NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 6
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan
program negara yang bertujuan memberikan
kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial
bagi seluruh rakyat;
b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan
sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara
yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip
kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-
hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan
bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan
dana jaminan sosial seluruhnya untuk
pengembangan program dan untuk sebesar-besar
kepentingan peserta;
c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan
Undang-Undang yang merupakan transformasi
keempat Badan Usaha Milik Negara untuk
mempercepat terselenggaranya sistem jaminan
sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;
d. bahwa . . .
-2-
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang
selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial.
2. Jaminan . . .
-3-
2. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak.
3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik
seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran
beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh
BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta
dan pembiayaan operasional penyelenggaraan
program Jaminan Sosial.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing
yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di
Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi
hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara
teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau
Pemerintah.
7. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh
Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak
mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk
lain.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara
negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk
lainnya.
10. Gaji . . .
-4-
10. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang
ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa
yang telah atau akan dilakukan.
11. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya
disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk
membantu Presiden dalam perumusan kebijakan
umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem
jaminan sosial nasional.
12. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas
melakukan pengawasan atas pelaksanaan
pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan
nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan
program Jaminan Sosial.
13. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan
bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS
untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas,
tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS,
baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 2
BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional
berdasarkan asas:
a. kemanusiaan;
b. manfaat; dan
c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 3 . . .
-5-
Pasal 3
BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya
pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar
hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota
keluarganya.
Pasal 4
BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional
berdasarkan prinsip:
a. kegotongroyongan;
b. nirlaba;
c. keterbukaan;
d. kehati-hatian;
e. akuntabilitas;
f. portabilitas;
g. kepesertaan bersifat wajib;
h. dana amanat; dan
i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial
dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan
program dan untuk sebesar-besar kepentingan
Peserta.
BAB II
PEMBENTUKAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 5
(1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.
(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. BPJS Kesehatan; dan
b. BPJS Ketenagakerjaan.
Bagian Kedua . . .
-6-
Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 6
(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a menyelenggarakan
program jaminan kesehatan.
(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan
program:
a. jaminan kecelakaan kerja;
b. jaminan hari tua;
c. jaminan pensiun; dan
d. jaminan kematian.
BAB III
STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Status
Pasal 7
(1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
adalah badan hukum publik berdasarkan
Undang-Undang ini.
(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Presiden.
Bagian Kedua
Tempat Kedudukan
Pasal 8
(1) BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota
Negara Republik Indonesia.
(2) BPJS . . .
-7-
(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan
kantor cabang di kabupaten/kota.
BAB IV
FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 9
(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi
menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan
kerja, program jaminan kematian, program
jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
Bagian Kedua
Tugas
Pasal 10
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk:
a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran
Peserta;
b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta
dan Pemberi Kerja;
c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan
Peserta;
e. mengumpulkan . . .
-8-
e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program
Jaminan Sosial;
f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai
pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan
program Jaminan Sosial; dan
g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan
program Jaminan Sosial kepada Peserta dan
masyarakat.
Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk:
a. menagih pembayaran Iuran;
b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi
jangka pendek dan jangka panjang dengan
mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,
kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang
memadai;
c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam
memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan jaminan sosial
nasional;
d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan
mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan
yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan
oleh Pemerintah;
e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan
fasilitas kesehatan;
f. mengenakan . . .
-9-
f. mengenakan sanksi administratif kepada Peserta
atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi
kewajibannya;
g. melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang
berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam
membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
h. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam
rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
Bagian Keempat
Hak
Pasal 12
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11, BPJS berhak untuk:
a. memperoleh dana operasional untuk
penyelenggaraan program yang bersumber dari
Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN
setiap 6 (enam) bulan.
Bagian Kelima
Kewajiban
Pasal 13
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk:
a. memberikan . . .
- 10 -
a. memberikan nomor identitas tunggal kepada
Peserta;
b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan
aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan
Peserta;
c. memberikan informasi melalui media massa cetak
dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan,
serta kekayaan dan hasil pengembangannya;
d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai
dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional;
e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai
hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang
berlaku;
f. memberikan informasi kepada Peserta mengenai
prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi
kewajibannya;
g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai
saldo jaminan hari tua dan pengembangannya
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
h. memberikan informasi kepada Peserta mengenai
besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun;
i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar
praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum;
j. melakukan pembukuan sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan
Jaminan Sosial; dan
k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk
kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan
sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada
DJSN.
BAB V . . .
- 11 -
BAB V
PENDAFTARAN PESERTA DAN PEMBAYARAN IURAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran Peserta
Pasal 14
Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi
Peserta program Jaminan Sosial.
Pasal 15
(1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan
dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada
BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang
diikuti.
(2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut
anggota keluarganya secara lengkap dan benar
kepada BPJS.
(3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 16
(1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan
penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi
persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan
Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota
keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai
dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
(2) Setiap . . .
- 12 -
(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memberikan data mengenai dirinya dan
anggota keluarganya secara lengkap dan benar
kepada BPJS.
Pasal 17
(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2),
dan setiap orang yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau
pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 18
(1) Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan
Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta
kepada BPJS.
Bagian 2 dari 6
(2) Penerima . . .
- 13 -
(2) Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data
mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya
secara lengkap dan benar kepada Pemerintah
untuk disampaikan kepada BPJS.
Bagian Kedua
Pembayaran Iuran
Pasal 19
(1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang
menjadi beban Peserta dari Pekerjanya dan
menyetorkannya kepada BPJS.
(2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor
Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada
BPJS.
(3) Peserta yang bukan Pekerja dan bukan penerima
Bantuan Iuran wajib membayar dan menyetor
Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada
BPJS.
(4) Pemerintah membayar dan menyetor Iuran untuk
penerima Bantuan Iuran kepada BPJS.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. besaran dan tata cara pembayaran Iuran
program jaminan kesehatan diatur dalam
Peraturan Presiden; dan
b. besaran dan tata cara pembayaran Iuran selain
program jaminan kesehatan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
BAB VI . . .
- 14 -
BAB VI
ORGAN BPJS
Bagian Kesatu
Struktur
Pasal 20
Organ BPJS terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi.
Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 21
(1) Dewan Pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang
profesional.
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur
Pemerintah, 2 (dua) orang unsur Pekerja, dan
2 (dua) orang unsur Pemberi Kerja, serta 1 (satu)
orang unsur tokoh masyarakat.
(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.
(4) Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai ketua Dewan Pengawas oleh Presiden.
(5) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat untuk jangka waktu
5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.
Pasal 22 . . .
- 15 -
Pasal 22
(1) Dewan Pengawas berfungsi melakukan
pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas
bertugas untuk:
a. melakukan pengawasan atas kebijakan
pengelolaan BPJS dan kinerja Direksi;
b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan
pengelolaan dan pengembangan Dana
Jaminan Sosial oleh Direksi;
c. memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan
kepada Direksi mengenai kebijakan dan
pelaksanaan pengelolaan BPJS; dan
d. menyampaikan laporan pengawasan
penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai
bagian dari laporan BPJS kepada Presiden
dengan tembusan kepada DJSN.
(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Dewan Pengawas berwenang untuk:
a. menetapkan rencana kerja anggaran tahunan
BPJS;
b. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari
Direksi;
c. mengakses data dan informasi mengenai
penyelenggaraan BPJS;
d. melakukan penelaahan terhadap data dan
informasi mengenai penyelenggaraan BPJS;
dan
e. memberikan saran dan rekomendasi kepada
Presiden mengenai kinerja Direksi.
(4) Ketentuan . . .
- 16 -
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi,
tugas, dan wewenang Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.
Bagian Ketiga
Direksi
Pasal 23
(1) Direksi terdiri atas paling sedikit 5 (lima) orang
anggota yang berasal dari unsur profesional.
(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Presiden menetapkan salah seorang dari anggota
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai direktur utama.
(4) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu
5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.
Pasal 24
(1) Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan
kegiatan operasional BPJS yang menjamin Peserta
untuk mendapatkan Manfaat sesuai dengan
haknya.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direksi bertugas untuk:
a. melaksanakan pengelolaan BPJS yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi;
b. mewakili BPJS di dalam dan di luar
pengadilan; dan
c. menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi
Dewan Pengawas untuk melaksanakan
fungsinya.
(3) Dalam . . .
- 17 -
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Direksi berwenang untuk:
a. melaksanakan wewenang BPJS;
b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas
pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan
sistem kepegawaian;
c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian
BPJS termasuk mengangkat, memindahkan,
dan memberhentikan pegawai BPJS serta
menetapkan penghasilan pegawai BPJS;
d. mengusulkan kepada Presiden penghasilan
bagi Dewan Pengawas dan Direksi;
e. menetapkan ketentuan dan tata cara
pengadaan barang dan jasa dalam rangka
penyelenggaraan tugas BPJS dengan
memperhatikan prinsip transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;
f. melakukan pemindahtanganan aset tetap
BPJS paling banyak Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah) dengan persetujuan
Dewan Pengawas;
g. melakukan pemindahtanganan aset tetap
BPJS lebih dari Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah) sampai dengan
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar
rupiah) dengan persetujuan Presiden; dan
h. melakukan pemindahtanganan aset tetap
BPJS lebih dari Rp500.000.000.000,00
(lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi,
tugas, dan wewenang Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Direksi.
BAB VII . . .
- 18 -
BAB VII
PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN,
DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DAN ANGGOTA DIREKSI
Bagian Kesatu
Persyaratan Anggota Dewan Pengawas
dan Anggota Direksi
Paragraf 1
Persyaratan Umum
Pasal 25
(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan
Pengawas atau anggota Direksi, calon yang
bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela;
e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang
sesuai untuk pengelolaan program Jaminan
Sosial;
f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun
dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada
saat dicalonkan menjadi anggota;
g. tidak menjadi anggota atau menjabat sebagai
pengurus partai politik;
h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa
dalam proses peradilan;
i. tidak . . .
- 19 -
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
dan/atau
j. tidak pernah menjadi anggota direksi,
komisaris, atau dewan pengawas pada suatu
badan hukum yang dinyatakan pailit karena
kesalahan yang bersangkutan.
(2) Selama menjabat, anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan di
pemerintahan atau badan hukum lainnya.
Paragraf 2
Persyaratan Khusus
Pasal 26
Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Dewan
Pengawas harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu
memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang
manajemen, khususnya di bidang pengawasan paling
sedikit 5 (lima) tahun.
Pasal 27
Selain harus memiliki persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, calon anggota Direksi harus
memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki
kompetensi yang terkait untuk jabatan direksi yang
bersangkutan dan memiliki pengalaman manajerial
paling sedikit 5 (lima) tahun.
Bagian Kedua . . .
- 20 -
Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan dan Penetapan
Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi
Pasal 28
(1) Untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan
Pengawas dan anggota Direksi, Presiden
membentuk panitia seleksi yang bertugas
melaksanakan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang ini.
(2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang
unsur Pemerintah dan 5 (lima) orang unsur
masyarakat.
(3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.
Pasal 29
(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 mengumumkan penerimaan pendaftaran
calon anggota Dewan Pengawas dan calon anggota
Direksi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
ditetapkan.
(2) Pendaftaran dan seleksi calon anggota Dewan
Pengawas dan calon anggota Direksi dilakukan
dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja secara terus-
menerus.
(3) Panitia seleksi mengumumkan nama calon
anggota Dewan Pengawas dan nama calon
anggota Direksi kepada masyarakat untuk
mendapatkan tanggapan paling lama 5 (lima) hari
kerja setelah pendaftaran ditutup.
(4) Tanggapan . . .
- 21 -
(4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada panitia seleksi paling lama
15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal
diumumkan.
(5) Panitia seleksi menentukan nama calon anggota
Dewan Pengawas dan nama calon anggota Direksi
yang akan disampaikan kepada Presiden
sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang
diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal ditutupnya masa
penyampaian tanggapan dari masyarakat.
Pasal 30
(1) Presiden memilih dan menetapkan anggota Dewan
Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan
anggota Direksi berdasarkan usul dari panitia
seleksi.
(2) Presiden mengajukan nama calon anggota Dewan
Pengawas yang berasal dari unsur Pekerja, unsur
Pemberi Kerja, dan unsur tokoh masyarakat
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan
yang diperlukan, paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar
nama calon dari panitia seleksi.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
memilih anggota Dewan Pengawas yang berasal
dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja, dan
unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan
dari Presiden.
(4) Pimpinan . . .
- 22 -
(4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia menyampaikan nama calon terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung
sejak tanggal berakhirnya pemilihan.
(5) Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan
surat dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
(6) Penetapan anggota Dewan Pengawas dari unsur
pemerintah dan anggota Direksi dilakukan
bersama-sama dengan penetapan anggota Dewan
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
dan penetapan Dewan Pengawas dan Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan
Pasal 30 diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 32
Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berhenti
dari jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatan berakhir; atau
c. diberhentikan.
Pasal 33 . . .
- 23 -
Pasal 33
(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi
dapat diberhentikan sementara karena:
a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan
sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
b. ditetapkan menjadi tersangka; atau
c. dikenai sanksi administratif pemberhentian
sementara.
(2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota
Direksi diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk
pejabat sementara dengan mempertimbangkan
usulan dari DJSN.
(3) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembalikan pada jabatannya apabila telah
dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan
tugas atau apabila statusnya sebagai tersangka
dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian
sementaranya dicabut.
(4) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan paling lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan
sehat atau statusnya sebagai tersangka dicabut
atau sanksi administratif pemberhentian
sementaranya dicabut.
(5) Pemberhentian sementara anggota Dewan
Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
oleh Presiden.
Pasal 34 . . .
- 24 -
Pasal 34
Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi
diberhentikan dari jabatannya karena:
a. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga
tidak dapat menjalankan tugasnya;
b. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan
Pengawas atau anggota Direksi secara terus-
menerus lebih dari 3 (tiga) bulan karena alasan
Bagian 3 dari 6
selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. merugikan BPJS dan kepentingan Peserta Jaminan
Sosial karena kesalahan kebijakan yang diambil;
d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;
e. melakukan perbuatan tercela;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan/atau
g. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan
sendiri.
Pasal 35
Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota
Direksi berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34, Presiden mengangkat anggota Dewan
Pengawas atau anggota Direksi pengganti untuk
meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
Pasal 36
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota
Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi,
Presiden membentuk panitia seleksi untuk
memilih calon anggota pengganti antarwaktu.
(2) Prosedur . . .
- 25 -
(2) Prosedur pemilihan dan penetapan calon anggota
pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.
(3) Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari
18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan
anggota pengganti antarwaktu berdasarkan
usulan DJSN.
(4) DJSN mengajukan usulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) berdasarkan peringkat hasil seleksi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti
antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan
Peraturan Presiden.
BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 37
(1) BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan
pengelolaan program dan laporan keuangan
tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik
kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN
paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
(2) Periode laporan pengelolaan program dan laporan
keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimulai dari 1 Januari sampai dengan
31 Desember.
(3) Bentuk . . .
- 26 -
(3) Bentuk dan isi laporan pengelolaan program
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan
oleh BPJS setelah berkonsultasi dengan DJSN.
(4) Laporan keuangan BPJS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan
standar akuntansi keuangan yang berlaku.
(5) Laporan pengelolaan program dan laporan
keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan
eksekutif melalui media massa elektronik dan
melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak
yang memiliki peredaran luas secara nasional,
paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.
(6) Bentuk dan isi publikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ditetapkan oleh Direksi setelah
mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
(7) Ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan
pengelolaan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 38
(1) Direksi bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian finansial yang ditimbulkan
atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan Sosial.
(2) Pada akhir masa jabatan, Dewan Pengawas dan
Direksi wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.
BAB IX . . .
- 27 -
BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 39
(1) Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara
eksternal dan internal.
(2) Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ
pengawas BPJS, yang terdiri atas:
a. Dewan Pengawas; dan
b. satuan pengawas internal.
(3) Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh:
a. DJSN; dan
b. lembaga pengawas independen.
BAB X
ASET
Bagian Kesatu
Pemisahan Aset
Pasal 40
(1) BPJS mengelola:
a. aset BPJS; dan
b. aset Dana Jaminan Sosial.
(2) BPJS wajib memisahkan aset BPJS dan aset Dana
Jaminan Sosial.
(3) Aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset
BPJS.
(4) BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikan
Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian yang
merupakan badan usaha milik negara.
Bagian Kedua . . .
- 28 -
Bagian Kedua
Aset BPJS
Pasal 41
(1) Aset BPJS bersumber dari:
a. modal awal dari Pemerintah, yang merupakan
kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak
terbagi atas saham;
b. hasil pengalihan aset Badan Usaha Milik
Negara yang menyelenggarakan program
jaminan sosial;
c. hasil pengembangan aset BPJS;
d. dana operasional yang diambil dari Dana
Jaminan Sosial; dan/atau
e. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Aset BPJS dapat digunakan untuk:
a. biaya operasional penyelenggaraan program
Jaminan Sosial;
b. biaya pengadaan barang dan jasa yang
digunakan untuk mendukung operasional
penyelenggaraan Jaminan Sosial;
c. biaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan;
dan
d. investasi dalam instrumen investasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan
penggunaan aset BPJS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal 42 . . .
- 29 -
Pasal 42
Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (1) huruf a untuk BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling
banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
Bagian Ketiga
Aset Dana Jaminan Sosial
Pasal 43
(1) Aset Dana Jaminan Sosial bersumber dari:
a. Iuran Jaminan Sosial termasuk Bantuan Iuran;
b. hasil pengembangan Dana Jaminan Sosial;
c. hasil pengalihan aset program jaminan sosial
yang menjadi hak Peserta dari Badan Usaha
Milik Negara yang menyelenggarakan program
jaminan sosial; dan
d. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Aset Dana Jaminan Sosial digunakan untuk:
a. pembayaran Manfaat atau pembiayaan
layanan Jaminan Sosial;
b. dana operasional penyelenggaraan program
Jaminan Sosial; dan
c. investasi dalam instrumen investasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan
penggunaan aset Dana Jaminan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat . . .
- 30 -
Bagian Keempat
Biaya Operasional
Pasal 44
(1) Biaya operasional BPJS terdiri atas biaya personel
dan biaya non personel.
(2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Dewan Pengawas, Direksi, dan
karyawan.
(3) Biaya personel mencakup Gaji atau Upah dan
manfaat tambahan lainnya.
(4) Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan
memperoleh Gaji atau Upah dan manfaat
tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang
dan/atau tanggung jawabnya dalam menjalankan
tugas di dalam BPJS.
(5) Gaji atau Upah dan manfaat tambahan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku.
(6) Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan dapat
memperoleh insentif sesuai dengan kinerja BPJS
yang dibayarkan dari hasil pengembangan.
(7) Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat
tambahan lainnya serta insentif bagi karyawan
ditetapkan dengan peraturan Direksi.
(8) Ketentuan mengenai Gaji atau Upah dan manfaat
tambahan lainnya serta insentif bagi anggota
Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur
dengan Peraturan Presiden.
Pasal 45 . . .
- 31 -
Pasal 45
(1) Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan
persentase dari Iuran yang diterima dan/atau dari
dana hasil pengembangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase dana
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XI
PEMBUBARAN BPJS
Pasal 46
BPJS hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.
Pasal 47
BPJS tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan
perundangan-undangan mengenai kepailitan.
BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Penyelesaian Pengaduan
Pasal 48
(1) BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu
pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta.
(2) BPJS . . .
- 32 -
(2) BPJS wajib menangani pengaduan paling lama
5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
(3) Ketentuan mengenai unit pengendali mutu dan
penanganan pengaduan Peserta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
BPJS.
Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi
Pasal 49
(1) Pihak yang merasa dirugikan yang pengaduannya
belum dapat diselesaikan oleh unit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), penyelesaian
sengketanya dapat dilakukan melalui mekanisme
mediasi.
(2) Mekanisme mediasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui bantuan mediator yang
disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.
(3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
penandatangan kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) oleh kedua belah pihak.
(4) Penyelesaian sengketa melalui mekanisme
mediasi, setelah ada kesepakatan kedua belah
pihak secara tertulis, bersifat final dan mengikat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Ketiga . . .
- 33 -
Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 50
Dalam hal pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh
unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan
pengaduan Peserta melalui mekanisme mediasi tidak
dapat terlaksana, penyelesaiannya dapat diajukan ke
pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal pemohon.
BAB XIII
HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN
Pasal 51
(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan program Jaminan Sosial, BPJS
bekerja sama dengan lembaga Pemerintah.
(2) Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerja
sama dengan organisasi atau lembaga lain di
dalam negeri atau di luar negeri.
(3) BPJS dapat bertindak mewakili Negara Republik
Indonesia sebagai anggota organisasi atau anggota
lembaga internasional apabila terdapat ketentuan
bahwa anggota dari organisasi atau lembaga
internasional tersebut mengharuskan atas nama
negara.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
hubungan antarlembaga diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB XIV . . .
- 34 -
BAB XIV
LARANGAN
Pasal 52
Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dilarang:
a. memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga
antaranggota Dewan Pengawas, antaranggota
Direksi, dan antara anggota Dewan Pengawas dan
anggota Direksi;
b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan
dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial;
c. melakukan perbuatan tercela;
d. merangkap jabatan sebagai anggota partai politik,
pengurus organisasi masyarakat atau organisasi
sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang
terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat
struktural dan fungsional pada lembaga
pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan
hukum lainnya;
e. membuat atau mengambil keputusan yang
mengandung unsur benturan kepentingan;
f. mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian
badan usaha yang terkait dengan program Jaminan
Sosial;
g. menghilangkan atau tidak memasukkan atau
menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam
buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau
laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi
BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;
h. menyalahgunakan dan/atau menggelapkan aset
BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial;
i. melakukan subsidi silang antarprogram;
j. menempatkan . . .
- 35 -
j. menempatkan investasi aset BPJS dan/atau Dana
Jaminan Sosial pada jenis investasi yang tidak
terdaftar pada Peraturan Pemerintah;
k. menanamkan investasi kecuali surat berharga
tertentu dan/atau investasi peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial;
l. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan
palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, atau
dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau
laporan transaksi BPJS dan/atau Dana Jaminan
Sosial; dan/atau
m. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,
menghapus, atau menghilangkan adanya suatu
pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,
atau dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,
laporan transaksi atau merusak catatan
pembukuan BPJS dan/atau Dana Jaminan Sosial.
Pasal 53
(1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi
yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dikenai
sanksi administratif.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden
atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pemberhentian sementara; dan/atau
c. pemberhentian tetap.
(4) Ketentuan . . .
- 36 -
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 54
Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang
melanggar larangan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j,
huruf k, huruf l, atau huruf m dipidana dengan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Pasal 55
Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana
Bagian 4 dari 6
dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun
atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 56
(1) Presiden sewaktu-waktu dapat meminta laporan
keuangan dan laporan kinerja BPJS sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
Pemerintah yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Jaminan Sosial nasional.
(2) Dalam . . .
- 37 -
(2) Dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter
yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS,
Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus
untuk menjamin kelangsungan program Jaminan
Sosial.
(3) Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi
tertentu yang memberatkan perekonomian,
Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus
untuk menjaga kesehatan keuangan dan
kesinambungan penyelenggaraan program
Jaminan Sosial.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi
Kesehatan Indonesia atau disingkat PT Askes
(Persero) yang dibentuk dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum)
Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan
(Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 16) diakui keberadaannya dan
tetap melaksanakan program jaminan kesehatan,
termasuk menerima pendaftaran peserta baru,
sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan;
b. Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan
kegiatan operasional penyelenggaraan program
jaminan kesehatan masyarakat, termasuk
penambahan peserta baru, sampai dengan
beroperasinya BPJS Kesehatan;
c. Kementerian . . .
- 38 -
c. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional
Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap
melaksanakan kegiatan operasional
penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi
pesertanya, termasuk penambahan peserta baru,
sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan,
kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu
berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang
ditetapkan dengan Peraturan Presiden;
d. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial
Tenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek (Persero)
yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan
Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3468) tetap
melaksanakan kegiatan operasional
penyelenggaraan:
1. program jaminan pemeliharaan kesehatan
termasuk penambahan peserta baru sampai
dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; dan
2. program jaminan kecelakaan kerja, jaminan
kematian, dan jaminan hari tua bagi
pesertanya, termasuk penambahan peserta
baru sampai dengan berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan.
e. Perusahaan . . .
- 39 -
e. Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI atau
disingkat PT ASABRI (Persero) yang dibentuk
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun
1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 88), berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang
Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun,
dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2812), Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906),
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988
tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3369), Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang
Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan
Kepada Anak Yatim/Piatu, dan Anak Yatim-Piatu
Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik
Indonesia . . .
- 40 -
Indonesia Tahun 1968 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2863),
dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991
tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455)
tetap melaksanakan kegiatan operasional
penyelenggaraan program Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan
program pembayaran pensiun bagi pesertanya,
termasuk penambahan peserta baru, sampai
dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
f. Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA
TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai
Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906),
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri
Sipil . . .
- 41 -
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3200) tetap
melaksanakan kegiatan operasional
penyelenggaraan program tabungan hari tua dan
program pembayaran pensiun bagi pesertanya,
termasuk penambahan peserta baru sampai dengan
dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini Dewan
Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) sampai
dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk:
a. menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk
program jaminan kesehatan sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456).
b. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai,
serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS
Kesehatan.
Pasal 59
Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas
dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling
lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulai
beroperasi.
Pasal 60 . . .
- 42 -
Pasal 60
(1) BPJS Kesehatan mulai beroperasi
menyelenggarakan program jaminan kesehatan
pada tanggal 1 Januari 2014.
(2) Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
a. Kementerian Kesehatan tidak lagi
menyelenggarakan program jaminan
kesehatan masyarakat;
b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional
Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia
tidak lagi menyelenggarakan program
pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali
untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan
dengan kegiatan operasionalnya, yang
ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan
c. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi
menyelenggarakan program jaminan
pemeliharaan kesehatan.
(3) Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa
likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta
hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero)
menjadi aset dan liabilitas serta hak dan
kewajiban hukum BPJS Kesehatan;
b. semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi
pegawai BPJS Kesehatan; dan
c. Menteri . . .
- 43 -
c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku
Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan
laporan posisi keuangan penutup PT Askes
(Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor
akuntan publik dan Menteri Keuangan
mengesahkan laporan posisi keuangan
pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi
keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.
Pasal 61
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Dewan
Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) sampai
dengan berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi
BPJS Ketenagakerjaan ditugasi untuk:
a. menyiapkan pengalihan program jaminan
pemeliharaan kesehatan kepada BPJS Kesehatan;
b. menyiapkan operasional BPJS Ketenagakerjaan
untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian;
c. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak
dan kewajiban program jaminan pemeliharaan
kesehatan PT Jamsostek (Persero) terkait
penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan
kesehatan ke BPJS Kesehatan; dan
d. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai,
serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke
BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 62
(1) PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014.
(2) Pada . . .
- 44 -
(2) Pada saat PT Jamsostek (Persero) berubah
menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
a. PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar
tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas
serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek
(Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak
dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan;
b. semua pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih
menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan;
c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku
Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan
laporan posisi keuangan penutup
PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan
audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri
Keuangan mengesahkan posisi laporan
keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan
dan laporan posisi keuangan pembukaan dana
jaminan ketenagakerjaan; dan
d. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan
program jaminan kecelakaan kerja, program
jaminan hari tua, dan program jaminan
kematian yang selama ini diselenggarakan
oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk
menerima peserta baru, sampai dengan
beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang
sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai
dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan
Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4456), paling
lambat 1 Juli 2015.
Pasal 63 . . .
- 45 -
Pasal 63
Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Jamsostek (Persero) diangkat menjadi anggota
Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS
Ketenagakerjaan untuk jangka waktu paling lama
2 (dua) tahun sejak BPJS Ketenagakerjaan mulai
beroperasi.
Pasal 64
BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja,
program jaminan hari tua, program jaminan pensiun,
dan program jaminan kematian bagi Peserta, selain
peserta program yang dikelola PT TASPEN (Persero) dan
PT ASABRI (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 29
sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456), paling lambat tanggal
1 Juli 2015.
Pasal 65
(1) PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan
program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia dan program pembayaran
pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat
tahun 2029.
(2) PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan
program tabungan hari tua dan program
pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke
BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.
Pasal 66 . . .
- 46 -
Pasal 66
Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia dan program pembayaran pensiun dari
PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan
hari tua dan program pembayaran pensiun dari
PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 67
Ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297) tidak berlaku untuk
pembubaran PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek
(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (3) huruf a dan Pasal 62 ayat (2) huruf a.
Pasal 68
Pada saat berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi
BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995
tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) dicabut
Bagian 5 dari 6
dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
b. Ketentuan . . .
- 47 -
b. Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3468) dinyatakan tetap berlaku sampai
dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
Pasal 69
Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3468) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 70
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama:
a. 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung
beroperasinya BPJS Kesehatan; dan
b. 2 (dua) tahun untuk peraturan yang mendukung
beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 71
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 48 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 116
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
Ketiga
Direksi
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
I. UMUM
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa tujuan negara adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan
Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh
rakyat.
Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang
bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain
itu, dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk sistem
jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan
sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh dan terpadu.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah
memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk
mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk
badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik
berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-
hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana
amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-
besarnya kepentingan Peserta.
Pembentukan . . .
-2-
Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setelah
Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 007/PUU-
III/2005, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan
BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh
Indonesia. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5
ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan
PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan
PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program,
aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.
Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan
menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan
kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan
program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas
yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat
manusia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang
bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang
efisien dan efektif.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia” adalah asas yang bersifat idiil.
Pasal 3 . . .
-3-
Pasal 3
Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalah
kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi
terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan “prinsip kegotongroyongan” adalah
prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung
beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan
kewajiban setiap Peserta membayar Iuran sesuai dengan
tingkat Gaji, Upah, atau penghasilannya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip
pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil
pengembangan dana untuk memberikan Manfaat sebesar-
besarnya bagi seluruh Peserta.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalah
prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap,
benar, dan jelas bagi setiap Peserta.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah
prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan
tertib.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah
prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “prinsip portabilitas” adalah
prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan
meskipun Peserta berpindah pekerjaan atau tempat
tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “prinsip kepesertaan bersifat
wajib” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh
penduduk menjadi Peserta Jaminan Sosial, yang
dilaksanakan secara bertahap.
Huruf h . . .
-4-
Huruf h
Yang dimaksud dengan “prinsip dana amanat” adalah
bahwa Iuran dan hasil pengembangannya merupakan
dana titipan dari Peserta untuk digunakan sebesar-
besarnya bagi kepentingan Peserta Jaminan Sosial.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Huruf a
Yang dimaksud dengan “menagih” adalah meminta
pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan,
atau kekurangan pembayaran Iuran.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d . . .
-5-
Huruf d
Pemerintah menetapkan standar tarif setelah
mendapatkan masukan dari BPJS bersama dengan
asosiasi fasilitas kesehatan, baik tingkat nasional maupun
tingkat daerah.
Besaran tarif di suatu wilayah (regional) tertentu dapat
berbeda dengan tarif di wilayah (regional) lainnya sesuai
dengan tingkat kemahalan harga setempat, sehingga
diperoleh pembayaran fasilitas kesehatan yang efektif dan
efisien.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “kewajiban lain” antara lain
adalah kewajiban mendaftarkan diri dan Pekerjanya
sebagai Peserta, melaporkan data kepesertaan termasuk
perubahan Gaji atau Upah, jumlah Pekerja dan
keluarganya, alamat Pekerja, serta status Pekerja.
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang–undangan”
adalah Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional dan peraturan pelaksanaannya.
Huruf h
Kerja sama dengan pihak lain terkait pemungutan dan
pengumpulan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja serta
penerimaan Bantuan Iuran dilakukan dengan instansi
Pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha milik
negara, dan badan usaha milik daerah.
Pasal 12
Huruf a
Yang dimaksud dengan “dana operasional” adalah bagian
dari akumulasi Iuran Jaminan Sosial dan hasil
pengembangannya yang dapat digunakan BPJS untuk
membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program
Jaminan Sosial.
Huruf b . . .
-6-
Huruf b
Cukup jelas.
Pasal 13
Huruf a
Yang dimaksud dengan “nomor identitas tunggal” adalah
nomor yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada
setiap Peserta untuk menjamin tertib administrasi atas
hak dan kewajiban setiap Peserta. Nomor identitas tunggal
berlaku untuk semua program Jaminan Sosial.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS
mencakup informasi mengenai jumlah aset dan liabilitas,
penerimaan, dan pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan
Sosial, dan/atau jumlah aset dan liabilitas, penerimaan,
dan pengeluaran BPJS.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15 . . .
-7-
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “program Jaminan Sosial yang
diikuti” adalah 5 (lima) program Jaminan Sosial dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “data” adalah data diri Pemberi
Kerja dan Pekerja beserta anggota keluarganya termasuk
perubahannya.
Ayat (3)
Yang diatur dalam Peraturan Presiden adalah penahapan
yang didasarkan antara lain pada jumlah Pekerja, jenis
usaha, dan/atau skala usaha.
Penahapan yang akan diatur tersebut tidak boleh
mengurangi manfaat yang sudah menjadi hak Peserta dan
kewajiban Pemberi Kerja untuk mengikuti program
Jaminan Sosial.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pelayanan publik
tertentu” antara lain pemrosesan izin usaha, izin
mendirikan bangunan, bukti kepemilikan hak
tanah dan bangunan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) . . .
-8-
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau pemerintah
daerah” adalah unit pelayanan publik yang dilaksanakan
oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja
diusulkan oleh organisasi Pekerja di tingkat nasional.
Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemberi Kerja
diusulkan oleh organisasi pengusaha di tingkat nasional.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “diusulkan untuk diangkat
kembali” adalah dicalonkan kembali melalui proses
seleksi.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23 . . .
-9-
Pasal 23
Ayat (1)
Anggota yang berasal dari unsur profesional adalah orang
yang mempunyai keahlian dan/atau pengetahuan khusus
di bidang Jaminan Sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “diusulkan untuk diangkat
kembali” adalah dicalonkan kembali melalui proses
seleksi.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah
termasuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Tahunan BPJS.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah gaji
atau upah dan manfaat tambahan lainnya.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f . . .
- 10 -
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (4)
Bagian 6 dari 6
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Kriteria kualifikasi calon anggota Dewan Pengawas
atau calon anggota Direksi diukur dari jenjang
pendidikan formal.
Kriteria kompetensi calon anggota Dewan
Pengawas atau calon anggota Direksi diukur
berdasarkan pengalaman, keahlian, dan
pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j . . .
- 11 -
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tidak boleh merangkap jabatan”
adalah setelah diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas
atau anggota Direksi, yang bersangkutan melepaskan
jabatan lain di pemerintahan, termasuk lembaga negara
atau badan hukum lain.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Kriteria kompetensi calon anggota Direksi diukur berdasarkan
pengalaman, keahlian, dan pengetahuan sesuai dengan bidang
tugasnya, antara lain, bidang ekonomi, keuangan, perbankan,
aktuaria, perasuransian, dana pensiun, teknologi informasi,
manajemen risiko, manajemen kesehatan, kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja, dan/atau hukum yang dapat dibuktikan
dengan sertifikat kompetensi.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33 . . .
- 12 -
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Untuk menjalankan tugas anggota Dewan Pengawas yang
diberhentikan sementara, pejabat sementara yang
diusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Dewan
Pengawas yang lain.
Untuk menjalankan tugas anggota Direksi yang
diberhentikan sementara, pejabat sementara yang
diusulkan oleh DJSN dipilih dari antara anggota Direksi
yang lain.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dinyatakan sehat kembali” adalah
apabila dinyatakan sehat oleh dokter yang bekerja pada
rumah sakit milik Pemerintah.
Yang dimaksud dengan “statusnya sebagai tersangka
dicabut” adalah apabila proses penyidikan perkaranya
dihentikan oleh penyidik.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39 . . .
- 13 -
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
DJSN melakukan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas
independen” adalah Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya
Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan
pemeriksaan.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Aset program jaminan sosial dapat berupa uang,
surat berharga, serta tanah dan bangunan.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
- 14 -
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
adalah Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 15 -
Ayat (2)
Kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di dalam
negeri atau di luar negeri dilakukan dalam rangka
peningkatan kualitas BPJS ataupun kualitas
pelayanannya kepada Peserta.
Ayat (3)
Keanggotaan BPJS dalam organisasi atau lembaga
internasional dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 52
Huruf a
Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalah
hubungan keluarga karena pertalian darah atau
perkawinan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela”
adalah melakukan perbuatan yang merendahkan
martabat Dewan Pengawas dan Direksi.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k . . .
- 16 -
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian dapat
berupa tingkat inflasi yang tinggi, keadaan pascabencana
yang mengakibatkan penggunaan sebagian besar sumber
daya ekonomi negara, dan lain sebagainya.
Tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan
dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan
Sosial antara lain berupa penyesuaian Manfaat, Iuran,
dan/atau usia pensiun, sebagai upaya terakhir.
Pasal 57
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
- 17 -
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia terdiri atas santunan asuransi, santunan nilai
tunai asuransi, santunan risiko kematian, santunan biaya
pemakaman, santunan risiko kematian khusus, santunan
cacat karena dinas, santunan cacat bukan karena dinas,
santunan biaya pemakaman istri/suami, dan santunan
biaya pemakaman anak.
Huruf f
Program tabungan hari tua terdiri atas asuransi dwiguna
dan asuransi kematian.
Pasal 58
Huruf a
Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup antara
lain:
a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang
diperlukan untuk beroperasinya BPJS Kesehatan;
b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku
kepentingan jaminan kesehatan;
c. menentukan program jaminan kesehatan yang sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional untuk Peserta PT Askes
(Persero);
d. berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk
mengalihkan penyelenggaraan program jaminan
kesehatan masyarakat ke BPJS Kesehatan;
e. berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan,
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik
Indonesia untuk mengalihkan penyelenggaraan
program pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/Polri
dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan,
Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik
Indonesia beserta anggota keluarganya ke BPJS
Kesehatan; dan
f. berkoordinasi . . .
- 18 -
f. berkoordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk
mengalihkan penyelenggaraan program jaminan
pemeliharaan kesehatan ke BPJS Kesehatan.
Huruf b
Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas,
pegawai, serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke
BPJS Kesehatan, mencakup antara lain:
a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan
audit atas laporan keuangan penutup PT Askes
(Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJS
Kesehatan, dan laporan posisi keuangan pembukaan
dana jaminan kesehatan; dan
b. menyusun laporan keuangan penutup PT Askes
(Persero), laporan posisi keuangan pembukaan BPJS
Kesehatan, dan laporan posisi keuangan pembukaan
dana jaminan kesehatan.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penyiapan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun, dan jaminan kematian mencakup antara
lain:
a. menyusun sistem dan prosedur operasional yang
diperlukan untuk beroperasinya BPJS
Ketenagakerjaan; dan
b. melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku
kepentingan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari
tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
Huruf c . . .
- 19 -
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Kegiatan penyiapan pengalihan aset dan liabilitas,
pegawai, serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero)
ke BPJS Ketenagakerjaan, mencakup antara lain:
a. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan
audit atas laporan posisi keuangan penutup PT
Jamsostek (Persero) dan laporan posisi keuangan
pembukaan BPJS Ketenagakerjaan; dan
b. menyusun laporan posisi keuangan penutup PT
Jamsostek (Persero) dan laporan posisi keuangan
pembukaan BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
PT ASABRI (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap
transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain
memuat pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran
pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan.
Ayat (2)
PT TASPEN (Persero) menyelesaikan penyusunan roadmap
transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain
memuat pengalihan program tabungan hari tua dan
program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 66 . . .
- 20 -
Pasal 66
Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT ASABRI
(Persero) dan program tabungan hari tua dan program
pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT TASPEN (Persero)
adalah bagian program yang sesuai dengan Undang-Undang
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menyelesaikan
penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014,
yang antara lain memuat pengalihan program Asuransi Sosial
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program
pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan
program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun ke
BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5256