NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
UU Nomor 30 Tahun 2004 · Jabatan Notaris
Ditjen PP
Teks hasil ekstraksi dari PDF resmi, bukan naskah konsolidasi. Tata letak dan hasil ekstraksi bisa berbeda; cocokkan kutipan dengan PDF asli.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 6
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian,
ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran
dan keadilan;
b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan
hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik
mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang
diselenggarakan melalui jabatan tertentu;
c. bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan
profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu
mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya
kepastian hukum;
d. bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin
meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;
e. bahwa Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.
1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai
lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Jabatan Notaris;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS.
BAB I …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara
menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris
yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan
sementara.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara
diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang
sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan
menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
4. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai
Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana
disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di
dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang
Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut
ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta
dimaksud.
5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang
berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
6. Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai
kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap Notaris.
7. Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di
hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan
dalam Undang-Undang ini.
8. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan
pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan
sebagai salinan yang sama bunyinya".
10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau
beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta
tercantum frasa "diberikan sebagai kutipan".
11. Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan
utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang
mempunyai kekuatan eksekutorial.
12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang
dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris.
13. Protokol …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan
arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
14. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung
jawabnya meliputi bidang kenotariatan.
BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 2
Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Pasal 3
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
a. warga negara Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua
kenotariatan;
f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai
karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-
turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas
rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua
kenotariatan; dan
g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat,
atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-
undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
Pasal 4
(1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan
sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau
pejabat yang ditunjuk.
(2) Sumpah/ …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik
Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang
Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah,
jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi,
kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai
Notaris.
bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa
pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan
sesuatu kepada siapa pun.”
Pasal 5
Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan
terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.
Pasal 6
Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan
pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.
Pasal 7
Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris
kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas
Daerah; dan
c. menyampaikan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf,
serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada
Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang
agraria/pertanahan, Organisasi Notaris, ketua pengadilan negeri,
Majelis Pengawas Daerah, serta bupati atau walikota di tempat
Notaris diangkat.
Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 8
(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan
hormat karena:
a. meninggal dunia;
b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
c. permintaan sendiri;
d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk
melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus
lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf g.
(2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh)
tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang
bersangkutan.
Pasal 9
(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran
utang;
b. berada di bawah pengampuan;
c. melakukan perbuatan tercela; atau
d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan
jabatan.
(2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk
membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
(3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas
Pusat.
(4) Pemberhentian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
(4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling
lama 6 (enam) bulan.
Pasal 10
(1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat
kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan
haknya.
(2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat
kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa
pemberhentian sementara berakhir.
Pasal 11
(1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib
mengambil cuti.
(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama
Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk
Notaris Pengganti.
(4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas
Daerah menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol
Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
(5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.
(6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan
kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.
Pasal 12
Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh
Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:
a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3
(tiga) tahun;
c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan
martabat jabatan Notaris; atau
d. melakukan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan
jabatan.
Pasal 13
Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih.
Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan
dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam
Peraturan Menteri.
BAB III
KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Pertama
Kewenangan
Pasal 15
(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang.
(2) Notaris berwenang pula :
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian
tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;
b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan
mendaftar dalam buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat
aslinya;
e. memberikan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan akta;
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat akta risalah lelang.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 16
(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan
hukum;
b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan
menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan
Akta berdasarkan Minuta Akta;
d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya
dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta
sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang
menentukan lain;
f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi
buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta,
dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku,
akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan
mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun
pembuatannya pada sampul setiap buku;
g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau
tidak diterimanya surat berharga;
h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat
menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
Bagian 2 dari 6
i. mengirimkan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam
huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke
Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari
pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar
wasiat pada setiap akhir bulan;
k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara
Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya
dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang
bersangkutan;
l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri
oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani
pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
m. menerima magang calon Notaris.
(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta
dalam bentuk originali.
(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
b. penawaran pembayaran tunai;
c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya
surat berharga;
d. akta kuasa;
e. keterangan kepemilikan; atau
f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat
lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk,
dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis
kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama
penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
(6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l
tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta
tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri,
mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa
hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap
halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan
Notaris.
(8) Jika…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
(8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku
untuk pembuatan akta wasiat.
Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 17
Notaris dilarang:
a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang sah;
c. merangkap sebagai pegawai negeri;
d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
e. merangkap jabatan sebagai advokat;
f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha
swasta;
g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar
wilayah jabatan Notaris;
h. menjadi Notaris Pengganti; atau
i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma
agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi
kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN, FORMASI, DAN WILAYAH JABATAN NOTARIS
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 18
(1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten
atau kota.
(2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah
provinsi dari tempat kedudukannya.
Pasal 19
(1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat
kedudukannya.
(2) Notaris …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
(2) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di
luar tempat kedudukannya.
Pasal 20
(1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk
perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian
dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
(2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam
menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Formasi Jabatan Notaris
Pasal 21
Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan
mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.
Pasal 22
(1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
a. kegiatan dunia usaha;
b. jumlah penduduk; dan/atau
c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan
Notaris setiap bulan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.
Bagian Ketiga
Pindah Wilayah Jabatan Notaris
Pasal 23
(1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan
Notaris secara tertulis kepada Menteri.
(2) Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut
melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota
tertentu tempat kedudukan Notaris.
(3) Permohonan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
(4) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk
cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah
wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.
Pasal 24
Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang
bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari
satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain.
BAB V
CUTI NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI
Bagian Pertama
Cuti Notaris
Pasal 25
(1) Notaris mempunyai hak cuti.
(2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil
setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
(3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang
Notaris Pengganti.
Pasal 26
(1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat
diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.
(2) Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah
termasuk perpanjangannya.
(3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan
paling lama 12 (dua belas) tahun.
Pasal 27
(1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai
usulan penunjukan Notaris Pengganti.
(2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
a. Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu cuti
tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
b. Majelis …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
b. Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu cuti
lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
atau
c. Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari
1 (satu) tahun.
(3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang
berwenang memberikan izin cuti.
(4) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
(5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan
Majelis Pengawas Wilayah.
Pasal 28
Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam
garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada
Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
Pasal 29
(1) Surat keterangan izin cuti paling sedikit memuat:
a. nama Notaris;
b. tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan
c. nama Notaris Pengganti disertai dokumen yang mendukung
Notaris Pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
(2) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas
Daerah disampaikan kepada Menteri, Majelis Pengawas Pusat,
dan Majelis Pengawas Wilayah.
(3) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Majelis Pengawas
Wilayah disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas
Pusat.
(4) Tembusan surat keterangan izin cuti dari Menteri disampaikan
kepada Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah,
dan Majelis Pengawas Daerah.
Pasal 30
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan
sertifikat cuti.
(2) Sertifikat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
data pengambilan cuti.
(3) Data pengambilan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dicatat oleh Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2).
(4) Pada …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
(4) Pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan
duplikat sertifikat cuti atas sertifikat cuti yang sudah tidak
dapat digunakan atau hilang, dengan permohonan Notaris yang
bersangkutan.
Pasal 31
(1) Permohonan cuti dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang
memberikan cuti.
(2) Penolakan permohonan cuti harus disertai alasan penolakan.
(3) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah
dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah.
(4) Penolakan permohonan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah
dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
Pasal 32
(1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol
Notaris kepada Notaris Pengganti.
(2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris
kepada Notaris setelah cuti berakhir.
(3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis
Pengawas Wilayah.
Bagian Kedua
Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan
Pejabat Sementara Notaris
Pasal 33
(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti,
Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris
adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum
dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling
sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
(2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris
Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara
Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.
Pasal 34 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
Pasal 34
(1) Apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat 1 (satu)
Notaris, Majelis Pengawas Daerah dapat menunjuk Notaris
Pengganti Khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk
kepentingan pribadi Notaris tersebut atau keluarganya.
(2) Penunjukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak disertai dengan serah terima Protokol Notaris.
(3) Notaris Pengganti Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib diambil sumpah/janji jabatan oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk.
Pasal 35
(1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga
sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib
memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti,
tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti
sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
(4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari
Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas
Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
tanggal Notaris meninggal dunia.
(5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan
mempunyai Protokol Notaris.
BAB VI
HONORARIUM
Pasal 36
(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang
diberikan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan
pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang
dibuatnya.
(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
a. sampai …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau
ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima
paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
b. di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai
dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma
lima persen); atau
c. di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium
yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris
dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen)
dari objek yang dibuatkan aktanya.
(4) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek
setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 37
Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan
secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
BAB VII
AKTA NOTARIS
Bagian Pertama
Bentuk dan Sifat Akta
Pasal 38
(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
a. awal akta atau kepala akta;
b. badan akta; dan
c. akhir atau penutup akta.
(2) Awal akta atau kepala akta memuat :
a. judul akta;
b. nomor akta;
c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
(3) Badan akta memuat:
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para
penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
Bagian 3 dari 6
b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak
yang berkepentingan; dan
d. nama…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan,
jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi
pengenal.
(4) Akhir atau penutup akta memuat:
a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
b. uraian tentang penandatanganan dan tempat
penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang
dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat
Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat
nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang
mengangkatnya.
Pasal 39
(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah
menikah; dan
b. cakap melakukan perbuatan hukum.
(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan
kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur
paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan
cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2
(dua) penghadap lainnya.
(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan
secara tegas dalam akta.
Pasal 40
(1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit
2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan
menentukan lain.
(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
syarat sebagai berikut:
a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah
menikah;
b. cakap melakukan perbuatan hukum;
c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
d. dapat …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan
darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa
pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan
derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh
Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan
tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh
penghadap.
(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan
saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.
Pasal 41
Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta
tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di
bawah tangan.
Pasal 42
(1) Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu
sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan
singkatan.
(2) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum
akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam
bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya
sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan,
dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan
angka.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku
bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima
kuasa.
Pasal 43
(1) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.
(2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan
dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi
akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
(3) Apabila …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
(3) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau
menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan
oleh seorang penerjemah resmi.
(4) Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris
dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki
sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.
(5) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
Pasal 44
(1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani
oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada
penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan
dengan menyebutkan alasannya.
(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara
tegas dalam akta.
(3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)
ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah
resmi.
(4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan
penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan
secara tegas pada akhir akta.
Pasal 45
(1) Dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya pada
bagian tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentu tersebut
yang dibacakan kepadanya.
(2) Apabila bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterjemahkan atau dijelaskan, penghadap membubuhkan paraf
dan tanda tangan pada bagian tersebut.
(3) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan
penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
Pasal 46
(1) Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita
acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat
penghadap yang:
a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap
belum menandatangani akta tersebut,
hal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut
tetap merupakan akta otentik.
(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.
Pasal 47
(1) Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar
kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk
originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan
pada Minuta Akta.
(2) Surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta
diuraikan dalam akta.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib
dilakukan apabila surat kuasa telah dilekatkan pada akta yang
dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut
dinyatakan dalam akta.
Pasal 48
(1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa
penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan
menggantinya dengan yang lain.
(2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau
pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut
diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap,
saksi, dan Notaris.
Pasal 49
(1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
(2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta,
perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup
akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan
menyisipkan lembar tambahan.
(3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah
mengakibatkan perubahan tersebut batal.
Pasal 50 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
Pasal 50
(1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf,
atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga
tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan
jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada
sisi akta.
(2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh
penghadap, saksi, dan Notaris.
(3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan
pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.
(4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan,
pencoretan, dan penambahan.
Pasal 51
(1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis
dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang
telah ditandatangani.
(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang
hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan
tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
(3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib disampaikan kepada para pihak.
Pasal 52
(1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri,
istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan
kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau
ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping
sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri
sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan
perantaraan kuasa.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku,
apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri,
menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang
penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan
umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat
yang risalahnya dibuat oleh Notaris.
(3) Pelanggaran …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani
oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang
membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga
kepada yang bersangkutan.
Pasal 53
Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang
memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi :
a. Notaris, istri atau suami Notaris;
b. saksi, istri atau suami saksi; atau
c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris
atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau
ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan
perkawinan sampai dengan derajat ketiga.
Bagian Kedua
Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta
Pasal 54
Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau
memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan
Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli
waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 55
(1) Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada
minuta akta mengenai penerima Grosse Akta dan tanggal
pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
(2) Grosse Akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan Notaris
adalah Salinan Akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
(3) Grosse Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bagian
kepala akta memuat frasa “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan
pada bagian akhir atau penutup akta memuat frasa “diberikan
sebagai grosse pertama”, dengan menyebutkan nama orang
yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta
tanggal pengeluarannya.
(4) Grosse…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
(4) Grosse Akta kedua dan selanjutnya hanya dapat diberikan
kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
berdasarkan penetapan pengadilan.
Pasal 56
(1) Akta originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta
yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan
cap/stempel.
(2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula
dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.
(3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di
bawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh
Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda
tangan Notaris.
Pasal 57
Grosse Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan
surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan
dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang
membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris
yang sah.
Bagian Ketiga
Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris
Pasal 58
(1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang
disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan
daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
(2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau
di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun
originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang
yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan
nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama
semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun
sebagai kuasa orang lain.
(3) Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat
dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat
dalam daftar dengan satu nomor.
(4) Setiap…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -
(4) Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh
Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan
terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
(5) Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan
keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang
ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
(6) Dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar
surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat surat di bawah
tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong,
masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis
tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat,
dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya
sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.
Pasal 59
(1) Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar
surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan
setiap bulan.
Bagian 4 dari 6
(2) Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di
belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang
dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.
Pasal 60
(1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti atau
Notaris Pengganti Khusus dicatat dalam daftar akta.
(2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah
tangan yang dibukukan, dicatat dalam daftar surat di bawah
tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang
dibukukan.
Pasal 61
(1) Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan
secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta
dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama
15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis
Pengawas Daerah.
(2) Apabila …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta,
Notaris, secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal
tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 62
Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:
a. meninggal dunia;
b. telah berakhir masa jabatannya;
c. minta sendiri;
d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk
melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus
menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
e. diangkat menjadi pejabat negara;
f. pindah wilayah jabatan;
g. diberhentikan sementara; atau
h. diberhentikan dengan tidak hormat.
Pasal 63
(1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan
berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani
oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf
a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris
Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis
Pengawas Daerah.
(3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf
g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada
Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika
pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
(4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf
b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol
Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang
ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
(5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu
penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih
diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada
Majelis Pengawas Daerah.
Pasal 64 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -
Pasal 64
(1) Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat
negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis
Pengawas Daerah.
(2) Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan
Akta, atau Kutipan Akta.
Pasal 65
Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat
Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang
dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau
dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.
BAB VIII
PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS
Pasal 66
(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum,
atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah
berwenang:
a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan Notaris; dan
b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang
berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris
yang berada dalam penyimpanan Notaris.
(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita
acara penyerahan.
BAB IX
PENGAWASAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 67
(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
(3) Majelis…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -
(3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
(4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang
ditunjuk oleh Menteri.
(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
(6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti
Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.
Pasal 68
Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2)
terdiri atas:
a. Majelis Pengawas Daerah;
b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
c. Majelis Pengawas Pusat.
Bagian Kedua
Majelis Pengawas Daerah
Pasal 69
(1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
(2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
(3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari
dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis
Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali.
(5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau
lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.
Pasal 70 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -
Pasal 70
Majelis Pengawas Daerah berwenang:
a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan
jabatan Notaris;
b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara
berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu
yang dianggap perlu;
c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam)
bulan;
d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul
Notaris yang bersangkutan;
e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada
saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh
lima) tahun atau lebih;
f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang
sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan
dalam Undang-Undang ini; dan
h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan
huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
Pasal 71
Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:
a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol
Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta
serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang
dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya
kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan
kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan
Majelis Pengawas Pusat;
c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan
daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
e. memeriksa …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -
e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan
menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis
Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan
tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang
bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan
penolakan cuti.
Bagian Ketiga
Majelis Pengawas Wilayah
Pasal 72
(1) Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di
ibukota provinsi.
(2) Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
(3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari
dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis
Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali.
(5) Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau
lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.
Pasal 73
(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:
a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil
keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan
melalui Majelis Pengawas Wilayah;
b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan
atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1
(satu) tahun;
d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas
Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris
pelapor;
e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada
Majelis Pengawas Pusat berupa:
1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan
6 (enam) bulan; atau
2) pemberhentian dengan tidak hormat.
g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan
sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.
(2) Keputusan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -
(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e bersifat final.
(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita
acara.
Pasal 74
(1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat
tertutup untuk umum.
(2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam
sidang Majelis Pengawas Wilayah.
Pasal 75
Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:
a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada
Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis
Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis
Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
Bagian Keempat
Majelis Pengawas Pusat
Pasal 76
(1) Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota
negara.
(2) Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
(3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari
dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis
Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat
kembali.
(5) Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau
lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.
Pasal 77 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 31 -
Pasal 77
Majelis Pengawas Pusat berwenang :
a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil
keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi
dan penolakan cuti;
b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan
tidak hormat kepada Menteri.
Pasal 78
(1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka
untuk umum.
(2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang
Majelis Pengawas Pusat.
Pasal 79
Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan
Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis
Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang
bersangkutan serta Organisasi Notaris.
Pasal 80
(1) Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya,
Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat
sementara Notaris kepada Menteri.
(2) Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol
Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.
Pasal 81
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan
pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, serta tata
cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan
Menteri.
BAB X …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 32 -
BAB X
ORGANISASI NOTARIS
Pasal 82
(1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
(2) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan
susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 83
(1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik
Notaris.
(2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan
salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.
BAB XI
KETENTUAN SANKSI
Pasal 84
Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i,
Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49,
Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta
hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah
tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi
alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut
penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
Pasal 85
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal
16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1)
huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal
16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1)
Bagian 5 dari 6
huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16
ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37,
Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai
sanksi berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pemberhentian sementara;
d. pemberhentian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -
d. pemberhentian dengan hormat; atau
e. pemberhentian dengan tidak hormat.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 86
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan
Undang-Undang ini.
Pasal 87
Notaris yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai
berlaku, dinyatakan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini.
Pasal 88
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan untuk
diangkat menjadi Notaris yang sudah memenuhi persyaratan secara
lengkap dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.
Pasal 89
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kode Etik Notaris
yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan Kode Etik Notaris
yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 90
Lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai
Notaris pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku tetap dapat
diangkat menjadi Notaris menurut Undang-Undang ini.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 91
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :
1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3)
sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara
Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris
dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang
Sumpah/Janji Jabatan Notaris,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 92
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 117
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG
JABATAN NOTARIS
I. UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan
secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip
negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang
berintikan kebenaran dan keadilan.
Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa
lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti
yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek
hukum dalam masyarakat.
Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting
dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai
hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan
lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin
meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum
dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional,
regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak
dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula
dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat
dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang
merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata
bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik
sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum
lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan
Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan,
tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk
memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi
masyarakat secara keseluruhan.
Akta …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa
yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai
kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris
sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak,
yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris,
serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan
perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta. Dengan
demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau
tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang
kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-
undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi
merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:
1. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana
telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil
Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 700);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan
Notaris.
Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara
menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris
sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua
penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka
mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk
Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang
dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh
atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan
alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, dalam Undang-Undang ini diatur
tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta tentang Minuta Akta, Grosse Akta,
dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.
Sebagai …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan
dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat
membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan
pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama
kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang ini. Demikian pula
ketentuan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan
dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, di samping Departemen yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan
hukum yang lebih baik bagi masyarakat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah mampu
secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan wewenang dan
kewajiban sebagai Notaris.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah bahwa calon
notaris dapat memilih sendiri di kantor yang diinginkan dengan
tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan “pejabat negara”
adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Yang …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
Yang dimaksud dengan “advokat” adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui Notaris yang
bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata.
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Ketidakmampuan secara rohani dan/atau jasmani secara
terus menerus dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat
keterangan dokter ahli.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 9…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela”
adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “secara berjenjang” dalam ketentuan ini
dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas
Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pertentangan
kepentingan karena sebagai Notaris, ia bersifat mandiri dan
berkewajiban tidak berpihak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 12 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “perbuatan yang merendahkan
kehormatan dan martabat“ misalnya berjudi, mabuk,
menyalahgunakan narkoba, dan berzina.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pelanggaran berat” adalah tidak
memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan Notaris.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah
tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau
oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan
jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh
Notaris.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga
keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk
aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan
grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan
mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.
Huruf c
Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah
Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas
perintah pengadilan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan
Bagian 6 dari 6
yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya
hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan
suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan
bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak
dibolehkan oleh undang-undang.
Huruf e
Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan
dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi
kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.
Huruf f
Akta dan surat yang dibuat notaris sebagai dokumen resmi
bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu
sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan
secara tidak bertanggung jawab.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk
memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris,
yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan
kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan
Notaris.
Huruf i …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman,
hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris
sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah
dilaksanakan.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta
di hadapan penghadap dan saksi.
Huruf m
Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon
Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 17
Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang
memerlukan jasa Notaris.
Huruf a
Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi
kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah
terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan
jabatannya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Huruf c
Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.
Huruf d
Lihat Penjelasan Pasal 3 huruf g.
Huruf e
Lihat penjelasan Pasal 3 huruf g.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Larangan menjadi “Notaris Pengganti” berlaku untuk Notaris yang
belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani
cuti, dan Notaris yang dalam proses pindah wilayah jabatannya.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti Notaris dilarang
mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.
Ayat (2)
Akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris
kecuali pembuatan akta-akta tertentu.
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perserikatan perdata” dalam ketentuan ini
adalah kantor bersama Notaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 21
Formasi adalah kebutuhan akan pengisian jabatan Notaris.
Pasal 22 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
Pasal 22
Ketentuan mengenai Formasi Jabatan Notaris berlaku baik untuk
pengangkatan pertama kali maupun pindah wilayah jabatan Notaris.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kabupaten atau kota tertentu” dalam
ketentuan ini adalah kabupaten atau kota tempat Notaris
melaksanakan tugas jabatan Notaris pada saat pengajuan
permohonan pindah wilayah jabatan Notaris.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “rekomendasi” dalam ketentuan ini hanya
menyangkut kondite atas prestasi kerja Notaris.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 24
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain karena bencana
alam, keamanan, dan hal lainnya menurut pertimbangan kemanusiaan.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
“Pengambilan cuti setiap tahun” dalam ayat ini tidak mengurangi hak
Notaris untuk mengambil cuti lebih dari 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
Pasal 28
Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah apabila seorang
Notaris tidak mempunyai kesempatan mengajukan permohonan cuti
karena berhalangan sementara.
Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Dokumen yang mendukung Notaris Pengganti adalah
sebagai berikut:
1. fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang
disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
2. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh
Notaris;
3. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
4. fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang
disahkan oleh Notaris;
5. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
6. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
7. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4
(empat) lembar; dan
8. daftar riwayat hidup.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Berdasarkan ketentuan ini, “Pejabat Sementara Notaris” bertanggung
jawab sendiri atas semua hal yang dilakukannya dalam
menjalankan tugas dan jabatannya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Akta yang mempunyai fungsi sosial, misalnya, akta pendirian
yayasan, akta pendirian sekolah, akta tanah wakaf, akta pendirian
rumah ibadah, atau akta pendirian rumah sakit.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak penghadap” adalah
dasar hukum bertindak.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “digaris” dalam ketentuan ini adalah
untuk menyatakan bahwa ruang atau sela kosong dalam akta tidak
digunakan lagi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa
Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penerjemah resmi” adalah penerjemah
yang disumpah.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah
penghadap atau pihak yang diwakili oleh penghadap.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “15 (lima belas) hari” adalah dihitung dari
tanggal 1 sampai dengan tanggal 15.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 62
Protokol Notaris terdiri atas:
a. minuta Akta;
b. buku daftar akta atau repertorium;
c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan
di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
e. buku daftar protes;
f. buku daftar wasiat; dan
g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengawasan” dalam ketentuan ini
termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap
Notaris.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Unsur pemerintah ditentukan oleh Menteri.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “ahli/akademisi” dalam ketentuan
ini adalah ahli/akademisi di bidang hukum.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “laporan dari masyarakat” termasuk
laporan dari Notaris lain.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bersifat final” adalah mengikat dan tidak
dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Sanksi yang dikenakan kepada Notaris berlaku juga bagi Notaris
Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4432