NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Uu 7-1989 Tentang Peradilan Agama
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 4
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa,
negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan
berkeadilan;
b. bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di
bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
c. bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan
hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4359);
3. Undang-Undang . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3400);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4338);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN
AGAMA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 2
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama
Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan pasal baru yakni
Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3A
Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan
pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-
Undang.
3. Ketentuan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4
(1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota
kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi
wilayah kabupaten/kota.
(2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota
provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah
provinsi.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5
(1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi,
dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah
Agung.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa
dan memutus perkara.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 11
(1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan
tugas kekuasaan kehakiman.
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian,
serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam
Undang-Undang ini.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 12
(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim
dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.
(2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi
kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara.
7. Ketentuan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 13
(1) Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan
agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang
menguasai hukum Islam;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak
tercela; dan
h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya,
atau bukan orang yang terlibat langsung dalam
Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai
negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25
(dua puluh lima) tahun.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua
pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat
10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14
(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi
agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,
huruf g, dan huruf h;
b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
c. pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai
ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15
(lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan
agama; dan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi
agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima)
tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3
(tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang
pernah menjabat ketua pengadilan agama.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan
tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4
(empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama
atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama
yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15
(1) Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 16
(1) Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua,
dan hakim pengadilan wajib mengucapkan sumpah
menurut agama Islam.
(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbunyi sebagai berikut :
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan
memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
menjalankan segala peraturan perundang-undangan
dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
berbakti kepada nusa dan bangsa”.
(3) Wakil ketua dan hakim pengadilan agama
mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan
agama.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
(4) Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama serta
ketua pengadilan agama mengucapkan sumpah di
hadapan ketua pengadilan tinggi agama.
(5) Ketua pengadilan tinggi agama mengucapkan sumpah
di hadapan Ketua Mahkamah Agung.
11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 17
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-
undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi:
a. pelaksana putusan pengadilan;
b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan
dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau
c. pengusaha.
(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
a. permintaan sendiri;
b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi
ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama,
dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil
ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang
meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 19 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
Pasal 19
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak
dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana
kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam
menjalankan tugas pekerjaannya;
d. melanggar sumpah jabatan; atau
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17.
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat
dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis
Kehormatan Hakim.
(3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata
kerja Majelis Kehormatan Hakim, serta tata cara
pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua
Mahkamah Agung.
14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 20
Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan
sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.
15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 21
(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum
diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan
sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah
Agung.
(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
16. Ketentuan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
16. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25
Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap
atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat
persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan pidana mati; atau
c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap kemanan
negara.
17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 27
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari’ah atau
sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda
pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera
pengadilan tinggi agama; dan
g. sehat jasmani dan rohani.
18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 28
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi
agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
b. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari’ah atau
sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
c. berpengalaman . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda
pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai
panitera pengadilan agama.
19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan
Bagian 2 dari 4
agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
panitera muda atau 4 (empat) tahun sebagai panitera
pengganti pengadilan agama.
20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 30
Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan
tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
b. berijazah sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang
menguasai hukum Islam; dan
c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai
panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun
sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3
(tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama,
atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama.
21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 31
Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan
agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut :
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpengalaman . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai
panitera pengganti pengadilan agama.
22. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 32
Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan
tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpangalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai
panitera pengganti pengadilan tinggi agama, 3 (tiga)
tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai
panitera pengganti pengadilan agama, atau menjabat
sebagai wakil panitera pengadilan agama.
23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti
pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
pegawai negeri pada pengadilan agama.
24. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 34
Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti
pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, huruf
b, huruf c, huruf e, dan huruf g; dan
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai
panitera pengganti pengadilan agama atau 8 (delapan)
tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi
agama.
25. Ketentuan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 35
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-
undang, panitera tidak boleh merangkap menjadi wali,
pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara
yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh panitera selain
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
26. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 36
Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera
pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari
jabatannya oleh Mahkamah Agung.
27. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 37
(1) Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil
panitera, panitera muda, dan panitera pengganti
mengucapkan sumpah menurut agama Islam di
hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak
langsung dengan menggunakan atau cara apa pun juga,
tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu
kepada siapapun juga.”
“Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali
akan menerima langsung atau tidak langsung dari
siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
“Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang
Dasar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
segala undang-undang serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan
menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama,
dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan
berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi
seorang panitera, wakil panitera, panitera muda,
panitera pengganti, yang berbudi baik dan jujur dalam
menegakkan hukum dan keadilan.”
28. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 39
(1) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum
atau yang sederajat;
f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun
sebagai jurusita pengganti; dan
g. sehat jasmani dan rohani.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti,
seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan
huruf g, dan;
b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun
sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.
29. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 40 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Pasal 40
(1) Jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan
oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua
pengadilan yang bersangkutan.
(2) Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh
ketua pengadilan yang bersangkutan.
30. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 41
(1) Sebelum memangku jabatannya, jurusita atau jurusita
pengganti wajib mengucapkan sumpah menurut agama
Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak
langsung dengan menggunakan nama atau cara apa
pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang
sesuatu kepada siapapun juga”.
“Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali
akan menerima langsung atau tidak langsung dari
siapapun juga sesuatu janji atau pemberian”.
“Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
segala undang-undang serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan
Republik Indonesia”.
“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan
menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama,
dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan
berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi
seorang jurusita atau jurusita pengganti yang berbudi
baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan
keadilan”.
31. Ketentuan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 42
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-
undang, jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali,
pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara
yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
(2) Jurusita tidak boleh merangkap advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita selain
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.
32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 44
Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan.
33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 45
Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris
pengadilan agama, dan pengadilan tinggi agama seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. berijazah paling rendah sarjana syari’ah atau sarjana
hukum yang menguasai hukum Islam;
f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; dan
g. sehat jasmani dan rohani.
34. Ketentuan Pasal 46 dihapus.
35. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 47
Sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan
diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
36. Ketentuan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
36. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 48
(1) Sebelum memangku jabatannya, sekretaris, dan wakil
sekretaris mengucapkan sumpah menurut agama Islam
di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.
(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk
diangkat menjadi sekretaris/wakil sekretaris akan setia
dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
negara, dan pemerintah.
“Saya bersumpah bahwa saya, akan menaati peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan
tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab”.
“Saya bersumpah bahwa saya, akan senantiasa
menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,
martabat sekretaris/wakil sekretaris serta akan
senantiasa mengutamakan kepentingan negara
daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau
golongan”.
“Saya bersumpah bahwa saya, akan memegang rahasia
sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus
saya rahasiakan”.
“Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan
jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara”.
37. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 49
Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. perkawinan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari'ah.
38. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 50
(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa
lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus
diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum.
(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara
orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa
tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama
perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
39. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu pasal baru
yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52A
Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal
dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
40. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 90
(1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89,
meliputi:
a. biaya . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang
diperlukan untuk perkara tersebut;
b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan
biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam
perkara tersebut;
c. biaya yang diperlukan untuk melakukan
pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain
yang diperlukan pengadilan dalam perkara
tersebut; dan
d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain
atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan
perkara tersebut.
(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.
41. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 105
(1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan
administrasi umum pengadilan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab,
susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur
oleh Mahkamah Agung.
42. Di antara Pasal 106 dan BAB VII disisipkan satu pasal baru
yakni Pasal 106A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 106A
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan
perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal II
Bagian 3 dari 4
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 22
Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
ABDUL WAHID
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG PERADILAN AGAMA
I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan
salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama
merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman
untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat
pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan
Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar
hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu
tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang
Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan
hukum Mahkamah Syar’iyah dalam melaksanakan kewenangannya di
bidang jinayah berdasarkan qanun.
Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan
Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum
dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari’ah. Dalam
kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang
terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Para Pihak sebelum
berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang
dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus.
Dalam . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang
merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah
dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
sebagaimana terakhir telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Demikian pula halnya telah
dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk
dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Oleh
karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan
Agama perlu diatur pula dalam Undang-Undang ini.
Penggantian dan perubahan kedua Undang-Undang tersebut
secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan
finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan
demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di
lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah
Departemen Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan. Berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan. Untuk memenuhi
ketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 2
Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan”
adalah setiap orang baik warga negara Indonesia
maupun orang asing yang mencari keadilan pada
pengadilan di Indonesia.
Angka 2 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Angka 2
Pasal 3 A
Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama
adalah pengadilan syari’ah Islam yang diatur dengan
Undang-Undang. Mahkamah Syar’iyah di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam yang oleh Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15
ayat (2) disebutkan bahwa: ”Peradilan Syari’ah Islam di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan
pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama
sepanjang kewenangan-nya menyangkut kewenangan
peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus
dalam lingkungan peradilan umum sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan
Umum”.
Angka 3
Pasal 4
Ayat (1)
Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan
agama berada di ibukota kabupaten dan kota,
yang daerah hukumnya meliputi wilayah
kabupaten atau kota, tetapi tidak menutup
kemungkinan adanya pengecualian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 5
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 11
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 12
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 13
Cukup jelas.
Angka 8 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
Angka 8
Pasal 14
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 15
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 16
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”sakit jasmani
atau rohani terus-menerus” adalah sakit
yang menyebabkan yang bersangkutan
ternyata tidak mampu lagi melakukan
tugas kewajibannya dengan baik.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “tidak cakap”
adalah misalnya yang bersangkutan
banyak melakukan kesalahan besar dalam
menjalankan tugasnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tindak pidana
kejahatan” adalah tindak pidana yang
ancaman pidananya paling singkat 1 (satu)
tahun.
Huruf b . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Huruf b
Yang dimaksud dengan “melakukan
perbuatan tercela” adalah apabila hakim
yang bersangkutan karena sikap,
perbuatan, dan tindakannya baik di dalam
maupun di luar pengadilan merendahkan
martabat hakim.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tugas
pekerjaannya” adalah semua tugas yang
dibebankan kepada yang bersangkutan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat
dengan alasan dipidana karena melakukan
tindakan pidana kejahatan, yang bersangkutan
tidak diberi kesempatan untuk membela diri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 20
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 21
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 25
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 27
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 28
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 29
Cukup jelas.
Angka 20 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Angka 20
Pasal 30
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 31
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 32
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 33
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 34
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 35
Ketentuan ini berlaku juga bagi wakil panitera,
panitera muda, dan panitera pengganti.
Angka 26
Pasal 36
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 37
Cukup jelas.
Angka 28
Pasal 39
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 30
Pasal 41
Cukup jelas.
Angka 31 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
Angka 31
Pasal 42
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 44
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 45
Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 46
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 47
Cukup jelas.
Angka 36
Pasal 48
Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 49
Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang
perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi
syari’ah lainnya.
Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang
beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan
hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri
dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-
hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai
dengan ketentuan Pasal ini.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah
hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan
undang-undang mengenai perkawinan yang
berlaku yang dilakukan menurut syari’ah,
antara lain:
1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang
yang belum berusia 21 (dua puluh satu)
tahun, dalam hal orang tua wali, atau
keluarga dalam garis lurus ada perbedaan
pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai
Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan
istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan
pendidikan anak bilamana bapak yang
seharusnya bertanggung jawab tidak
mematuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya
penghidupan oleh suami kepada bekas istri
atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas
istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang
anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan
orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh
pengadilan dalam hal kekuasaan seorang
wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang
anak yang belum cukup umur 18 (delapan
belas) tahun yang ditinggal kedua orang
tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas
harta benda anak yang ada di bawah
kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan
penetapan pengangkatan anak berdasarkan
hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian
keterangan untuk melakukan perkawinan
campuran;
22. pernyataan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan
yang terjadi sebelum Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan dijalankan menurut peraturan yang
lain.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “waris” adalah
penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
penentuan mengenai harta peninggalan,
penentuan bagian masing-masing ahli waris,
dan melaksanakan pembagian harta
peninggalan tersebut, serta penetapan
pengadilan atas permohonan seseorang tentang
penentuan siapa yang menjadi ahli waris,
penentuan bagian masing-masing ahli waris.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah
perbuatan seseorang memberikan suatu benda
atau manfaat kepada orang lain atau
lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah
yang memberi tersebut meninggal dunia.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "hibah" adalah
pemberian suatu benda secara sukarela dan
tanpa imbalan dari seseorang atau badan
hukum kepada orang lain atau badan hukum
untuk dimiliki.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah
perbuatan seseorang atau sekelompok orang
(wakif) untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umum menurut
syari’ah.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta
yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau
badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim
sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk
Bagian 4 dari 4
diberikan kepada yang berhak menerimanya.
Huruf g . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
Huruf g
Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan
seseorang memberikan sesuatu kepada orang
lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa
makanan, minuman, mendermakan,
memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan
sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa
ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah
perbuatan seseorang memberikan sesuatu
kepada orang lain atau lembaga/badan hukum
secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh
waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap
ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala
semata.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah”
adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang
dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara
lain meliputi:
a. bank syari’ah;
b. lembaga keuangan mikro syari’ah.
c. asuransi syari’ah;
d. reasuransi syari’ah;
e. reksa dana syari’ah;
f. obligasi syari’ah dan surat berharga
berjangka menengah syari’ah;
g. sekuritas syari’ah;
h. pembiayaan syari’ah;
i. pegadaian syari’ah;
j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah;
dan
k. bisnis syari’ah.
Angka 38
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini memberi wewenang kepada
pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan
sengketa milik atau keperdataan lain yang
terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam
Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-
orang yang beragama Islam.
Hal ini . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
Hal ini menghindari upaya memperlambat atau
mengulur waktu penyelesaian sengketa karena
alasan adanya sengketa milik atau keperdataan
lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang
merasa dirugikan dengan adanya gugatan di
pengadilan agama.
Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan
sengketa hak milik atau keperdataan lain
tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa
di pengadilan agama, sengketa di pengadilan
agama ditunda untuk menunggu putusan
gugatan yang diajukan ke pengadilan di
lingkungan Peradilan Umum.
Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika
pihak yang berkeberatan telah mengajukan
bukti ke pengadilan agama bahwa telah
didaftarkan gugatan di pengadilan negeri
terhadap objek sengketa yang sama dengan
sengketa di pengadilan agama.
Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek
dan yang tidak terkait dengan objek sengketa
yang diajukan keberatannya, pengadilan agama
tidak perlu menangguhkan putusannya,
terhadap objek sengketa yang tidak terkait
dimaksud.
Angka 39
Pasal 52A
Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri
Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap
kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan
hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan
dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka
Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara
nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1
(satu) Syawal.
Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau
nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat
dan penentuan waktu shalat.
Angka 40
Pasal 90
Cukup jelas.
Angka 41 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Angka 41
Pasal 105
Cukup jelas.
Angka 42
Pasal 106A
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4611