NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 2
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap
orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai
sarana perlindungan hak asasi manusia;
b. bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian
bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan
akses terhadap keadilan;
c. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang
diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada
terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;
Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1),
Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5), dan
Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM.
BAB I . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
-2-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan
oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma
kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok
orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan
hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi
layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang
ini.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan
pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh
Menteri.
6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan
oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi
Advokat.
Pasal 2
Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
a. keadilan;
b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. keterbukaan;
d. efisiensi;
e. efektivitas; dan
f. akuntabilitas.
Pasal 3
Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan
Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara
sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam
hukum;
c. menjamin . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
-3-
c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum
dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara
Republik Indonesia; dan
d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4
(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan
Hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata
usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili,
membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain
untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
Pasal 5
(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau
kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak
dasar secara layak dan mandiri.
(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan,
layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau
perumahan.
BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 6
(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu
penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi
Penerima Bantuan Hukum.
(2) Pemberian . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
-4-
(2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan
Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan
oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-
Undang ini.
(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan
penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan
Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan
Hukum;
c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan
penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan
Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun
anggaran.
Pasal 7
(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan
Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum
dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan
dalam Undang-Undang ini; dan
b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap
lembaga bantuan hukum atau organisasi
kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan
sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan
Undang-Undang ini.
(2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri membentuk
panitia yang unsurnya terdiri atas:
a. kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia;
b. akademisi;
c. tokoh masyarakat; dan
d. lembaga . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
-5-
d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan
Bantuan Hukum.
(3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan
akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV
PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 8
(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi
Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat
berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berbadan hukum;
b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum.
Pasal 9
Pemberi Bantuan Hukum berhak:
a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal,
dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi
hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan
Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam
membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di
dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. mendapatkan . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
-6-
f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah
ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan
perkara; dan
g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum,
keamanan, dan keselamatan selama menjalankan
pemberian Bantuan Hukum.
Pasal 10
Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan
Hukum;
b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang
digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum
berdasarkan Undang-Undang ini;
c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan
Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa
fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a;
d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan
Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang
ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
dan
e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima
Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang
ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai
perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara
hukum.
Pasal 11
Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara
perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan
Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan
dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang
pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik
Advokat.
BAB V . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
-7-
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM
Pasal 12
Penerima Bantuan Hukum berhak:
a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah
hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima
Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut
surat kuasa;
b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar
Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
Penerima Bantuan Hukum wajib:
a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan
perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Pasal 14
(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan
Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi
sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian
singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan
Bantuan Hukum;
b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan
perkara; dan
c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah,
kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat
tinggal pemohon Bantuan Hukum.
(2) Dalam . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
-8-
(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu
menyusun permohonan secara tertulis, permohonan
dapat diajukan secara lisan.
Pasal 15
(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan
Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan
Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban
menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima,
Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum
berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima
Bantuan Hukum.
(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak,
Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan
penolakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VII
PENDANAAN
Pasal 16
(1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan
digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum
sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
a. hibah atau sumbangan; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak
mengikat.
Pasal 17 . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
-9-
Pasal 17
(1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana
penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada
anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran
penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Daerah.
BAB VIII
LARANGAN
Pasal 20
Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta
pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau
pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang
ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21
Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau
meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum
dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang
sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).
BAB X . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
- 10 -
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang
diselenggarakan oleh dan berada di Mahkamah Agung
Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kejaksaan Republik Indonesia, dan instansi lainnya pada
saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan
sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
Pasal 23
(1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses
sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku tetap
dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran yang bersangkutan.
(2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai
pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian
Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan
Undang-Undang ini.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Bagian 2 dari 2
Undang ini.
Pasal 25
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
- 11 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 104
www.djpp.kemenkumham.go.id
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
BANTUAN HUKUM
I. UMUM
Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang
dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
(International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16
dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh
perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk
diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat
terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan,
dan 2) tidak mampu membayar Advokat.
Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan
sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam
negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia
bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.
Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara
merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai
implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta
menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap
keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality
before the law). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum
mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya
Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara
untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok
orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di
hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus
diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan
Hukum ini.
Selama . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
-2-
Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum
banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga
mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh
ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional
mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam
Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak
konstitusional orang atau kelompok orang miskin.
Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini
antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan
Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima
Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum,
pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan
hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut,
benar, baik, dan tertib.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam
hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan
perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban
menjunjung tinggi hukum.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah
memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak
dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara
konstitusional.
Huruf d . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
-3-
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah
memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui
penggunaan sumber anggaran yang ada.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan
pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan
Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat
untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan
Undang-Undang mengenai Advokat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
-4-
Huruf b
Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan
menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan
Hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum”
termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan
tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan
dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program:
investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian
hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 10 . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
-5-
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama
lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat
lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu
Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18 . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
-6-
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5248
www.djpp.kemenkumham.go.id