NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/serikat Buruh
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 4
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul,
mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara
tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan
yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga
negara;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan
berserikat, pekerja/buruh berhak membentuk dan
mengembangkan serikat pekerja/serikat buruh yang
bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung
jawab;
c. bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana
untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela
kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta
keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial
yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Undang-undang
tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28
Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang
Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan
Internasional Nomor 98 mengenai berlakunya
Dasar-Dasar daripada Hak untuk Berorganisasi dan
untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara Tahun
1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1050);
3. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Dengan Persetujuan …
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT
BURUH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari,
oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi
hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya.
2. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat
pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu
perusahaan atau di beberapa perusahaan.
3. Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat
pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/serikat yang
tidak bekerja di perusahaan.
4. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat
pekerja/serikat buruh.
5. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi
serikat pekerja/serikat buruh.
6. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengusaha adalah :
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada
di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau
tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik
milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lain.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
9. Perselisihan …
9. Perselisihan antar serikat pekerja/antar serikat burh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara
serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh, dan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh lain, karena tidak adanya
persesuaian paham mengenai keanggotaan serta pelaksanaan hak dan
kewajiban keserikatpekerjaan.
10. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan.
BAB II
ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh menerima Pancasila sebagai dasar negara dan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
(2) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang tidak bertentangan dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 3
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis,
dan bertanggung jawab.
Pasal 4
(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan
hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi
pekerja/serikat dan keluarganya.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat
buruh mempunyai fungsi :
a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan
penyelesaian perselisihan industrial;
b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang
ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis,
dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan
kepentingan anggotanya;
e. sebagai …
e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan
pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan
saham di perusahaan;
BAB III
PEMBENTUKAN
Pasal 5
(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat
pekerja/serikat buruh.
(2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang pekerja/buruh.
Pasal 6
(1) Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota
federasi serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh
sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh.
Pasal 7
(1) Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi
anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh
sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh.
Pasal 8
Perjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran rumah
tangganya.
Pasal 9
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa
tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik, dan pihak
manapun.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Pasal 10 …
Pasal 10
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis
pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh.
Pasal 11
(1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga.
(2) anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sekurang-kurangnya harus memuat :
a. nama dan lambang;
b. dasar negara, asas, dan tujuan;
c. tanggal pendirian;
d. tempat kedudukan;
e. keanggotaan dan kepengurusan;
f. sumber dan pertanggungjawaban keuangan; dan
g. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah
tangga.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 12
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh harus terbuka untuk menerima anggota tanpa
membedakan aliran politik, agama, suku agama, dan jenis kelamin.
Pasal 13
Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi
serikat pekerja/buruh diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah
tangganya.
Pasal 14
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
(1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu
serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan.
(2) Dalam hal seorang pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
ternyata tercatat pada lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh,
yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat
pekerja/serikat buruh yang dipilihnya.
Pasal 15 …
Pasal 15
Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu
perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentangan kepentingan antara
pihak pengusaha dan pekerja/buruh, tidak boleh menjadi pengurus serikat
pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 16
(1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari
satu federasi serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Setiap federasi serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi
anggota dari satu konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
Pasal 17
(1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat
buruh dengan pernyataan tertulis.
(2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah
tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
(3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat
pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas
kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat
buruh.
BAB V
PEMBERITAHUAN DAN PENCATATAN
Pasal 18
(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara
tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan setempat untuk dicatat.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri :
a. daftar nama anggota pembentuk;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
c. susunan dan nama pengurus.
Pasal 19
Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh
sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat terlebih dahulu.
Pasal 20 …
Pasal 20
(1) Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),
wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap
serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat
(2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat-lambatnya 21
(dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima
pemberitahuan.
(2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
dapat menangguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti
pencatatan dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2),
Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19.
(3) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan
alasan-alasannya diberitahukan secara tertulis kepada serikat
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat
buruh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.
Pasal 21
Dalam hal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga,
pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh memberitahukan kepada instansi pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah
tangga tersebut.
Pasal 22
Bagian 2 dari 4
(1) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),
harus mencatat serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2),
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 119 dalam buku
pencatatan dan memelihara dengan baik.
(2) Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dapat
dilihat disetiap saat dan terbuka untuk umum.
Pasal 23
Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus
memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra sesuai dengan
tingkatannya.
Pasal 24 …
Pasal 24
Ketentuan mengenai tata cara pencatatan diatur lebih lanjut dengan
keputusan menteri.
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 25
(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan
berhak :
a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan
industrial;
c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan
dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak
bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 26
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh dapat berafiliasi dan/atau bekerja sama dengan serikat
pekerja/serikat buruh internasional dan/atau organisasi internasional lainnya
dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pasal 27
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan
berkewajiban :
a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan
memperjuangkan kepentingannya;
b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
c. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya
sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
BAB VII …
BAB VII
PERLINDUNGAN HAK BERORGANISASI
Pasal 28
Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh
untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak
menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau
menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh
dengan cara :
a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara,
menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.
Pasal 29
(1) Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau
anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan
serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh
kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja
bersama.
(2) Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja
bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diatur mengenai :
a. jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;
b. tata cara pemberian kesempatan;
c. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak
mendapat upah.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
BAB VIII
KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN
Pasal 30
Keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh bersumber dari :
a. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau
anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
b. hasil usaha yang sah; dan
c. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat.
Pasal 31 …
Pasal 31
(1) Dalam hal bantuan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
huruf c, berasal dari luar negeri, pengurus serikat pekerja/serikat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus
memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk
meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggota.
Pasal 32
Keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus terpisah dari keuangan dan
harta kekayaan pribadi pengurus dan anggotanya.
Pasal 33
Pemindahan atau pengalihan keuangan dan harta kekayaan kepada
pihak lain serta investasi dana dan usaha lain yang sah hanya dapat dilakukan
menurut anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
yang bersangkutan.
Pasal 34
(1) Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan
keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh, federasi
dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Pengurus wajib memuat pembukuan keuangan dan harta kekayaan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
serta melaporkan secara berkala kepada anggotanya menurut anggaran
dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang
bersangkutan.
BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 35
Setiap perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan secara musyawarah
oleh serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
Pasal 36 …
Pasal 36
Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak
mencapai kesepakatan, perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X
PEMBUBARAN
Pasal 37
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh bubar dalam hal :
a. dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga;
b. perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk
selama-lamanya yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagi
seluruh pekerja/serikat buruh di perusahaan setelah seluruh kewajiban
pengusaha terhadap pekerja/buruh diselesaikan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
c. dinyatakan dengan putusan Pengadilan.
Pasal 38
(1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dapat
membubarkan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh dalam hal :
a. serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
pekerja/serikat buruh mempunyai asas yang bertentangan dengan
Pancasila dan UUD 1945;
b. pengurus dan/atau anggota atas nama serikat pekerja/serikat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan
dijatuhi pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam hal putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, lama hukumannya tidak
sama, maka sebagai dasar gugatan pembubaran serikat pekerja/serikat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh,
digunakan putusan yang memenuhi syarat.
(3) Gugatan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh instansi pemerintah kepada
pengadilan tempat serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat burh yang bersangkutan
berkedudukan.
Pasal 39 …
Pasal 39
(1) Bubarnya serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh tidak melepaskan para pengurus dari tanggung
jawab dan kewajibannya, baik terhadap anggota maupun terhadap pihak
lain.
(2) Pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang terbukti bersalah
menurut keputusan pengadilan yang menyebabkan serikat
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat
buruh dibubarkan tidak boleh membentuk dan menjadi pengurus serikat
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat
buruh lain selama 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan mengenai
pembubaran serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB XI
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 40
Untuk menjamin hak pekerja/buruh berorganisasi dan hak serikat
pekerja/serikat buruh melaksanakan kegiatannya, pegawai pengawas
ketenagakerjaan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan
perundang-perundangan yang berlaku.
Pasal 41
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang
lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan tindak
pidana.
BAB XII
SANKSI
Pasal 42
(1) Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2),
Pasal 21 atau Pasal 31 dapat dikenakan sanksi administratip
pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
(2) Serikat …
(2) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh yang dicabut nomor bukti pencatatannya
kehilangan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf
a, b, dan c sampai dengan waktu serikat pekerja/serikat buruh, federasi
dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah
memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2),
Pasal 21 atau Pasal 31.
Pasal 43
(1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak
pidana kejahatan.
BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
(1) Pegawai negeri sipil mempunyai hak dan kebebasan untuk berserikat.
(2) Hak dan kebebasan berserikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pelaksanaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45
(1) Pada saat diundangkannya undang-undang ini serikat pekerja/serikat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah
mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan untuk
diberi nomor bukti pencatatan yang baru sesuai dengan ketentuan
undang-undang ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak
mulai berlakunya undang-undang ini.
(2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini
mulai berlaku, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh yang tidak menyesuaikan diri dengan
ketentuan undang-undang ini dianggap tidak mempunyai nomor bukti
pencatatan.
Pasal 46 …
Pasal 46
Pemberitahuan pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi
dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah diajukan, tetapi
pemberitahuan tersebut belum selesai diproses saat undang-undang ini mulai
berlaku, harus diproses menurut ketentuan undang-undang ini.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
PRESIDEN
Bagian 3 dari 4
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 131
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2000
TENTANG
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH
I. UMUM
Pekerja buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan
kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu
organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat
buruh.
Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak
asasi pekerja/buruh yang telah dijamin di dalam Pasal 28
Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hak tersebut, kepada
setiap pekerja/buruh harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya
mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat
pekerja/serikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan,
melindungi, dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hal tersebut,
pekerja/buruh dituntut bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan
yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu,
penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan
industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Hak berserikat bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam
Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 tentang
Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi, dan
Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak
Untuk Beroragnisasi dan Untuk Berunding Bersama sudah diratifikasi
oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan
nasional.
Namun, selama ini belum ada peraturan yang secara khusus
mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi pekerja/buruh sehingga
serikat pekerja/serikat buruh belum dapat melaksanakan fungsinya
secara maksimal. Konvensi ILO yang dimaksud menjamin hak berserikat
pegawai negeri sipil, tetapi karena fungsinya sebagai pelayan masyarakat
pelaksanaan hak itu diatur tersendiri.
Pekerja/buruh …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat
penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan
perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada
umumnya. Sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/serikat buruh
merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh
dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan
berkeadilan. Oleh karena itu, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat
buruh harus memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan
perusahaan dan sebaiknya pengusaha harus memperlakukan
pekerja/buruh sebagai mitra sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan.
Masyarakat pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan
pengusaha di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang
sedang menuju era pasar bebas. Untuk menghadapi hal tersebut, semua
pelaku dalam proses produksi perlu bersatu dan menumbuhkembangkan
sikap profesional. Di samping itu, pekerja/buruh dan serikat
pekerja/serikat buruh perlu menyadari pentingnya tanggung jawab yang
sama dengan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun bangsa
dan negara.
Serikat pekerja/serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh pekerja/buruh untuk
memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya.
Dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh dapat
menggunakan nama yang berbeda seperti antara lain perkumpulan
pekerja/perkumpulan buruh, organisasi pekerja/organisasi buruh,
sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang ini.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Meskipun serikat pekerja/serikat buruh bebas menentukan
asas organisasinya, serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh
menggunakan asas yang bertentangan dengan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 karena Pancasila sebagai dasar negara dan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Republik Indonesia.
Pasal 3 …
Pasal 3
Yang dimaksud dengan :
- Bebas ialah bahwa sebagai organisasi dalam melaksanakan
hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tidak di bawah pengaruh atau
tekanan dari pihak lain;
- Terbuka ialah bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi
dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dalam menerima anggota
dan/atau memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh tidak
membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin;
- Mandiri ialah bahwa dalam mendirikan, menjalankan, dan
mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuasaan sendiri tidak
dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi;
- Demokratis ialah bahwa dalam pembentukan organisasi,
pemilihan pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak dan
kewajibannya organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi;
- Bertanggung jawab ialah bahwa dalam mencapai tujuan dan
melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh,
federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertanggung
jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan lembaga kerjasama di bidang
ketenagakerjaan, misalnya Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga
Kerjasama Tripartit dan lembaga-lembaga lain yang bersifat tripartit
seperti Dewan Pelatihan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan Kerja, atau
Dewan Penelitian Pengupahan.
Pada lembaga-lembaga tersebut di atas dibahas kebijakan
yang berkaitan dengan ketenagakerjaan perburuhan.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f …
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan federasi serikat pekerja/serikat
buruh adalah gabungan beberapa serikat pekerja/serikat buruh baik
berdasarkan sektor usaha, antarsektor usaha sejenis atau tidak, jenis
pekerjaan atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Yang dimaksud dengan penjenjangan organisasi serikat
pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat
buruh sesuai dengan wilayah pemerintahan yaitu tingkat
kabupaten/kota, propinsi, dan nasional.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
- Yang dimaksud dengan sektor usaha dalam pasal ini
termasuk usaha jasa. Contoh serikat pekerja/serikat buruh yang
dibentuk berdasarkan sektor usaha, yaitu serikat pekerja/serikat buruh
di perusahaan tekstil bergabung dengan serikat pekerja/serikat buruh di
perusahaan tekstil lainnya, atau serikat pekerja/serikat buruh di
perusahaan jasa perhotelan bergabung dengan serikat pekerja/serikat
buruh di perusahaan jasa perhotelan lainnya.
- Yang dimaksud sengan serikat pekerja/serikat buruh yang
dibentuk berdasarkan jenis pekerjaan misalnya serikat pekerja/serikat
buruh tukang las atau serikat pekerja/serikat buruh pengemudi.
- Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh
bentuk lain adalah suatu serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk
tidak berdasarkan satu sektor usaha tertentu atau jenis pekerjaan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
tertentu. Misalnya pekerja/buruh di perusahaan roti, pekerja/buruh di
perusahaan batik, dan pekerja/buruh di perusahaan sepatu atau
pekerja/buruh pembantu rumah tangga, para pekerja/buruh yang
bersangkutan bergabung membentuk satu serikat pekerja/serikat
buruh.
Pasal 11 …
Pasal 11
Serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi anggota federasi
serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga federasi serikat pekerja/serikat buruh, demikian
juga federasi yang menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat
buruh dapat menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.
Pasal 12
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh dibentuk untuk meningkatkan
kesejahteraan dan perlindungan bagi kaum pekerja/buruh beserta
keluarganya. Oleh karena itu, serikat pekerja/serikat buruh, federasi
dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh membatasi
dirinya hanya untuk kelompok-kelompok pekerja/buruh tertentu saja.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam pernyataan tertulis yang dibuatnya, pekerja/buruh
dapat menyatakan bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memilih
di antara serikat pekerja/serikat buruh yang ada.
Pasal 15
Jabatan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini, misalnya
manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, atau manajer
personalia sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian kerja bersama.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Tanggung jawab dalam ayat ini meliputi seluruh kewajiban
yang belum diselesaikan oleh pengurus dan/atau anggota serikat
pekerja/serikat buruh yang bersangkutan termasuk kewajiban terhadap
pihak ketiga.
Pasal 18 …
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
Yang dimaksud dengan usaha peningkatan kesejahteraan
pekerja/buruh adalah mendirikan koperasi, yayasan, atau bentuk usaha
lain.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 26 …
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Yang dimaksud dengan pemberian kesempatan dalam pasal
ini, adalah membebaskan pengurus dan anggota serikat pekerja/serikat
buruh dalam beberapa waktu tertentu dari tugas pokoknya sebagai
pekerja/buruh, sehingga dapat melaksanakan kegiatan serikat
pekerja/serikat buruh.
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Pasal 37
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c …
Huruf c
Walaupun pihak-pihak lain di luar pekerja/buruh tidak
dapat membubarkan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh hal ini tidak dapat berlaku
secara mutlak karena kepentingan negara harus tetap dilindungi. Oleh
sebab itu, undang-undang ini memberi kewenangan kepada pengadilan
untuk membubarkan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dengan syarat-syarat tertentu.
Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan kejahatan terhadap keamanan
negara adalah kejahatan sebagaimana dimaksud pada Buku II Bab I
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lama hukuman yang tidak sama
dalam ayat ini misalnya terdapat 5 pelaku tindak pidana yang
masing-masing dijatuhi penjara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan
6 tahun, maka yang memenuhi syarat adalah putusan yang 5 dan 6
tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tidak melepaskan para pengurus
dari tanggung jawabnya misalnya membayar dan menagih hutang
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
piutang dan tanggung jawab administratif misalnya menyelesaikan
pembukuan atau dokumen organisasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 40
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan
dalam pasal ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun
1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.
Pasal 41 …
Pasal 41
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan
dalam pasal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.
Pasal 42
Ayat (1)
Pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat
buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh tidak
berarti serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh tersebut bubar, tetapi kehilangan haknya
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, dan c.
Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan memberitahukan pencabutan nomor bukti pencatatan
kepada mitra kerja serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.
Ayat (2)
Setelah serikat pekerja/serikat buruh memenuhi ketentuan
Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 21, dan Pasal 31
Bagian 4 dari 4
maka nomor bukti pencatatan yang diberlakukan adalah nomor bukti
pencatatan yang lama.
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3989