NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 9
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No.5599 HUKUM. Hak Cipta. Perlindungan. Jaminan
Kepastian. Pencabutan. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 266)
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA
I. UMUM
Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang
memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup
ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya
mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif
yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan
berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi
mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta,
mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif
nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur
pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan
kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara
dapat lebih optimal.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah
satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat
teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran
strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga
menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang
proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan
dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5599 2
Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah
mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari
negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan
pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan
kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat
mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk
berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada
runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada
negara-negara maju tampak bahwa pelindungan yang memadai
terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi
kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi
perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-
Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar
mengatur tentang:
a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang
sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga
jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu
diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh)
tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta
dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak
ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).
c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi,
arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk
tuntutan pidana.
d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat
penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait
di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat
dijadikan objek jaminan fidusia.
f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah
dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama,
norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara,
serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi
anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan
atau Royalti.
h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti
untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam
hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3 No.5599
i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan
mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib
mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia
untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi.
Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota
dalam Agreement Establishing the World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang
mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual)
yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1994.
Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the
Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang
Pelindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden
Nomor 18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization
Copyright Treaty (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut
WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta World
Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty
(Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO)
yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74
Tahun 2004.
Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan
kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait,
dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian
internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya
diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5599 4
dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang
Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak
eksklusif berupa hak ekonomi.
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “distorsi Ciptaan” adalah
tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas
Ciptaan.
Yang dimaksud dengan “mutilasi Ciptaan” adalah
proses atau tindakan menghilangkan sebagian
Ciptaan.
Yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah
pengubahan atas Ciptaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
www.djpp.kemenkumham.go.id
5 No.5599
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Termasuk perbuatan Penggandaan diantaranya
perekaman menggunakan kamera video (camcorder) di
dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan
langsung (live performance).
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “objek esensial” adalah perangkat
lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian
penyewaan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5599 6
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kepentingan reklame atau
periklanan” adalah pemuatan potret antara lain pada iklan,
banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan
secara komersial.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 13
Yang dimaksud dengan “kecuali dinyatakan lain atau diberi
persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas
pertunjukan” misalnya, seorang penyanyi dalam suatu
pertunjukan musik dapat berkeberatan jika dipotret untuk
dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada
publik oleh orang lain untuk penggunaan secara komersial.
Pasal 14
Yang dimaksud dengan ”instansi yang berwenang” dalam
ketentuan ini antara lain kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi,
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau aparat
penegak hukum lainnya.
Pasal 15
Yang dimaksud dengan “pemilik” dalam ketentuan ini adalah
orang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektor
atau Pemegang Hak Cipta.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya
hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri
Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas
dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
7 No.5599
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan” antara lain, pengalihan yang disebabkan
oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau
pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana
terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Yang dimaksud dengan ”hasil karya tulis lainnya” antara lain
naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan Harian umum surat
kabar.
Yang dimaksud dengan ”jual putus” adalah perjanjian yang
mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui
pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas
Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas
waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5599 8
Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “distorsi Ciptaan” adalah tindakan
pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku
Pertunjukan.
Yang dimaksud dengan “mutilasi Ciptaan” adalah proses
atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku
Pertunjukan.
Yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah
pengubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “imbalan kepada Pencipta” adalah
Royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh
Lembaga Manajemen Kolektif.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
yang dimaksud dengan cara atau bentuk apapun
antara lain meliputi: perubahan rekaman dari format
fisik (compact disc/video compact disc/digital video
disc) menjadi format digital (Mpeg-1 Layer 3 Audio
(Mp3), Waveform Audio Format (WAV), Mpeg-1 Layer 4
Audio (Mp4), atau perubahan dari buku menjadi buku
audio.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9 No.5599
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan ”penyebarluasan” adalah
pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang
bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta, maupun
berlangganan, untuk Penggunaan Secara Komersial.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “imbalan yang wajar” adalah
imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang
ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.
Pasal 28
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5599 10
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Yang dimaksud dengan “di bawah pimpinan dan pengawasan”
adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun
koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.
Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan
kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 36
Yang dimaksud dengan “hubungan kerja atau berdasarkan
pesanan” adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja
di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”ekspresi budaya tradisional”
mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi
sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
Bagian 2 dari 9
11 No.5599
a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang
berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema
dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya
sastra ataupun narasi informatif;
b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau
kombinasinya;
c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan
sandiwara rakyat;
e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga
dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan
seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik,
kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
f. upacara adat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
pengembannya” adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma
kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang
dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara,
mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak
Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak
diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya
tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya
musik yang belum direkam.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5599 12
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perwajahan karya tulis” adalah
karya cipta yang lazim dikenal dengan "typholographical
arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan
bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara
lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau
tata letak huruf indah yang secara keseluruhan
menampilkan wujud yang khas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah Ciptaan
yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang
berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi,
atau ilmu pengetahuan lain.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau
tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta
yang bersifat utuh.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “gambar” antara lain, motif,
diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk
huruf indah.
Yang dimaksud dengan “kolase” adalah komposisi
artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain,
kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan
sketsa atau media karya.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah
karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni
pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis
www.djpp.kemenkumham.go.id
13 No.5599
dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain
penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu
produk.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “karya arsitektur” antara lain,
wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan,
gambar rancangan bangunan, gambar teknis
bangunan, dan model atau maket bangunan.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “peta” adalah suatu gambaran
dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada
di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang
digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala
tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif
batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan
bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena
mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan
gambar, corak, maupun komposisi warna.
Yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah
motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang
terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif
tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain
yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus
dikembangkan.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “karya fotografi” meliputi semua
foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah
Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images)
antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau
film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film
kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita
seluloid, pita video, piringan video, cakram
optikdan/atau media lain yang memungkinkan untuk
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5599 14
dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau
media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu
contoh bentuk audiovisual.
Huruf n
Yang dimaksud dengan “bunga rampai” meliputi
Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya
tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi
berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset,
cakram optik, atau media lain.
Yang dimaksud dengan “basis data” adalah kompilasi
data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh
komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang
karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data
itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap
basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para
Pencipta atas Ciptaan yang dimasukan dalam basis
data tersebut.
Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah
mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain.
Sebagai contoh dari buku menjadi film.
Yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil
transformasi” adalah merubah format Ciptaan menjadi
format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi
musik dangdut.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
15 No.5599
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 41
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kebutuhan fungsional” adalah
kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau
produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki
kegunaan dan fungsi tertentu.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pengumuman, Pendistribusian,
Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang
dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah” misalnya,
Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau
Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau
atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan
dengan biaya negara.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “berita aktual” adalah berita yang
diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam
waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama
kali dikomunikasikan kepada publik.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5599 16
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adalah
bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari
Ciptaan.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar
dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adalah
kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan
dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu
Ciptaan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses atas suatu Ciptaan”
adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan,
pengambilan, Penggandaan, pengubahan format,
Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi suatu
Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “berdasarkan pertimbangan
pelaksanaan teknis”, misalnya, perubahan luas tanah yang
tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi
material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk
arsitektur karena faktor alam.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program
Komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas
Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk
penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut
www.djpp.kemenkumham.go.id
17 No.5599
atau dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri.
Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap
pelanggaran Hak Cipta.
Ayat (2)
Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer
dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak
lain dengan tanpa hak.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Penggandaan sementara“ adalah
penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen
yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyakan
lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media
komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet
yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat
penyimpanan digital.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “karakteristik tertentu” adalah
rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk
kepentingan negara, atau telah lewat masa pelindungan
hukumnya.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5599 18
Pasal 52
Yang dimaksud dengan ”sarana kontrol teknologi” adalah setiap
teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk
mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau
yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sarana produksi dan/atau
penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau
teknologi tinggi” antara lain cakram optik, server, komputasi
awan (cloud), kode rahasia, password, barcode, serial
number, teknologi dekripsi (descryption), dan enkripsi
(encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 54
Huruf a
Yang dimaksud dengan “konten” adalah isi dari hasil
Ciptaan yang tersedia dalam media apapun.
Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah
(upload) konten melalui media internet.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”Penggunaan Secara Komersial”
dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup
penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun
penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh
keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil
manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait
dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
19 No.5599
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menutup konten dan/atau hak
akses pengguna” adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi
pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa
layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses
pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran
internet protocol address atau sejenisnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masa berlaku pelindungan hak
ekonomi terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun
berikutnya” adalah ketetapan yang diatur di dalam
persetujuan TRIPs (TRIPs Agreement) Pasal 14 ayat (5).
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5599 20
Contoh jika suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014
sejak saat itu langsung mendapatkan pelindungan hukum
dan jangka waktu 50 tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan
merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak
Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan
Bagian 3 dari 9
dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan
karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang
tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak Terkait
adalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yang
dilampirkan karena Ciptaan atau produk Hak Terkait
tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan
dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran
besar diganti dengan miniatur atau fotonya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “surat pernyataan kepemilikan”
adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk
Hak Terkait yang menyatakan bahwa Ciptaan atau
produk Hak Terkait tersebut benar milik Pencipta,
Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
21 No.5599
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “objek kekayaan intelektual lainnya”
adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum
merek, daftar umum desain industri, dan daftar umum
paten.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian
hukum kepada pemohon.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau
bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5599 22
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlu
memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan
besaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas
ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan
kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”ketentuan peraturan perundang-
undangan” antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
23 No.5599
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan Ciptaan dan/atau
produk Hak Terkait” meliputi Penggandaan untuk
kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman.
Contoh penggandaan lagu dan/atau musik secara digital
untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau
penyediaan lagu dan/atau musik pada alat-alat
transportasi.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Yang dimaksud “pemilik Hak Terkait dibidang lagu
dan/atau musik” adalah Pelaku Pertunjukan dan
Produser Fonogram.
Ayat (2)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5599 24
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Ayat (1)
Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain,
sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian
Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan
atau Royalti.
Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa”
adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi,
negosiasi, atau konsiliasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
25 No.5599
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”hanya dapat diajukan kasasi” adalah
tidak ada upaya hukum banding.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5599 26
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang
lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga
hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk
menerbitkan penetapan sementara guna mencegah
berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang
diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur
perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
27 No.5599
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.266, 2014 HUKUM. Hak Cipta. Perlindungan. Jaminan
Kepastian. Pencabutan. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5599)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang
mempunyai peranan strategis dalam mendukung
pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan
umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga
memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan
kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta,
dan pemilik Hak Terkait;
c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai
perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak
terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut
dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan
kreator nasional mampu berkompetisi secara
internasional;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 2
d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang
hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu
diganti dengan Undang-Undang yang baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-
sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat
khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan
dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta,
pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau
pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima
hak tersebut secara sah.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang
merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser
fonogram, atau lembaga Penyiaran.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3 2014, No.266
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan
mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama
kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan
perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman
pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga
Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran
komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan
dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang
ditujukan agarkomputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau
untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan
dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik
atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat
dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan
satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan
dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman
gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan,
atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau
representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang
tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak
Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di
lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi
adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram
melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat
diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan,
pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat
dan waktu yang dipilihnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 4
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran
Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang
mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik
Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon
kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta
atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak
ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat
tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan
atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak
terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan
hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta,
dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam
bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil
penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan
ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau
produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan
kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak
Bagian 4 dari 9
Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan
perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas
kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau
pemilik Hak Terkait.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.
Pasal 2
Undang-Undang ini berlaku terhadap:
a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan
badan hukum Indonesia;
www.djpp.kemenkumham.go.id
5 2014, No.266
b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara
Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum
Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di
Indonesia;
c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan
dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan
penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan
ketentuan:
1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara
Republik Indonesia mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak
Terkait; atau
2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau
peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai
pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.
Pasal 3
Undang-Undang ini mengatur:
a. Hak Cipta; dan
b. Hak Terkait.
BAB II
HAK CIPTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak
eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
Bagian Kedua
Hak Moral
Pasal 5
(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak
yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada
salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk
umum;
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 6
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam
masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan,
mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat
merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
(2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan
selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat
dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
(3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak
pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan
pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.
Pasal 6
Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), Pencipta dapat memiliki:
a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
b. informasi elektronik Hak Cipta.
Pasal 7
(1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf a meliputi informasi tentang:
a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas
substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
b. kode informasi dan kode akses.
(2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b meliputi informasi tentang:
a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam
hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
e. nomor; dan
f. kode informasi.
(3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.
www.djpp.kemenkumham.go.id
7 2014, No.266
Bagian Ketiga
Hak Ekonomi
Paragraf 1
Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
Pasal 8
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.
Pasal 9
(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
a. penerbitan Ciptaan;
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
c. penerjemahan Ciptaan;
d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian
Ciptaan;
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f. pertunjukan Ciptaan;
g. Pengumuman Ciptaan;
h. Komunikasi Ciptaan; dan
i. penyewaan Ciptaan.
(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta.
(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara
Komersial Ciptaan.
Pasal 10
Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau
penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di
tempat perdagangan yang dikelolanya.
Pasal 11
(1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau
salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e
tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau
yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 8
(2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku
terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut
bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.
Paragraf 2
Hak Ekonomi atas Potret
Pasal 12
(1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial,
Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi
atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan
secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret
atau ahli warisnya.
(2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman,
Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib
meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli
warisnya.
Pasal 13
Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau
beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak
dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau
diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas
pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.
Pasal 14
Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan
proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan
Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus
mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada
dalam Potret.
Pasal 15
(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan
fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni
lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran
umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk
keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
(2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9 2014, No.266
Paragraf 3
Pengalihan Hak Ekonomi
Pasal 16
(1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun
sebagian karena:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wakaf;
d. wasiat;
e. perjanjian tertulis; atau
f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
(4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 17
(1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak
mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
(2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua
kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.
Pasal 18
Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau
musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus
dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali
kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25
(dua puluh lima) tahun.
Pasal 19
(1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak
dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah
Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik
penerima wasiat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 10
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika
hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.
BAB III
HAK TERKAIT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20
Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan
hak eksklusif yang meliputi:
a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.
Bagian Kedua
Hak Moral Pelaku Pertunjukan
Pasal 21
Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku
Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus
dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.
Pasal 22
Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
meliputi hak untuk:
a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui
sebaliknya; dan
b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi
Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau
reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.
Bagian Ketiga
Hak Ekonomi
Paragraf 1
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan
Pasal 23
(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
11 2014, No.266
(2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau
melarang pihak lain untuk melakukan:
a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku
Pertunjukan;
b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau
bentuk apapun;
d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada
publik; dan
f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
(3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a tidak berlaku terhadap:
a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku
Pertunjukan; atau
b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh
Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin
pertunjukan.
(4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak
berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau
dialihkan.
(5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan
dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada
Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui
Lembaga Manajemen Kolektif.
Paragraf 2
Hak Ekonomi Produser Fonogram
Pasal 24
(1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
(2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau
melarang pihak lain untuk melakukan:
a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat
diakses publik.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 12
(3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak
berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual
atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram
kepada pihak lain.
(4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari
Produser Fonogram.
Paragraf 3
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran
Pasal 25
(1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
(2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau
melarang pihak lain untuk melakukan:
a. Penyiaran ulang siaran;
b. Komunikasi siaran;
c. Fiksasi siaran; dan/atau
d. Penggandaan Fiksasi siaran.
(3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan
tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.
Paragraf 4
Pembatasan Pelindungan
Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25
tidak berlaku terhadap:
Bagian 5 dari 9
a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi aktual;
b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah
dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk
Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser
Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.
www.djpp.kemenkumham.go.id
13 2014, No.266
Paragraf 5
Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram
Pasal 27
(1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa
kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan
Pengumuman untuk kepentingan komersial.
(2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku
Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan
Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut
digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau
Komunikasi.
(3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal
Pengumuman.
Pasal 28
Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku
Pertunjukan sebesar 1/2 (satu per dua) dari pendapatannya.
Paragraf 6
Pengalihan Hak Ekonomi
Pasal 29
Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.
Pasal 30
Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan
dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih
kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh
lima) tahun.
BAB IV
PENCIPTA
Pasal 31
Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang
yang namanya:
a. disebut dalam Ciptaan;
b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 14
c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.
Pasal 32
Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak
menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta
ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.
Pasal 33
(1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang
diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai
Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian
seluruh Ciptaan.
(2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian
seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang
dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan
dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian
Ciptaannya.
Pasal 34
Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta
dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang
yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang
Ciptaan.
Pasal 35
(1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang
dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai
Pencipta yaitu instansi pemerintah.
(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait
mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk
penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 36
Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan
yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak
yang membuat Ciptaan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
15 2014, No.266
Pasal 37
Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan
Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang
berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang
sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.
BAB V
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILINDUNGI
Bagian Kesatu
Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya
Tidak Diketahui
Pasal 38
(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi
budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat pengembannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara
atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 39
(1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut
belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut
dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
(2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak
diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau
samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh
pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
(3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta
dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan
tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan
Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
(5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) dilaksanakan oleh Menteri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 16
Bagian Kedua
Ciptaan yang Dilindungi
Pasal 40
(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan
semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l. Potret;
m. karya sinematografi;
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional;
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat
dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. Program Komputer.
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi
sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas
Ciptaan asli.
www.djpp.kemenkumham.go.id
17 2014, No.266
(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum
dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk
nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.
Bagian Ketiga
Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta
Pasal 41
Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:
a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau
data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan,
dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan
masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk
kebutuhan fungsional.
Pasal 42
Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:
a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
b. peraturan perundang-undangan;
c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
e. kitab suci atau simbol keagamaan.
BAB VI
PEMBATASAN HAK CIPTA
Pasal 43
Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:
a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan
lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan
segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah,
kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan,
pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan
tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi,
dan/atau Penggandaan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 18
c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari
kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber
sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara
lengkap; atau
d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media
teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial
dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta
tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan
penyebarluasan tersebut.
e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret
Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden,
Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala
daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 44
(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan
suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau
sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak
Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap
untuk keperluan:
a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan
tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta;
b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan
peradilan;
c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu
pengetahuan; atau
d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran
dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
Pencipta.
(2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra,
penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam
membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana
lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika
sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali
bersifat komersial.
(3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta
jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
www.djpp.kemenkumham.go.id
19 2014, No.266
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi
penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan
keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku
audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 45
(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program
Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan
tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut
digunakan untuk:
a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh
secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak
dapat dioperasikan.
(2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau
adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.
Pasal 46
(1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah
dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu)
salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta.
(2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mencakup:
a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau
notasi musik;
c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk
digital;
d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (1); dan
e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya
bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta.
Pasal 47
Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial
dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 20
a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan
Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi
permintaan seseorang dengan syarat:
1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan
tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau
penelitian;
Bagian 6 dari 9
2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika
dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus
merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen
Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan
dengan bagian yang digandakan.
b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian
salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan
hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakan
atau lembaga arsip lain dengan syarat:
1. perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh
salinan dalam kondisi wajar; atau
2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika
dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus
merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran
informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara
perpustakaan dan lembaga arsip.
Pasal 48
Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan
informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap
tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:
a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman
baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang
salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan
Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang
dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan
kepada publik.
Pasal 49
(1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak
Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
www.djpp.kemenkumham.go.id
21 2014, No.266
a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan
secara digital dalam media penyimpanan;
b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk
mentransmisi Ciptaan; dan
c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan
salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan
tersebut ditampilkan kembali.
(2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa
izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya
dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
(3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama
dengan persetujuan Pencipta.
(4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman
sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan
arsip resmi.
Pasal 50
Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau
Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan,
ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 51
(1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian,
atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau
sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak
Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada
Pemegang Hak Cipta.
(2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian,
atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga
Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya,
Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak
Cipta.
BAB VII
SARANA KONTROL TEKNOLOGI
Pasal 52
Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau
membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai
pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 22
atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan
negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, atau diperjanjikan lain.
Pasal 53
(1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi
dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau
teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan
produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau
penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VIII
KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
Pasal 54
Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana
berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:
a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten
pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam
maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan
penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan
media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat
pertunjukan.
Pasal 55
(1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak
Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial
dapat melaporkan kepada Menteri.
(2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan
pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi
dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang
melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan
layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
www.djpp.kemenkumham.go.id
23 2014, No.266
(4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat
belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan
pengadilan.
Pasal 56
(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup
konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta
dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan
layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten
dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau
Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.
BAB IX
MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT
Bagian Kesatu
Masa Berlaku Hak Cipta
Paragraf 1
Masa Berlaku Hak Moral
Pasal 57
(1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
(2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu
Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.
Paragraf 2
Masa Berlaku Hak Ekonomi
Pasal 58
(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 24
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya arsitektur;
h. peta; dan
i. karya seni batik atau seni motif lain,
berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70
(tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung
mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
(2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh
2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup
Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama
70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.
(3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan
Pengumuman.
Pasal 59
(1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
a. karya fotografi;
b. Potret;
c. karya sinematografi;
d. permainan video;
e. Program Komputer;
f. perwajahan karya tulis;
g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional;
i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat
dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
25 2014, No.266
j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun
sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
(2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan
berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali
dilakukan Pengumuman.
Pasal 60
(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas
waktu.
(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang
dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan
ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut
pertama kali dilakukan Pengumuman.
(3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang
melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut
pertama kali dilakukan Pengumuman.
Pasal 61
(1) Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan
Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman
bagian yang terakhir.
(2) Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas
Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan
Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap
jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.
Bagian Kedua
Masa Berlaku Hak Terkait
Paragraf 1
Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan
Pasal 62
Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.
Paragraf 2
Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan
Lembaga Penyiaran
Pasal 63
(1) Pelindungan hak ekonomi bagi:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 26
a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
Fonogramnya difiksasi; dan
c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak
karya siarannya pertama kali disiarkan.
(2) Masa berlaku pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
BAB X
PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 64
(1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan
produk Hak Terkait.
(2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta
dan Hak Terkait.
Pasal 65
Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa
logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam
perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi,
badan usaha, atau badan hukum.
Bagian Kedua
Tata Cara Pencatatan
Pasal 66
(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan
Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada
Menteri.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
elektronik dan/atau non elektronik dengan:
a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau
penggantinya;
b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak
Terkait; dan
c. membayar biaya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
27 2014, No.266
Pasal 67
(1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
(1) diajukan oleh:
a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu
Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri
keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta
pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat
berwenang.
(2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon
harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon
yang terpilih.
(3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib
dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar
sebagai Kuasa.
Pasal 68
Bagian 7 dari 9
(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan
Pasal 67.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan
tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang
tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual
lainnya.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak
Permohonan.
(4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan
dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
Pasal 69
(1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan
Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
(2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 28
a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik
produk Hak Terkait ;
b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 dan Pasal 67; dan
d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
(3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.
(4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu
Ciptaan atau produk Hak Terkait.
Pasal 70
Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara
tertulis kepada pemohon disertai alasan.
Pasal 71
(1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar
umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat
diterbitkan petikan resmi.
(2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan dikenai biaya.
Pasal 72
Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan
bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari
Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.
Pasal 73
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk
Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
Pasal 74
(1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus
karena:
a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat
sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
www.djpp.kemenkumham.go.id
29 2014, No.266
b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal
59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak
Terkait; atau
d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum,
pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-
undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.
(2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan
hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta,
atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikenai biaya.
Pasal 75
Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan
Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
Pasal 76
(1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika
seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada
penerima hak.
(2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau
dari penerima hak kepada Menteri.
(3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam
daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.
Pasal 77
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan
dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kelima
Perubahan Nama dan/atau Alamat
Pasal 78
(1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang
namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 30
dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang
Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik
nama dan alamat tersebut kepada Menteri.
(2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang
namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam
daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.
Pasal 79
Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB XI
LISENSI DAN LISENSI WAJIB
Bagian Kesatu
Lisensi
Pasal 80
(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak
Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan
perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2),
dan Pasal 25 ayat (2).
(2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak
Cipta dan Hak Terkait.
(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk
memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak
Terkait selama jangka waktu Lisensi.
(4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi
antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima
Lisensi.
(5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan
berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur
keadilan.
Pasal 81
Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait
dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga
www.djpp.kemenkumham.go.id
31 2014, No.266
untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
Pasal 82
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan
kerugian perekonomian Indonesia.
(2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau
mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.
Pasal 83
(1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum
perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
(2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum
perjanjian Lisensi.
(3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai
akibat hukum terhadap pihak ketiga.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian
Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kedua
Lisensi Wajib
Pasal 84
Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan
dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan
sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar
permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan
serta kegiatan penelitian dan pengembangan.
Pasal 85
Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap
Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu
pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada
Menteri.
Pasal 86
(1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85, Menteri dapat:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 32
a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri
penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara
Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk
memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan
penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara
Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal
Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan
sendiri; atau
c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau
Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
(2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan
Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia.
(3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu
pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut
belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan
Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan
Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
dan
c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan
Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan
Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB XII
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
Pasal 87
(1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak
Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen
www.djpp.kemenkumham.go.id
33 2014, No.266
Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang
memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan
publik yang bersifat komersial.
(2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui
Lembaga Manajemen Kolektif.
(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian
dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk
membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
(4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan
Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna
sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban
sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.
Pasal 88
(1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada
Menteri.
(2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat:
a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik
Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan
Royalti;
c.memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua
ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang
lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan
paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen
Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak
Cipta lainnya;
d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan
Royalti; dan
e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti
kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
(3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik,
menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.
Pasal 89
(1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik
dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-
masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 34
a. kepentingan Pencipta; dan
b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
(2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan
mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
(3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi
dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing
Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman
dalam praktik berdasarkan keadilan.
(4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan
oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan disahkan oleh Menteri.
Pasal 90
Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait
Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan
audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1
Bagian 8 dari 9
(satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1
(satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.
Pasal 91
(1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana
operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah
keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
(2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen
Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen
Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30%
(tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang
dikumpulkan setiap tahunnya.
Pasal 92
(1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen
Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3),
Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga
Manajemen Kolektif.
Pasal 93
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan
izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif
diatur dengan Peraturan Menteri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
35 2014, No.266
BAB XIII
BIAYA
Pasal 94
Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71
ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83
ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan
negara bukan pajak.
BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 95
(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif
penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
(2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
Pengadilan Niaga.
(3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud
ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
(4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk
Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui
keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa
melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
Pasal 96
(1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau
ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak
memperoleh Ganti Rugi.
(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan
dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang
perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
(3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta
dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan
setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pasal 97
(1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1),
pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan
pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui
Pengadilan Niaga.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 36
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada
Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.
Pasal 98
(1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak
mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap
Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan
Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1).
(2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak
mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk
menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan
tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral
Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
Pasal 99
(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak
mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas
pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
(3) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan
yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah,
pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran
Hak Cipta atau produk Hak Terkait .
(4) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon
putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau
Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk
menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk
Hak Terkait; dan/atau
b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian,
Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan
hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.
Bagian Kedua
Tata Cara Gugatan
Pasal 100
(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua
Pengadilan Niaga.
www.djpp.kemenkumham.go.id
37 2014, No.266
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera
Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal
gugatan tersebut didaftarkan.
(3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah
ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
(4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan
kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari
terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
(5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan
didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
(6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan
didaftarkan.
Pasal 101
(1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan
puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka
waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
(3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum.
(4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat
belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.
Bagian Ketiga
Upaya Hukum
Pasal 102
(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan
Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan
kepada para pihak.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada
Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan
membayar biaya yang besarannya ditetapkan oleh pengadilan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 38
(4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada
tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang
telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang
sama dengan tanggal pendaftaran.
(5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling
lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.
Pasal 103
(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera
Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari
terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
(2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan
Niaga menerima memori kasasi.
(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada
panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
(4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi
kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori
kasasi.
(5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi
kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).
Pasal 104
(1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah
Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan
Hari sidang.
(2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh)
Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh
Mahkamah Agung.
(3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan
kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
(4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan
kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi
dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
39 2014, No.266
Pasal 105
Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta
dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik
Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.
BAB XV
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN
Pasal 106
Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak
Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan
sementara untuk:
a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta
atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat
bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait
tersebut;
c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh
pelanggar; dan/atau
d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
Pasal 107
(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya
kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta
atau Hak Terkait;
c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau
dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan
untuk keperluan pembuktian;
d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang
diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan
menghilangkan barang bukti; dan
e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan
nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
(2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah
hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil
pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 40
Pasal 108
(1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga
mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan
penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua
puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
(2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim
Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan
sementara.
(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal
penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan
Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan
penetapan sementara.
(4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim
Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
(5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan
sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua
puluh empat) jam.
(6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim
Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada
pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.
Pasal 109
(1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga
memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya
penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
(2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan
keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7
(tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga
memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan
sementara pengadilan.
(4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
www.djpp.kemenkumham.go.id
41 2014, No.266
a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada
pemohon penetapan;
b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas
pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada
pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau
pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
(5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan
yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai
Bagian 9 dari 9
penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara
tersebut.
BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 110
(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk
melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan
hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta
dan Hak Terkait;
d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak
Terkait;
e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat
barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak
Terkait;
f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta
dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 42
g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan
penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang,
pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di
bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya
tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
(3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil
dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
(5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai
negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik
pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua)
huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan
penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 111
(1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat
bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 112
Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan
Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus
juta rupiah).
Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling
www.djpp.kemenkumham.go.id
43 2014, No.266
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf
d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf
b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Pasal 114
Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya
yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau
penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di
tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).
Pasal 115
Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli
warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan,
Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan
untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektonik maupun
non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 116
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 44
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a,
huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c,
dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Pasal 117
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp100.000.000 ( seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat
(2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara
Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Pasal 118
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan
Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat
miliar rupiah).
www.djpp.kemenkumham.go.id
45 2014, No.266
Pasal 119
Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional
dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan
melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 120
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
merupakan delik aduan.
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 121
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih
dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut
surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-
Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya
berakhir;
c. perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu
dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku
tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses
berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta;
e. penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh
organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang
telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan
sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini;
f. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun
sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89
terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang
telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola,
dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.266 46
Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga
Manajamen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun
sejak berlakunya Undang-Undang ini.
Pasal 122
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku
dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau
tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau
pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya
Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-
Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun
dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak
berlakunya Undang-Undang ini;
b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-
Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun
dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25
(dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus
dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 123
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.
Pasal 124
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 125
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama
2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 126
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
47 2014, No.266
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.kemenkumham.go.id