NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 9
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.292, 2014 ADMINISTRASI. Pemerintahan. Penyelengaraan.
Kewenangan. (Penjelasan Dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601)
UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau
pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang
harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan
yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai
administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi
solusi dalam memberikan pelindungan hukum, baik
bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,
khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-
undang tentang administrasi pemerintahan menjadi
landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari
keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan
untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 2
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang Administrasi
Pemerintahan;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG–UNDANG TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan
keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat
pemerintahan.
2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi
Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan,
pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.
3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang
melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah
maupun penyelenggara negara lainnya.
4. Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai
kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih
tinggi.
5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan
adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum
publik.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3 2014, No.292
7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan
Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang
selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut
Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara
negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan
perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan
dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi
persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang
memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas,
dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi
Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan.
11. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau
disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media
elektronik.
12. Legalisasi adalah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi
Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.
13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang
dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang
disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat
Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan
pemerintahan.
14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang
memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri
dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat
mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan
yang dibuat dan/atau dilakukannya.
15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang
terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
16. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang
dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang
merugikan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 4
17. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat
AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan
Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan
Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
19. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai
wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang
sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan
pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
21. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang
sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang
merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan
tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan
tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2
Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai
salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,
Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi
Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
5 2014, No.292
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:
a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
b. menciptakan kepastian hukum;
c. mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
e. memberikan pelindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan
aparatur pemerintahan;
f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
menerapkan AUPB; dan
g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga
Masyarakat.
BAB III
RUANG LINGKUP DAN ASAS
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 4
(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-
Undang ini meliputi semua aktivitas:
a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan
Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan
Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan
Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan
d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang
menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan/atau undang-undang.
(2) Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan,
kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan
pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan
administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 6
Bagian Kedua
Asas
Pasal 5
Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:
a. asas legalitas;
b. asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan
c. AUPB.
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMERINTAHAN
Pasal 6
(1) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan
dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan AUPB;
b. menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan
Kewenangan yang dimiliki;
c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis
dan/atau menetapkan Tindakan;
d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti,
mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan
dan/atau Tindakan;
e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
f. mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat
Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan;
g. menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk
melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
h. menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam
menjalankan tugasnya;
j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
k. menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah
kewenangannya;
www.djpp.kemenkumham.go.id
7 2014, No.292
l. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat
atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang
melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini.
Pasal 7
(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan
Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan
kewenangannya;
b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan
dan/atau Tindakan;
d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;
e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk
didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau
Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan
dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan
kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan
dan/atau Tindakan;
i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan,
serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan
kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang;
j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga
Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam
keberatan/banding;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 8
k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan
Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh
Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.
BAB V
KEWENANGAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8
(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
berwenang.
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan
Wewenang wajib berdasarkan:
a. peraturan perundang-undangan; dan
b. AUPB.
Bagian 2 dari 9
(3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan
Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan.
Bagian Kedua
Peraturan Perundang-undangan
Pasal 9
(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan AUPB.
(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
Kewenangan; dan
b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan.
(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau
menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9 2014, No.292
(4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan
sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.
Bagian Ketiga
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Pasal 10
(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
a. kepastian hukum;
b. kemanfaatan;
c. ketidakberpihakan;
d. kecermatan;
e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
f. keterbukaan;
g. kepentingan umum; dan
h. pelayanan yang baik.
(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim
yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.
Bagian Keempat
Atribusi, Delegasi, dan Mandat
Paragraf 1
Umum
Pasal 11
Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.
Paragraf 2
Atribusi
Pasal 12
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang
melalui Atribusi apabila:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 10
a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang
melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan/atau undang-undang.
Paragraf 3
Delegasi
Pasal 13
(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang
melalui Delegasi apabila:
a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
dan/atau Peraturan Daerah; dan
c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
(3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan
Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan
ketentuan:
a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang
dilaksanakan;
b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
11 2014, No.292
(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Delegasi
dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui
Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi
menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian
Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah
didelegasikan.
(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang
melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima
Delegasi.
Paragraf 4
Mandat
Pasal 14
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di
atasnya; dan
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat
definitif yang berhalangan sementara; dan
b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat
definitif yang berhalangan tetap.
(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat
kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi
bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus
menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
memberikan Mandat.
(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat
dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui
Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan
ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat dapat menarik
kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 12
(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang
melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau
Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan
status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi
anggaran.
(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang
melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi
Mandat.
Bagian Kelima
Pembatasan Kewenangan
Pasal 15
(1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:
a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
c. cakupan bidang atau materi Wewenang.
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau
tenggang waktu Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.
Bagian Keenam
Sengketa Kewenangan
Pasal 16
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencegah terjadinya Sengketa
Kewenangan dalam penggunaan Kewenangan.
(2) Dalam hal terjadi Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan,
kewenangan penyelesaian Sengketa Kewenangan berada pada
antaratasan Pejabat Pemerintahan yang bersengketa melalui
koordinasi untuk menghasilkan kesepakatan, kecuali ditentukan lain
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan maka kesepakatan
tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sepanjang tidak
merugikan keuangan negara, aset negara, dan/atau lingkungan
hidup.
(4) Dalam hal penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan,
penyelesaian Sengketa Kewenangan di lingkungan pemerintahan pada
tingkat terakhir diputuskan oleh Presiden.
www.djpp.kemenkumham.go.id
13 2014, No.292
(5) Penyelesaian Sengketa Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang melibatkan lembaga negara diselesaikan oleh Mahkamah
Konstitusi.
(6) Dalam hal Sengketa Kewenangan menimbulkan kerugian keuangan
negara, aset negara, dan/atau lingkungan hidup, sengketa tersebut
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Ketujuh
Larangan Penyalahgunaan Wewenang
Pasal 17
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan
Wewenang.
(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. larangan melampaui Wewenang;
b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
c. larangan bertindak sewenang-wenang.
Pasal 18
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui
Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a
apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya
Wewenang;
b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan
mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang
dilakukan:
a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan;
dan/atau
b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak
sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)
huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 14
a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.
Pasal 19
(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau
Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-
wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan
Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan
apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.
Pasal 20
(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh
aparat pengawasan intern pemerintah.
(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. tidak terdapat kesalahan;
b. terdapat kesalahan administratif; atau
c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian
keuangan negara.
(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat
kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat
kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan
pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil
pengawasan.
(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi
bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
www.djpp.kemenkumham.go.id
15 2014, No.292
(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi
karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
Pasal 21
(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada
atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh
Pejabat Pemerintahan.
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan
permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada
unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau
Tindakan.
(3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan
diajukan.
(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
(5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan
banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua
puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
(6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
BAB VI
DISKRESI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22
(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang
berwenang.
(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
b. mengisi kekosongan hukum;
c. memberikan kepastian hukum; dan
d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna
kemanfaatan dan kepentingan umum.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 16
Bagian Kedua
Lingkup Diskresi
Pasal 23
Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:
Bagian 3 dari 9
a. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan
Keputusan dan/atau Tindakan;
b. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan
perundang-undangan tidak mengatur;
c. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan
perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
d. pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi
pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.
Bagian Ketiga
Persyaratan Diskresi
Pasal 24
Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi
syarat:
a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2);
b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. sesuai dengan AUPB;
d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
f. dilakukan dengan iktikad baik.
Pasal 25
(1) Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran
wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila
penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf
b, dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi
membebani keuangan negara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
17 2014, No.292
(3) Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat,
keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat
Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum
penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah
penggunaan Diskresi.
(4) Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang berpotensi menimbulkan
keresahan masyarakat.
(5) Pelaporan setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang terjadi dalam keadaan
darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam.
Bagian Keempat
Prosedur Penggunaan Diskresi
Pasal 26
(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan maksud, tujuan,
substansi, serta dampak administrasi dan keuangan.
(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis
kepada Atasan Pejabat.
(3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima,
Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau
penolakan.
(4) Apabila Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan
alasan penolakan secara tertulis.
Pasal 27
(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud, tujuan,
substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah
pembebanan keuangan negara.
(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis
kepada Atasan Pejabat.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 18
Pasal 28
(1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5) wajib menguraikan maksud, tujuan,
substansi, dan dampak yang ditimbulkan.
(2) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Atasan
Pejabat setelah penggunaan Diskresi.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling
lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan Diskresi.
Pasal 29
Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26, Pasal 27, dan Pasal 28 dikecualikan dari ketentuan memberitahukan
kepada Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf g.
Bagian Kelima
Akibat Hukum Diskresi
Pasal 30
(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang apabila:
a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang
diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang yang
diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.
(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tidak sah.
Pasal 31
(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang
apabila:
a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang
yang diberikan;
b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28;
dan/atau
c. bertentangan dengan AUPB.
(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibatalkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
19 2014, No.292
Pasal 32
(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-
wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.
(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi tidak sah.
BAB VII
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33
(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat
mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap
berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau
dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang berwenang.
(3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:
a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan
Keputusan dan/atau Tindakan; atau
b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan
Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian
Upaya Administratif.
Bagian Kedua
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
Pasal 34
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan terdiri atas:
a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum
tempat penyelenggaran pemerintahan terjadi; atau
b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam wilayah hukum
tempat seorang individu atau sebuah organisasi berbadan hukum
melakukan aktivitasnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 20
(2) Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang
bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi
persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau
pelaksana tugas.
(3) Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan rutin yang menjadi Wewenang
jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan Kewenangan lintas
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilaksanakan melalui kerja
sama antar-Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang terlibat,
kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Ketiga
Bantuan Kedinasan
Pasal 35
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan
Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
meminta dengan syarat:
a. Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta
bantuan;
b. penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya
tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan;
c. dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan
kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;
d. apabila untuk menetapkan Keputusan dan melakukan kegiatan
pelayanan publik, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang
diperlukan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
dan/atau
e. jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan
dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak
mampu ditanggung sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tersebut.
www.djpp.kemenkumham.go.id
21 2014, No.292
(2) Dalam hal pelaksanaan Bantuan Kedinasan menimbulkan biaya,
maka beban yang ditimbulkan ditetapkan bersama secara wajar oleh
penerima dan pemberi bantuan dan tidak menimbulkan pembiayaan
ganda.
Pasal 36
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat menolak memberikan
Bantuan Kedinasan apabila:
a. mempengaruhi kinerja Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
pemberi bantuan;
b. surat keterangan dan dokumen yang diperlukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan bersifat rahasia; atau
c. ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
memperbolehkan pemberian bantuan.
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menolak untuk
memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan alasan penolakan secara tertulis.
(3) Jika suatu Bantuan Kedinasan yang diperlukan dalam keadaan
darurat, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
memberikan Bantuan Kedinasan.
Pasal 37
Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan
Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
kesepakatan tertulis kedua belah pihak.
Bagian Keempat
Keputusan Berbentuk Elektronis
Pasal 38
(1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan
Berbentuk Elektronis.
(2) Keputusan Berbentuk Elektronis wajib dibuat atau disampaikan
apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara
tertulis.
(3) Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan
Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan
tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 22
(4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang
berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronis.
(5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk
elektronis dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah
Keputusan dalam bentuk tertulis.
(6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib
dibuat dalam bentuk tertulis.
Bagian Kelima
Izin, Dispensasi, dan Konsesi
Pasal 39
(1) Pejabat Pemerintahan yang berwenang dapat menerbitkan Izin,
Dispensasi, dan/atau Konsesi dengan berpedoman pada AUPB dan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Izin
apabila:
a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang
memerlukan perhatian khusus dan/atau memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk
Dispensasi apabila:
a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan; dan
b. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan
pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah.
(4) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berbentuk Konsesi
apabila:
a. diterbitkan persetujuan sebelum kegiatan dilaksanakan;
b. persetujuan diperoleh berdasarkan kesepakatan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan dengan pihak Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta; dan
c. kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan yang
memerlukan perhatian khusus.
(5) Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon wajib
diberikan persetujuan atau penolakan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian
negara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
23 2014, No.292
BAB VIII
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Para Pihak
Pasal 40
Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas:
a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan
b. Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait.
Bagian Kedua
Pemberian Kuasa
Pasal 41
(1) Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b
dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) penerima kuasa
untuk mewakili dalam prosedur Administrasi Pemerintahan, kecuali
ditentukan lain dalam undang-undang.
(2) Jika Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menerima lebih dari satu
surat kuasa untuk satu prosedur Administrasi Pemerintahan yang
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan mengembalikan kepada pemberi kuasa untuk
menentukan satu penerima kuasa yang berwenang mewakili
kepentingan pemberi kuasa dalam prosedur Administrasi
Pemerintahan.
Bagian 4 dari 9
(3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat
menunjukkan surat pemberian kuasa secara tertulis yang sah kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam prosedur Administrasi
Pemerintahan.
(4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
kurangnya memuat:
a. judul surat kuasa;
b. identitas pemberi kuasa;
c. identitas penerima kuasa;
d. pernyataan pemberian kuasa khusus secara jelas dan tegas;
e. maksud pemberian kuasa;
f. tempat dan tanggal pemberian kuasa;
g. tanda tangan pemberi dan penerima kuasa; dan
h. materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 24
(5) Pencabutan surat kuasa kepada penerima kuasa hanya dapat
dilakukan secara tertulis dan berlaku pada saat surat tersebut
diterima oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
(6) Dalam hal Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
huruf b tidak dapat bertindak sendiri dan tidak memiliki wakil yang
dapat bertindak atas namanya, maka Badan atau Pejabat
Pemerintahan dapat menunjuk wakil dan/atau perwakilan pihak yang
terlibat dalam prosedur Administrasi Pemerintahan.
Bagian Ketiga
Konflik Kepentingan
Pasal 42
(1) Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan
dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan.
(2) Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Keputusan dan/atau
Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau
pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;
b. menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
c. kepala daerah bagi pejabat daerah; dan
d. atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan.
Pasal 43
(1) Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi
apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau
Tindakan dilatarbelakangi:
a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
b. hubungan dengan kerabat dan keluarga;
c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari
pihak yang terlibat;
e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap
pihak yang terlibat; dan/atau
f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
25 2014, No.292
(2) Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan wajib
memberitahukan kepada atasannya.
Pasal 44
(1) Warga Masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan
adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam
menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
(2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mencantumkan
identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
(3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memeriksa,
meneliti, dan menetapkan Keputusan terhadap laporan atau
keterangan Warga Masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal Atasan Pejabat menilai terdapat Konflik Kepentingan, maka
Atasan Pejabat wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan.
(5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib
dilaporkan kepada atasan Atasan Pejabat dan disampaikan kepada
pejabat yang menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja.
Pasal 45
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 dan Pasal 43 menjamin dan bertanggung jawab terhadap
setiap Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukannya.
(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
karena adanya Konflik Kepentingan dapat dibatalkan.
Bagian Keempat
Sosialisasi bagi Pihak yang Berkepentingan
Pasal 46
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi
kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum,
persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat
menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 26
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara
langsung.
Pasal 47
Dalam hal Keputusan menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang
bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 48
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 tidak
berlaku apabila:
a. Keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi
kepentingan umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan
dan keadilan;
b. Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh
Warga Masyarakat yang bersangkutan; dan/atau
c. Keputusan yang menyangkut penegakan hukum.
Bagian Kelima
Standar Operasional Prosedur
Pasal 49
(1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun
dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur
pembuatan Keputusan.
(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur
pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan.
(3) Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan
wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada
publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.
Bagian Keenam
Pemeriksaan Dokumen Administrasi Pemerintahan
Pasal 50
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus
memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan
dari pemohon.
www.djpp.kemenkumham.go.id
27 2014, No.292
(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang
lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang
dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan
Keputusan dan/atau Tindakan.
(3) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan
Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi
persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
memberitahukan kepada pemohon, permohonan diterima.
(4) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan
Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi
persyaratan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib
memberitahukan kepada pemohon, permohonan ditolak.
Bagian Ketujuh
Penyebarluasan Dokumen Administrasi Pemerintahan
Pasal 51
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses
dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga
Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain
oleh undang-undang.
(2) Hak mengakses dokumen Administrasi Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika dokumen Administrasi
Pemerintahan termasuk kategori rahasia negara dan/atau melanggar
kerahasiaan pihak ketiga.
(3) Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
kewajiban untuk tidak melakukan penyimpangan pemanfaatan
informasi yang diperoleh.
BAB IX
KEPUTUSAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu
Syarat Sahnya Keputusan
Pasal 52
(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
b. dibuat sesuai prosedur; dan
c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 28
(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
Pasal 53
(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan
batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama
10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan
tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk
memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak
permohonan diajukan.
(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan
ditetapkan.
Pasal 54
(1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat:
a. konstitutif; atau
b. deklaratif.
(2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat
Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.
Pasal 55
(1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis,
sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.
(2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan
terperinci.
www.djpp.kemenkumham.go.id
29 2014, No.292
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku
juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi.
Pasal 56
(1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak
sah.
(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan
yang batal atau dapat dibatalkan.
Bagian Kedua
Berlaku dan Mengikatnya Keputusan
Paragraf 1
Berlakunya Keputusan
Pasal 57
Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam
Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar Keputusan.
Pasal 58
(1) Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan
berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri.
(3) Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu Keputusan jatuh pada hari
Minggu atau hari libur nasional, batas waktu tersebut jatuh pada hari
kerja berikutnya.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika
kepada pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktu
tertentu dan tidak dapat diundurkan.
(5) Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan dalam suatu Keputusan dapat diperpanjang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari
kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga
Masyarakat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 30
Pasal 59
(1) Keputusan yang memberikan hak atau keuntungan bagi Warga
Masyarakat dapat memuat syarat-syarat yang tidak bertentangan
dengan hukum.
(2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan
mulai dan berakhirnya:
a. Keputusan dengan batas waktu;
b. Keputusan atas kejadian pada masa yang akan datang;
c. Keputusan dengan penarikan;
d. Keputusan dengan tugas; dan/atau
e. Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya perubahan fakta
dan kondisi hukum.
Paragraf 2
Mengikatnya Keputusan
Pasal 60
(1) Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau
diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan.
(2) Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima
Keputusan, daya mengikat Keputusan sejak diterimanya.
(3) Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara
pengirim dan penerima Keputusan, mengikatnya Keputusan
didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima
Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim.
Bagian Ketiga
Penyampaian Keputusan
Pasal 61
(1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan
tersebut.
(2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya.
(3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan
kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Keputusan.
Pasal 62
(1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana
elektronis.
www.djpp.kemenkumham.go.id
31 2014, No.292
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera
disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari
kerja sejak ditetapkan.
Bagian 5 dari 9
(3) Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal
disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.
(4) Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik,
dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak ditetapkan.
(5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
bersangkutan harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan
penerimaan.
Bagian Keempat
Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan
Paragraf 1
Perubahan
Pasal 63
(1) Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:
a. kesalahan konsideran;
b. kesalahan redaksional;
c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
d. fakta baru.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB.
(3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat ditetapkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan surat
keputusan dan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan
tersebut.
(4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Keputusan perubahan tidak boleh merugikan Warga Masyarakat yang
ditunjuk dalam Keputusan.
Paragraf 2
Pencabutan
Pasal 64
(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 32
a. wewenang;
b. prosedur; dan/atau
c. substansi.
(2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru
dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan
memperhatikan AUPB.
(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan:
a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
c. atas perintah Pengadilan.
(4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan
dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya
dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku
sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.
(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama
21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan
berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.
Paragraf 3
Penundaan
Pasal 65
(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda
pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
a. kerugian negara;
b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
c. konflik sosial.
(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh:
a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
b. Atasan Pejabat.
(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
b. Putusan Pengadilan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
33 2014, No.292
Paragraf 4
Pembatalan
Pasal 66
(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
a. wewenang;
b. prosedur; dan/atau
c. substansi.
(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang
baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan
memperhatikan AUPB.
(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh:
a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
c. atas putusan Pengadilan.
(4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan
dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya
alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku
sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.
(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama
21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan
berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.
(6) Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib
diumumkan melalui media massa.
Pasal 67
(1) Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau
barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi
dasar penetapan Keputusan.
(2) Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mengembalikannya kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang menetapkan pembatalan Keputusan.
Pasal 68
(1) Keputusan berakhir apabila:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 34
a. habis masa berlakunya;
b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan
putusan Pengadilan; atau
d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak
mempunyai kekuatan hukum.
(3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan
hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan
pencabutan.
(4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru
untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.
(5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 69
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengubah Keputusan atas
permohonan Warga Masyarakat terkait, baik terhadap Keputusan baru
maupun Keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau dibatalkan
dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat
(1), Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 66 ayat (1).
Bagian Kelima
Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan
Paragraf 1
Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Tidak Sah
Pasal 70
(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:
a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak
berwenang;
b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
melampaui kewenangannya; dan/atau
c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
bertindak sewenang-wenang.
www.djpp.kemenkumham.go.id
35 2014, No.292
(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi:
a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut
ditetapkan; dan
b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah
ada.
(3) Dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang
negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
wajib mengembalikan uang ke kas negara.
Paragraf 2
Akibat Hukum Keputusan dan/atau Tindakan yang Dapat Dibatalkan
Pasal 71
(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:
a. terdapat kesalahan prosedur; atau
b. terdapat kesalahan substansi.
(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1):
a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai
adanya pembatalan; dan
b. berakhir setelah ada pembatalan.
(3) Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan
dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan baru dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan atau
berdasarkan perintah Pengadilan.
(4) Penetapan Keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjadi kewajiban Pejabat Pemerintahan.
(5) Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau Tindakan yang
dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan.
Pasal 72
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan
Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah
dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat
yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (3) dan tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 36
Pemerintahan akibat kerugian yang ditimbulkan dari Keputusan
dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Keenam
Legalisasi Dokumen
Pasal 73
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan
berwenang untuk melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan
yang ditetapkan.
(2) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
lain yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan atau pengabsahan oleh notaris.
(3) Legalisasi Keputusan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan
terhadap keaslian isinya.
(4) Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat:
a. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan
salinan/fotokopinya; dan
b. tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap
stempel institusi atau secara notarial.
(5) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan atau
Pejabat Pemerintahan tidak dipungut biaya.
Pasal 74
(1) Keputusan wajib menggunakan bahasa Indonesia.
(2) Keputusan yang akan dilegalisasi yang menggunakan bahasa asing
atau bahasa daerah terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia.
(3) Penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah resmi.
BAB X
UPAYA ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 75
(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau
Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat
Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
37 2014, No.292
(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. keberatan; dan
b. banding.
(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan
Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.
Pasal 76
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan
keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan
dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian
keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan
banding kepada Atasan Pejabat.
(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian
banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan.
(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan
administratif.
Bagian Kedua
Keberatan
Pasal 77
(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21
(dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
menetapkan Keputusan.
(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima,
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
sesuai permohonan keberatan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 38
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak
menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan
penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Bagian Ketiga
Banding
Pasal 78
(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan,
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
sesuai dengan permohonan banding.
(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja.
(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak
menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan
sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
BAB XI
Bagian 6 dari 9
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Pasal 79
(1) Pembinaan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan dilakukan
oleh Menteri dengan mengikutsertakan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
39 2014, No.292
(2) Pembinaan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. melakukan supervisi pelaksanaan Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan;
b. mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan;
c. mengembangkan konsep Administrasi Pemerintahan;
d. memajukan tata pemerintahan yang baik;
e. meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
f. melindungi hak individu atau Warga Masyarakat dari
penyimpangan administrasi ataupun penyalahgunaan Wewenang
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan
g. mencegah penyalahgunaan Wewenang dalam proses pengambilan
Keputusan dan/atau Tindakan.
BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 80
(1) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 26, Pasal 27,
Pasal 28, Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (1), Pasal
43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 44 ayat (5), Pasal
47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat
(1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 66 ayat (6), Pasal 67 ayat (2), Pasal 75 ayat
(4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 77 ayat (7), Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 78
ayat (6) dikenai sanksi administratif ringan.
(2) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2),
Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai
sanksi administratif sedang.
(3) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif
berat.
(4) Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian
pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak
lingkungan hidup dikenai sanksi administratif berat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 40
Pasal 81
(1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak
jabatan.
(2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
ayat (2) berupa:
a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
b. pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan;
atau
c. pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.
(3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80
ayat (3) berupa:
a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan
fasilitas lainnya;
b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan
fasilitas lainnya;
c. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan
fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau
d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan
fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.
(4) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 82
(1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan
oleh:
a. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
b. kepala daerah apabila Keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah;
c. menteri/pimpinan lembaga apabila Keputusan ditetapkan oleh
pejabat di lingkungannya; dan
d. Presiden apabila Keputusan ditetapkan oleh para
menteri/pimpinan lembaga.
www.djpp.kemenkumham.go.id
41 2014, No.292
(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan
oleh:
a. gubernur apabila Keputusan ditetapkan oleh bupati/walikota;
dan
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri apabila Keputusan ditetapkan oleh gubernur.
Pasal 83
(1) Sanksi administratif ringan, sedang atau berat dijatuhkan dengan
mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.
(2) Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung,
sedangkan sanksi administratif sedang atau berat hanya dapat
dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.
Pasal 84
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85
(1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah
didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan
berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh
Pengadilan.
(2) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah
didaftarkan pada pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan
berlakunya Undang-Undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh
pengadilan di lingkungan peradilan umum.
(3) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh pengadilan umum yang memutus.
Pasal 86
Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-
Undang ini, peraturan pemerintah yang dimaksudkan dalam Undang-
Undang ini belum terbit, hakim atau Pejabat Pemerintahan yang
berwenang dapat menjatuhkan putusan atau sanksi administratif
berdasarkan Undang-Undang ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.292 42
Pasal 87
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama
2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 89
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.kemenkumham.go.id
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No.5601 ADMINISTRASI. Pemerintahan. Penyelengaraan.
Kewenangan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
I. UMUM
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya
menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara
hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan
negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan
rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip
tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi
Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum
yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan
demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan
penyelenggara pemerintahan itu sendiri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5601 2
Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat
bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat
diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan
dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau
Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga
Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan
memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara
efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha
Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur
dalam undang-undang.
Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara
sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan
tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi
Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan
penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan
dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly), guna memberikan
landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.
Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam
sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin
hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada Warga
Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara
sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal
27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi
objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan
Pemerintahan.
Dalam rangka memberikan jaminan pelindungan kepada setiap
Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga
Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan
dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat
mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara,
karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem
Peradilan Tata Usaha Negara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
3 No.5601
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara
khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga
Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-
Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang
demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan
dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di
luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi
pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal
inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum.
Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya
dan bukan sebaliknya.
Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan
jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi
subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari
perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam
sebuah negara tidak dengan sendirinya—baik secara keseluruhan
maupun sebagian—dapat terwujud.
Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini
menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat
dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga
Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara.
Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi AUPB yang
telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma
hukum yang mengikat.
AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan
perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara
hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam Undang-Undang ini
berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar
dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.
Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang
baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini
harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan,
dan efisien.
Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya
adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir,
sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis,
objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5601 4
kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya
untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan AUPB.
Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung
hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai
instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan
kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-
benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan
atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Bagian 7 dari 9
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa
penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan
dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak
asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga
Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Huruf c
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
5 No.5601
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya
adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan
dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan.
Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada
Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya
dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi,
musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang
bersifat individu dan/atau perwakilan.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5601 6
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “menjadi dasar Kewenangan”
adalah dasar hukum dalam pengangkatan atau
penetapan pejabat yang sesuai dengan kedudukan
dan kewenangannya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dasar pengambilan
Keputusan dan/atau Tindakan” adalah dasar
hukum baik yang bersifat langsung maupun tidak
langsung dalam menjalankan tugas pokoknya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pertimbangan kemanfaatan umum atas satu Keputusan
dan/atau Tindakan tidak boleh melanggar norma-norma
agama, sosial, dan kesusilaan. Kemanfaatan umum harus
memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan dan
kepentingan Warga Masyarakat.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum”
adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
7 No.5601
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah
manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang
antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan
kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan
individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga
Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan
kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan
kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan
pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6)
kepentingan generasi yang sekarang dan
kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan
manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan
wanita.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan”
adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan
mempertimbangkan kepentingan para pihak secara
keseluruhan dan tidak diskriminatif.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah
asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan
dan/atau Tindakan harus didasarkan pada
informasi dan dokumen yang lengkap untuk
mendukung legalitas penetapan dan/atau
pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan
sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang
bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum
Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan
dan/atau dilakukan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas tidak
menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang
mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya
untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang
lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian
kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak
menyalahgunakan, dan/atau tidak
mencampuradukkan kewenangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5601 8
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah
asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan
akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur,
dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan
pemerintahan dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum”
adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan
kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik”
adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat
waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan
standar pelayanan, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar
AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang
bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak
dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak
dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Kewenangan Mandat diperoleh dari sumber kewenangan
atributif dan delegatif.
Huruf a
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9 No.5601
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tugas rutin” adalah
pelaksanaan tugas jabatan atas nama pemberi
Mandat yang bersifat pelaksanaan tugas jabatan dan
tugas sehari-hari.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas
nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat
(m.m), dan melaksanakan tugas (m.t).
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan
yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau
Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan
perubahan rencana strategis dan rencana kerja
pemerintah.
Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum
organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur
organisasi.
Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum
kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran”
adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah
ditetapkan alokasinya.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5601 10
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah Keputusan
dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak
berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau
dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan
dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan
segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak
pernah ada.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” adalah
pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan melalui
pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
11 No.5601
Huruf d
Yang dimaksud dengan “stagnasi pemerintahan”
adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas
pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau
disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
contohnya: keadaan bencana alam atau gejolak
politik.
Pasal 23
Huruf a
Pilihan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat
Pemerintahan dicirikan dengan kata dapat, boleh, atau
diberikan kewenangan, berhak, seharusnya, diharapkan,
dan kata-kata lain yang sejenis dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud pilihan
Keputusan dan/atau Tindakan adalah respon atau sikap
Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak
melaksanakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan
tidak mengatur” adalah ketiadaan atau kekosongan hukum
yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam
suatu kondisi tertentu atau di luar kelaziman.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan
tidak lengkap atau tidak jelas” apabila dalam peraturan
perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan
lebih lanjut, peraturan yang tumpang tindih (tidak
harmonis dan tidak sinkron), dan peraturan yang
membutuhkan peraturan pelaksanaan, tetapi belum
dibuat.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “kepentingan yang lebih luas”
adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang
banyak, penyelamatan kemanusiaan dan keutuhan negara,
antara lain: bencana alam, wabah penyakit, konflik sosial,
kerusuhan, pertahanan dan kesatuan bangsa.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5601 12
Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “alasan-alasan objektif” adalah
alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi
faktual, tidak memihak, dan rasional serta berdasarkan
AUPB.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “iktikad baik” adalah Keputusan
dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan
didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “memperoleh persetujuan dari
Atasan Pejabat” adalah memperoleh persetujuan dari
atasan langsung pejabat yang berwenang menetapkan
dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
Bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
mengajukan persetujuan kepada kepala daerah.
Bagi bupati/walikota mengajukan persetujuan kepada
gubernur.
Bagi gubernur mengajukan persetujuan kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri.
Bagi pimpinan unit kerja pada kementerian/lembaga
mengajukan persetujuan kepada menteri/pimpinan
lembaga.
Sistem pengalokasian anggaran sebagai dampak dari
persetujuan Diskresi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
13 No.5601
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “akibat hukum” adalah suatu
keadaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Diskresi.
Ayat (3)
Pelaporan kepada atasan digunakan sebagai instrumen
untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi serta sebagai
bagian dari akuntabilitas pejabat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” adalah suatu
kondisi objektif dimana dibutuhkan dengan segera
penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau
Tindakan oleh Pejabat Pemerintahan untuk menangani
kondisi yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau
menghentikan penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Bagian 8 dari 9
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5601 14
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan
rutin” adalah kegiatan atau hal yang menjadi tugas
pokoknya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah biaya yang
ditimbulkan sesuai kebutuhan riil dan kemampuan
penerima Bantuan Kedinasan.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penolakan Bantuan Kedinasan hanya dimungkinkan
apabila pemberian bantuan tersebut akan sangat
mengganggu pelaksanaan tugas Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang diminta bantuan, misalnya:
pelaksanaan Bantuan Kedinasan yang diminta
dikhawatirkan akan melebihi anggaran yang dimiliki,
keterbatasan sumber daya manusia, mengganggu
pencapaian tujuan, dan kinerja Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
15 No.5601
Pasal 38
Ayat (1)
Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronis
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi
elektronik.
Ayat (2)
Untuk proses pengamanan pengiriman Keputusan,
dokumen asli akan dikirimkan apabila dibutuhkan
penegasan mengenai penanggung jawab dari Pejabat
Pemerintahan yang menyimpan dokumen asli. Jika
terdapat permasalahan teknis dalam pengiriman dan
penerimaan dokumen secara elektronis baik dari pihak
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Warga
Masyarakat, maka kedua belah pihak saling
memberitahukan secepatnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “memerlukan perhatian
khusus” adalah setiap usaha atau kegiatan yang
dilakukan atau dikerjakan oleh Warga Masyarakat,
dalam rangka menjaga ketertiban umum, maka
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan perlu
memberikan perhatian dan pengawasan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5601 16
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “swasta” meliputi
perorangan, korporasi yang berbadan hukum di
Indonesia, dan asing.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kerabat dan keluarga”
adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat
kedua dalam garis lurus maupun garis samping,
termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang
dimaksud dengan keluarga meliputi:
1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. suami/isteri;
www.djpp.kemenkumham.go.id
17 No.5601
4. anak kandung/tiri/angkat;
5. suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat;
6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
7. cucu kandung/tiri/angkat;
8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/ isteri;
9. suami/isteri dari saudara kandung/tiri/ angkat;
10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
11. mertua.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Keputusan yang dapat
menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat” adalah
Keputusan yang dapat menimbulkan kerugian faktual bagi
Warga Masyarakat.
Sosialisasi dimaksudkan agar pihak yang terkait paham
bahwa Keputusan yang akan ditetapkan akan
menimbulkan pembebanan. Sosialisasi dilakukan sebelum
penetapan Keputusan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5601 18
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Keputusan yang menyangkut
penegakan hukum” adalah Keputusan sebagai
pelaksanaan Keputusan sebelumnya.
Contoh: Keputusan tentang relokasi bangunan di jalur
hijau dan pembongkaran rumah yang tidak memiliki izin.
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “media lainnya” antara lain papan
pengumuman, brosur, media massa, atau media
tradisional.
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan dokumen”
mencakup:
a. mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang
menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan
dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan
dan/atau Tindakan.
b. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan,
mengumpulkan informasi, mendengarkan dan
memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat
www.djpp.kemenkumham.go.id
19 No.5601
dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronis
dari pihak yang berkepentingan, melihat langsung
fakta-fakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau
ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum
ditetapkannya Keputusan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “membuka akses” adalah
memberikan kesempatan membaca, memfotokopi, dan
mengunduh dokumen Administrasi Pemerintahan yang
terkait.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “rahasia negara” adalah
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan tentang kearsipan, kerahasiaan
negara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Yang dimaksud dengan “kerahasiaan pihak ketiga” adalah
hal-hal yang menyangkut data dan informasi pribadi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam
bentuk standar operasional prosedur.
Huruf c
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5601 20
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
a. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat
konstitutif” adalah Keputusan yang bersifat penetapan
mandiri oleh Pejabat Pemerintahan.
b. Yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat
deklaratif” adalah Keputusan yang bersifat pengesahan
setelah melalui proses pembahasan di tingkat Pejabat
Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang
bersifat konstitutif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pertimbangan yuridis” adalah
landasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum
kewenangan dan dasar hukum substansi.
Yang dimaksud dengan “pertimbangan sosiologis” adalah
landasan yang menjadi dasar manfaat bagi masyarakat.
Yang dimaksud dengan “pertimbangan filosofis” adalah
landasan yang menjadi dasar kesesuaian dengan tujuan
penetapan Keputusan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penjelasan terperinci” adalah
penjelasan yang menguraikan alasan penetapan Keputusan
sampai ke hal yang bersifat detail dan jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
21 No.5601
Pasal 57
Pada dasarnya Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika
terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya Keputusan,
hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Keputusan.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya
Keputusan dengan batas waktu” adalah Keputusan
yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan
dengan batas waktu.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya
Keputusan atas kejadian pada masa yang akan
datang” adalah Keputusan yang mencantumkan
adanya ketentuan pembatasan dengan kejadian
tertentu.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya
Keputusan dengan penarikan” adalah Keputusan
yang mencantumkan adanya ketentuan pembatasan
dengan Keputusan terhadap penarikan Keputusan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya
Keputusan dengan tugas” adalah Keputusan yang
mencantumkan adanya ketentuan pembatasan
mulai tugas yang harus dilakukan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “mulai dan berakhirnya
Keputusan yang bersifat susulan akibat adanya
perubahan fakta dan kondisi hukum” adalah adanya
data, fakta, dan informasi yang berubah terhadap
Keputusan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5601 22
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “sarana elektronis” antara lain
faksimile, surat elektronik, dan sebagainya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat
massal antara lain keputusan presiden terkait
pengangkatan pegawai negeri sipil dalam pangkat dan
keputusan presiden terkait pensiun pegawai negeri sipil.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah perubahan
sebagian isi Keputusan oleh Pejabat Pemerintahan.
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kesalahan konsideran”
adalah ketidaksesuaian penempatan rumusan baik
pertimbangan maupun dasar hukum dalam
konsideran menimbang dan/atau mengingat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kesalahan redaksional”
adalah kelalaian dalam penulisan dan kesalahan
teknis lainnya.
Huruf c
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
23 No.5601
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara
lain:
1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima
Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;
2. fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang
menjadi dasar Keputusan telah berubah;
3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan
kepentingan umum; atau
4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan
tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5601 24
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh Keputusan yang berakhir dengan sendirinya:
Keputusan pengangkatan pejabat yang masa jabatan yang
bersangkutan telah berakhir, maka Keputusan
pengangkatan tersebut dengan sendirinya menjadi berakhir
dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Bagian 9 dari 9
Ayat (5)
Apabila ketentuan peraturan perundang-undangan
mengatur tentang masa berlakunya suatu Keputusan,
sedangkan dalam Keputusan pengangkatan pejabat yang
bersangkutan tidak dicantumkan secara tegas maka
berakhirnya Keputusan memerlukan penerbitan
Keputusan baru demi kepastian hukum.
Contoh dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi
pemerintahan dari organisasi yang lama ke organisasi
baru yang berakibat pada perubahan nomenklatur jabatan,
sedangkan pemangku jabatan tidak ditentukan masa
berlakunya dalam keputusan pengangkatan, maka
diperlukan penetapan keputusan baru untuk mengakhiri
masa jabatan pejabat yang bersangkutan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
25 No.5601
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pengembalian uang ke kas negara dilakukan baik oleh
Pejabat Pemerintahan yang terkait maupun Warga
Masyarakat yang telah menerima pembayaran yang
dikeluarkan oleh pemerintah.
Pasal 71
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah
kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan
yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau standar operasional prosedur.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi”
adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi
yang dikehendaki dengan rumusan dalam
Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik
kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan
fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5601 26
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “salinan/fotokopi” adalah termasuk
juga copy collationee.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen” adalah setiap informasi
yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis atau bentuk
elektronik yang dikuasai oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang berkaitan dengan aktivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelayanan
publik.
Kewenangan notaris untuk mengesahkan dokumen
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “terdapat keraguan” adalah karena
robek, penghapusan kata, angka dan tanda, perubahan,
kata-kata yang tidak jelas terbaca, penambahan atau
hilangnya lembar halaman yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari dokumen.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
27 No.5601
Huruf b
Yang dimaksud dengan “banding” adalah banding
administratif yang dilakukan pada atasan Atasan
Pejabat yang menetapkan Keputusan konstitutif.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Ayat (1)
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri melakukan pembinaan dan pengembangan
Administrasi Pemerintahan di daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “uang paksa” adalah
sejumlah uang yang dititipkan sebagai jaminan agar
Keputusan dan/atau Tindakan dilaksanakan
sehingga apabila Keputusan dan/atau Tindakan
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5601 28
telah dilaksanakan uang paksa tersebut
dikembalikan kepada Pejabat Pemerintahan yang
bersangkutan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemberhentian sementara”
adalah pemberhentian dalam tenggang waktu
tertentu dengan dibebaskan atau tidak menjalankan
tugas dan wewenang jabatan Administrasi
Pemerintahan.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “media massa” adalah media
cetak dan/atau media elektronik baik nasional
maupun lokal.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
29 No.5601
Pasal 87
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup
Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang
berwenang.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id