NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
UU Nomor 14 Tahun 2002 · Pengadilan Pajak
Ditjen PP
Teks hasil ekstraksi dari PDF resmi, bukan naskah konsolidasi. Tata letak dan hasil ekstraksi bisa berbeda; cocokkan kutipan dengan PDF asli.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 7
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
PENGADILAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjamin
perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan
sejahtera, aman, tenteram dan tertib, serta menjamin
kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat;
b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional
yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di
seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari
sumber perpajakan;
c. bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan
pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat
dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerlukan
penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat,
murah, dan sederhana;
d. bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan
badan peradilan yang berpuncak di Mahkamah Agung;
e. bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai
dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan mampu
menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian
Sengketa Pajak;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b, c,
d, dan e, tersebut di atas perlu dibentuk Undang-undang
tentang Pengadilan Pajak;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25
Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3984);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3613);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-undang…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
11. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
12. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN PAJAK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak,
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota,
atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
2. Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah
Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut
oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Peraturan perundang-undangan perpajakan adalah semua
peraturan di bidang perpajakan.
4. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka
pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
5. Sengketa…
5. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang
perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan
pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada
Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan
berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa.
6. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib
Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang
dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakaan yang berlaku.
7. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib
Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan
Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
8. Surat Uraian Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan
Pajak yang berisi jawaban atas alasan Banding yang diajukan
oleh pemohon Banding.
9. Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan
Pajak yang berisi jawaban atas Gugatan yang diajukan oleh
penggugat.
10. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon Banding atau
penggugat kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas
surat uraian Banding atau Surat Tanggapan.
11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal
faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah
tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan
secara langsung.
12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal
faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah
tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima
secara langsung.
13. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah Ketua, Wakil Ketua, dan
Hakim pada Pengadilan Pajak.
14. Hakim Tunggal adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk
memeriksa dan memutus Sengketa Pajak dengan acara cepat.
15. Hakim Anggota adalah Hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk
oleh Ketua untuk menjadi anggota dalam Majelis.
16. Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua
untuk memimpin sidang.
17. Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti adalah
Sekretaris, Wakil Sekkretaris, dan Sekretaris Pengganti pada
Pengadilan Pajak.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
18. Panitera…
18. Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti adalah
Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti Pengadilan
Pajak yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.
19. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 2
Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang
mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan
Pasal 3
Dengan Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Pajak yang
berkedudukan di ibukota Negara.
Pasal 4
(1) Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan
apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain.
(2) Tempat sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
oleh Ketua.
Bagian Keempat
Pembinaan
Pasal 5
(1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh
Mahkamah Agung.
(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi
Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan
memutus Sengketa Pajak.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
BAB II…
BAB II
SUSUNAN PENGADILAN PAJAK
Bagian Pertama
Umum
Pasal 6
Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota,
Sekretaris, dan Panitera.
Pasal 7
Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri dari seorang Ketua dan paling
banyak 5 (lima) orang Wakil Ketua.
Bagian Kedua
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
Pasal 8
(1) Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang
diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua
Mahkamah Agung.
(2) Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim
yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua
Mahkamah Agung.
(3) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk masa jabatan
selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.
(4) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah pejabat negara yang
melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang Sengketa
Pajak.
Pasal 9
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat
organisasi terlarang;
f. mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah
sarjana hukum atau sarjana lain;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
g. berwibawa...
g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
kejahatan; dan
i. sehat jasmani dan rohani.
(2) Dalam memeriksa dan memutus perkara Sengketa Pajak tertentu
yang memerlukan keahlian khusus, Ketua dapat menunjuk Hakim
Ad Hoc sebagai Hakim Anggota.
(3) Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc, seseorang harus
memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kecuali huruf b dan huruf f.
(4) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f
tidak berlaku bagi Hakim Ad Hoc.
(5) Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri.
Pasal 10
(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
harus bersumpah atau berjanji menurut agamanya atau
kepercayaannya, yang berbunyi sebagai berikut:
" Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya,
untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung,
dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun
juga."
" Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan
menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu
janji atau pemberian."
" Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai
Bagian 2 dari 7
pandangan hidup bangsa, dasar dan ideologi negara,
Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang yang
berlaku bagi Negara Republik Indonesia."
" Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan
menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan tidak
membeda-bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya
dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti
layaknya bagi seorang Ketua/Wakil Ketua/Hakim Pengadilan
Pajak yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan
keadilan."
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
(2) Ketua...
(2) Ketua dan Wakil Ketua mengucapkan sumpah atau janji di
hadapan Ketua Mahkamah Agung.
(3) Hakim mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua.
Pasal 11
(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan
oleh Mahkamah Agung.
(2) Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakim, dan
Sekretaris/Panitera.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam
memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
Pasal 12
(1) Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
a. pelaksana putusan Pengadilan Pajak;
b. wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu
Sengketa Pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
c. penasehat hukum;
d. konsultan Pajak;
e. akuntan publik; dan/atau
f. pengusaha.
(2) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jabatan
lain yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 13
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat
dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah
mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena :
a. permintaan sendiri;
b. sakit jasmani dan rohani terus menerus;
c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; atau
d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas.
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat
dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri setelah
mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung karena tenaganya
dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan tugas negara lainnya.
(3) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia, dengan
sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan
Keputusan Presiden.
Pasal 14...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Pasal 14
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat
dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri, setelah mendapat
persetujuan Ketua Mahkamah Agung dengan alasan:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas
pekerjaannya;
d. melanggar sumpah/janji jabatan; atau
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Pasal 15
Usul pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf d dan usul pemberhentian tidak dengan hormat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e diajukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan
Hakim.
Bagian Ketiga
Majelis Kehormatan Hakim
Pasal 16
(1) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan
Hakim serta tata cara pembelaan diri Hakim ditetapkan dengan
Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan
Menteri.
(2) Majelis Kehormatan Hakim bertugas:
1. meneliti dan meminta keterangan Ketua, Wakil Ketua, atau
Hakim yang diusulkan untuk:
a. diberhentikan dengan hormat berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
b. diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
2. mengusulkan pemberhentian sementara dari jabatan Ketua,
Wakil Ketua, atau Hakim karena diusulkan untuk
diberhentikan tidak dengan hormat.
Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
Pasal 17
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak
dengan hormat, diberhentikan sementara oleh Presiden atas usul
Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
(2) Seorang...
(2) Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan
sendirinya diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai negeri.
Pasal 18
(1) Apabila terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dikeluarkan
surat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan,
Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud diberhentikan
sementara terlebih dahulu dari jabatannya.
(2) Apabila Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dituntut di muka
pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan, Ketua, Wakil
Ketua, atau Hakim dimaksud diberhentikan sementara dari
jabatannya.
Pasal 19
(1) Apabila dalam pemeriksaan terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau
Hakim yang telah ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) ternyata tidak terbukti melakukan tindak
pidana, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud dikembalikan
ke jabatan semula.
(2) Apabila tuntutan pidana terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau
Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak
terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim
dimaksud dikembalikan ke jabatan semula.
Pasal 20
(1) Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dapat ditangkap dan/atau
ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat
persetujuan Presiden, kecuali dalam hal:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan
terhadap keamanan negara.
(2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali
24 (dua puluh empat) jam harus sudah dilaporkan kepada Ketua
Mahkamah Agung.
Pasal 21...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara,
pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan
hormat Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim serta hak-haknya diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Protokoler dan Tunjangan
Pasal 22
(1) Kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua,
Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti
diatur dengan Keputusan Menteri.
Bagian Keenam
Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti
Pasal 23
Sekretaris memimpin sekretariat yang mempunyai tugas pelayanan di
bidang administrasi umum, dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.
Pasal 24
Sebelum memangku jabatan, Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris
Pengganti wajib diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua menurut
agama atau kepercayaannya yang berbunyi sebagai berikut :
Saya bersumpah/berjanji:
" bahwa saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil
Sekretaris/Sekretaris Pengganti akan setia dan taat sepenuhnya
kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, negara, dan
Pemerintah";
" bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan
tanggungjawab";
" bahwa...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
" bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara,
Pemerintah, dan martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris
Pengganti, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara
daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan";
" bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus saya rahasiakan";
" bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara".
Pasal 25
(1) Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, dan pegawai
Sekretariat Pengadilan Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam
lingkungan Departemen Keuangan.
(2) Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti dapat
merangkap tugas-tugas kepaniteraan.
Pasal 26
Untuk dapat diangkat menjadi Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan
Sekretaris Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
d. sehat jasmani dan rohani; dan
e. berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain dan mempunyai
pengetahuan di bidang perpajakan.
Pasal 27
Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti
diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 28
(1) Tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi kesekretariatan
Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(2) Tata kerja kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.
(3) Tata Tertib persidangan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan
Keputusan Ketua.
Bagian…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Bagian Ketujuh
Panitera
Pasal 29
(1) Pada Pengadilan Pajak ditetapkan adanya kepaniteraan yang
dipimpin oleh seorang Panitera.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Pajak
dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang
Panitera Pengganti.
(3) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang,
Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti tidak boleh
merangkap menjadi:
a. pelaksana putusan Pengadilan Pajak;
b. wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu
Sengketa Pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
c. penasehat hukum;
d. konsultan Pajak;
e. akuntan publik; dan/atau
f. pengusaha.
(4) Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti diangkat dan
diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri.
(5) Pembinaan teknis Panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pasal 30
Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, dan
Panitera Pengganti harus bersumpah atau berjanji menurut agama
atau kepercayaannya, yang berbunyi sebagai berikut:
" Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya,
untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung,
dengan menggunakan nama atau apa pun juga, tidak memberikan
atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun";
" Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima
langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau
pemberian";
" Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan
hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, Undang-Undang
Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang
berlaku bagi Negara Republik Indonesia";
" Saya...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
" Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan
jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak
membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan
kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-seadilnya, seperti layaknya
bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti yang
berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".
BAB III
KEKUASAAN PENGADILAN PAJAK
Pasal 31
(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa
dan memutus Sengketa Pajak.
(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan
memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus
sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan
pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Pasal 32
(1) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan
bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam
sidang-sidang Pengadilan Pajak.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Ketua.
Pasal 33
(1) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan
terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
(2) Untuk keperluan pemeriksaan Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak
dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang
berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
BAB IV
HUKUM ACARA
Bagian Pertama
Kuasa Hukum
Pasal 34
(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi
atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat
Kuasa Khusus.
(2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang
peraturan perundang-undangan perpajakan;
c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
(3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili
pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau
semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau
pengampu, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
tidak diperlukan.
Bagian Kedua
Banding
Pasal 35
Bagian 3 dari 7
(1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia
kepada Pengadilan Pajak.
(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.
Pasal 36
(1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
(2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan
dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
(3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang
dibanding.
(4) Selain...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
(4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan
terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya
dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah
dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).
Pasal 37
(1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang
pengurus, atau kuasa hukumnya.
(2) Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal
dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa
hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon
Banding pailit.
(3) Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan
penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau
likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak
yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan,
peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi
dimaksud.
Pasal 38
Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk
memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
Pasal 39
(1) Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan
kepada Pengadilan Pajak.
(2) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dihapus dari daftar sengketa dengan :
a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan
diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam
hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas
persetujuan terbanding.
(3) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan
kembali.
Bagian…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
Bagian Ketiga
Gugatan
Pasal 40
(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
Pengadilan Pajak.
(2) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan
penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal
pelaksanaan penagihan.
(3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan
selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.
(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.
(5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya
keadaan di luar kekuasaan penggugat.
(6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu)
Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
Pasal 41
(1) Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang
pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan
yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan
penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan
dokumen yang digugat.
(2) Apabila selama proses Gugatan, penggugat meninggal dunia,
Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari
ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.
(3) Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan
penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau
likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak
yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan,
peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi
dimaksud.
Pasal 42
(1) Terhadap Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(1), dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada
Pengadilan Pajak.
(2) Gugatan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
(2) Gugatan yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dihapus dari daftar sengketa dengan:
a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan
diajukan sebelum sidang;
b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam
hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas
persetujuan tergugat.
(3) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan
kembali.
Pasal 43
(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya
penagihan Pajak atau kewajiban perpajakan.
(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut
pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan,
sampai ada putusan Pengadilan Pajak.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat
diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih
dahulu dari pokok sengketanya.
(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat
mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat
dirugikan jika pelaksanaan penagihan Pajak yang digugat itu
dilaksanakan.
Bagian Keempat
Persiapan Persidangan
Pasal 44
(1) Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat
Tanggapan atas Surat Banding atau Surat Gugatan kepada
terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan.
(2) Dalam hal pemohon Banding mengirimkan surat atau dokumen
susulan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38, jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak tanggal diterima surat
atau dokumen susulan dimaksud.
Pasal 45
(1) Terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding
atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
dalam jangka waktu:
a. 3 (tiga)...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian
Banding; atau
b. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat
Tanggapan.
(2) Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada
pemohon Banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari sejak tanggal diterima.
(3) Pemohon Banding atau penggugat dapat menyerahkan Surat
Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding
atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4) Salinan Surat Bantahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dikirimkan kepada terbanding atau tergugat, dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat
Bantahan.
(5) Apabila terbanding atau tergugat, atau pemohon Banding atau
penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) atau ayat (3), Pengadilan Pajak tetap
melanjutkan pemeriksaan Banding atau Gugatan.
Pasal 46
Pemohon Banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada
Ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan
lisan.
Pasal 47
(1) Ketua menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim
atau Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus Sengketa
Pajak.
(2) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Ketua menunjuk
salah seorang Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sebagai Hakim Ketua yang memimpin pemeriksaan Sengketa
Pajak.
(3) Majelis atau Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan
hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa.
Pasal 48
(1) Majelis/Hakim Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterimanya Surat Banding.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
(2) Dalam...
(2) Dalam hal Gugatan, Majelis/Hakim Tunggal sudah memulai
sidang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima
Surat Gugatan.
Bagian Kelima
Pemeriksaan dengan Acara Biasa
Pasal 49
Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis.
Pasal 50
(1) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan
menyatakan terbuka untuk umum.
(2) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis
melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau
kejelasan Banding atau Gugatan.
(3) Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sepanjang bukan
merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 40 ayat (1)
dan/atau ayat (6), kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud
dapat diberikan dalam persidangan.
Pasal 51
(1) Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib
mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat
hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga,
atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan salah
seorang Hakim atau Panitera pada Majelis yang sama.
(2) Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib
mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat
hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga,
atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan
pemohon Banding atau penggugat atau kuasa hukum.
(3) Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila
tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus,
putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa
dimaksud segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis
dan/atau Panitera yang berbeda.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
(4) Dalam...
(4) Dalam hal hubungan keluarga sedarah, semenda, atau hubungan
suami istri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah
sengketa diputus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya hubungan dimaksud.
Pasal 52
(1) Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Wakil Panitera, atau
Panitera Pengganti wajib mengundurkan diri dari suatu
persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung
atas satu sengketa yang ditanganinya.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan atas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang
bersengketa.
(3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau
perbedaan pendapat.
(4) Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Wakil Panitera, atau
Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri
sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah
dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan
kembali dengan susunan Majelis dan Panitera, Wakil Panitera,
atau Panitera Pengganti yang berbeda, kecuali putusan dimaksud
telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.
(5) Dalam hal kepentingan langsung atau tidak langsung
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui sebelum
melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa
diputus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), sengketa
dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
terhitung sejak diketahuinya kepentingan dimaksud.
Pasal 53
(1) Hakim Ketua memanggil terbanding atau tergugat dan dapat
memanggil pemohon Banding atau penggugat untuk
memberikan keterangan lisan.
(2) Dalam hal pemohon Banding atau penggugat memberitahukan
akan hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46, Hakim Ketua memberitahukan tanggal dan hari sidang
kepada pemohon Banding atau penggugat.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -
Pasal 54…
Pasal 54
(1) Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada
pihak-pihak yang bersengketa.
(2) Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai
hal-hal yang dikemukakan pemohon Banding atau penggugat
dalam Surat Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat
Bantahan.
(3) Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon
Banding atau penggugat hadir dalam persidangan, Hakim Ketua
dapat meminta pemohon Banding atau penggugat untuk
memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian
Sengketa Pajak.
Pasal 55
(1) Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena
jabatan, Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir
dan didengar keterangannya dalam persidangan.
(2) Saksi yang diperintahkan oleh Hakim Ketua sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak
diwakilkan.
(3) Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan
patut dan Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar
keterangan saksi, Hakim Ketua melanjutkan persidangan.
(4) Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut,
dan Majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka
bahwa saksi sengaja tidak datang, serta Majelis tidak dapat
mengambil putusan tanpa keterangan dari saksi dimaksud, Hakim
Bagian 4 dari 7
Ketua dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke
persidangan.
(5) Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta
oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang
meminta.
Pasal 56
(1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
(2) Hakim Ketua menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat
lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan,
tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga,
dan hubungan kerja dengan pemohon Banding/penggugat atau
dengan terbanding/tergugat.
(3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah
atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
Pasal 57…
Pasal 57
(1) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 adalah:
a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus
ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu
pihak yang bersengketa;
b. Istri atau suami dari pemohon Banding atau penggugat
meskipun sudah bercerai;
c. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
d. Orang sakit ingatan.
(2) Apabila dipandang perlu, Hakim Ketua dapat meminta pihak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan
huruf c untuk didengar keterangannya.
Pasal 58
Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat menolak
permintaan Hakim Ketua untuk memberikan keterangan.
Pasal 59
Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib
merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan
dimaksud ditiadakan.
Pasal 60
(1) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak
disampaikan melalui Hakim Ketua.
(2) Apabila pertanyaan dimaksud menurut pertimbangan Hakim
Ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu
ditolak.
Pasal 61
(1) Apabila pemohon Banding atau penggugat atau saksi tidak paham
Bahasa Indonesia, Hakim Ketua menunjuk ahli alih bahasa.
(2) Sebelum melaksanakan tugas mengalihbahasakan yang dipahami
oleh pemohon Banding atau penggugat atau saksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ke dalam Bahasa Indonesia dan
sebaliknya, ahli alih bahasa dimaksud diambil sumpah atau janji
menurut agama atau kepercayaannya.
(3) Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk
sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa dimaksud.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -
Pasal 62…
Pasal 62
(1) Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata
bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim Ketua
menunjuk orang yang pandai bergaul dengan pemohon Banding
atau penggugat atau saksi, sebagai ahli alih bahasa.
(2) Sebelum melaksanakan tugasnya, ahli alih bahasa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diambil sumpah atau janji menurut
agama atau kepecayaannya.
(3) Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata
bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim Ketua dapat
memerintahkan Panitera menuliskan pertanyaan atau teguran
kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi, dan
memerintahkan menyampaikan tulisan itu kepada pemohon
Banding atau penggugat atau saksi dimaksud, agar ia menuliskan
jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus
dibacakan.
Pasal 63
(1) Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya
dalam persidangan dengan dihadiri oleh terbanding atau
tergugat.
(2) Apabila terbanding atau tergugat telah dipanggil secara patut,
tetapi tidak dapat datang tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, saksi diambil sumpah atau janji dan
didengar keterangannya tanpa dihadiri oleh terbanding atau
tergugat.
(3) Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di
persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum,
Majelis dapat datang ke tempat tinggal saksi untuk mengambil
sumpah atau janji dan mendengar keterangan saksi dimaksud
tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.
Pasal 64
(1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu)
hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan
berikutnya yang ditetapkan.
(2) Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada terbanding
atau tergugat dan dapat diberitahukan kepada pemohon Banding
atau penggugat.
(3) Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan
tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia
telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan
tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
Bagian…
Bagian Keenam
Pemeriksaan dengan Acara Cepat
Pasal 65
Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim
Tunggal.
Pasal 66
(1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap:
a. Sengketa Pajak tertentu;
b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);
c. tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
d. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan
merupakan wewenang Pengadilan Pajak.
(2) Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37
ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6).
Pasal 67
Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat
Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan.
Pasal 68
Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku
juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat.
Bagian Ketujuh
Pembuktian
Pasal 69
(1) Alat bukti dapat berupa:
a. surat atau tulisan;
b. keterangan ahli;
c. keterangan para saksi;
d. pengakuan para pihak; dan/atau
e. pengetahuan Hakim
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -
(2) Keadaan...
(2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.
Pasal 70
Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:
a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang
pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan
berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan
sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang
tercantum didalamnya;
b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani
oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk
dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa
hukum yang tercantum didalamnya;
c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat
yang berwenang;
d. surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b,
dan huruf c yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.
Pasal 71
(1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah
sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut
pengalaman dan pengetahuannya.
(2) Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tidak boleh memberikan
keterangan ahli.
Pasal 72
(1) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau
karena jabatannya, Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dapat
menunjuk seorang atau beberapa orang ahli.
(2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik
tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji
mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan
pengetahuannya.
Pasal 73
Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu
berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri
oleh saksi.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -
Pasal 74…
Pasal 74
Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali
berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau
Hakim Tunggal.
Pasal 75
Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini
kebenarannya.
Pasal 76
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian
beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian
diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1).
Bagian Kedelapan
Putusan
Pasal 77
(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan
mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan
berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (2).
(3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan
kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
Pasal 78
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian
pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.
Pasal 79
(1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan
Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil
berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan
apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan,
putusan diambil dengan suara terbanyak.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -
(2) Apabila...
(2) Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara
musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan
diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang
tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam
putusan Pengadilan Pajak.
Pasal 80
(1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
a. menolak;
b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
c. menambah Pajak yang harus dibayar;
d. tidak dapat diterima;
e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung;
dan/atau
f. membatalkan.
(2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau kasasi.
Pasal 81
(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding
diterima.
(2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan
diterima.
(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
(4) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
(5) Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan
pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengadilan Pajak wajib
mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam)
bulan dimaksud dilampaui.
Pasal 82
(1) Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa
Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2),
dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu
sebagai berikut :
a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau
Gugatan dilampaui;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -
b. 30...
b. 30 (tiga puluh) hari sejak Banding atau Gugatan diterima
dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui.
(2) Putusan/penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c berupa
membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, diambil
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan
dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak
diterima.
(3) Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan
pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d,
berupa tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan
diterima.
(4) Dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa
Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemohon Banding
atau penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada peradilan
yang berwenang.
Pasal 83
(1) Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum.
(2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), putusan Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus
diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum.
Pasal 84
(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:
a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA";
b. nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau
identitas lainnya dari pemohon Banding atau penggugat;
c. nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;
d. hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;
e. ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian
Banding atau Surat Tanggapan, atau Surat Bantahan, yang
jelas;
f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan
hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu
diperiksa;
g. pokok sengketa;
h. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
i. amar putusan tentang sengketa; dan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -
j. hari...
j. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama
Panitera, dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya
para pihak.
(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud
Bagian 5 dari 7
dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan
Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan
kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah
melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3) Ringkasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e tidak
diperlukan dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap
Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)
huruf c, huruf d, dan Pasal 66 ayat (2).
(4) Putusan Pengadilan Pajak harus ditandatangani oleh Hakim yang
memutus dan Panitera.
(5) Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal yang menyidangkan
berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh
Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua
atau Hakim Tunggal.
(6) Apabila Hakim Anggota berhalangan menandatangani, putusan
ditandatangani oleh Hakim Ketua dengan menyatakan alasan
berhalangannya Hakim Anggota dimaksud.
Pasal 85
(1) Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat Berita Acara
Sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam
persidangan.
(2) Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua atau Hakim
Tunggal dan Panitera dan apabila salah seorang dari mereka
berhalangan, alasan berhalangannya itu dinyatakan dalam Berita
Acara Sidang.
(3) Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera
berhalangan menandatangani, Berita Acara Sidang
ditandatangani oleh Ketua bersama salah seorang Panitera
dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau
Hakim Tunggal dan Panitera.
Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Putusan
Pasal 86
Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak
memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali
peraturan perundang-undangan mengatur lain.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 31 -
Pasal 87…
Pasal 87
Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh
Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24
(dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Pasal 88
(1) Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim
kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan
Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak
tanggal putusan sela diucapkan.
(2) Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang
berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal diterima putusan.
(3) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang
berlaku.
Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Peninjauan Kembali
Pasal 89
(1) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada
Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
(2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau
menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
(3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus,
dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali
tersebut tidak dapat diajukan lagi.
Pasal 90
Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali
adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam
Undang-undang ini.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 32 -
Pasal 91…
Pasal 91
Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan
alasan-alasan sebagai berikut:
a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu
kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah
perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang
kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat
menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di
Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih
dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80
ayat (1) huruf b dan huruf c;
d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 92
(1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan
Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya
harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat
yang berwenang.
(3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan
huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
bulan sejak putusan dikirim.
Pasal 93
(1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan
peninjauan kembali dengan ketentuan:
a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan
peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah
mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil
putusan melalui pemeriksaan acara biasa;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -
b. dalam...
b. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan
peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah
mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil
putusan melalui pemeriksaan acara cepat.
(2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 94
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:
1. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang telah dibentuk
berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997, menjadi
Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang ini.
2. Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang ini adalah kelanjutan
dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud
dalam angka 1.
3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2,
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak, menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Pengadilan
Pajak.
4. Sekretaris Sidang pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak menjadi
Panitera pada Pengadilan Pajak.
5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota pada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dapat menyelesaikan tugas sampai akhir masa
jabatannya.
6. Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya
Undang-undang ini susunan organisasi, tugas, dan wewenangnya
disesuaikan dengan Undang-undang ini.
Pasal 95
(1) Banding atau Gugatan yang diajukan kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dan belum diputus, dalam hal:
a. tenggang waktu pengajuan Banding/Gugatannya telah
berakhir sebelum berlakunya Undang-undang ini, diperiksa
dan diputus oleh Pengadilan Pajak berdasarkan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997;
b. tenggang waktu pengajuan Banding/Gugatannya belum
berakhir pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini,
diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Perkara Sengketa Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a dapat diajukan peninjauan kembali
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -
berdasarkan Undang-undang ini.
BAB VI…
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 96
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 17
Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 97
Undang-undang ini dinamakan Undang-undang Pengadilan Pajak.
Pasal 98
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 27
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
PENGADILAN PAJAK
UMUM
Pelaksanaan pemungutan Pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan
akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga dapat
mengakibatkan timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak dan pejabat yang
berwenang. Pajak memegang peran penting dan strategis dalam penerimaan negara,
oleh karena itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak diperlukan jenjang pemeriksaan
ulang vertikal yang lebih ringkas. Memperbanyak jenjang pemeriksaan ulang vertikal
akan mengakibatkan potensi pengulangan pemeriksaan menyeluruh. Penyelesaian
Sengketa Pajak selama ini, dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)
berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian Sengketa Pajak melalui
BPSP masih terdapat ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan.
Penyelesaian Sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses
yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang
Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan
akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih
dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di
samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian
terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek
fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus
oleh Mahkamah Agung.
Proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak perlu dilakukan
secara cepat, oleh karena itu dalam Undang-undang ini diatur pembatasan waktu
penyelesaian, baik di tingkat Pengadilan Pajak maupun di tingkat Mahkamah Agung.
Selain itu, proses penyelesaian Sengketa Pajak melalui Pengadilan Pajak hanya
mewajibkan kehadiran terbanding atau tergugat, sedangkan pemohon Banding atau
penggugat dapat menghadiri persidangan atas kehendaknya sendiri, kecuali apabila
dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup jelas. Dalam hal Banding diajukan
terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, penyelesaian sengketa perpajakan
melalui Pengadilan Pajak mengharuskan Wajib Pajak untuk melunasi 50 % (lima puluh
persen) kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Meskipun demikian proses
penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak tidak menghalangi proses
penagihan Pajak.
Pengadilan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-undang ini bersifat khusus menyangkut
acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan yaitu:
Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang
mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana
lain.
Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa
perpajakan.
Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya Pajak terutang dari Wajib
Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung
memperoleh kepastian hukum tentang besarnya Pajak terutang yang dikenakan
kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis
putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan
sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah Pajak yang masih harus
dibayar.
Sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, dalam Undang-undang ini
diatur hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Pengadilan Pajak adalah badan peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan Badan Peradilan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Pada hakikatnya tempat sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat
kedudukannya. Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan
mempercepat penanganan Sengketa Pajak, tempat sidang dapat
dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian
perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Pasal 7
Wakil Ketua dapat lebih dari 1 (satu) didasarkan pada jumlah Sengketa Pajak
Bagian 6 dari 7
yang harus diselesaikan. Apabila jumlah Sengketa Pajak sudah tidak dapat
ditangani oleh seorang Wakil Ketua, diperlukan lebih dari 1 (satu) Wakil Ketua.
Dalam hal Wakil Ketua lebih dari 1 (satu), tugas tiap-tiap Wakil Ketua dapat
disesuaikan dengan jenis Pajak, wilayah kantor perpajakan, dan/atau jumlah
Sengketa Pajak.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sakit jasmani atau rohani terus-menerus adalah
sakit yang menyebabkan penderita ternyata tidak mampu lagi
melakukan tugasnya dengan baik.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Yang dimaksud dengan dipidana adalah dipidana penjara paling singkat 3 (tiga)
bulan.
Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela adalah apabila Hakim
yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam
maupun di luar Pengadilan Pajak merendahkan martabat Hakim.
Yang dimaksud dengan tugas pekerjaan adalah semua tugas yang dibebankan
kepada yang bersangkutan.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Yang dimaksud dengan "administrasi umum adalah administrasi berkenaan
dengan penyelenggaraan sehari-hari perkantoran seperti kepegawaian,
keuangan, peralatan, atau perlengkapan.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Karena Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti merangkap
tugas sebagai Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti,
pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan
Sekretaris Pengganti sekaligus merupakan pengangkatan dan
pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang
dikemukakan pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang
seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan.
Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus
permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh
Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang
terkait yang mengatur demikian.
Ayat (3)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas
Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Oleh karenanya
putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan
Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali
putusan berupa tidak dapat diterima yang menyangkut
kewenangan/kompetensi.
Ayat (2)
Biaya untuk mendatangkan pihak ketiga ditanggung oleh para pihak yang
bersengketa yang mengusulkan didatangkannya pihak ketiga tersebut.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal
Keputusan diterima sampai dengan tanggal Surat Banding dikirim oleh
pemohon Banding.
Contoh:
Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka
batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 9 Agustus 2002.
Ayat (3)
Pada prinsipnya jangka waktu pengajuan Banding sebagaimana diatur
dalam ayat (2), dimaksudkan agar pemohon Banding mempunyai waktu
yang cukup memadai untuk mempersiapkan Banding beserta
alasan-alasannya.
Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh pemohon
Banding karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), jangka
waktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim
Tunggal.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam pengertian salinan termasuk fotokopi atau lembaran lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Pasal 38
Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi
ketentuan yang berlaku sepanjang masih memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), yang kemudian dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disusul dengan
surat atau dokumen sehingga Banding dimaksud sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, maka tanggal penerimaan Surat Banding adalah tanggal diterima surat
atau dokumen susulan dimaksud.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena
keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), maka jangka waktu
dimaksud dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Majelis atau
Hakim Tunggal.
Perpanjangan jangka waktu dimaksud adalah selama 14 (empat belas)
hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Atas Gugatan yang disampaikan kepada Pengadilan Pajak dan belum
dilakukan pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan dapat
diajukan permohonan pencabutan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Selain tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan penagihan,
Gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan kewajiban
perpajakan penggugat.
Ayat (2)
Putusan sela dapat dikeluarkan atas pelaksanaan penagihan Pajak.
Ayat (3)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kelengkapan" pada ayat ini, antara lain fotokopi
putusan yang dibanding atau digugat, sedangkan yang dimaksud dengan
kejelasan, antara lain, alasan Banding atau Gugatan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Jangka waktu 3 (tiga) bulan diperlukan untuk memberikan waktu yang
memadai bagi Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera untuk
membela diri.
Pasal 52
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kepentingan langsung adalah antara lain
berkaitan dengan hubungan kepemilikan secara langsung, misalnya
seorang Hakim mempunyai saham melebihi 25 % (dua puluh lima persen)
dari perusahaan yang mengajukan Banding atau Gugatan.
Yang dimaksud kepentingan tidak langsung adalah dengan mengikuti
contoh di atas apabila saham itu dimiliki oleh anak dari Hakim dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Apabila kepentingan langsung atau kepentingan tidak langsung diketahui
setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, putusan tetap sah.
Ayat (5)
Jangka waktu 3 (tiga) bulan diperlukan untuk memberikan waktu yang
memadai bagi Pengadilan Pajak untuk *13148 mengambil putusan.
Pasal 53
Ayat (1)
Terbanding atau tergugat yang dipanggil oleh Hakim Ketua wajib hadir
dalam persidangan.
Pemohon Banding atau penggugat dapat dipanggil oleh Hakim Ketua dan
apabila dipanggil yang bersangkutan wajib hadir dalam persidangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Saksi dipanggil ke dalam sidang, seorang demi seorang menurut urutan
yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua.
Saksi yang sudah diperiksa tetap di dalam ruang sidang, kecuali atas
permintaan sendiri, atau atas permintaan saksi lain, atau atas
permintaan pihak yang bersengketa yang bersangkutan dapat
meninggalkan ruang sidang dengan seizin Hakim Ketua.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Keterangan tersebut diperlukan untuk menambah pengetahuan dan
keyakinan Hakim yang bersangkutan, dan pihak-pihak yang diminta
keterangannya tidak perlu diambil sumpah atau janji.
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Paal 62…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum",
misalnya saksi yang sudah sangat tua, atau menderita penyakit yang
tidak dimungkinkannya hadir dipersidangan.
Hakim Ketua dapat menugaskan salah seorang Hakim Anggota untuk
mengambil sumpah atau janji.
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "sengketa yang bukan merupakan wewenang
Pengadilan Pajak" sebagaimana dimaksud dalam huruf c, misalnya
Gugatan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita berdasarkan pengakuan
hak milik atas barang yang disita.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Ketentuan pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan
dengan acara cepat, yaitu ketentuan mengenai pembukaan sidang,
pengunduran diri dan penggantian Hakim Anggota dan Panitera, ketentuan
yang berkaitan dengan saksi, kerahasiaan dan ahli alih bahasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal
56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan
Pasal 64.
Pasal 69
Ayat (1)
Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau
Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau
tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.
Ayat (2)
Keadaan yang diketahui oleh umum, misalnya :
a. derajat akte autentik lebih tinggi tingkatnya daripada akta di bawah
tangan;
b. Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Paspor
merupakan salah satu indentitas diri.
Pasal 70
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
Pasal 71…
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil,
sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.
Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan,
beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari
fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal
yang diajukan oleh para pihak.
Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang
dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau
tanggapan, belum diungkapkan.
Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu
fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus
diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan
jawaban.
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pencantuman pendapat Hakim Anggota yang berbeda dalam putusan
Pengadilan Pajak, dimaksudkan agar pihak-pihak yang bersengketa dapat
mengetahui keadaan dan pertimbangan Hakim Anggota dalam Majelis.
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
Ayat (2)…
Ayat (2)
Sebagai putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka
putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan
Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali
putusan berupa tidak dapat diterima yang menyangkut
kewenangan/kompetensi.
Pasal 81
Ayat (1)
Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan
Bagian 7 dari 7
putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:
Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil
selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan dalam hal-hal khusus antara lain pembuktian
sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan identitas lainnya, antara lain Nomor Pokok Wajib
Pajak, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Kartu Tanda
Penduduk, atau Paspor.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Pasal 86…
Pasal 86
Pada dasarnya putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan kecuali
putusan dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran Pajak. Misalnya,
putusan Pengadilan Pajak menyebabkan Pajak Penghasilan menjadi lebih
dibayar. Dalam hal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih harus
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang diperlukan
pembayar Pajak untuk dapat memperoleh kelebihan dimaksud.
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim harus dipilih kembali.
Angka 6
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4189