NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
UU Nomor 2 Tahun 2014 · Perubahan UU Jabatan Notaris
Ditjen PP
Teks hasil ekstraksi PDF batang tubuh dan penjelasan. Periksa kutipan pada PDF asli.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 5
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.3, 2014 HUKUM. Notaris. Jabatan. Jasa Hukum.
Perubahan. (Penjelasan Dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5491)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara
hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan
hukum bagi setiap warga negara;
b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis
yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian,
penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di
hadapan atau oleh pejabat yang berwenang;
c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang
menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum
kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan
dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;
d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.3 2
kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan
perubahan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris;
Mengingat : 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4432);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4432) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7,
angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14
diubah, serta angka 4 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:
1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-
undang lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3 2014, No.3
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara
menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris
yang meninggal dunia.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat
sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti,
sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan
jabatannya sebagai Notaris.
4. Dihapus.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang
berbentuk perkumpulan berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis
Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan
kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap Notaris.
7. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik
yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan
tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan
para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai
bagian dari Protokol Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan
pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan
sebagai SALINAN yang sama bunyinya".
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau
beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta
tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".
11. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan
utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan
eksekutorial.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang
dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota.
13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan
arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.3 4
2. Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f diubah, serta ditambah 1 (satu)
huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat
keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua
kenotariatan;
f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai
karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh
empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa
sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus
strata dua kenotariatan;
g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat,
atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-
undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang
bersangkutan wajib:
a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris
kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas
Daerah; dan
c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan
paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris
berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang
bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris,
www.djpp.kemenkumham.go.id
5 2014, No.3
Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta
Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.
(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah 1 (satu)
huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran
utang;
b. berada di bawah pengampuan;
c. melakukan perbuatan tercela;
d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan
jabatan serta kode etik Notaris; atau
e. sedang menjalani masa penahanan.
(2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri
di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
(3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
(4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama
6 (enam) bulan.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11
(1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil
cuti.
(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris
memangku jabatan sebagai pejabat negara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.3 6
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 15
(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang.
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris
berwenang pula:
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian
tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus;
b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar
dalam buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan
dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat
aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan Akta;
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat Akta risalah lelang.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak,
dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam
perbuatan hukum;
www.djpp.kemenkumham.go.id
7 2014, No.3
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan
menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap
pada Minuta Akta;
d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta
berdasarkan Minuta Akta;
e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya
dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta
sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang
menentukan lain;
g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi
buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan
jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta
tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan
mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun
pembuatannya pada sampul setiap buku;
h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau
tidak diterimanya surat berharga;
i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat
menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam
huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke
pusat daftar wasiat pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan
berikutnya;
k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar
wasiat pada setiap akhir bulan;
l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara
Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya
dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang
bersangkutan;
m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri
oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang
saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah
tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh
penghadap, saksi, dan Notaris; dan
n. menerima magang calon Notaris.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.3 8
(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan
Akta in originali.
(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
b. Akta penawaran pembayaran tunai;
c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya
surat berharga;
d. Akta kuasa;
e. Akta keterangan kepemilikan; dan
f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu,
bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta
tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU
BERLAKU UNTUK SEMUA".
(5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama
penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
Bagian 2 dari 5
(6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m
tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta
tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri,
mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal
tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap
halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan
terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok
Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
(9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku
untuk pembuatan Akta wasiat.
(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi
berupa:
www.djpp.kemenkumham.go.id
9 2014, No.3
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
(12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11),
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat
menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk
menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada
Notaris.
(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.
8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
16A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16A
(1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf a.
(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon
Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta
yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna
pembuatan Akta.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17
(1) Notaris dilarang:
a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari
kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
c. merangkap sebagai pegawai negeri;
d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
e. merangkap jabatan sebagai advokat;
f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan
usaha swasta;
g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan
Notaris;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.3 10
h. menjadi Notaris Pengganti; atau
i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma
agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat
mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat
kedudukannya.
(2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
(3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap
menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
(4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah serta ayat (3) dihapus
sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20
(1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk
persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian
dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
(2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Dihapus.
www.djpp.kemenkumham.go.id
11 2014, No.3
12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
(1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
a. kegiatan dunia usaha;
b. jumlah penduduk; dan/atau
c. rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan
Notaris setiap bulan.
(2) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan
penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
13. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga
Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
(1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol
Notaris kepada Notaris Pengganti.
(2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada
Notaris setelah cuti berakhir.
(3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis
Pengawas Wilayah.
(4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
14. Judul Bagian Kedua BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua
Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.3 12
15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33
(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan
Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang
berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan
kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
(2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi
Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali
Undang-Undang ini menentukan lain.
16. Pasal 34 dihapus.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
(1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga
sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat
kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti,
tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai
Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
(4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari
Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah
paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris
meninggal dunia.
(5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan
mempunyai Protokol Notaris.
18. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37
(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan
secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
www.djpp.kemenkumham.go.id
13 2014, No.3
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. pemberhentian sementara;
d. pemberhentian dengan hormat; atau
e. pemberhentian dengan tidak hormat.
19. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38
(1) Setiap Akta terdiri atas:
a. awal Akta atau kepala Akta;
b. badan Akta; dan
c. akhir atau penutup Akta.
(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
a. judul Akta;
b. nomor Akta;
c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
(3) Badan Akta memuat:
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para
penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak
yang berkepentingan; dan
d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan,
jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi
pengenal.
(4) Akhir atau penutup Akta memuat:
a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
b. uraian tentang penandatanganan dan tempat
penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.3 14
d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang
dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian
serta jumlah perubahannya.
(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain
memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan
pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 39
(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah
menikah; dan
b. cakap melakukan perbuatan hukum.
(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan
kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling
rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap
melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua)
penghadap lainnya.
(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan
secara tegas dalam Akta.
21. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40
(1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2
(dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan
menentukan lain.
(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau
sebelumnya telah menikah;
b. cakap melakukan perbuatan hukum;
c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan
darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa
www.djpp.kemenkumham.go.id
15 2014, No.3
pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan
derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh
Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan
tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh
penghadap.
(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan
saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.
22. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
23. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 43 diubah dan
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 43 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 43
(1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
(2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan
dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi
Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
(3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa
asing.
(4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
(5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau
menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan
oleh seorang penerjemah resmi.
(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan
adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 44 diubah dan ditambah 1 (satu)
ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44
(1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh
setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.3 16
penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan
menyebutkan alasannya.
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara
tegas pada akhir Akta.
(3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)
Bagian 3 dari 5
ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah
resmi.
(4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan
penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada
akhir Akta.
(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta
hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah
tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita
kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan
bunga kepada Notaris.
25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 diubah dan ditambah 1 (satu)
ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48
(1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:
a. diganti;
b. ditambah;
c. dicoret;
d. disisipkan;
e. dihapus; dan/atau
f. ditulis tindih.
(2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika
perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain
oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian
untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada
Notaris.
www.djpp.kemenkumham.go.id
17 2014, No.3
26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 diubah dan ditambah 1 (satu)
ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49
(1) Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta.
(2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta,
perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup
Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan
menyisipkan lembar tambahan.
(3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah
mengakibatkan perubahan tersebut batal.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian
untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada
Notaris.
27. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 50 diubah dan
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 50 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 50
(1) Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau
angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap
dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah
kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri
Akta.
(2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah
setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh
penghadap, saksi, dan Notaris.
(3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan
pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
(4) Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak
adanya perubahan atas pencoretan.
(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.3 18
tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi
alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut
penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
28. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni
ayat (4) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51
(1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau
kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah
ditandatangani.
(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di
hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam
berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada
Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta
berita acara pembetulan.
(3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disampaikan kepada para pihak.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi
alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut
penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
29. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54
(1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau
memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau
Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada
Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
19 2014, No.3
30. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60
(1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti dicatat
dalam daftar akta.
(2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan
yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang
disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.
31. Ketentuan Pasal 63 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga
Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 63
(1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan
berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani
oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a,
penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris
kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
(3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g,
penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada
Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika
pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
(4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b,
huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol
Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk
oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
(5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu
penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih
diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis
Pengawas Daerah.
(6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu
30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis
Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.
32. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65
Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris
bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun
Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak
penyimpan Protokol Notaris.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.3 20
33. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
65A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65A
Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat
dikenai sanksi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara;
c. pemberhentian dengan hormat; atau
d. pemberhentian dengan tidak hormat.
34. Judul Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIII
PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS
35. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni
ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 66
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum,
atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris
berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada
dalam penyimpanan Notaris.
(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan
persetujuan.
(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis
kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
21 2014, No.3
36. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
66A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 66A
(1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis
kehormatan Notaris.
(2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas
unsur:
a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan
tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi,
tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur
dengan Peraturan Menteri.
37. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 67
(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
(3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah
9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
(4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam
Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
(6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara
Notaris.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.3 22
38. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 diubah dan di antara ayat (2)
dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 69
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 69
(1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
(2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
(2a) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak
sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah,
dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk
beberapa Kabupaten/Kota.
(3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan
oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas
Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
(5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau
lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.
39. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf e diubah serta huruf g
dihapus sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 73
(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil
keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan
melalui Majelis Pengawas Daerah;
b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan
atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1
(satu) tahun;
d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas
Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris
pelapor;
e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan
tertulis;
f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada
Majelis Pengawas Pusat berupa:
1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan
6 (enam) bulan; atau
www.djpp.kemenkumham.go.id
23 2014, No.3
2) pemberhentian dengan tidak hormat.
g. dihapus.
(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e bersifat final.
(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita
acara.
40. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 81
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan
pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran
serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan
Peraturan Menteri.
41. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 82
Bagian 4 dari 5
(1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
(2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Ikatan Notaris Indonesia.
(3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan
mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk
meningkatkan kualitas profesi Notaris.
(4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan
susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
(5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan
Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.
42. Ketentuan Bab XI dihapus.
43. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 88
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. pengajuan permohonan sebagai Notaris yang sedang diproses,
tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.3 24
b. masa magang yang telah dijalani calon Notaris tetap
diperhitungkan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.
44. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal
91A dan Pasal 91B yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 91A
Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13),
Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2),
Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 91B
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan
paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.kemenkumham.go.id
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 5491 HUKUM. Notaris. Jabatan. Jasa Hukum.
Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3)
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
I. UMUM
Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan
hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian,
ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis
yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan,
dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.
Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam
memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan
perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.
Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum
terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun,
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat
sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5491 2
lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan
Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus
sinkronisasi dengan undang-undang lain.
Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:
1. penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris,
antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan
psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari
12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
2. penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan
pemberhentian sementara Notaris;
3. pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang
melakukan magang;
4. penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal
tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang
bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai
akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau
tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
5. pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik
yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
6. pembentukan majelis kehormatan Notaris;
7. penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;
8. penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa
resmi dalam pembuatan Akta autentik; dan
9. penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3 No. 5491
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani”
adalah mampu secara jasmani dan rohani untuk
melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai
Notaris.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah
bahwa calon Notaris dapat memilih sendiri di kantor
yang diinginkan dengan tetap mendapatkan
rekomendasi dari organisasi Notaris.
Yang dimaksud dengan “menjalani magang atau
nyata-nyata telah bekerja” ditentukan berdasarkan
surat keterangan tanggal pertama kali
magang/bekerja di kantor Notaris.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan
“pejabat negara” adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Yang dimaksud dengan “advokat” adalah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Huruf h
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5491 4
Huruf c
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui
Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan
tugasnya dengan nyata.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan
tercela” adalah melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan norma agama, norma
kesusilaan, dan norma adat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “secara berjenjang” dalam
ketentuan ini dimulai dari Majelis Pengawas Daerah,
Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis
Pengawas Pusat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 11
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
5 No. 5491
Angka 6
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap
akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh
orang perseorangan atau oleh para pihak di atas
kertas yang bermaterai cukup dengan jalan
pendaftaran dalam buku khusus yang
disediakan oleh Notaris.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa
pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang
Kelas II, diangkat oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan”,
antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi
yang dilakukan secara elektronik (cyber notary),
membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat
terbang.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5491 6
Angka 7
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan
untuk menjaga keautentikan suatu Akta dengan
menyimpan Akta dalam bentuk aslinya,
sehingga apabila ada pemalsuan atau
penyalahgunaan grosse, salinan, atau
kutipannya dapat segera diketahui dengan
mudah dengan mencocokkannya dengan
aslinya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan
ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang
berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah
pengadilan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "alasan untuk
menolaknya" adalah alasan yang
mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti
adanya hubungan darah atau semenda dengan
Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya,
salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan
bertindak untuk melakukan perbuatan, atau
hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-
undang.
Huruf f
Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu
yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat
lainnya adalah untuk melindungi kepentingan
semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut.
Huruf g
Akta dan surat yang dibuat Notaris sebagai
dokumen resmi bersifat autentik memerlukan
www.djpp.kemenkumham.go.id
7 No. 5491
pengamanan baik terhadap Akta itu sendiri
maupun terhadap isinya untuk mencegah
penyalahgunaan secara tidak bertanggung
jawab.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini
adalah penting untuk memberi jaminan
perlindungan terhadap kepentingan ahli waris,
yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran
atau pelacakan akan kebenaran dari suatu Akta
wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada
hari pengiriman, hal ini penting untuk
membuktikan bahwa kewajiban Notaris
sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf
g telah dilaksanakan.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan
menandatangani Akta di hadapan penghadap
dan saksi.
Huruf n
Penerimaan magang calon Notaris berarti
mempersiapkan calon Notaris agar mampu
menjadi Notaris yang profesional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Akta in originali” adalah
Akta yang dibuat oleh Notaris dengan menyerahkan
aslinya kepada pihak yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5491 8
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 16A
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 19
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 20
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9 No. 5491
Bagian 5 dari 5
Angka 12
Pasal 22
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 32
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 33
Cukup jelas.
Angka 16
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 35
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 37
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak
penghadap” adalah dasar hukum bertindak.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5491 10
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 39
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 40
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 41
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 43
Ayat (1)
Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan
ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada
kaidah bahasa Indonesia yang baku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penerjemah resmi dalam ketentuan ini antara lain
penerjemah tersumpah yang bersertifikat dan
terdaftar atau menggunakan staf pada kedutaan
besar negara asing jika tidak ada penerjemah
tersumpah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
11 No. 5491
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 44
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 48
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 49
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 50
Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 51
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 54
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 60
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 63
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 65
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No. 5491 12
Angka 33
Pasal 65A
Cukup jelas.
Angka 34
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penolakan dalam ketentuan ini disertai dengan
alasan yang sesuai dengan hukum dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 36
Pasal 66A
Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 67
Cukup jelas.
Angka 38
Pasal 69
Cukup jelas.
Angka 39
Pasal 73
Cukup jelas.
Angka 40
Pasal 81
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
13 No. 5491
Angka 41
Pasal 82
Cukup jelas.
Angka 42
Cukup jelas.
Angka 43
Pasal 88
Cukup jelas.
Angka 44
Pasal 91A
Cukup jelas.
Pasal 91B
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id