NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Lompat ke bagian · 10 bagian
Bagian 1 dari 10
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.252, 2016 HUKUM. Merek. Indikasi Geografis. Pencabutan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5953).
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan
konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia,
peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat
penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang
sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta
pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan
industri dalam negeri;
b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan
memberikan kepastian hukum bagi dunia industri,
perdagangan, dan investasi dalam menghadapi
perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan
internasional serta perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan
perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi
Geografis yang lebih memadai;
c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum
dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat
di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -2-
menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional
sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2),
Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing the World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3564);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis
berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan
warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)
dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua)
atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang
dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan
hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-3-
jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada
barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum
untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada
barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama
mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa
serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh
beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama
untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis
lainnya.
5. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk
jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri
Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain
untuk menggunakannya.
6. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang
menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau
produk yang karena faktor lingkungan geografis
termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi
dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi,
kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang
dan/atau produk yang dihasilkan.
7. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang
diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi
Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan
karakteristik yang menjadi dasar diberikannya
pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.
8. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau
pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada
Menteri.
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -4-
9. Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan
Merek atau Indikasi Geografis.
10. Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat
izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang
terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang
dan/atau produk Indikasi Geografis.
11. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu
dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi,
kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang
terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau
produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.
12. Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat
fungsional yang karena keahliannya diangkat dan
diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan
pemeriksaan substantif terhadap Permohonan
pendaftaran Merek.
13. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang
bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang
memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan
terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta
secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan
pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.
15. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim yang terdiri atas
orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian
mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan
memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri
sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan,
pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan
Indikasi Geografis nasional.
16. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan
Permohonan yang telah memenuhi persyaratan
minimum.
17. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan
Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung
dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-5-
Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial
Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World
Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan
bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan
tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota
salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan
tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan berdasarkan perjanjian internasional
dimaksud.
18. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek
terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian
secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan
untuk menggunakan Merek terdaftar.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
21. Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau
tanggal pengiriman surat secara elektronik.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen
yang berada di lingkungan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.
24. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan
secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik
dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan
mengenai Merek menurut Undang-Undang ini.
BAB II
LINGKUP MEREK
Pasal 2
(1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi:
a. Merek; dan
b. Indikasi Geografis.
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -6-
(2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. Merek Dagang; dan
b. Merek Jasa.
(3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar,
logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam
bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara,
hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur
tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang
diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan
perdagangan barang dan/atau jasa.
Pasal 3
Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.
BAB III
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK
Bagian Kesatu
Syarat dan Tata Cara Permohonan
Pasal 4
(1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon
atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau
non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
(2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mencantumkan:
a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat
Pemohon;
c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan
diajukan melalui Kuasa;
d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya
menggunakan unsur warna;
e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang
pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan
Hak Prioritas; dan
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-7-
f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis
barang dan/atau jenis jasa.
(3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran
biaya.
(5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per
kelas barang dan/atau jasa.
(6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang
dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek
tersebut.
(7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa
notasi dan rekaman suara.
(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek
yang dimohonkan pendaftarannya.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 5
(1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu
Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek
tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan
memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang
berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan
persetujuan tertulis dari para Pemohon yang
mewakilkan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing
dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri
wajib diajukan melalui Kuasa.
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -8-
(4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk
itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas
Merek tersebut.
Pasal 6
(1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang
dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
Bagian 2 dari 10
menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk
dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 7
(1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi
Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat
tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui
Kuasa.
(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili
hukum di Indonesia.
Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai
dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas
Pasal 9
Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus
diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-9-
yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan
anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan
Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial
Property) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade
Organization).
Pasal 10
(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7
Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib
dilengkapi dengan bukti penerimaan permohonan
pendaftaran Merek yang pertama kali menimbulkan Hak
Prioritas tersebut.
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3
(tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan
Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Permohonan
tersebut tetap diproses tetapi tanpa menggunakan Hak
Prioritas.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek
Pasal 11
(1) Permohonan diajukan dengan memenuhi semua
kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.
(2) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,
dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada
Pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -10-
tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat
pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan
persyaratan.
(3) Dalam hal kekurangan menyangkut kelengkapan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
jangka waktu pemenuhan kekurangan kelengkapan
persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan
dengan menggunakan Hak Prioritas.
(4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum
terpenuhi karena adanya bencana alam atau keadaan
memaksa di luar kemampuan manusia, Pemohon atau
Kuasanya dapat mengajukan permohonan secara tertulis
mengenai perpanjangan jangka waktu pemenuhan
kelengkapan persyaratan dimaksud.
Pasal 12
Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2),
Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon
atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik
kembali.
Bagian Keempat
Tanggal Penerimaan Permohonan
Pasal 13
(1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum
diberikan Tanggal Penerimaan.
(2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. formulir Permohonan yang telah diisi lengkap;
b. label Merek; dan
c. bukti pembayaran biaya.
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-11-
Bagian Kelima
Pengumuman Permohonan
Pasal 14
(1) Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi
Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari
terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama
2 (dua) bulan.
(3) Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana
elektronik dan/atau non-elektronik.
Pasal 15
Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:
a. nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika
Permohonan diajukan melalui Kuasa;
b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
c. Tanggal Penerimaan;
d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang
pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan
menggunakan Hak Prioritas; dan
e. label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan
jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau
huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak
lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai
terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin
atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa
Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -12-
Bagian Keenam
Keberatan dan Sanggahan
Pasal 16
(1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Menteri atas
Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti
bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah
Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat
didaftar atau ditolak.
(3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
Hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan,
salinan surat yang berisikan keberatan tersebut
dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.
Pasal 17
(1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan
terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 kepada Menteri.
(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua)
bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan
keberatan yang disampaikan oleh Menteri.
Bagian Ketujuh
Perbaikan dan Penarikan Kembali
Permohonan Pendaftaran Merek
Pasal 18
Perbaikan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap
penulisan nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya.
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-13-
Pasal 19
(1) Selama belum diterbitkannya sertifikat Merek atau surat
penolakan dari Menteri, Permohonan dapat ditarik
kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.
(2) Dalam hal penarikan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu
harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk
keperluan penarikan kembali tersebut.
BAB IV
PENDAFTARAN MEREK
Bagian Kesatu
Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak
Pasal 20
Merek tidak dapat didaftar jika:
a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan
perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan,
atau ketertiban umum;
b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut
barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat
tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan
penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan
pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman
yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang
sejenis;
d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas,
manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang
diproduksi;
e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
Pasal 21
(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -14-
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan
lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau
jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang
dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang
dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi
persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.
(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan
nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum
yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan
tertulis dari yang berhak;
b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau
singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau
emblem suatu negara, atau lembaga nasional
maupun internasional, kecuali atas persetujuan
tertulis dari pihak yang berwenang; atau
c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap
atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau
lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis
dari pihak yang berwenang.
(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang
beriktikad tidak baik.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan
Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 22
Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama
generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek
dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan
tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-15-
Bagian Kedua
Pemeriksaan Substantif Merek
Pasal 23
(1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang
dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan
pendaftaran Merek.
(2) Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi
pertimbangan dalam pemeriksaan substantif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal
berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan
substantif terhadap Permohonan.
(4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal
berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan
pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
(5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu
paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.
(6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan
substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek
di luar Pemeriksa.
(7) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga
ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana
Bagian 3 dari 10
dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan
hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh
Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa
Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -16-
Pasal 24
(1) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat
didaftar, Menteri:
a. mendaftarkan Merek tersebut;
b. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada
Pemohon atau Kuasanya;
c. menerbitkan sertifikat Merek; dan
d. mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam
Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-
elektronik.
(2) Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak
dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan
secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan
menyebutkan alasannya.
(3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari
terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau
Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara
tertulis dengan menyebutkan alasannya.
(4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri
menolak Permohonan tersebut.
(5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat
diterima, Menteri melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan
tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
Pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat
diterima, Menteri menolak Permohonan tersebut.
(7) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau
Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
(8) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, Menteri menyampaikan tembusan surat
pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-17-
kepada pihak yang mengajukan keberatan.
Pasal 25
(1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek
tersebut terdaftar.
(2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang
didaftar;
b. nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal
Permohonan melalui Kuasa;
c. Tanggal Penerimaan;
d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan
yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan
dengan menggunakan Hak Prioritas;
e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan
mengenai macam warna jika Merek tersebut
menggunakan unsur warna, dan jika Merek
menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin,
dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam
bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam
bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim
digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara
pengucapannya dalam ejaan Latin;
f. nomor dan tanggal pendaftaran;
g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya
didaftar; dan
h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.
(3) Dalam hal sertifikat Merek yang telah diterbitkan tidak
diambil oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka
waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung
sejak tanggal penerbitan sertifikat, Merek yang telah
terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.
Pasal 26
Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk
memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -18-
dengan membayar biaya.
Bagian Ketiga
Perbaikan Sertifikat
Pasal 27
(1) Pemilik Merek terdaftar atau Kuasanya dapat
mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis
kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat
Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tanpa
dikenai biaya.
(2) Dalam hal kesalahan sertifikat Merek disebabkan oleh
kesalahan Pemohon dalam mengajukan Permohonan
pendaftaran Merek, perbaikan sertifikat Merek dikenai
biaya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan sertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Permohonan Banding
Pasal 28
(1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan
Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh
Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek
dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri
dengan dikenai biaya.
(3) Permohonan banding diajukan dengan menguraikan
secara lengkap keberatan serta alasan terhadap
penolakan Permohonan.
(4) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan
merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas
Permohonan yang ditolak.
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-19-
Pasal 29
(1) Permohonan banding terhadap penolakan Permohonan
diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan
puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat
pemberitahuan penolakan Permohonan.
(2) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak diajukan, penolakan Permohonan
dianggap diterima oleh Pemohon.
Pasal 30
(1) Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
penerimaan permohonan banding.
(2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan
permohonan banding, Menteri menerbitkan dan
memberikan sertifikat Merek kepada Pemohon atau
Kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
(3) Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan
banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan
gugatan atas putusan penolakan permohonan banding
kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
keputusan penolakan tersebut.
(4) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kasasi.
Pasal 31
Dalam hal Merek terdaftar melanggar ideologi negara, peraturan
perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan
ketertiban umum, Komisi Banding Merek memberikan
rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan.
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan,
pemeriksaan serta penyelesaian banding pada Komisi Banding
Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan
Pasal 31 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -20-
Bagian Kelima
Komisi Banding Merek
Pasal 33
(1) Komisi Banding Merek terdiri atas:
a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
c. ahli di bidang Merek sebagai anggota; dan
d. Pemeriksa senior sebagai anggota.
(2) Anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh)
orang terdiri atas 15 (lima belas) orang Pemeriksa senior
dan 15 (lima belas) orang ahli di bidang Merek yang
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa
jabatan 3 (tiga) tahun.
(3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota
Komisi Banding Merek.
(4) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding
Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling
sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang
Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan
substantif terhadap Permohonan.
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi
Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam
Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek
Terdaftar
Pasal 35
(1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal
Penerimaan.
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-21-
(2) Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang
sama.
(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik
dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau
Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum
berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi Merek
terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
(4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu
pelindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai
biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.
Pasal 36
Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon
melampirkan surat pernyataan tentang:
a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang
atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat
Merek tersebut; dan
b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a
masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.
Pasal 37
(1) Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis
kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan
menyebutkan alasannya.
(3) Keberatan terhadap penolakan permohonan
perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding
Merek.
(4) Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -22-
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan
permohonan perpanjangan.
Pasal 38
(1) Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau
lambang perusahaan atau badan hukum, tidak
memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup
dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan
Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi
Merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa
terhadap perpanjangan Merek dimaksud.
(2) Dalam hal terjadi sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), penetapan pendaftaran permohonan
perpanjangan Merek ditetapkan setelah memiliki putusan
yang berkekuatan hukum tetap.
Pasal 39
(1) Perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar
dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
(2) Perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan
secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan
Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 40
(1) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau
alamat pemilik Merek terdaftar diajukan kepada Menteri
dengan dikenai biaya untuk dicatat dengan disertai
salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut.
(2) Perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana
Bagian 4 dari 10
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses
Permohonan pendaftaran Merek.
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-23-
(3) Perubahan nama dan/atau alamat pemilik Merek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam
Berita Resmi Merek.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau
alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB V
PENGALIHAN HAK DAN LISENSI
Bagian Kesatu
Pengalihan Hak
Pasal 41
(1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan
karena:
a. pewarisan;
b. wasiat;
c. wakaf;
d. hibah;
e. perjanjian; atau
f. sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek
yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang
sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek
terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
(3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan
pencatatannya kepada Menteri.
(4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen
pendukungnya.
(5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -24-
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam
Berita Resmi Merek.
(6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak
dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
(7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
(8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan
pendaftaran Merek.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(8) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Lisensi
Pasal 42
(1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi
kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut
baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau
jasa.
(2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan
lain.
(3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya
kepada Menteri dengan dikenai biaya.
(4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi
Merek.
(5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat
hukum pada pihak ketiga.
(6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang
langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan
akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau
memuat pembatasan yang menghambat kemampuan
bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-25-
teknologi.
Pasal 43
Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi
kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan
Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek
tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
Pasal 44
Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama
dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.
Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pencatatan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB VI
MEREK KOLEKTIF
Pasal 46
(1) Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif
hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan
jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan
sebagai Merek Kolektif.
(2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib
disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek
tersebut sebagai Merek Kolektif.
(3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat
pengaturan mengenai:
a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa
yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -26-
b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan
Merek Kolektif.
(4) Untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang
diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud
dan/atau pelayanan publik.
Pasal 47
Terhadap Permohonan pendaftaran Merek Kolektif dilakukan
pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 46.
Pasal 48
Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Merek Kolektif
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
Pasal 49
(1) Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib
dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan
dikenai biaya.
(2) Pencatatan pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi
Merek.
Pasal 50
Merek Kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas Merek
Kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak
lain.
Pasal 51
Ketentuan lebih lanjut mengenai Merek Kolektif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 diatur
dengan Peraturan Menteri.
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-27-
BAB VII
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL
Pasal 52
(1) Permohonan pendaftaran Merek internasional dapat
berupa:
a. Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke
biro internasional melalui Menteri; atau
b. Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai
salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri
dari biro internasional.
(2) Permohonan pendaftaran Merek internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya
dapat dimohonkan oleh:
a. Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia;
b. Pemohon yang memiliki domisili atau tempat
kedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; atau
c. Pemohon yang memiliki kegiatan usaha industri
atau komersial yang nyata di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
mengajukan Permohonan atau memiliki pendaftaran
Merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan
pendaftaran Merek internasional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Merek
internasional berdasarkan Protocol Relating to the Madrid
Agreement Concerning the International Registration of
Marks diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
INDIKASI GEOGRAFIS
Pasal 53
(1) Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis
didaftar oleh Menteri.
(2) Untuk memperoleh pelindungan sebagaimana dimaksud
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -28-
pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus
mengajukan Permohonan kepada Menteri.
(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan:
a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan
geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang
dan/atau produk berupa:
1. sumber daya alam;
2. barang kerajinan tangan; atau
3. hasil industri;
b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
(4) Ketentuan mengenai pengumuman, keberatan,
sanggahan, dan penarikan kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19
berlaku secara mutatis mutandis bagi Permohonan
pendaftaran Indikasi Geografis.
Pasal 54
(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang
bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib
diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat didaftar apabila Indikasi Geografis tersebut telah
memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya
dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di negara asalnya.
Pasal 55
(1) Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan
perjanjian internasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Indikasi
Geografis dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 diatur dengan Peraturan Menteri.
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-29-
BAB IX
PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS
Bagian Kesatu
Indikasi Geografis yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak
Pasal 56
(1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:
a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan
perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan,
dan ketertiban umum;
b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat
mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal
sumber, proses pembuatan barang, dan/atau
kegunaannya; dan
c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai
varietas tanaman dan digunakan bagi varietas
tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan
padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi
geografis yang sejenis.
(2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat
dibuktikan kebenarannya; dan/atau
b. memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan
Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.
Pasal 57
(1) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (2) dapat dimintakan banding kepada Komisi
Banding Merek.
(2) Ketentuan mengenai banding sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara
mutatis mutandis bagi permintaan banding sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -30-
Bagian Kedua
Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis
Pasal 58
(1) Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh
Tim Ahli Indikasi Geografis.
(2) Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif Merek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan
Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis bagi
pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Pasal 59
(1) Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim independen
untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen
Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan
pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan
dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, dan/atau
pengawasan Indikasi Geografis nasional.
(2) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana
Bagian 5 dari 10
dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 15 (lima
belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki
kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari:
a. perwakilan dari Menteri;
b. perwakilan dari kementerian yang membidangi
masalah pertanian, perindustrian, perdagangan,
dan/atau kementerian terkait lainnya;
c. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang
untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian
terhadap kualitas barang; dan/atau
d. ahli lain yang kompeten.
(3) Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
(4) Tim Ahli Indikasi Geografis dipimpin oleh seorang ketua
yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-31-
Geografis.
(5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Indikasi Geografis
dibantu oleh tim teknis penilaian yang keanggotaannya
didasarkan pada keahlian.
Pasal 60
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pendaftaran Indikasi Geografis serta pengangkatan anggota,
susunan organisasi, tugas, dan fungsi Tim Ahli Indikasi
Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai
dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pelindungan dan Penghapusan
Indikasi Geografis
Pasal 61
(1) Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi,
kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar
diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu
barang.
(2) Indikasi Geografis dapat dihapus jika:
a. tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); dan/atau
b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (1) huruf a.
Pasal 62
(1) Tim Ahli Indikasi Geografis atas inisiatifnya sendiri atau
laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap
reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis
terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri.
(2) Dalam hal Menteri menerima laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli
Indikasi Geografis, Menteri meneruskan laporan tersebut
kepada Tim Ahli Indikasi Geografis paling lama 30 (tiga
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -32-
puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut.
(3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan
memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang
harus dilakukan kepada Menteri.
(4) Dalam hal hasil keputusan menyatakan Indikasi
Geografis memenuhi ketentuan untuk dihapus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Menteri melaksanakan penghapusan.
(5) Dalam hal Menteri memberikan keputusan penghapusan
terhadap Indikasi Geografis, Menteri memberitahukan
secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan
kepada seluruh Pemakai Indikasi Geografis, atau melalui
Kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung
sejak diterimanya keputusan tersebut.
(6) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung
sejak diputuskannya hasil penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) keputusan tersebut diumumkan
dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.
(7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
harus menyatakan penghapusan Indikasi Geografis dan
berakhirnya hak atas pemakaian Indikasi Geografis oleh
para Pemakai Indikasi Geografis.
(8) Keberatan terhadap penghapusan Indikasi Geografis
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan
kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak diterimanya keputusan penghapusan
tersebut.
Bagian Keempat
Indikasi Asal
Pasal 63
Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-33-
atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal
suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam
perdagangan.
Pasal 64
Indikasi asal merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang
tidak secara langsung terkait dengan faktor alam.
Pasal 65
Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi asal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan
Peraturan Menteri.
BAB X
PELANGGARAN DAN GUGATAN
Bagian Kesatu
Pelanggaran atas Indikasi Geografis
Pasal 66
Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:
a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung
maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk
yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi
Geografis;
b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara
langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau
produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan
maksud untuk:
1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk
tersebut sebanding kualitasnya dengan barang
dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi
Geografis;
2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut;
atau
3. mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi
Geografis;
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -34-
c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan
masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis
barang itu;
d. pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai
Indikasi Geografis terdaftar;
e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan
sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau
produk atau kualitas barang dan/atau produk yang
terdapat pada:
1. pembungkus atau kemasan;
2. keterangan dalam iklan;
3. keterangan dalam dokumen mengenai barang
dan/atau produk tersebut; atau
4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-
usulnya dalam suatu kemasan.
f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat
luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk
tersebut.
Bagian Kedua
Gugatan
Pasal 67
(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 dapat diajukan gugatan.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh:
a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi
Geografis; dan/atau
b. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan
geografis tertentu dan yang diberi kewenangan
untuk itu.
Pasal 68
(1) Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan
pendaftaran sebagai Indikasi Geografis, suatu tanda
dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak
berhak mendaftar menurut ketentuan sebagaimana
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-35-
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), pihak yang beriktikad
baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda
tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
(2) Dalam hal tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah terdaftar sebagai Merek, Menteri membatalkan dan
mencoret pendaftaran Merek tersebut untuk seluruh atau
sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2
(dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar
sebagai Indikasi Geografis.
(3) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan
secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya
dengan menyebutkan alasannya.
(4) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan
diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
(5) Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan
berakhirnya pelindungan hukum atas Merek tersebut
untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama.
(6) Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan
kepada Pengadilan Niaga.
(7) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dapat diajukan kasasi.
Pasal 69
(1) Pemegang Hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan
gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa
hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian
penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis
yang digunakan secara tanpa hak.
(2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak
yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan
pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan,
perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -36-
Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak.
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 70
(1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah
pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan
Permohonan Indikasi Geografis;
b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
d. sosialisasi dan pemahaman atas pelindungan
Indikasi Geografis;
e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi
Geografis;
f. pelatihan dan pendampingan;
g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
h. pelindungan hukum; dan
i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan
pemasaran barang dan/atau produk Indikasi
Geografis.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 71
(1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-37-
pula dilakukan oleh masyarakat.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan untuk:
a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan
karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya
Indikasi Geografis; dan
b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak
sah.
(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada pemegang Indikasi Geografis
dan/atau Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4) diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB XII
PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK
Bagian Kesatu
Penghapusan
Pasal 72
(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh
pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
(2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui
Kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis
barang dan/atau jasa.
(3) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya
dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis
oleh penerima Lisensi.
(4) Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian
Bagian 6 dari 10
Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk
mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
(5) Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -38-
pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi
Merek.
(6) Penghapusan Merek terdaftar dapat dilakukan atas
prakarsa Menteri.
(7) Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri
dapat dilakukan jika:
a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau
keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan
perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan,
dan ketertiban umum; atau
c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan
ekspresi budaya tradisional, warisan budaya
takbenda, atau nama atau logo yang sudah
merupakan tradisi turun temurun.
(8) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
ayat (7) dapat dilakukan setelah mendapatkan
rekomendasi dari Komisi Banding Merek.
(9) Komisi Banding Merek memberikan rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan
permintaan Menteri.
Pasal 73
(1) Pemilik Merek yang keberatan terhadap keputusan
penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) dan ayat
(7) dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata
Usaha Negara.
(2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Pasal 74
(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh
pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan
ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak
digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-39-
perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal
pendaftaran atau pemakaian terakhir.
(2) Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
a. larangan impor;
b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran
barang yang menggunakan Merek yang
bersangkutan atau keputusan dari pihak yang
berwenang yang bersifat sementara; atau
c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
(3) Penghapusan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi
Merek.
Pasal 75
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif
terdaftar.
Bagian Kedua
Pembatalan
Pasal 76
(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh
pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal
21.
(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan
gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mengajukan Permohonan kepada Menteri.
(3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga
terhadap pemilik Merek terdaftar.
Pasal 77
(1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat
diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -40-
sejak tanggal pendaftaran Merek.
(2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu
jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek
yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara,
peraturan perundang-undangan, moralitas, agama,
kesusilaan, dan ketertiban umum.
Pasal 78
(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat
(3) dapat diajukan kasasi.
(2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan
kepada para pihak yang bersengketa.
Pasal 79
Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap Merek Kolektif terdaftar.
BAB XIII
SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Pasal 80
Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan
Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini dilaksanakan oleh Menteri.
Pasal 81
Sistem jaringan dokumentasi dan informasi Merek dan
Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
diselenggarakan melalui sarana elektronik dan/atau non-
elektronik yang dapat diakses secara nasional dan
internasional.
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-41-
BAB XIV
BIAYA
Pasal 82
(1) Semua biaya yang wajib dibayarkan dalam Undang-
Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Semua biaya yang telah dibayarkan melalui kas negara
tidak dapat ditarik kembali.
(3) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan
persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat
menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Gugatan atas Pelanggaran Merek
Pasal 83
(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek
terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain
yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang
sejenis berupa:
a. gugatan ganti rugi; dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan
dengan penggunaan Merek tersebut.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula
diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan
putusan pengadilan.
(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada Pengadilan Niaga.
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -42-
Pasal 84
(1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah
kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau
penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan
permohonan kepada hakim untuk menghentikan
kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan
barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut
secara tanpa hak.
(2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang
menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat
memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang
tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Bagian Kedua
Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga
Pasal 85
(1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3),
Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua
Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal
atau domisili tergugat.
(2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan
tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat.
(3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan
yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat
diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani
panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal
pendaftaran gugatan.
(4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua
Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
(5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung
sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-43-
mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk
menetapkan hari sidang.
(6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling
lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
(7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas
gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah
perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara
tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga
puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
(8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum
yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum.
(9) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada
para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah
putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diucapkan.
Pasal 86
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara gugatan Merek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap syarat dan tata cara gugatan
Indikasi Geografis.
Bagian Ketiga
Kasasi
Pasal 87
Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi.
Pasal 88
(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
87 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah
tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -44-
atau diberitahukan kepada para pihak dengan
mendaftarkan kepada panitera pada Pengadilan Niaga
yang telah memutus gugatan.
(2) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal
permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada
pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang
ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
(3) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pihak
termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah
permohonan kasasi didaftarkan.
(4) Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori
kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14
(empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi
didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Panitera wajib menyampaikan memori kasasi kepada
termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori
kasasi diterima oleh panitera.
(6) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori
kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari
setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan panitera wajib
menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon
kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori
kasasi diterima oleh panitera.
(7) Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi
yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling
lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8) Sidang pemeriksaan dan putusan Permohonan kasasi
harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari
setelah tanggal Permohonan kasasi diterima oleh Majelis
Kasasi.
(9) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan
hukum yang mendasari putusan tersebut harus
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-45-
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
(10) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi
putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh)
Bagian 7 dari 10
hari setelah tanggal putusan atas Permohonan kasasi
diucapkan.
(11) Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada pemohon
kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari
setelah putusan kasasi diterima.
(12) Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan
kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 89
Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan
hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali.
Pasal 90
Ketentuan mengenai pengajuan kasasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 dan pengajuan peninjauan kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap pengajuan gugatan Indikasi
Geografis.
Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Putusan
Pasal 91
(1) Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan
pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan
resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penghapusan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -46-
Peraturan Pemerintah.
Pasal 92
(1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek
dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang
bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan
dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.
(2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis
kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan
menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan
penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat
Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
Bagian Kelima
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal 93
Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
BAB XVI
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN
Pasal 94
Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek
terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim
Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan
sementara tentang:
a. pencegahan masuknya barang yang diduga hasil
pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
b. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan
pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
c. pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-47-
oleh pelanggar; dan/atau
d. penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang
lebih besar.
Pasal 95
Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis
kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat
terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan sebagai
berikut:
a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat
terjadinya pelanggaran Merek;
c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang
dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan,
dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau
jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan
dikenai penetapan sementara.
Pasal 96
(1) Dalam hal permohonan penetapan sementara telah
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
95, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan
penetapan sementara dan wajib menyerahkan
permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1x24
(satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan
Niaga.
(2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan
Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk
memeriksa permohonan penetapan sementara.
(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak
tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk
mengabulkan atau menolak permohonan penetapan
sementara.
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -48-
(4) Dalam hal permohonan penetapan sementara
dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga menerbitkan surat
penetapan sementara pengadilan.
(5) Surat penetapan sementara pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang
dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam
waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak,
hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan
tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan
disertai alasannya.
Pasal 97
(1) Dalam hal Pengadilan Niaga menerbitkan surat
penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 96 ayat (4) Pengadilan Niaga memanggil pihak yang
dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan
sementara untuk dimintai keterangan.
(2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat
menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Merek
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara,
hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan untuk
menguatkan atau membatalkan penetapan sementara
pengadilan.
(4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan
maka:
a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus
dikembalikan kepada pemohon penetapan;
b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan
ganti rugi atas pelanggaran Merek; dan/atau
c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran
Merek kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-49-
Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai
negeri sipil.
(5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan,
uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera
diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan
sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara
tersebut.
Pasal 98
Ketentuan mengenai penetapan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap Hak atas Indikasi
Geografis.
BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 99
(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu
di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara
pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana
Merek.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
melakukan:
a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Merek;
b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang Merek;
c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -50-
bidang Merek;
e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang
diduga terdapat barang bukti, pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Merek;
f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam
perkara tindak pidana di bidang Merek;
g. permintaan keterangan ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Merek;
h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk
melakukan penangkapan, penahanan, penetapan
daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap
pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup
bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.
(3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai
negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran
penyidikan.
(4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan
dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan
tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
(5). Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat
penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada
penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 100
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan
Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek
terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-51-
sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan
Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya
dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang
dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis
barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan,
gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian
manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 101
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan
tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan
dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang
dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang
dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan
tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya
dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang
dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang
dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 102
Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -52-
yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang
dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan
Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).
Pasal 103
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.
BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 104
Bagian 8 dari 10
(1) Semua Permohonan yang diajukan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tetapi
belum selesai diproses pada tanggal berlakunya Undang-
Undang ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-
Undang tersebut.
(2) Semua Merek yang telah didaftar berdasarkan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan masih
berlaku pada saat diundangkannya Undang-Undang ini,
dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undang ini
untuk selama sisa jangka waktu pendaftarannya.
Pasal 105
Sengketa Merek yang masih dalam proses di pengadilan pada
saat Undang-Undang ini berlaku tetap diproses berdasarkan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sampai
mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 106
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
www.peraturan.go.id
2016, No.252
-53-
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4131), dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.
Pasal 107
Pada Saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 108
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.
Pasal 109
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
2016, No.252 -54-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I
No.5953 HUKUM. Merek. Indikasi Geografis. Pencabutan.
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 252).
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
I. UMUM
Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik
di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju
perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan
semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana
transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik
barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa
tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan
memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal
yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang
lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan
pelindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin
mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang
dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat
akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual
manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan
perdagangan memegang peranan yang sangat penting.
Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah
negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional
www.peraturan.go.id
No.5953 -2-
menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna
melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran
Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang
sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek
mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.
Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi
tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade
Organization) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek
Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (Trade Related Aspect of
Intellectual Property Rights/TRIPs) sebagaimana telah disahkan dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk
mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut.
Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia
dalam meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property
(Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor
15 Tahun 1997 dan Trademark Law Treaty (Traktat Hukum Merek) yang
disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian
internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia
untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan
ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.
Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya
pelindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek
nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi
meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang
termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut.
Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan
bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan
beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan
prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan
minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan
Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan
label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar
biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan
minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan
www.peraturan.go.id
No.5953
-3-
Tanggal Penerimaan atau filing date.
Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam
Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian
proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap
Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan
agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika
ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan
pemeriksaan kembali.
Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek,
pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan
perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah
berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini
dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah
kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan
dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.
Selain itu, untuk lebih memberikan pelindungan hukum terhadap
pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan
oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut
diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan
hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek
terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi
pidana denda diperberat.
Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah
tentang Indikasi Geografis, mengingat Indikasi Geografis merupakan
potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam
perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Undang-
Undang ini ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merek dan Indikasi
Geografis.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5953 -4-
Pasal 3
Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah setelah Permohonan
melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan
proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan
Menteri untuk diterbitkan sertifikat.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “label Merek” adalah contoh Merek atau
etiket yang dilampirkan dalam Permohonan pendaftaran Merek.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “karakteristik dari Merek” adalah berupa
gambar/lukisan yang dapat dilihat dari depan, samping, atas,
dan bawah.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Pada prinsipnya Permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1
(satu) kelas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan
Trademark Law Treaty yang telah diratifikasi dengan Keputusan
www.peraturan.go.id
No.5953
-5-
Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark
Law Treaty. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik
Merek yang akan menggunakan Mereknya untuk beberapa barang
dan/atau jasa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku pula bagi Permohonan dengan
menggunakan Hak Prioritas.
Ayat (2)
Alamat Kuasa Pemohon dipergunakan sebagai alamat surat-
menyurat kepada Pemohon, baik surat terkait dengan Permohonan
maupun surat panggilan pengadilan.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara
yang hanya menjadi salah satu anggota Konvensi Paris atau anggota
persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia.
Yang dimaksud dengan “Konvensi Paris” adalah Paris Convention for
the Protection of Industrial Property Tahun 1883 beserta segala
perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang memuat
beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran Merek
dengan menggunakan Hak Prioritas adalah 6 (enam) bulan;
b. jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan
permintaan pertama di negara asal;
c. tanggal pengajuan Permohonan tidak termasuk dalam
perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
d. dalam hal jangka waktu terakhir adalah hari libur, pengajuan
permintaan pendaftaran Merek dimana pelindungan dimintakan,
www.peraturan.go.id
No.5953 -6-
jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja
berikutnya.
Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bukti Hak Prioritas” adalah berupa
salinan surat Permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali
diajukan di negara anggota Konvensi Paris atau anggota organisasi
perdagangan dunia.
Ayat (2)
Penerjemahan dilakukan oleh penerjemah tersumpah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Tanggal Penerimaan dikenal dengan filing date.
Tanggal Penerimaan dapat sama dengan tanggal pengajuan
Permohonan jika persyaratan minimum dipenuhi pada saat
pengajuan Permohonan. Apabila pemenuhan kelengkapan
persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal
pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai Tanggal
Penerimaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5953
-7-
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “setiap pihak” adalah pihak selain
Pemohon atau Kuasanya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Perbaikan penulisan nama dan/atau alamat misalnya Fahrul Arifin
menjadi Fachrul Arifin, Jl. Nuri No. 445 menjadi Jl. Nuri 10 No. 445.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan ketertiban umum”
adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam
masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung
perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan
atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman
masyarakat atau golongan.
Huruf b
Bagian 9 dari 10
Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang
dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “memuat unsur yang dapat menyesatkan”
misalnya Merek “Kecap No. 1” tidak dapat didaftarkan karena
menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, Merek
“netto 100 gram” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan
masyarakat terkait dengan ukuran barang.
www.peraturan.go.id
No.5953 -8-
Huruf d
Yang dimaksud dengan “memuat keterangan yang tidak sesuai
dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa
yang diproduksi” adalah mencantumkan keterangan yang tidak
sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risiko dari
produk dimaksud. Contohnya: obat yang dapat menyembuhkan
seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.
Huruf e
Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda
tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda
titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “nama umum” antara lain Merek “rumah
makan” untuk restoran, Merek “warung kopi” untuk kafe. Adapun
“lambang milik umum” antara lain “lambang tengkorak” untuk
barang berbahaya, lambang “tanda racun” untuk bahan kimia,
“lambang sendok dan garpu” untuk jasa restoran.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah
kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan
antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga
menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk,
cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur,
maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek
tersebut.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Merek yang dimohonkan lebih
dahulu” adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah
disetujui untuk didaftar.
Huruf b
Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik
pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan
dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat
mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
www.peraturan.go.id
No.5953
-9-
Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut
yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-
besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan
oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek
dimaksud di beberapa negara.
Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga
dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk
melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai
terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “nama badan hukum” adalah nama
badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “lembaga nasional” termasuk
organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beriktikad tidak baik”
adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya
memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek
pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi
persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan
konsumen.
Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan,
logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak
lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum
sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek
yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi
iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidak-tidaknya patut
diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang
www.peraturan.go.id
No.5953 -10-
sudah dikenal tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “tanggal pendaftaran” adalah tanggal
didaftarnya Merek.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5953
-11-
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Jika kesalahan pengetikan sertifikat tersebut bukan merupakan
kesalahan Pemohon, perbaikan sertifikat tidak dipungut biaya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan banding
hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat
substantif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Permohonan banding harus memuat alasan yang lebih mendalam
atas keberatan terhadap penolakan. Ketentuan ini diperlukan
untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding yang
digunakan sebagai alat untuk melengkapi kekurangan persyaratan
dalam Permohonan, mengingat kesempatan untuk melengkapi
kekurangan persyaratan dalam Permohonan telah diberikan pada
tahap sebelumnya.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5953 -12-
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Ahli yang dapat diangkat sebagai anggota Komisi Banding
Merek dapat berasal dari berbagai kalangan, baik dari
pemerintah maupun swasta.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “Pemeriksa senior” adalah Pemeriksa
yang telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan
pemeriksaan Permohonan dan menduduki jabatan fungsional
paling rendah Pemeriksa Merek Ahli Madya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan jumlah anggota majelis berjumlah ganjil dimaksudkan
agar jika terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil
berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5953
-13-
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, misalnya perubahan kepemilikan Merek karena
pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau
akuisisi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5953 -14-
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dokumen yang dimaksud antara lain sertifikat Merek dan bukti
lain yang mendukung kepemilikan hak tersebut.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah
pengalihan Hak atas Merek dicatat, dimaksudkan untuk
memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Merek yang masih dalam proses Permohonan dapat pula
dimohonkan pencatatan pengalihan hak.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kecuali bila diperjanjikan lain” adalah
perjanjian lisensi yang diberlakukan tidak hanya mencakup
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya
mencakup sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5953
-15-
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Dalam hal pemilik Merek terdaftar tidak menggunakan sendiri
Mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan Merek tersebut oleh
penerima Lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik Merek
terdaftar yang bersangkutan.
Hal itu berkaitan dengan ketentuan mengenai kemungkinan
penghapusan pendaftaran Merek yang tidak digunakan dalam
perdagangan barang dan/atau jasa dalam waktu 3 (tiga) tahun
berturut-turut.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri
umum, atau mutu barang dan/atau jasa serta
pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan
yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan Merek
Kolektif yang bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5953 -16-
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Alasan Merek Kolektif tidak dapat dilisensikan disebabkan
kepemilikannya bersifat kolektif dan jika ada pihak lain yang akan
menggunakan Merek tersebut tidak perlu mendapat Lisensi dari
pemilik Merek Kolektif, cukup menggabungkan diri.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha industri atau
komersial yang nyata di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia” adalah kegiatan usaha yang benar-benar riil,
konkret, dan efektif di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5953
-17-
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis
tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan
masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG).
Angka 1
Yang dimaksud dengan “sumber daya alam” adalah
segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia
yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti
hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga
komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam,
berbagai jenis logam, air, dan tanah.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “hasil industri” adalah hasil dari
olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang
jadi antara lain Tunun Gringsing, Tenun Sikka.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5953 -18-
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “ahli lain yang kompeten” adalah
akademisi atau praktisi yang memiliki keahlian di bidangnya
terkait dengan Indikasi Geografis.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
Bagian 10 dari 10
No.5953
-19-
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Indikasi asal tidak sama dengan Indikasi Geografis karena indikasi
asal hanya mengidentifikasi asal barang itu diproduksi yang tidak
terkait dengan faktor alam.
Contoh kamera bermerek Nikon yang berasal dari Jepang tetapi juga
dibuat oleh pabriknya yang berada di Cina melalui Lisensi dan pada
kamera produk Cina tersebut ditulis Made in China. Label Made in
China ini adalah indikasi asal. Hak indikasi asal timbul sejalan dengan
perwujudan objek dan bukan melalui pendaftaran, berbeda dengan
pelindungan Indikasi Geografis yang bersifat konstitutif dan
mewajibkan pendaftaran.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemerintah pusat” adalah kementerian
dan/atau lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab di
bidang hukum, pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri,
pertanian, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan,
ekonomi kreatif, pariwisata, riset dan teknologi, kelautan, dan
www.peraturan.go.id
No.5953 -20-
bidang lain yang terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain
pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang
konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemilik Merek yang tidak terdaftar” antara
lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau
pemilik Merek terkenal tetapi Mereknya tidak terdaftar.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5953
-21-
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam Undang-Undang ini diatur ketentuan mengenai
kemungkinan menggunakan sebagian Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang
berasal dari semua biaya yang berhubungan dengan Merek dan
Indikasi Geografis.
Yang dimaksud dengan “menggunakan penerimaan” adalah
pemakaian PNBP berdasarkan sistem dan mekanisme yang
berlaku. Dalam hal ini seluruh penerimaan disetorkan langsung ke
kas negara sebagai PNBP.
Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata berdasarkan
perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan
untuk memberikan pelindungan hukum kepada pemilik Merek
terkenal meskipun belum terdaftar.
Ayat (3)
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5953 -22-
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
www.peraturan.go.id
No.5953
-23-
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “berkas perkara kasasi” adalah
Permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori
kasasi serta dokumen lain.
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (11)
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” antara lain
negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para
www.peraturan.go.id
No.5953 -24-
pihak.
Pasal 94
Huruf a
Yang dimaksud dengan “barang” termasuk barang impor.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar
menghilangkan barang bukti.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 95
Huruf a
Yang dimaksud dengan ”bukti kepemilikan Merek” adalah sertifikat
Merek.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Keterangan tersebut berupa uraian jenis barang dan/atau jasa
yang diduga sebagai produk hasil pelanggaran Merek.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id
No.5953
-25-
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
www.peraturan.go.id