NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2000
TENTANG
RAHASIA DAGANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing
dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional
perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi
masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum
terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak
Kekayaan Intelektual;
b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement
Establishing the World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang
mencakup Agreement an Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu
diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk
Undang-undang tentang Rahasia Dagang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persatuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817).
Dengan persetujuan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYATA REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA DAGANG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik
Rahasia Dagang.
2. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul
berdasarkan Undang-undang ini.
3. Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan
Intelektual, termasuk Rahasia Dagang.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang
kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian
hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu
Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan
syarat tertentu.
BAB II
LINGKUP RAHASIA DAGANG
Pasal 2
Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi,
metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi
dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh
masyarakat umum.
Pasal 3 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Pasal 3
(1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut
bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya
melalui upaya sebagaimana mestinya.
(2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya
diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh
masyarakat.
(3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan
informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau
usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan
secaraekonomi.
(4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak
yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan
patut.
BAB III
HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG
Pasal 4
Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:
a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan
Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak
ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
BAB IV
PENGALIHAN HAK DAN LISENSI
Bagian Pertama
Pengalihan Hak
Pasal 5
(1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:
a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. perjanjian tertulis; atau
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan.
(2) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
(3) Segala …
(3) Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan
membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
(4) Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat
Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
(5) Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.
Bagian Kedua
Lisensi
Pasal 6
Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada
pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.
Pasal 7
Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6, pemegang Hak Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri
atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.
Pasal 8
(1) Perjanjian Lisensi wajib dicatatakan pada Direktorat Jenderal dengan
dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
(2) Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat
Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
(3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan
dalam Berita Rahasia Dagang.
Pasal 9
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan
akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan
yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang
memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).
(3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan
Keputusan Presiden.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
BAB V …
BAB V
BIAYA
Pasal 10
(1) Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia
Dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara
pembayaran biaya sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Keputusan Presiden.
(3) Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan
dapat mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 11
(1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat
siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
a. gugatan ganti rugi; dan/atau
b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4.
(2) Gugatan sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan
Negeri.
Pasal 12
Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau
alternatif penyelesaian sengketa.
BAB VII
LELANGGARAN RAHASIA DAGANG
Pasal 13
Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan
sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau
mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Dagang yang bersangkutan.
Pasal 14 …
Pasal 14
Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia
memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 15
Perbuatan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap
pelanggaran Rahasia Dagang apabila:
a. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan ertahanan
keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan
Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk
kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 16
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat
Pegawai Negari Sipil di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan
tanggung jawababnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Udnang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak
pidana di bidang Rahasia Dagang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat
barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana
di bidang Rahasia Dagang; dan/atau
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.
(3) Penyidik …
(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya
penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia.
(4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107
Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia
Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama
2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik
aduan.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18
Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara
perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Agar …
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 242
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
PRESIDEN
Bagian 2 dari 2
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2000
TENTANG
RAHASIA DAGANG
I. UMUM
Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya
persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan
kondisi di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah
lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten.
Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak ekslusif yang diberikan oleh
negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun,
tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan
temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya
intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di
dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem
aturan terpadu.
Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai
pula dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Ringhts (Persetujuan TRIPs) yang
merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),
sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1994,
Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau
invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat
perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, pengusaan maupun
pemanfaatannya oleh penemuanya.
Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang pada saat ini
Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan
di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan
tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang
akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan
Intelektual ini berkemang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri
dilingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.
II. PASAL …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
"Upaua-upaya sebagaimana mestinya" adalah semua langkah yang
memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan.
Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan
praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan
ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam
ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang
itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Sebagai hak milik, Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan
kepada pihak lain, Peristiwa hukum tersebut dapat berlangsung antara lain
dalam bentuk hibah, wasiat, atau pewarisan. Khusus untuk pengalihan hak
atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak
tersebut dilakukan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas dan
peliknya aspek yang dijangkau.
Yang dimaksud dengan "sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh
peraturan perundang-udnangan" misalnya putusan pengadilan yang
menyangkut kepailitan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dokumen tentang pengalihan hak" adalah
dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak Rahasia Dagang.
Namun, Rahasia Dagang itu sendiri tetap tidak diungkapkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Ayat (3) …
Ayat (3)
Yang "wajib dicatatkan" pada Direktorat Jenderal hanyalah
mengenai data yang bersifat administratif dari dokumen pengelihan hak dan
tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagang
hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup
substansi Rahasi Dagang yang diperjanjikan.
Pasal 6
Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan Rahasia Dagang,
Lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang
terbatas pula. Dengan demikian, Lisensi hanya diberikan untuk pemakaian
atau penggunaan Rahasia Dagnag dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan
pertimbangan bahwa sifat Rahasia Dagang yang tertutup bagi pihak lain,
pelaksanaan Lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan
secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga Rahasia Dagang itu.
Hal itu berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya
dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau
kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.
Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Lisensi bersifat
non-eksklusif.
Artinya, Lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik ketiga
lainnya. Apakah akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas
dalam perjanjian Lisensi tersebut.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang "wajib dicatatkan" pada Direktorat Jenderal hanyalah
mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian Lisensi dan tidak
mencakup subtansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagng
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup
substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.
Pasal 9 …
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pencatatan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila isi perjanjian
Lisensi tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan
ekonomi Indonesia. Misalnya, perjanjian tersebut mengatur kewajiban yang
dapat dinilai tidak adil bagi penerima Lisensi, seperti menghalangi proses alih
teknologi ke Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah negosiasi,
mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan
Undang-undang yang berlaku.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Rekayasa Ulang" (reverse engineering)
adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
tentang suatu teknologi yang sudah ada.
Pasal 16 …
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
TANBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4044