yang diduga melanggar
Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan paten;
b. mengamankan dan mencegah penghilangan barang
bukti oleh pelanggar; dan/ atau
c. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian
yang lebih besar.
Pasal 156
Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis
kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat
terjadinya pelanggaran Paten dengan persyaratan sebagai
berikut:
a. melampirkan bukti kepemilikan paten;
b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat
terjadinya pelanggaran paten;
c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang
dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan,
dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau
jaminan bank setara dengan nilai barang yang akal
dikenai penetapan sementara.
Pasal 157
ITRISIDEN
REPLTRLtt( ll! t-] O N t: !; t.,r.
-66-
(3) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai
dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
tanggal berkas perkara kasasi diterima.
Pasal 152
(1) Putusan kasasi diucapkan paling lama 1g0 (seratus
delapan puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi
diterima oleh Mahkamah Agung.
(2t Putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
(3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan
putusan kasasi kepada panitera pengadilan Niaga paling
larrra 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan lasasi
diucapkan.
(4) Pengadilan Niaga melalui juru sita paling lama 7 (tujuh)
hari setelah salinan putusan kasasi diterima wajib
menyampaikan kepada:
a. pemohon;
b. termohon; dan
c. Menteri.
(s) Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah
menerima salinan putusan dari pengadilan Niaga.
Bagian Keempat
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal 153
(l) Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 143, para pihak dapat menyelesaikan
sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian
sengketa.
(2) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 154
PRESIDEN
REPUBLIK IN DO N ESIA
-68-
Pasal 157
(1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, panitera
Pengadilan Niaga mencatat permohonan penetapan
sementara dan wajib menyerahkan permohonan
dimaksud dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua
puluh empat) jam kepada Ketua Pengadilan Niaga.
(2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan
Niaga menunjuk hakim untuk memeriksa permohonan
penetapan sementara.
(3) Daiam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak
tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), hakim harus memutuskan untuk mengabulkan atau
menolak permohonan penetapan sementara.
(4\ Dalam hal permohonan penetapan sementara
dikabulkan, hakim menerbitkan surat penetapan
sementara.
(s) Surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai
tindakan penetapan sementara dalam waktu paling lama
1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak,
hakim memberitahukan penolakan dimaksud kepada
pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.
Pasal 158
(1) Dalam ha1 Pengadilan Niaga menerbitkan surat
penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 157 ayat (41, Pengadilan Niaga memanggil pihak
yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling
lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat
penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
(2) Pihak
q,#
PRESIDEN
REPU BLII( INDONESIA
-69-
(21 Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat
menyampaikan keterangan dan bukti mengenai paten
dalam waktu paling lama 7 (tu.1uh) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara,
hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk
menguatkan atau membatalkan penetapan sementara.
(4t Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan,
maka:
a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus
dikembalikan kepada pemohon penetapan;
b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti
rugi atas pelanggaran Paten; dan/atau
c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran
Paten kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai
negeri sipil.
(s) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan,
uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera
diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan
sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan
sementara dimaksud.
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 159
(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu
di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai hukum acara pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana Paten.
(2t Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
berwenang melakukan:
a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang paten;
b. Pemeriksaan
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
-70-
b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan
tindak pidana di bidang Paten;
c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang
sehubungan dengan tindak pidana di bidang paten;
d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Paten;
e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang
diduga terdapat barang bukti, pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Paten;
f. penyitaan terhadap bahan dan produk hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam
perkara tindak pidana di bidang Paten;
g. permintaan keterangan ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Paten;
h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk
melakukan penangkapan, penahanan, penetapan
daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan
terhadap pelaku tindak pidana di bidang paten; dan
i. penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup
bukti adanya tindak pidana di bidang paten.
(3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai
negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran
penyidikan.
(41 Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan
dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan
tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
(s) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat
penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada
penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
BAB XVI
/htt
q#
,lB"' r =\\
={,lr
FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-7t-
BAB XVI
PERBUATAN YANG DILARANG
Pasal 160
Setiap Orang tanpa persetujuan pemegang paten dilarang:
a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan,
menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau
menyediakan untuk dijual atau disewakan atau
diserahkan produk yang diberi paten; dan/atau
b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi
yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
BAB XV]I
KETENTUAN PIDANA
Pasal 161
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
160 untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 162
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
160 untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 163
(l ) Se tiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
Bagian 9 dari 13
dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau pasal 162, yang
mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau
lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara
paling larna 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling
banyak Rp2. OOO. OOO. O0O, 0O (dua miliar rupiah).
(2) Setiap
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_72_
(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau pasal 162, yang
mengakibatkan kematian manusia, dipidana aengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ alau
denda paling banyak Rp3.S00.O00.000,00 (tiga miliar
lima ratus juta rupiah).
Pasal 164
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia
sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 iyat (f ) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 165
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 161,
Pasal 162, dan Pasal 164 merupakan delik aduan.
Pasal 166
Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat
memerintahkan agar barang hasil pelanggaran paten
dimaksud disita oleh negara untuk dimusnahkin.
BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 167
Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud
dalam Bab XVII dan gugatan perdata atas:
a. impor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di
Indonesia dan produk farmasi dimaksud telah
dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat
produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
b. produksi
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_73_
b. produksi produk farmasi yang dilindungi paten di
Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum
berakhirnya pelindungan paten dengan tujuan untuk
proses perizinan kemudian melakukan pemasaran
setelah pelindungan Paten dimaksud berakhir.
Pasal 168
(t) Konsultan kekayaan intelektual merupakan orang yang
memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan
secara khusus memberikan jasa pengajuan permohonan
dan pengurusan kekayaan intelektual.
(2) Konsultan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(s) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan
dan pemberhentian konsultan kekayaan intelektual
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 169
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telah
diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang
Paten sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
b. Permohonan Paten sederhana yang diajukan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19g9
tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor l3 Tahun lgg7 tenting
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19g9
tentang Paten, masa pelindungannya dihitung sejak
tanggal pemberian;
c. Paten yang telah diberikan berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun l9g9 tentang paten
sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang
Nomor 13 Tahun l99Z tentang perubalian atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun l9g9 tentang paten;
dan
2. Undang-undang
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-74 -
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Paten,
dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berlakunya
berakhir.
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 170
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang
Paten sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 171
lad-a saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang_
Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran
fegara Republik Indonesia Nomor 4130), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 172
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 173
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
-75-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 176
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perekonomian,
ukum dan Perundang-undangan,
,7-------.-
f,r,uu.rrr," Djaman
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PATEN
I. UMUM
Bagi Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan
memiliki sumber daya_alam yang melimpah maki peranan ieknilogi sangat
penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam ,i.rrgoLt
sumber daya dimaksud. Har tersebut merupakan hal yang tidak
terbantahkan. Namun, perkembangan teknologi iersebut belum m-encapai
sasaran yang diinginkan, dalam arti perkembangan teknologi belum
dimanfaatkan secara maksimal daram segara bidang, sehinggl berum
memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaing^i-gtot"t.
Perkembangan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan
dan pemanfaatan teknologi dalam rangka - mendukung trans"formasi
perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada
keunggulan kompetitif. Agar dukungan perkembangan ieknologi terhadap
pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan
berkelanjutan maka sistem inovasi .raiio.ral perlu diperkuat melalui
pembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasia, pemanfaatan
sumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia dan sistem
jaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian, pengembangan dan
penerapan teknologi di bidang-bidang yang strategis dalam bintuk pubtikasi
ilmiah, layanan teknologi, maupun wirausihawanleknologi.
Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju daiam
menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meniigkatkan
pertumbuhan ekonomi. Di berbagai negara ma.ju, kebiiakan ekono'mi dan
kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk
meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan
diarahkan kepada meningkatkan pendayag,naan teknologi dalam sektor
produksi untuk peningkatan perekonomiin nasional da-n penghargaan
terhadap teknologi dalam negeri.
Indonesia
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Indonesia merupakan negara yang mem iki kekayaan sumber daya genetik
dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor"dalam
r-nlupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru. oleh karena itu,
dalam- undang-undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara
jelas dan jujur bahan yang digunakan dilam Invensij:ika tlrkaitan
dan/atau
berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahlan tradisional tersebut
dalam deskripsi.
walaupun dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200r tentang paten,
pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yanf sudah
tidak se.suai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional iraupun
internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam persetujuan
tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade-
Related. Aspects of Intellectuar propertg Rights) seianjutnya disebut
persetujuan TRrPs, sehingga perlu melakukan penggantian. pendekatan
revisi Undang-Undang Paten:
1. optimalisasi kehadiran negara dalam pelayanan terbaik pemerintah di
bidang kekayaan intelektual.
2. Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-
prinsip internasional.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik dengan mendorong Invensi nasional di bidang
teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi.
4. Membangun landasan paten nasional merarui pendekatan sistemik
realisme hukum pragmatis Qtragmatic tegal reali.sm).
Urgensi perubahan Undang-Undang paten antara lain:
1. Penye_suaian dengan sistem otomatisasi administrasi kekayaan
intelektual karena terkait dengan mekanisme pendaftaran paten d'apat
diajukan secara elektronik.
2. Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan paten oleh pemerintah.
3. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk impor pararel
fttarallel import)dan provisi bolar (botar prouision).
4. Invensi berupa penggunaan kedua dan seranjutnya (second. use dan
second medical use) atas paten yang sudah habii masa pelindungan
Qtublic domain) tidak diperbolehkan.
5' Imbalan bagi peneliti Aparatur sipii Negara sebagai inventor daram
hubungan dinas dari hasil komersialisasi pitennya.
6' Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan rangkah inventif
untuk publikasi di lembaga pendidikan atau lembaga penelilian.
7. Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
8. Menambah
PRESIDEN
REPU BLII< II.] DON ES IA
-3-
8. Menambah kewenangan Komisi Banding paten untuk memeriksa
permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah
Permohonan diberi paten dan penghapusan paten yang sudah diberi.
9. Paten dapat dialihkan dengan cara wakaf.
10. Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh Menteri
sebagai Pemeriksa.
11' Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunan
atas Paten.
12. Pengaturan mengenai force majeur daiam pemeriksaan administratif dan
substantif Permohonan.
13. Pengaturan ekspor dan impor terkait Lisensi-wajib.
14. Terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana.
15. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk
memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa pelindungannya secara
optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar
royalti.
16. Pemberian Lisensi-wajib permintaan negara berkembang (deueloping
_atas
countryl atau negara belum berkembang (leasf deueloped. iountryl yang
membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk
keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk
farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk di,ekspor
ke negara tersebut. Sebaliknya pemberian Lisensi_wajib uniuk
mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia
namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan
pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasa1 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
i.#
PRESIDEN
REPUBLIK IN DO N ESIA
-4-
Ayat (2)
Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk
yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki
fungsi/kegunaan yang iebih praktis daripada Invensi sebelumnya
yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau
komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi,
formula, senyawa, atau sistem.
Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses
atau me tode yang baru.
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jeias.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan "permainan" adalah aturan atau
kaidah terkait kegiatan atau aktivitas manusia secara hsik
untuk bermain.
Angka 3
Yang dimaksud dengan "bisnis" adalah metode bisnis yang
tidak memiliki karakter dan efek teknik.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "aturan dan metode yang hanya berisi
program komputer" adaiah program komputer yang hanya berisi
program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian
permasalahan namun apabila program komputer tersebut
mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis
dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang
berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangiblel
merupakan Invensi yang dapat diberi paten.
Contoh Invensi yang dapat diberi paten:
1. Algoritma
PRESIDEN
REPUBLIK IN DO N ESIA
-5-
1 . Algoritma adalah metode efektif diekspresikan sebagai
rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang telah
didefinisikan dengan baik untuk menghitung sebuah fungsi.
Dimulai dari sebuah kondisi awal dan input awal (mungkin
kosong), instruksi-instruksi tersebut menjelaskan sebuah
komputasi yarrg, bila dieksekusi, diproses lewat sejumlah
urutan kondisi terbatas yang terdefinisi dengan baik, yang
pada akhirnya menghasilkan "keluaran" dan berhenti di
kondisi akhir. Transisi dari satu kondisi ke kondisi selanjutnya
tidak harus deterministik; beberapa algoritma, dikenal dengan
algoritma pengacakan, menggunakan masukan acak.
2. Pengenkripsian informasi dengan cara pengenkodean dan
pendekodean untuk mengacak sehingga informasi tidak dapat
terbaca oleh pihak lain.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Angka 1
Yang dimaksud dengan "produk yang sudah ada dan/atau
dikenal" mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula,
metode, penggunaan, senyawa, dan sistem baik yang masih
dilindungi Paten maupun yang sudah menjadi milik umum
Qtublic domain).
Angka 2
Yang dimaksud dengan "bermakna" umumnya digunakan pada
Bagian 10 dari 13
bidang farmasi, yakni perbedaan struktur kimia senyawa
terkait misalnya Invensi mengenai obat antibiotika golongan
penisilina, ampisilina dan amoksilina. Perbedaan pada salah
satu gugus H (hidrogen) pada ampisilina dan gugus OH
(hidroksil) pada amoksilina memunculkan khasiat pembasmi
mikroba dengan spektrum antimikroba yang luas dan
kestabilan yang iebih tinggi dibandingkan dengan ampisilina,
sehingga dapat dikatakan amoksilina memiliki peningkatan
khasiat yang bermakna dibandingkan dengan ampisilina.
Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tidak sama" adalah bukan sekadar beda,
tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis
(feahres) Invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis Invensi
sebelumnya.
Padanan
F R L_:l I L) tr t.l
RIl]LlcI Iti It.i I) o I,l E:r I j\
-6-
Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah
state of the art atau prior art, yang menaakup literatur Faten dan
bukan literatur paten.
Ayat (2)
Dalam Undang-Undang ini, ketentuan mengenai uraian lisan atau
melalui peragaan atau dengan cara rain tidak hanya d akukan di
Indonesia, tetapi juga terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan di
luar negeri dengan ketentuan bahwa bukti teitutii harus tetap
pula disampaikan.
Hak prioritas pada permohonan berlaku apabila terpenuhi syarat
administratif dan syarat substantif. Untuk syarat substantii
elemen yang diklaim dalam permohonan diungkapkan dalam .iika
dokumen prioritas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pemeriksaan substantif pada ayat ini dan
dalam pasal-pasal selanjutnya kecuali pasat-pasal yan[ mengatur
Paten sederhana adalah pemeriksaan terhadap - Iniensi 'yang
dinyatakan dalam permohonan, dalam rangka p"-..rrhr.,
atas syarat: baru, langkah inventif da', dapat-.rrilui
diterapkan dalam
industri, serta memenuhi ketentuan - kesatuan Invensi,
diungkapkan secara jelas,'dan tidak termasuk dalam kategori
Invensi yang tidak dapat diberi paten. Ketentuan ini dimaksudlan
untuk memecahkan permasalahan yang muncul akibat adanya
invensi yang sama yang diajukan oleh pemohon lain dalam waktu
yang tidak bersamaan (conflicting applicationl.
Permohonan memiliki tanggal prioritas jika diajukan dengan Hak
Prioritas.
Pasal 6
Ayat (l)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pameran resmi,, adalah pameran yang
diselenggarakan oleh pemerintah.
Yang dimaksu-d ,pameran yang diakui
lengan sebagai
pameran resmi" adalah pameran yang diselenggarakan oleh
masyarakat tetapi diakui atau memperoleh - persetqjuan
pemerintah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
PRESIDEN
REFTU BL-iI( I I!DOIJEIJIA
-7 -
Ayat (21
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ,,hal yang tidak dapat diduga sebelumnya
(non-obuiousl", misal permohonan paten sikat gigi dengan kepala
sikatnya bisa dilepas sehingga dapat dipasang d-ngan kepala pisau
cukur sehingga dapat difungsikan untuk mLnculur. Invensi ini
tidak dapat diduga oleh orang yang ahli dibidangnya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan .,permohonan pertama dalam hal
Permohonan itu diajukan dengan Hak prioritas,, adalah
Permohonan yang telah diajukan untuk pertama kali di negara lain
yang merupakan anggota Konvensi paris tentang pelindungan
Kekayaan Industri (Pa.js conuention for *e protection of Industiar
Propertg) atau anggota Organisasi perdagangan Dunia (World Trad.e
Organization). Hak Prioritas pada permohonan berlaku apabila
terpenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Untuk iyarat
substantif jika elemen yang diklaim dalam permohtnan
diungkapkan dalam dokumen prioritas.
Pasal 8
Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam industri harus
mampu dibuat secara berurang-ulang (secara massal) dengan kualitas
yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses maka proies tersebut
harus mampu dijalankan atau digunakan dilam praktek.
Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ,,metode pemeriksaan,, merupakan metode
diagnosa.
Yang dimaksud dengan ,,metode perawatan,, merupakan metode
perawatan untuk medis.
Dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan
tersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya
berlaku bagi Invensi metodenya saja, sedangkan peralatin
kesehatan termasuk alat, bahan, maupun obat, lidak iermasuk
dalam ketentuan ini.
Huruf c
PRESIDEN
REFUELIK IN DO N ESIA
-8-
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Makhluk hidup mencakup manusia, hewan, atau tanaman,
sedangkan jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran
sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan
harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus,
dan bakteri.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ,,proses biologis yang esensial untuk
memproduksi tanaman atau hewan" adalah proses penyilangan
yang bersifat konvensional atau alami, misalnya meialul teknik
stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat a1ami.
Yang dimaksud dengan ,,proses nonbiologis atau proses
mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan, id.l^t
proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat
transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan mJnyertakan
proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk
rekayasa genetika lainnya.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ,,Orang yang menerima lebih tanjut hak
Inventor yang bersangkutan,, misalnya adalah anak dari pemegang
Paten melalui pewarisan.
Ayat (21
Cukup jelas.
Pasal 1l
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
I]RI SILIL N
EF Irtl El L ll\ l [] tl Cr lrlE ':l l-\
-9-
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Pencantuman nama Inventor dalam sertifikat pada dasarnya
adalah lazirn. HaJ itu dikenal sebagai hak moral (moral rightsl.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ,,lnventor dalam hubungan dinas,, adalah
Aparatur Sipil Negara (ASN).
Yang dimaksud dengan ,,instansi pemerintah,, adaiah instansi
pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan
kepada pemakai terdahulu yang beriktikad baik, tetapi tidak
mengajukan Permohonan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang
dilakukan dengan iktikad baik oleh orang yang pertama kali
memakai Invensi tersebut.
Pasal 15
$).b
-ilqy*S
PRESIDfN
REPI.I BLIK INIDO }']F- S IA
-10-
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemakai terdahulu bukan pemilik hak eksklusif.
Pasal l7
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hak eksktusif, adalah hak yang hanya
diberikan kepada Pemegang paten untuk jangka waktu ierteniu
guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan
hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian,
orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa
persetujuan Pemegang Paten.
Yang dimaksud dengan ,.produk" mencakup alat, mesin,
komposisi, formula, product bg process, sistem, dan lain_lain.
Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta.
Yang dimaksud dengan "proses,, mencakup proses, metode atau
penggunaan. Contohnya: proses membuat tinta, dan proses
membuat tisu.
Yang dimaksud dengan "pihak,, adalah orang, beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum yang disesuaikan
dengan konteks naskah masing-masing.
Ayat (2)
Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk
membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi paten,
Pemegang Paten-proses yang bersangkutan berhak mil"kuk.r,
upaya hukum terhadap produk yang diimpor tersebut apabila
produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan
proses yang dilindungi paten.
Ayat (3)
#p
PRL.SIDEN
R EPU BLII( II.]DOI.IESII\
_ lt _
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi
pihak yang betul-betul memerlukan penggunaan Invenii semata_
mata untuk penelitian dan pendidikan.
Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
percobaan, atau analisis,, mencakup juga kegiatan untuk
keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.
Yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar
dari Pemegang Paten adalah agar pelaksanaan atau pir,ggu.r"r.,
Invensi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang
mengarah kepada ekspioitasi untuk kepentingan komersial
sehingga dapat merugikan bahkan dapat menjadi kompetitor bagi
Pemegang Paten.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 2 I
Yang dimaksud dengan biaya tahunan (annual fee) ad,alah biaya yang
harus dibayarkan oleh Pemegang paten secara teratur untuk setiap
tahun. Istilah itu dikenal juga di beberapa negara sebagai biaya
pemeliharaan (maintenance fee).
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ,'dicatat, adalah dicatat dalam daftar
umum Paten.
Yang dimaksud dengan "media elektronik" adalah media yang
menggunakan elektronik atau energi elektro mekanis untuk
mengakses kontennya, misalnya situs internet.
Yang dimaksud dengan "media non-e1ektronik,, berupa penempatan
dalam berita resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh
Menteri, penempatan pada media khusus yang dengan mudah
serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat, antara lain cetal<an
berkala yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dan/atau papan pengumuman di kantor Menteri.
Pasal 23
*.o,JrTott,',?Sf;ru'o
-t2-
Pasal 23
Ayat (l)
Secara umum produk atau alat yang dilindungi, diperoleh dalam
waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan
biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat
sederhana sehingga jangka waktu pelindungan 1O
""lam.
(sepuluh) tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi
yang wajar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Permohonan Paten yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan
menengah, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan
pengembangan pemerintah dapat dimohonkan pendaftaran melalui
klinik kekayaan intelektual atau sentra kekayaan intelektual.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "satu kesatuan Invensi,, adalah beberapa
Invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif
yang erat, misalnya, suatu Invensi yang berupa alat tulis yang baru
dengan tintanya yang baru. Dalam contoh tersebut jelas bahwa
tinta merupakan satu kesatuan Invensi untuk dipergunakan pada
alat tulis, yang merupakan suatu Invensi yang baru sehingga alat
tulis dan tinta tersebut dapat diajukan dalam satu permohonan.
Contoh lain, Invensi berupa suatu produk yang baru dan proses
untuk membuat produk tersebut.
Ayat (a)
Permohonan secara elektronik dilakukan dengan sistem lpAS
(Industial Propertg Automation Sg stem).
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
#.s
Ft?b q lDEt'l
R EP'..lElL- lli i I'Il.l O I.l ta:j r./\
-13-
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan
inti Invensi yang dimintakan pelindungan hukum, yang
harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh
deskripsi.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "abstrak Invensi,, adalah ringkasan
dari deskripsi yang menggambarkan inti Invensi.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "gambar" adalah gambar teknik.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Alasan penyebutan asal dari sumber daya genetik dan/atau
pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber daya
genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara
lain dan dalam rangka mendukung Access Benefit Shanng (ABS).
Ayat (2)
t,',3ouSn
*. o u J.Tot =.,
o
Bagian 11 dari 13
-t4-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ,,perjanjian internasional,, adalah
perjanjian internasional yang telah diratifikasi.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Maksud ketentuan ini adalah untuk membantu proses pengajuan
Permohonan dari Inventor atau yang berhak aias Invinsi- jzang
berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebab hal ini
antara lain menyangkut bahasa dan pemenuhan persyaratan yang
harus dipenuhi.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Yang dimaksud dengan dokumen prioritas adalah dokumen
permohonan yang pertama kali diajukan di suatu negara anggota
Paris Conuention atan World Trade Organization yurg digrrruk.r,
untuk mengklaim tanggal prioritas atis permohor,"i k"- negara
tujuan, yang juga anggota salah satu daii kedua perjanjian-itu,
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantoi paten tempat
permohonan Paten yang pertama kali diajukan. pihak berwenang
yang mengesahkan salinan permohonan pertama kali adalali
pejabat Kantor Paten di negara tempat permohonan paten pertama
kali diajukan. Bila permohonan tersebut diajukan meraJii patent
Cooperation Treatg (pCT), pihak yang berwenang tersebut adalah
pejabat World Intellectual propertg Organization (WIPO), yaitu badan
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas mengadministrasikan
perjanjian internasional mengenai inteltectual propirtg.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 31
PRESIDEN
R EPI] ELIK INDONESIA
_15_
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Traktat Kerja Sama paten terjemahan dari patent Cooperation
Treatg (PCT| Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan
kemudahan dan kecepatan kepada seorang pemohon di Indonesia
dalam mengajukan Permohonan patennya ke beberapa negara lain
(yang juga merupakan anggota patent Cooperation Treaig (pC7)1,
dan sebaliknya pemohon yang berasal dari negara lain yang juga
merupakan anggota PCI dapat dengan mudah dan cepat
mengajukan Permohonannya ke Indonesia. Indonesia meratifikasi
PCT dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hal-hal yang akan dimuat dalam peraturan Menteri antara lain:
a. persyaratan administratif tambahan yang harus dipenuhi oleh
Pemohon seperti: penggunaan bahasa asing yang
dimungkinkan, penunjukan kantor paten yang akan ditugaskan
sebagai institusi penerusur internasional (internationar -search
authoitgl dan institusi pemeriksaan pendahuluan internasional
(international preliminary examination authoitgl oleh pemohon,
dan sebagainya;
b. kewajiban Direktorat Jenderal sebagai kantor penerima
(receiuing officel atau sebagai kantor tujuan (designaied officel
dari sistem ini, dan sebagainya.
Pasal 34
Ayat (l)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan pemohon darerm
memperoleh Tanggal penerimaan yang sangat penting bagi status
Permohonan karena sistem yang digunakan ad,alatt
trrsl to ple.
Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepaslian
mengenai Tanggal penerimaan (filing date).
Hal
FTRE5tDE_t.l
IlEPlllJLl l( lNDOl.lE'i1,,\
_16-
Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan
kemudahan bagi masyarakat dengan -.-p.ih"tik"r, serta
menyesuaikan dengan syarat minimum Tanggal penerimaan bagi
Permohonan yang diajukan melalui patent Cooperotion Treatg.
Invensi yang diajukan permohonan dan telah memperoleh ianggal
Penerimaan, Pemohon sudah dapat memproduksi Invensi
dimaksud namun Invensi tersebut belum mendapatkan
pelindungan hukum sampai permohonan diberi paten.
Ayat (2\
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ,deskripsi" adalah penjelasan tertulis
mengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat
dimengerti oleh seseorang yang ahli dibidang Invensi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Biaya yang dikenakan merupakan denda atas keterlambatan
Pemohon memenuhi persyaratan dan kelengkapan.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Yang dimaksud dengan "keadaan darurat,, adalah force majeure,
misalnya keadaan perang, revolusi, kerusuhan, pemogokan -kerja,
bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yang
menyebabkan pemohon tidak dapat menyampaikin kllengkapan
persyaratan permohonan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
PRESIDEN
REFU BLIK INDONESIA
-17-
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ,,memperluas lingkup Invensi,, adalah
menambah inti/subjek, informasi baru, atau mengurangi ciri
teknis Invensi, baik di dalam deskripsi, gambar, *rrpr. -kl"irrr,
yang dapat berakibat lebih luasnya lingkup Invensi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 4 1
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ,,Invensi yang tidak merupakan satu
kesatuan' adalah Invensi atau Invensi-Invensi serain dari satu
Invensi yang diterima.
Contoh:
Jika suatu Permohonan berisi 15 klaim yang terdiri atas:
1. Invensi A yang dinyatakan dalam klaim 1 sampai 5
merupakan satu invensi;
2. Invensi B yang dinyatakan dalam klaim 6 sampai 10 tidak
merupakan satu kesatuan dengan Invensi A;
3. Invensi C yang dinyatakan dalam klaim 11 sampai 15 tidak
merupakan satu kesatuan dengan Invensi A dan Invensi B.
Dari ketiga Invensi tersebut di atas, yang ditolak adalah Invensi B
dan Invensi C.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
-18-
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "bukti yang cukup,, adalah bukti yang
dapat meyakinkan Menteri bahwa Orang tersebut Inventor atas
suatu Invensi, contoh: bukti perjanjian antara pemohon dengan
Orang yang mengaku sebagai Inventor.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Inventor dari
kemungkinan yang merugikannya.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ketentuan ini dibuat untuk memberikan kesempatan apab a
Pemohon yanq karena kepentingannya, permohonan ingin
diumumkan lebih awal.
Yang dimaksud dengan ,,dalam hal tertentu,, antara lain untuk
memenuhi ketentuan angka kredit peneliti sebagai Inventor atau
sebagai persyaratan untuk mengajukan tender.
Pasal 47
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-19-
Pasal 47
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "media elektronik,, adalah media yang
menggunakan elektronik atau e nergi elektro mekanis untuk
mengakses kontennya, misalnya situs internet.
Yang dimaksud dengan "media non-elektronik,, berupa penempatan
dalam berita resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh
Menteri, penempatan pada media khusus yang dengan mudah
serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat, antara lain cetakan
berkala yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dan/atau papan pengumuman di kantor Menteri.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Dalam jangka waktu tersebut, pengumuman dilakukan secara
terus-menerus.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup je1as.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Klasifikasi Invensi dimaksudkan untuk mengelompokkan
Invensi dalam permohonan sesuai dengan bidang teknologi
yang terkajt. Dengan cara ini, kegiatan penelusuran terhadap
Invensi sejenis (untuk mencari dokumen pembanding) yang
diperlukan dalam rangka pemeriksaan substantii atas
Perrnohonan dapat dilakukan secara lebih mudah dan cepat.
Walaupun Indonesia belum meratlfikasi International pitent
Classiftcation, dalam praktiknya Indonesia menggunakan
Intentational patent Classification sebagaimana banyak
diterapkan oleh berbagai negara.
Huruf g
g).)
-$1y4{
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-20-
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ,,pandangan,, meliputi informasi yang
disampaikan oleh Orang tanpa disertai permintaa., u.paprr,.
Informasi dapat berupa bukti tertulis dari uraian lisan atau melalui
peragaan atau dengan cara lain yang dilakukan di Indonesia
dan/atau di luar negeri.
Yang dimaksud dengan "keberatan,, merupakan informasi yang
disampaikan oleh Orang yang disertai dengan permintaan untuk
tidak memberikan Paten atau paten Sederhana terhadap Invensi
yang diumumkan tersebut.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Invensi berkaitan dengan kepentingan
pertahanan dan keamanan negara,, antara lain invensi li tia..,g
alat utama sistem pertahanan (alutsista), senjata api, amunisi.,
bahan peledak militer, intersepsi, penyadapan, pengintaian,
dan/atau penyandian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
ffi PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-21 -
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dokumen dalam ketentuan ini diperlukan untuk
mempermudah penilaian bahwa Invensi yang dimintakan
Paten memang merupakan Invensi baru dan benar_benar
mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam
industri.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ,,dokumen lain yang diperlukan,,
seperti dokumen pembanding, laporan penelusuran,
korespondensi hasil pemeriksaan yang dilakukan di negara
asal Hak prioritas atau di negara lain yang melakukan
pemeriksaan terlebih dahulu.
Ayat (2\
t,'*ootf;
*. JrTot *.., o
", -22-
Ayar (21
Yang dimaksud dengan "tambahan penjelasan,, dalam ayat ini
dapat berupa keterangan mengenai adanya amendemen yang
dilakukan oleh Pemohon terhadap dokumen permohonan paten
berdasarkan hasil penelusuran atau hasil pemeriksaan awal dan
hal ini bersifat sebagai kelengkapan informasi yang mungkin
diperlukan dalam pemeriksaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Pemberian keputusan paling lama 30 (tiga puluh) bulan karena dalam
pemeriksaan perlu melakukan beberapa kali komunikasi dengan
Pemohon.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Ayat (1)
Lampiran pada sertifikat Paten merupakan satu kesatuan dengan
sertifikat Paten.
Yang dimaksud dengan data dalam pasal ini adalah data dalam
sertifikat dan lampiran sertifikat.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Pasal 62
*."rJiFt,',?otf;ru.,o
-23-
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Biaya yang dikenakan merupakan denda atas keterlambatan
Pemohon dalam memberikan tanggapan dan/atau memenuhi
ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "keadaan darurat, adalah force majeure,
misalnya keadaan perang, revolusi, kerusuhan, pemogokan kerja,
bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yang
menyebabkan Pemohon belum dapat memberi tanggapan
dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam
surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA
-24-
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi hasil
pemeriksaan pada majelis yang memeriksa permohonan banding.
Ayat (3)
Jika majelis terdiri dari 3 (tiga) orang, maka unsurnya terdiri dari
Bagian 12 dari 13
1 (satu) Pemeriksa dan 2 (dua) ahli. Jika majelis terdiri dari 5 (lima)
orang, maka unsurnya terdiri dari 2 (dua) pemeriksa dan 3 (tiga)
ahli.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Ayat (1)
Sebagai hak eksklusif, Paten dapat dialihkan oleh Inventornya atau
oleh yang berhak atas Invensi itu kepada perorangan atau kepada
badan hukum.
Yang
t,'*oot|*.
*. r, J,-Tnu r, o
-25-
Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan', hanya hak
ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Inventor.
Pengalihan Hak atas Paten harus dilakukan secara notaril (akta
otentik).
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ,,sebab lain yang dibenarkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,,
misalnya pemilikan Paten karena pembubaran badan hukum
yang semula merupakan Pemegang paten.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 75
Hak ini disebut hak moral.
Pasal 76
*.,,u J5ott,',35f;*u'o
-26-
Pasal 76
Ayat (1)
Berbeda dari pengalihan paten yang kepemilikan haknya juga
beralih, Lisensi. melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya
bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari
Paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
Yang dimaksud dengan ,,perjanjian Lisensi eksklusif' merupakan
perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi,
dan/ atau dalam wilayah tertentu.
Yang dimaksud dengan ,,perjanjian Lisensi non_eksklusil"
merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa
penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Yang dimaksud dengan "kepentingan nasional,, adalah suatu hal atau
tindakan kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya,
pertahanan dan keamanan, kepentingan energi, teknologi dan
kepentingan lain untuk mencapai tujuan nasionai bangsa Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Yang dimaksud dengan "bersifat non-eksklusil" adalah Lisensi yang
dapat diberikan kepada satu penerima Lisensi untuk mengeksploitasi
Paten yang dilisensikan, tetapi tidak dilarang memberikan Lisenii ya.rg
sama pada pihak lain.
Pasai 82
PRESIDEN
I? EF]LI B LIK II']DOLIESI,/]\
-27 -
Pasal 82
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Keadaan ini biasanya terjadi dalam pelaksanaan paten yang
merupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan
Invensi yang lebih dahulu telah dilindung paten. Oleh
karenanya pelaksanaan Paten yang baru tersebut berarti
melaksanakan sebagian atau seluruh Invensi yang telah
dilindungi Paten yang dimiliki oleh pihak lain.
Jika Pemegang Paten terdahulu memberi Lisensi kepada
Pemegang Paten berikutnya, yang memungkinkan
terlaksananya Paten berikutnya tersebut, maka dalam hal ini
tidak ada masalah pelanggaran Paten.
Tetapi kalau Lisensi untuk itu tidak diberikan, semestinya
Undang-Undang ini menyediakan jatan keluarnya.
Ketentuan ini dimaksudkan agar paten yang diberikan
belakangan dapat dilaksanakan tanpa melanggar paten yang
terdahulu melalui pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (l)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "skala ekonomi yang layak" adalah
Paten yang diproduksi dapat dijual dengan harga yang
Ayat (2)
*.", J.Tott,R5f;*.r,o
-28-
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan .instansi yang memiliki kompetensi,,
adalah instansi _yang berkompeten yang sesuai dengan bidang
Paten yang diajukan Lisensi-wajib.
Pasal 85
Huruf a
Yang dimaksud dengan .,saling memberikan Lisensi" adalah
Pemegang Paten Invensi A memberi Lisensi kepada penerima
Lisensi yang mempunyai paten atas Invensi A+1, dan penerima
Lisensi memberi Lisensi kepada pemegang paten Invensi A untuk
menggunakan Paten atas Invensi A+ 1 .
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Pemanggilan ini bertujuan untuk mendengarkan pendapat dari
Pemegang Paten termasuk alasan pemegang paten tidak
memberikan Lisensi kepada pemohon Lisensi-wajib.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
t,',?Sf;
*. o, JrTot *. r, o
-29-
Pasal 92
Ayat (l)
Yang dimaksud dengan "lmbalan" dapat berupa uang atau bentuk
' lainnya yang disepakati para pihak.
Ayat (21
Cukup jelas.
Pasal 93
Ayat (l)
Yang dimaksud dengan "produk farmasi" antara lain bahan
pembuat atau alat untuk mendiagnosis penyakit.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "lembaga terkait" adalah lembaga yang
dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 101
PRESIDEN
REPUELIK IN DO N ESIA
-30-
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Ayat (1)
Huruf a
Contoh Invensi yang berkaitan dengan pertahanan dan
keamanan Negara, antara lain bahan peledak, senjata api,
dan amunisi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kebutuhan sangat mendesak untuk
kepentingan masyarakat'' antara lain di bidang kesehatan
seperti obat-obatan yang masih dilindungi paten di
Indonesia yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit
yang berjangkit secara luas (endemi), bidang pertanian
misalnya pestisida yang sangat dibutuhkan untuk
menanggulangi gagalnya hasil panen secara nasional yang
disebabkan oleh hama, proses dan/atau produk untuk
menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan
hidup.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
*r", J5,it,',?5|*=.,o
-31 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Yang dimaksud dengan "menteri terkait atau pimpinan instansi
yang bertanggung jawab di bidang terkait,, adalah menteri atau
pimpinan instansi yang tugas dan wewenangnya berkaitan dengan
bidang Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Misal paten
dibidang farmasi, maka menteri yang terkait adalah menteri yang
tugas dan wewenangnya dibidang kesehatan.
Pasal 11O
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "intersepsi,, adalah membelokkan,
mengubah, dan/atau menghambat transmisi informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik
menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan
nirkabel, misalnya pancaran elektromagnetis atau gelombang radio
frekuensi.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "penyadapan,, adalah paten yang terkait
dengan peralatan penyadapan atau proses pembuatan piralatan
penyadapan yang digunakan untuk mendengarkan dan merekam
transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel
komunikasi maupun jaringan nirkabel, misalnya pancaran
elektromagnetis atau gelombang radio frekuensi.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ,,pengintaian,, adalah kegiatan untuk
memperoleh informasi, data, atau pencitraan mengenai aktivitas
dan sumber daya dari musr.rh atau mengenai karakteristik
meteorologi, hidrografi, dan/atau geografis dari daerah tertentu,
baik melalui pengamatan visual maupun metode penginderaan
lainnya.
Huruf g
t,'*ort5
*. JrTot * u' o
", -32-
Huruf g
Yang dimaksud dengan "perangkat penyandian" adalah perangkat
yang digunakan untuk melakukan pengubahan, pengacakan,
dan/atau penyembunyian informasi ke dalam format yang tidak
dapat dibaca atau dimengerti.
Yang dimaksud dengan "perangkat analisis sandi,, adalah
perangkat yang digunakan untuk memperoleh arti dari informasi
bersandi dengan menerapkan konsep, teori, seni, atau teknik apa
pun secara sistematis, metodologis, dan konsisten.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Ayat (l)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan *bersifat final,, adalah keputusan
Pemerintah untuk melaksanakan paten tidak dapat dilakukan
upaya hukum perdata, pidana, administrasi negara, atau upaya
hukum lainnya.
Yang dimaksud dengan ,,bersifat mengikat,, adalah keputusan
Pemerintah mengenai peraksanaan paten oleh pemerintah berlaku
bagi para pihak.
Pasal 115
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-33-
Pasal 115
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Imbalan yang wajar,' adalah
keseimbangan antara manfaat ekonomi yang mungkin didapatkan
oleh Pemegang Paten dengan kemampuan keuangan negara untuk
membayar.
Ayat (21
Cukup jelas.
Pasal 1 16
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Ayat (1)
Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya
sehingga dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan
atas Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Ayat (2)
Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tidak mengurangi hak
eksklusif Pemegang Paten sehingga pemegang paten tetap
diwajibkan untuk membayar biaya tahunan.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "satu Invensi,, adalah paten sederhana
hanya diajukan untuk satu klaim mandiri produk atau satu klaim
mandiri proses, tetapi dapat terdiri atas beberapa klaim tumnan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
RL.SILIE-N
R L:PLIB L.II( IN NONII:;IA
-34-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dokumentasi" adalah kumpulan arsip
yang merupakan sej arah Paten sejak permohonan sampai dengan
keputusan akhir pemberian Paten, penolakan permohonan, atau
penarikan kembali Permohonan dalam bentuk dokumen elektronik
dan/ atau non-elektronik.
Ayat (21
Pembentukan sistem dokumentasi dan jaringan informasi paten
yang bersifat nasional adalah untuk menyediakan informasi seluas
mungkin kepada masyarakat mengenai teknologi yang terkait
dengan Paten sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk
melakukan pengembangan teknologi.
Pasal 126
Ayat (1)
Tanggal sertifikat Paten adalah tanggal pemberian paten.
Contoh penghitungan biaya tahunan:
Permohonan yang diajukan pada tanggal 1 April 2010 dan
dinyatakan diberi Paten pada tanggal 5 Januari 2013. Kewajiban
Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan pertama kali
paling lambat harus dilakukan pada tanggal 4 Juli2Ol3.
Ayat (2)
Adapun besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali,
sebagai berikut:
Tahun
PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA
-35-
Tahun Periode Biaya
(rupiah)
I (1 April 2OlO - 31 Maret 2011) A
I (1 April 2Ol7 - 31 Maret 2012 ) B
III (1 April 2OL2 - 3 1 Maret 20 13) C
IV ( 1 April 2Ol3
- 3 1 Maret 20 14) D
(l April 2014 - 31 Maret 2015) E
VI (l April 2Ol5 - 31 Maret 2016) F
Tanggal 5 Januari 2013 terletak pada Tahun III periode 1 April
2Ol2-31 Maret 2013. Cara pembayaran pertama adalah: biaya
tahunan untuk tahun pertama sejak Tanggal penerimaan sampai
dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun
berikutnya. Jadi untuk pembayaran pertama biaya tahunan paten
adalah: A+B+C+D yang dibayar paling lambat 4 Juli 2O13.
Ayat (3)
Pembayaran kedua (biaya tahun V) dilakukan paling lambat 1
Bagian 13 dari 13
(satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal
Penerimaan pada periode masa pelindungan tahun berikutnya.
Dalam contoh kewajiban pembayaran kedua biaya tahunan (E)
dilakukan tanggal 2 Maret 2014.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 127
Ayat (1)
Untrrk Pemegang Paten yang bertempat tinggal atau
berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh
Pemegang Paten atau Kuasa yang dalam hal ini adalah Konsultan
Kekayaan Intelektual.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
*.",JrTott,',?Sf;*r'o
-36-
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Ayat (l)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ,,tidak mampu mencegah
berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara
yang merugikan kepentingan masyarakat,, adalah bahwa
walaupun telah diberikan Lisensi-wajib, pemberian Lisensi_
wajib tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaannya atau
dilaksanakan Lisensi-wajib tetapi tidak efektif sehingga
produk yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut tidak
terpenuhi dan maksud pemberian Lisensi-wajib tersebut
tidak terlaksana, misalnya pemberian Lisensi-wajib untuk
memproduksi obat tetapi tidak dilaksanakan secara efektif
sehingga jumlah yang diproduksi tetap sedikit dan harga
obat tetap mahal.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga,, adalah pihak yang memiliki
kepentingan dengan Paten yang digugat penghapusannya dan
harus dibuktikan di Pengadilan Niaga.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
$3.)
*rt$oi€
trRESIDEN
REPUBLII( IN DO I\ ES IA
-37-
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ,,pihak lain yang mewakili kepentingan
nasional" adalah setiap orang yang melakukan gugatan semata_
mata untuk kepentingan masyarakat dan/atau Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Hak eksklusif Pemegang Paten hilang sejak keputusan pengadilan
Niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap menghapuskan paten
yang dimiliki Pemegang Paten.
Jika Paten telah dilisensikan oleh pemegang paten kepada pihak lain,
penerima Lisensi tidak wajib membayar Royalti kepada pemegang paten
yang Patennya telah dihapus.
Pasal 138
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Pemegang Paten yang klaimnya sudah hapus sebagian karena
permohonan sendiri atau putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap harus mengajukan permohonan kepada
Menteri untuk menyesuaikan sebagian klaim yang belum hapui.
Penyesuaian klaim pada penghapusan sebagian klaim dilakukan
dengan merunut kembali nomor klaim paten yang tidak
dihapuskan. Perunutan kembari nomor klaim paten teisebut tidak
mengakibatkan perluasan lingkup klaim.
Pasal 139
Ayat (1)
Penerima Lisensi Paten yang dihapuskan, pada dasarnya dapat
terus melaksanakan hak yang diperorehnya. Lisensi tersebut
menjadi Lisensi atas paten iain yang tidak dihapuskan.
Ayat (21
PI]ESIIJFN
REPUELIK IN DO I.IESIA
-38-
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan..hari" adalah hari kalender.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "hari,, adalah hari kalender.
Ayat (s)
Yang dimaksud dengan ,,hari,, adalah hari kalender.
Pasal 145
Ayat (1)
Pembuktian terbalik diterapkan mengingat sulitnya penanganan
sengketa proses yang diberi paten.
huruf a
Pengertian proses yang dipatenkan atau paten bagi proses,
pada dasarnya mengacu pada istilah yang saria, yaitu
Paten-proses (process patent).
huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antara
para pihak, hakim tetap diberi kewenangan memerintahkan
kepada pemilik paten untuk terrebih dahuru irenyampaika" r"r.ti
paten
salinan Sertifrkat bagi proses yang bersangkutan serta bukti
awal yang memperkuat dugaan itu. Selain itu, hakim juga wajib
mempertimbangkan kepentingan pihak tergugai untuk
memperoleh pelindungan terhadap kerahasiaan prosei yang telah
diuraikannya dalam rangka pembuktian yang harus dilakufannya
di persidangan.
Ayat (3)
PI?ESIDEN
IIEPU El_lK I NDONtF.:ltr\
-39-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Pelindungan. terhadap kerahasiaan tersebut sangat penting
- suatu,-proses yang pada
mengingat sifat umumnya sanqat mudah
dimaniqulasi atau di3empur:nakEri oi.r, oi""i-*"n'**.riiril.i
pengetahuan yang umum di bidang teknik atau t'et ioio?i i".-t."t".
Dengan -demikian, atas perm,intian. para pir,"d- tirEl*-J"p"t
menetapkan agar persidanlan dinyatakin terti:tup ir"iuf
Pasal 146 "-u_.
Ayat (l)
.Ayat Yqre dimaksud dengan ,hari,, adalah hari kalender.
(21
Cukup jelas.
Ayat (s)
_ Yang dimaksud dengan "hari,, adalah hari kalender.
Ayat (4)
Yqrg dimaksud dengan "hari', adalah hari kalender.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 150
Ayat (1)
-Ayat Yg."g dimaksud dengan ,,hari,, adalah hari kalender.
(2)
-Ayat (3) dimaksud dengan ,,hari" adalah hari kalender.
Y?.9
. Y?rrg dimaksud dengan "hari,, adalah hari kalender.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ,,hari,, adalah hari kalender.
Pasal 151
Ayat (1)
Yang . dimaksud denga-n *berkas perkara kasasi,, dalam pasal
adalah. .permohonan- kasasi, memori t""""i-- a""7"i"" *[i"t."ini
memori kasasi serta dokumen lainnva.
.Ayat (2) dimaksud dengan .,hari,'adalair hari kaiender.
Y11g
Yang dimaksud dengan ,,hari,,adalah hari kalender.
Ayat (3)
ffi
PFTE:]ILTEN
REPUBLII( IN DO I\J L-SIA
-40-
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ,,hari,, adalah hari kalender.
Pasal 152
Ayat (1)
- Y14g dimaksud dengan.,hari" adalah hari kalender.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ,,hari,, adalah hari kalender,
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ,,hari,, adalah hari kalender.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Khusus .r1ntuk. gugatan _ penghapusan paten walaupun
Menteri tidak sebaga-i pihak'dalIm lugatan tersebut, salihan
putusan pengadilan yang_memql:rnyEi lekuatan hukum tetap
harus disampaikan dleh-pengaditan Niaga kepada M;;t.;i.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 153
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian senqketa,, anta,ra
lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, d'an "cara t"i" V"""_-S dipiliil'oleh
para pihak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 158
q,w
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_4t_
Pasal 158
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.
Ayat (21
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Pasal 159
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pejabat penyidik pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum" adalah pejabat penyidik
pegawai negeri sipil di bidang Kekayaan Intelektual.
Ayat (21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup je1as.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Menyita bahan yang digunakan untuk membuat barang
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara
tindak pidana di bidang paten. Dengan adanya penyitaan
oleh Penyidik, bahan tersebut tidak dapat digunakan oleh
Terlapor untuk membuat barang hasil tindak pidana di
bidang Paten.
Penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang paten
tidak termasuk menyita mesin pembuat barang tersebut
sepanjang dapat dibuktikan oleh Terlapor mesin tersebut
dapat digunakan untuk memproduksi barang lain yang
bukan merupakan tindak pidana bidang paten.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
t,',?otf;*
*."u J.Tn= u.,o
_42_
Huruf h
Pejabat penyidik pegawai negeri sipil mempunyai hak untuk
melakukan penangkapan, penahanan, penetapan Daftar
Pencarian Orang (DPO), pencegahan dan penangkalan
terhadap tindak pidana dibidang Paten dengan meminta
bantuan pihak Kepolisian termasuk Interpol, pihak Imigrasi,
pihak Rumah Tahanan, dan instansi terkait lainnya.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (s)
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
t/,?otf;
*. u J.Tot * r, o
"
-43- =
Pasal 167
Tindakan impor paralel (parallet impor) dan provisi bolar (botar
prouision) dikecualikan dari ketentuan pidana dan gugatan perdata
sehingga tidak ada keraguan untuk pihak yang akan melakukan
tindakan tersebut.
Huruf a
Dikecualikannya importasi produk farmasi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a pada Pasal ini adalah untuk menjamin adanya
harga yang waj ar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi
yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Ketentuan ini
dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat
mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah
di pasar internasional.
Huruf b
Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada pasal ini
adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak
lain setelah berakhirnya masa pelindungan paten. Dengan
demikian, harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan.
Yang dimaksud dengan proses perizinan dalam huruf ini adalah
proses untuk pengumsan izin edar dan izirr produksi atas suatu
produk farmasi pada instansi terkait.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5922