NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Lompat ke bagian · 36 bagian
- Bagian 1
- Bagian 2
- Bagian 3
- Bagian 4
- Bagian 5
- Bagian 6
- Bagian 7
- Bagian 8
- Bagian 9
- Bagian 10
- Bagian 11
- Bagian 12
- Bagian 13
- Bagian 14
- Bagian 15
- Bagian 16
- Bagian 17
- Bagian 18
- Bagian 19
- Bagian 20
- Bagian 21
- Bagian 22
- Bagian 23
- Bagian 24
- Bagian 25
- Bagian 26
- Bagian 27
- Bagian 28
- Bagian 29
- Bagian 30
- Bagian 31
- Bagian 32
- Bagian 33
- Bagian 34
- Bagian 35
- Bagian 36
Bagian 1 dari 36
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No.5587 PEMERINTAH DAERAH. Otonomi. Pemilihan.
Kepala Daerah. Pencabutan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244)
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
I. UMUM
1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari
alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat
pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea
keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan
kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah
Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung
jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut
dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah
melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia
adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi
logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 2
Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama
kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang
kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk
mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut
Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi
yang seluas-luasnya.
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam
lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan
serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara
kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau
pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah.
Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada
Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu
Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu
kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu,
kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan
bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah
terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi,
daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan
nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan
mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.
Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus
Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya
sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional
dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang
lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus
kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk
kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya
Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk
Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan
www.djpp.kemenkumham.go.id
3 No.5587
kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta
keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan
tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam
penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat
sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi
kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada
Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah
dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan
Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan
pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari
negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada
ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional
maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh
menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan
Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang
sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi menteri
sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama
Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma,
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman
bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang
diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan
kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang
bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan
dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut
diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 4
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang
terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif,
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD
dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah
berkedudukansebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian
maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra
sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai
fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan
kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan
kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD
dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.
Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak,
kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam
beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-
Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya
secara terintegrasi.
3. Urusan Pemerintahan
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan
yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang
dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada
urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren
terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan
Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam
Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar
ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin
hak-hak konstitusional masyarakat.
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah
provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan
Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau
ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan
Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun
tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah
www.djpp.kemenkumham.go.id
5 No.5587
provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya
dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.
Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan
pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal
adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan
umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi
berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi
kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur
sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali
kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.
4. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk
efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab
akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan
kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama
Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya
dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah
Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah
Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota bersifat hierarkis.
5. Penataan Daerah
Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan
Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan
untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana
pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan
Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti
kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah,
kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan
syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat
menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 6
Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama
3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan Daerah tersebut
menjadi Daerah. Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi
menunjukkan Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat
untuk menjadi Daerah, statusnya dikembalikan ke Daerah
induknya. Apabila Daerah Persiapan setelah melalui masa
pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi
Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk melalui
undang-undang menjadi Daerah.
6. Perangkat Daerah
Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai
prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya
dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan
pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah
sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun
prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu
Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan
asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas
Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan
lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan
masyarakatnya.
Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk
mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor
jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan
keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja
setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap
Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak
sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen
tersebut dibentuk tipelogi dinas atau badan Daerah sesuai dengan
besarannya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan
efisien.
Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi
unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian
dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan
adanya pemetaan dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian di pusat untuk mengetahui Daerah-Daerah yang
mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang
tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil
pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang
Bagian 2 dari 36
mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas
kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang
www.djpp.kemenkumham.go.id
7 No.5587
bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi
stakeholder utama dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian terkait.
7. Keuangan Daerah
Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah
dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan
merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan
Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan
Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber
keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan
dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian
sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban
atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.
Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan
terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada
Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang
kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan
khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan
Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK
untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang
ingin dicapai.
8. Perda
Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku
penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai
dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi
Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta
kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah
hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang
bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh
Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai
dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu
Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana
diatur dalam kaidah penyusunan Perda.
Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari
kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan.
Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan
ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan
untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak
efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda.
Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 8
kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang
bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk
pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan
kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat
di Daerah.
Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam
pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat
mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan
oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda
Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan
Menteri bersifat final.
Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda,
setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor
register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor
register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota
mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register
tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda
yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda
secara nasional.
9. Inovasi Daerah
Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang
dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya
perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang
dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan
Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk
meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria
yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah
untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara
tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada
kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.
Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih
terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik
melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui
peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk
memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9 No.5587
Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat
afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang
akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang
seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan
Pemerintahannya di desentralisasaikan ke Daerah. Sinergi Urusan
Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku
kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan
tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan
pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional.
Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan
yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi
stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional
tersebut.
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa
adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah
maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan
mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek
jumlah dan kompetensinya.
Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik
yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk
itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan
publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis
pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan
aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk
memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran
keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai
dengan standar yang telah ditentukan.
Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya
mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi
yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta
sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan
tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan
pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 10
teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan
pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah
kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas
dan tegas dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan
terhadap Daerah kabupaten/kota.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Dikecualikan untukkota administrasi dan kabupaten
administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Yang dimaksud dengan “kebijakan sebagai dasar dalam
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan” dalam ketentuan ini
adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemeritah Pusat sebagai
pedoman dalam menyelenggarakanurusan pemerintahan
konkuren baik yang yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
maupun yang menjadi kewenangan Daerah.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
11 No.5587
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “urusan politik luar
negeri” misalnya mengangkat pejabat diplomatik
dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam
jabatan lembaga internasional, menetapkan
kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian
dengan negara lain, menetapkan kebijakan
perdagangan luar negeri, dan sebagainya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “urusan pertahanan”
misalnya mendirikan dan membentuk angkatan
bersenjata, menyatakan damai dan perang,
menyatakan negara atau sebagian wilayah negara
dalam keadaan bahaya, membangun dan
mengembangkan sistem pertahanan negara dan
persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib
militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan
sebagainya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “urusan keamanan”
misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian
negara, menetapkan kebijakan keamanan
nasional, menindak setiap orang, kelompok atau
organisasi yang kegiatannya mengganggu
keamanan negara, dan sebagainya.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “urusan yustisi” misalnya
mendirikan lembaga peradilan, mengangkat
hakim dan jaksa, mendirikan lembaga
pemasyarakatan, menetapkan kebijakan
kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi,
amnesti, abolisi, membentuk undang-undang,
peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang
berskala nasional.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 12
Huruf e
Yang dimaksud dengan “urusan moneter dan
fiskal nasional” adalah kebijakan makro ekonomi,
misalnya mencetak uang dan menentukan nilai
mata uang, menetapkan kebijakan moneter,
mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “urusan agama” misalnya
menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku
secara nasional, memberikan pengakuan terhadap
keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan
dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan,
dan sebagainya.
Daerah dapat memberikan hibah untuk
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan
sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan
Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan
beragama, misalnya penyelenggaraan Musabaqah
Tilawatil Qur’an (MTQ), pengembangan bidang
pendidikan keagamaan, dan sebagainya.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Pemerintah Pusat
melaksanakan sendiri” adalah apabila urusan
pemerintahan absolut dilaksanakan langsung oleh
kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian.
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam
ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan
suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan
www.djpp.kemenkumham.go.id
13 No.5587
kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan
dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu
Urusan Pemerintahan.
Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam
ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan
Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan
tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat
diperoleh.
Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam
ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan
Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran,
dan jangkauan dampak yang timbul akibat
penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis
nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara
suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan
pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan
kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara,
implementasi hubungan luar negeri, pencapaian
program strategis nasional dan pertimbangan lain yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 14
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “garis pantai” adalah batas
pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat
terjadi air laut pasang tertinggi.
Bagian 3 dari 36
Penggunaan “garis pantai’ dalam ketentuan ini
diperuntukkan bagi penentuan wilayah administrasi
dalam pengelolaan wilayah laut.
Batas wilayah 4 (empat) mil dalam ketentuan ini hanya
semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil
kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan
sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada
Daerah provinsi.
Ayat (7)
Batas wilayah dibagi sama jarak atau diukur sesuai
prinsip garis tengah daerah yang berbatasan dalam
ketentuan ini hanya semata-mata untuk keperluan
penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan
kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua
belas) mil tetap berada pada Daerah provinsi.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pengalihan urusan pemerintahan
konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan
yang lain” dalam ketentuan ini adalah urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat dialihkan menjadi urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota dan
sebaliknya, atau urusan pemerintahan konkuren yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi dialihkan menjadi
www.djpp.kemenkumham.go.id
15 No.5587
urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota atau sebaliknya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pedoman dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk
standardisasi yang berlaku secara nasional,
mempermudah penyelenggara Pemerintahan Daerah
dan mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah tanpa mengurangi Otonomi Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam
ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan keputusan
kepala daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 16
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “diselenggarakan sendiri
oleh Pemerintah Pusat” adalah apabila Urusan
Pemerintahan Konkuren dilaksanakan langsung
oleh kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “menugasi Desa” dalam
ketentuan ini adalah pemberian tugas dari gubernur
kepada Desa yang bukan merupakan penerapan
asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang
diserahkan kepada Desa tidak menjadi kewenangan
yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa.
Pemerintah desa bertanggung jawab kepada
gubernur terhadap tugas yang diserahkan
kepadanya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
17 No.5587
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ditugaskan sebagian
pelaksanaannya kepada Desa” dalam ketentuan ini adalah
pemberian tugas dari bupati/wali kota kepada Desa yang
bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan,
sehingga tugas yang diserahkan kepada Desa tidak
menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah
desa.
Pemerintah desa bertanggung jawab kepada bupati/wali
kota melalui camat terhadap tugas yang diserahkan
kepadanya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam
ketentuan ini adalah Perda, Perkada, dan Keputusan
kepala daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penyampaian dokumen anggaran Tugas Pembantuan oleh
kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD
bukan dimaksudkan untuk dilakukan pembahasan
terhadap anggaran Tugas Pembantuan melainkan hanya
digunakan sebagai dasar bagi DPRD dalam melakukan
pengawasan pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut.
Ayat (5)
Penyampaian laporan pelaksanaan anggaran Tugas
Pembantuan oleh kepala daerah penerima Tugas
Pembantuan kepada DPRD bukan dimaksudkan untuk
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 18
dilakukan pembahasan terhadap laporan pelaksanaan
anggaran Tugas Pembantuan melainkan hanya digunakan
sebagai dasar bagi DPRD dalam melakukan pengawasan
pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan tersebut.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “potensi” dalam ketentuan ini
adalah ketersediaan sumber daya di Daerah yang telah dan
yang akan dikelola yang memberikan dampak bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengaturan administratif”
www.djpp.kemenkumham.go.id
19 No.5587
dalam ketentuan ini antara lain perizinan, kelaikan,
dan keselamatan pelayaran.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “garis pantai” adalah batas
pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat
terjadi air laut pasang tertinggi.
Garis pantai diperuntukkan bagi penentuan wilayah
administrasi dalam pengelolaan wilayah laut.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “nelayan kecil” adalah nelayan
masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan
bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan
terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas
dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh
pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
DAU bagi Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan yang
diperoleh dari penghitungan luas wilayah lautan
termasuk untuk Daerah kabupaten/kota dalam Daerah
Provinsi yang Berciri Kepulauan dengan proporsi 30 %
(tiga puluh persen) untuk Daerah Provinsi yang Berciri
Kepulauan dan70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah
kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang Berciri
Kepulauan tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 20
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “mempercepat peningkatan
kesejahteraan masyarakat” adalah peningkatan
indeks pembangunan manusia yang ditandai
dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan
pendapatan masyarakat.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
21 No.5587
Pasal 33
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bagian
Daerah” adalah satu atau lebih Kecamatan dari
Daerah kabupaten/kota yang berbeda.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Jumlah penduduk minimal yang harus dimiliki oleh
Daerah Persiapan tidak boleh mengakibatkan tidak
terpenuhinya syarat minimal jumlah penduduk Daerah
induk.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Batas usia minimal Daerah provinsi dan
kabupaten/kota dihitung sejak pembentukannya
dengan undang-undang dan batas usia minimal
Kecamatan dihitung sejak dibentuknya Kecamatan
dengan Perda kabupaten/kota.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 22
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “luas wilayah minimal ditentukan
berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan” adalah
luas rata-rata wilayah pada Daerah provinsi, luas rata-rata
wilayah pada Daerah kabupaten atau luas rata-rata wilayah
pada Daerah kota dalam satu kelompok pulau atau kepulauan
tertentu ditambah dengan luas wilayah Daerah provinsi
terkecil,
Daerah kabupaten terkecil atau Daerah kota terkecil yang ada
dalam 1 (satu) kelompok pulau atau kepulauan tersebut,
kemudian dibagi 2 (dua).
Contoh:
X LD + LDPK
LWM = P
2
Keterangan:
LWM = Luas wilayah minimal
X LDP = Rata-rata luas wilayah Daerah provinsi dalam 1 pulau
atau gugus pulau
LDPK = Luas wilayah Daerah provinsi terkecil dalam 1 pulau
atau gugus pulau
Yang dimaksud dengan “jumlah penduduk minimal ditentukan
berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan” adalah
jumlah rata-rata penduduk pada Daerah provinsi, jumlah rata-
rata penduduk pada Daerah kabupaten atau jumlah rata-rata
penduduk pada Daerah kota dalam satu kelompok pulau atau
kepulauan tertentu ditambah dengan jumlah penduduk Daerah
provinsi yang paling sedikit, jumlah penduduk Daerah
kabupaten yang paling sedikit atau jumlah penduduk Daerah
kota yang paling sedikit yang ada dalam 1 (satu) kelompok
pulau atau kepulauan tersebut, kemudian dibagi dua.
Contoh:
www.djpp.kemenkumham.go.id
23 No.5587
X JPP + JPPK
JPM =
2
Keterangan:
JPM = Jumlah penduduk minimal
X JPP = Rata-rata jumlah penduduk Daerah Provinsi dalam 1
pulau atau gugus pulau
JPPK = Jumlah penduduk Daerah Provinsi terkecil dalam 1
JPPK . . .
pulau atau gugus pulau
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peta dasar” adalah peta dasar yang
diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4)
Huruf a
Daerah kabupaten/kota yang menjadi Cakupan Wilayah
Daerah Persiapan provinsi harus merupakan satu
kesatuan wilayah geografis dan tidak boleh ada yang
masuk dalam Cakupan Wilayah Daerah provinsi lainnya.
Huruf b
Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah
Persiapan kabupaten harus merupakan satu kesatuan
wilayah geografis dan tidak boleh ada yang masuk dalam
Cakupan Wilayah Daerah kabupaten lainnya.
Huruf c
Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah
Persiapan Kota harus merupakan satu kesatuan wilayah
geografis dan tidak boleh ada yang masuk dalam
Cakupan Wilayah Daerah kota lainnya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 24
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kohesivitas sosial diukur dari keragaman suku, agama,
dan lembaga adat.
Huruf c
Bagian 4 dari 36
Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan”
adalah organisasi yang terdaftar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Potensi unggulan Daerah yang dapat dihitung dengan
nilai tertentu meliputi kelautan dan perikanan,
pariwisata, pertanian, kehutanan, perdagangan,
perindustrian. Sedangkan untuk potensi energi dan
sumber daya mineral dihitung berdasarkan penetapan
yang dilakukan oleh kementerian/lembaga yang
berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi ahli
yang di bidangnya.
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
www.djpp.kemenkumham.go.id
25 No.5587
Cukup jelas.
Huruf c
Pengelolaan keuangan Daerah diukur berdasarkan opini
Badan Pemeriksa Keuangan.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Untuk calon Daerah Persiapan yang berciri kepulauan,
aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur termasuk
ketersediaan sarana prasarana transportasi laut.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 37
Yang dimaksud dengan “tata urutan” dalam ketentuan ini adalah
pemenuhan persyaratan secara berurutan, artinya persyaratan
kedua dan berikutnya tidak dapat dilaksanakan sebelum
persyaratan sebelumnya terpenuhi.
Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “diusulkan oleh gubernur” dalam
ketentuan ini dapat diartikan bahwa gubernur dapat
melakukan verifikasi ulang atas usulan pembentukan Daerah
Persiapan provinsi atau kabupaten/kota yang akan diusulkan
oleh gubernur yang terdahulu, untuk memutuskan jadi atau
tidaknya pembentukan Daerah Persiapan diusulkan kepada
Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Republik
Indonesia atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Ayat (2)
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 26
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”
adalah komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
yang membidangi pemerintahan dalam negeri.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”
adalah komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
yang membidangi pemerintahan dalam negeri.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a
Bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang
bersumber dari APBN disalurkan melalui DAK dan/atau
hibah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
27 No.5587
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pembentukan perangkat Daerah Persiapan dilakukan
secara bertahap dengan prioritas Perangkat Daerah
Persiapan yang terkait dengan Pelayanan Dasar.
Huruf d
Jenjang jabatan perangkat Daerah Persiapan setingkat
lebih rendah dari jenjang jabatan Perangkat Daerah pada
Daerah induk.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “partisipasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan” antara lain
masyarakat memberikan masukan dalam perencanaan dan
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Yang dimaksud dengan “pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan” antara lain pengawasan atas pelayanan publik
yang disampaikan melalui unit pengaduan masyarakat.
Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah evaluasi terhadap
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pengelolaan
personel, peralatan, dokumentasi, pembentukan perangkat
Daerah Persiapan, pengisian jabatan aparatur sipil negara pada
perangkat Daerah Persiapan, pengelolaan anggaran belanja
Daerah Persiapan, dan penanganan pengaduan masyarakat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 28
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”
dalam ketentuan ini adalah komisi Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dan komite Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia yang membidangi pemerintahan dalam
negeri.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
www.djpp.kemenkumham.go.id
29 No.5587
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”
adalah komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang
membidangi pemerintahan dalam negeri.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”
adalah komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang
membidangi pemerintahan dalam negeri.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perubahan batas wilayah
Daerah” dalam ketentuan ini adalah penambahan atau
pengurangan Cakupan Wilayah suatu Daerah yang tidak
mengakibatkan hapusnya suatu Daerah.
Huruf b
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 30
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kepentingan strategis nasional” dalam
ketentuan ini adalah kepentingan dalam rangka menjaga
keutuhan dan kedaulatan NKRI serta mempercepat
kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, pulau-pulau
terluar, dan Daerah tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”
adalah komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
yang membidangi pemerintahan dalam negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
www.djpp.kemenkumham.go.id
31 No.5587
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah evaluasi terhadap
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pengelolaan
personel, peralatan, dokumentasi, pembentukan perangkat
Daerah Persiapan, pengisian jabatan aparatur sipil negara
pada perangkat Daerah Persiapan, pengelolaan anggaran
belanja Daerah Persiapan, dan penanganan pengaduan
masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”
adalah komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan komite Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang
membidangi pemerintahan dalam negeri.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “strategi penataan Daerah” dalam
ketentuan ini adalah langkah-langkah dan rencana strategis
yang harus dilakukan Pemerintah Pusat serta sasaran yang
harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka
penataan Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Desain besar penataan Daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat mencakup jangka waktu tertentu.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah
asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah
asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara
yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan" adalah asas yang
www.djpp.kemenkumham.go.id
33 No.5587
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia
negara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas
yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara negara.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas
yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang
berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya
dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja
yang terbaik.
Huruf i pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap
tindakan dalam penyelenggaraan negara harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap
warga negara.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Yang dimaksud dengan “dalam jabatan yang sama” dalam ketentuan
ini adalah jabatan bupati sama dengan jabatan wali kota.
Pasal 61
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 34
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang
sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat
yang terkait dengan urusan pemerintahan umum
dilakukan oleh kepala daerah setelah dibahas dalam
Forkopimda.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas sehari-hari
kepala daerah” dalam ketentuan ini adalah tugas rutin
pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan
kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan,
www.djpp.kemenkumham.go.id
35 No.5587
kelembagaan, personel dan aspek perizinan serta kebijakan
strategis lainnya.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “melaksanakan tugas sehari-hari
kepala daerah” dalam ketentuan ini adalah tugas rutin
pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan
kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan,
kelembagaan, personel, dan aspek perizinan, serta kebijakan
strategis lainnya.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Bagian 5 dari 36
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “mengembangkan kehidupan
demokrasi” dalam ketentuan ini antara lain melakukan
penyerapan aspirasi dan meningkatkan partisipasi
masyarakat, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” dalam
ketentuan ini adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai
program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam
upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Huruf g
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 36
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “laporan kinerja instansi Pemerintah
Daerah” dalam ketentuan ini adalah laporan kinerja setiap
satuan kerja Perangkat Daerah.
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah merupakan
upaya pembinaan terhadap peningkatan kemampuan
Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi
Daerah sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Penyampaian ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dilakukan melalui media yang tersedia di Daerah dan
dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
www.djpp.kemenkumham.go.id
37 No.5587
perundang-undangan.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hak interpelasi” dalam ketentuan ini
adalah hak untuk meminta penjelasan kepada kepala daerah
mengenai alasan-alasan tidak disampaikan laporan
keterangan pertanggungjawaban.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “menjadi pengurus suatu
perusahaan” dalam ketentuan ini adalah bila kepala
daerah secara sadar dan/atau aktif sebagai direksi atau
komisaris suatu perusahaan milik swasta maupun milik
negara/Daerah, atau pengurus dalam yayasan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 38
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Usulan izin bagi gubernur disampaikan kepada Menteri
dan usulan izin bagi bupati/wali kota disampaikan
kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak harus
dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.
Pasal 77
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menjadi pengurus suatu perusahaan”
adalah bila kepala daerah secara sadar dan/atau aktif sebagai
direksi atau komisaris suatu perusahaan, baik milik swasta
maupun milik Negara/Daerah, atau pengurus dalam yayasan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
www.djpp.kemenkumham.go.id
39 No.5587
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas
secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” dalam
ketentuan ini adalah menderita sakit yang
mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara
normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
yang berwenang dan/atau tidak diketahui
keberadaannya.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela”
antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan
berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “diumumkan oleh pimpinan DPRD”
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 40
dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mengambil
keputusan baik oleh pimpinan DPRD maupun oleh paripurna.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “merehabilitasi” dalam ketentuan ini
adalah pemulihan nama baik dan pemenuhan hak keuangan.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
www.djpp.kemenkumham.go.id
41 No.5587
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “unit kerja” adalah perangkat gubernur
yang berfungsi membantu gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan
oleh Daerah kabupaten/kota.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 42
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan”perjanjian internasional di
Daerah provinsi” dalam ketentuan ini adalah perjanjian
antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang
berkaitan dengan kepentingan Daerah provinsi.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ”kerja sama internasional” dalam
ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah
Daerah provinsi dan pihak luar negeri yang meliputi
kerja sama provinsi ”kembar”, kerja sama teknik
termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan
pinjaman/ hibah, kerja sama penyertaan modal, dan
kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-perundangan.
Huruf h
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
43 No.5587
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 102
Ayat (1)
Penentuan jumlah anggota DPRD provinsi untuk setiap provinsi
didasarkan pada jumlah penduduk Daerah provinsi yang
bersangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Ayat (2)
Nama anggota DPRD provinsi terpilih berdasarkan hasil
pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh komisi
pemilihan umum Daerah provinsi dan dilaporkan kepada
Menteri melalui gubernur dan tembusannya kepada komisi
pemilihan umum.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa
tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk
penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”,
untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan
frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama
Budha didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan
untuk penganut agama Hindu didahului dengan frasa “Om Atah
Paramawisesa”.
Pada hakikatnya, sumpah/janji merupakan tekad untuk
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 44
memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang
teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi
berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan
oleh setiap anggota DPRD provinsi.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Huruf a
Hak mengajukan rancangan Perda provinsi dimaksudkan
untuk mendorong anggota DPRD provinsi dalam menyikapi
serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan
Perda provinsi.
Huruf b
Hak anggota DPRD provinsi untuk mengajukan pertanyaan
baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintah
Daerah provinsi sesuai dengan fungsi serta tugas dan
wewenang DPRD provinsi.
Huruf c
Hak anggota DPRD provinsi untuk menyampaikan suatu
usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah
Daerah provinsi maupun kepada DPRD provinsi sehingga
ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati
nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap
anggota DPRD provinsi tidak dapat diarahkan oleh siapa
pun di dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tata
cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap
memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun,
dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
www.djpp.kemenkumham.go.id
45 No.5587
Cukup jelas.
Huruf g
Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD
provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak
anggota DPRD provinsi untuk memperoleh penghormatan
berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara
kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam
melaksanakan tugasnya.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 108
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini
termasuk kepentingan partai politik, daerah, ras, agama,
dan suku.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 46
Huruf i
Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala”
adalah kewajiban anggota DPRD provinsi untuk bertemu
dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses,
yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan
secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di
DPRD provinsi.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis
disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di
daerah pemilihannya.
Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah fraksi
yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang
tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah fraksi
yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang
tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah fraksi
yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang
tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
Ayat (8)
www.djpp.kemenkumham.go.id
47 No.5587
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bagian 6 dari 36
Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di
DPRD provinsi dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD
provinsi, melalui pimpinan partai politik setempat
mengajukan anggota DPRD provinsi yang akan ditetapkan
menjadi pimpinan DPRD provinsi kepada pimpinan
sementara DPRD provinsi.
Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara
DPRD provinsi mengumumkan dalam rapat paripurna
adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk
ditetapkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 48
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
www.djpp.kemenkumham.go.id
49 No.5587
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Penyelesaian diserahkan kepada pimpinan DPRD provinsi
dan pimpinan fraksi yang dilakukan dalam bentuk rapat
konsultasi.
Pasal 130
Yang dimaksud dengan “keputusan rapat” adalah kesepakatan
bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh
semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 50
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Ayat (1)
Huruf a
Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat
keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang.
Huruf b
Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis
di atas kertas yang bermeterai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap”
adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik
fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya,
dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan
apa pun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
51 No.5587
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh
partai politiknya dan yang bersangkutan
mengajukan keberatan melalui pengadilan,
pemberhentiannya sah setelah adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
Huruf i
Ketentuan ini dikecualikan terhadap anggota partai
politik lokal sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pasal 140
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah
ketua atau sebutan lain yang sejenis atau yang diberi
kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai
dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai
politik masing-masing.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 52
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “6 (enam) bulan” adalah sejak
proses awal pengajuan pemberhentian antarwaktu di DPRD
provinsi.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah
www.djpp.kemenkumham.go.id
53 No.5587
hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang
paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, serta
tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 54
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ”perjanjian internasional di
Daerah kabupaten/kota” dalam ketentuan ini adalah
perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar
negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah
kabupaten/kota.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ”kerja sama internasional”
dalam ketentuan ini adalah kerja sama Daerah
antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan
pihak luar negeri yang meliputi kerja sama
kabupaten/kota ”kembar”, kerja sama teknik
termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama
penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan
modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 155
Ayat (1)
Penentuan jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk
setiap Daerah provinsi didasarkan pada jumlah penduduk
Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana
diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum
anggota DPR, DPD, dan DPRD.
www.djpp.kemenkumham.go.id
55 No.5587
Ayat (2)
Nama anggota DPRD kabupaten/kota terpilih berdasarkan
hasil pemilihan umum secara administratif dilakukan oleh
komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota dan
dilaporkan kepada gubernur melalui bupati/walikota dan
tembusannya kepada komisi pemilihan umum.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai frasa
tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk
penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”,
untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan
frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama
Budha didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan
untuk penganut agama Hindu didahului dengan frasa “Om Atah
Paramawisesa”.
Pada hakikatnya, sumpah/janji merupakan tekad untuk
memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang
teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi
berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan
oleh setiap anggota DPRD kabupaten/kota.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Huruf a
Hak ini dimaksudkan untuk mendorong anggota DPRD
kabupaten/kota dalam menyikapi serta menyalurkan dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 56
menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam
bentuk pengajuan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota.
Huruf b
Hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk mengajukan
pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi
serta tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota.
Huruf c
Hak anggota DPRD kabupaten/kota untuk menyampaikan
usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah
Daerah kabupaten/kota maupun kepada DPRD
kabupaten/kota sehingga ada jaminan kemandirian sesuai
dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh
karena itu, setiap anggota DPRD kabupaten/kota tidak
dapat diarahkan oleh siapa pun di dalam proses
pengambilan keputusan. Namun, tata cara penyampaian
usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata
krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai
wakil rakyat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, sekretariat
DPRD kabupaten/kota, partai politik, atau perguruan
tinggi.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak
anggota DPRD kabupaten/kota untuk memperoleh
penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam
acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam
melaksanakan tugasnya.
Huruf i
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
57 No.5587
Pasal 161
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini
termasuk kepentingan partai politik, daerah, ras, agama,
dan suku.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “kunjungan kerja secara berkala”
adalah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk
bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap
masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen
dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui
fraksinya di DPRD kabupaten/kota.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis
disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di
daerah pemilihannya.
Pasal 162
Ayat (1)
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 58
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah fraksi
yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang
tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah fraksi
yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang
tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “fraksi gabungan” adalah fraksi
yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang
tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Partai politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di
DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan
DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik
setempat mengajukan anggota DPRD kabupaten/kota yang
www.djpp.kemenkumham.go.id
Bagian 7 dari 36
59 No.5587
akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota
kepada pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota.
Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara
DPRD kabupaten/kota mengumumkan dalam rapat
paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut
untuk ditetapkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 60
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
61 No.5587
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Penyelesaian diserahkan kepada pimpinan DPRD
kabupaten/kota dan pimpinan fraksi yang dilakukan dalam
bentuk rapat konsultasi.
Pasal 184
Yang dimaksud dengan “keputusan rapat” adalah kesepakatan
bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh
semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 62
Pasal 193
Ayat (1)
Huruf a
Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan
surat keterangan dokter dan/atau pejabat yang
berwenang.
Huruf b
Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara
tertulis di atas kertas yang bermeterai sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap”
adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik
fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya,
dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan
apa pun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
www.djpp.kemenkumham.go.id
63 No.5587
Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh
partai politiknya dan yang bersangkutan
mengajukan keberatan melalui pengadilan,
pemberhentiannya sah setelah adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
Huruf i
Ketentuan ini dikecualikan terhadap anggota partai
politik lokal sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pasal 194
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah
ketua atau sebutan lain yang sejenis atau yang diberi
kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai
dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai
politik masing-masing.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 64
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “6 (enam) bulan” adalah sejak
proses awal pengajuan pemberhentian antarwaktu di DPRD
provinsi.
Pasal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah
hak keuangan yang meliputi uang representasi, uang
paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta
tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 201
Ayat (1)
Organisasi sekretariat DPRD provinsi dibentuk untuk
mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD
provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas,
produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat
Daerah provinsi, dengan memperhatikan pedoman
www.djpp.kemenkumham.go.id
65 No.5587
penyusunan organisasi Perangkat Daerah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli”
adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan
dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat
kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan
wewenang DPRD provinsi. Kelompok pakar atau tim ahli
bertugas mengumpulkan data dan menganalisis berbagai
masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan
wewenang DPRD provinsi. Penugasan kelompok pakar atau
tim ahli disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
Daerah provinsi.
Pasal 202
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sekretaris DPRD provinsi adalah jabatan karier pegawai
negeri sipil sehingga dalam pengusulan pengangkatan dan
pemberhentiannya mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan bidang kepegawaian. Dalam
pengusulan pengangkatannya, gubernur mengajukan 3
(tiga) orang calon kepada pimpinan DPRD provinsi untuk
mendapat persetujuan dengan memperhatikan jenjang
kepangkatan, kemampuan, dan pengalaman.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 203
Cukup jelas.
Pasal 204
Ayat (1)
Organisasi sekretariat DPRD kabupaten/kota dibentuk
untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok
DPRD kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan
kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan
rakyat Daerah kabupaten/kota, dengan memperhatikan
pedoman penyusunan organisasi Perangkat Daerah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli”
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 66
adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan
dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat
kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan
wewenang DPRD kabupaten/kota. Kelompok pakar atau
tim ahli bertugas mengumpulkan data dan menganalisis
berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas
dan wewenang DPRD kabupaten/kota. Penugasan
kelompok pakar atau tim ahli disesuaikan dengan
kebutuhan dan kemampuan Daerah kabupaten/kota.
Pasal 205
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sekretaris DPRD kabupaten/kota adalah jabatan karier
pegawai negeri sipil sehingga dalam pengusulan
pengangkatan dan pemberhentiannya mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. Dalam
pengusulan pengangkatannya, bupati/wali kota mengajukan
3 (tiga) orang calon kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota
untuk mendapat persetujuan dengan memperhatikan jenjang
kepangkatan, kemampuan, dan pengalaman.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 206
Cukup jelas.
Pasal 207
Cukup jelas.
Pasal 208
Cukup jelas.
Pasal 209
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sekretariat daerah” adalah
unsur staf pendukung kepala daerah yang
melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi
dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi
pendukung lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
67 No.5587
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sekretariat DPRD” adalah
unsur staf pendukung DPRD.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “inspektorat” adalah unsur yang
menjalankan fungsi pengawasan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “dinas” adalah unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “badan” adalah unsur
penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang
bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah antara lain perencanaan,
pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan
latihan serta penelitian dan pengembangan.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sekretariat daerah” adalah
unsur staf pendukung kepala daerah yang
melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi
pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta
fungsi pendukung lainnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sekretariat DPRD” adalah
unsur staf pendukung DPRD.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “inspektorat” adalah unsur yang
menjalankan fungsi pengawasan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “dinas” adalah unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 68
Daerah.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “badan” adalah unsur
penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang
bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah antara lain perencanaan,
pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan
latihan serta penelitian dan pengembangan.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 210
Yang dimaksud dengan “bersifat koordinatif dan fungsional” adalah
hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan
Pasal 211tugas
. . . pokok
dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah
kabupaten/kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
sama.
Pasal 211
Cukup jelas.
Pasal 212
Cukup jelas.
Pasal 213
Cukup jelas.
Pasal 214
Cukup jelas.
Pasal 215
Cukup jelas.
Pasal 216
Cukup jelas.
Pasal 217
Cukup jelas.
Pasal 218
www.djpp.kemenkumham.go.id
69 No.5587
Cukup jelas.
Pasal 219
Cukup jelas.
Pasal 220
Cukup jelas.
Pasal 221
Cukup jelas.
Pasal 222
Cukup jelas.
Pasal 223
Cukup jelas.
Pasal 224
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “menguasai pengetahuan teknis
pemerintahan” adalah dibuktikan dengan ijazah
diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi
kepamongprajaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 225
Cukup jelas.
Pasal 226
Ayat (1)
Kewenangan yang dilimpahkan bupati/wali kota kepada
camat misalnya kebersihan di Kecamatan tertentu, pemadam
kebakaran di Kecamatan tertentu dan pemberian izin
mendirikan bangunan untuk luasan tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 70
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 227
Cukup jelas.
Pasal 228
Cukup jelas.
Pasal 229
Cukup jelas.
Pasal 230
Ayat (1)
Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan
prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan diutamakan dengan cara swakelola oleh kelompok
masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 231
Cukup jelas.
Pasal 232
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bagian 8 dari 36
Nomenklatur unit kerja pada setiap Perangkat Daerah yang
www.djpp.kemenkumham.go.id
71 No.5587
melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan memperhatikan
pertimbangan dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan
tersebut.
Pasal 233
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kompetensi pemerintahan” antara lain
mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait
dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat
dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan
Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan
etika pemerintahan.
Kompetensi pemerintahan dibuktikan dengan sertifikasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 234
Cukup jelas.
Pasal 235
Cukup jelas.
Pasal 236
Cukup jelas.
Pasal 237
Cukup jelas.
Pasal 238
Cukup jelas.
Pasal 239
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penataan Kecamatan” dalam
ketentuan ini adalah pembentukan, penghapusan dan
penggabungan Kecamatan.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 240
Cukup jelas.
Pasal 241
Cukup jelas.
Pasal 242
Cukup jelas.
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
www.djpp.kemenkumham.go.id
73 No.5587
Cukup jelas.
Ayat (3)
Berlakunya Perda yang tidak sama dengan tanggal
pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan
prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Perda tersebut.
Pasal 245
Ayat (1)
Untuk evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang
perubahan APBD dengan dilampiri perubahan RKPD provinsi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Untuk evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota
tentang perubahan APBD dengan dilampiri perubahan RKPD
kabupaten/kota.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 246
Cukup jelas.
Pasal 247
Cukup jelas.
Pasal 248
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Ayat (3) . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 74
Berlakunya Perkada yang tidak sama dengan tanggal
pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan
prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Perkada
tersebut.
Pasal 249
Cukup jelas.
Pasal 250
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kesusilaan” dalam ketentuan ini
adalah norma yang berkaitan dengan adab dan sopan santun,
kelakuan yang baik, dan tata krama yang luhur.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 251
Cukup jelas.
Pasal 252
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan
sebesar uang yang sudah dipungut oleh Daerah.
Pasal 253
Cukup jelas.
Pasal 254
www.djpp.kemenkumham.go.id
75 No.5587
Cukup jelas.
Pasal 255
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tindakan penertiban non-
yustisial” adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi
pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau
memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau
Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan”menindak” adalah melakukan
tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk
diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” adalah
tindakan polisi pamong praja yang tidak menggunakan
upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi
tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau
Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi atau
merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “tindakan administratif” adalah
tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat
teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda
dan/atau Perkada.
Pasal 256
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 76
Cukup jelas.
Ayat (4)
Materi pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional antara
lain kecakapan berkomunikasi, negosiasi, dan tindakan
polisional.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 257
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup jelas.
Pasal 259
Cukup jelas.
Pasal 260
Cukup jelas.
Pasal 261
Cukup jelas.
Pasal 262
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “transparan” adalah membuka diri
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak
asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Yang dimaksud dengan “responsif” adalah dapat
mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang
terjadi di Daerah.
Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian keluaran
tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah
dengan keluaran maksimal.
Yang dimaksud dengan “efektif” adalah kemampuan mencapai
www.djpp.kemenkumham.go.id
77 No.5587
target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau
proses yang paling optimal.
Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah setiap kegiatan dan
hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah hak masyarakat
untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan
pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok
yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk
mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak
memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
Yang dimaksud dengan “terukur” adalah penetapan target
kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah prinsip
keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender, dan
usia.
Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah
untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus
menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam
mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dengan cara
menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber
daya alam yang menopangnya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memperhatikan percepatan
pembangunan Daerah tertinggal” adalah Pemerintah Daerah
wajib mempedomani program nasional dalam penanganan
Daerah tertinggal.
Pasal 263
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” dalam
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 78
ketentuan ini adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai
program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam
upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 264
Cukup jelas.
Pasal 265
Cukup jelas.
Pasal 266
Cukup jelas.
Pasal 267
Cukup jelas.
Pasal 268
Cukup jelas.
Pasal 269
Cukup jelas.
Pasal 270
Cukup jelas.
Pasal 271
Cukup jelas.
Pasal 272
Cukup jelas.
Pasal 273
Cukup jelas.
Pasal 274
Cukup jelas.
Pasal 275
Cukup jelas.
Pasal 276
Ayat (1)
Pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah
provinsi mencakup seluruh Daerah provinsi yang ada di
www.djpp.kemenkumham.go.id
79 No.5587
Indonesia.
Ayat (2)
Pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah
kabupaten/kota mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada
di Daerah provinsi tersebut.
Ayat (3)
Pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah
provinsi mencakup seluruh satuan kerja Perangkat Daerah
yang ada di Daerah provinsi tersebut.
Ayat (4)
Pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah
kabupaten/kota mencakup seluruh satuan kerja Perangkat
Daerah yang ada di Daerah kabupaten/kota tersebut.
Pasal 277
Cukup jelas.
Pasal 278
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sektor swasta” termasuk koperasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 279
Cukup jelas.
Pasal 280
Cukup jelas.
Pasal 281
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “bantuan keuangan antar-
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 80
Daerah” adalah:
a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
c. bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah
kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah
kabupaten/kota di luar wilayahnya; dan
d. bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke
Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi
lainnya.
Huruf e
Cukup jelas.
Pasal 282
Cukup jelas.
Pasal 283
Cukup jelas.
Pasal 284
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” adalah sebagai
pemegang saham pengendali pada BUMD maupun saham
lainnya dan dilarang menjadi pengurus badan usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 285
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan
kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain
bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama
dengan pihak ketiga.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli
www.djpp.kemenkumham.go.id
81 No.5587
Daerah yang sah” antara lain penerimaan Daerah
di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti
jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “dana Desa” adalah dana yang
bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa
yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “bantuan keuangan” adalah:
a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
c. bantuan keuangan Daerah provinsi ke Daerah
kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah
kabupaten/kota di luar wilayahnya; dan
d. bantuan keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah
provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya.
Pasal 286
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 82
Pasal 287
Cukup jelas.
Pasal 288
Cukup jelas.
Pasal 289
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pajak bumi dan bangunan”
dalam ketentuan ini adalah pajak yang dikenakan
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan/atau dimanfaatkan di kawasan yang digunakan
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
pertambangan, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pajak Bumi dan
Bangunan.
Huruf b
Bagian 9 dari 36
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal
29 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Pertimbangan Menteri terkait dengan penentuan batas
wilayah.
Ayat (7)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
83 No.5587
Pasal 290
Cukup jelas.
Pasal 291
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Daerah berciri kepulauan dipertimbangkan dengan
menggunakan luas wilayah laut dalam perhitungan DAU.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 292
Cukup jelas.
Pasal 293
Cukup jelas.
Pasal 294
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Contoh pendapatan bagi hasil adalah bagi hasil pajak
kendaraan bermotor yang dibagikan oleh Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
Ayat (5)
Bantuan keuangan dapat diberikan antar-Daerah provinsi,
antar-Daerah kabupaten/kota, dan dari Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten/kota atau sebaliknya
Pasal 295
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 84
Pasal 296
Cukup jelas.
Pasal 297
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “harus segera disetor ke kas umum
Daerah” adalah berdasarkan jatuh tempo bunga, rabat,
potongan atau penerimaan lain.
Pasal 298
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “standar harga satuan regional”
adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan
mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “analisis standar belanja” adalah
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Belanja untuk Desa mencakup alokasi APBN untuk Desa,
alokasi dana Desa, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi
kabupaten/kota ke Desa untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 299
Cukup jelas.
Pasal 300
www.djpp.kemenkumham.go.id
85 No.5587
Cukup jelas.
Pasal 301
Ayat (1)
Pertimbangan Menteri untuk menilai dari sisi kelayakan
kegiatan dan kesesuaian Urusan Pemerintahan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 302
Cukup jelas.
Pasal 303
Cukup jelas.
Pasal 304
Cukup jelas.
Pasal 305
Cukup jelas.
Pasal 306
Cukup jelas.
Pasal 307
Cukup jelas.
Pasal 308
Cukup jelas.
Pasal 309
Cukup jelas.
Pasal 310
Cukup jelas.
Pasal 311
Cukup jelas.
Pasal 312
Cukup jelas.
Pasal 313
Cukup jelas.
Pasal 314
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menguji kesesuaian” adalah untuk
menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang
APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai
pertimbangan yang digunakan dalam menentukan kegiatan-
kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai
konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan
KUA dan PPAS.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 315
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menguji kesesuaian” adalah untuk
menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang
APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai
pertimbangan yang digunakan dalam menentukan kegiatan-
kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai
konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD dengan
KUA dan PPAS.
www.djpp.kemenkumham.go.id
87 No.5587
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 316
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” paling sedikit
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
Pemerintahan Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintahan
Daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat.
Huruf e
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 88
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 317
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penjelasan dan dukumen pendukung”
antara lain perubahan RKPD, dan perubahan KUA serta PPAS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 318
Cukup jelas.
Pasal 319
Cukup jelas.
Pasal 320
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “standar akuntansi pemerintahan”
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
www.djpp.kemenkumham.go.id
89 No.5587
Cukup jelas.
Pasal 321
Cukup jelas.
Pasal 322
Cukup jelas.
Pasal 323
Cukup jelas.
Pasal 324
Cukup jelas.
Pasal 325
Cukup jelas.
Pasal 326
Cukup jelas.
Pasal 327
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Sumber penerimaan berasal dari pembiayaan pinjaman
dan/atau hibah luar negeri tidak harus dilakukan melalui
rekening kas umum Daerah namun tetap harus dibukukan
dalam rekening kas umum Daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 328
Ayat (1)
Penempatan deposito dilakukan pada bank umum di Indonesia
yang aman/sehat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai perbankan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 90
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 329
Cukup jelas.
Pasal 330
Penyusunan peraturan pemerintah diselaraskan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan
perbendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya.
Pasal 331
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup
aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat di
antaranya air minum, pasar, transportasi.
Huruf b
Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis
terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan
pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta
analisis aspek lainnya.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 332
Cukup jelas.
Pasal 333
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
91 No.5587
Pasal 334
Cukup jelas.
Pasal 335
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “direksi” adalah organ perusahaan
umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan
perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan
perusahaan umum Daerah, serta mewakili perusahaan
umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang dimaksud
dengan “dewan pengawas” adalah organ perusahaan umum
Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 336
Cukup jelas.
Pasal 337
Cukup jelas.
Pasal 338
Cukup jelas.
Pasal 339
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “bukan Daerah” adalah Pemerintah
Pusat, badan usaha milik negara, BUMD lainnya, perusahaan
swasta, koperasi, yayasan dan perorangan.
Pasal 340
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rapat umum pemegang saham” adalah
organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 92
memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada
direksi atau komisaris.
Yang dimaksud dengan “direksi” adalah organ perusahaan
umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan
perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan
perusahaan umum Daerah, serta mewakili perusahaan umum
Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar.
Yang dimaksud dengan “komisaris” adalah organ perusahaan
perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 341
Cukup jelas.
Pasal 342
Cukup jelas.
Pasal 343
Cukup jelas.
Pasal 344
Cukup jelas.
Pasal 345
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “forum komunikasi” adalah
pertemuan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dengan
masyarakat dan pemangku kepentingan terkait baik secara
berkala maupun insidentil.
Pasal 346
Yang dimaksud dengan “badan layanan umum daerah” adalah
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau
unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan
www.djpp.kemenkumham.go.id
93 No.5587
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.
Pasal 347
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “maklumat pelayanan publik” adalah
pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan pelayanan publik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 348
Cukup jelas.
Pasal 349
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyederhanaan jenis pelayanan
publik” adalah menggabungkan beberapa jenis pelayanan
publik yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan menjadi 1 (satu) jenis pelayanan yang
di dalamnya menampung/memuat substansi pelayanan yang
digabungkan tersebut.
Yang dimaksud dengan “penyederhanaan prosedur pelayanan
publik” adalah mengurangi dan/atau mengintegrasikan
persyaratan atau langkah-langkah pemberian layanan,
sehingga mempermudah proses pemberian layanan kepada
masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 94
Cukup jelas.
Pasal 350
Cukup jelas.
Pasal 351
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ombudsman” adalah sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenai ombudsman
Republik Indonesia.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penyelenggara” adalah unit
kerja di Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
publik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pelaksana” adalah pejabat,
pegawai negeri sipil atau petugas di dalam organisasi
penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan
atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 352
Cukup jelas.
Pasal 353
Cukup jelas.
Pasal 354
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
www.djpp.kemenkumham.go.id
95 No.5587
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “efektif” adalah partisipasi
masyarakat tersebut bukan hanya bersifat formalitas
melainkan benar-benar menyangkut kepentingan
Bagian 10 dari 36
untuk menyejahterakan masyarakat.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 355
Cukup jelas.
Pasal 356
Cukup jelas.
Pasal 357
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayananan perkotaan”
meliputi fasilitas sosial dan fasilitas umum antara lain jalan,
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 96
jembatan, penerangan jalan umum, rumah ibadah, fasilitas
olah raga, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan “tidak merugikan kepentingan
umum” adalah penyerahan fasilitas tersebut tidak
membebani APBD dan/atau Pemerintah Daerah
mendapatkan kompensasi yang layak guna membiayai
fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 358
Cukup jelas.
Pasal 359
Cukup jelas.
Pasal 360
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
97 No.5587
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Termasuk dalam kategori ini antara lain kawasan
bandara, kawasan pelabuhan dan kawasan sepanjang
rel kereta api.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 361
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 98
Hurub b
Cukup jelas.
Huruf c
Pembangunan sarana dan prasarana kawasan antara
lain jalan/jembatan, listrik, air minum,
telekomunikasi, rumah sakit, pasar, pos lintas batas,
transportasi, pemerintahan, sosial, dan ekonomi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Menugaskan camat di kawasan perbatasan dimaksudkan
untuk memberikan tugas kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian dalam memberikan pelayanan langsung yang
dipandang tidak efisien dilaksanakan sendiri oleh
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, sehingga
dapat ditugaskan kepada camat, misalnya pelayanan
keimigrasian di pos lintas batas di Daerah terpencil.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 362
Cukup jelas.
Pasal 363
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak
swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga
nonpemerintah lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
99 No.5587
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 364
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “biaya pelaksanaan kerja sama
diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah” adalah
dengan pemberian bantuan keuangan oleh masing-masing
Daerah yang diambil alih pelaksanaan kerja samanya yang
besaran bantuan dari masing-masing Daerah
mempertimbangkan antara lain jumlah penduduk, luas
wilayah, dan cakupan pelayanan yang dikerjasamakan.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 365
Cukup jelas.
Pasal 366
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 100
Cukup jelas.
Pasal 367
Cukup jelas.
Pasal 368
Cukup jelas.
Pasal 369
Cukup jelas.
Pasal 370
Cukup jelas.
Pasal 371
Cukup jelas.
Pasal 372
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menugaskan” dalam ketentuan ini
adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
kepada Desa bukan dalam rangka penerapan asas Tugas
Pembantuan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ditugaskan” dalam ketentuan ini
adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pusat kepada Desa
bukan dalam rangka penerapan asas Tugas Pembantuan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ditugaskan” dalam ketentuan ini
adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Desa bukan dalam rangka penerapan asas Tugas
Pembantuan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “ditugaskan” dalam ketentuan ini
adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah
kabupaten/kota kepada Desa bukan dalam rangka
penerapan asas Tugas Pembantuan.
Pasal 373
Cukup jelas.
Pasal 374
www.djpp.kemenkumham.go.id
101 No.5587
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pembinaan teknis yang dilakukan oleh kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian misalnya dibidang pendidikan
antara lain pelatihan guru, penelitian dan pengembangan
kurikulum lokal, dan konsultasi akreditasi guru.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “fasilitasi” dalam ketentuan ini
meliputi kegiatan pemberdayaan Pemerintah Daerah provinsi,
penguatan kapasitas Pemerintah Daerah provinsi, dan
bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah provinsi.
Pasal 375
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “fasilitasi” dalam ketentuan ini
meliputi kegiatan pemberdayaan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, penguatan kapasitas Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, dan bimbingan teknis kepada Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 376
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 102
Ayat (1)
Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
kepamongprajaan, Kementerian menyelenggarakan pendidikan
tinggi kepamongprajaan.
Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi
kepamongprajaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pengajaran” adalah mencakup
pemahaman terhadap teori-teori pemerintahan dan Otonomi
Daerah.
Pengasuhan dalam ketentuan ini ditujukan untuk
pembentukan sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi
negara.
Pelatihan dilakukan melalui pemahaman terhadap praktik-
praktik penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
termasuk dalam lingkup Desa, Kecamatan, Daerah
kabupaten/kota dan Daerah provinsi serta kaitannya dengan
praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional.
Pasal 377
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah
pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi, kelembagaan Daerah
provinsi, kepegawaian pada Perangkat Daerah provinsi,
keuangan Daerah provinsi, pembangunan Daerah provinsi,
pelayanan publik di Daerah provinsi, kerja sama Daerah
provinsi, kebijakan Daerah provinsi, Gubenur dan DPRD
provinsi, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengawasan teknis” adalah
pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi sesuai
dengan kewenangan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian masing-masing.
Ayat (3)
www.djpp.kemenkumham.go.id
103 No.5587
Cukup jelas.
Pasal 378
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah
pengawasan terhadap pembagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, kelembagaan
Daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah
kabupaten/kota, keuangan Daerah kabupaten/kota,
pembangunan Daerah kabupaten/kota, pelayanan publik di
Daerah kabupaten/kota, kerja sama Daerah kabupaten/kota,
kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD
kabupaten/kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan “pengawasan teknis” adalah
pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan
Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah
kabupaten/kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 379
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan Daerah
meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD provinsi yaitu sejak
tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas
pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai
dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi yang
dilakukan oleh inspektorat provinsi dapat bekerja sama dengan
inspektorat jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang pengawasan.
Pasal 380
Ayat (1)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 104
Ayat (2)
Khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan Daerah
meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota
yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan
evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD),
sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat kabupaten/kota
dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian
dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.
Pasal 381
Cukup jelas.
Pasal 382
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “fasilitasi khusus” antara lain berupa
keterlibatan Pemerintah Pusat secara langsung dalam
perumusan dan pengarahan pelaksanaan kebijakan untuk
perbaikan/penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “berpotensi merugikan kepentingan
umum secara meluas” adalah apabila kerugian yang
ditimbulkan dialami oleh sebagian besar masyarakat di Daerah
tersebut.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 383
www.djpp.kemenkumham.go.id
105 No.5587
Cukup jelas.
Pasal 384
Cukup jelas.
Pasal 385
Cukup jelas.
Pasal 386
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil ilmu
pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 387
Cukup jelas.
Pasal 388
Cukup jelas.
Pasal 389
Cukup jelas.
Pasal 390
Cukup jelas.
Pasal 391
Cukup jelas.
Pasal 392
Cukup jelas.
Pasal 393
Cukup jelas.
Pasal 394
Cukup jelas.
Pasal 395
Yang dimaksud dengan “Informasi Pemerintahan Daerah lainnya”
antara lain informasi mengenai proses pembentukan Perda,
kepegawaian, kependudukan, dan layanan pengadaan barang dan
jasa.
Pasal 396
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5587 106
Cukup jelas.
Pasal 397
Cukup jelas.
Pasal 398
Cukup jelas.
Pasal 399
Cukup jelas.
Pasal 400
Cukup jelas.
Pasal 401
Cukup jelas.
Pasal 402
Cukup jelas.
Pasal 403
Cukup jelas.
Pasal 404
Cukup jelas.
Pasal 405
Cukup jelas.
Pasal 406
Cukup jelas.
Pasal 407
Cukup jelas.
Pasal 408
Cukup jelas.
Pasal 409
Cukup jelas.
Pasal 410
Cukup jelas.
Pasal 411
www.djpp.kemenkumham.go.id
107 No.5587
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.244, 2014 PEMERINTAH DAERAH. Otonomi. Pemilihan.
Kepala Daerah. Pencabutan. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian 11 dari 36
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan
dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah
diatur dalam Undang-Undang;
b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih
memperhatikan aspek-aspek hubungan antara
Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah,
potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang
dan tantangan persaingan global dalam kesatuan
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 2
d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu
diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu membentuk Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah;
Mengingat : Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat
(3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D
ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu
oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3 2014, No.244
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan
masyarakat.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu,
dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung
jawab urusan pemerintahan umum.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga
pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan
yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu
dalam rangka Dekonsentrasi.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah
Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
provinsi.
12. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
13. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah
Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan
bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di
Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 4
14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang
dimiliki Daerah.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan
mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib
yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
18. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut
Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
19. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang
memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih
luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang
membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis
dan sosial budaya.
20. Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah
tertentu.
21. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang
bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.
22. Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi
Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi
Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
24. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian
wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
25. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut
dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
26. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah
peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode
5 (lima) tahun.
www.djpp.kemenkumham.go.id
5 2014, No.244
29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah
suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional,
demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang
ditetapkan dengan undang-undang.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Perda.
33. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.
34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja Perangkat Daerah.
35. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.
36. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.
37. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
38. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan
Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.
39. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
40. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 6
41. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk
menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
42. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi
dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat
khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
43. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri.
45. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
46. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal
kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,
inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
47. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.
48. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada
Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
49. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan
tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah.
50. Hari adalah hari kerja.
www.djpp.kemenkumham.go.id
7 2014, No.244
BAB II
PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA
Pasal 2
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan
Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.
(2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi
atas kelurahan dan/atau Desa.
Pasal 3
(1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai
Pemerintahan Daerah.
(2) Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.
Pasal 4
(1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan
Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah
Daerah provinsi.
(2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga
merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi
bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.
BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
Pasal 5
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
(2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuraikan dalam berbagai Urusan Pemerintahan.
(3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tertentu.
(4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi,
Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.
Pasal 6
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 8
Pasal 7
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.
Bagian 12 dari 36
(2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan
Daerah.
Pasal 8
(1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian.
(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
BAB IV
URUSAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Klasifikasi Urusan Pemerintahan
Pasal 9
(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut,
urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat
dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi
dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
sebagai kepala pemerintahan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9 2014, No.244
Bagian Kedua
Urusan Pemerintahan Absolut
Pasal 10
(1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) meliputi:
a. politik luar negeri;
b. pertahanan;
c. keamanan;
d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:
a. melaksanakan sendiri; atau
b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di
Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
berdasarkan asas Dekonsentrasi.
Bagian Ketiga
Urusan Pemerintahan Konkuren
Pasal 11
(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal
9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar.
(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan
Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Pasal 12
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
dan
f. sosial.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 10
(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.
Pasal 13
(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat
dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip
akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis
nasional.
(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau
lintas negara;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi
atau lintas negara;
www.djpp.kemenkumham.go.id
11 2014, No.244
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya
lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi
kepentingan nasional.
(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi
adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah
kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah
kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya
lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah
kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah
kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya
hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih
efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
Pasal 14
(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan,
serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat
dan Daerah provinsi.
(2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya
kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
(3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan
pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat.
(4) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan
pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota
menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 12
(5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan
bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(6) Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan
bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas
wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(7) Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama
jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah
yang berbatasan.
Pasal 15
(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat
dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.
(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam
Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan
atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan
prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan peraturan presiden.
(4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak
berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada
tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.
(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian
urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13.
Pasal 16
(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang
untuk:
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
13 2014, No.244
(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian.
(4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
(5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren diundangkan.
Pasal 17
(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan
kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
Pasal 18
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 14
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur
dengan peraturan pemerintah.
Pasal 19
(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat diselenggarakan:
a. sendiri oleh Pemerintah Pusat;
b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di
Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau
c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas
Pembantuan.
(2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dibentuk setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
(3) Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan
pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh
kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak
memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas
Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian.
(5) Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkoordinasi
dengan Menteri.
Pasal 20
(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah
provinsi diselenggarakan:
a. sendiri oleh Daerah provinsi;
b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas
Tugas Pembantuan; atau
c. dengan cara menugasi Desa.
(2) Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota
berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota
atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.
www.djpp.kemenkumham.go.id
15 2014, No.244
(4) Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 22
(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan
Tugas Pembantuan.
Bagian 13 dari 36
(2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait
dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di
Daerahnya.
(3) Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh
yang menugasi.
(4) Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan
disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada
DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam
dokumen yang terpisah.
(5) Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh
kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan
dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam
dokumen yang terpisah.
Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 24
(1) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama
Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan
Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi
dan Daerah kabupaten/kota.
(2) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
(3) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk menentukan intensitas Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk,
besarnya APBD, dan luas wilayah.
(4) Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk menentukan Daerah yang mempunyai
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 16
Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi
penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.
(5) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Daerah dalam penetapan
kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
(6) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada
Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan
secara nasional.
(7) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta pembinaan
kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6)
dikoordinasikan oleh Menteri.
Bagian Keempat
Urusan Pemerintahan Umum
Pasal 25
(1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (5) meliputi:
a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam
rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang
ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi
serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
17 2014, No.244
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan
merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh
Instansi Vertikal.
(2) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja
masing-masing.
(3) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh
Instansi Vertikal.
(4) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur
bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali
kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.
(5) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
(6) Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan
melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6)
diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Kelima
Forkopimda
Pasal 26
(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan
umum, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota,
dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.
(2) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum
koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diketuai oleh gubernur untuk Daerah provinsi, oleh bupati/wali
kota untuk Daerah kabupaten/kota, dan oleh camat untuk
Kecamatan.
(3) Anggota Forkopimda provinsi dan Forkopimda kabupaten/kota terdiri
atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan
pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
(4) Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas
pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional
Indonesia di Kecamatan.
(5) Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan forum
koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan
masalah yang dibahas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 18
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forkopimda dan forum koordinasi
pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan pemerintah.
BAB V
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN
DAERAH PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN
Bagian Kesatu
Kewenangan Daerah Provinsi di Laut
Pasal 27
(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya
alam di laut yang ada di wilayahnya.
(2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut
di luar minyak dan gas bumi;
b. pengaturan administratif;
c. pengaturan tata ruang;
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di
laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas)
mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan.
(4) Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua
puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di
laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah
dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak
berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
Bagian Kedua
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan
Pasal 28
(1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan
mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27.
(2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari
www.djpp.kemenkumham.go.id
19 2014, No.244
Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah
Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan
setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan
memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 29
(1) Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi
yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun
perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK
harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.
(2) Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam
pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.
(3) Dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah
Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka
pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.
(4) Berdasarkan alokasi DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan menyusun
strategi percepatan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan
sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi,
pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia,
pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri
Kepulauan.
(6) Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Daerah
Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana percepatan di luar DAU
dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Provinsi yang Berciri
Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur
dengan peraturan pemerintah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 20
BAB VI
PENATAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31
(1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah.
(2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk:
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.
(3) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah.
(4) Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan
kepentingan strategis nasional.
Bagian Kedua
Pembentukan Daerah
Pasal 32
(1) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3)
berupa:
a. pemekaran Daerah; dan
b. penggabungan Daerah.
(2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah
kabupaten/kota.
Paragraf 1
Pemekaran Daerah
Pasal 33
(1) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
huruf a berupa:
a. pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk
menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau
www.djpp.kemenkumham.go.id
21 2014, No.244
b. penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam
1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.
(2) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan
kabupaten/kota.
(3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.
Pasal 34
(1) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)
meliputi:
a. persyaratan dasar kewilayahan; dan
b. persyaratan dasar kapasitas Daerah.
(2) Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. luas wilayah minimal;
b. jumlah penduduk minimal;
c. batas wilayah;
d. Cakupan Wilayah; dan
e. batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan
Kecamatan.
(3) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 35
(1) Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan
berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
(2) Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan
pemerintah.
(3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c
dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.
(4) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf d meliputi:
a. paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk
pembentukan Daerah provinsi;
b. paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah
kabupaten; dan
c. paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah
kota.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 22
(5) Cakupan Wilayah untuk Daerah Persiapan yang wilayahnya terdiri
atas pulau-pulau memuat Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya.
(6) Batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf e meliputi:
Bagian 14 dari 36
a. batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan
Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak
pembentukan; dan
b. batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah
Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak
pembentukan.
Pasal 36
(1) Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (3) didasarkan pada parameter:
a. geografi;
b. demografi;
c. keamanan;
d. sosial politik, adat, dan tradisi;
e. potensi ekonomi ;
f. keuangan Daerah; dan
g. kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
(2) Parameter geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. lokasi ibu kota;
b. hidrografi; dan
c. kerawanan bencana.
(3) Parameter demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. kualitas sumber daya manusia; dan
b. distribusi penduduk.
(4) Parameter keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. tindakan kriminal umum; dan
b. konflik sosial.
(5) Parameter sosial politik, adat, dan tradisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum;
b. kohesivitas sosial; dan
c. organisasi kemasyarakatan.
(6) Parameter potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e meliputi:
a. pertumbuhan ekonomi; dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
23 2014, No.244
b. potensi unggulan Daerah.
(7) Parameter keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f meliputi:
a. kapasitas pendapatan asli Daerah induk;
b. potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan; dan
c. pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
(8) Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan;
b. aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan;
c. aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur;
d. jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk; dan
e. rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah Persiapan.
Pasal 37
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)
disusun dengan tata urutan sebagai berikut:
a. untuk Daerah provinsi meliputi:
1. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali
kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan
provinsi; dan
2. persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur
Daerah provinsi induk.
b. untuk Daerah kabupaten/kota meliputi:
1. keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan
Wilayah Daerah kabupaten/kota;
2. persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan
bupati/wali kota Daerah induk; dan
3. persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari
Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan
kabupaten/kota yang akan dibentuk.
Pasal 38
(1) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (2) diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar
kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dan
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
(2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan
persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif.
(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 24
(4) Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan
memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan
administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen.
(5) Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap
persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36.
(6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh
tim kajian independen kepada Pemerintah Pusat untuk selanjutnya
dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
(7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi
pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menetapkan kelayakan
pembentukan Daerah Persiapan.
Pasal 39
(1) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
(2) Jangka waktu Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah selama 3 (tiga) tahun.
(3) Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
kepala daerah persiapan.
(4) Kepala daerah persiapan provinsi diisi dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden
atas usul Menteri.
(5) Kepala daerah persiapan kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri
sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan
oleh Menteri atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(6) Ketentuan mengenai persyaratan kepala daerah persiapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam
peraturan pemerintah.
Pasal 40
(1) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan
berasal dari:
a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari
APBN;
b. bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk yang
berasal dari Daerah Persiapan;
c. penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah induk; dan
d. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
25 2014, No.244
(2) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran
pendapatan dan belanja Daerah induk.
Pasal 41
(1) Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:
a. membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;
b. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan
dokumentasi;
c. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel,
pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah
Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan
d. menyiapkan dukungan dana.
(2) Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:
a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada
perangkat Daerah Persiapan;
e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
f. menangani pengaduan masyarakat.
(3) Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.
Pasal 42
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi
terhadap Daerah Persiapan selama masa Daerah Persiapan.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan pengawasan
terhadap Daerah Persiapan.
(3) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan
pengawasan terhadap Daerah Persiapan.
(4) Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan,
pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Pasal 43
(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah Persiapan.
(2) Evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimaksudkan untuk menilai kemampuan Daerah Persiapan
dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (2).
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 26
(3) Hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia.
(4) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan
layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah baru dan ditetapkan
dengan undang-undang.
(5) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan
tidak layak dicabut statusnya sebagai Daerah Persiapan dengan
peraturan pemerintah dan dikembalikan ke Daerah induk.
(6) Undang-undang yang menetapkan Pembentukan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau,
selain memuat Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (4), harus memuat perincian nama pulau yang berada dalam
wilayahnya.
(7) Daerah baru harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Penggabungan Daerah
Pasal 44
(1) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)
huruf b berupa:
a. penggabungan dua Daerah kabupaten/kota atau lebih yang
bersanding dalam satu Daerah provinsi menjadi Daerah
kabupaten/kota baru; dan
b. penggabungan dua Daerah provinsi atau lebih yang bersanding
menjadi Daerah provinsi baru.
(2) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan:
a. kesepakatan Daerah yang bersangkutan; atau
b. hasil evaluasi Pemerintah Pusat.
Pasal 45
(1) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1)
yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Daerah yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a harus
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dasar kapasitas
Daerah.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
persyaratan administratif dalam rangka penggabungan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
www.djpp.kemenkumham.go.id
27 2014, No.244
(3) Ketentuan mengenai persyaratan dasar kapasitas Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap persyaratan kapasitas Daerah dalam rangka
penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 46
(1) Penggabungan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (1) huruf a yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (2) huruf a diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat,
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
(2) Penggabungan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (1) huruf b yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Daerah
yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)
huruf a diusulkan secara bersama oleh gubernur yang Daerahnya
akan digabungkan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia setelah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan
persyaratan administratif.
(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
(5) Dalam hal usulan penggabungan Daerah dinyatakan memenuhi
persyaratan administratif, Pemerintah Pusat dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia membentuk tim kajian independen.
(6) Tim kajian independen bertugas melakukan kajian terhadap
persyaratan kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat (3).
(7) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh
tim kajian independen kepada Pemerintah Pusat untuk selanjutnya
dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
(8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi
pertimbangan bagi Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia dalam pembentukan undang-undang mengenai
penggabungan Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 28
(9) Dalam hal penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dinyatakan tidak layak, Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia menyampaikan penolakan secara tertulis dengan disertai
alasan penolakan kepada gubernur.
Pasal 47
(1) Penggabungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)
huruf b dilakukan dalam hal Daerah atau beberapa Daerah tidak
mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah.
(2) Penilaian terhadap kemampuan menyelenggarakan Otonomi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah
Pusat.
(3) Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang mengenai
penggabungan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
(4) Dalam hal rancangan undang-undang mengenai penggabungan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, rancangan
undang-undang dimaksud ditetapkan menjadi undang-undang.
Bagian Ketiga
Penyesuaian Daerah
Pasal 48
(1) Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3)
berupa:
a. perubahan batas wilayah Daerah;
b. perubahan nama Daerah;
c. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi;
d. pemindahan ibu kota; dan/atau
e. perubahan nama ibu kota.
(2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a ditetapkan dengan undang-undang.
(3) Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama
bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu
kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan
huruf e ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
29 2014, No.244
Bagian Keempat
Bagian 15 dari 36
Kepentingan Strategis Nasional
Paragraf 1
Pembentukan Daerah
Pasal 49
(1) Pembentukan Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan
strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4)
berlaku untuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan Daerah
tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
(2) Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah
Persiapan kabupaten/kota paling lama 5 (lima) tahun.
(3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memiliki Cakupan Wilayah dengan batas-batas yang jelas dan
mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi
ekonomi, serta paramater lain yang memperkuat kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 50
(1) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (2) dikonsultasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia.
(2) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Pasal 51
(1) Pemerintah Pusat menyiapkan sarana dan prasarana serta penataan
personel untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
(2) Kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (2):
a. mengelola sarana dan prasarana pemerintahan;
b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada
perangkat Daerah Persiapan;
e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 30
f. menangani pengaduan masyarakat.
(3) Pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan
dan kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dibebankan pada APBN, pajak daerah, dan retribusi
daerah yang dipungut di Daerah Persiapan.
Pasal 52
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi
terhadap Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
ayat (2) selama masa Daerah Persiapan.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan pengawasan
terhadap Daerah Persiapan.
(3) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan
pengawasan terhadap Daerah Persiapan.
(4) Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan,
pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia.
Pasal 53
(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah Persiapan.
(2) Evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimaksudkan untuk menilai kemampuan Daerah Persiapan
dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (2).
(3) Hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia.
(4) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan
layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah baru dan ditetapkan
dengan undang-undang.
(5) Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan tidak
layak dicabut statusnya sebagai Daerah Persiapan dengan peraturan
pemerintah dan dikembalikan ke Daerah induk.
Paragraf 2
Penyesuaian Daerah
Pasal 54
(1) Penyesuaian Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berupa
perubahan batas wilayah Daerah dan pemindahan ibu kota.
(2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan undang-undang.
www.djpp.kemenkumham.go.id
31 2014, No.244
(3) Pemindahan ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan pemerintah.
Pasal 55
Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Daerah diatur dengan
peraturan pemerintah.
Bagian Kelima
Desain Besar Penataan Daerah
Pasal 56
(1) Pemerintah Pusat menyusun strategi penataan Daerah untuk
melaksanakan penataan Daerah.
(2) Pemerintah Pusat menyampaikan strategi penataan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia.
(3) Strategi penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam desain besar penataan Daerah.
(4) Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memuat perkiraan jumlah pemekaran Daerah pada periode tertentu.
(5) Desain besar penataan Daerah dijadikan acuan dalam pemekaran
Daerah baru.
(6) Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
BAB VII
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 57
Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri
atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.
Bagian Kedua
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pasal 58
Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada
asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:
a. kepastian hukum;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 32
b. tertib penyelenggara negara;
c. kepentingan umum;
d. keterbukaan;
e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. efisiensi;
i. efektivitas; dan
j. keadilan.
Bagian Ketiga
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Paragraf 1
Kepala Daerah
Pasal 59
(1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang
disebut kepala daerah.
(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah
provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati,
dan untuk Daerah kota disebut wali kota.
Pasal 60
Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat
(1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk
satu kali masa jabatan.
Pasal 61
(1) Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
(2) Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi
kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-
undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti
kepada masyarakat, nusa, dan bangsa".
Pasal 62
Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-
undang.
www.djpp.kemenkumham.go.id
33 2014, No.244
Paragraf 2
Wakil Kepala Daerah
Pasal 63
(1) Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat
dibantu oleh wakil kepala daerah.
(2) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten
disebut wakil bupati, dan untuk Daerah kota disebut wakil wali kota.
Pasal 64
(1) Wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
(2) Sumpah/janji wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi
kewajiban saya sebagai wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya
dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-
undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti
kepada masyarakat, nusa dan bangsa".
Paragraf 3
Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 65
(1) Kepala daerah mempunyai tugas:
a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama
DPRD;
b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan
rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas
bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
untuk dibahas bersama;
e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 34
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepala daerah berwenang:
a. mengajukan rancangan Perda;
b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama
DPRD;
c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang
sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang
melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara,
wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala
daerah.
(5) Apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau
berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris
daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
(6) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani
masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah
melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang
kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas
sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam
peraturan pemerintah.
Pasal 66
(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
a. membantu kepala daerah dalam:
1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;
2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan
menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan
aparat pengawasan;
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi
bagi wakil gubernur; dan
4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota,
kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah
dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
www.djpp.kemenkumham.go.id
35 2014, No.244
c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala
daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara;
dan
d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban
pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala
daerah.
Pasal 67
Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah;
e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
f. melaksanakan program strategis nasional; dan
g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah
dan semua Perangkat Daerah.
Pasal 68
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak
melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau
wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan,
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara
selama 3 (tiga) bulan.
(3) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai
menjalani pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang
bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 36
Pasal 69
(1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan
Bagian 16 dari 36
Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan
ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi
Pemerintah Daerah.
Pasal 70
(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian
kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan
Tugas Pembantuan.
(2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
(3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(5) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan
evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh
Pemerintah Pusat.
(6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Menteri mengoordinasikan pengembangan kapasitas Pemerintahan
Daerah.
(7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa
pemberian penghargaan dan sanksi.
Pasal 71
(1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.
(2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi
perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
37 2014, No.244
Pasal 72
Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan
penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pasal 73
(1) Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4)
dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh
gubernur, sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk bupati/wali kota.
(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan,
kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus
pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil
kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.
(3) Dalam hal kepala daerah tidak melaksanakan kewajiban
menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), DPRD provinsi dapat menggunakan
hak interpelasi kepada gubernur dan DPRD kabupaten/kota dapat
menggunakan hak interpelasi kepada bupati/wali kota.
(4) Apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak
interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima, DPRD
provinsi melaporkan gubernur kepada Menteri dan DPRD
kabupaten/kota melaporkan bupati/wali kota kepada gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(5) Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Menteri memberikan sanksi teguran tertulis kepada gubernur dan
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi
teguran tertulis kepada bupati/wali kota.
(6) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan,
kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus
pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil
kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.
Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata cara evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan
pemerintah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 38
Pasal 75
(1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah
mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.
(2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji
pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.
(3) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi
pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta
hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak,
dan tunjangan istri/suami.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan
kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Paragraf 4
Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 76
(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan
keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau
kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan
meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan
warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun
milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri
dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
e. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang,
barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi
keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
f. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di
pengadilan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)
huruf e;
g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji
jabatannya;
h. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
j. meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7
(tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu
1 (satu) bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil
www.djpp.kemenkumham.go.id
39 2014, No.244
gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil
bupati atau wali kota dan wakil wali kota.
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dikecualikan dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j jika dilakukan
untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak.
Pasal 77
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi pengurus
suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah
atau pengurus yayasan bidang apa pun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1) huruf c dikenai sanksi pemberhentian sementara
selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil
gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/wakil bupati atau wali
kota dan/atau wakil wali kota.
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan
perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara
selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil
gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau
wali kota dan/atau wakil wali kota.
(3) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang meninggalkan
tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau
tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf j dikenai sanksi
teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil
gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau
wali kota dan/atau wakil wali kota.
(4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan,
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diwajibkan mengikuti
program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Kementerian.
(5) Dalam hal kepala Daerah mengikuti program pembinaan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tugas dan kewenangannya
dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang
ditunjuk.
Paragraf 5
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 78
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 40
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil
kepala daerah;
d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c,
huruf i, dan huruf j;
f. melakukan perbuatan tercela;
g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang
untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai
persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala
daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang
menerbitkan dokumen; dan/atau
i. mendapatkan sanksi pemberhentian.
Pasal 79
(1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b
serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD
dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada
Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur
serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau
wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
(2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur
atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau
wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali
kota dan/atau wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota
dan/atau wakil wali kota.
Pasal 80
(1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d,
huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:
www.djpp.kemenkumham.go.id
41 2014, No.244
a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil
gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil
bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan
putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar
sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j,
dan/atau melakukan perbuatan tercela;
b. pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan
melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit
3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan
diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah anggota DPRD yang hadir;
c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat
DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah
permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya
bersifat final;
d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji
jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil
kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b,
atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali
huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela,
pimpinan DPRD menyampaikan usul kepada Presiden untuk
pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada
Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau
wali kota dan/atau wakil wali kota;
e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil
gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden
menerima usul pemberhentian tersebut dari pimpinan DPRD; dan
f. Menteri wajib memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati
atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga
puluh) Hari sejak Menteri menerima usul pemberhentian tersebut
dari pimpinan DPRD.
(2) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak
Bagian 17 dari 36
diterimanya pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, Presiden
memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 42
Menteri dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati
atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
menyampaikan usul kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau
wali kota dan/atau wakil wali kota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 81
(1) Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang:
a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala
daerah;
b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; dan/atau
d. melakukan perbuatan tercela.
(2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau
wakil kepala daerah.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
oleh Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat
keputusan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah.
(4) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran,
Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam
peraturan pemerintah.
Pasal 82
(1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diduga
menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai
persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah
berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan
www.djpp.kemenkumham.go.id
43 2014, No.244
dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf h,
DPRD menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan.
(2) Dalam hal hasil penyelidikan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti
menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai
persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah
berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan
dokumen tersebut, DPRD provinsi mengusulkan pemberhentian
gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri
serta DPRD kabupaten/kota mengusulkan pemberhentian bupati
dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota kepada
Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Berdasarkan usulan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur
paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya usulan dari
DPRD provinsi.
(4) Berdasarkan usulan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati
atau wali kota dan/atau wakil wali kota paling lambat 30 (tiga puluh)
Hari sejak diterimanya usulan dari DPRD kabupaten/kota.
(5) Dalam hal DPRD tidak melakukan penyelidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat melakukan klarifikasi
kepada DPRD bersangkutan.
(6) Apabila DPRD dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak dilakukan
klarifikasi tetap tidak melakukan penyelidikan, Pemerintah Pusat
melakukan pemeriksaan.
(7) Dalam hal hasil pemeriksaan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
terbukti menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai
persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah
berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan
dokumen tersebut, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau
wakil gubernur serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil
bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah
dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (7) diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 83
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara
tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana
kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak
pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang
dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 44
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara
berdasarkan register perkara di pengadilan.
(3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh
Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau
wakil wali kota.
(4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa
melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh
Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri
untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil
wali kota.
Pasal 84
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah
melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan
putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung
sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden
mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang
bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau
wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang
bersangkutan.
(2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti
bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau
wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil
bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
(3) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti
tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur
dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau
wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
Pasal 85
(1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi
krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan
tindak pidana yang terkait dengan tugas, kewenangan, dan
kewajibannya, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dan hak
angket untuk menanggapinya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
45 2014, No.244
(2) Penggunaan hak interpelasi dan hak angket sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Dalam hal DPRD menyetujui penggunaan hak angket sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), DPRD membentuk panitia khusus untuk
melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Dalam hal ditemukan bukti kepala daerah dan/atau wakil kepala
daerah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat
penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 86
(1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wakil kepala daerah melaksanakan
tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Apabila gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada wakil
gubernur, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri.
(3) Apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil
bupati/wakil wali kota, Menteri menetapkan penjabat bupati/wali
kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), tugas wakil kepala daerah
dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Presiden
menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri
menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat sampai dengan adanya putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan masa jabatan
penjabat gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 87
(1) Apabila gubernur berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 78
atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan
gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pemilihan kepala daerah.
(2) Apabila bupati/wali kota berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal
78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 46
bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pemilihan kepala daerah.
Pasal 88
(1) Dalam hal pengisian jabatan gubernur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (1) belum dilakukan, wakil gubernur melaksanakan
tugas sehari-hari gubernur sampai dilantiknya gubernur atau sampai
dengan diangkatnya penjabat gubernur.
(2) Dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota
melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan
dilantiknya bupati/wali kota atau sampai diangkatnya penjabat
bupati/wali kota.
Pasal 89
Apabila wakil kepala daerah berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
83 ayat (4), pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan
kepala daerah.
Paragraf 6
Tindakan Penyidikan
Pasal 90
(1) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap
gubernur dan/atau wakil gubernur memerlukan persetujuan tertulis
dari Presiden dan terhadap bupati dan/atau wakil bupati atau wali
kota dan/atau wakil wali kota memerlukan persetujuan tertulis dari
Menteri.
(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari
terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses
penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.
(3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana
kejahatan terhadap keamanan negara.
(4) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan wajib
dilaporkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur
dan kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali
kota dan/atau wakil wali kota paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali
www.djpp.kemenkumham.go.id
47 2014, No.244
24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyidikan yang
dilanjutkan dengan penahanan.
Paragraf 7
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Pasal 91
(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah
kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada
di wilayahnya;
c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di
wilayahnya;
d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota
tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD,
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah,
pajak daerah, dan retribusi daerah;
e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:
a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali
kota;
b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota
terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi
pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
Daerah provinsi;
Bagian 18 dari 36
d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah kabupaten/kota; dan
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
mempunyai tugas dan wewenang:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 48
a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah
kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota di wilayahnya;
b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-
Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan
DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
d. melantik bupati/wali kota;
e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di
wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk
melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan
Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara
tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga
pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah
provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi
Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan
kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang
nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
dibebankan pada APBN.
(6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada
penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
(7) Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat
didelegasikan kepada wakil gubernur.
(8) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak
keuangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dengan
peraturan pemerintah.
Pasal 92
Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan
tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2)
sampai dengan ayat (4), Menteri mengambil alih pelaksanaan tugas dan
wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Pasal 93
(1) Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil Pemerintah
Pusat dibantu oleh perangkat gubernur.
www.djpp.kemenkumham.go.id
49 2014, No.244
(2) Perangkat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh
sekretaris gubernur.
(4) Sekretaris daerah provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai
sekretaris gubernur.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan
fungsi perangkat gubernur diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Keempat
DPRD Provinsi
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 94
DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum
yang dipilih melalui pemilihan umum.
Pasal 95
(1) DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah provinsi.
(2) Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi.
Paragraf 2
Fungsi
Pasal 96
(1) DPRD provinsi mempunyai fungsi:
a. pembentukan Perda provinsi;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.
(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi.
(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), DPRD provinsi menjaring aspirasi masyarakat.
Pasal 97
Fungsi pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
96 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
a. membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui
rancangan Perda Provinsi;
b. mengajukan usul rancangan Perda Provinsi; dan
c. menyusun program pembentukan Perda bersama gubernur.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 50
Pasal 98
(1) Program pembentukan Perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda
Provinsi yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi melakukan
koordinasi dengan gubernur.
Pasal 99
(1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1)
huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan
bersama terhadap rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi
yang diajukan oleh gubernur.
(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan cara:
a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur
berdasarkan RKPD;
b. membahas rancangan Perda Provinsi tentang APBD provinsi;
c. membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan APBD
provinsi; dan
d. membahas rancangan Perda Provinsi tentang
Pertanggungjawaban APBD provinsi.
Pasal 100
(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1)
huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan Perda provinsi dan peraturan gubernur;
b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait
dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi; dan
c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak
lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD
provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan
yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) DPRD provinsi melakukan pembahasan terhadap laporan hasil
pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil
pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Paragraf 3
Tugas dan Wewenang
Pasal 101
(1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
www.djpp.kemenkumham.go.id
51 2014, No.244
b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda
Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi
dan APBD provinsi;
d. memilih gubernur;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada
Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan
pengangkatan dan pemberhentian;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah
Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di
Daerah provinsi;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan
Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani
masyarakat dan Daerah provinsi; dan
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.
Paragraf 4
Keanggotaan
Pasal 102
(1) Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima)
orang dan paling banyak 100 (seratus) orang.
(2) Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri.
(3) Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang
bersangkutan.
(4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan
berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan
sumpah/janji.
Pasal 103
(1) Anggota DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan
sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua
pengadilan tinggi dalam rapat paripurna DPRD provinsi.
(2) Anggota DPRD provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji
bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan
sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 52
Pasal 104
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 adalah sebagai
berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil
ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dengan sebaik-baiknya
dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-
sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang,
atau golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.”
Pasal 105
(1) Dalam hal dilakukan pembentukan Daerah provinsi setelah pemilihan
umum, pengisian anggota DPRD provinsi di Daerah provinsi induk
dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum
dilakukan dengan cara:
a. menetapkan jumlah kursi DPRD provinsi induk dan Daerah
provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan
jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan
DPRD;
b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota
DPRD provinsi berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah
pemilihan Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang
dibentuk setelah pemilihan umum;
c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil
pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah provinsi induk dan
Daerah provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum;
d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan
umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan
Daerah provinsi induk dan Daerah provinsi yang dibentuk setelah
pemilihan umum; dan
e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi
kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara
terbanyak.
(2) Pengisian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum Daerah provinsi induk.
www.djpp.kemenkumham.go.id
53 2014, No.244
(3) Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi Daerah
provinsi yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan
pemilihan umum.
(4) Masa jabatan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berakhir pada saat anggota DPRD provinsi hasil pemilihan
umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara
pengisian keanggotaan DPRD provinsi induk dan Daerah provinsi
yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Hak DPRD Provinsi
Pasal 106
(1) DPRD provinsi mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.
(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur
mengenai kebijakan Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak
DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan
Pemerintah Daerah provinsi yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara
yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat
terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang
terjadi di Daerah provinsi disertai dengan rekomendasi
penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak
interpelasi dan hak angket.
Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 107
Anggota DPRD provinsi mempunyai hak:
a. mengajukan rancangan Perda Provinsi;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 54
d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.
Pasal 108
Anggota DPRD provinsi berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
Bagian 19 dari 36
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan
kerja secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat; dan
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada
konstituen di daerah pemilihannya.
Paragraf 7
Fraksi
Pasal 109
(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang
DPRD provinsi serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi,
dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD provinsi.
(2) Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu
fraksi.
(3) Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama
dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.
(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi mencapai
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat
membentuk 1 (satu) fraksi.
(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD provinsi
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
www.djpp.kemenkumham.go.id
55 2014, No.244
anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk
fraksi gabungan.
(6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan
untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka
dibentuk fraksi gabungan.
(7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi.
(8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus
mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.
(9) Fraksi mempunyai sekretariat.
(10) Sekretariat DPRD provinsi menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga
ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan
kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
Paragraf 8
Alat Kelengkapan DPRD Provinsi
Pasal 110
(1) Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:
a. pimpinan;
b. badan musyawarah;
c. komisi;
d. badan pembentukan Perda Provinsi;
e. badan anggaran;
f. badan kehormatan; dan
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat
paripurna.
(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu
oleh kelompok pakar atau tim ahli.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas
dan wewenang alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dalam
peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.
Pasal 111
(1) Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai
dengan 100 (seratus) orang;
b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai
dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD
provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan
44 (empat puluh empat) orang.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 56
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai
politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD
provinsi.
(3) Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari
partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD
provinsi.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh
kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua
DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai
politik yang memperoleh suara terbanyak.
(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang
memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), penentuan ketua DPRD provinsi dilakukan berdasarkan
persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan
pertama.
(6) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD
Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari
partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga,
keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD
provinsi.
(7) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD
Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari
partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga,
keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD
provinsi.
(8) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD
Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari
partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata
urutan kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah
wakil ketua DPRD provinsi.
Pasal 112
(1) Dalam hal pimpinan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 ayat (1) belum terbentuk, DPRD provinsi dipimpin oleh
pimpinan sementara DPRD provinsi.
(2) Pimpinan sementara DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua
yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi
terbanyak pertama dan kedua di DPRD provinsi.
(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh
kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD
provinsi ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik
www.djpp.kemenkumham.go.id
57 2014, No.244
bersangkutan yang ada di DPRD provinsi.
(4) Ketua dan wakil ketua DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan
Menteri.
(5) Pimpinan DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya
mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 104 yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD
provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.
Pasal 113
Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c dibentuk
dengan ketentuan:
a. DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai
dengan 55 (lima puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi;
b. DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima)
orang membentuk 5 (lima) komisi.
Paragraf 9
Pelaksanaan Hak DPRD Provinsi
Pasal 114
(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf
a diusulkan oleh:
a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih
dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35
(tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima)
orang;
b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan
lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang
beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan
DPRD provinsi.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi
DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna
DPRD provinsi yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah
anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan lebih
dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak
interpelasi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.
Pasal 115
(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b
diusulkan oleh:
a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih
dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35
(tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima)
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 58
orang;
b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan
lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang
beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan
DPRD provinsi.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD
provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD
provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD provinsi
yang hadir.
Pasal 116
(1) DPRD provinsi memutuskan menerima atau menolak usul hak angket
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1).
(2) Dalam hal DPRD provinsi menerima usul hak angket sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), DPRD provinsi membentuk panitia angket
yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD provinsi dengan
keputusan DPRD provinsi.
(3) Dalam hal DPRD provinsi menolak usul hak angket sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
Pasal 117
(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2),
dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106 ayat (3), dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah provinsi,
badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah provinsi yang
dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki
untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan
surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang
diselidiki.
(2) Pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau warga
masyarakat di Daerah provinsi yang dipanggil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD provinsi, kecuali ada
alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau
warga masyarakat di Daerah provinsi telah dipanggil dengan patut
secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), DPRD provinsi dapat memanggil secara paksa
dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 118
Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna
DPRD provinsi paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak panitia angket
www.djpp.kemenkumham.go.id
59 2014, No.244
dibentuk.
Pasal 119
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur
dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.
Pasal 120
(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat (1) huruf c diusulkan oleh:
a. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan
lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang
beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75
(tujuh puluh lima) orang;
b. paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRD provinsi dan
lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang
beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan
DPRD provinsi.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan
pendapat DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat
paripurna DPRD provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) dari jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil
dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
anggota DPRD provinsi yang hadir.
Pasal 121
Ketentuan lebih lanjut tata cara pelaksanaan hak menyatakan pendapat
diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.
Paragraf 10
Pelaksanaan Hak Anggota
Pasal 122
(1) Anggota DPRD provinsi mempunyai hak imunitas.
(2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan
karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang
dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat
DPRD provinsi ataupun di luar rapat DPRD provinsi yang berkaitan
dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD provinsi.
(3) Anggota DPRD provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya,
baik di dalam rapat DPRD provinsi maupun di luar rapat DPRD
provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang
DPRD provinsi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 60
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam
hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah
disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain
yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 123
(1) Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak protokoler.
(2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan pemerintah.
Pasal 124
(1) Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak keuangan dan
administratif.
(2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan pemerintah.
(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota
DPRD provinsi berhak memperoleh tunjangan yang besarannya
disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
(4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan oleh sekretariat DPRD provinsi sesuai dengan peraturan
pemerintah.
Paragraf 11
Persidangan dan Pengambilan Keputusan
Pasal 125
(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD provinsi
dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota.
(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada
persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD provinsi,
masa reses ditiadakan.
Pasal 126
Semua rapat di DPRD provinsi pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali
rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
Pasal 127
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat DPRD
provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.
Pasal 128
Bagian 20 dari 36
(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD provinsi pada dasarnya
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
61 2014, No.244
(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.
Pasal 129
(1) Setiap rapat DPRD provinsi dapat mengambil keputusan jika
memenuhi kuorum.
(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi jika:
a. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
anggota DPRD provinsi untuk mengambil persetujuan atas
pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta
untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian
gubernur dan/atau wakil gubernur;
b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
anggota DPRD provinsi untuk memberhentikan pimpinan DPRD
provinsi serta untuk menetapkan Perda dan APBD;
c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota
DPRD provinsi untuk rapat paripurna DPRD provinsi selain rapat
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(3) Keputusan rapat dinyatakan sah jika:
a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
anggota DPRD provinsi yang hadir, untuk rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a;
b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD
provinsi yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b;
c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c.
(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi,
rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu
masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda
rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan
oleh badan musyawarah.
(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi,
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan.
(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi,
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD provinsi
dan pimpinan fraksi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 62
Pasal 130
Setiap keputusan rapat DPRD provinsi, baik berdasarkan musyawarah
untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan
kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam
pengambilan keputusan.
Pasal 131
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur
dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.
Paragraf 12
Tata Tertib dan Kode Etik
Pasal 132
(1) Tata tertib DPRD provinsi ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di
lingkungan internal DPRD provinsi.
(3) Tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan tentang:
a. pengucapan sumpah/janji;
b. penetapan pimpinan;
c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan
kewajiban anggota;
f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat
kelengkapan;
g. penggantian antarwaktu anggota;
h. pembuatan pengambilan keputusan;
i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan Pemerintah
Daerah provinsi;
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
k. pengaturan protokoler; dan
l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
Pasal 133
DPRD provinsi menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi
oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga
martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD provinsi.
Paragraf 13
Larangan dan Sanksi
Pasal 134
(1) Anggota DPRD provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
www.djpp.kemenkumham.go.id
63 2014, No.244
b. hakim pada badan peradilan; atau
c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada
badan usaha milik negara, BUMD, atau badan lain yang
anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
(2) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat
struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan,
advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada
hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak
sebagai anggota DPRD provinsi.
(3) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
Pasal 135
(1) Anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dikenai sanksi berdasarkan
keputusan badan kehormatan.
(2) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan/atau ayat (2)
dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi.
(3) Anggota DPRD provinsi yang terbukti melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD provinsi.
Pasal 136
Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
Pasal 137
Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan
kepada badan kehormatan DPRD provinsi dalam hal memiliki bukti yang
cukup bahwa terdapat anggota DPRD provinsi yang tidak melaksanakan
salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108
dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 134.
Pasal 138
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan
penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang tata
beracara badan kehormatan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 64
Paragraf 14
Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,
dan Pemberhentian Sementara
Pasal 139
(1) Anggota DPRD provinsi berhenti antarwaktu karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
(2) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga)
bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;
d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat
kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan
kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan
yang sah;
e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pemilihan umum;
g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini;
h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
i. menjadi anggota partai politik lain.
Pasal 140
(1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c,
huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik
kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri.
(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi
menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada
Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
memperoleh peresmian pemberhentian.
www.djpp.kemenkumham.go.id
65 2014, No.244
(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima, gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat menyampaikan usul tersebut kepada Menteri.
(4) Menteri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usulan pemberhentian
anggota DPRD provinsi dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
diterima.
Pasal 141
(1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g
dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang
dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD provinsi atas
pengaduan dari pimpinan DPRD provinsi, masyarakat, dan/atau
pemilih.
(2) Keputusan badan kehormatan DPRD provinsi mengenai
pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD provinsi kepada
rapat paripurna.
(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD
provinsi yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan
keputusan badan kehormatan DPRD provinsi kepada pimpinan partai
politik yang bersangkutan.
(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan
tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD provinsi,
paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak keputusan badan kehormatan
DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dari
pimpinan DPRD provinsi.
(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD provinsi paling lama 7
(tujuh) Hari meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh
peresmian pemberhentian.
(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri.
(7) Menteri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya
keputusan badan kehormatan DPRD provinsi atau keputusan
pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 66
Pasal 142
(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), badan kehormatan DPRD provinsi
dapat meminta bantuan dari ahli independen.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan
pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD provinsi diatur
dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata beracara badan
kehormatan.
Pasal 143
(1) Anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 141 ayat (1) digantikan
oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak
urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai
politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(2) Dalam hal calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara
terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi, anggota DPRD provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota
DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya
dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(3) Masa jabatan anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu
melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang
digantikan.
Pasal 144
(1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi
yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti
antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah provinsi.
(2) Komisi pemilihan umum Daerah provinsi menyampaikan nama calon
pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD provinsi
paling lambat 5 (lima) Hari sejak surat pimpinan DPRD provinsi
diterima.
(3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti
antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD provinsi
menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan
nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri melalui gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD
provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang
diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
67 2014, No.244
(5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota
DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti
antarwaktu dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri meresmikan
pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri.
(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti
antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan
sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD
provinsi, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur
dalam Pasal 103 dan Pasal 104.
(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan
apabila sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan
kurang dari 6 (enam) bulan.
Pasal 145
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian
Bagian 21 dari 36
antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu,
dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi diatur
dengan peraturan pemerintah.
Pasal 146
(1) Anggota DPRD provinsi diberhentikan sementara karena:
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
(2) Dalam hal anggota DPRD provinsi dinyatakan terbukti bersalah
karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD provinsi yang
bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD provinsi.
(3) Dalam hal anggota DPRD provinsi dinyatakan tidak terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD provinsi yang
bersangkutan diaktifkan.
(4) Anggota DPRD provinsi yang diberhentikan sementara tetap
mendapatkan hak keuangan tertentu.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara
diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 68
Bagian Kelima
DPRD Kabupaten/Kota
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Pasal 147
DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan
umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
Pasal 148
(1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah
kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
(2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah
kabupaten/kota.
Paragraf 2
Fungsi
Pasal 149
(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.
(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota.
(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.
Pasal 150
Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak
menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama
bupati/wali kota.
Pasal 151
(1) Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas
rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu)
tahun anggaran.
(2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota
melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota.
www.djpp.kemenkumham.go.id
69 2014, No.244
Pasal 152
(1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1)
huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan
bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD
Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.
(2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan cara:
a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota
berdasarkan RKPD;
b. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD
kabupaten/kota;
c. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan
APBD kabupaten/kota; dan
d. membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.
Pasal 153
(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1)
huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali
kota;
b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang
terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota; dan
c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak
lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD kabupaten/kota
berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap laporan
hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) DPRD kabupaten/kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan
hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan.
Paragraf 3
Tugas dan Wewenang
Pasal 154
(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 70
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda
mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali
kota;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan
APBD kabupaten/kota;
d. memilih bupati/wali kota;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota
kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian.
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah
Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian
international di Daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali
kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan
Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani
masyarakat dan Daerah;
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD
kabupaten/kota tentang tata tertib.
Paragraf 4
Keanggotaan
Pasal 155
(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua
puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
(2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota
kabupaten/kota yang bersangkutan.
(4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun
dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru
mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 156
(1) Anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya
mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh
www.djpp.kemenkumham.go.id
71 2014, No.244
ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD
kabupaten/kota.
(2) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhalangan mengucapkan
sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD
kabupaten/kota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 157
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil
ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-
sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang,
dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.”
Pasal 158
(1) Dalam hal dilakukan pembentukan Daerah kabupaten/kota setelah
pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di Daerah
kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk
setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:
a. menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan
Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum
berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD,
dan DPRD;
b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota
DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil pemilihan umum di
daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah
kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum;
c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil
pemilihan umum di daerah pemilihan Daerah kabupaten/kota
induk dan Daerah kabupaten/kota yang dibentuk setelah
pemilihan umum;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 72
d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan
umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan
Daerah kabupaten/kota induk dan Daerah kabupaten/kota yang
dibentuk setelah pemilihan umum;
e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi
kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara
terbanyak.
(2) Pengisian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum Daerah
kabupaten/kota induk.
(3) Pengisian anggota DPRD provinsi tidak dilakukan bagi Daerah
kabupaten/kota yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum
pelaksanaan pemilihan umum.
(4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota hasil
pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara
pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota induk dan Daerah
kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan
Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Hak DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 159
(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.
(2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada
bupati/wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas
pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak
DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah,
dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan
pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai
kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai
www.djpp.kemenkumham.go.id
73 2014, No.244
dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut
pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Paragraf 6
Hak dan Kewajiban Anggota
Pasal 160
Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak:
a. mengajukan rancangan Perda Kabupaten/Kota;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.
Pasal 161
Anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
kelompok, atau golongan;
e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kabupaten/kota;
g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan
kerja secara berkala;
j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat; dan
k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada
konstituen di daerah pemilihannya.
Paragraf 7
Fraksi
Pasal 162
(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang
DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 74
kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota
DPRD kabupaten/kota.
(2) Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota salah
satu fraksi.
(3) Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit
sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten/kota.
(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD kabupaten/kota
mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih
dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
(5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD
kabupaten/kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada
Bagian 22 dari 36
atau membentuk fraksi gabungan.
(6) Dalam hal tidak ada satu partai politik yang memenuhi persyaratan
untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dibentuk fraksi gabungan.
(7) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) paling banyak 2 (dua) fraksi.
(8) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus
mendudukkan anggotanya dalam 1 (satu) fraksi.
(9) Fraksi mempunyai sekretariat.
(10) Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran,
dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai
dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
Paragraf 8
Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 163
(1) Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
a. pimpinan;
b. badan musyawarah;
c. komisi;
d. badan pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
e. badan anggaran;
f. badan kehormatan; dan
g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat
paripurna.
(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh
sekretariat dan dapat dibantu oleh tim pakar atau tim ahli.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas
dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam
peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 164
(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:
www.djpp.kemenkumham.go.id
75 2014, No.244
a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD
kabupaten/kota yang beranggotakan 45 (empat puluh lima)
sampai dengan 50 (lima puluh) orang; dan
b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD
kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai
dengan 44 (empat puluh empat) orang.
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai
politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD
kabupaten/kota.
(3) Ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota
yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak
pertama di DPRD kabupaten/kota.
(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh
kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua
DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang
berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh
suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
penentuan ketua DPRD kabupaten/kota dilakukan berdasarkan
persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan
pertama.
(6) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil
ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD
kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh
kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan
jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.
(7) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil
ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD
kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh
urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai
dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.
(8) Dalam hal ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil
ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD
kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh
persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau
keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.
Pasal 165
(1) Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 164 ayat (1) belum terbentuk, DPRD kabupaten/kota
dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 76
(2) Pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil
ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi
terbanyak pertama dan kedua di DPRD kabupaten/kota.
(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh
kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD
kabupaten/kota ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai
politik bersangkutan yang ada di DPRD kabupaten/kota.
(4) Ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan
keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(5) Pimpinan DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya
mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 157 dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD
kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota
tentang tata tertib.
Pasal 166
Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf c dibentuk
dengan ketentuan:
a. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai
dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi;
b. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh
lima) orang membentuk 4 (empat) komisi.
Paragraf 9
Pelaksanaan Hak DPRD kabupaten/kota
Pasal 167
(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf
a diusulkan oleh:
a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan
lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang
beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh
lima); atau
b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan
lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang
beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan
DPRD kabupaten/kota.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi
DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat
paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu
per dua) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan
diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir.
www.djpp.kemenkumham.go.id
77 2014, No.244
Pasal 168
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak interpelasi
diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 169
(1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b
diusulkan oleh:
a. paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan
lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang
beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima)
orang; atau
b. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan
lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang
beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan
DPRD kabupaten/kota.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPRD
kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna
DPRD kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan putusan
diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir.
Pasal 170
(1) DPRD kabupaten/kota memutuskan menerima atau menolak usul
hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1).
(2) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menerima usul hak angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota
membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD
kabupaten/kota dengan keputusan DPRD kabupaten/kota.
(3) Dalam hal DPRD kabupaten/kota menolak usul hak angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat
diajukan kembali.
Pasal 171
(1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2),
dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
159 ayat (3), dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah
kabupaten/kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui
masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk
meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan
hal yang sedang diselidiki.
(2) Pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan hukum, atau
warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota yang dipanggil
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 78
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan
DPRD kabupaten/kota, kecuali ada alasan yang sah menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan
hukum, atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota telah
dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi
panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD
kabupaten/kota dapat memanggil secara paksa dengan bantuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 172
Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna
DPRD kabupaten/kota paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak
dibentuknya panitia angket.
Pasal 173
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur
dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 174
(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159
ayat (1) huruf c diusulkan oleh:
a. paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD kabupaten/kota
dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang
beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima)
orang; atau
b. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD kabupaten/kota
dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang
beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan
DPRD kabupaten/kota.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan
pendapat DPRD kabupaten/kota apabila mendapat persetujuan dari
rapat paripurna DPRD kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit
3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan
putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir.
Pasal 175
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak menyatakan
pendapat diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata
tertib.
www.djpp.kemenkumham.go.id
79 2014, No.244
Paragraf 10
Pelaksanaan Hak Anggota
Pasal 176
(1) Anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak imunitas.
(2) Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di depan
pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang
dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD
kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD kabupaten/kota yang
berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD
kabupaten/kota.
(3) Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat diganti antarwaktu karena
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik
di dalam rapat DPRD kabupaten/kota maupun di luar rapat DPRD
kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan
wewenang DPRD kabupaten/kota.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam
hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah
disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain
yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 177
(1) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak
protokoler.
(2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
peraturan pemerintah.
Pasal 178
(1) Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak
keuangan dan administratif.
(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan pemerintah.
(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota
DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan yang
besarannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
(4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota sesuai dengan
peraturan pemerintah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 80
Paragraf 11
Persidangan dan Pengambilan Keputusan
Pasal 179
(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD
kabupaten/kota dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji
anggota.
(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada
persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD
kabupaten/kota, masa reses ditiadakan.
Pasal 180
Semua rapat di DPRD kabupaten/kota pada dasarnya bersifat terbuka,
kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
Pasal 181
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat diatur
dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 182
(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD kabupaten/kota pada
dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak.
Pasal 183
(1) Setiap rapat DPRD kabupaten/kota dapat mengambil keputusan
apabila memenuhi kuorum.
(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi jika:
a. rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
anggota DPRD kabupaten/kota untuk mengambil persetujuan
atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat
serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian
bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota;
b. rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
Bagian 23 dari 36
anggota DPRD kabupaten/kota untuk memberhentikan pimpinan
DPRD kabupaten/kota serta untuk menetapkan Perda
Kabupaten/Kota dan APBD kabupaten/kota; dan
c. rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota
DPRD kabupaten/kota untuk rapat paripurna DPRD
kabupaten/kota selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b.
(3) Keputusan rapat dinyatakan sah apabila:
a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
www.djpp.kemenkumham.go.id
81 2014, No.244
anggota DPRD kabupaten/kota yang hadir, untuk rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD
kabupaten/kota yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b; dan
c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c.
(4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi,
rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu
masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
(5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda
rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan
oleh badan musyawarah.
(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi,
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan.
(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi,
terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD
kabupaten/kota dan pimpinan fraksi.
Pasal 184
Setiap keputusan rapat DPRD kabupaten/kota, baik berdasarkan
musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak,
merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang
terkait dalam pengambilan keputusan.
Paragraf 12
Tata Tertib dan Kode Etik
Pasal 185
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur
dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Pasal 186
(1) Tata tertib DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh DPRD
kabupaten/kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di
lingkungan internal DPRD kabupaten/kota.
(3) Tata tertib DPRD kabupaten/kota paling sedikit memuat ketentuan
tentang:
a. pengucapan sumpah/janji;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 82
b. penetapan pimpinan;
c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan
kewajiban anggota;
f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat
kelengkapan;
g. penggantian antarwaktu anggota;
h. pembuatan pengambilan keputusan;
i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD kabupaten/kota dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
k. pengaturan protokoler; dan
l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
Pasal 187
DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib
dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga
martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD kabupaten/kota.
Paragraf 13
Larangan dan Sanksi
Pasal 188
(1) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau
c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada
badan usaha milik negara, BUMD, atau badan lain yang
anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
(2) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai
pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik,
konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang
ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD
kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.
(3) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan korupsi, kolusi,
dan nepotisme.
Pasal 189
(1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dikenai sanksi berdasarkan
keputusan badan kehormatan.
(2) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dan/atau
ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD
kabupaten/kota.
www.djpp.kemenkumham.go.id
83 2014, No.244
(3) Anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan terbukti melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (3)
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD
kabupaten/kota.
Pasal 190
Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.
Pasal 191
Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan
kepada badan kehormatan DPRD kabupaten/kota dalam hal memiliki
bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD kabupaten/kota yang
tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 161 dan/atau melanggar ketentuan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.
Pasal 192
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan
penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota
tentang tata beracara badan kehormatan.
Paragraf 14
Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,
dan Pemberhentian Sementara
Pasal 193
(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama
3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD
kabupaten/kota;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 84
d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat
kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan
kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan
yang sah;
e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pemilihan umum;
g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini;
h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
i. menjadi anggota partai politik lain.
Pasal 194
(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada
ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh
pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota
dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota
menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali
kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan
usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas)
Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari
bupati/wali kota diterima.
Pasal 195
(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f,
dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan
verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD
kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD
kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih.
(2) Keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota mengenai
pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD
kabupaten/kota kepada rapat paripurna.
www.djpp.kemenkumham.go.id
85 2014, No.244
(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD
kabupaten/kota yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD
kabupaten/kota menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD
kabupaten/kota kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
(4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan
tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD
kabupaten/kota, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya
keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.
(5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD kabupaten/kota
meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh
peresmian pemberhentian.
(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati/wali kota
menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
(7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas)
Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD
kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang
pemberhentian anggotanya dari bupati/wali kota.
Pasal 196
(1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1), badan kehormatan DPRD
kabupaten/kota dapat meminta bantuan dari ahli independen.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan
pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD
kabupaten/kota diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota
tentang tata beracara badan kehormatan.
Pasal 197
(1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 195 ayat
(1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang
memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar
peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah
pemilihan yang sama.
(2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh
suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 86
syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota
DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang
sama.
(3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu
melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang
digantikannya.
Pasal 198
(1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD
kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama
calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah
kabupaten/kota.
(2) Komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan
nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada
pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak
diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.
(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti
antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD
kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota
yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.
(4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD
kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti
antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota
menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang
diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota
DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti
antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan
pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota
pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh
pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tata cara dan teks
sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157.
(7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak
dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD
kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
Bagian 24 dari 36
www.djpp.kemenkumham.go.id
87 2014, No.244
Pasal 199
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian
antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu,
dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD
kabupaten/kota diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 200
(1) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena:
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
(2) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan terbukti
bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD
kabupaten/kota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota
DPRD kabupaten/kota.
(3) Dalam hal anggota DPRD kabupaten/kota dinyatakan tidak terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD kabupaten/kota
yang bersangkutan diaktifkan kembali.
(4) Anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sementara tetap
mendapatkan hak keuangan tertentu.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara
diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.
Bagian Keenam
Sistem Pendukung DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota
Paragraf 1
Sistem Pendukung DPRD Provinsi
Pasal 201
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang
DPRD provinsi, dibentuk sekretariat DPRD provinsi.
(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD provinsi,
dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
Pasal 202
(1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) ditetapkan dengan
Perda Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Sekretariat DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 88
ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD provinsi yang diangkat
dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan
pimpinan DPRD provinsi setelah berkonsultasi dengan pimpinan
fraksi.
(3) Sekretaris DPRD provinsi dan pegawai sekretariat DPRD provinsi
berasal dari pegawai negeri sipil.
Pasal 203
(1) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal
201 ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris
DPRD provinsi sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota, pimpinan
fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD
provinsi yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD provinsi.
Paragraf 2
Sistem Pendukung DPRD Kabupaten/Kota
Pasal 204
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang
DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota.
(2) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD
kabupaten/kota, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
Pasal 205
(1) Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD kabupaten/kota
ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 204 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD
kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan
bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota.
(3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota dan pegawai sekretariat DPRD
kabupaten/kota berasal dari pegawai negeri sipil.
Pasal 206
(1) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal
204 ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris
DPRD kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota
dan kemampuan Daerah kabupaten/kota.
(2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD
kabupaten/kota yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD
kabupaten/kota.
www.djpp.kemenkumham.go.id
89 2014, No.244
Bagian Ketujuh
Hubungan Kerja Antara DPRD dan Kepala Daerah
Pasal 207
(1) Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas
kemitraan yang sejajar.
(2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dalam bentuk:
a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
DPRD;
c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan
Pemerintah Daerah;
d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; dan
e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana
pemberhentian kepala daerah.
BAB VIII
PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 208
(1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh
pegawai aparatur sipil negara.
Bagian Kedua
Perangkat daerah
Paragraf 1
Umum
Pasal 209
(1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:
a. sekretariat daerah;
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas; dan
e. badan.
(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. sekretariat daerah;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 90
b. sekretariat DPRD;
c. inspektorat;
d. dinas;
e. badan; dan
f. Kecamatan.
(3) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan
Tugas Pembantuan.
Pasal 210
Hubungan kerja Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat
(2) bersifat koordinatif dan fungsional.
Pasal 211
(1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah dilakukan
oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah provinsi dan oleh gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah kabupaten/kota.
(2) Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah
yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan
memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.
Paragraf 2
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pasal 212
(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat
persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah
kabupaten/kota.
(3) Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24.
(4) Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta
tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Perkada.
www.djpp.kemenkumham.go.id
91 2014, No.244
Paragraf 3
Sekretariat Daerah
Pasal 213
(1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1)
huruf a dan ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris Daerah.
(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah serta pelayanan administratif.
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
Pasal 214
(1) Apabila sekretaris Daerah provinsi berhalangan melaksanakan
tugasnya, tugas sekretaris Daerah provinsi dilaksanakan oleh
penjabat yang ditunjuk oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat atas persetujuan Menteri.
(2) Apabila sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan
melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris Daerah kabupaten/kota
dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh bupati/wali kota atas
persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Masa jabatan penjabat sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal
sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama 3
(tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris Daerah.
(4) Persetujuan Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai
dengan persyaratan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabat sekretaris Daerah diatur
dalam Peraturan Presiden.
Paragraf 4
Sekretariat DPRD
Pasal 215
(1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1)
huruf b dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh sekretaris DPRD.
(2) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan
kebutuhan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 92
(3) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis
operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara
administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui
sekretaris Daerah.
Paragraf 5
Inspektorat
Pasal 216
(1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1)
huruf c dan ayat (2) huruf c dipimpin oleh inspektur.
(2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah
membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat
Daerah.
(3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
Paragraf 6
Dinas
Pasal 217
(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan
ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
a. dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban
kerja yang besar;
b. dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban
kerja yang sedang; dan
c. dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan beban
kerja yang kecil.
(3) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-
masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan
kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib
dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan
pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan.
Pasal 218
(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 ayat (1) huruf d dan
ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang kepala.
(2) Kepala dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
93 2014, No.244
(3) Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
Paragraf 7
Badan
Pasal 219
(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan
ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:
a. perencanaan;
b. keuangan;
c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
d. penelitian dan pengembangan; dan
e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
a. badan tipe A yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang besar;
b. badan tipe B yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang
sedang; dan
c. badan tipe C yang dibentuk untuk mewadahi pelaksanaan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan dengan beban kerja yang kecil.
(3) Penentuan beban kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan
keuangan Daerah, dan cakupan tugas.
Pasal 220
(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan
ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang kepala.
(2) Kepala badan mempunyai tugas membantu kepala daerah
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
(3) Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
Paragraf 8
Kecamatan
Pasal 221
(1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 94
Bagian 25 dari 36
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan
Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
(3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan
yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan
DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota
disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.
Pasal 222
(1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1)
harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan
persyaratan administratif.
(2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jumlah penduduk minimal;
b. luas wilayah minimal;
c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
d. usia minimal Kecamatan.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kemampuan keuangan Daerah;
b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum
komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk; dan
b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum
komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang
akan dibentuk.
Pasal 223
(1) Kecamatan diklasifikasikan atas:
a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban
kerja yang besar; dan
b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban
kerja yang kecil.
(2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah
Desa/kelurahan.
Pasal 224
(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut
camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
95 2014, No.244
(2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil
yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi
persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan
pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Pasal 225
(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai
tugas:
a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN
dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.
Pasal 226
(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225
ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan
bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik
yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan
masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
(3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 96
pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota
berpedoman pada peraturan pemerintah.
Pasal 227
Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan
oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD
kabupaten/kota.
Pasal 228
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan peraturan
pemerintah.
Pasal 229
(1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada
peraturan pemerintah.
(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah
selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
(3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari
pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 230
(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam
APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana
lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan
ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan
untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal
kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan
kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) persen
dari APBD setelah dikurangi DAK.
www.djpp.kemenkumham.go.id
97 2014, No.244
(5) Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan,
pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan
musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan
pemerintah.
Pasal 231
Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan
pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan
bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang
pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 232
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan
peraturan pemerintah.
(2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, tata kerja, eselon, beban kerja, nomenklatur unit kerja, serta
pembinaan dan pengendalian.
Pasal 233
(1) Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
208 ayat (2) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, harus
memenuhi persyaratan kompetensi:
a. teknis;
b. manajerial; dan
c. sosial kultural.
(2) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala
Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
(3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
setelah dikoordinasikan dengan Menteri.
(4) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku
secara mutatis mutandis terhadap pegawai aparatur sipil negara yang
menduduki jabatan administrator di bawah kepala Perangkat Daerah
dan jabatan pengawas.
Pasal 234
(1) Kepala Perangkat Daerah provinsi diisi dari pegawai negeri sipil yang
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 98
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota diisi dari pegawai negeri
sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan bertugas di wilayah Daerah provinsi yang
bersangkutan.
(3) Dalam hal di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat pegawai negeri
sipil yang memenuhi persyaratan, kepala perangkat daerah
kabupaten/kota dapat diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan yang bertugas di wilayah Daerah provinsi lain.
(4) Proses pengangkatan kepala Perangkat Daerah yang menduduki
jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses
seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi Daerah
sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai aparatur sipil
negara.
Pasal 235
(1) Kepala daerah mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat
Daerah hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (4).
(2) Dalam hal kepala Daerah menolak mengangkat dan/atau melantik
kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah
provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat
dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota.
BAB IX
PERDA DAN PERKADA
Bagian Kesatu
Perda
Paragraf 1
Umum
Pasal 236
(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan,
Daerah membentuk Perda.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD
dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda
www.djpp.kemenkumham.go.id
99 2014, No.244
dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 237
(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau
tertulis dalam pembentukan Perda.
(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara efektif dan efisien.
Pasal 238
(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan
penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada
pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).
(3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat
memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan
semula dan sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f. pencabutan tetap izin;
g. denda administratif; dan/atau
h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 2
Perencanaan
Pasal 239
(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program
pembentukan Perda.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 100
(2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
(3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan
setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
(5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif
terbuka yang terdiri atas:
a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
b. APBD.
(6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat
daftar kumulatif terbuka mengenai:
a. penataan Kecamatan; dan
b. penataan Desa.
(7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan
rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:
a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana
alam;
b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya
urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui
bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani
bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang
hukum pada Pemerintah Daerah;
d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda
Kabupaten/Kota; dan
e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang
Bagian 26 dari 36
lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.
Paragraf 3
Penyusunan
Pasal 240
(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program
pembentukan Perda.
(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.
(3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
101 2014, No.244
Paragraf 4
Pembahasan
Pasal 241
(1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala
Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui tingkat pembicaraan.
(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Penetapan
Pasal 242
(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala
Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah
untuk ditetapkan menjadi Perda.
(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung
sejak tanggal persetujuan bersama.
(3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3
(tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari
pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.
(4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari
terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari
pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register
Perda.
(5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register
rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak
rancangan Perda diterima.
(6) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan
membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak
rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.
(7) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda
yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib
diundangkan dalam lembaran daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 102
(8) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan
sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini
dinyatakan sah”.
(9) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum
pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
Pasal 243
(1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat
ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam
lembaran daerah.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala
menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah
mendapatkan nomor register kepada Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian nomor register
Perda diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 6
Pengundangan
Pasal 244
(1) Perda diundangkan dalam lembaran daerah.
(2) Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh
sekretaris Daerah.
(3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal
diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang
bersangkutan.
Paragraf 7
Evaluasi Rancangan Perda
Pasal 245
(1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD,
APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat
evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.
(2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang
pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda
Provinsi tentang tata ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
(3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD,
RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus
www.djpp.kemenkumham.go.id
103 2014, No.244
mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum
ditetapkan oleh bupati/wali kota.
(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi
daerah berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan, dan untuk evaluasi rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah berkonsultasi dengan
Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
(5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.
Bagian Kedua
Perkada
Paragraf 1
Umum
Pasal 246
(1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-
undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.
(2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta
pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi
muatan, serta pembentukan Perkada.
Paragraf 2
Perencanaan, Penyusunan, dan Penetapan
Pasal 247
Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Pengundangan
Pasal 248
(1) Perkada diundangkan dalam berita daerah.
(2) Pengundangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh sekretaris daerah.
(3) Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan
mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali
ditentukan lain di dalam Perkada yang bersangkutan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 104
Bagian Ketiga
Pembatalan Perda dan Perkada
Pasal 249
(1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan
gubernur kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah
ditetapkan.
(2) Gubernur yang tidak menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan
gubernur kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Menteri.
(3) Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan
peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
(4) Bupati/wali kota yang tidak menyampaikan Perda Kabupaten/Kota
dan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis dari gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
Pasal 250
(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1)
dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau
kesusilaan.
(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-
golongan, dan gender.
Pasal 251
(1) Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri.
(2) Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak
membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali
kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
www.djpp.kemenkumham.go.id
105 2014, No.244
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri membatalkan Perda
Kabupaten/Kota dan/atau peraturan bupati/wali kota.
(4) Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan
pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(5) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus
menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama
kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
(6) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala daerah harus
menghentikan pelaksanaan Perkada dan selanjutnya kepala daerah
mencabut Perkada dimaksud.
(7) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi tidak dapat
menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dan gubernur tidak
dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan alasan yang dapat
dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur
dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14
(empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan
gubernur diterima.
(8) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak
dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan
bupati/wali kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan
peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan, bupati/wali kota dapat mengajukan keberatan
kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan
pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/wali kota
diterima.
Pasal 252
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota
yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. sanksi administratif; dan/atau
b. sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 106
peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterapkan pada
saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan
keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri
untuk Perda Kabupaten/Kota.
(5) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau
kabupaten/kota masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah
dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau
dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dikenai
sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah
bersangkutan.
Bagian Keempat
Penyebarluasan Program Pembentukan Perda dan Rancangan Perda
Pasal 253
(1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak
penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan
Perda, dan pembahasan rancangan Perda.
(2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang
dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani
pembentukan Perda.
(3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD
dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
(4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah
dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
(5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan
masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Pasal 254
(1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan
dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam
berita daerah.
(2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang
telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk
gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
bupati/wali kota.
(3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan,
kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus
pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil
www.djpp.kemenkumham.go.id
107 2014, No.244
kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kelima
Penegakan Perda dan Perkada
Paragraf 1
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 255
(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan
Bagian 27 dari 36
Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman,
serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan
pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Perda dan/atau Perkada.
Pasal 256
(1) Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil
yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi
persyaratan.
(3) Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis
dan fungsional.
(4) Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kementerian.
(5) Kementerian dalam melakukan pendidikan dan pelatihan teknis dan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi
dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
(6) Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat
sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan polisi pamong praja diatur
dengan peraturan pemerintah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 108
Paragraf 2
Pejabat Penyidik
Pasal 257
(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan
oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan
berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
(4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan
oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB X
PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 258
(1) Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing Daerah.
(2) Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional.
(3) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan
pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi
dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
Pasal 259
(1) Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis
pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian dan Daerah.
(2) Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada
www.djpp.kemenkumham.go.id
109 2014, No.244
ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
pembangunan.
(3) Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah
provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4) Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
evaluasi pembangunan Daerah.
Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 260
(1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.
(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat
Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
Pasal 261
(1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan
teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
(2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
(3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
(4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas
bersama dengan DPRD.
(5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam
musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa,
Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga
nasional.
Pasal 262
(1) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan.
(2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
260 ayat (2) memperhatikan percepatan pembangunan Daerah
tertinggal.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 110
Pasal 263
(1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:
a. RPJPD;
b. RPJMD; dan
c. RKPD.
(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun
yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata
ruang wilayah.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan
keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 264
(1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1)
huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c
ditetapkan dengan Perkada.
(3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah
RPJPD periode sebelumnya berakhir.
(4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah
kepala daerah terpilih dilantik.
(5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan
evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau
penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.
Pasal 265
(1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program
calon kepala daerah.
(2) RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(3) RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta
PPAS.
www.djpp.kemenkumham.go.id
111 2014, No.244
Pasal 266
(1) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda
tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264
ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga)
bulan.
(2) Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2), kepala daerah
dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak
keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama
3 (tiga) bulan.
Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD
Pasal 267
(1) Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah
disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum
ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak
persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
(2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang
telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD
Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling
lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
Pasal 268
(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD yang
dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat
(1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan
rencana tata ruang wilayah provinsi, kepentingan umum dan/atau
ketentutan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri
kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak Rancangan
Perda diterima.
(3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi
tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN dan rencana tata ruang
wilayah provinsi, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi
diterima.
(4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD
serta gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD
menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 112
Pasal 269
(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang
dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat
(1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi
dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri
kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan
Perda dimaksud diterima.
(3) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi
tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD provinsi dan RPJMN,
kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, gubernur bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi
diterima.
(4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan
DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang
RPJMD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud.
Pasal 270
(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD
yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk
menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota
paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima.
(3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak
sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak
hasil evaluasi diterima.
(4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota
dan DPRD kabupaten/kota, dan bupati/wali kota menetapkan
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda,
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda
dimaksud.
www.djpp.kemenkumham.go.id
113 2014, No.244
Pasal 271
(1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD
yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk
menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi
dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama
15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima.
(3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak
sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN,
kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD
kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh)
Hari sejak hasil evaluasi diterima.
(4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota
dan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota menetapkan
Bagian 28 dari 36
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD kabupaten/kota
menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
membatalkan Perda dimaksud.
Pasal 272
(1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman
pada RPJMD.
(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan
Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian
atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional.
Pasal 273
(1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD
ditetapkan.
(2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat
Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 114
(3) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah.
(4) Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.
Pasal 274
Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi
yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.
Bagian Keempat
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pasal 275
Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah meliputi:
a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan Daerah;
b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
Pasal 276
(1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pembangunan Daerah provinsi.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian
dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota.
(3) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan
Daerah provinsi.
(4) Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pembangunan Daerah kabupaten/kota.
Pasal 277
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda
tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD,
dan RKPD diatur dengan peraturan Menteri.
Bagian Kelima
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
Pasal 278
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta
masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
(2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan
Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada
masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
115 2014, No.244
BAB XI
KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Prinsip Umum Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dengan Daerah
Pasal 279
(1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah
untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
(2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan
retribusi daerah;
b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk
Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-
undang; dan
d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif
(fiskal).
(3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang
ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Pasal 280
(1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan
Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.
(2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan
keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam
APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang
ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 116
Bagian Kedua
Hubungan Keuangan Antar-Daerah
Pasal 281
(1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan
dengan Daerah yang lain.
(2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;
b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai
konsekuensi dari kerja sama antar-Daerah;
c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan
e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam
Undang-Undang.
Bagian Ketiga
Pendanaan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Daerah
Pasal 282
(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah didanai dari dan atas beban APBD.
(2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Keempat
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 283
(1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan
Pemerintahan.
(2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat
untuk masyarakat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
117 2014, No.244
Pasal 284
(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan
kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya
yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada
pejabat Perangkat Daerah.
(3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara
yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau
mengeluarkan uang.
Bagian Kelima
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Paragraf 1
Pendapatan
Pasal 285
(1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
a. pendapatan asli Daerah meliputi:
1. pajak daerah;
2. retribusi daerah;
3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
1. dana perimbangan;
2. dana otonomi khusus;
3. dana keistimewaan; dan
4. dana Desa.
b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
1. pendapatan bagi hasil; dan
2. bantuan keuangan.
Pasal 286
(1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang
yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
(2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan
sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 118
(3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 287
(1) Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di
luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif
berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
(2) Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala
daerah di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
Pasal 288
Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf
a angka 1) terdiri atas:
a. DBH;
b. DAU; dan
c. DAK.
Pasal 289
(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf a bersumber
dari:
a. pajak;
b. cukai; dan
c. sumber daya alam.
(2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a. pajak bumi dan bangunan (PBB); dan
b. PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri
dan PPh Pasal 21.
(3) DBH yang bersumber dari cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c berasal dari:
a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha
pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH)
dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang
bersangkutan;
b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal
dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran
eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari
wilayah Daerah yang bersangkutan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
119 2014, No.244
c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak
bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas
bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
dan
e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan
setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi
yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan.
(5) Menteri teknis menetapkan Daerah penghasil dan rencana
penerimaan negara dari sumber daya alam per Daerah sebagai dasar
alokasi dana bagi hasil sumber daya alam paling lambat 2 (dua) bulan
sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.
(6) Dalam hal sumber daya alam berada pada wilayah yang berbatasan
atau berada pada lebih dari satu Daerah, menteri teknis menetapkan
Daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan pertimbangan
Menteri paling lambat 60 (enam puluh) Hari setelah usulan
pertimbangan dari Menteri diterima.
(7) Daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya
alam per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
keuangan.
Pasal 290
(1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf b dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.
(2) DAU suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal.
(3) Proporsi DAU antara Daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan
berdasarkan pertimbangan Urusan Pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
(4) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.
(5) Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah
untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah, baik Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan
Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(6) Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang
berasal dari pendapatan asli Daerah dan DBH.
(7) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 291
(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan DAU dalam nota keuangan
dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya, yang disampaikan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 120
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
(2) Kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih
dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum
penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia.
(3) Dalam menetapkan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat
Bagian 29 dari 36
(1), Pemerintah Pusat mempertimbangkan Daerah yang berciri
kepulauan.
(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
keuangan menetapkan alokasi DAU untuk setiap Daerah provinsi dan
kabupaten/kota setelah APBN ditetapkan.
Pasal 292
(1) DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 huruf c bersumber dari
APBN dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus
yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
(2) Kebijakan DAK dibahas dalam forum dewan pertimbangan otonomi
daerah sebelum penetapan rencana kerja Pemerintah Pusat.
(3) Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang
menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
keuangan.
(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perencanaan pembangunan nasional mengoordinasikan usulan
kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai
kegiatan khusus yang akan didanai DAK.
(5) Kegiatan khusus yang telah ditetapkan dalam rencana kerja
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar
pengalokasian DAK.
(6) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) per Daerah
ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan.
Pasal 293
Ketentuan lebih lanjut mengenai supervisi, pemonitoran dan
pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK diatur dalam
peraturan pemerintah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
121 2014, No.244
Pasal 294
(1) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat
(2) huruf a angka 2 dialokasikan kepada Daerah yang memiliki
otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai
otonomi khusus.
(2) Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2)
huruf a angka 3 dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan
ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan.
(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2) huruf a
angka 4 dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat Desa
berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan
ketentuan undang-undang mengenai Desa.
(4) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat
(2) huruf b angka 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan
tertentu Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan
angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (2)
huruf b angka 2 adalah dana yang diberikan oleh Daerah kepada
Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk
tujuan tertentu lainnya.
Pasal 295
(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan Daerah
selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi
hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan
berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah
Pusat, Daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri
atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
Pasal 296
(1) Dana darurat dapat dialokasikan pada Daerah dalam APBN untuk
mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang
tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan
sumber APBD.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 122
(2) Ketidakmampuan keuangan Daerah dalam menangani bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan
pada tahap pascabencana.
(4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk
mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat.
(5) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
Daerah yang mengalami bencana kepada Menteri.
(6) Menteri mengoordinasikan usulan dana darurat kepada kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan
setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian terkait.
(7) Alokasi dana darurat kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang keuangan.
Pasal 297
(1) Komisi, rabat, potongan, atau penerimaan lain dengan nama dan
dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang secara
langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah,
asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan
bunga, jasa giro, atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan
uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang Daerah
atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan Daerah.
(2) Semua pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum Daerah
dan berbentuk barang menjadi milik Daerah yang dicatat sebagai
inventaris Daerah.
Paragraf 2
Belanja
Pasal 298
(1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan
Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar
pelayanan minimal.
(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan
regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
www.djpp.kemenkumham.go.id
123 2014, No.244
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan
kepada:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia.
(6) Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk Desa
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(7) Belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat
digunakan untuk kegiatan nonfisik.
Pasal 299
(1) Ketentuan mengenai belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah
diatur dengan peraturan pemerintah.
(2) Ketentuan mengenai belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur
dalam peraturan pemerintah.
Paragraf 3
Pembiayaan
Pasal 300
a. Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah
Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan
bukan bank, dan masyarakat.
b. Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi
Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang
menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan
dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang keuangan.
Pasal 301
(1) Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan
pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang keuangan setelah memperoleh
pertimbangan dari Menteri.
(2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan dan kepala daerah.
Pasal 302
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Daerah diatur dengan
peraturan pemerintah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 124
(2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mengatur:
a. persyaratan bagi Daerah dalam melakukan pinjaman;
b. penganggaran kewajiban pinjaman Daerah yang jatuh tempo
dalam APBD;
c. pengenaan sanksi dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban
membayar pinjaman;
d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban
pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan;
e. persyaratan penerbitan obligasi Daerah serta pembayaran bunga
dan pokok obligasi; dan
f. pengelolaan obligasi Daerah yang mencakup pengendalian risiko,
penjualan dan pembelian obligasi serta pelunasan dan
penganggaran dalam APBD.
(3) Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
Pasal 303
(1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Perda.
(3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman
Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi
untuk pengeluaran tertentu.
(4) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi
penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang
bersangkutan.
(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum
Daerah.
(6) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat
ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan
risiko rendah.
Pasal 304
(1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik
negara dan/atau BUMD.
(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat
dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
125 2014, No.244
Pasal 305
(1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk
pengeluaran pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda
tentang APBD.
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan untuk pembiayaan:
a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal Daerah;
c. pembentukan dana cadangan; dan/atau
d. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari
penerimaan pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang
APBD.
(4) Penerimaan pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bersumber dari:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
d. pinjaman Daerah; dan
e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 306
(1) Menteri melakukan pengendalian atas defisit APBD provinsi dengan
berdasarkan batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah
kumulatif pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian
atas defisit APBD kabupaten/kota dengan berdasarkan batas
maksimal defisit APBD dan batas maksimal jumlah kumulatif
pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang
APBD.
Paragraf 4
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pasal 307
(1) Barang milik Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan.
(2) Pelaksanaan pengadaan barang milik Daerah dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Daerah berdasarkan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 126
prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan
produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan dapat dihapus dari daftar barang milik Daerah
dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, disertakan sebagai
modal Daerah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk
mendapatkan pinjaman.
Paragraf 5
APBD
Pasal 308
Menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun setelah
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
Pasal 309
APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1
(satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan
negara.
Pasal 310
(1) Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (3) dan diajukan kepada
DPRD untuk dibahas bersama.
(2) KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja
dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
(3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat
pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan
Perda tentang APBD tahun berikutnya.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan
anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
Bagian 30 dari 36
Perangkat Daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 311
(1) Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD
disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada
DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan
www.djpp.kemenkumham.go.id
127 2014, No.244
peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama.
(2) Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA,
dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
(4) Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan
dokumen pelaksanaan anggaran.
Pasal 312
(1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda
tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun
anggaran setiap tahun.
(2) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan
Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap
tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan
kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD
disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan
Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 313
(1) Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan
rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD,
kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD
paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk
membiayai keperluan setiap bulan.
(2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah
provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi
Daerah kabupaten/kota.
(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan
paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap
rancangan Perda tentang APBD.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 128
(4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari Menteri atau gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan
Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah
menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi Perkada.
Pasal 314
(1) Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama
dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD
sebelum ditetapkan oleh gubernur, paling lama 3 (tiga) Hari,
disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, serta
KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
(2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi
tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk
menguji kesesuaian rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan
rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dengan:
a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. kepentingan umum;
c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan
d. RPJMD.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari
terhitung sejak rancangan Perda Provinsi dan rancangan peraturan
gubernur dimaksud diterima.
(5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang
penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan
PPAS, serta RPJMD, gubernur menetapkan rancangan dimaksud
menjadi Perda dan peraturan gubernur.
(6) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang
penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD,
KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil
evaluasi diterima.
(7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan
DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang
APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD
menjadi Perda dan peraturan gubernur, Menteri membatalkan seluruh
atau sebagian isi Perda dan peraturan gubernur dimaksud.
(8) Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi Perda Provinsi
tentang APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD
www.djpp.kemenkumham.go.id
129 2014, No.244
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberlakukan pagu APBD tahun
sebelumnya.
Pasal 315
(1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui
bersama dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang
penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling
lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS
yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan
rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk
menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD
dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD
dengan:
a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. kepentingan umum;
c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan
d. RPJMD.
(4) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari
terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan
rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
(5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan
rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD,
bupati/wali kota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan
peraturan bupati/wali kota.
(6) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan
hasil evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan
rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD,
bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
(7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota
dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali
kota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 130
bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota dan
peraturan bupati/wali kota dimaksud.
(8) Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi Perda
Kabupaten/Kota tentang APBD dan peraturan bupati/wali kota
tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.
(9) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil
evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD dan
rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD
kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari sejak ditetapkannya
keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali
kota tentang penjabaran APBD.
Paragraf 6
Perubahan APBD
Pasal 316
(1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis
belanja;
c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
tahun anggaran berjalan;
d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.
(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih
besar dari 50% (lima puluh) persen.
Pasal 317
(1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk
memperoleh persetujuan bersama.
(2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
www.djpp.kemenkumham.go.id
131 2014, No.244
(3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah
terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah
melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun
anggaran berjalan.
(4) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan
setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
Pasal 318
Perkada tentang penjabaran APBD dan Perkada tentang penjabaran
perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
Pasal 319
Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 314 dan Pasal 315 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
rancangan perkada tentang penjabaran perubahan APBD.
Paragraf 7
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pasal 320
(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar
laporan keuangan BUMD.
(3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
(4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama
DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 132
(5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
(6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pasal 321
(1) Rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan
gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari
disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
(2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
menguji kesesuaiannya dengan Perda Provinsi tentang APBD
dan/atau Perda Provinsi tentang perubahan APBD, peraturan
gubernur tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan gubernur
tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung
sejak rancangan Perda Provinsi dimaksud diterima.
(4) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah
sesuai dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda Provinsi
tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur menetapkan
rancangan Perda Provinsi dimaksud menjadi Perda Provinsi.
(5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
bertentangan dengan Perda Provinsi tentang APBD dan/atau Perda
Provinsi tentang perubahan APBD dan tidak menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
(6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan
DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Perda, Menteri
membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Provinsi dimaksud.
Pasal 322
(1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban
Bagian 31 dari 36
pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan
www.djpp.kemenkumham.go.id
133 2014, No.244
peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling
lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan
bupati/wali kota tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
menguji kesesuaiannya dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD
dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD, peraturan
bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dan/atau peraturan
bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari
terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota dan
rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda
Kabupaten/Kota tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota
tentang perubahan APBD dan telah menindaklanjuti temuan laporan
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota
menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota dimaksud menjadi
Perda Kabupaten/Kota.
(5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda
tentang APBD dan/atau Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan
APBD serta tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak
hasil evaluasi diterima.
(6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota
dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
menjadi Perda Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota
dimaksud.
Pasal 323
(1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 134
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala
daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala
daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan
Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi
dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah
kabupaten/kota.
(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Rancangan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
beserta lampirannya disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung
sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala
daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
(4) Apabila dalam batas waktu 15 (lima belas) Hari Menteri atau gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan
Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah
menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi Perkada.
Paragraf 8
Evaluasi Rancangan Perda Tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah
Pasal 324
(1) Rancangan Perda Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah
yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh gubernur paling
lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
(2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi
tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan
umum.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Menteri kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung
sejak rancangan Perda Provinsi dimaksud diterima.
(4) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau
kepentingan umum, gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi
dimaksud menjadi Perda Provinsi.
(5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
Provinsi tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan
www.djpp.kemenkumham.go.id
135 2014, No.244
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil
evaluasi diterima.
(6) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan
DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang
pajak daerah dan retribusi daerah menjadi Perda, Menteri
membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Provinsi dimaksud.
(7) Menteri dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang
pajak daerah dan retribusi daerah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
Pasal 325
(1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi
daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh
bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan
retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji
kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
(3) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan
Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
(4) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari
terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak
daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima.
(5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah
dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, bupati/wali kota
menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda Kabupaten/Kota.
(6) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan
hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah
dan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum,
bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
(7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota
dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda
Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi
Perda Kabupaten/Kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 136
membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota
dimaksud.
(8) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil
evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan
retribusi daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang keuangan paling lama 3 (tiga) Hari sejak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan
Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Pasal 326
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda
tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD, rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta rancangan Perda tentang
pajak daerah dan rancangan Perda tentang retribusi daerah diatur dengan
Peraturan Menteri.
Paragraf 9
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
Pasal 327
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dianggarkan dalam
APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum Daerah yang
dikelola oleh bendahara umum Daerah.
(2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sebagaimana
dimaksud ayat(1) tidak dilakukan melalui rekening kas umum Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan
pencatatan dan pengesahan oleh bendahara umum Daerah.
(3) Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan dokumen
pelaksanaan anggaran dan surat penyediaan dana atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan surat penyediaan dana oleh pejabat
pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
(4) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja Daerah
jika anggaran untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia dalam APBD.
(5) Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah dilarang melakukan
pengeluaran atas beban anggaran belanja Daerah untuk tujuan lain
dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
Pasal 328
(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang
milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak
mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas
pelayanan publik.
www.djpp.kemenkumham.go.id
137 2014, No.244
(2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro,
dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan
Daerah.
Pasal 329
Kepala daerah dan DPRD dapat menetapkan Perda tentang:
a. penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya; dan
b. penyelesaian masalah perdata.
Pasal 330
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban
keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.
BAB XII
BUMD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 331
(1) Daerah dapat mendirikan BUMD
(2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Perda.
(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan
umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk:
a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah
pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup
masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang
bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
(5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada:
a. kebutuhan Daerah; dan
b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 332
(1) Sumber Modal BUMD terdiri atas:
a. penyertaan modal Daerah;
b. pinjaman;
c. hibah . . .
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 138
c. hibah; dan
d. sumber modal lainnya.
(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
adalah:
a. kapitalisasi cadangan;
b. keuntungan revaluasi aset; dan
c. agio saham.
Pasal 333
(1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332
ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
(2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan
BUMD dan penambahan modal BUMD.
(3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik
Daerah.
(4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai
sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan
penyertaan modal.
(5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan
melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Perusahaan Umum Daerah
Pasal 334
(1) Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya
dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
(2) Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari
satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah
bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
(3) Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan
dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
Pasal 335
(1) Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku
wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan umum Daerah
diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 336
(1) Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku
wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
139 2014, No.244
(2) Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke
kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah
sebagai pemilik modal.
(3) Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil Daerah
sebagai pemilik modal.
(4) Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Bagian 32 dari 36
digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa
penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana
pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas,
kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan
usaha perintisan.
(5) Ketentuan lebih lanjut pada mengenai laba perusahaan umum Daerah
diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 337
(1) Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restruksturisasi untuk
menyehatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara
efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai restruksturisasi perusahaan umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan
pemerintah.
Pasal 338
(1) Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan.
(2) Pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Perda.
(3) Kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan
menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan umum
Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Ketiga
Perusahaan Perseroan Daerah
Pasal 339
(1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk
perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang
seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
(2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan
hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perseroan terbatas.
(3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri
atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah
merupakan pemegang saham mayoritas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 140
Pasal 340
(1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum
pemegang saham, direksi, dan komisaris.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan Daerah
diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 341
(1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan
dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
(2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang
profesional dan independen.
Pasal 342
(1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.
(2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah
yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan perseroan
Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
Bagian Keempat
Pengelolaan BUMD
Pasal 343
(1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:
a. tata cara penyertaan modal;
b. organ dan kepegawaian;
c. tata cara evaluasi;
d. tata kelola perusahaan yang baik;
e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
f. kerjasama;
g. penggunaan laba;
h. penugasan Pemerintah Daerah;
i. pinjaman;
j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
l. perubahan bentuk hukum;
m. kepailitan; dan
n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BUMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
141 2014, No.244
BAB XIII
PELAYANAN PUBLIK
Bagian Kesatu
Asas Penyelenggaraan
Pasal 344
(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan
publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
(2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:
a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partisipatif;
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Bagian Kedua
Manajemen Pelayanan Publik
Pasal 345
(1) Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik
dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2).
(2) Manajemen pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. pengelolaan informasi;
d. pengawasan internal;
e. penyuluhan kepada masyarakat;
f. pelayanan konsultasi; dan
g. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk forum
komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan
pemangku kepentingan terkait.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 142
Pasal 346
Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 347
(1) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) huruf c kepada
masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh
masyarakat luas.
(2) Informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk maklumat pelayanan publik Pemerintah
Daerah kepada masyarakat.
(3) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling sedikit memuat:
a. jenis pelayanan yang disediakan;
b. syarat, prosedur, biaya dan waktu;
c. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat;
dan
d. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggaraan
pelayanan.
(4) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani oleh kepala daerah dan dipublikasikan secara luas
kepada masyarakat.
(5) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
pelayanan publik.
Pasal 348
(1) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 ayat (1),
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri
untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
untuk bupati/wali kota.
(2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan,
kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus
pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil
kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 349
(1) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur
pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya
saing Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
143 2014, No.244
(2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Perda.
(3) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pasal 350
(1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.
(3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang
dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa
teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada
bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
pelanggaran yang bersifat administrasi.
(6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan
oleh kepala daerah, Menteri mengambil alih pemberian izin yang
menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi
kewenangan bupati/wali kota.
Pasal 351
(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik
kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik; dan
b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan
standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.
(3) Mekanisme dan tata cara penyampaian pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai
tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(5) Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman
sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman
bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 144
dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau
pejabat yang ditunjuk.
Pasal 352
(1) Menteri melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
(3) Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif fiskal
dan/atau non-fiskal kepada Daerah.
Pasal 353
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif
dan program pembinaan khusus bidang pemerintahan diatur dengan
peraturan pemerintah.
BAB XIV
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 354
(1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah
mendorong partisipasi masyarakat.
(2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada masyarakat;
b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan
aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui
dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan
keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi
kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan
membebani masyarakat;
b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan
pengevaluasian pembangunan Daerah;
www.djpp.kemenkumham.go.id
145 2014, No.244
c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
d. penyelenggaraan pelayanan publik.
(4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dalam bentuk:
a. konsultasi publik;
b. musyawarah;
c. kemitraan;
d. penyampaian aspirasi;
e. pengawasan; dan/atau
f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan
peraturan pemerintah.
(6) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
sedikit mengatur:
a. tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran
Pemerintahan Daerah; dan
d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan
organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara
efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(7) Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Perda dengan berpedoman pada
peraturan pemerintah.
BAB XV
PERKOTAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 355
(1) Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang
masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan
jasa.
(2) Perkotaan dapat berbentuk:
a. kota sebagai Daerah; dan
b. kawasan perkotaan.
(3) Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
berupa:
a. bagian Daerah kabupaten; dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 146
b. bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan langsung.
(4) Penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 356
(1) Kawasan perkotaan dapat terbentuk secara alami atau dibentuk
secara terencana.
(2) Kawasan perkotaan yang dibentuk secara terencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 357
Bagian 33 dari 36
(1) Fasilitas pelayanan perkotaan di kawasan perkotaan yang terbentuk
secara alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) dan
yang dibentuk secara terencana oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (2)
disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya.
(2) Fasilitas pelayanan perkotaan di kawasan perkotaan yang dibentuk
secara terencana oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 356 ayat (2) disediakan oleh badan hukum yang bersangkutan.
(3) Dalam hal badan hukum menyerahkan fasilitas pelayanan perkotaan
yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Pemerintah Daerah, penyerahannya dilakukan dengan tidak
merugikan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman dan
standar pelayanan perkotaan.
(5) Ketentuan mengenai pedoman dan standar pelayanan perkotaan
diatur dalam peraturan pemerintah.
Pasal 358
(1) Daerah kabupaten/kota menyusun rencana, melaksanakan dan
mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan.
(2) Rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana
pembangunan Daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang
wilayah.
(3) Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan
perkotaan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan strategis
nasional.
Pasal 359
Ketentuan lebih lanjut mengenai perkotaan diatur dengan peraturan
pemerintah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
147 2014, No.244
BAB XVI
KAWASAN KHUSUS DAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
Bagian Kesatu
Kawasan Khusus
Pasal 360
(1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat
strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat
menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau
kabupaten/kota.
(2) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas;
b. kawasan hutan lindung;
c. kawasan hutan konservasi;
d. kawasan taman laut;
e. kawasan buru;
f. kawasan ekonomi khusus;
g. kawasan berikat;
h. kawasan angkatan perang;
i. kawasan industri;
j. kawasan purbakala;
k. kawasan cagar alam;
l. kawasan cagar budaya;
m. kawasan otorita; dan
n. kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pemerintah Pusat mengikutsertakan Daerah yang
bersangkutan.
(4) Dalam kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap
Daerah mempunyai kewenangan Daerah yang diatur dengan
peraturan pemerintah, kecuali kewenangan Daerah tersebut telah
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Pusat.
Bagian Kedua
Kawasan Perbatasan Negara
Pasal 361
(1) Kawasan perbatasan negara adalah Kecamatan-Kecamatan terluar
yang berbatasan langsung dengan negara lain.
(2) Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi
seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 148
perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai wilayah negara.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
Pusat mempunyai kewenangan untuk:
a. penetapan rencana detail tata ruang;
b. pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan
c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan.
(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan
pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(5) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan
perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh bupati/wali kota.
(6) Dalam memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan kawasan
perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota
menugaskan camat di kawasan perbatasan.
(7) Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak
tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga.
(8) Kewenangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 362
(1) Pembentukan Kecamatan di kawasan perbatasan ditetapkan dengan
Perda Kabupaten/Kota setelah mendapatkan persetujuan dari
Menteri.
(2) Susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan di kawasan perbatasan
serta persyaratan dan tata cara pengangkatan camat ditetapkan
dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendayagunaan aparatur negara.
BAB XVII
KERJA SAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama Daerah
Pasal 363
(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat
mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi
dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
Daerah dengan:
a. Daerah lain;
b. pihak ketiga; dan/atau
www.djpp.kemenkumham.go.id
149 2014, No.244
c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama
sukarela.
Paragraf 1
Kerja Sama Wajib
Pasal 364
(1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3)
merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola
bersama.
(2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. kerja sama antar-Daerah provinsi;
b. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
dalam wilayahnya;
c. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
dari provinsi yang berbeda;
d. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi
yang berbeda; dan
e. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah
provinsi.
(3) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah,
Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang dikerjasamakan.
(4) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.
(5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang
bersangkutan.
(6) Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan
dapat membentuk sekretariat kerja sama.
(7) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas
memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja
sama antar-Daerah.
(8) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dibebankan pada APBD masing-masing.
(9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama
antar-Daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 150
(10) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk
melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.
Paragraf 2
Kerja Sama Sukarela
Pasal 365
Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3)
dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan
bekerja sama.
Paragraf 3
Pelaksanaan Kerja Sama
Pasal 366
(1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi:
a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai
tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
c. kerja sama investasi; dan
d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak
kerja sama yang paling sedikit mengatur:
a. hak dan kewajiban para pihak;
b. jangka waktu kerja sama;
c. penyelesaian perselisihan; dan
d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
(3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh
para pihak yang melakukan kerja sama.
Pasal 367
(1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di
luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c
meliputi:
a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. pertukaran budaya;
c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
d. promosi potensi Daerah; dan
e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di
www.djpp.kemenkumham.go.id
151 2014, No.244
luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
(3) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di
luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama
Pasal 368
(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Daerah
Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.
(2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama
antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan
Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya.
Pasal 369
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan peraturan
pemerintah.
Bagian Kedua
Perselisihan
Pasal 370
(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah
provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan
perselisihan dimaksud.
(2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan
Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi
dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri
menyelesaikan perselisihan dimaksud.
(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat
menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1),
penanganannya dilakukan oleh Menteri.
(4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian
perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan
antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur
dengan Peraturan Menteri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 152
BAB XVIII
DESA
Pasal 371
(1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Desa.
Pasal 372
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
(2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada
APBN.
(3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan
kepada APBD provinsi.
(4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.
BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan Dan Pengawasan
Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Paragraf 1
Umum
Pasal 373
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
Paragraf 2
Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pasal 374
(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi
www.djpp.kemenkumham.go.id
153 2014, No.244
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah
nonkementerian.
(2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
a. pembagian Urusan Pemerintahan;
b. kelembagaan Daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangan Daerah;
e. pembangunan Daerah;
f. pelayanan publik di Daerah;
g. kerja sama Daerah;
h. kebijakan Daerah; g. kerja . . .
i. kepala Daerah dan DPRD; dan
j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian
melakukan pembinaan yang bersifat teknis terhadap teknis
Bagian 34 dari 36
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah
provinsi.
(4) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk fasilitasi,
konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan.
Paragraf 3
Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Pasal 375
(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan
yang bersifat umum dan bersifat teknis.
(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan
yang bersifat umum meliputi:
a. pembagian Urusan Pemerintahan;
b. kelembagaan Daerah;
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
d. keuangan Daerah;
e. pembangunan Daerah;
f. pelayanan publik di Daerah;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 154
g. kerja sama Daerah;
h. kebijakan Daerah;
i. kepala daerah dan DPRD; dan
j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan
yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah kabupaten/kota.
(6) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan dalam bentuk fasilitasi,
konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan Otonomi Daerah.
(7) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu
melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan kepada Daerah
kabupaten/kota dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
Paragraf 4
Pendidikan dan Pelatihan Kepamongprajaan
Pasal 376
(1) Untuk pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Kementerian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
kepamongprajaan.
(2) Pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan untuk menghasilkan lulusan sebagai abdi
negara dengan karakteristik khusus:
a. memiliki keahlian dan keterampilan teknis penyelenggaraan
pemerintahan;
b. memiliki kepribadian dan keahlian kepemimpinan
kepamongprajaan; dan
c. berwawasan nusantara, berkode etik, dan berlandaskan pada
Bhinneka Tunggal Ika.
(3) Untuk menghasilkan lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
metode pendidikan dan latihan kepamongprajaan dilakukan dengan
menerapkan kombinasi antara pengajaran, pengasuhan, dan
pelatihan.
Paragraf 5
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
Pasal 377
(1) Menteri melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah provinsi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
155 2014, No.244
(2) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian
melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-
masing dan berkoordinasi dengan Menteri.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai
dengan fungsi dan kewenangannya.
Paragraf 6
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Pasal 378
(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan
umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu
melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meminta bantuan untuk
melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Pusat.
Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah
Terhadap Perangkat Daerah
Pasal 379
(1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi.
Pasal 380
(1) Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat
Daerah kabupaten/kota.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat
kabupaten/kota.
Bagian Ketiga
Penghargaan dan Fasilitasi Khusus
Pasal 381
(1) Pemerintah Pusat menyusun indeks dan peringkat kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun untuk bahan
evaluasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 156
(2) Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang
mencapai peringkat kinerja tertinggi secara nasional dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pasal 382
(1) Dalam hal Daerah provinsi berdasarkan hasil evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkinerja rendah, Menteri,
menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian
melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Menteri melakukan fasilitasi khusus terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah provinsi yang telah dibina namun tidak
menunjukkan perbaikan kinerja.
(3) Fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tertentu yang menjadi
kewenangan Daerah yang berkinerja rendah namun tidak berpotensi
merugikan kepentingan umum secara meluas.
(4) Menteri dalam melakukan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga
pemerintah nonkementerian.
(5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi
khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja.
(6) Dalam hal Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang sudah
dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menunjukkan perbaikan kinerja dan berpotensi merugikan
kepentingan umum secara meluas, Pemerintah Pusat melakukan
pengambilalihan pelaksanaan Urusan Pemerintahan tertentu atas
biaya yang diperhitungkan dari APBD yang bersangkutan.
(7) Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang diambil alih oleh
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Pasal 383
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur
dengan peraturan pemerintah.
BAB XX
TINDAKAN HUKUM TERHADAP
APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI DAERAH
Pasal 384
(1) Penyidik memberitahukan kepada kepala daerah sebelum melakukan
penyidikan terhadap aparatur sipil negara di instansi Daerah yang
disangka melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
157 2014, No.244
(2) Ketentuan pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap
keamanan negara.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan
kepada kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 24
(dua puluh empat) jam.
Pasal 385
(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan
penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi
Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat
penegak hukum.
(2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan
pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang
disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang
membidangi pengawasan.
(4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat
administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas
Internal Pemerintah.
(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana,
proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XXI
INOVASI DAERAH
Pasal 386
(1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
(2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pasal 387
Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu
pada prinsip:
a. peningkatan efisiensi;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 158
b. perbaikan efektivitas;
c. perbaikan kualitas pelayanan;
d. tidak ada konflik kepentingan;
e. berorientasi kepada kepentingan umum;
f. dilakukan secara terbuka;
g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri
sendiri.
Pasal 388
(1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD,
aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
(2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam
rapat paripurna.
(3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai
inovasi Daerah.
(4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan
Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
(5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada
Pemerintah Daerah.
(6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
(7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan
kepada Menteri.
(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi
cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil
inovasi yang akan dicapai.
(9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga
yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
(11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada
Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
(12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif
kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.
Pasal 389
Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah
Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah
ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.
www.djpp.kemenkumham.go.id
159 2014, No.244
Pasal 390
Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan
pemerintah.
BAB XXII
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 391
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan
Daerah yang terdiri atas:
a. informasi pembangunan Daerah; dan
b. informasi keuangan Daerah.
(2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.
Pasal 392
Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391
ayat (1) huruf a memuat informasi perencanaan pembangunan Daerah
yang mencakup:
a. kondisi geografis Daerah;
b. demografi;
c. potensi sumber daya Daerah;
d. ekonomi dan keuangan Daerah;
e. aspek kesejahteraan masyarakat;
f. aspek pelayanan umum; dan
g. aspek daya saing Daerah.
Pasal 393
(1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391
ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran,
pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
(2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan
laporan pengelolaan keuangan Daerah;
b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan
keuangan Daerah;
c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja
keuangan Daerah;
d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 160
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah
secara nasional; dan
g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah.
(3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mudah diakses oleh masyarakat.
Pasal 394
(1) Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan
kepada masyarakat.
(2) Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), informasi keuangan Daerah wajib disampaikan kepala daerah
kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
Bagian 35 dari 36
perundang-undangan.
(3) Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan
Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.
(4) Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap
tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti
program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya
dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang
ditunjuk.
Pasal 395
Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah
dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah
lainnya.
BAB XXIII
DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
Pasal 396
(1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, dibentuk dewan pertimbangan otonomi daerah.
(2) Dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden
mengenai rancangan kebijakan yang meliputi:
a. penataan Daerah;
b. dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
www.djpp.kemenkumham.go.id
161 2014, No.244
c. dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah; dan
d. penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara Daerah
dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
Pasal 397
(1) Susunan keanggotaan dewan pertimbangan otonomi daerah terdiri
atas:
a. Wakil Presiden selaku ketua;
b. Menteri selaku sekretaris;
c. para menteri terkait sebagai anggota; dan
d. perwakilan kepala daerah sebagai anggota.
(2) Untuk mendukung kelancaran tugas dewan pertimbangan otonomi
daerah dibentuk sekretariat.
(3) Menteri selaku sekretaris memimpin sekretariat dewan pertimbangan
otonomi daerah.
(4) Sekretariat dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tenaga ahli.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan otonomi daerah
diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 398
Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350
ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan apabila pelanggarannya bersifat pidana.
BAB XXV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 399
Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi
Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur
secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan
kekhususan Daerah tersebut.
Pasal 400
(1) Ketentuan mengenai evaluasi rancangan Perda tentang pajak daerah
dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 dan
Pasal 325 berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi
rancangan Perda tentang tata ruang daerah.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 162
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan Perda tentang
tata ruang daerah diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 401
(1) Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas bagi
Daerah yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini berlaku
ditetapkan dengan peraturan Menteri.
(2) Penegasan batas termasuk Cakupan Wilayah dan penentuan luas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada
perhitungan teknis yang dibuat oleh lembaga yang membidangi
informasi geospasial.
Pasal 402
(1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini
tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
(2) BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.
BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 403
Semua ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badan legislasi
daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dibaca
dan dimaknai sebagai program pembentukan Perda dan badan
pembentukan Perda, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.
Pasal 404
Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen
sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat,
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan
Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 405
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id
163 2014, No.244
Pasal 406
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau tidak
diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.
Pasal 407
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah
wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-
Undang ini.
Pasal 408
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum
diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.
Pasal 409
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
c. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049); dan
d. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418
sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 164
Pasal 410
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 411
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.kemenkumham.go.id
165 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 166
www.djpp.kemenkumham.go.id
167 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 168
www.djpp.kemenkumham.go.id
169 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 170
www.djpp.kemenkumham.go.id
171 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 172
www.djpp.kemenkumham.go.id
173 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 174
www.djpp.kemenkumham.go.id
175 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 176
www.djpp.kemenkumham.go.id
177 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 178
www.djpp.kemenkumham.go.id
179 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 180
www.djpp.kemenkumham.go.id
181 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 182
www.djpp.kemenkumham.go.id
183 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 184
www.djpp.kemenkumham.go.id
185 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 186
www.djpp.kemenkumham.go.id
187 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 188
www.djpp.kemenkumham.go.id
189 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 190
www.djpp.kemenkumham.go.id
191 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 192
www.djpp.kemenkumham.go.id
193 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 194
www.djpp.kemenkumham.go.id
195 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 196
www.djpp.kemenkumham.go.id
197 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 198
www.djpp.kemenkumham.go.id
199 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 200
www.djpp.kemenkumham.go.id
201 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 202
www.djpp.kemenkumham.go.id
203 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 204
www.djpp.kemenkumham.go.id
205 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 206
www.djpp.kemenkumham.go.id
207 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 208
www.djpp.kemenkumham.go.id
209 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 210
www.djpp.kemenkumham.go.id
211 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 212
www.djpp.kemenkumham.go.id
213 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 214
www.djpp.kemenkumham.go.id
215 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 216
www.djpp.kemenkumham.go.id
217 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 218
www.djpp.kemenkumham.go.id
219 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 220
www.djpp.kemenkumham.go.id
221 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 222
www.djpp.kemenkumham.go.id
223 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 224
www.djpp.kemenkumham.go.id
225 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 226
www.djpp.kemenkumham.go.id
227 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 228
www.djpp.kemenkumham.go.id
229 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 230
www.djpp.kemenkumham.go.id
231 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 232
www.djpp.kemenkumham.go.id
233 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 234
www.djpp.kemenkumham.go.id
235 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 236
www.djpp.kemenkumham.go.id
237 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 238
www.djpp.kemenkumham.go.id
239 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 240
www.djpp.kemenkumham.go.id
241 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 242
www.djpp.kemenkumham.go.id
243 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 244
www.djpp.kemenkumham.go.id
245 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 246
www.djpp.kemenkumham.go.id
247 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 248
www.djpp.kemenkumham.go.id
249 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 250
www.djpp.kemenkumham.go.id
251 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 252
www.djpp.kemenkumham.go.id
253 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 254
www.djpp.kemenkumham.go.id
255 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 256
www.djpp.kemenkumham.go.id
257 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 258
www.djpp.kemenkumham.go.id
259 2014, No.244
Bagian 36 dari 36
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 260
www.djpp.kemenkumham.go.id
261 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 262
www.djpp.kemenkumham.go.id
263 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 264
www.djpp.kemenkumham.go.id
265 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 266
www.djpp.kemenkumham.go.id
267 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 268
www.djpp.kemenkumham.go.id
269 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 270
www.djpp.kemenkumham.go.id
271 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 272
www.djpp.kemenkumham.go.id
273 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 274
www.djpp.kemenkumham.go.id
275 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 276
www.djpp.kemenkumham.go.id
277 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 278
www.djpp.kemenkumham.go.id
279 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 280
www.djpp.kemenkumham.go.id
281 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 282
www.djpp.kemenkumham.go.id
283 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 284
www.djpp.kemenkumham.go.id
285 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 286
www.djpp.kemenkumham.go.id
287 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 288
www.djpp.kemenkumham.go.id
289 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 290
www.djpp.kemenkumham.go.id
291 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 292
www.djpp.kemenkumham.go.id
293 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 294
www.djpp.kemenkumham.go.id
295 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 296
www.djpp.kemenkumham.go.id
297 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 298
www.djpp.kemenkumham.go.id
299 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 300
www.djpp.kemenkumham.go.id
301 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 302
www.djpp.kemenkumham.go.id
303 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 304
www.djpp.kemenkumham.go.id
305 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 306
www.djpp.kemenkumham.go.id
307 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 308
www.djpp.kemenkumham.go.id
309 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.244 310
www.djpp.kemenkumham.go.id
311 2014, No.244
www.djpp.kemenkumham.go.id