NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
UU Nomor 31 Tahun 1997 · Peradilan Militer
Ditjen PP
Teks hasil ekstraksi dari PDF resmi, bukan naskah konsolidasi. Tata letak dan hasil ekstraksi bisa berbeda; cocokkan kutipan dengan PDF asli.
Catatan sumber ↗Lompat ke bagian · 28 bagian
Bagian 1 dari 28
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1997
TENTANG
PERADILAN MILITER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan
mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram,
dan terbib;
b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya
untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian
hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat,
dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam
pembangunan;
c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan kadilan, kebenaran,
ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui peradilan
militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman. Sementara itu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Angkatan
Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan
mempunyai wewenang penyerahan perkara:
d. bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta hukum acara
pidana militer yang selama ini berlaku dalam berbagai undang-undang
sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun
1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertanahan Keamanan
Negara Republik Indonesia serta perkembangan hukum nasional;
e. bahwa…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
e. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 2 Tahun
1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
pengadilan militer juga berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata;
f. bahwa sehubungan denga pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d dan huruf e tersebut di atas dipandang perlu
ditetapkan pengaturan kembali susunan dan kekuasaan pengadilan dan
oditurat di lingkungan peradilan militer, hukum acara pidana militer,
dan hukum acara tata usaha militer dalam satu undang-undang;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25
Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun
1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3316);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3344);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN MILITER.
BAB I…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer,
Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan
Pengadilan Militer Pertempuran.
2. Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer
Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di
lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang
melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan
dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia.
3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia yang selanjutnya disebut Badan atau Pejabat Tata Usaha
Angkatan Bersenjata adalah Badan atau Pejabat di lingkungan
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Departemen
Pertahanan Keamanan serta badan atau pejabat lain yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
berwenang mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara.
4. Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang
selanjutnya disebut Hakim adalah pejabat yang masing-masing
melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan.
5. Hakim Ketua adalah Hakim yang mengetuai majelis hakim dalam
persidangan pengadilan.
6. Hakim Anggota adalah Hakim yang menjadi anggota majelis hakim
di persidangan pengadilan.
7. Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut
Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak
sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan
dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan
sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
8. Oditur…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
8. Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Oditur Jenderal adalah penuntut umum tertinggi
di lingkungan Angkatan Bersenjata, pimpinan dan penanggung
jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan
wewenang Oditurat.
9. Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang
mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini.
10. Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar
Undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu
perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya
diserahkan kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum.
11. Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Penyidik adalah Atasan yang Berhak Mengkuhum, pejabat
Polisi Militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus
oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia tertentu yang berada dan diberi wewenang khusus oleh
Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.di kesatuannya.
13. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu
sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah
beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian
diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya,
atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang
diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu
yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan
atau membantu melakukan tindak pidana itu.
14. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang
karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada
pejabat yang berwenang tentang telah melakukan atau sedang atau
diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
15. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak
yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk
menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak
pidana aduan yang merugikannya.
16. Penyidik…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
16. Penyidik adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.
17. Penagkapan adalah suatu tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia berupa pengekangan sementara waktu
kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti
guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.
18. Penggeledahan badan adalah tindakan Penyidik Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan
badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga
keras ada pada badannya atau dibawahnya serta, untuk disita.
19. Penggeledahan rumah adalah tindakan Penyidik Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia untuk memasuki rumah tempat
tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan
pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.
20. Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia untuk mengambil alih dan/atau
menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang
pengadilan.
21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat
tertentu oleh Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas
perintah Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah
Perkara atau Hakim Ketua atau Kepala Pengadilan dengan
keputusan/penetapannya dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam Undang-undang ini.
22. Penyerahan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara
untuk menyerahkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya
diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
Undang-undang ini.
23. Penutupan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
23. Penutupan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk
tidak menyerahkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum berdasarkan pertimbangan demi kepentingan
hukum atau kepentingan militer dan/atau kepentingan umum.
24. Penghentian penuntutan adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara
untuk tidak menyerahkan perkara pidana ke Pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum yang berwenang karena tidak terdapat cukup bukti
atau perbuatannya ternyata bukan merupakan tindak pidana dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.
25. Tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel peradilan
militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan
bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
26. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan
diadili di sidang Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau
Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
27. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami
sendiri.
28. Keterangan saksi adalah satu alat buti dalam perkara pidana yang
berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan
menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
29. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaan.
30. Penasihat hukum adalah seseorang yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi
persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang
diatur dalam Undang-undang ini.
31. Rehabilitasi adalah hak Terdakwa untuk mendapat pemilihan
haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta
martabatnya dalam hal Terdakwa diputus oleh Pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum yang putusannya bukan pemidanaan menurut cara
yang diatur dalam Undang-undang ini.
32. Terpidana…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan
dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
33. Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang
Bagian 2 dari 28
selanjutnya disebut Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah
administrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang
melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pembinaan dan
penggunaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta
pengelolaan pertahanan keamanan negara.
34. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
yang selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Angkatan
Bersenjata adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia yang berisi tindakan hukum berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan
penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia serta pengelolaan pertahanan keamanan negara
di bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa yang bersifat konkret,
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang
atau badan hukum perdata.
35. Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata
adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia antara orang atau badan hukum
perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
36. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan
atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
dan diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi untuk mendapatkan
putusan.
37. Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang menggugat
Tergugat.
38. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia yang mengeluarkan keputusan
berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan
kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
39. Penetapan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
39. Penetapan adalah Keputusan Hakim Ketua atau Kepala Pengadilan
dalam lingkungan peradilan militer, baik di dalam maupun di luar
sidang, mengenai perkara pidana atau perkara Tata Usaha Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia yang bukan merupakan putusan
akhir.
40. Ganti rugi adalah hak seseorang yang menjadi korban dari tindak
pidana yang langsung atau tidak langsung mendapat kerugian,
untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan
sejumlah uang menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.
41. Upaya hukum adalah:
a. dalam Hukum Acara Pidana Militer, hak terdakwa atau Oditur
untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat
pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat
banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding
atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur
untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan
pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam
hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini;
b. dalam Hukum Acara Tata Usaha Militer, tergugat atau penggugat
untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama atau
tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa banding atau
kasasi, atau permohonan peninjauan kembali putusan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap serta hak pihak ketiga
untuk mengajukan perlawanan pelaksanaan putusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
42. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Prajurit adalah negara yang memenuhi persyaratan yang
ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri
dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela
berkoban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan
nasional serta tunduk kepada hukum militer.
43. Angkatan Bersenjata adalah Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia.
44. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.
45. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia.
Pasal 2…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Pasal 2
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Angkatan
Bersenjata menurut Undang-undang ini:
a. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang merupakan
perbuatan hukum perdata;
b. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digunakan dalam
bidang operasi militer;
c. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digunakan di
bidang keuangan dan perbendaharaan;
d. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang dikeluarkan atas
dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang dikeluarkan
berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau ketentuan
peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana,
hukum pidana militer, dan hukum disiplin prajurit;
f. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang merupakan
pengaturan yang bersifat umum;
g. Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang masih
memerlukan persetujuan.
Pasal 3
(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak
mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya,
hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Angkatan
Bersenjata.
(2) Apabila suatu atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak
mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan tenggang waktu
sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan dimaksud sudah lewat, Badan atau Pejabat
Tata Usaha Angkatan Bersenjata tersebut dianggap sudah menolak
mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
(3) Dalam...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan tidak menentukan tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sesudah lewat tenggang waktu 4 (empat)
bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata
Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan dianggap sudah
mengeluarkan keputusan penolakan.
Pasal 4
Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata tertentu dalam
hal keputusan yang diselenggarakan itu dikeluarkan:
a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau
keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 5
(1) Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di
lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan
keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan
pertahanan keamanan negara.
(2) Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan
negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan
Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima,
dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan
keamanan negara.
Bagian Ketiga
Pembinaan
Pasal 6
Pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer
dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Pasal 7…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
Pasal 7
(1) Pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial
badan-badan Pengadilan dan Oditurat dilakukan oleh Panglima.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus
perkara.
BAB II
SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 8
(1) Pengadilan dalam lingkungan peraturan militer merupakan badan
pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan
Bersenjata.
(2) Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan
Negara Tertinggi.
Pasal 9
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:
1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada
waktu melakukan tindak pidana adalah:
a. Prajurit;
b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang
dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan
undang-undang;
d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan
huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan
Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pangadilan dalam
lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana
yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan
sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi
dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut
dalam satu putusan.
Pasal 10
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana
yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka
1 yang:
a. tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
b. terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah
hukumnya.
Pasal 11
Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara
dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima
perkara itu lebih dahulu harus mengadili perkara tersebut.
Bagian Kedua
Susunan Pengadilan
Pasal 12
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:
a. Pengadilan Militer;
b. Pengadilan Militer Tinggi;
c. Pengadilan Militer Utama; dan
d. Pengadilan Militer Pertempuran.
Pasal 13
Susunan organisasi dan prosedur Pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Bagian Ketiga
Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum
Pasal 14
(1) Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota
Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia.
(2) Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya
ditetapkan dengan Keputusan Panglima.
(3) Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi
dapat bersidang di luar tempat kedudukannya.
(4) Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi
dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala
Pengadilan Militer Utama.
Bagian Keempat
Susunan Persidangan
Pasal 15
(1) Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk
memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama
dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim
Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur Militer
Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.
(2) Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus
perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat
pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang
Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.
(3) Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang
untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding
dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim
Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.
(4) Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan
memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata
pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2
(dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.
Pasal 16…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
Pasal 16
(1) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer paling rendah
berpangkat Mayor, sedang Hakim Anggota dan Oditur Militer
paling rendah berpangkat Kapten.
(2) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Tinggi paling
rendah berpangkat Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur
Militer Tinggi paling rendah berpangkat Letnan Kolonel.
(3) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Utama paling
rendah berpangkat Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal
Pertama, sedangkan Hakim Anggota paling rendah berpangkat
Kolonel.
(4) Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi pada pangkat
Terdakwa yang diadili.
(5) Dalam hal terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan
Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah
berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa dan dalam hal
Terdakwanya perwira tinggi Hakim Ketua. Hakim Anggota dan
Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah
berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa.
(6) Kepangkatan Panitera dalam persidangan:
a. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Pembantu Letnan
Dua dan paling tinggi berpangkat Kapten;
b. Pengadilan Militer paling rendah berpangkat Kapten dan paling
tinggi berpangkat Mayor;
c. Pengadilan Militer Utama paling rendah berpangkat Mayor dan
paling tinggi berpangkat Kolonel.
Pasal 17
(1) Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan
memutuskan suatu perkara pidana dengan 1 (satu) orang Hakim
Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu
berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/Oditur
Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera.
(2) Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Pertempuran
paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan Hakim
Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat Mayor.
(3) Dalam...
Bagian 3 dari 28
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
(3) Dalam hal Terdakwanya berpangkat Letnan Kolonel, Hakim
Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa yang diadili.
(4) Dalam hal Terdakwanya berpangkat Kolonel dan/atau perwira
tinggi, Hakim Ketua, Hakim Anggota, dan Oditur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan
pangkat Terdakwa yang diadili.
Bagian Kelima
Ketentuan bagi Pejabat
Pasal 18
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer, seorang Prajurit harus
memenuhi syarat:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
d. paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
Pasal 19
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Tinggi, seorang Prajurit
harus memenuhi syarat:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
d. paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana
Hukum;
e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
Pasal 20…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
Pasal 20
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Militer Utama, seorang Prajurit
harus memenuhi syarat:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
d. paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana
Hakum;
e. berpengalaman sebagai Hakim Militer Tinggi atau sebagai Oditur
Militer Tinggi; dan
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
Pasal 21
Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul
Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
Pasal 22
Sebelum memangku jabatannya, Hakim wajib mengucapkan sumpah atau
janji menurut agamanya sebagai berikut:
Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau
menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima
langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau
pemberian".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan
ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang
serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
Saya...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan
jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak
membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan
kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi
seorang Hakim Militer/Hakim Militer Tinggi/Hakim Militer Utama yang
berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".
Pasal 23
Hakim dilarang merangkap pekerjaan sebagai:
a. pelaksana putusan pengadilan;
b. penasihat hukum;
c. pengusaha; atau
d. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c
yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
Pasal 24
(1) Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
a. alih jabatan;
b. permintaan sendiri;
c. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
d. menjalani masa pensiun; atau
e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(2) Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya.
Pasal 25
(1) Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas
jabatannya;
d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
(2) Pengusulan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e dilakukan sesudah yang bersangkutan diberi kesempatan
secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan
Hakim.
(3) Pembentukan susunan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim
serta tata cara pembelaan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Panglima sesudah mendengar pertimbangan Kepala
Pengadilan Militer Utama.
Pasal 26
Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
Pasal 27…
Pasal 27
Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan dan yang
diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut
diberhentikan sementara dari jabatannya.
Pasal 28
Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 29
Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Panglima.
Pasal 30
Sebelum memangku jabatannya, Panitera wajib mengucapkan sumpah
atau janji menurut agamanya sebagai berikut:
Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau
menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".
Saya...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima
langsung atau tidak langsung dari siapapun dari siapapun juga sesuatu
janji atau pemberian".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan
ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang
serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan
jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak
membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan
kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi
seorang Panitera yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum
dan keadilan".
Pasal 31
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer, seorang
Prajurit harus memenuhi syarat:
a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (6) huruf a dan Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
b. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas; dan
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di bidang
administrasi peradilan.
Pasal 32
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi,
seorang Prajurit harus memenuhi syarat:
a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (6) huruf b dan Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f;
b. berijazah paling rendah Sarjana Hukum; dan
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera
pada Pengadilan Militer.
Pasal 33
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera pada Pengadilan Militer Utama,
seorang Prajurit harus memenuhi syarat:
a. sesuai…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
a. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (6) huruf c dan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f;
b. berijazah Sarjana Hukum; dan
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera
pada Pengadilan Militer Tinggi.
Pasal 34
Panitera dilarang merangkap pekerjaan sebagai:
a. pelaksana putusan pengadilan;
b. penasihat hukum;
c. pengusaha; atau
d. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c
yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
Pasal 35
(1) Panitera diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
a. alih jabatan;
b. permintaan sendiri;
c. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
d. menjalankan masa pensiun; atau
e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(2) Panitera yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya.
Pasal 36
Panitera diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas
jabatannya;
d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
Pasal 37…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
Pasal 37
Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Panglima.
Pasal 38
(1) Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan
membantu Hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannya sidang.
(2) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di
kepaniteraan.
(3) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,
putusan, dokumen, akta, buku daftar, surat-surat berharga dan
surat-surat lainnya, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, serta
barang bukti yang semuanya disimpan di kepaniteraan.
Pasal 39
Semua daftar, cacatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak
boleh dibawa ke luar kerja kepaniteraan, kecuali atas izin Kepala
Pengadilan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Bagian Keenam
Kekuasaan Pengadilan
Paragraf 1
Kekuasaan Pengadilan Militer
Pasal 40
Pengadilan Militer memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama
perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
b. mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan
huruf c yang Terdakwanya"termasuk tingkat kepangkatan" Kapten
ke bawah; dan
c. mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh
Pengadilan Militer.
Paragraf 2…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -
Paragraf 2
Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi
Pasal 41
(1) Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:
a. memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya
adalah:
1) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b
dan huruf c yang Terdakwanya atau salah satu Terdakwanya
"termasuk tingkat kepangkatan" Mayor ke atas; dan
3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus
diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
b. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Angkatan Bersenjata.
(2) Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat
banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer
dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
(3) Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan
terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer
dalam daerah hukumnya.
Paragraf 3
Kekuasaan Pengadilan Militer Utama
Pasal 42
Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding
perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah
diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang
dimintakan banding.
Pasal 43
(1) Pengadilan Militer Utama memutuskan pada tingkat pertama dan
terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili;
a. antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum
Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
b. antar...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
b. antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
c. antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
(2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:
a. apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya
berwenang mengadili atas perkara yang sama;
b. apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak
berwenang mengadili perkara yang sama.
(3) Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara
Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau
tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan
peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum
Pasal 44
(1) Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:
a. penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan
Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer
Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing;
b. tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan
tugasnya.
(2) Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan
tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari
Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan
Militer Pertempuran.
(3) Pengadilan Militer Utama memberi petunjuk, teguran, atau
peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer,
Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
(4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara.
(5) Pengadilan Militer Utama meneruskan perkara yang dimohonkan
Bagian 4 dari 28
kasasi, peninjauan kembali, dan grasi Mahkamah Agung.
Paragraf 4…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -
Paragraf 4
Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran
Pasal 45
Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat
pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.
Pasal 46
Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan
pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah
pertempuran.
BAB III
SUSUNAN DAN KEKUASAAN ODITURAT
Bagian Pertama
Umum
Pasal 47
(1) Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintah negera di bidang
penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
(2) Oditur adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan
penuntutan.
Pasal 48
Pembinaan teknis yustisial dan pengawasan bagi Oditurat dilakukan oleh
Oditur Jenderal.
Bagian Kedua
Susunan Oditurat
Pasal 49
(1) Oditurat terdiri dari:
a. Oditurat Militer;
b. Oditurat...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
b. Oditurat Milliter Tinggi;
c. Oditurat Jenderal; dan
d. Oditurat Mliter Pertempuran.
(2) Dalam daerah hukum Oditurat Militer dapat dibentuk unit pelaksana
teknis Oditurat Militer sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 50
Susunan organisasi dan prosedur Oditurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan Panglima.
Bagian Ketiga
Nama, Tempat Kedudukan, dan Daerah Hukum
Pasal 51
(1) Tempat kedudukan Oditurat Jenderal berada di Ibukota Negara
Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia.
(2) Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Oditurat Militer, dan
Oditur Militer Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Panglima.
(3) Oditurat Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan
pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah
pertempuran.
Bagian Keempat
Ketentuan bagi Pejabat
Pasal 52
Untuk dapat diangkat menjadi Oditur Militer, seorang Prajurit harus
memenuhi syarat:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
d. paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
Pasal 53…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -
Pasal 53
Untuk dapat diangkat menjadi Oditur Militer Tinggi, seorang Prajurit
harus memenuhi syarat:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
d. paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana
Hukum;
e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
Pasal 54
Untuk dapat diangkat menjadi Oditur Jenderal, seorang Prajurit harus
memenuhi syarat:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;
d. paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;
e. berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; dan
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
Pasal 55
Oditur dan Oditur Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Panglima.
Pasal 56
Sebelum memangku jabatannya, Oditur dan Oditur jenderal wajib
mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya sebagai berikut:
Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk
memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau
menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".
Saya...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima
langsung atau tidak langsung dari siapapun dari siapapun juga sesuatu
janji atau pemberian".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan
ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang
serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan
jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak
membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan
kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi
seorang Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi/Oditur Jenderal Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia yang berbudi baik dan jujur dalam
menegakkan hukum dan keadilan".
Pasal 57
(1) Oditur dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam
melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat,
pemerintah, dan negara serta bertanggungjawab menurut saluran
hararki.
(2) Oditur melaksanakan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan
alat bukti yang sah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa".
(3) Dalam melakukan penuntutan Oditur senantiasa mengindahkan
norma keagamaan, kemanusiaan, dan kesusilaan serta wajib
menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam
masyarakat dengan memperhatikan kepentingan pertahanan
keamanan negara.
Pasal 58
Oditur dan Oditur Jenderal dilarang merangkap pekerjaan sebagai:
a. penasihat hukum;
b. pengusaha; atau
c. pekerjaan lain selain tersebut pada huruf a dan b yang diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Panglima.
Pasal 59…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -
Pasal 59
(1) Oditur dan Oditur Jenderal diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya karena:
a. alih jabatan;
b. permintaan sendiri;
c. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
d. menjalani masa pensiun; atau
e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(2) Oditur dan Oditur Jenderal yang meninggal dunia dengan
sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
Pasal 60
(1) Oditur dan Oditur Jenderal diberhentikan tidak dengan hormat dari
jabatannya karena:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas
jabatannya;
d. melanggar sumpah atau janji jabatannya; atau
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat, dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan
huruf e dilakukan sesudah yang bersangkutan diberi kesempatan
secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan
Oditur.
(3) Panglima Pembentukan susunan dan tata Kerja Majelis Kehormatan
Oditur serta tata cara pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh lima sesudah mendengar pertimbangan
Oditur Jenderal.
Pasal 61…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -
Pasal 61
Oditur dan Oditur Jenderal sebelum diberhentikan tidak dengan hormat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat diberhentian
sementara dari jabatannya.
Pasal 62
Apabila terhadap seorang Oditur dan Oditur Jenderal ada perintah
penangkapan dan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya
Oditur dan Oditur Jenderal tersebut diberhentikan sementara dari
jabatannya.
Pasal 63
Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59, Pasal 60, dan Pasal 61 diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Panglima.
Bagian Kelima
Kekuasaan Oditurat
Paragraf 1
Kekuasaan Oditurat Militer
Pasal 64
(1) Oditurat Militer mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya;
1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b
dan huruf c yang Terdakwanya :termasuk tingkat
kepangkatan" Kapten ke bawah;
3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus
diadili oleh Pengadilan Militer;
b. melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum;
c. melakukan pemeriksaan tambahan.
(2) Selain...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -
(2) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Oditurat Militer dapat melakukan penyidikan.
Paragraf 2
Kekuasaan Oditurat Militer Tinggi
Pasal 65
(1) Oditurat Militer Tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang Terdakwanya
adalah:
1) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b
dan huruf c yang Terdakwanya atau salah satu Terdakwanya
"termasuk tingkat kepangkatan" Mayor ke atas; dan
3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus
diadili oleh Pangadilan Militer Tinggi;
b. melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum;
c. melakukan pemeriksaan tambahan.
(2) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Oditurat Militer Tinggi dapat melakukan penyidikan.
Paragraf 3
Kekuasaan Oditurat Jenderal
Pasal 66
Oditurat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:
a. membina, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas dan
wewenang Oditurat;
b. menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan guna kepentingan
penegakan serta kebijaksanaan; dan
c. dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara
tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus,
mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer,
dan badan penegak hukum lain.
Pasal 67…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 31 -
Pasal 67
Oditur Jenderal mempunyai tugas dan wewenang:
a. selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat,
mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang penuntutan di
lingkungan Angkatan Bersenjata;
b. mengendalikan dan mengawasi penggunaan wewenang penyidikan,
penyerahan perkara, dan penuntutan di lingkungan Angkatan
Bersenjata;
c. menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai
permohonan grasi dalam hal pidana mati, permohonan atau rencana
pemberian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi; dan
d. melaksanakan tugas khusus dari Panglima sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 4
Kekuasaan Oditurat Militer Pertempuran
Pasal 68
(1) Oditurat Militer Pertempuran mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh
mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1;
b. melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan Militer
Pertempuran.
(2) Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Oditurat Militer Pertempuran dapat melakukan
penyidikan sejak awal tanpa perintah Oditur Jenderal dalam hal ada
perintah langsung dari Panglima atau Komandan Komando Operasi
Pertempuran.
BAB IV…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 32 -
BAB IV
HUKUM ACARA PIDANA MILITER
Bagian Pertama
Penyidikan
Paragraf 1
Penyidik dan Penyidik Pembantu
Pasal 69
(1) Penyidik adalah:
a. Atasan yang Berhak Menghukum;
b. Polisi Militer; dan
c. Oditur.
(2) Penyidik Pembantu adalah:
a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; dan
d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 70
Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Penyidik dan Penyidik
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
Pasal 71
(1) Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa
yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh
seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
c. mencari keterangan dan barang bukti;
d. menyuruh...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -
d. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan
memeriksa tanda pengenalnya;
e. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan
pemeriksaan surat-surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. memanggil sesorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
Tersangka atau Saksi;
h. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan
orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggungjawab.
(2) Selain mempunyai wewenang sebagaimana dimkasud pada ayat (1),
Bagian 5 dari 28
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b
atau huruf c, juga mempunyai wewenang;
a. melaksanakan perintah Atasan yang Berhak Menghukum untuk
melakukan penahanan Tersangka; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Atasan yang
berhak Menghukum.
Pasal 72
(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tidak mengurangi
ketentuan lain dalam Undang-undang ini.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b
atau huruf c menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya
kepada Perwira Penyerah Perkara, Atasan yang Berhak
Menghukum, dan Oditur sebagai penuntut umum.
(3) Penyerahan berkas perkara kepada Oditur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus disertai penyerahan tanggung jawab atas
Tersangka dan barang bukti.
Pasal 73
Penyidik Pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan
wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72
terhadap tindak pidana yang terjadi di kesatuannya, kecuali dalam hal
pemberkasan dan penyerahan berkas perkara kepada Oditurat.
Pasal 74…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -
Pasal 74
Atasan yang Berhak Menghukum mempunyai wewenang:
a. melakukan penyidikan terhadap Prajurit bawahannya yang ada di
bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan
oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf
b atau huruf c;
b. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf
c;
c. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf
c; dan
d. melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya
yang ada di bawah wewenang komandonya.
Paragraf 2
Penangkapan dan Penahanan
Pasal 75
(1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan
penangkapan.
(2) Penangkapan terhadap Tersangka di luar tempat kedudukan Atasan
yang Berhak Menghukum yang langsung membawahkannya dapat
dilakukan oleh penyidik setempat di tempat Tersangka ditemukan,
berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya.
(3) Pelaksanaan penangkapan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan dengan surat perintah.
Pasal 76
(1) Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga
keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang
cukup.
(2) Terhadap Tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan
penangkapan, kecuali dalam hal Tersangka sudah dipanggil secara
sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tersebut
tanpa alasan yang sah.
(3) Penangkapan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -
(3) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.
Pasal 77
(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Penyidik atau
anggota Polisi Militer atau anggota bawahan Atasan yang Berhak
Menghukum yang bersangkutan dengan memperhatikan surat
perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka,
menyebutkan alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan
yang dipersangkakan, dan tempat ia diperiksa.
(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat
perintah, dengan ketentuan bahwa penagkapan harus segera
menyerahkan Tersangka beserta barang bukti yang ada kepada
Penyidik yang terdekat.
(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada keluarganya segera sesudah penangkapan
dilakukan.
(4) sesudah penangkapan dilaksanakan, Penyidik wajib segera
melaporkan kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang
bersangkutan.
Pasal 78
(1) Untuk kepentingan penyidikan Atasan yang Berhak Menghukum
dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan
Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
(2) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh
Perwira Penyerah Perkara yang berwenang dengan keputusannya
untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus
delapan puluh) hari.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menutup kemungkinan dikeluarkannya Tersangka dari tahanan
sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan
pemeriksaan sudah dipenuhi.
(4) Sesudah waktu 200 (dua ratus) hari, Tersangka harus sudah
dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Pasal 79…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 36 -
Pasal 79
(1) Penahanan atau perpanjangan penahanan dilakukan terhadap
Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat
(2) yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti
yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan
kekhawatiran bahwa Tersangka akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau
membuat keonaran.
(2) Penahanan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dikenakan terhadap Tersangka yang disangka melakukan tindak
pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam
tindak pidana yang diancam dengan pidana panjara 3 (tiga) bulan
atau lebih.
(3) Penahanan atau perpanjangan penahanan hanya dapat dilakukan
apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dipenuhi.
Pasal 80
(1) Penahanan atau perpanjangan penahanan terhadap Tersangka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan oleh Penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat
keputusan penahanan atau surat keputusan perpanjangan penahanan
yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan
penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang
dipersangkakan serta tempat ia ditahan.
(2) Tembusan surat perintah pelaksanaan penahanan atau perpanjangan
penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
keluarganya.
(3) Penahanan dilaksanakan di rumah tahanan militer atau tempat lain
yang ditentukan oleh Panglima.
Pasal 81
(1) Atas permintaan Tersangka, Atasan yang Berhak Menghukum atau
Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangan
masing-masing berdasarkan saran Polisi Militer atau Oditur dapat
mengadakan penangguhan penahanan dengan persyaratan yang
ditentukan.
(2) Karena...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 37 -
(2) Karena jabatannya, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira
Penyerah Perkara sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan
penahanan dalam hal Tersangka melanggar persyaratan
sebagiamana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 3
Penggeledahan dan Penyitaan
Pasal 82
Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan
penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan
badan.
Pasal 83
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b
atau huruf c dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan
penggeledahan rumah yang diperlukan.
(2) Pelaksanaan penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan surat perintah komandan/Kepala dari
Penyidik yang menangani perkara.
(3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksika oleh 2 (dua) orang
saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya, dan dalam
hal Tersangka tidak hadir atau penghuni menolak, pelaksanaan
pemasukan rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau lurah atau
ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi.
(4) Penggeledahan yang dilakukan di dalam kesatrian atau asrama
Angkatan Bersenjata dilakukan dengan seizin komandan/Kepala
Kesatrian atau pimpinan asrama tersebut dengan disaksikan oleh 2
(dua) orang saksi.
(5) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah
rumah, harus dibuat acara dan salinannya disampaikan kepada
penghuni, atau pemilik rumah, atau komandan/kepala kesatrian,
atau pimpinan asmara yang bersangkutan.
Pasal 84
(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila Penyidik
harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat
perintah penggeledahan terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5), Penyidik
dapat melakukan penggeledahan:
a. di...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 38 -
a. di halaman rumah tempat Tersangka bertempat tinggal, berdiam
atau berada, dan yang ada di atasnya;
b. di setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau
berada; dan
c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.
(2) Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penyidik tidak diperkenankan memeriksa
atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan
benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan,
kecuali benda yang berhubungan atau diduga telah dipergunakan
untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera
melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang
bersangkutan.
Pasal 85
Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik dilarang memasuki:
a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
b. tempat yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah atau upacara
keagamaan;
c. ruang yang didalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan;
d. tempat di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berdasarkan
kepentingan pertahanan keamanan negara tidak bebas dimasuki.
Pasal 86
(1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyidik atau anggota Polisi
Militer atas perintah Penyidik berwenang menggeledah pakaian,
termasuk benda yang dibawanya.
(2) Pelaksanaan penggeledahan badan Tersangka hanya dapat
dilakukan oleh Penyidik.
Pasal 87
(1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan
penyitaan.
(2) Pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan surat perintah.
(3) Dalam...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 39 -
(3) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila Penyidik
harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat
perintah penyitaan terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik dapat melakukan
penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera
melaporkannya kepada atasan Penyidik yang berwenang
mengeluarkan surat perintah penyitaan untuk memperoleh
persetujuannya.
Pasal 88
(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
a. benda atau tagihan Tersangka seluruh atau sebagian yang diduga
diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
b. benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
tindak pidana;
d. benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan
tindak pidana; atau
e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak
pidana yang dilakukan.
(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena
pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan,
dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 89
Dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang
ternyata atau yang patut diduga sudah dipergunakan untuk melakukan
tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
Pasal 90…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -
Pasal 90
Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik berwenang menyita paket atau
surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan
oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi
atau pengangkutan, sepanjang paket atau surat atau benda tersebut
diperuntukan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk
itu kepada Tersangka dan/atau kepada pejabat kantor pos dan
telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan
yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.
Pasal 91
(1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda
yang dapat disita supaya menyerahkan benda tersebut kepadanya
untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan
benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
(2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan
kepada Penyidik apabila surat atau tulisan itu berasal dari
Tersangka atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau
diperuntukan baginya atau apabila benda tersebut merupakan alat
untuk melakukan tindak pidana.
Pasal 92
Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut
undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut
rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas
izin khusus Kepala Pengadilan yang berwenang, kecuali undang-undang
menentukan lain.
Pasal 93
(1) Benda sitaan negara disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan
negara dalam lingkungan peradilan militer.
(2) Penyimpanan benda sitaan negara dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang
berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses
peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh
siapapun juga.
(3) Rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
Pasal 94…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 41 -
Pasal 94
(1) Dalam hal benda sitaan terdiri dari benda yang dapat lekas rusak
atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan
Bagian 6 dari 28
sampai putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan
memperoleh kekuatan hukum tetap atau apabila biaya penyimpanan
benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan
persetujuan Tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan
sebagai berikut:
a. apabila perkara masih ada di tangan Penyidik atau Oditur, benda
tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik
atau Oditur dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya;
b. apabila perkara sudah ada di tangan Pengadilan, benda tersebut
dapat diamankan atau dijual lelang oleh Oditur atas izin Hakim
yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa
atau kuasanya.
(2) Uang hasil penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipakai sebagai barang bukti.
(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan
sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan,
dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk
dimusnahkan.
Pasal 95
(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau
kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau
kepada mereka yang paling berhak apabila:
a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau
ternyata tidak merupakan tindak pidana; atau
c. perkara tersebut ditutup demi kepentingan umum, kepentingan
militer atau kepentingan hukum, kecuali apabila benda itu diduga
diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk
melakukan suatu tindak pidana.
(2) Apabila...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 42 -
(2) Apabila perkara sudah diputus, benda yang dikenakan penyitaan
dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam
putusan tersebut, kecuali apabila menurut putusan Hakim benda itu
dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan
sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau apabila benda tersebut
masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
Paragraf 4
Pemeriksaan surat
Pasal 96
(1) Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang
dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau
perusahaan komunikasi atau jawatan atau pengangkutan apabila
benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai
hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
(2) Untuk kepentingan tersebut Penyidik dapat meminta kepada kepala
kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan
komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya
surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda
penerimaan.
(3) Hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan
menurut ketentuan yang diatur pada ayat tersebut.
Pasal 97
(1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada
hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut
dilampirkan pada berkas perkara.
(2) Apabila sesudah diperiksa, ternyata surat itu tidak ada hubungannya
dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera
diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan
atau perusahaan komunikasi atau jawatan atau perusahaan
pengangkutan lain sesudah dibubuhi cap yang berbunyi "sudah
dibuka oleh Penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan
beserta identitas Penyidik.
(3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam
proses peradilan atas kekuatan sumpah jabatan wajib merahasiakan
dengan sungguh-sungguh isi surat yang dikembalikan.
Pasal 98…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 43 -
Pasal 98
(1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97.
(2) Salinan berita acara tersebut oleh Penyidik dikirimkan kepada
kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau
perusahaan komunikasi, atau kepala jawatan atau perusahaan
pengangkutan yang bersangkutan.
Paragraf 5
Pelaksanaan Penyidikan
Pasal 99
(1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan
tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan
tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang
diperlukan.
(2) Dalam hal yang menerima laporan atau pengaduan adalah Atasan
yang Berhak Menghukum, ia segera menyerahkan pelaksanaan
penyidikan kepada Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf b atau huruf c untuk melakukan penyidikan.
(3) Dalam hal yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, mereka
wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada
Atasan yang Berhak Menghukum Tersangka.
Pasal 100
(1) Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau
menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung
tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 berhak mengajukan
laporan atau pengaduan kepada Penyidik baik lisan maupun tertulis.
(2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat yang dilakukan
oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 untuk
melakukan tindak pidana terhadap ketentuan umum atau terhadap
jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal
tersebut kepada Penyidik atau atasan yang berwenang.
(3) Sesudah...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 44 -
(3) Sesudah menerima laporan, Penyidik harus membuat surat tanda
terima laporan atau pengaduan, diberikan kepada yang
bersangkutan dengan ditandatangani oleh pelapor dan penerima
laporan.
Pasal 101
(1) Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera
menyerahkan berkas itu kepada Atasan yang Berhak perkara
Menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada
Oditur yang bersangkutan.
(2) Perwira Penyerah Perkara dapat menghentikan penyidikan dengan
surat keputusan berdasarkan pendapat hukum dari Oditur.
Pasal 102
(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap,
sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas
ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap
Tersangka guna diserahkan langsung kepada Penyidik.
(2) Sesudah menerima penyerahan Tersangka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan
tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penyidikan.
(3) Sesudah menerima laporan tersebut, Penyidik segera datang ke
tempat kejadian dan dapat melarang setiap orang meninggalkan
tempat itu selama pemeriksaan belum selesai.
(4) Pelanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dipaksa tinggal di tempat sampai pemeriksaan dimaksud di atas
selesai.
Pasal 103
(1) Penyidik yang melakukan penyidikan, dengan menyebutkan alasan
pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan
Saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan
yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara
diterimanya surat panggilan dan tanggal seseorang diharuskan
memnuhi panggilan tersebut.
(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan apabila ia
tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi.
(3) Apabila...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 45 -
(3) Apabila panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dipenuhi, Penyidik memerintahkan petugas Polisi Militer untuk
membawa Tersangka atau Saksi yang dipanggil secara paksa.
(4) Panggilan kepada Tersangka atau Saksi Prajurit melalui
komandan/kepala kesatuan.
(5) Komandan/kepala kesatuan wajib memerintahkan anak buahnya
yang dipanggil selaku Tersangka atau Saksi untuk datang
memenuhi panggilan tersebut.
Pasal 104
Apabila Tersangka atau Saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut
dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan
pemeriksaan, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediamannya atau
di tempat lain yang ditentukan Penyidik.
Pasal 105
Dalam hal seorang Tersangka melakukan suatu tindak pidana, sebelum
dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan
kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan Hukum
atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat
Hukum.
Pasal 106
(1) Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap
Tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan
dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, Penasihat Hukum
dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar
pemeriksaan terhadap Tersangka.
Pasal 107
(1) Saksi diperiksa tidak dengan disumpah kecuali apabila ada cukup
alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hasir dalam
pemeriksaan di Pengadilan.
(2) Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang
satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan
yang sebenarnya.
(3) Dalam...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 46 -
(3) Dalam pemeriksaan, Tersangka ditanya apakah ia memghendaki
didengarnya Saksi yang dapat menguntungkan dirinya dan apabila
ada, hal itu dicatat dalam berita acara.
(4) Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui
Penyidik, Saksi tersebut wajib dipanggil dan diperiksa.
Pasal 108
(1) Keterangan Tersangka dan/atau Saksi kepada Penyidik diberikan
tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.
(2) Penyidik mencatat semua keterangan Tersangka dan/atau Saksi
dalam berita acara teliti sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan
oleh Tersangka atau Saksi.
(3) Keterangan Tersangka dan/atau Saksi dicatat dalam berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditandatangani oleh
Penyidik dan oleh yang memberi keterangan sesudah mereka
menyetujui isinya.
(4) Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi tidak mau membubuhkan
tandatangannya, Penyidik mencatat hal itu dalam berita acara
dengan menyebut alasannya.
(5) Dalam pelanggaran lalu lintas, Penyidik membuat berita acara
pelanggaran lalu lintas yang memuat jenis pelanggaran lalu lintas
yang dilakukan oleh Tersangka dan ditandatangani Penyidik dan
Tersangka, selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan
Militer/Pengadilan Militer Tinggi melalui Oditur Militer/Oditur
Militer Tinggi yang berwenang.
Pasal 109
Dalam hal Tersangka dan/atau Saksi yang harus didengar keteranganya
berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik yang
melaksanakan penyidikan, pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau
Saksi dapat dibebankan kepada Penyidik di tempat kediaman atau tempat
tinggal Tersangka dan/atau Saksi tersebut.
Pasal 110
(1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat
seorang ahli atau seorang yang memiliki keahlian khusus.
(2) Seorang...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 47 -
(2) Seorang ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan
sumpah atau janji di muka Penyidik bahwa ia akan memberikan
keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali
apabila karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya
yang mewajibkan ia menyimpan rahasia, ia dapat menolak untuk
memberikan keterangan yang diminta.
Pasal 111
Penyidik wajib segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan
memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu,
tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan
tempat tinggal dari Tersangka dan/atau Saksi, keterangan Tersangka
dan/atau Saksi, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu
yang dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan.
Pasal 112
Dalam hal Tersangka ditahan dalam waktu 1 (satu) hari sesudah perintah
penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh Penyidik.
Pasal 113
(1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil
penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat
(5).
(2) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang
penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi
tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik meupun penghuni
dan/atau kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan 2
(dua) orang Saksi.
(3) Dalam hal Tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan
tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut
alasannya.
Pasal 114
(1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, Penyidik
dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang
bersangkutan.
(2) Penyidik...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 48 -
(2) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu
untuk tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan
berlangsung.
Pasal 115
(1) Dalam hal Penyidik melakukan penyitaan, Penyidik membuat berita
acara dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik
maupun orang atau keluarganya dari siapa benda tersebut disita,
dan/atau kepala desa atau lurah atau ketua lingkungan dengan 2
(dua) orang Saksi.
(2) Dalam hal orang darimana benda tersebut disita atau keluarganya
tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal tersebut dicatat
dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
(3) Salinan dari berita acara itu disampaikan oleh Penyidik kepada
orang darimana benda tersebut disita atau keluarganya dan kepala
desa atau lurah.
Pasal 116
(1) Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga
ada dugaan dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku
atau kitab, daftar dan sebagainya, Penyidik segera pergi ke tempat
yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku
Bagian 7 dari 28
atau kitab, daftar dan sebagainya dan apabila perlu menyitanya.
(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
menurut ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 115.
Pasal 117
(1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa suatu surat atau tulisan palsu
atau dipalsukan atau diduga palsu oleh Penyidik, untuk kepentingan
penyidikan, oleh Penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai
hal itu dari seorang ahli.
(2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang
dipalsukan, Penyidik dapat datang atau meminta kepada pejabat
penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan
surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan
sebagai bahan perbandingan.
(3) Dalam...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 49 -
(3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan,
menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 116, Penyidik dapat meminta supaya daftar
itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat
permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan
menyerahkan tanda penerimaan.
(4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menjadi
bagian dari suatu daftar, pejabat penyimpan umum membuat salinan
sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang
di bagian bawah dari salinan itu pejabat penyimpan umum mencatat
apa sebab salinan itu dibuat.
(5) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang
ditentukan dalam surat permintaan tanpa alasan yang sah, Penyidik
berwenang mengambilnya.
(6) Semua biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
dibebankan pada dan sebagai biaya perkara.
Pasal 118
(1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani
seorang korban baik luka, keracunan maupun mati, yang diduga
karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang
mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran
kehakiman atau dokter, dan/atau ahli lainnya.
(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertulis, yang dalam itu surat disebut dengan tegas
untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau
pemeriksaan bedah mayat.
(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter
pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh
penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang
memuat identitas mayat, dilak, dan diberi cap jabatan yang
dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain pada mayat.
Pasal 119
(1) Dalam hal sangat diperlukan untuk keperluan pembuktian dan
bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib
memberitahukannya terlebih dahulu kepada keluarga korban.
(2) Dalam...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -
(2) Dalam hal keluarga korban keberatan, Penyidik wajib menerangkan
dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu
dilakukannya pembedahan tersebut.
(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada tanggapan apapun dari
keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan tidak diketemukan,
Penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118.
Pasal 120
Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan
penggalian mayat, pelaksanaannya menurut ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) dan Pasal 119 ayat (1).
Pasal 121
Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pelaksanaan
penyidikan ditanggung oleh negara.
Bagian Kedua
Penyerahan Perkara
Pasal 122
(1) Perwira Penyerah Perkara adalah:
a. Panglima;
b. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala
Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menunjuk komandan.kepala kesatuan bawahan
masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan
Komando Resor Militer, untuk bertindak selaku Perwira Penyerah
Perkara.
Pasal 123
(1) Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang:
a. memerintahkan Penyidik untuk melakukan penyidikan;
b. menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
c. memerintahkan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -
c. memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
d. memperpanjang penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78;
e. menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang
penyelesaian suatu perkara;
f. menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili;
g. menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin
Prajurit; dan
h. menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi
kepentingan umum/militer.
(2) Kewenangan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer
hanya ada pada Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 122 ayat (1) huruf a.
(3) Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan
pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan
perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya.
Pasal 124
(1) Oditur sesudah menerima hasil penyidikan dari Penyidik segera
mempelajari dan meneliti apakah hasil penyidikan sudah lengkap
atau belum.
(2) Dalam hal persyaratan formal kurang lengkap, Oditur meminta
supaya Penyidik segera melengkapinya.
(3) Apabila hasil penyidikan ternyata belum cukup, Oditur melakukan
penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan
berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal
yang harus dilengkapi.
(4) Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak
diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan
persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.
Pasal 125…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 52 -
Pasal 125
(1) Kecuali perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan
sesudah meneliti berkas perkara Oditur membuat dan
menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara
yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada
Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau
ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau
kepentingan militer.
(2) Dalam hal Perwira Penyerah Perkara tidak sependapat dengan
Oditur, ia wajib memberikan jawaban tertulis.
Pasal 126
(1) Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
125 ayat (1), Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan:
a. Surat Keputusan Penyerahan Perkara;
b. Surat Keputusan tentang Penyelesaikan menurut Hukum Disiplin
Prajurit; atau
c. Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.
(2) Dalam perkara tertentu apabila kepentingan umum atau kepentingan
militer menghendakinya, Panglima dapat mempertimbangkan suatu
penutupan perkara dengan mengeluarkan surat keputusan
penutupan perkara demi kepentingan umum atau kepentingan
militer.
(3) Sebelum mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Panglima mendengar pendapat dari Oditur Jenderal dan apabila
dipandang perlu juga dari pejabat lain.
Pasal 127
(1) Apabila Perwira Penyerah Perkara menentukan bahwa perkara akan
diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peraidlan militer
atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sedangkan
Oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan peradilan perkara
perlu diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer
atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan apabila
Oditur tetap pada pendiriannya, Oditur mengajukan permohonan
dengan disertai alasan-lasannya kepada Perwira Penyerah Perkara
tersebut, supaya perbedaan pendapat diputuskan oleh Pengadilan
Militer Utama dalam sidang.
(2) Perwira...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 53 -
(2) Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mengirimkan permohonan Oditur tersebut dan berkas perkara
yang disertai dengan pendapatnya kepada Pengadilan Militer Utama
dan sesudah mendengar pendapat Oditur Jenderal di persidangan
Pengadilan Militer Utama, dengan putusannya Hakim menyatakan
perkara tersebut diajukan atau tidak diajukan ke Pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum.
(3) Apabila Pengadilan Militer Utama memutuskan perkara tersebut
harus diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer
atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira
Penyarah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
melaksanakan penyerahan perkara tersbeut sesudah menerima
berkas perkara yang bersangkutan dari Pengadilan Militer Utama.
Pasal 128
Oditur dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam
satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir
bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:
a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan
kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap
penggabungannya;
b. beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain;
atau
c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan
yang lain, tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang
dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan
pemeriksaan.
Pasal 129
Dalam hal Oditur menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa
tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka yang tidak
termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128,
Oditur dapat melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa secara
terpisah.
Pasal 130
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 54 -
Pasal 130
(1) Penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Oditur
dengan melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan yang
berwenang dengan disertai surat dakwaan.
(2) Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan
ditandatangani serta berisi:
a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan,
tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan,
agama, dan tempat tinggal Terdakwa;
b. uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak
pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat
tindak pidana itu dilakukan.
(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.
(4) salinan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan surat dakwaan
disampaikan kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya pada saat
yang bersamaan dengan penyampaian Surat Keputusan Penyerahan
Perkara dan surat dakwaan tersebut ke Pengadilan, dan
tembusannya disampaikan kepada Penyidik.
Pasal 131
(1) Oditur dapat mengubah surat dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum sidang Pengadilan pada tingkat pertama/Pengadilan tingkat
pertama dan terakhir dimulai dengan tujuan untuk menyempurnakan
dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
(2) Salinan perubahan surat dakwaan disampaikan kepada Terdakwa
atau Penasihat Hukumnya dan Perwira Penyerah Perkara.
Bagian…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 55 -
Bagian Ketiga
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Paragraf 1
Persiapan Persidangan
Pasal 132
Sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima
pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi,
Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera
memperlajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan
yang dipimpinnya.
Pasal 133
(1) Dalam hal Kepala Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi
berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang
dari Pengadilan yang dipimpinnya, ia membuat penetapan yang
memuat alasannya dan segera mengembalikan berkas perkara
tersebut kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang
bersangkutan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan
Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang.
(2) Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan
menyampaikan penetapan beserta berkas perkaranya kepada
Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi di daerah hukum
Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang tercantum
dalam penetapan itu.
(3) Salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan
Oditurat Militer/Oditurat Militer yang bersangkutan.
Pasal 134
(1) Dalam hal Oditur berkeberatan terhadap penetapan Pengadilan
Militer/Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 133, ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan
Militer/Pengadilan Militer Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari
sesudah penetapan diterima.
(2) Tidak dipenuhinya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan batalnya perlawanan.
(3) Perlawanan tersebut yang memuat alasannya disampaikan melalui
Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan.
(4) Dalam...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 56 -
(4) Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah perlawanan diterima,
Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi wajib meneruskan
perlawanan tersebut kepada Pengadilan Militer Tinggi yang
berwenang/Pengadilan Militer Utama.
Pasal 135
(1) Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah menerima perlawanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dapat menguatkan
atau menolak perlawanan itu dengan penetapan.
(2) Dalam hal Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menguatkan perlawanan Oditur, Pengadilan tersebut dengan
Bagian 8 dari 28
penetapannya membatalkan penetapan Pengadilan
Militer/Pengadilan Militer Tinggi dan selanjutnya memerintahkan
Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan
untuk menyidangkan perkara tersebut.
(3) Apabila Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak
perlawanan Oditur, Pengadilan tersebut dengan penetapannya
mengirimkan berkas perkara beserta surat lampirannya kepada
Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi lain yang berwenang.
(4) Salinan penetapan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
disampaikan kepada Oditurat Militer/Oditur Militer Tinggi yang
bersangkutan.
Pasal 136
(1) Dalam hal Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132
berpendapat bahwa suatu perkara termasuk wewenangnya, Kepala
Pengadilan tersebut menunjuk Majelis Hakim yang akan
menyidangkan perkara yang bersangkutan.
(2) Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara
menetapkan hari sidang dan memerintahkan supaya Oditur
memanggil Terdakwa dan Saksi.
Paragraf 2
Penahanan
Pasal 137
(1) dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan
Militer/Pengadilan Militer Tinggi, Hakim Ketua berwenang;
a. apabila...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 57 -
a. apabila Terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib
menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari
tahanan sementara;
b. guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk
menahan Terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila
diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai,
dapat diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer/Kepala
Pengadilan Militer Tinggi untuk paling lama 60 (enam puluh) hari.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2)
tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya Terdakwa dari tahanan
sebelum berakhirnya waktu penahanan tersebut, apabila
kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
(4) Sesudah waktu 90 (sembilan puluh) hari, walaupun perkara tersebut
belum diputus, Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi
hukum.
(5) Penahanan/perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa hanya
dapat dikenakan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2).
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku juga pada pemeriksaan tingkat
banding di Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer
Utama.
Pasal 138
(1) Dikecualikan dari waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 137, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap
Terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan
tidak dapat dihindarkan karena:
a. Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9
(sembilan) tahun atau lebih.
(2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal
penahanan tersebut masih diperlukan dapat diperpanjang paling
lama 30 (tiga puluh) hari.
(3) Perpanjangan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 58 -
(3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas
dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
a. pemeriksaan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh Pengadilan
Militer diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi;
b. pemeriksaan tingkat pertama yang dilaksanakan oleh Pengadilan
Militer Tinggi diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama;
c. pemeriksaan tingkat banding yang dilaksanakan oleh Pengadilan
Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama diberikan oleh
Mahkamah Agung.
(4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan
dengan penuh tanggung jawab.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup
kemungkinan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum
berakhirnya waktu penahanan tersebut, apabila kepentingan
pemeriksaan sudah terpenuhi.
(6) Sesudah waktu 60 (enam puluh) hari, walaupun perkara tersebut
belum selesai diperiksa atau belum diputus, Terdakwa harus sudah
dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
(7) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam pemeriksaan
tingkat pertama dan dalam pemeriksaan tingkat banding kepada
Ketua Mahkamah Agung.
Paragraf 3
Pemanggilan
Pasal 139
(1) Berdasarkan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136 ayat (2), Oditur mengeluarkan surat kepada Terdakwa
dan Saksi yang memuat hari, tanggal, panggilan waktu, tempat
sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil.
(2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh Terdakwa atau Saksi
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
Pasal 140…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 59 -
Pasal 140
(1) Pemanggilan untuk datang ke sidang Pengadilan dimaksud dalam
Pasal 139 dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat
panggilan kepada:
a. Terdakwa dan/atau Saksi Prajurit melalui Atasan yang berhak
Menghukum atau Atasan langsungnya yang selanjutnya ia wajib
memerintahkan Terdakwa dan/atau Saksi untuk menghadap ke
sidang Pengadilan;
b. Terdakwa dan/atau Saksi Prajurit yang berada dalam tahanan
karena perkara lain melalui pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan penahanan tersebut;
c. Terdakwa dan/atau Saksi orang sipil langsung kepada yang
bersangkutan di tempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhir
atau apabila Terdakwa dan/atau Saksi sedang tidak ada di tempat
tinggalnya atau tempat kediaman terakhir melalui instansi
kepolisian setempat atau kepala desa atau lurah atau ketua
lingkungan;
d. Terdakwa dan/atau Saksi orang sipil yang berada dalam tahanan
karena perkara lain, melalui instansi yang bertanggung jawab
atas pelaksanaan penahanan dan atas izin pejabat yang
memerintahkan penahanan tersebut.
(2) Apabila yang dipanggil di luar negeri, pemanggilan dilakukan
melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang
dipanggil itu biasa berdiam.
(3) Penerimaan surat panggilan oleh Terdakwa, Saksi, atau orang lain,
dilakukan dengan surat tanda terima.
(4) Atasan yang Berhak Menghukum atau Atasan langsung Terdakwa
dan/atau Saksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b sesudah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memerintahkan Terdakwa dan/atau Saksi untuk
menghadap ke sidang Pengadilan.
Bagian…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 60 -
Bagian Keempat
Acara Pemeriksaan Biasa
Paragraf 1
Pemeriksaan dan Pembuktian
Pasal 141
(1) Pada hari sidang yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136 ayat (2) Pengadilan bersidang.
(2) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan
menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara
kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
(3) Dalam perkara yang menyangkut rahasia militer dan/atau rahasia
negara, Hakim Ketua dapat menyatakan sidang tertutup untuk
umum.
(4) Hakim Ketua memimpin pemeriksaan di sidang Pengadilan yang
dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh
Terdakwa dan Saksi.
(5) Apabila Terdakwa dan/atau Saksi tidak memahami bahasa
Indonesia, bisu dan/atau tuli, Hakim Ketua dapat menunjuk seorang
juru bahasa atau penerjemah yang bersumpah atau berjanji akan
menerjemahkan dengan benar.
(6) Apabila Terdakwa dan/atau Saksi bisu dan/atau tuli tetapi dapat
menulis, pemeriksaan terhadapnya dilakukan secara tertulis dan
harus dibacakan.
(7) Dalam hal seseorang tidak boleh menjadi Saksi dalam suatu
perkara, ia tidak boleh menjadi juru bahasa atau penerjemah.
(8) Hakim Ketua wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau
diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa dan/atau Saksi
memberikan jawaban secara tidak bebas.
(9) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (4), dan ayat (8) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.
(10) Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan,
pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
Pasal 142…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 61 -
Pasal 142
(1) Hakim Ketua memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil masuk ke
ruang sidang, dan dihadapkan dengan pengawalan tetapi dalam
keadaan bebas.
(2) Apabila dalam pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan dan tidak
hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Hakim Ketua
meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah.
(3) Apabila Terdakwa dipanggil secara tidak sah, Hakim Ketua
menunda persidangan dan memerintahkan supaya Terdakwa
dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
(4) Apabila Terdakwa ternyata sudah dipanggil secara sah tetapi tidak
datang di sidang tanpa alasan yang sah, Hakim Ketua
memerintahkan supaya Terdakwa dihadirkan secara paksa pada
sidang berikutnya.
(5) Apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semua hadir
pada hari sidang, pemeriksaan terhadap yang hadir dapat
dilangsungkan.
(6) Panitera mencatat laporan dari Oditur mengenai pelaksanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kemudian
menyampaikannya kepada Hakim Ketua.
Pasal 143
Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan
diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan
berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali
berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan,
dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
Pasal 144
(1) Pada permulaan sidang, Hakim Ketua menanyakan kepada
Terdakwa tentang nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat,
jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin,
kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal, kemudian
mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu
yang didengar dan dilihatnya di sidang.
(2) Hakim...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 62 -
(2) Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa tentang Penasihat
Hukum yang akan mendampinginya dan apabila ada, Hakim Ketua
meminta surat perintah atau surat izin tentang penunjukan Penasihat
Hukumnya dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat
Hukumnya supaya diserahkan dan apabila Penasihat Hukum
ditunjuk oleh Pengadilan, Hakim Ketua menanyakan kepada
Terdakwa tentang kesediaannya didampingi oleh Penasihat Hukum
tersebut di persidangan.
(3) Hakim Ketua memerintahkan Oditur supaya membacakan surat
dakwaan dengan berdiri dan memerintahkan Terdakwa supaya
berdiri dalam keadaan sikap sempurna.
(4) Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah ia benar-benar
mengerti isi surat dakwaan itu, dan apabila Terdakwa belum
mengerti atau kurang jelas, Hakim Ketua memerintahkan supaya
Oditur memberi penjelasan.
Pasal 145
(1) Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan
bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau
dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan,
sesudah diberi kesempatan kepada Oditur untuk menyatakan
pendapatnya, Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk
mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya
mengambil putusan.
(2) Apabila Majelis Hakim menyatakan keberatan tersebut diterima,
perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal
keberatan itu tidak diterima atau Hakim berpendapat keberatan
tersebut baru dapat diputuskan sesudah pemeriksaan, sidang
dilanjutkan.
Pasal 146
(1) Terhadap putusan Majelis Hakim yang menyatakan keberatan
diterima, Oditur dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan
tingkat banding melalui Pengadilan yang bersangkutan dan paling
lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak perlawanan diterima,
Pengadilan wajib meneruskan perkara tersebut kepada Pengadilan
tingkat banding.
(2) Dalam...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 63 -
(2) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah diterima
perlawanan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengadilan tingkat banding dengan putusannya menerima atau
menolak keberatan Oditur.
(3) Dalam hal perlawanan Oditur diterima, Pengadilan tingkat banding
dengan putusannya membatalkan putusan Pengadilan yang
bersangkutan dengan memerintahkan pemeriksaan tetap
dilanjutkan, sebaliknya apabila perlawanan Oditur ditolak,
Pengadilan tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan yang
bersangkutan.
Pasal 147
(1) a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan
permintaan banding oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya
kepada Pengadilan tingkat banding, dalam waktu 14 (empat
belas) hari sesudah ia menerima perkara dan membenarkan
perlawanan Terdakwa, Pengadilan tingkat banding dengan
putusannya membatalkan putusan Pengadilan yang bersangkutan
dan menunjuk Pengadilan lain yang berwenang;
b. Pengadlan tingkat banding menyampaikan salinan putusan
tersebut kepada Pengadilan yang semula mengadili perkara yang
bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan
kepada Oditurat yang melimpahkan perkara itu.
(2) Apabila Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkedudukan di daerah hukum Pengadilan tingkat banding
lain, Oditurat mengirimkan berkas perkara tersebut kepada Oditurat
di daerah hukum Pengadilan yang berwenang itu.
Pasal 148
Hakim Ketua karena jabatannya, walaupun tidak ada keberatan, sesudah
mendengar pendapat Oditur dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya
dengan putusannya yang memuat alasan-alasannya dapat menyatakan
Pengadilan tidak berwenang.
Pasal 149
Bagian 9 dari 28
(1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili suatu
perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda
sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah
bercerai dengan Hakim Ketua, salah seorang Hakim Anggota,
Oditur, atau Panitera.
(2) Hakim...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 64 -
(2) Hakim Ketua, Hakim Anggota, Oditur, atau Panitera wajib
mengundurkan diri dari menangani perkara apabila ia terikat
hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau
hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan
Terdakwa atau dengan Penasihat Hukum.
(3) Apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), mereka harus diganti dan apabila tidak diganti
sedangkan perkara sudah diputus, perkara wajib segera diadili ulang
dengan susunan yang lain.
Pasal 150
(1) Tidak seorang Hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara
yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak
langsung.
(2) Dalam hal seorang Hakim mengadili suatu perkara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Hakim yang bersangkutan wajib
mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas
permintaan Oditur, Terdakwa, atau penasihat Hukum.
(3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pejabat Pengadilan yang berwenang yang
menetapkannya.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) berlaku juga bagi Oditur dan Panitera.
Pasal 151
Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di
sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.
Pasal 152
(1) Hakim Ketua meneliti apakah semua Saksi yang dipanggil sudah
hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai Saksi
berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di
sidang.
(2) Dalam hal Saksi tidak hadir, meskipun sudah dipanggil dengan sah
dan Hakim Ketua mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa
Saksi itu tidak akan mau hadir, Hakim Ketua dapat memerintahkan
supaya Saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.
Pasal 153…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 65 -
Pasal 153
Pemeriksaan perkara di persidangan dapat dimulai dengan pemeriksaan
Saksi atau Terdakwa terlebih dahulu menurut pertimbangan Hakim
Ketua.
Pasal 154
(1) a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang dengan pengawalan;
b. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang
menurut pertimbangan Hakim Ketua;
c. Dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang
memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan
perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasihat
Hukum atau Oditur selama berlangsungnya sidang atau sebelum
dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua wajib mendengar
keterangan Saksi tersebut.
(2) Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi tentang nama lengkap,
pangkat, noomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan
tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan
tempat tinggal, selanjutnya apakah ia kenal dengan Terdakwa
sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar
dakwaan dan apakah ia terikat hubungan keluarga sedarah atau
semenda sampai serajat keberapa dengan Terdakwa, dan apakah ia
ada hubungan suami atau istri dengan Terdakwa meskipun sudah
bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.
(3) Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah
atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan
memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada
yang sebenarnya.
(4) Apabila Pengadilan menganggap perlu, seorang Saksi atau ahli
wajib bersumpah atau berjanji sesudah Saksi atau ahli itu selesai
memberi keterangan.
(5) Dalam hal Saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk
bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4), pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan ia dengan
penetapan Hakim Ketua dapat disandera di rumah tahanan militer
paling lama 14 (empat belas) hari.
(6) Dalam...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 66 -
(6) Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut sudah lampau
dan Saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan
janji, keterangan yang sudah diberikan merupakan keterangan yang
dapat menguatkan keyakinan Hakim.
Pasal 155
(1) Apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan
meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di
sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau
tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan
kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.
(2) Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah
sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan
Saksi di bawah sumpah yang siucapkan di sidang.
Pasal 156
Apabila katerangan Saksi di bidang berbeda dengan keterangannya yang
terdapat dalam berita acara, Hakim Ketua mengingatkan Saksi tentang
hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan
dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.
Pasal 157
(1) Hakim Ketua dan Hakim Anggota dapat meminta kepada Saksi
segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan
kebenaran.
(2) Oditur, Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim
Ketua diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada
Saksi.
(3) Hakim Ketua dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Oditur,
Terdakwa atau Penasihat Hukum kepada Saksi dengan memberikan
alasannya.
(4) Setiap kali seorang Saksi selesai memberikan keterangan, Hakim
Ketua menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya
tentang keterangan tersebut.
(5) Oditur atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Sakai dan
Terdakwa.
(6) Hakim...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 67 -
(6) Hakim Ketua dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Oditur
atau Penasihat Hukum kepada Saksi atau Terdakwa dengan
memberikan alsannya.
(7) Hakim dan Oditur atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan
perantaraan Hakim Ketua, dapat daling menghadapkan Saksi untuk
menguji kebenaran mereka masing-masing.
Pasal 158
(1) Sesudah Saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali
Hakim Ketua memberi izin untuk meninggalkannya.
(2) Izin itu tidak diberikan apabila Oditur atau Terdakwa atau Penasihat
Hukum mengajukan permintaan supaya Saksi itu tetap menghadiri
sidang.
(3) Sesudah Saksi memberi keterangan, Terdakwa atau Penasihat
Hukum atau Oditur dapat mengajukan permintaan kepada Hakim
Ketua, supaya di antara Saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki
kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang, supaya Saksi lainnya
dipanggil masuk oleh Hakim Ketua untuk didengar keterangannya
baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya
Saksi yang dikeluarkan tersebut.
(4) Apabila dipandang perlu, Hakim Ketua karena jabatannya dapat
memerintahkan supaya Saksi yang sudah didengar keterangannya
dikeluarkan dari ruang sidang selanjutnya mendengar keterangan
Saksi yang lain.
(5) Para Saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.
Pasal 159
Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tidak dapat didengar
keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi:
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang
bersama-sama sebagai Terdakwa;
b. saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa,
saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai
hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa
sampai derajat ketiga;
c. suami atau istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang
bersama-sama sebagai Terdakwa.
Pasal 160…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 68 -
Pasal 160
(1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159
menghendakinya dan Oditur serta Terdakwa secara tegas
menyetujuinya, mereka dapat memberi keterangan di bawah
sumpah.
(2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka
diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.
Pasal 161
(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya
diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari
kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai Saksi tentang hal
yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk
permintaan tersebut.
Pasal 162
Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:
a. anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum
pernah kawin;
b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang
ingatannya baik kembali.
Pasal 163
(1) Hakim Ketua dapat mendengar keterangan Saksi mengenai hal
tertentu tanpa hadirnya Terdakwa, untuk itu ia memerintahkan
Terdakwa keluar dari ruang sidang.
(2) Apabila Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa keluar dari ruang
sidang dan Saksi sudah didengar keterangannya, pemeriksaan
perkara tidak boleh diteruskan sebelum Terdakwa diperintahkan
masuk kembali ke ruang sidang dan kepadanya diberitahukan
semua hal yang pada waktu ia tidak hadir.
Pasal 164...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 69 -
Pasal 164
(1) Apabila keterangan Saksi di sidang diduga palsu, Hakim Ketua
memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya
memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan
ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap
memberikan keterangan palsu.
(2) Apabila Saksi tetap pada keterangannya itu, Hakim Ketua karena
jabatannya atau atas permintaan Oditur atau Terdakwa dapat
memberi perintah penahanan terhadap Saksi untuk selanjutnya
dilakukan penyidikan dan dituntut perkara dengan dakwaan sumpah
palsu.
(3) Dalam hal yang demikian, oleh Panitera segera dibuat berita acara
pemeriksaan sidang yang memuat keterangan Saksi dengan
menyebutkan alasan persangkaan bahwa keterangan Saksi itu palsu
dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Hakim Ketua serta
Panitera dan segera diserahkan kepada Oditur untuk diselesaikan
menurut ketentuan Undang-undang ini.
(4) Apabila perlu, Hakim Ketua menangguhkan sidang dalam perkara
semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap Saksi itu
selesai.
Pasal 165
(1) Apabila Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk
menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim Ketua
menganjurkan untuk menjawab dan sesudah itu pemeriksaan
dilanjutkan.
(2) Apabila Terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga
mengganggu ketertiban sidang, Hakim Ketua menegurnya dan
apabila teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya
Terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan
perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.
(3) Dalam hal Terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang
tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Hakim Ketua
mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat
dijatuhkan dengan hadirnya Terdakwa.
Pasal 166...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 70 -
Pasal 166
(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran
kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan
keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang
keahliannya demi keadilan.
(2) Semua ketentuan untuk Saksi berlaku juga bagi mereka yang
memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka
mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang
sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam
bidang keahliannya.
Pasal 167
(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang
timbul di sidang Pengadilan, Hakim Ketua dapat meminta
keterangan ahli dan dapat pula meminta supaya diajukan bahan baru
oleh yang berkepentingan.
(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau
Penasihat Hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Hakim memerintahkan supaya hal itu
dilakukan penelitian ulang.
(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dlakukan
penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personel yang
berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.
Pasal 168
(1) Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa dan apabila perlu
juga kepada Saksi segala barang bukti dan menanyakan kepadanya
apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 serta menanyakan sangkut
paut barang itu dengan perkara untuk memperoleh kejelasan tentang
peristiwanya.
(2) Apabila..
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 71 -
(2) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua
membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara yang
bersangkut paut dengan barang bukti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Terdakwa dan/atau Saksi, dan selanjutnya meminta
keterangan seperlunya tentang hal itu.
Pasal 169
Pertanyaan yang bersifat menjerat, mempengaruhi atau bertentangan
dengan kehormatan Prajurit tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa
maupun kepada Saksi.
Pasal 170
(1) Selama pemeriksaan di sidang, apabila Terdakwa tidak ditahan,
Hakim Ketua dapat memerintahkan dengan penetapannya untuk
menahan Terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b dan terdapat alasan
cukup untuk itu.
(2) Dalam hal Terdakwa ditahan, Hakim Ketua dapat memerintahkan
dengan penetapannya untuk membebaskan Terdakwa apabila
Bagian 10 dari 28
terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat Pasal 137 ayat
(3).
Pasal 171
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
Terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Pasal 172
(1) Alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. keterangan terdakwa;
d. surat; dan
e. petunjuk.
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
Pasal 173…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 72 -
Pasal 173
(1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang
dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan.
(2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa
Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan
kepadanya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
(4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang
suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat
bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu
dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan
adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
(5) Baik pendapat mauppun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran
saja bukan merupakan keterangan Saksi.
(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus
dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
b. persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi
keterangan yang tertentu; dan
d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada
umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu
dipercaya.
(7) Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu
dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila
keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah
dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
Pasal 174
Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan
seorang ahli di sidang Pengadilan.
Pasal 175
(1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang
dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan
atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
(2) Keterangan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 73 -
(2) Keterangan Terdakwa yang di luar sidang dapat digunakan untuk
membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu
didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal
yang didakwakan kepadanya.
(3) Keterangan hanya digunakan terhadap dirinya sendiri.
(4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa
ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.
Pasal 176
Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau
dikuatkan dengan sumpah, berupa:
a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya,
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan
yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk
dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan
yang diminta secara resmi dari padanya;
d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya
dengan isi alat pembuktian yang lain.
Pasal 177
(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena
persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu
tindak pidana dan siapa pelakunya.
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diperoleh dari:
a. keterangan saksi;
b. keterangan terdakwa; dan/atau
c. surat.
(3) Penilaian...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 74 -
(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan
bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh
kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
Pasal 178
(1) Dalam hal seorang Hakim atau Oditur berhalangan, Kepala
Pengadilan yang berwenang atau Kepala Oditurat yang berwenang
wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan
tersebut.
(2) Apabila dalam Pengadilan Militer Pertempuran Hakim atau Oditur
berhalangan, Hakim atau Oditur Pengganti segera
menggantikannya.
(3) Dalam hal Penasihat Hukum dalam sidang Pengadilan berhalangan,
Penasihat Hukum Pengganti segera menggantikannya, dan apabila
penggantinya tidak ada atau juga berhalangan sidang berjalan terus.
Pasal 179
Hakim di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan
Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat memberikan penjelasan
hukum terhadap perkara tersebut.
Pasal 180
(1) Siapapun yang dipidana dibebani membayar biaya perkara dan
dalam hal putusan bebas dari segela dakwaan atau putusan lepas
dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.
(2) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan
pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat
tertentu dengan persetujuan Pengadilan, biaya perkara dibebankan
pada negara.
Pasal 181
Tenggang waktu menurut Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana
dimaksud dalam Bab IV ini diperhitungkan mulai pada hari berikutnya.
Paragraf 2…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 75 -
Paragraf 2
Penuntutan dan Pembelaan
Pasal 182
(1) Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur mengajukan
tuntutan pidana.
(2) Terhadap tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terdakwa
dan/atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat
dijawab oleh Oditur, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau
Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir.
(3) Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara
tertulis dan sesudah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim
Ketua dan salinannya diserahkan kepada pihak yang
berkepentingan.
(4) Dalam hal perkara yang mudah pembuktiannya, pembelaan dan
jawaban atas pembelaan dapat dilakukan secara lisan, dan Panitera
harus mencatatnya dalam berita acara persidangan.
(5) Apabila acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat
(3), dan ayat (4) sudah selesai, Hakim Ketua menyatakan bahwa
pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat
membukanya sekali lagi, baik atas kewenanagan Hakim Ketua
karena jabatannya maupun atas permintaan Oditur, atau Terdakwa
atau Penasihat Hukum dengan memberi alsannya.
Paragraf 3
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi
Pasal 183
(1) Apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam
suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan
Militer/Pengadilan Militer Tinggi menimbulkan kerugian bagi
orang lain, Hakim Ketua atas permintaan orang itu dapat
menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi
kepada perkara pidana itu.
(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
diajukan paling lambat sebelum Oditur mengajukan tuntutan
pidana.
Pasal 184…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 76 -
Pasal 184
(1) Apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara
gugatannya kepada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 183, Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi
menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan
tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan, dan tentang hukuman
penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang
dirugikan tersebut.
(2) Kecuali dalam hal Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi
menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan
hukuman penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak
yang dirugikan.
(3) Putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya mendapat kekuatan
hukum tetap, apabila putusan pidananya juga sudah mendapat
kekuatan hukum tetap.
Pasal 185
(1) Apabila terjadi penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara
pidana, penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam
pemeriksaan tingkat banding.
(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan
banding, permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak
diperkenankan.
Pasal 186
Kepala Kepaniteraan Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi
karena jabatannya adalah juru sita, khusus untuk pelaksanaan putusan
ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi kepada perkara
pidana.
Pasal 187
Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti
rugi sepanjang dalam Undang-undang ini tidak diatur lain.
Paragraf 4…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 77 -
Paragraf 4
Musyawarah dan Putusan
Pasal 188
(1) Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 182 ayat (5), Hakim mengadakan musyawarah secara
tertutup dan rahasia.
(2) Musyarawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan
pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam
pemeriksaan di sidang.
(3) Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua mengajukan pertanyaan
dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua,
sedangkan yang terakhir mengemukaan pendapatnya adalah Hakim
Ketua dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta
alasannya.
(4) Pada asasnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil
permufakatan bulat, kecuali apabila hal itu sesudah diusahakan
dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, berlaku ketentuan
sebagai berikut:
a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
b. apabila ketentuan tersebut pada huruf a tidak dapat diperoleh,
putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling
menguntungkan Terdakwa.
(5) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus
untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
(6) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu
juga atau pada hari lain, yang sebelumnya harus diberitahukan
kepada Oditur, Terdakwa, atau Penasihat Hukumnya.
Pasal 189
(1) Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di
sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa
diputus bebas dari segala dakwaan.
(2) Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan
suatu tindak pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
hukum.
(3) Dalam...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 78 -
(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk
dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena alasan lain yang sah
Terdakwa perlu ditahan.
(4) Dalam hal Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau
diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), apabila perbuatan yang dilakukan
Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi di dalam
keteriban atau disiplin Prajurit, Hakim memutus perkara
dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan
menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.
Pasal 190
(1) Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan
menjatuhkan pidana.
(2) Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, apabila Terdakwa tidak
ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan,
apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
dan terdapat alasan cukup untuk itu.
(3) Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan
putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan
atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu.
(4) Waktu penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.
(5) Dalam hal Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin yang berupa
penahanan, hukuman disiplin tersebut wajib dipertimbangkan dari
pidana yang dijatuhkan.
Pasal 191
(1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas dari segala dakwaan atau
lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya
barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling
berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan
tersebut, kecuali apabila menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk
kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak
dapat dipergunakan lagi.
(2) Kecuali...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 79 -
(2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Pengadilan dapat
menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang
selesai.
(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai syarat
apapun, kecuali dalam hal putusan belum mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Pasal 192
Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila
diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
Pasal 193
Bagian 11 dari 28
(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa, kecuali
dalam hal Undang-undang ini menentukan lain.
(2) dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Terdakwa dalam satu
perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya salah seorang
Terdakwa.
(3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, Hakim Ketua wajib
memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala haknya, yaitu:
a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
b. hak memperlajari putusan sebelum menyatakan menerima atau
menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh
Undang-undang ini;
c. hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang
waktu yang ditentukan oleh Undang-undang untuk dapat
mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
d. hak meminta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam
tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ini, dalam
hal ia menolak putusan;
e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ini.
Pasal 194…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 80 -
Pasal 194
(1) Surat putusan pemidanaan memuat :
a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi :
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA";
b. nama lengkap Terdakwa, pangkat, nomor registrasi pusat,
jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin,
kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal;
c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan
Terdakwa;
e. tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan
perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan,
disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
Terdakwa;
g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Hakim, kecuali
perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan sudah terpenuhi
semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan
kualifikasinya dan pemindahan atau tindakan yang dijatuhkan;
i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai
barang bukti;
j. keterangan bahwa seluruh surat teryata palsu atau keterangan
dimana letaknya kepalsuan itu; apabila terdapat surat autentik
dianggap palsu;
k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau
dibebaskan;
l. hari dan tanggal putusan, nama Hakim yang memutuskan, nama
Oditur, dan nama Panitera.
(2) Tidak...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 81 -
(2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i,
huruf j, huruf k, dan huruf l mengakibatkan putusan batal demi
hukum.
(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam
Undang-undang ini.
Pasal 195
(1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat :
a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1)
kecuali huruf e, huruf f dan huruf h;
b. pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan
atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dengan
menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar putusan;
c. perintah supaya Terdakwa segera dibebaskan apabila ia ditahan;
d. pernyataan bahwa perkara dikembalikan kepada Perwira
Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum
Disiplin Prajurit;
e. pernyataan rehabilitasi.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) dan ayat
(3) berlaku juga bagi Pasal ini.
Pasal 196
(1) Putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika sesudah
putusan itu diucapkan.
(2) Petikan putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau
Penasihat Hukumnya dan Oditur, segera sesudah diucapkan.
(3) Salinan putusan Pengadilan diberikan kepada Perwira Penyerah
Perkara, Oditur, Polisi Militer, dan Atasan yang Berhak
Menghukum, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasehat
Hukumnya diberikan atas permintaan.
(4) Salinan putusan Pengadilan boleh diberikan pada orang lain hanya
dengan seizin Kepala Pengadilan sesudah mempertimbangkan
kepentingan dari permintaan tersebut.
Pasal 197…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 82 -
Pasal 197
(1) Panitera membuat berita acara sidang yang memuat segala kejadian
di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.
(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
juga hal yang penting dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan ahli
kecuali apabila Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk ini cukup
ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan
menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dan yang
lainnya.
(3) Atas permintaan Oditur, Terdakwa atau Penasehat Hukum, Hakim
Ketua wajib memerintahkan Panitera supaya dibuat catatan secara
khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
(4) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera
kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, hal itu
dinyatakan dalam berita acara tersebut.
Bagian Kelima
Acara Pemeriksaan Koneksitas
Pasal 198
(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang
termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan
umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan
persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan
diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
(2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer,
Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai
dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang
berlaku untuk penyidik perkara pidana.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan surat
keputusan bersama Menteri dan Menteri Kehakiman.
Pasal 199…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 83 -
Pasal 199
(1) Untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan peradilan
militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang
akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
198 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi
dan Oditur atas dasar hasil penyidikan tim sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 198 ayat (2).
(2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat
tentang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal
itu dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan
oleh Oditur kepada Oditur Jenderal.
Pasal 200
(1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimkasud dalam Pasal 199
ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana
tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara
pidana itu harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum, Perwira Penyerah Perkara segera membuat surat keputusan
penyerahan perkara yang diserahkan melalui Oditur kepada
Penuntut Umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara
tersebut kepada Pengandilan Negeri yang berwenang.
(2) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
titik berat kerugian ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak
pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili
oleh Pengadilan dalam lingkungan militer, pendapat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur
Jenderal untuk mengusulkan kepada Menteri, agar dengan
persetujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan keputusan Menteri
yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut diadili oleh
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
(3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
dasar bagi Perwira Penyerah Perkara dan Jaksa/Jaksa Tinggi untuk
menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan
Militer/Pengadilan Militer Tinggi.
Pasal 201…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 84 -
Pasal 201
(1) Apabila perkara diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1), berita acara pemeriksaan yang
dibuat oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2),
dibubuhi catatan oleh Penuntut Umum yang mengajukan perkara,
bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi
Oditur apabila perkara tersebut akan diajukan kepada Pengadilan
dalam lingkungan peradilan militer.
Pasal 202
(1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199
ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan
Oditur, mereka masing-masing melaporkan perbedaan pendapat itu
secara tertulis dengan disertai berkas yang bersangkutan melalui
Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan kepada Oditur Jenderal.
(2) Jaksa Agung dan Oditur Jenderal bermusyawarah untuk mengambil
keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan
Oditur Jenderal, pendapat Jaksa Agung yang menuntukan.
Pasal 203
(1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dalam Pasal 198 ayat (1)
diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, yang mengadili
perkara tersebut adalah Majelis Hakim yang terdiri dari
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.
(2) Dalam hal Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang
mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198
ayat (1), Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua dari Pengadilan
dalam lingungan peradilan umum dan Hakim Anggota yang
masing-masing ditetapkan secara berimbang dari Pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum dan Pengadilan lingkungan peradilan
militer.
(3) Dalam...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 85 -
(3) Dalam hal Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang
mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198
ayat (1), Majelis Hakim terdiri dari Hakim Ketua dari Pengadilan
dalam lingkungan peradilan militer dan Hakim Anggota ditetapkan
secara berimbang yang masing-masing dari Pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer dan dari Pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.
(4) Ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku
juga bagi Pengadilan Tingkat Banding.
(5) Menteri Kehakiman dan Menteri secara timbal balik mengusulkan
pengangkatan Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4).
Bagian Keenam
Acara Pemeriksaan Khusus
Pasal 204
(1) Acara pemeriksaan khusus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer
Pertempuran.
(2) Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus perkara
pidana dalam tingkat pertama dan terakhir.
(3) Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus perkara
pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.
(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terdakwa
atau Oditur hanya dapat mengajukan Kasasi.
Pasal 205
Pembuktian dalam acara pemeriksaan khusus berlaku ketentuan bahwa:
a. pengetahuan Hakim dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti;
b. barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan
yang dibuat atas sumpah pejabat yang bersangkutan.
Pasal 206
Putusan Pengadilan Militer Pertempuran diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum.
Pasal 207…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 86 -
Pasal 207
(1) Pelaksanaan putusan Pengadilan Militer Pertempuran yang tidak
memuat hukuman mati tidak tertunda karena permohonan grasi.
(2) Apabila dijatuhkan hukuman mati, pelaksanaan baru dapat
dilakukan sesudah Presiden mengambil keputusan tentang soal grasi
terhadap perkara yang bersangkutan.
Pasal 208
(1) Apabila perhonan grasi diajukan, Panitera pada Pengadilan Militer
Pertempuran menyampaikan berkas perkara kepada Pengadilan
Militer Utama.
(2) Pengadilan Militer Utama sesudah mendengar pendapat Oditur
Jenderal memberikan pendapatnya kepada Presiden.
Pasal 209
Ketentuan acara pemeriksaan di sidang Pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam Bagian Ketiga dan acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Bagian Keempat berlaku sepanjang ketentuan dimaksud
tidak bertentangan dengan acara pemeriksaan khusus sebagaimana
dimaksud dalam Bagian Keenam ini.
Pasal 210
Penunjukan pejabat dan administrasi peradilan pada Pengadilan Militer
Pertempuran dan Oditur Militer Pertempuran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf d dan Pasal 49 ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Panglima.
Bagian Ketujuh
Acara Pemeriksaan Cepat
Pasal 211
(1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat adalah perkara
pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu
lintas dan angkutan jalan.
(2) Untuk perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, tidak
diperlukan berita acara pemeriksaan, cukup berita acara
pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
(3) Pengadilan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 87 -
(3) Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi mengadili dengan
Hakim tunggal yang dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari
Bagian 12 dari 28
sesudah bukti pelanggaran diterima.
(4) Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di sidang.
(5) Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa
dapat mengajukan banding.
(6) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Terdakwa dan
putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa
dapat mengajukan perlawanan.
(7) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara
sah kepada Terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada
Pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.
(8) Dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya Terdakwa menjadi
gugur.
(9) Sesudah Panitera memberitahukan kepada Oditur tentang
perlawanan itu, Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu.
(10) Apabila putusan sesudah diajukannya perlawanan tetap berupa
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terhadap putusan
tersebut Terdakwa dapat mengajukan banding.
Pasal 212
Dalam acara pemeriksaan cepat, Hakim sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 211 ayat (3) dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan
yang didukung oleh 1 (satu) alat bukti yang sah.
Pasal 213
Pengembalian barang sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang berhak,
segera sesudah putusan dijatuhkan, apabila Terpidana sudah memenuhi
amar putusan.
Pasal 214
Ketentuan acara pemeriksaan di sidang Pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam Bagian Ketiga dan acara pemeriksaan biasa
sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keempat berlaku sepanjang
ketentuan dimaksud tidak bertentangan dengan acara pemeriksaan cepat
sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketujuh ini.
Bagian…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 88 -
Bagian Kedelapan
Bantuan Hukum
Pasal 215
(1) Untuk kepentingan pembelaan perkaranya, Tersangka atau
Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkat
pemeriksaan.
(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan
dari dinas bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan
Bersenjata.
(3) Tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.
Pasal 216
(1) Penasihat Hukum yang mendampingi Tersangka di tingkat
penyidikan atau Terdakwa di tingkat pemeriksaan di sidang
Pengadilan harus atas perintah atau seizin Perwira Penyerahan
Perkara atau pejabat lain yang ditunjuknya.
(2) Penasihat Hukum yang mendampingi Tersangka sipil dalam
persidangan perkara koneksitas, harus seizin Kepala Pengadilan.
Pasal 217
(1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau
diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih,
Perwira Penyerah Perkara atau penjara lain yang ditunjuknya wajib
menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa.
(2) Setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bantuannya
dengan cuma-cuma.
(3) Penasihat Hukum berhak mengirim dan menerima surat dari
Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya.
Pasal 218…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 89 -
Pasal 218
(1) Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 berhak
menghubungi dan berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa pada
setiap tingkat pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan
perkaranya dengan pengawasan oleh pejabat yang bersangkutan
sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
(2) Penasihat Hukum yang terbukti menyalahgunakan haknya
pembicaraan dengan Tersangka atau Terdakwa, sesuai dengan
tingkat pemeriksaan, Penyidik, Oditur, atau petugas Rumah
Tahanan Militer memberikan peringatan kepadanya.
(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanggar
hubungan selanjutnya dilarang.
Bagian Kesembilan
Upaya Hukum Biasa
Paragraf 1
Pemeriksaan Tingkat Banding
Pasal 219
Terdakwa atau Oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan
Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala
dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut
masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan
dalam acara cepat yang berupa perampasan kemerdekaan.
Pasal 220
(1) Permintan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 dapat
diajukan ke Pengadilan tingkat banding oleh Terdakwa atau Oditur
dan untuk pelanggaran lalu lintas oleh Terdakwa atau orang yang
khusus dikuasakan untuk itu.
(2) Permintaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) boleh
diterima oleh panitera Pengadilan tingkat pertama dalam waktu 7
(tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan
diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir.
(3) Panitera...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 90 -
(3) Panitera dilarang menerima permintaan banding putusan yang tidak
dapat dibanding atau permintaan banding yang diajukan sesudah
tenggang waktu yang ditentukan berakhir dan mencantumkan
penolakan tersebut dalam akta penolakan permohonan banding yang
ditandatangani oleh Panitera dan pemohon yang bersangkutan.
(4) Permintaan banding terhadap perkara yang diperiksa dan diputus
tanpa hadirnya Terdakwa diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari
sesudah putusan diumumkan.
(5) Panitera wajib membuat surat keterangan atas permohonan banding
tersebut dengan ditandatangani olehnya dan pemohon banding serta
salinannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
(6) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat
oleh Panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus
dilampirkan dalam berkas perkara dan juga ditulis dalam buku
register perkara.
(7) Dalam hal Pengadilan tingkat pertama menerima permintaan
banding, baik yang diajukan oleh Oditur atau Terdakwa maupun
yang diajukan oleh Oditur dan Terdakwa sekaligus, Panitera wajib
memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak
yang lain.
Pasal 221
(1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220
ayat (2) sudah lewat tanpa diajukan permintaan banding, yang
bersangkutan dianggap menerima putusan.
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera mencatat
dan membuat akta mengenai hal itu serta melampirkannya pada
berkas perkara.
Pasal 222
(1) Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan tingkat
banding, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan
dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu
tidak boleh diajukan lagi.
(2) Apabila perkara sudah mulai diperiksa tetapi belum diputus,
sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan
bandingnya, pemohon dibebani biaya perkara yang sudah
dikeluarkan oleh Pengadilan tingkat banding hingga saat
pencabutannya.
Pasal 223…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 91 -
Pasal 223
(1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permintaan
banding diajakan, Panitera mengirimkan salinan Putusan
Pengadilan tingkat pertama dan berkas perkara serta surat bukti
kepada Pengadilan tingkat banding.
(2) Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada
Pengadilan tingkat banding, pemohon banding wajib diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di
Pengadilan tingkat pertama.
(3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara
tertulis bahwa ia akan mempelajari berkas perkara tersebut di
Pengadilan tingkat banding, kepadanya wajib diberi kesempatan
untuk itu secepatnya 7 (tujuh) hari sesudah berkas perkara diterima
oleh Pengadilan tingkat banding.
(4) Kepada setiap pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk
sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada
di Pengadilan tingkat banding.
Pasal 224
Selama Pengadilan tingkat banding memulai memeriksa suatu perkara,
baik Terdakwa atau kuasanya maupun Oditur dapat menyerahkan memori
banding atau memori banding kepada Pengadilan tingkat banding.
Pasal 225
(1) Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan
tingkat banding atas dasar perkara yang diterima dari Pengadilan
tingkat pertama yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari
Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan tingkat
pertama, beserta semua surat yang timbul di sidang yang
berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan tingkat
pertama.
(2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan
tingkat banding sejak saat diajukan permintaan banding.
(3) Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas banding dari
Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding wajib
mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap
ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun
karena permintaan Terdakwa.
(4) Apabila...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 92 -
(4) Apabila dipandang perlu, Pengadilan tingkat banding mendengar
sendiri keterangan Terdakwa atau Saksi atau Oditur dengan
menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka
tentang apa yang ingin diketahuinya.
Pasal 226
(1) Katentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dan
Pasal 150 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga bagi
pemeriksaan perkara pada tingkat banding.
(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat
(2) berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera tingkat banding
dengan Hakim atau Panitera tingkat pertama yang sudah mengadili
perkara yang sama.
(3) Apabila seorang Hakim yang memutus perkara pada Pengadilan
tingkat pertama menjadi Hakim pada Pengadilan tingkat banding,
Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama pada tingkat
banding.
Pasal 227
(1) Apabila Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam
pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam
penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang
lengkap, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat
memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk memperbaiki hal
itu atau Pengadilan tingkat banding melakukannya sendiri.
(2) Apabila perlu, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat
membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama sebelum
Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan akhir.
Pasal 228
(1) Sesudah semua hal dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 227 dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan tingkat
banding mengambil putusan, menguatkan atau mengubah atau
membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama.
(2) Dalam...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 93 -
(2) Dalam hal Pengadilan tingkat banding membatalkan putusan
Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding memutus
sendiri.
(3) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan Pengadilan
tingkat pertama karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu,
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
Pasal 229
Apabila dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ada dalam
tahanan, Pengadilan tingkat banding dalam putusannya memerintahkan
supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.
Pasal 230
(1) Salinan putusan Pengadilan tingkat banding beserta berkas perkara,
dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan,
dikirimkan kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.
(2) Isi putusan segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur oleh
Panitera Pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya pemberitahuan
tersebut dicatat dalam salinan putusan Pengadilan tingkat banding.
(3) Ketentuan mengenai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 196 berlaku juga bagi Pengadilan tingkat banding.
(4) Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum
Pengadilan tingkat pertama tersebut, Panitera meminta bantuan
kepada Panitera Pengadilan tingkat pertama yang dalam daerah
hukumnya Terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi
putusan kepadanya.
(5) Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau
bertempat tinggal di luar negeri, isi surat putusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau
pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat
Terdakwa biasa bertempat tinggal dan apabila juga masih belum
berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali
berturut-turut melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit di daerah
hukum Pengadilan tingkat pertamaa itu sendiri atau daerah yang
berdekatan dengan daerah itu.
(6) Dalam...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 94 -
(6) Dalam hal terdakwa sudah diberhentikan dengan hormat atau tidak
dengan hormat/dipecat dari dinas keprajuritan dan tidak diketahui
lagi tempat tinggalnya, isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan melalui kepala desa di tempat semula Terdakwa
bertempat tinggal dan apabila masih belum juga berhasil
disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut malalui
2 (dua) buah surat kabar yang terbit di daerah hukum Pengadilan
yang memutus perkaranya.
Paragraf 2
Pemeriksaan Tingkat Kasasi
Pasal 231
Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat
banding atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau
Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung,
kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan.
Pasal 232
(1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada Panitera
Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dalam waktu
14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan yang dimintakan
kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.
(2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitera
ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh
Panitera serta pemohon dan dicatat dalam daftar yang dilampiri
pada berkas perkara.
(3) Dalam hal Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Oditur atau
Bagian 13 dari 28
Terdakwa maupun yang diajukan Oditur dan Terdakwa sekaligus,
Panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu
kepada pihak yang lain.
Pasal 233
(1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232
ayat (1) sudah lampau tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang
bersangkutan, yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
(2) Apabila dalam tenggang waktu senagaimana dimaksud pada ayat
(1) pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, hak itu
gugur.
(3) Dalam...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 95 -
(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (!) atau ayat (2),
Panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta
melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.
Pasal 234
(1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah
Agung, Permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam
hal sudah dicabut, permohonan kasasi perkara itu tidak dapat
diajukan lagi.
(2) Apabila pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim
kepada Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
(3) Apabila perkara sudah mulai diperiksa tetapi belum diputus,
sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan
kasasinya, pemohon dibebani biaya perkara yang sudah dikeluarkan
oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
(4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
Pasal 235
(1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat
alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas)
hari sesudah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah
menyerahkannya kepada Panitera yang untuk itu memberikan surat
tanda terima.
(2) Dalam hal pemohon kasasi adalah Terdakwa yang kurang
memahami hukum, Panitera pada waktu menerima permohonan
kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan
tersebut dan untuk itu Panitera membuat memori kasasinya.
(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi, hak untuk
mengajukan permohonan kasasi gugur.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (3) berlaku
juga untuk ayat (3) Pasal ini.
(5) Salinan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh
Panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu
berhak mengajukan kontra memori kasasi.
(6) Dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Panitera menyampaikan salinan kontra memori kasasi kepada pihak
yang semula mengajukan memori kasasi.
Pasal 236…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 96 -
Pasal 236
(1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang
perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi,
kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu
dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat
(1).
(2) Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada
Panitera Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat
pertama dan terakhir.
(3) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah tenggang
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan kasasi
tersebut selengkapnya oleh Panitera Pengadilan tingkat pertama
atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir segera disampaikan
kepada Mahkamah Agung memalui Pengadilan Militer Utama.
(4) Sesudah Panitera Pengadilan Militer Utama menerima berkas
perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ia wajib
menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Mahkamah Agung.
Pasal 237
(1) Sesudah Panitera Pengadilan tingkat pertama menerima memori
dan/atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235
ayat (!) dan ayat (3), ia wajib segera mengirim berkas perkara
kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama.
(2) Sesudah Penitera Pengadilan Militer Utama menerima memori
dan/atau kontra memori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ia
wajib segera menyampaikan memori dan/atau kontra memori
tersebut kepada Mahkamah Agung.
(3) Sesudah Panitera Mahkamah Agung menerima berkas tersebut, ia
seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register
perkara, dan kartu penunjuk.
(4) Buku register perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh Panitera pada setiap
hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga karena
jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
(5) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, penandatanganan
dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dan apabila
keduanya berhalangan, ditunjuk Hakim Anggota yang tertua dalam
jabatan dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
(6) Selanjutnya...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 97 -
(6) Selanjutnya Panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti
penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada Panitera Pengadilan
tingkat pertama atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang
bersangkutan, sedangkan salinannya dikirimkan kepada para pihak.
Pasal 238
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 berlaku juga
bagi pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi.
(2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (!)
berlaku juga antara hakim dan/atau Panitera tingkat kasasi dengan
Hakim dan/atau Panitera tingkat banding serta tingkat pertama yang
sudah mengadili perkara yang sama.
(3) Apabila seorang Hakim yang mengadili perkara pada tingkat
pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir atau pada tingkat
banding, kemudian sudah menjadi Hakim atau Panitera pada
Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai Hakim atau
Panitera untuk perkara yang sama pada tingkat kasasi.
Pasal 239
(1) Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna
menentukan:
a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau
diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut
ketentuan undang-undang;
c. apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas
kewenangannya.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim atas dasar berkas
perkara yang diterima dari Pengadilan lain selain Mahkamah
Agung yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik,
berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di
sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan
Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat pertama dan
terakhir.
(3) Apabila...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 98 -
(3) Apabila dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat
mendengar secara langsung keterangan Terdakwa atau Saksi atau
Oditur, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan
kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah
Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka,
dengan cara pemanggilan yang sama.
(4) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah
Agung sejak diajukannya permohonan kasasi.
(5) a. Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima berkas perkara kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Agung wajib
mempelajarinya untuk menetapkan apakah Terdakwa perlu tetap
ditahan atau tidak, baik karena jabatannya maupun karena
permintaan Terdakwa;
b. Dalam hal Terdakwa tetap ditahan, dalam waktu 14 (empat
belas) hari sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib
memeriksa perkara tersebut.
Pasal 240
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) dan ayat
(2) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi.
(2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tingkat kasasi:
a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai
pejabat yang berwenang menetapkan;
b. dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang
berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari
3 (tiga) orang yang dipilih oleh dan antar Hakim Anggota yang 1
(satu) orang di antaranya harus Hakim Anggota yang tertua
dalam jabatan.
Pasal 241
Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena
sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232,
Pasal 233, dan pasal 234, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat
memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.
Pasal 242…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 99 -
Pasal 242
(1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak
diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah
Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
(2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena mengadili tidak di
laksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung
menetapkan disertai petunjuk supaya Pengadilan yang memutuskan
perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian
yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung
dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan
setingkat yang lain.
(3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena Pengadilan atau Hakim
yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut,
Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain
mengadili perkara tersebut.
Pasal 243
Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Mahkamah Agung
membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal
itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242.
Pasal 244
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2), ayat (3), ayat
(4) dan Pasal 230 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung,
kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta
berkas perkaranya kepada Pengadilan yang memutus pada tingkat
pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari.
Bagian…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 100 -
Bagian Kesepuluh
Upaya Hukum Luar Biasa
Paragraf 1
Pemeriksaan Tingkat Kasasi
Demi Kepentingan Hukum
Pasal 245
(1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang sudah
memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan, dapat diajukan
1 (satu) kali permohonan kasasi oleh Oditur Jenderal.
(2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan
pihak yang berkepentingan.
Pasal 246
(1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara
tertulis oleh Oditur Jenderal kepada Mahkamah Agung melalui
Panitera Pengadilan yang sudah memutus perkara pada tingkat
pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir, disertai risalah yang
memuat alasan permintaan itu.
(2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitera
segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
(3) Kepala Pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan
permintaan itu kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan
Milliter Utama.
Pasal 247
(1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah
Agung disampaikan kepada Oditur Jenderal dan kepada Pengadilan
yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat
(4) berlaku juga bagi pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan
hukum.
Paragraf 2…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 101 -
Paragraf 2
Pemeriksaan Peninjauan Kembali
Putusan yang Sudah Memperoleh
Kekuatan Hukum Tetap
Pasal 248
(1) Terhadap putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan
hukum tetap, kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas
dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat
mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah
Agung.
(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat,
bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang
masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dari
segala dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum,
atau tuntutan Oditur tidak dapat diterima, atau terhadap perkara
itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
b. apabila dalam pelbagai putusan terhadap pernyataan bahwa
sesuatu sudah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan
alasan putusan yang dinyatakan sudah terbukti itu ternyata
bertentangan satu dengan yang lain;
c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu
kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah memperoleh
kekuatan hukum tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan
peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang
didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu
pemidanaan.
Pasal 249
(1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) diajukan kepada Panitera
Pengadilan yang sudah memutus perkara tersebut pada tingkat
pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir dengan
menyebutkan secara jelas alasannya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) berlaku
juga bagi permintaan peninjauan kembali.
(3) Permintaan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 102 -
(3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan tenggang
waktu.
(4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang
kurang memahami hukum, Panitera pada waktu menerima
permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan
ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu Panitera
membuat surat permintaan peninjauan kembali.
Bagian 14 dari 28
(5) Kepala Pengadilan yang bersangkutan segera mengirimkan surat
permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada
Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama, disertai suatu
catatan penjelasan.
Pasal 250
(1) Kepala Pengadilan tingkat pertama atau tingkat pertama dan
terakhir, sesudah menerima permintaan peninjauan kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1), menunjuk Hakim
yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan
kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan
kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 248 ayat (2).
(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon
dan Oditur ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
(3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang
ditandatangani oleh Hakim, Oditur, pemohon, dan Panitera, dan
berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang
ditandatangani oleh Hakim dan Panitera.
(4) Kepala Pengadilan yang bersangkutan segera melakukan
permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara
semula, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat kepada
Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama yang
tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan
Oditur.
(5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali
adalah putusan Pengadilan banding, tembusan surat pengantar
tersebut harus dilampiri salinan berita acara pemeriksaan serta
berita acara pendapat dan disampaikan kepada Pengadilan tingkat
banding yang bersangkutan.
Pasal 251…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 103 -
Pasal 251
(1) Dalam hal permintaan kembali tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (2), Mahkamah Agung
menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat
diterima dengan disertai dasar alasannya.
(2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan
peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon,
Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali
dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan
kembali itu tetap berlaku dengan disertai dasar pertimbangannya;
b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon,
Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan
peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat
berupa:
1. putusan bebas dari segala dakwaan;
2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. putusan tidak dapat menerima tuntutan Oditur;
4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih
ringan.
(3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak
boleh melebihi pidana yang sudah dijatuhkan dalam putusan
semula.
Pasal 252
(1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali
beserta berkas perkaranya dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah
putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada Pengadilan yang
melanjutkan permintaan peninjauan kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2), ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah
Agung mengenai peninjauan kembali.
Pasal 253…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 104 -
Pasal 253
(1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak
menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan
tersebut.
(2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh
Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia,
mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut
diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.
(3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat
dilakukan 1 (satu) kali.
Bagian Kesebelas
Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Pasal 254
(1) Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap,
pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur yang untuk itu Panitera
mengirimkan salinan putusan kepadanya.
(2) Mendahului salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Oditur
melaksanakan putusan Pengadilan berdasarkan petikan putusan.
Pasal 255
Pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum.
Pasal 256
(1) Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga
Pemasyarakatan Militer atau di tempat lain menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal Terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian
dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana
yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan
pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.
(3) Apabila Terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga
Pemasyarakatan Umum.
Pasal 257...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 105 -
Pasal 257
Dalam hal Pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, pelaksanaannya
dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh
dan menurut ketentuan Undang-undang ini.
Pasal 258
(1) Dalam hal Pengadilan menjatuhkan pidana denda, Terpidana diberi
tenggang waktu 1 (satu) bulan membayar denda tersebut, kecuali
dalam putusan pemeriksaan acara cepat yang pembayaran dendanya
harus dilunasi seketika.
(2) Apabila terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1
(satu) bulan.
Pasal 259
(1) Dalam hal putusan Pengadilan menetapkan perampasan barang
bukti untuk negara, Oditur menguasakan benda tersebut kepda
Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dalam waktu 3 (tiga)
bulan dan hasilnya dimasukkan ke kas negara atas nama Oditurat.
(2) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
Pasal 260
(1) Dalam hal Pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti rugi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, pelaksanaannya dilakukan
menurut tata cara putusan perdata.
(2) Apabila dalam 1 (satu) perkara terdapat lebih dari 1 (satu) orang
Terpidana, pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibebankan kepada para Terpidana bersama-sama secara
berimbang.
Pasal 261
(1) Biaya perkara yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan dibayar
oleh Terpidana dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
(2) Tenggang...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 106 -
(2) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
(3) Apabila dalam 1 (satu) perkara terdapat lebih dari 1 (satu)
Terpidana, pembayaran biaya perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibebankan kepada para Terpidana bersama-sama secara
berimbnag.
Bagian Kedua Belas
Pengawasan dan Pengamatan
Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Pasal 262
(1) Pengawasan dan pengamatan putusan Pengadilan yang menjatuhkan
pidana perampasan kemerdekaan dilakukan oleh Kepala Pengadilan
yang bersangkutan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang
Hakim atau lebih sebagai Hakim pengawas dan pengamat.
(2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala
Pengadilan untuk paling lama (2) tahun.
(3) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna
memperoleh kepastian bahwa putusan Pengadilan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
(4) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk
bahan penelitian demi ketepatan yang bermanfaat bagi pemidanaan,
yang diperoleh dari perilaku Narapidana atau pembinaan di
Lembaga Pemasyarakatan Militer serta pengaruh timbal balik
terhadap Narapidana selama menjalani pidananya.
(5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap
dilaksanakan sesudah Terpidana selesai menjalani pidananya.
(6) Pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat dilakukan
dengan bantuan Atasan yang Berhak Menghukum Terpidana.
(7) Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim
pengawas dan pengamat kepada Kepala Pengadilan secara berkala.
Pasal 263…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 107 -
Pasal 263
(1) Oditur mengirimkan salinan berita acara pelaksanaan putusan
Pengadilan yang ditandatangani oleh Oditur, Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Militer, dan Terpidana kepada Pengadilan yang
memutus, Atasan yang Berhak Menghukum, dan Perwira Penyerah
Perkara, selanjutnya salinan berita acara pelaksanaan putusan yang
diterima Pengadilan tersebut dicatat oleh Panitera dalam buku
register pengawasan dan pengamatan.
(2) Buku register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh
Panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani
juga oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262.
Bagian Ketiga Belas
Berita Acara
Pasal 264
(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
a. pemeriksaan Tersangka;
b. penangkapan;
c. penahanan;
d. penggeledahan;
e. pemasukan rumah;
f. penyitaan benda;
g. pemeriksaan surat;
h. pemeriksaan Saksi;
i. pemeriksaan di tempat kejadian;
j. pelaksanaan penetapan dan putusan Pengadilan atau Pengadilan
dalam lingkungan peradilan umum; dan
k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang ini.
(2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
(3) Berita...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 108 -
(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani pula oleh
semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
BAB V
HUKUM ACARA TATA USAHA MILITER
Bagian Pertama
Gugatan
Pasal 265
(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer
Tinggi yang berwenang yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata
Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/atau rehabilitasi.
(2) Alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada waktu
mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sudah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari
maksud diberikannya wewenang tersebut;
c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada waktu
mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesudah mempertimbangkan semua
kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya
tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan
keputusan tersebut.
(3) Prajurit dan yang dipersamakan dengan prajurit dapat mengajukan
gugatan sesudah seluruh upaya administrasi yang bersangkutan
telah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(4) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
Pasal 266…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 109 -
Pasal 266
(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata diajukan kepada
Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Tergugat.
(2) Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha
Angkatan Bersenjata dan berkedudukan tidak dalam satu daerah
hukum Pengadilan Militer Tinggi, gugatan diajukan kepada
Pengadilan Militer Tinggi yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan dari salah satu Tergugat.
(3) Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada di daerah
hukum Pengadilan Militer Tinggi tempat kediaman Penggugat,
gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya
gugatan diteruskan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang
berwenang.
(4) Dalam hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha
Angkatan Bersejata yang bersangkutan yang diatur dengan
keputusan Panglima, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan
Militer Tinggi yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman Penggugat.
(5) Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar
negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi di
Jakarta.
(6) Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di
luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi di
tempat kedudukan Tergugat.
Pasal 267
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari terhitung sejak saat atau diumumkannya keputusan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata/Instansi atasan dari Badan
atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan dalam
hal ada upaya administrasi.
Pasal 268…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 110 -
Pasal 268
(1) Gugatan diajukan dengan memuat:
a. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan,
tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan,
agama, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
b. nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
c. dasar gugatan dan hal yang atau diminta untuk diputuskan oleh
Pengadilan Militer Tinggi.
(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa
Bagian 15 dari 28
penggugat, gugatan harus disertai surat dengan kuasa yang sah.
(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai dengan keputusan Tata
Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan oleh Penggugat.
(4) Untuk Prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit, gugatan
sedapat mungkin juga disertai dengan keputusan instansi atasan dari
Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang
bersangkutan dalam upaya administrasi.
Pasal 269
(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau
diwakili oleh 1 (satu) orang atau beberapa orang kuasa.
(2) Apabila Penggugat adalah Prajurit yang ingin didampingi 1 (satu)
orang atau beberapa orang kuasa, ia harus mendapat izin dari
Komandan atau Kepala setingkat Komandan Batalyon.
(3) Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau
dapat dilakukan secara lisan di persidangan.
(4) Surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya harus memenuhi
persyaratan di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh
Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
(5) Apabila dipandang perlu, Hakim berwenang memerintahkan kedua
belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke
persidangan, sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa.
Pasal 270
(1) Untuk mengajukan gugatan, Penggugat membayar uang muka biaya
perkara, yang besarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan Militer
Tinggi.
(2) Setelah...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 111 -
(2) Setelah Penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan
dicatat dalam daftar perkara oleh Panitera Pengadilan Militer
Tinggi.
(3) Paling lambat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah
gugatan dicatat, Hakim menentukan hari, waktu, dan tempat
persidangan, serta menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk
hadir pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan.
(4) Surat panggilan kepada Tergugat disertai dengan sehelai salinan
gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab
secara tertulis.
Pasal 271
(1) Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Kepala
Pengadilan Militer Tinggi untuk bersengketa dengan cuma-cuma.
(2) Apabila Penggugat adalah Prajurit pada waktu mengajukan
gugatan, ia harus menyertakan surat keterangan dari atasannya.
(3) Bagi Penggugat yang bukan prajurit, permohonan diajukan pada
waktu Penggugat mengajukan gugatannya disertai dengan surat
keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mampu
membayar biaya perkara dari kepala desa atau lurah di tempat
tinggal Pemohon.
Pasal 272
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 harus
diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Militer Tinggi sebelum
pokok sengketa diperiksa.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil pada
tingkat pertama dan terakhir.
(3) Penetapan Pengadilan Militer Tinggi yang sudah mengabulkan
permohonan Penggugat untuk bersengketa dengan cuma-cuma di
tingkat pertama juga berlaku pada tingkat banding dan kasasi.
Pasal 273
(1) Dalam rapat permusyawaratan, Kepala Pengadilan Militer Tinggi
berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi
dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan
tidak dapat diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
a. pokok...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 112 -
a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam
wewenang Pengadilan;
b. syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 tidak
dipenuhi oleh Penggugat, sekalipun ia sudah diberi tahu dan
diperingatkan;
c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak;
d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh
Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat;
e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktunya.
(2) a. penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam
rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan
dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
b. pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat pos
tercatat oleh Panitera Pengadilan Milliter Tinggi atas perintah
Kepala Pengadilan Militer Tinggi, disertai dengan bukti
pengiriman.
(3) a. terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diajukan perlawanan kepada Pengadilan Militer Tinggi dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah diucapkan;
b. perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267.
(4) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa dan
diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi dengan acara pemeriksaan
cepat.
(5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Militer
Tinggi, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur demi
hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan
menurut acara pemeriksaan biasa.
(6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu, tidak dapat digunakan
upaya hukum.
Pasal 274
(1) Dalam hal permohonan gugatan diterima atau perlawanan
dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (5),
Kepala Pengadilan Militer Tinggi menunjuk susunan majelis hakim
dengan mengeluarkan penetapan hakim dan berdasarkan penetapan
hakim tersebut Ketua Majelis Hakim mengeluarkan penetapan hari
sidang serta memerintahkan Panitera untuk memanggil para pihak
atau kuasanya dan Saksi dengan surat pos tercatat.
(2) Surat...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 113 -
(2) Surat panggilan kepada Tergugat disertai dengan sehelai salinan
surat gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat
dijawab secara tertulis.
Pasal 275
(1) Untuk menentukan hari sidang, Hakim harus mempertimbangkan
jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat
persidangan.
(2) Tenggang waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh
kurang dari 6 (enam) hari.
(3) Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila
masing-masing sudah menerima surat panggilan yang dikirim
dengan surat pos tercatat.
Pasal 276
(1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar
wilayah Negara Republik Indonesia, Kepala Pengadilan Militer
Tinggi yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara
meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan
tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
(2) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia segera menyampaikan
surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui Perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan
atau berada.
(3) Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut wajib memberi
laporan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan.
Pasal 277
(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib
mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan
yang kurang jelas.
(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Hakim:
a. wajib...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 114 -
a. wajib memberi masihat kepada Penggugat untuk memperbaiki
gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha
Angkatan Bersenjata yang bersangkutan.
(3) Apabila dalam tanggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, Hakim
menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat
digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.
Pasal 278
(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya
keputusan serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan
Bersenjata yang digugat.
(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata itu ditunda selama
pemeriksaan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata sedang
berjalan sampai dengan ada putusan Pengadilan yang memperoleh
kekuatan hukum tetap.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan
sekaligus dalam gugatan dan dapat diputuskan terlebih dahulu dari
pokok sengketanya.
(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak
yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan,
apabila Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat
itu tetap dilaksanakan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku
apabila kepentingan militer dalam rangka menunjang kepentingan
pertahanan keamanan negara mengharuskan dilaksanakannya
keputusan tersebut.
Bagian…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 115 -
Bagian Kedua
Pemeriksaan Tingkat Pertama
Paragraf 1
Acara Pemeriksaan Biasa
Pasal 279
(1) Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan
menyatakan terbuka untuk umum.
(2) Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang
disidangkan menyangkut kepentingan militer dalam rangka
menunjang kepentingan pertahanan keamanan dan/atau ketertiban
umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan
tertutup untuk umum.
(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menyebabkan putusan batal demi hukum.
Pasal 280
(1) Dalam hal Penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada
hari pertama dan pada hari yang sudah ditentukan dalam panggilan
yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
meskipun setiap kali sudah dipanggil dengan patut, gugatan
dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara.
(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggugat berhak
memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka
biaya perkara.
Pasal 281
(1) Dalam hal Tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan 2
(dua) kali sidang berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan
tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap
kali sudah dipanggil dengan patut, Hakim Ketua dengan surat
penetapan meminta atasan Tergugat untuk memerintahkan Tertugat
hadir dan/atau menanggapi gugatan.
(2) Dalam hal sesudah lewat 2 (dua) bulan sesudah dikirimkan surat
pos tercatat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diterima berita, baik dari atasan Tergugat maupun dari Tergugat,
Hakim Ketua menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan
sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya Tergugat.
(3) Putusan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 116 -
(3) Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya sesudah
pemeriksaan mengenai segi penyelesaiannya dilakukan secara
tuntas.
Pasal 282
(1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Tergugat dan 1 (satu)
orang atau lebih di antara mereka atau kuasanya tidak hadir di
persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari sidang
berikutnya yang ditentukan oleh Hakim Ketua.
(2) Penundaan sidang itu diberitahukan kepada pihak yang hadir,
sedangkan terhadap pihak yang tidak hadir oleh Hakim Ketua
diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi.
(3) Apabila pada hari penundaan sidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak hadir, sidang
dilanjutkan tanpa kehadirannya.
Pasal 283
(1) Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan
surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua dan apabila tidak
ada surat jawaban, pihak Tergugat diberi kesempatan untuk
mengajukan jawabannya.
(2) Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak
untuk menjelaskan seperlunya hal yang akan diajukan oleh mereka
masing-masing.
Pasal 284
(1) Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatannya
hanya sampai dengan replik, asalkan disertai dengan alasan yang
cukup serta tidak merugikan kepentingan Tergugat, dan hal
tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim.
(2) Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya
sampai dengan duplik, asalkan disertai dengan alasan yang cukup,
serta tidak merugikan kepentingan Penggugat, dan hal tersebut
harus dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim.
Pasal 285…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 117 -
Pasal 285
(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum
Tergugat memberikan jawaban.
(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,
pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh
Pengadilan Militer Tinggi hanya apabila disetujui Tergugat.
Pasal 286
(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Militer Tinggi
dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun
tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Militer
Tinggi apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya
wajib menyatakan bahwa Pengadilan Militer Tinggi tidak
berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Militer Tinggi
diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan
eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Militer
Tinggi hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.
Pasal 287
(1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan suatu
perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda
sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah
bercerai dengan Hakim Ketua, salah seorang Hakim Anggota atau
Panitera.
(2) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari
Bagian 16 dari 28
persidangan apabila terikat hubungan sedarah atau semenda sampai
derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah
bercerai dengan Tergugat atau Penggugat atau dengan Penasihat
Hukum.
(3) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) harus diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan
diri sedangkan sengketa sudah diputus, sengketa tersebut wajib
segera diadili ulang dengan susunan yang lain.
Pasal 288…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 118 -
Pasal 288
(1) Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari
persidangan apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung
atas suatu sengketa.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan atas kehendak Hakim atau Panitera atau atas permintaan
salah satu atau pihak yang bersengketa.
(3) Apabila ada keragu-ragguan atau perbedaan pendapat mengenai hal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pengadilan yang
berwenang yang menetapkan.
(4) Hakim atau Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) harus diganti, dan apabila tidak diganti atau tidak
mengundurkan diri sedangkan sengketa sudah diputus, sengketa
tersebut wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.
Pasal 289
Demi kelancaran pemeriksaan sengketa di dalam sidang, Hakim Ketua
berhak memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa
mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka
dalam sengketa.
Pasal 290
Penggugat, Tergugat, dan Penasihat Hukum dapat mempelajari berkas
perkara dan surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan
membuat kutipan seperlunya dengan izin Kepala Pengadilan Militer
Tinggi.
Pasal 291
Para pihak yang bersangkutan dapat membuat atau menyuruh membuat
salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya dengan biaya
sendiri, sesudah memperoleh izin Kepala Pengadilan Militer Tinggi yang
bersangkutan.
Pasal 292
(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan
dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan
Militer Tinggi, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan
permohonan maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam
sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata dan bertindak sebagai:
a. pihak...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 119 -
a. pihak yang membela haknya; atau
b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang
bersengketa;
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikabulkan
atau ditolak oleh Pengadilan Militer Tinggi dengan putusan yang
dicantumkan dalam berita acara sidang.
(3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri,
tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap
putusan akhir dalam pokok sengketa.
Pasal 293
(1) Apabila dalam persidangan penerima kuasa melakukan tindakan
yang melampaui batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat
mengajukan sangkalan secara tertulis, disertai dengan tuntutan agar
tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh Pengadilan Militer
Tinggi.
(2) Apabila sangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan,
Hakim wajib menetapkan dalam putusan yang dimuat dalam berita
acara sidang bahwa tindakan kuasa itu dinyatakan batal dan
selanjutnya dihapus dari berita acara pemeriksaan.
(3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan dan/atau
diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan.
Pasal 294
(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua
memandang perlu, ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap
surat yang dipegang oleh Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata
atau Pejabat lain yang menyimpan surat atau yang meminta
penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan
dengan sengketa.
(2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Ketua dapat
memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada
Pengadilan Militer Tinggi dalam persidangan yang akan ditentukan
untuk keperluan itu.
(3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum
diperlihatkan oleh penyimpanannya, dibuat salinan surat itu sebagai
ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari
Pengadilan Militer Tinggi.
(4) Apabila...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 120 -
(4) Apabila pemeriksaan tentang kebenaran suatu surat menimbulkan
suatu persangkaan bahwa surat itu dipalsukan oleh seseorang yang
masih hidup, Hakim Ketua dapat mengirimkan surat tersebut
kepada Penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata
Usaha Angkatan Bersenjata dapat ditunda sampai putusan perkara
pidananya dijatuhkan.
Pasal 295
(1) Atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim
Ketua dapat memerintahkan 1 (satu) orang Saksi untuk didengar di
persidangkan.
(2) Apabila Saksi tidak dapat tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan meskipun sudah dipanggil dengan patut
dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa
Saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua dapat memberi perintah
supaya Saksi dibawa oleh petugas Polisi Militer/polisi ke
persidangan.
(3) Seorang Saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum
Pengadilan Militer Tinggi, yang bersangkutan tidak diwajibkan
datang di Pengadilan Militer Tinggi tersebut, tetapi pemeriksaan
Saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Saksi.
Pasal 296
(1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
(2) Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi nama lengkap, pangkat,
nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal
lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tempat tinggal,
pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan
Penggugat atau Tergugat.
(3) sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah
atau janji menurut agamanya.
Pasal 297
Yang tidak boleh didengar sebagai Saksi ialah:
a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke
atas atau ke bawah sampai dengan derajat kedua salah satu pihak
yang bersengketa;
b. istri…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 121 -
b. istri atau suami salah seorang pihak yag bersengketa meskipun
sudah bercerai;
c. anak yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun; atau
d. orang sakit ingatan.
Pasal 298
(1) Orang yang dapat meminta pengunduran diri dari kewajiban untuk
memberikan kesaksian ialah:
a. saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki atau perempuan
salah satu pihak; atau
b. setiap orang yang karena martabat, pekerjaan, atau jabatannya
diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan
dengan martabat, pekerjaan, atau jabatannya itu.
(2) Ada atau tidak adanya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala
sesuatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan
kepada pertimbangan Hakim.
Pasal 299
(1) Pertanyaan yang diajukan kepada Saksi oleh salah satu pihak
disampaikan melalui Hakim Ketua.
(2) Apabila pertanyaan tersebut menurut pertimbangan Hakim Ketua
tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.
Pasal 300
(1) Apabila Penggugat atau Saksi tidak memahami bahasa Indonesia,
Hakim Ketua dapat mengangkat seorang ahli alih bahasa.
(2) Sebelum melaksanakan tugasnya, ahli alih bahasa tersebut wajib
mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya untuk
mengalihkan bahasa yang dipahami oleh Penggugat atas Saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam bahasa Indonesia
dan sebaliknya dengan sebaik-baiknya.
(3) Orang yang menjadi Saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk
sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa tersebut.
Pasal 301…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 122 -
Pasal 301
(1) Dalam hal Penggugat atau Saksi bisu dan/atau tuli dan tidak dapat
menulis, Hakim ketua dapat mengangkat orang yang pandai bergaul
dengan Penggugat atau Saksi sebagai juri bahasa.
(2) Sebelum melaksanakan tugasnya, juru bahasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib mengucapkan sumpah atau janji
menurut agamanya.
(3) Dalam hal Penggugat atau Saksi bisu dan/atau tuli tetapi pandai
menulis, Hakim Ketua dapat menyuruh menuliskan pertanyaan atau
teguran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan itu kepada
Penggugat atau Saksi tersebut dengan perintah supaya ia
menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban
harus dibacakan.
Pasal 302
Pejabat yang dipanggil sebagai Saksi wajib hadir di persidangan.
Pasal 303
(1) Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan didengar di
persidangan Pengadilan Militer Tinggi dengan dihadiri oleh para
pihak yang bersengketa.
(2) Apabila yang bersengketa sudah dipanggil secara patut, tetapi tidak
datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Saksi dapat
didengar keterangannya tanpa kehadirannya pihak yang
bersengketa.
(3) Dalam hal Saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di
persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum,
Hakim dibantu oleh Panitera datang ke tempat kediaman Saksi
untuk mengambil sumpah atau janjinya dan mendengar Saksi
tersebut.
Pasal 304
(1) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pemeriksaannya
pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari
persidangan berikutnya.
(2) Lanjutan sidang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak dan
bagi mereka pemberitahuan ini disamakan dengan panggilan.
(3) Dalam...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 123 -
(3) Dalam hal salah satu pihak yang datang pada hari persidangan
pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan selanjutnya,
Hakim Ketua memerintahkan Panitera untuk memberitahukan
waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya kepada pihak
tersebut.
(4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak
hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sekalipun ia
telah diberitahu secara patut, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa
kehadirannya.
Pasal 305
Dalam hal selama pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus
dilakukan dan memerlukan biaya, biaya tersebut harus dibayar dahulu
oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya tindakan
tersebut.
Pasal 306
(1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah
pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang
terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
(2) Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Hakim Ketua menyatakan bahwa sidang
ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim
bermusyawarah secara tertutup dan rahasia untuk
mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
(3) Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim
Ketua merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali apabila sesudah
diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai
permufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
(4) Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai
musyawarah majelis berikutnya.
(5) Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil
suara terbanyak, suara terakhir Hakim Ketua yang menentukan.
Pasal 307
(1) Putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat dijatuhkan pada hari itu
juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari
lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
(2) Putusan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 124 -
(2) Putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat berupa:
a. gugatan ditolak;
b. gugatan dikabulkan;
c. gugatan tidak diterima; atau
d. gugatan gugur.
Pasal 308
(1) Apabila gugatan dikabulkan, dalam putusan Pengadilan Militer
Tinggi tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang
mengeluarkan keputusan tersebut.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang
bersangkutan;
b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang
bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Angkatan
Bersenjata yang baru; atau
c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dalam
hal gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai
dengan pembebanan ganti rugi.
(4) Dalam hal putusan Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyangkut bidang personel, di samping
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat
disertai pemberian rehabilitasi.
Paragraf 2
Acara Pemeriksaan Cepat
Pasal 309
(1) Apabila terdapat kepentingan Penggugat yang cukup mendesak
yang harus dapat disimpulkan dari alasan permohonannya,
Penggugat dalam gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan
Militer Tinggi supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
(2) Kepala Pengadilan Militer Tinggi dalam waktu 14 (empat belas)
hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak
dikabulkannya permohonan tersebut.
(3) Terhadap...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 125 -
(3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak
dapat digunakan upaya hukum.
Pasal 310
(1) Pemeriksaan dengan acara pemeriksaan cepat dilakukan dengan
Hakim Tunggal.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309
ayat (1) dikabulkan, Kepala Pengadilan Militer Tinggi dalam
tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah dikeluarkannya penetapan
Bagian 17 dari 28
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) menentukan hari,
tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan
persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.
(3) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah
pihak, masing-masing ditentukan paling lama 14 (empat belas) hari.
Paragraf 3
Pembuktian dan Putusan
Pasal 311
(1) Alat bukti ialah:
a. surat atau tulisan;
b. keterangan ahli;
c. keterangan Saksi;
d. pengakuan para pihak; dan
e. pengetahuan hakim.
(2) Keadaan yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.
Pasal 312
Surat sebagai alat bukti terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:
a. akta autentik, adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan
seorang pejabat umum, yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku berwenang membuat surat itu
dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang
peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
b. akta…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 126 -
b. akta di bawah tangan, adalah surat yang dibuat dan ditandatangani
oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk
dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa
hukum yang tercantum di dalamnya; dan
c. surat-surat lain yang bukan akta.
Pasal 313
(1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah
sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut
pengetahuan dan pengalamannya.
(2) Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai Saksi berdasarkan
Pasal 297 tidak boleh memberikan keterangan ahli.
Pasal 314
(1) Hakim Ketua karena jabatannya atau atas permintaan kedua belah
pihak atau salah satu pihak dapat menunjuk 1 (satu) orang atau
beberapa orang ahli untuk didengar di persidangan.
(2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik
dengan surat maupun dengan lisan, yang dikuatkan dengan sumpah
atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan
pengalamannya yang sebaik-baiknya.
Pasal 315
Keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu
berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat dan/atau didengar oleh saksi
sendiri.
Pasal 316
Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan
alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim.
Pasal 317
Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini
kebenarannya.
Pasal 318…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 127 -
Pasal 318
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta
penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan
sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.
Pasal 319
(1) Putusan Pengadilan Militer Tinggi harus diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum.
(2) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada
waktu putusan Pengadilan Militer Tinggi diucapkan, atas perintah
Hakim Ketua, salinan putusan itu disampaikan dengan surat pos
tercatat kepada yang bersangkutan.
(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berakibat putusan Pengadilan Militer Tinggi tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan hukum.
Pasal 320
(1) Putusan Pengadilan harus memuat:
a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
b. nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan,
tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan,
agama, tempat tinggal para pihak yang bersengketa;
c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal
yang terjadi di persidangan selama sengketa itu diperiksa;
e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; dan
g. hari tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera,
serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.
(3) Surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera segera
sesudah putusan itu diucapkan.
(4) Apabila...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 128 -
(4) Apabila Hakim Ketua pada pemeriksaan dengan acara biasa atau
pemeriksaan dengan acara cepat berhalangan menandatangni,
putusan Pengadilan Militer Tinggi ditandatangani oleh Kepala
Pengadilan Militer Tinggi dengan menyatakan berhalangannya
Hakim Ketua tersebut.
(5) Apabila Hakim Anggota berhalangan menandatangani, putusan
Pengadilan Militer Tinggi ditandatangani oleh Hakim Ketua dengan
menyatakan berhalangannya Hakim Anggota tersebut.
Pasal 321
Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum
membayar biaya perkara.
Pasal 322
Yang termasuk dalam biaya perkara ialah:
a. biaya kepaniteraan dan biaya materai;
b. biaya saksi, ahli, dan alih bahasa dengan catatan bahwa pihak yang
meminta pemeriksaan lebih dari 5 (lima) orang saksi harus
membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut
dimenangkan;
c. biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruang sidang dan biaya lain
yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim
Ketua.
Pasal 323
Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh Penggugat dan/atau
Tergugat disebut dalam amar putusan akhir Pengadilan Militer Tinggi.
Pasal 324
(1) Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang bukan putusan akhir
meskipun diucapkan dalam sidang tidak dibuat sebagai putusan
tersendiri, tetapi hanya dicantumkan dalam berita acara sidang.
(2) Pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan Pengadilan
Militer Tinggi dapat meminta salinan resmi putusan itu dengan
membayar biaya salinan.
Pasal 325…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 129 -
Pasal 325
(1) Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat berita acara
sidang yang memuat segala sesuatu di sidang.
(2) Berita acara sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera
dan apabila salah seorang dari mereka berhalangan, hal ini
dinayatakan dalam berita acara tersebut.
(3) Apabila Hakim Ketua dan Penitara berhalangan menandatangani,
berita acara ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi
dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua dan Panitera
tersebut.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan Tingkat Banding
Pasal 326
Terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat dimintakan
pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan
Militer Utama.
Pasal 327
(1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh
pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada
Pengadilan Militer Tinggi yang menjatuhkan putusan tersebut
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan
Pengadilan Militer Tinggi itu diberitahukan kepadanya secara sah.
(2) Permohonan pemeriksaan banding disertai dengan pembayaran
uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya
ditaksir oleh Panitera.
Pasal 328
Putusan Pengadilan Militer Tinggi yang bukan akhir, hanya dapat
dimohonkan pemeriksaan banding bersama-sama dengan putusan akhir.
Pasal 329
(1) Permohonan pemeriksaan banding dicatat oleh Panitera dalam buku
register perkara.
(2) Panitera...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 130 -
(2) Panitera memberitahukan hal tersebut kepada pihak terbanding.
Pasal 330
(1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah permohonan
pemeriksaan banding dicatat, Panitera memberitahukan kepada
kedua belah pihak bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara
di kantor Pengadilan Militer Tinggi dalam tenggang waktu 30 (tiga
puluh) hari sesudah mereka menerima pemberitahuan tersebut.
(2) Salinan putusan, berita acara, dan surat lain yang bersangkutan
harus dikirimkan kepada Panitera Pengadilan Militer Utama paling
lambat 60 (enam puluh) hari sesudah pernyatakan permohonan
pemeriksaan banding.
(3) Para pihak dapat menyerahkan memori banding dan/atau kontra
memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada Panitera
Pengadilan Militer Utama dengan ketentuan bahwa salinan memori
dan/atau kontra memori diberikan kepada pihak lainnya dengan
perantaraan Panitera Pengadilan Militer Tinggi.
Pasal 331
(1) Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus perkara banding
dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.
(2) Apabila Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa pemeriksaan
Pengadilan Militer Tinggi kurang lengkap, Pengadilan Militer
Utama tersebut dapat menagdakan sidang sendiri untuk melakukan
pemeriksaan tambahan atau memerintahkan Pengadilan Militer
Tinggi yang bersangkutan melaksanakan pemeriksaan tambahan itu.
(3) Terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi yang menyatakan tidak
berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan
Pengadilan Militer Utama berpendapat lain, Pengadilan Militer
Utama tersebut dapat memeriksa dan memutus sendiri perkara itu
atau memerintahkan Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan
supaya memeriksa dan memutuskannya.
(4) Panitera Pengadilan Militer Utama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
mengirimkan salinan putusan Pengadilan Militer Utama beserta
surat pemeriksaan dan surat lain kepada Pengadilan Militer Tinggi
yang memutus pada pemeriksaan tingkat pertama.
Pasal 332…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 131 -
Pasal 332
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 dan Pasal 288
berlaku juga bagi pemeriksaan pada tingkat banding.
(2) Ketentuan tentang hubungan keluarga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 288 ayat (1) berlaku juga antara Hakim dan/atau
Panitera pada tingkat banding dengan Hakim atau Panitera pada
tingkat pertama yang sudah memeriksa dan memutus perkara yang
sama.
(3) Apabila seorang Hakim yang memutus pada tingkat pertama
kemudian menjadi Hakim pada Pengadilan Militer Utama, Hakim
tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama pada pada tingkat
banding.
Pasal 333
Sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh Pengadilan
Militer Utama, permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh
Pemohon, dan dalam hal permohonan pemeriksaan banding sudah
dicabut, tidak dapat diajukan lagi meskipun tenggang waktu untuk
mengajukan permohonan pemeriksaan banding belum lampau.
Pasal 334
Dalam hal salah satu pihak sudah menerima dengan baik putusan
Pengadilan Militer Tinggi, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan
tersebut, meskipun tenggang waktu untuk mengajukan permohonan
pemeriksaan banding tersebut belum lampau.
Bagian Keempat
Pemeriksaan Tingkat Kasasi
Pasal 335
(1) Terhadap putusan Pengadilan tingkat banding, dapat dimohonkan
pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.
(2) Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.
Bagian…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 132 -
Bagian Kelima
Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang Sudah
Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
Pasal 336
(1) Terhadap putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan
hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali
kepada Mahkamah Agung.
(2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.
Bagian Keenam
Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Pasal 337
Hanya putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum
tetap yang dapat dilaksanakan.
Pasal 338
(1) Salinan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan
hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat pos tercatat
oleh Penitera Pengadilan Militer Tinggi setempat atas perintah
Kepala Pengadilan Tinggi yang mengadilinya pada tingkat pertama
paling lambat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
(2) Dalam hal 4 (empat) bulan sesudah putusan Pengadilan yang sudah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikirimkan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) huruf a, keputusan
Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan itu tidak
mempunyai kekuatan hukum lagi.
(3) Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) huruf b dan huruf
c dan kemudian sesudah tenggang waktu 3 (tiga) bulan ternyata
kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, Penggugat mengajukan
permohonan kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana
di maksud pada ayat (1), supaya Pengadilan Militer Tinggi
memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan
tersebut.
(4) Apabila...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 133 -
(4) Apabila Tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Kepala
Pengadilan Militer Tinggi mengajukan hal itu kepada instansi
atasannya menurut jenjang jabatan.
(5) Instansi atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam
tenggang waktu 2 (dua) bulan sesudah menerima pemberitahuan
dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi harus sudah memerintahkan
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melaksanakan
putusan Pengadilan tersebut.
(6) Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Kepala Pengadilan Militer Tinggi mengajukan hal itu kepada
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk
memerintahkan pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan
putusan Pengadilan tersebut.
Bagian 18 dari 28
Pasal 339
(1) Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
308 ayat (4), apabila Tergugat tidak dapat dengan sempurna
melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh
kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang
terjadi sesudah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh
kekuatan hukum tetap, Tergugat wajib memberitahukan hal itu
kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 337 ayat (1) dan Penggugat.
(2) Dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah menerima
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penggugat
dapat mengajukan permohonan kepada kepada Kepala Pengadilan
Milliter yang sudah mengirimkan putusan pengadilan yang sudah
memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar Tergugat dibebani
kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang
diinginkan.
(3) Kepala Pengadilan Militer Tinggi sesudah menerima permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan memanggil
kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainnya persetujuan
tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan
kepada Tergugat.
(4) Apabila sesudah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi
tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau
kompensasi lain tersebut, Kepala Pengadilan Militer Tinggi dengan
penetapan yang disertai dengan pertimbangan yang cukup
menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud.
(5) Penetapan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 134 -
(5) Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh
Tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali.
(6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
wajib ditaati kedua belah pihak.
Pasal 340
(1) Dalam hal putusan Pengadilan Militer Tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 308 ayat (4) berisi kewajiban bagi Tergugat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4), pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikut sertakan
selama waktu pemeriksaan sengketa yang bersangkutan menurut
ketentuan Pasal 292 dan ia khawatir kepentingannya akan dirugikan
dengan dilaksanakannya putusan yang sudah memperoleh kekuatan
hukum tetap itu, dapat mengajukan gugatan perlawanan terhadap
pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kepada Pengadilan Militer
Tinggi yang mengadili sengketa itu pada tingkat pertama.
(2) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diajukan pada saat sebelum putusan pengadilan yang sudah
memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan dengan
memuat alasan tentang permohonannya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dan terhadap permohonan
perlawanan itu berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 273 dan Pasal 277.
(3) Gugatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dengan sendirinya mengakibatkan ditundanya pelaksanaan putusan
pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.
Pasal 341
Kepala Pengadilan Militer Tinggi wajib mengawasi pelaksanaan putusan
yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Bagian Ketujuh
Ganti rugi dan Rehabilitasi
Pasal 342
(1) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti
rugi dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam waktu 3
(tiga) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan
hukum tetap.
(2) Salinan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 135 -
(2) Salinan Putusan Pengadilan yang berisi kewajiban membayar ganti
rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan pula oleh
Pengadilan Militer Tinggi kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha
Angkatan Bersenjata yang dibebani kewajiban membayar ganti rugi
tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 343
(1) Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan administrasi personel
dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 308 ayat (4), salinan putusan pengadilan yang berisi
kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada Penggugat dan
Tergugat dalam waktu 3 (tiga) sesudah putusan itu memperoleh
kekuatan hukum tetap.
(2) Salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban tentang
rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan pula
oleh Pengadilan Militer Tinggi kepada Badan atau Pejabat Tata
Usaha Angkatan Bersenjata yang dibebani kewajiban melaksanakan
rehabilitasi tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah putusan itu
memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 344
(1) Dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang
memerlukan keahlian khusus, Kepala Pengadilan dimaksud dapat
menunjuk seorang atau lebih Hakim Ad Hoc sebagai Anggota
Majelis.
(2) Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc seorang Prajurit harus
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kecuali
syarat berijazah Sarjana Hukum dan syarat berpengalaman di
bidang peradilan dan/atau hukum.
(3) Persyaratan sumpah jabatan dan larangan merangkap jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 berlaku bagi
Hakim Ad Hoc.
(4) Tata...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 136 -
(4) Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 345
(1) Hakim Ketua memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di
persidangan.
(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua untuk
memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan
cermat.
Pasal 346
Saksi atau ahli yang hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberi
keterangan pada semua tingkat berhak mendapat penggantian biaya
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 347
(1) Siapapun dilarang membawa senjata api, bahan peledak, senjata
tajam, atau alat/benda yang dapat membahayakan keamanan sidang
dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang
khusus disediakan untuk itu.
(2) Petugas keamanan sidang Pengadilan berhak mengadakan
penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang
di ruang sidang tidak membawa senjata api, bahan peledak, senjata
tajam atau alat/benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
apabila terdapat petugas mempersilakan yang bersangkutan untuk
menitipkannya.
Pasal 348
(1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat
kepada Pengadilan.
(2) Siapa pun yang hadir dalam sidang pengadilan yang tidak mentaati
tata tertib persidangan dan sesudah diperintahkan oleh Hakim
Ketua, tetap tidak menaati, atas perintahnya yang bersangkutan
dikeluarkan dari ruang sidang.
(3) Hakim Ketua dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai
umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri
sidang.
Pasal 349…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 137 -
Pasal 349
(1) Sidang Pengadilan dilangsungkan di gedung Pengadilan atau di
tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Pengadilan.
(2) Tata ruang, pakaian seragam, dan tata tertib persidangan lain-lain
diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 350
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan
sudah ada mengenai susunan dan kekuatan Pengadilan dan Oditurat serta
Hukum Acara Pidana Militer dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan
peraturan perundang-undangan baru berdasarkan Undang-undang ini
belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini.
Pasal 351
Semua Hakim, Oditur, dan Panitera pada Peradilan Militer yang pada
saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diangkat secara sah pada
jabatan-jabatan yang bersangkutan, dianggap sudah diangkat dengan sah
menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 352
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini maka:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan
Undang-undang Darurat tentang Susunan dan Kekuatan
Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
(Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950) sebagai
Undang-undang Federal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 52)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Pnps
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2781);
2. Undang-…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 138 -
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan
Undang-undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada
Pengadilan Tentara (Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun
1950) sebagai Undang-undang Federal (Lembaran Negara Tahun
1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 13),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Drt
Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor ... Tahun
1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53) tentang Hukum
Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1493);
3. Undang-undang Nomor 5 Pnps Tahun 1965 tentang Pembentukan
Pengadilan Bersama Angkatan Bersenjata (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2739);
4. Undang-undang Nomor 3 Pnps Tahun 1965 tentang
Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana
Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-anggota
Angkatan Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2737), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Pnps Tahun 1965 tentang
Perubahan dan Tambahan Pasal 2 Penetapan Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2782);
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 353
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, khusus
mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak
Undang-undang ini diundangkan.
Agar…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 139 -
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOERDIONO
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1997
TENTANG
PERATURAN MILITER
UMUM
Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah
adalah yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka
(machtstaat).
Hal tersebut mengandung arti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi
hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Penegakan keadilan berdasarkan
hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap
lembaga kenegaraan, dan setiap lembaga kemasyarakatan.
Upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Dalam rangka mendukung upaya pembangunan hukum nasional tersebut,
hukum militer sebagai subsistem dari hukum nasional perlu dibina dan dikembangkan
sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, termasuk
pengkhususannya (differensiasi/spesialisasi) yang susunan dan kekuasaan serta acaranya
diatur dalam undang-undang tersendiri.
Keberadaan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh Undang-undang Nomor 20
Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang
menentukan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan
komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.
Undang-undang yang menjadi dasar hukum peradilan militer yang selama ini berlaku
adalah:
a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang
Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam
Lingkungan Peradilan Ketentaraan, sebagai Undang-undang Federal sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 22 Pnps Tahun 1965, tentang
Penetapan Presiden tentang Perubahan beberapa pasal dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Peradilan
Militer yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam peradilan
ketentaraan dilakukan oleh pengadilan ketentaraan, yaitu Pengadilan Tentara,
Pengadilan Tentara Tinggi dan Pengadilan Tentara Agung, sedangkan kekuasaan
Bagian 19 dari 28
kejaksaan dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh Kejaksaan Tentara,
Kejaksaan Tentara Tinggi dan Kejaksaan Tentara Agung.
Dalam Undang-undang tersebut Mahkamah Tentara Agung juga diberi wewenang
untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana
yang berhubungan dengan jabatan yang dilakukan oleh:
1) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, jika jabatan ini dipangku oleh
anggota Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat;
2) Panglima Besar;
3) Kepala Staf Angkatan Perang;
4) Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-undang
Darurat tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1958 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana Pada
Peradilan Ketentaraan yang menyatakan bahwa hukum acara pidana pada peradilan
ketentaraan berlaku sebagai pedoman het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
dengan perubahan dalam Undang-undang tersebut; sedangkan yang mengatur
pemeriksaan pada Mahkamah Tentara Agung dan Pengadilan Tentara Tinggi
dalam tingkat kedua berpedoman pada titel 15 Strafvordering. Dengan dicabutnya
HIR oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
dalam praktek peradilan, Mahkamah Militer menggunakan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman.
c. Undang-…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
c. Undang-undang Nomor 3 Pnps Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum
Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara Bagi
Anggota-anggota Angkatan Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 23 Pnps Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan
Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965 yang
menyatakan Angkatan Kepolisian menyelenggarakan sendiri peradilan militer
dalam lingkungannya.
Peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak dapat
dipertahankan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan
hukum militer sebagai subsistem dari hukum nasional. Oleh karena itu peraturan
perundang-undangan tersebut perlu dicabut dan diatur kembali untuk disesuaikan
dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 1982.
d. Undang-undang Nomor 5 Pnps Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan
Bersama Angkatan Bersenjata dalam rangka peningkatan pelaksanaan Dwi
Komando Rakyat (DWIKORA) berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden
sebagai undang-undang, pada lampiran III B, menyatakan bahwa Undang-undang
Nomor 5 Pnps Tahun 1965 diserahkan kewenangannya untuk meninjau lebih lanjut
dan mengaturnya kembali kepada Pemerintah dalam peraturan
perundang-undangan atau dijadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan
yang sesuai dengan materi masing-masing.
Dengan berakhirnya DWIKORA dan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun
1969, Undang-undang Nomor 5 Pnps Tahun 1965 perlu dicabut karena sudah tidak
sesuai lagi dengan keadaan.
Dalam rangka memenuhi kepentingan Angkatan Bersenjata untuk memelihara disiplin
dan keutuhan pasukan serta penegakan hukum dan keadilan di daerah pertempuran yang
bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili
tingkat pertama dan terakhir semua tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit yang
terjadi di daerah pertempuran.
Peradilan..
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
Peradilan militer yang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha Angkatan
Bersenjata dan dalam soal-soal kepegawaian militer sebagaimana dinyatakan dalam
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan
Perang dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Undang-undang Militer
Sukarela ternyata belum terlaksana sampai kedua Undang-undang tersebut dicabut
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia.
Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 1988 disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan kewenangan peradilan ketentaraan adalah juga termasuk kewenangan
mengadili perkara Tata Usaha di lingkungan Angkatan Bersenjata dan soal-soal tentara.
Sementara itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata
tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.
Dengan demikian, sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata termasuk kewenangan
peradilan militer dan oleh karena itu perlu diatur dalam Undang-undang ini.
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer dalam Undang-undang ini
dilaksanakan oleh:
a. Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang terdiri dari:
1) Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk
perkara pidana yang terdakwanya berpangkat Kapten ke bawah;
2) Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk
perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer.
Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk:
a) perkara pidana yang terdakwanya atau salah satu terdakwanya berpangkat
Mayor ke atas; dan
b) gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3) Pengadilan Militer Utama yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk
perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus
pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi;
b. Pengadilan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
b. Pengadilan Militer Pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan
terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah
pertempuran, yang merupakan pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dari
pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan itu merupakan
organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian
pejabatnya.
Badan-badan peradilan tersebut pada huruf a dan huruf b, semua berpuncak pada
Mahkamah Agung sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.
Susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ditetapkan seperti
tersebut di atas karena yustisiabelnya adalah prajurit yang diberi pangkat sebagai
keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hirarki keprajuritan untuk
menegakkan disiplin dan kehormatan prajurit.
Wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama berada pada Pengadilan Militer Tinggi,
karena pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata sebagai tergugat umumnya
golongan perwira menengah ke atas.
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang merupakan badan pelaksana
kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata secara organisatoris dan
administratif berada di bawah pembinaan Panglima. Pembinaan tersebut tidak
boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
1950, dalam Undang-undang ini tidak dikenal lagi Mahkamah Tentara Agung yang
secara ex officio ketuanya dijabat oleh Ketua Mahkamah Agung.
Namun fungsi pengawasan dan pembinaan teknis yustisial pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer tetap di bawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan
negara tertinggi. Sementara itu Pengadilan Militer Utama diberi tugas untuk
melaksanakan pengawasan sehari-hari terhadap pengadilan di bawahnya.
Sesuai…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945
beserta Penjelasannya, serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Kekuasaan
Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan demi
terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia. Agar pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer bebas memberikan putusannya, perlu ada jaminan
bahwa baik pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari
pengaruh Pemerintah dan pengaruh lainnya.
Oleh karena itu, Hakim di lingkungan peradilan militer diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan
Ketua Mahkamah Agung.
Dalam hal Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara yang memerlukan
keahlian khusus, Kepala Pengadilan yang bersangkutan dapat menunjuk seorang
perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Hakim Ad Hoc untuk
bertugas selaku Hakim Anggota Majelis yang akan mengadili perkara dimaksud.
Bagi Hakim Ad Hoc tidak berlaku persyaratan-persyaratan tertentu seperti
yang berlaku bagi Hakim Militer atau Hakim Militer Tinggi.
Untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewibawaan hakim serta pengadilan
dalam lingkungan peradilan militer, perlu juga dijaga kualitas kemampuan para
hakim, dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi hakim yang diatur
dalam Undang-undang ini, dan diperlukan pembinaan sebaik-baiknya dengan tidak
mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Selain itu diadakan juga larangan bagi para hakim merangkap jabatan penasihat
hukum, pelaksana putusan pengadilan, pengusaha, dan setiap jabatan yang
bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya, dan
jabatan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan prasangka keras, bahwa seorang hakim
telah melakukan perbuatan tercela dipandang dari sudut kesopanan dan kesusilaan,
atau telah melakukan kejahatan, atau kelalaian yang berulang kali dalam tugas,
dapat mengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden
selaku Kepala Negara, setelah ia diberi kesempatan membela diri.
Mengingat…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban tugas yang harus dilaksanakan oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, perlu adanya perhatian yang besar
terhadap tata cara pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan.
Hal ini sangat penting karena menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan
administrasi di bidang perkara yang akan mempengaruhi kelancaran
penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Oleh karena itu penyelenggaraan
administrasi perkara dan administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial)
dalam Undang-undang ini dibebankan kepada Panitera.
Kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan di lingkungan Angkatan
Bersenjata, dilaksanakan oleh Oditurat dalam lingkungan peradilan militer yang
terdiri dari:
a. Oditurat Militer, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan Militer;
b. Oditurat Militer Tinggi, yang merupakan badan penuntutan pada Pengadilan
Militer Tinggi;
c. Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata, yang merupakan badan penuntutan
tertinggi di lingkungan Angkatan Bersenjata; dan
d. Oditurat Militer Pertempuran, yang merupakan badan penuntutan pada
Pengadilan Militer Pertempuran.
Oditurat di lingkungan peradilan militer adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan
yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan
kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan senantiasa menjunjung
tinggi prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum.
Oditurat di lingkungan peradilan militer secara teknis yustisial, pembinaannya
berada di bawah Oditur Jenderal, sedangkan organisatoris dan administratif berada
di bawah Panglima.
Di samping mengatur susunan, kekuasaan, tugas, dan wewenang Oditurat di lingkungan
peradilan militer, Undang-undang ini menetapkan pula:
a. kewenangan Oditur di lingkungan peradilan militer untuk melakukan penyidikan
terhadap perkara tertentu atas perintah Oditur Jenderal;
b. Kewenangan Oditur di lingkungan peradilan militer untuk melengkapi berkas
perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara diserahkan
kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum; dan
c. kewenangan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
c. kewenangan Oditur Jenderal untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian
dalam bidang penyidikan, penyerahan perkara, penuntutan dan pelaksanaan
putusan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam
lingkungan peradilan umum.
Untuk meneguhkan kehormatan, kewibawaan, dan keahlian teknis Oditur dalam
lingkungan peradilan militer, perlu dijaga kualitas kemampuannya dengan ditetapkannya
syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentiannya dalam Undang-undang ini, yang
pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima.
Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, dan Oditur Jenderal adalah pejabat fungsional yang
melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan.
Dalam Undang-undang ini diatur pula, tentang hukum acara pada peradilan militer yang
berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970, tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer sebagai berikut:
a. asas kesatuan komando.
Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan
mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan
dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang kemandan diberi wewenang
penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan kewajiban untuk
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak
buahnya melalui upaya administrasi.
Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas, dalam Hukum Acara
Pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan.
Namun dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha
Militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.
b. asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.
Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan
berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan
Bagian 20 dari 28
harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.
c. asas…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
c. asas kepentingan militer.
Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer
diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun,
khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan
kepentingan hukum.
Hukum acara pada peradilan militer yang diatur dalam Undang-undang ini disusun
berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum
acara pidana nasionla yang antara lain tertuang dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 dan konsepsi Hukum Acara Tata Usaha Negara yang tertuang dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan berbagai kekhususan acara yang
bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan Angkatan Bersenjata.
Berdasarkan pendekatan kesisteman ini, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan
ciri-ciri tata kehidupan Angkatan Bersenjata, berbagai konsepsi dan rumusan hukum
acara pidana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun Tahun 1981 dan
Hukum Acara Tata Usaha Negara yang terutang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 diakomodasikan ke dalam hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha
militer, yang muatannya mencakup:
a. Hukum Acara Pidana Militer.
1) Tahap penyidikan.
Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur adalah
Penyidik.
Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Atasan yang Berhak
Menghukum tidak dilaksanakan sendiri, tetapi dilaksanakan oleh penyidik
Polisi Militer dan/atau Oditur.
Dalam Undang-undang ini tidak secara khusus diatur tentang penyelidikan
sebagai salah satu tahap penyidikan, karena penyelidikan merupakan fungsi
yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dlakukan oleh penyidik
Polisi Militer.
Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara
mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaan penahananya hanya
dilaksanakan di rumah tahanan militer, karena di lingkungan peradilan
militer hanya dikenal satu jenis penahanan yaitu penahanan di rumah
tahanan militer.
2) Tahap…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
2) Tahap penyerahan perkara.
Wewenang penyerahan perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan
peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan umum ada pada
Perwira Penyerah Perkara.
Dalam Hukum Acara Pidana Militer, tahap penuntutan termasuk dalam
tahap penyerahan perkara, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh
Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur
Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada
Perwira Penyerah Perkara.
3) Tahap pemeriksaan dalam persidangan.
Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan
biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara
pemeriksaan koneksitas.
Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas
dan angkutan jalan.
Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada Pengadilan
Militer Pertempuran, yang merupakan Pengadilan tingkat pertama dan
terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah
pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi.
Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim bebas menentukan siapa
yang akan diperiksa terlebih dahulu.
Pada asasnya sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali untuk
pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup. Pada
prinsipnya pengadilan bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara
pemeriksaan cepat.
Terhadap tindak pidana militer tertentu, Hukum Acara Pidana Militer
mengenal peradilan in absensia yaitu untu perkara desersi. Hal tersebut
berkaitan dengan kepentingan komando dalam hal kesiapan kesatuan,
sehingga tidak hadirnya prajurit secara tidak sah, perlu segera ditentukan
status hukumnya.
4) Tahap …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
4) Tahap pelaksanaan putusan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala
Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap
pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang
bersangkutan, sehingga komandan dapat memberikan bimbingan supaya
terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak akan melakukan
tindak pidana lagi.
Khusus dalam pelaksanaan putusan tentang ganti rugi akibat penggabungan
gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dilaksanakan oleh Kepala
Kepaniteraan sebagai juru sita.
b. Hukum Acara Tata Usaha Militer.
Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata bagi Prajurit lebih dahulu harus
diselesaikan melalui upaya administrasi.
Apabila tidak ditemukan penyelesaiannya, baru kemudian dapat diajukan gugatan
kepada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama.
Dalam pemeriksaan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata dikenal
adanya pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat
digunakan apabila kepentingan penggugat yang sangat mendesak untuk segera
diperiksa dan diadili.
1) Tahap gugatan.
Gugatan dibuat oleh seseorang termasuk Prajurit, badan hukum perdata atau
kuasanya, diajukan kepada Pengadilan Militer Tinggi.
Gugatan tersebut berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Angkatan
Bersenjata yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
2) Tahap pemeriksaan dalam persidangan.
Pemeriksaan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata dalam persidangan
antara lain:
a) hakim berperan lebih aktif guna mencari kebenaran dan keadilan;
b) gugatan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak bersifat menunda
palaksanaan keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
c) atas putusan Pengadilan Militer Tinggi mengenai sengketa Tata Usaha
Angkatan Bersenjata masih dapat diadakan upaya hukum banding
kepada Pengadilan Militer Utama, kasasi dan peninjauan kembali
kepada Mahkamah Agung.
3) Tahap pelaksanaan putusan.
Panitera atas perintah Kepala Pengadilan Militer Tinggi mengirimkan
putusan kepada para pihak yang bersengketa, supaya isi amar putusan
tersebut dilaksanakan oleh tergugat/penggugat.
Kekhususan lain dari Hukum Acara pada Peradilan Militer adalah tentang bantuan
hukum, yaitu bahwa setiap pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum bagi
tersangka atau terdakwa harus atas perintah atau seizin Perwira Penyerah Perkara atau
pejabat lain yang ditunjuknya.
Penasihat hukum yang mendampingi Terdakwa sipil dalam perkara koneksitas yang
disidangkan di lingkungan peradilan militer harus seizin Kepala Pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer.
Materi Undang-undang ini mencakup Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dan Oditurat
dalam lingkungan Peradilan Militer, Hukum Acara Pidana Militer, dan Hukum Acara
Usaha Militer dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Pengadilan dan Oditurat di lingkungan peradilan militer yang merupakan sarana
pembinaan prajurit secara organisatoris, administratif, dan finansial pembinaannya
berada di bawah Panglima, serta tidak terlepas keberadaannya dari upaya
penyelenggaraan pertahanan keamanan negara;
b. Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama selain mempunyai
kewenangan mengadili perkara pidana juga mempunyai kewenangan mengadili
perkara pidana juga mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata sesuai dengan hukum
acaranya masing-masing;
c. penyusunan beberapa materi dalam satu Undang-undang ini bukan merupakan
kodifikasi melainkan hanya pengelompokan, sehingga tiap materi undang-undang
tidak kehilangan asasnya masing-masing, serta tidak menyalahi sistem hukum
nasional;
d. dalam Undang-undang ini, istilah Angkatan Bersenjata, Militer, dan Tentara
diartikan sama, kecuali apabila diberi pengertian khusus.
PASAL…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Karena fungsi pembinaan teknis pengadilan dan pengawasan tertinggi ada pada
Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap Pengadilan yang sehari-hari dilaksanakan oleh Pengadilan
Militer Utama.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Angka 1
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah orang sipil yang menurut
kenyataan bekerja pada Angkatan Bersenjata yang diberi kewajiban untuk
memegang rahasia militer, melakukan tindak pidana yang berhubungan
dengan kewajibannya, dengan ketentuan bahwa orang tersebut tidak
termasuk pada ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c.
Angka 2
Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 2 ini berada pada
Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan tingkat pertama dan
Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan tingkat banding.
Angka 3
Cukup jelas
Pasal 10
Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih kuat daripada syarat sebagaimana
dimaksud pada huruf b.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar
daerah hukumnya, misalnya sidang di lapangan untuk memeriksa barang
bukti yang terletak di luar daerah hukumnya.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Di persidangan Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama yang
Terdakwanya berpangkat Kolonel, Hakim Anggota, dan Oditur berpangkat
paling rendah Kolonel, sedangkan apabila Terdakwanya perwira tinggi
misalnya Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama, Hakim
Ketua, Hakim Anggota, dan Oditur paling rendah berpangkat Brigadir
Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Dalam persidangan dibantu oleh seorang Panitera yang melaksanakan tugas
kepaniteraan.
Ayat (2)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Seorang Prajurit yang akan diangkat menjadi Hakim Militer diutamakan
selain harus memenuhi syarat berpangkat paling rendah Kapten dan
berijazah Sarjana Hukum juga yang sudah lulus pendidikan Hakim.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "alih jabatan" adalah perpindahan dari jabatan yang
satu kepada jabatan yang lain, yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan
Hakim, misalnya dari jabatan Hakim kepada jabatan Oditur.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus" adalah
sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi melaksanakan tugas
kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "masa pensiun" adalah masa pensiun sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia jo Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dipidana" adalah dipidana dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila
Hakim yang bersangkutan mempunyai sikap dan melakukan perbuatan
atau tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan merendahkan
martabat Hakim.
Yang…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
Yang dimaksud dengan "tugas jabatan" adalah semua tugas fungsional
Hakim.
Apabila alasan yang dicantumkan pada ayat ini juga merupakan alasan bagi
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, pemberhentian tidak
dengan hormat seorang Hakim dari jabatannya dapat diikuti dengan
Bagian 21 dari 28
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2) dan Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Majelis Kehormatan Hakim" adalah suatu badan
nonstruktural yang dibentuk oleh Panglima untuk setiap kasus yang
diajukan, yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Panglima
tentang layak tidaknya seorang Hakim untuk diusulkan diberhentikan tidak
dengan hormat kepada Presiden. Kesempatan untuk membela diri di
hadapan Majelis Kehormatan Hakim adalah sepanjang yang menyangkut
pelaksanaan tugas dalam jabatan fungsionalnya.
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "alih jabatan" adalah perpindahan dari jabatan yang
satu kepada jabatan yang lain yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan
Panitera, misalnya dari jabatan Panitera kepada jabatan Oditur.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus-menerus", lihat
Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf c.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "masa pensiun", lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1)
huruf d.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 36
Yang dimaksud dengan "dipidana" adalah dipidana dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
Yang…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila
Panitera yang bersangkutan mempunyai sikap dan melakukan perbuatan
atau tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan merendahkan
martabat Panitera.
Yang dimaksud dengan "tuhas jabatan" adalah semua tugas fungsional
Panitera yang dibebankan kepadanya.
Apabila alasan yang tercantum pada ayat ini juga merupakan alasan bagi
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, pemberhentian tidak
dengan hormat seorang Panitera dari jabatannya dapat diikuti dengan
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Menyelenggarakan administrasi perkara berarti mengatur dan membina
kerja sama, mengintegrasikan dan menyinkronkan kegiatan dan tugas
Panitera dan/atau Panitera Pengganti dalam menyelenggarakan seluruh
administrasi perkara.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "biaya perkara" adalah mengenai biaya perkara Tata
Usaha Angkatan Bersenjata.
Pasal 39
Larangan membawa ke luar meliputi segala bentuk apapun juga memindahkan isi
daftar, catatan risalah, berita acara, serta berkas ke luar ruang kerja kepaniteraan.
Pasal 40
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
Huruf b
Penentuan tingkat pangkat Kapten ke bawah didasarkan atas keputusan
Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Sebagai contoh, orang sipil
yang Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/c setingkat kepangkatannya
dengan Kapten.
Huruf c
Yang dimaksud dalam ketentuan ini, lihat Penjelasan Pasal 9 angka 1 huruf
d
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Sengketa tentang wewenang mengadili antara Pengadilan Militer Tinggi
dan Pengadilan Militer, misalnya tindak pidana yang dilakukan secara
bersama-sama oleh beberapa Prajurit yang pangkatnya berlainan, yaitu ada
Kapten ke bawah bersama-sama Mayor ke atas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -
Huruf b
Yang dimaksud dengan "Hakim" adalah Hakim Militer, Hakim Militer
Tinggi, dan Hakim Militer Utama kecuali yang merangkap jabatan sebagai
Kepala Pengadilan Militer Utama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Oditurat adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan"
adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang
penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijaksanaan di bidang
penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri-ciri khas yang menyatu dalam
tata pikir, tata laku, dan tata kerja Oditurat.
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
Ayat (2)
Pembentukan unit pelaksanaan teknis Oditurat Militer, terutama didasarkan
kepada pertimbangan luas daerah hukum Oditurat Militer dan/atau
banyaknya perkara, guna kecepatan penyelesaian perkara dan pendekatan
pelayanan hukum bagi satuan Angkatan Bersenjata.
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Seorang Prajurit yang akan diangkat menjadi Oditur diutamakan selain
harus memenuhi syarat berpangkat rendah Kapten dan berijazah Sarjana
Hukum juga yang sudah lulus pendidikan Oditur.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Jabatan Oditur dan Oditur Jenderal sebagai jabatan fungsional, terkait
dengan fungsi yang secara khusus dijalankan oleh Oditur dan Oditur
Jenderal dalam bidang penuntutan sehingga memungkinkan organisasi
Oditurat menjalankan tugas pokoknya.
Oditur dan Oditur Jenderal dalam melaksanakan jabatan fungsional di
bidang penuntutan bertindak sebagai wakil dari kesatuan, masyarakat,
pemerintah, dan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan penuntutan harus
memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya
di lingkungan Angkatan Bersenjata pada khususnya.
Di samping itu, arah penuntutan harus pula diselaraskan dengan
kebijaksanaan pemerintah, negara, dan kepentingan pertahanan keamanan
negara dalam penanganan perkara pidana.
Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab menurut saluran hirarki"
adalah Oditur dalam melaksanakan tugas fungsional yang diembannya
harus bertanggung jawab kepada pejabat Oditurat yang secara organisatoris
membawahkan Oditur tersebut.
Sebagai contoh, Kepala Unit Pelaksana Teknis Oditurat bertanggung jawab
kepada Kepala Oditurat Militer. Demikian pula Kepala Oditurat Militer
bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer Tinggi dan Kepala
Oditurat Militer Tinggi bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal.
Oditur…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan
bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku
penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima,
sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab
kepada Panglima.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "alih jabatan" adalah perpindahan dari jabatan yang
satu kepada jabatan yang lain, yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan
Oditur dan Oditur Jenderal, misalnya dari jabatan Oditur kepada jabatan
Hakim.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus", lihat
Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf c.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "masa pensiun", lihat Penjelasan Pasal 24 ayat (1)
huruf d.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 60…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -
Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dipidana" adalah dipidana dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah apabila
Oditur atau Oditur Jenderal yang bersangkutan mempunyai sikap dan
melakukan perbuatan atau tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan
merendahkan martabat Oditur atau Oditur Jenderal.
Yang dimaksud dengan "tugas jabatan" adalah semua tugas fungsional
Oditur atau Oditur Jenderal yang dibebankan kepadanya.
Apabila alasan yang dicantumkan pada ayat ini juga merupakan alasan bagi
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, pemberhentian tidak
dengan hormat seorang Oditur atau Oditur Jenderal dari jabatannya dapat
diikuti dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Prajurit, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Majelis Kehormatan Oditur adalah suatu badan nonstruktural yang dibentuk
oleh Panglima untuk setiap kasus yang diajukan, yang berfungsi
memberikan pertimbangan kepada Panglima tentang layak tidaknya seorang
Oditur diberhentikan tidak dengan hormat.
Kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Oditur
adalah sepanjang menyangkut pelaksanaan tugas dalam jabatan
fungsionalnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Penentuan tingkat kepangkatan Kapten ke bawah, lihat Penjelasan Pasal 40
huruf b.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Pemeriksaan tambahan dilakukan terhadap Tersangka atau Saksi guna
melengkapi berkas perkara untuk memenuhi persyaratan penuntutan baik
formal maupun materiil.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penyidikan" adalah penyidikan yang sejak awal
dilakukan sendiri oleh Oditur atas perintah Oditur Jenderal, baik untuk
tindak pidana umum maupun untuk tindak pidana tertentu.
Pasal 65
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Penuntutan terhadap Terdakwa yang tingkat kepangkatannya Mayor ke atas
didasarkan atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri
Kehakiman yang harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi. Sebagai
contoh orang sipil yang Pegawai Negeri Sipil dengan golongan IV/a
setingkat kepangkatannya dengan Mayor.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -
Huruf c
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan tambahan", lihat Penjelasan Pasal 64
ayat (1) huruf c.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penyidikan", lihat Penjelasan Pasal 64 ayat (2).
Pasal 66
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Untuk menyelenggarakan pengkajian masalah kejahatan antara lain dengan
cara menyelenggarakan data administrasi proses penyelesaian perkara
pidana di lingkungan Angkatan Bersenjata secara terpusat.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "perkara tindak pidana tertentu yang acaranya
diatur secara khusus", antara lain adalah tindak pidana subversi, tindak
pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi.
Pasal 67
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "tugas khusus" antara lain adalah tugas lain selain
dari tugas fungsional Oditurat.
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Ayat (1)
Huruf a…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -
Huruf a
Sesuai dengan asas Kesatuan Komando, Komandan bertanggung jawab
penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di
bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada
Atasan yang Berhak Menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahan
Bagian 22 dari 28
yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya
dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.
Huruf b
Penyidik Polisi Militer adalah salah seorang pejabat yang mendapat
pelimpahan wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak
Menghukum tertinggi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak
pidana yang dilakukan oleh Prajurit.
Huruf c
Penyidik Oditur adalah salah seorang pejabat yang mendapat pelimpahan
wewenang dari Panglima selaku Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi
untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh
Prajurit.
Ayat (2)
Provos adalah bagian organik satuan yang tugasnya membantu
Komandan/Pimpinan pada markas/kapal/ kesatrian/pangkalan dalam
menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib, dan pengamanan
lingkungan kesatuannya.
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Dalam perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, cukup
memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang
dengan tidak adanya pemeriksaan Tersangka.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Yang dimaksud dengan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab" adalah tindakan dari Penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan
syarat:
1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya
tindakan jabatan;
3. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk di lingkungan
jabatannya;
4. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
5. menghormati hak asasi manusia dan dalam pelaksanaan kewenangan
tersebut di atas Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang
berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 31 -
Pasal 74
Demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak
Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak
Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam
melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh
Penyidik Polisi Militer atau Oditur.
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti
permulaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari laporan polisi ditambah
salah satu bukti lainnya yang berupa berita acara pemeriksaan Saksi, berita
acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, laporan hasil penyidikan
sebagai alasan atau syarat untuk dapat menangkap seseorang yang diduga
sudah melakukan tindak pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah waktu selama 24 (dua puluh
empat) jam.
Pasal 77
Ayat (1)
Perintah penangkapan dikeluarkan oleh Atasan yang Berhak
Menghukum/Komandan yang bersangkutan, dan dikeluarkan sebelum
penangkapan dilaksanakan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 78…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 32 -
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1)
Penangguhan penahanan yang dimaksud pada ayat ini tidak berdasarkan
jaminan. Yang dimaksud dengan "persyaratan yang ditentukan" adalah baik
persyaratan umum bahwa ia tidak akan menyulitkan jalannya pemeriksaan,
tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau
mengulangi melakukan tindak pidana, maupun persyaratan khusus ialah
yang ditentukan oleh Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira
Penyerah Perkara, misalnya wajib lapor.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 82
Penggeledahan terhadap wanita dilakukan oleh pejabat Penyidik wanita atau
wanita lain yang bukan penyidik yang ditunjuk oleh Penyidik.
Dalam hal Penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan,
Penyidik meminta bantuan kepada dokter atau pejabat lain yang ditunjuknya.
Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "rumah" adalah bangunan, gedung, atau tempat lain
yang dipakai sebagai tempat tinggal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kena lingkungan" adalah pelaksana fungsi
pemerintahan daerah yang senama dengan fungsi ketua rukun tetangga atau
ketua rukun warga. Pengertian kepala desa atau ketua lingkungan termasuk
pimpinan asrama di lingkungan Angkatan Bersenjata.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 84
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keadaan yang sangat perlu dan mendesak" adalah
apabila ditempat yang akan digeledah diduga keras terdapat Tersangka yang
patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana
atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau
dipindahkan, sedangkan Surat Perintah Penggeledahan dari Penyidik tidak
mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat.
Pengertian tempat lain adalah termasuk penginapan dan tempat umum
lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Polisi Militer" adalah Polisi Militer yang bukan
Penyidik.
Ayat (2)
Penggeledahan badan dilakukan dengan ketentuan, lihat Penjelasan Pasal
82.
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Yang dimaksud dengan "surat yang diperuntukkan bagi Tersangka atau yang
berasal dari padanya" adalah termasuk surat kawat, surat teleks, dan surat lain yang
sejenis yang mengandung suatu berita yang diperlukan dalam penyidikan.
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Ayat (1)
Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara dimaksud,
benda sitaan negara tersebut disimpan di kantor Polisi Militer, atau kantor
Oditurat, atau kantor Pengadilan, atau gedung Bank Pemerintah, dan dalam
keadaan memaksa di tempat lain atau di tempat semula benda itu disita.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 94
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "diamankan" adalah tindakan penempatan atau
penyimpanan terhadap benda-benda tertentu yang karena sifatnya mudah
terbakar, meledak atau dapat membahayakan kesehatan orang dan
lingkungan.
Huruf b…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "benda sitaan yang bersifat terlarang" adalah benda
yang dari keadaan hakikinya membahayakan bagi orang atau masyarakat,
antara lain obat terlarang, ganja, narkotik dan sejenisnya, serta bahan
peledak.
Yang dimaksud dengan "benda sitaan yang dilarang untuk diedarkan"
adalah benda yang pada dasarnya tidak bersifat membahayakan tetapi
karena dibuat untuk maksud atau memuat hal-hal tertentu yang terlarang
sehingga dilarang untuk diedarkan, antara lain film porno, majalah porno,
buku yang memuat faham atau ajaran aliran kepercayaan yang terlarang.
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "surat lain" adalah surat yang tidak langsung
mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang diperiksa tetapi dicurigai
dengan alasan yang kuat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 36 -
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Ayat (1)
Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani
oleh Pelapor. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus
dicatat oleh Penyidik dan ditandatangani oleh Pelapor dan Penyidik.
Sesudah menerima laporan atau pengaduan, Penyidik atau Atasan yang
Berhak Menghukum harus memberikan tanda penerimaan laporan atau
pengaduan kepada yang bersangkutan. Pengaduan hanya dilakukan oleh
orang yang berhak menurut ketentuan delik aduan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penghentian penyidikan" adalah suatu tindakan
untuk menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau
bukan merupakan tindak pidana atau karena demi kepentingan hukum.
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 37 -
Ayat (3)
Apabila tidak ada petugas Polisi Militer, ditunjuk petugas lain. Sesuai
dengan kewajiban hukum bahwa setiap orang yang diperlukan sebagai
Saksi di peradilan negara wajib hadir, dalam perkara yang Terdakwanya
Prajurit, Saksi yang bukan prajurit wajib hadir memenuhi panggilan dan
apabila tidak hadir tanpa alasan sah, dapat dikenakan upaya paksa.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, sejak dalam taraf penyidikan kepada
Tersangka sudah dijelaskan bahwa Tersangka berhak didampingi Penasihat
Hukum pada pemeriksaan di sidang Pengadilan.
Pasal 106
Ayat (1)
Penasihat Hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 107
Ayat (1)
Apabila Saksi diambil sumpahnya, Penyidik wajib membuat berita acara
pengambilan sumpah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Saksi yang dapat menguntungkan Tersangka"
antara lain adalah Saksi a de charge.
Ayat (4)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 38 -
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Apabila penyidikan di luar daerah hukumnya dilakukan oleh Penyidik semula, ia
wajib didampingi leh Penyidik dari daerah hukum di tempat penyidikan itu
dilakukan.
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penghuni" adalah bisa Tersangka baik ia sebagai
pemilik rumah maupun bukan, bisa keluarga Tersangka, pemilik atau orang
lain yang tinggal bersama Tersangka dalam waktu yang relatif lama.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 114
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penuntupan tempat yang bersangkutan" adalah
tindakan pembatasan kebebasan keluar masuknya orang di tempat
penggeledahan selama penggeledahan berlangsung.
Ayat (2)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 39 -
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 115
Ayat (1)
Penyidik yang melakukan penyitaan terlebih dahulu memperlihatkan benda
yang akan disita kepada orang atau keluarganya dari siapa benda tersebut
disita dan dapat minta keterangan tentang benda tersebut dengan disaksikan
oleh kepala desa, lurah atau ketua lingkungan termasuk komandan
asrama/kompleks Angkatan Bersenjata dengan 2 (dua) orang Saksi. Atas
pelaksanaan penyitaan, Penyidik membuat berita acara yang sebelum
ditandatangani oleh masing-masing terlebih dahulu dibacakan kepada orang
atau keluarganya dari siapa benda tersebut disita, atau memberi kesempatan
kepadanya untuk membaca berita acara. Benda sitaan sebelum dibungkus,
dicatat mengenai berat dan jumlah menurut jenis masing-masing, ciri-ciri
maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari
mana benda tersebut disita, dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan
cap jabatan dan ditandatangani oleh Penyidik. Dalam hal benda sitaan tidak
mungkin dibungkus, Penyidik memberikan catatan seperti tersebut di atas,
yang ditulis pada tanda sitaan yang ditempelkan pada benda tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pejabat penyimpan umum" antara lain adalah
pejabat yang berwenang dari Lembaga Arsip Nasional, Catatan Sipil, Balai
Bagian 23 dari 28
Harta Peninggalan, Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Yang dimaksud dengan "penggalian mayat" termasuk pengambilan mayat dari
semua jenis tempat dan cara penguburan.
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pejabat-pejabat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut,
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang setingkat dengan jabatan Komandan Komando
Resor Militer disesuaikan dengan ketentuan tingkat-tingkat jabatan
(nevelering) yang berlaku di lingkungan Angkatan Bersenjata.
Pasal 123
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 41 -
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "upaya paksa" adalah upaya menghadapkan
seseorang di luar kemauannya kehadapan Penyidik.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Penyerahan perkara kepada Pengadilan yang berwenang mengandung
maksud memerintahkan Oditur supaya perkara tersebut dilakukan
penuntutan di persidangan Pengadilan.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Perkara ditutup demi kepentingan hukum atau demi kepentingan
umum/militer" berarti perkara yang bersangkutan dihentikan penyidikannya
atau dihentikan penuntutannya dan perkaranya tidak diserahkan ke
Pengadilan.
Perkara ditutup demi kepentingan hukum antara lain karena tidak terdapat
cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, perkaranya kedaluwarsa,
Tersangka/Terdakwa meninggal dunia, nebis in idem, telah dibayarkannya
maksimum denda yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku sepanjang ancaman pidananya berupa denda saja, atau dalam
delik aduan pengaduannya sudah dicabut.
Perkara ditutup demi kepentingan umum/militer adalah perkara tidak
diserahkan ke Pengadilan karena kepentingan negara, kepentingan
masyarakat/umum dan/atau kepentingan militer lebih dirugikan dari pada
apabila perkara itu diserahkan ke Pengadilan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 42 -
Ayat (3)
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan
wewenang penyerahan perkara sehari-hari dilakukan oleh Oditur Jenderal.
Pasal 124
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Permintaan Oditur kepada Penyidik untuk melengkapi persyaratan formal
dilakukan secara tertulis atau lisan.
Ayat (3)
Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan
petunjuk Oditur dan menyampaikan kembali berkas perkara.
Ayat (4)
Dalam hal perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan,
pemeriksaan Tersangka dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan
Tersangkanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu surat panggilan dan
Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka, menjadi kelengkapan
persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa
hadirnya Terdakwa (in absensia).
Pasal 125
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Jawaban tertulis dari Perwira Penyerah Perkara yang berisi pertimbangan
terhadap pendapatnya akan menjadi dasar pengajuan perbedaan
pendapatnya dengan Oditur ke Pengadilan Militer Utama untuk
diputuskannya.
Pasal 126
Ayat (1)
Huruf a
Surat Keputusan Penyerahan Perkara diserahkan kepada Pengadilan yang
berwenang melalui Oditur sebagai dasar pelimpahan dan penuntutan
perkara yang bersangkutan di persidangan Pengadilan dan tembusannya
diserahkan kepada Tersangka.
Huruf b…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 43 -
Huruf b
Surat Keputusan tentang penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit
diserahkan kepada Atasan yang Berhak Menghukum melalui Oditur
supaya Atasan yang Berhak Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin
Prajurit.
Huruf c
Surat Keputusan Penutupan Perkara diserahkan kepada Oditur sebagai dasar
penyelesaian perkara yang tembusannya disampaikan kepada Atasan yang
Berhak Menghukum, Penyidik, Tersangka, atau Penasihat Hukumnya.
Dalam hal Tersangka ditahan, Oditur wajib segera membebaskannya dan
apabila terdapat barang bukti, Oditur wajib segera mengembalikannya
kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada
orang atau kepada mereka yang paling berhak.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 127
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "wajib" adalah Perwira Penyerah Perkara yang
bersangkutan tidak boleh menolak untuk mengirimkan permohonan Oditur.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 128
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "tindak pidana yang bersangkutpaut satu dengan
yang lain" adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan:
1) oleh…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 44 -
1) oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat
yang bersamaan;
2) oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda tetapi
merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh
mereka sebelumnya;
3) oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan
diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut
satu dengan yang lain tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya"
adalah bahwa masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri
dan terpisah satu dengan yang lain, tetapi karena menyangkut objek atau
perbuatan yang sama atau berkaitan, tindak pidana yang satu dengan yang
lain itu ada hubungannya.
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Dalam hal Terdakwanya sipil, yang dimaksud dengan "jabatan" adalah
pekerjaan. Mengenai pangkat, nomor registrasi pusat dan kesatuan tidak
diberlakukan kepadanya.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 131…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 45 -
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Pelimpahan perkara berlaku terhitung sejak berkas perkara diterima dan
diregistrasi oleh Pengadilan.
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Ayat (1)
Huruf a
Kewenangan menahan beralih kepada Pengadilan dan berlaku sejak berkas
perkara dilimpahkan ke Pengadilan dan diregistrasi.
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 46 -
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 138
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kepentingan pemeriksaan" adalah pemeriksaan
yang belum dapat diselesaikan dalam waktu penahanan yang ditentukan.
Yang dimaksud dengan "gangguan fisik atau mental yang berat" adalah
gangguan kesehatan fisik dan mental Terdakwa yang tidak memungkinkan
untuk diperiksa di persidangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 47 -
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "orang lain" adalah keluarga atau Penasihat Hukum
Terdakwa.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 141
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Yang dimaksud dengan "jawaban secara tidak bebas" adalah jawaban yang
diberikan tidak berdasarkan kemauannya sendiri karena adanya rasa
ketakutan atau tertekan akibat adanya tekanan atau paksaan atau ancaman
dari yang memeriksa.
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Pasal 142…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 48 -
Pasal 142
Ayat (1)
Pengawalan adalah tindakan pengamanan terhadap diri Terdakwa sesuai
dengan tata tertib persidangan dan dimaksudkan supaya tidak melarikan
diri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Kehadiran Terdakwa di persidangan merupakan kewajiban baginya
sehingga Terdakwa harus hadir di persidangan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 143
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian
in absensia" adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat
diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka
menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang
Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak
diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk
keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau
Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut
terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.
Pasal 144
Ayat (1)
Dalam hal Terdakwanya sipil yang dimaksud dengan "pangkat, jabatan,
nomor registrasi pusat dan kesatuan", lihat Penjelasan Pasal 130 ayat (2)
huruf a.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 49 -
Ayat (3)
Dalam hal keadaan tertentu yang tidak memungkinkan Terdakwa berdiri
dengan sikap sempurna, Hakim Ketua dapat menentukan lain.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai
terjadi saling mempengaruhi diantara para Saksi, sehingga keterangan Saksi
tidak diberikan secara bebas.
Ayat (2)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -
Ayat (2)
Menjadi Saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang
menjadi Saksi ke suatu sidang Pengadilan untuk memberikan keterangan
tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan
ketentuan Undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.
Pasal 153
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana,
dan biaya ringan.
Pasal 154
Ayat (1)
Huruf a
1) Pengawalan adalah tindakan pengamanan terhadap diri Saksi sesuai
dengan tata tertib persidangan.
2) Dalam hal Saksi berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, atau
nerapidana dalam perkaranya sendiri, pengawalan dimaksudkan untuk
mencegah Saksi melarikan diri.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pertimbangan Hakim Ketua" adalah termasuk
mempertimbangkan apakah Saksi korban atau Saksi lainnya yang akan
didengar keterangannya terlebih dahulu.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal Saksi sipil, yang dimaksud dengan "jabatan" adalah pekerjaan.
Mengenai pangkat, nomor registrasi pusat dan kesatuan tidak diberlakukan
kepadanya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Saksi pada ayat ini termasuk saksi ahli.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pertanyaan dapat ditolak Hakim Ketua, apabila pertanyaan tersebut
diajukan tidak berhubungan dengan perkara.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Bagian 24 dari 28
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 158
Ayat (1)
Untuk melancarkan jalannya pemeriksaan Saksi, dalam hal Hakim Ketua
menganggap bahwa Saksi yang sudah didengar keterangannya mungkin
akan merugikan Saksi berikutnya yang akan memberikan keterangan,
sehingga perlu Saksi pertama tersebut untuk sementara diperintahkan ke
luar dari ruang sidang selama Saksi berikutnya masih didengar
keterangannya.
Ayat (2)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 52 -
Ayat (2)
Apabila Terdakwa atau Oditur keberatan terhadap dikeluarkannya Saksi
dari ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), misalnya diperlukan
kehadiran Saksi tersebut supaya ia dapat ikut mendengarkan keterangan
yang diberikan oleh Saksi berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan
Saksi, keberatan tersebut tidak diterima.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Ayat (1)
Jabatannya atau pekerjaan yang menentukan adanya kewajiban untuk
menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Apabila tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, seperti yang ditentukan
pada ayat ini Hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang
dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.
Pasal 162
Mengingat bahwa anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, demikian juga
orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang
saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka ini tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, mereka tidak dapat
diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan
mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.
Pasal 163…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 53 -
Pasal 163
Ayat (1)
Apabila menurut pendapat Hakim seorang Saksi itu akan merasa tertekan
atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila Terdakwa hadir
dalam sidang, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, Hakim dapat
memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan untuk sementara dari
persidangan selama Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Yang dimaksud dengan:
a. pertanyaan yang bersifat menjerat" adalah pertanyaan yang dapat
memperdaya Terdakwa atau Saksi, sehingga baik Terdakwa maupun Saksi
yang diperiksa tidak ada pilihan lain, kecuali menerangkan sesuatu sesuai
dengan yang diinginkan oleh yang memeriksa;
b. pertanyaan yang mempengaruhi atau bertentangan dengan kehormatan
Prajurit" adalah pertanyaan yang bersifat menekan dengan tanpa
mengindahkan kedudukan, pangkat, harga diri, harkat dan martabat Prajurit
yang diperiksa baik sebagai Terdakwa maupun sebagai Saksi, sehingga
Prajurit tersebut terpaksa menerangkan sesuatu di luar kehendaknya.
Pasal 170…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 54 -
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian
hukum bagi seseorang.
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Ayat (1)
Dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari
orang lain atau testimonium de auditu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan"
adalah untuk mengingatkan Hakim supaya memperhatikan keterangan Saksi
harus diberikan secara bebas, jujur, dan objektif.
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 174
Keterangan Ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh
Penyidik atau Oditur yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan
dibuat dengan mengingat sumpah yang diucapkan pada waktu ia menerima
jabatan atau pekerjaan.
Apabila…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 55 -
Apabila hal itu tidak diberikan waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau
Oditur pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan
dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
Keterangan tersebut diberikan sesudah ia mengucapkan sumpah atau janji di
hadapan Hakim.
Pasal 175
Cukup jelas
Pasal 176
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "surat yang dibuat oleh pejabat" adalah termasuk
surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 177
Cukup jelas
Pasal 178
Ayat (1)
Apabila yang diganti adalah Hakim Ketua, Hakim Ketua yang mengganti
harus mendengar kembali secara langsung keterangan Terdakwa dan Saksi
yang pernah diberikan di sidang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Apabila Terdakwa menggunakan Penasihat Hukum dari luar dinas bantuan
hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata dan ternyata
berhalangan Terdakwa segera menunjuk penggantinya.
Pasal 179…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 56 -
Pasal 179
Cukup jelas
Pasal 180
Cukup jelas
Pasal 181
Tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini dihitung hari
berikutnya sesudah hari pengumuman, perintah, atau penetapan dikeluarkan.
Pasal 182
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam hal Terdakwa tidak dapat menulis, Panitera mencatat pembelaannya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung fakta tambahan
sebagai bahan untuk musyawarah Hakim.
Pasal 183
Ayat (1)
Maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah
supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta
diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang
dimaksud dengan "kerugian bagi orang lain" adalah termasuk kerugian
pihak korban.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 184…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 57 -
Pasal 184
Cukup jelas
Pasal 185
Cukup jelas
Pasal 186
Cukup jelas
Pasal 187
Cukup jelas
Pasal 188
Ayat (1)
Musyawarah Hakim dilakukan di ruang musyawarah Hakim yang tertutup
untuk umum.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tertunda" adalah didasarkan atas pengertian atasan
bawahan, menurut Hukum Disiplin Prajurit.
Ayat (4)
Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang
Hakim Majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya
rahasia.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 189…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 58 -
Pasal 189
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut
penilaian Hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti
menurut ketentuan Undang-undang ini.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Apabila Terdakwa tetap dikenai penahanan atas dasar alasan lain yang sah,
alasan tersebut secara jelas diberitahukan kepada Kepala Pengadilan tingkat
pertama sebagai pengawas dan pengamat terhadap pelaksanaan putusan
Pengadilan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pengembalian perkara kepada Perwira Penyerah
Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit"
adalah apabila dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa
dalam perkara tersebut belum dijatuhi hukuman disiplin.
Pasal 190
Cukup jelas
Pasal 191
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penetapan mengenai penyerahan barang bukti tersebut misalnya apabila
sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian
dan lain-lain.
Ayat (3)
Penyarahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun Putusan
Pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi harus disertai
syarat tertentu antara lain barang bukti tersebut setiap waktu dapat
dihadapkan ke Pengadilan dalam keadaan utuh.
Pasal 192…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 59 -
Pasal 192
Cukup jelas
Pasal 193
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sesudah diucapkan, Putusan tersebut berlaku baik bagi Terdakwa yang
hadir maupun yang tidak hadir. Ketentuan bermaksud melindungi
kepentingan Terdakwa yang hadir dan menjamin kepastian hukum secara
keseluruhan dalam perkara ini.
Ayat (3)
Dengan pemberitahuan ini dimaksudkan supaya Terdakwa mengetahui
haknya.
Pasal 194
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Dalam hal Terdakwanya sipil yang dimaksud dengan "pangkat, nomor
registrasi pusat, jabatan dan kesatuan", lihat Penjelasan Pasal 130 ayat (2)
huruf a.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada
dan apa yang ditemukan dalam sidang oleh pihak dalam proses, antara lain
Oditur, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Saksi korban.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 60 -
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Ayat (2)
Kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, dan
huruf h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan,
kekhilafan dan kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak
menyebabkan batalnya putusan demi hukum.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 195
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pernyataan rehabilitasi" adalah memulihkan hak
Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
Pernyataan rehabilitasi hanya dapat diberikan terhadap putusan bebas dari
segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum kecuali yang
ditentukan dalam Pasal 189 ayat (4).
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 196…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 61 -
Pasal 196
Cukup jelas
Pasal 197
Cukup jelas
Pasal 198
Cukup jelas
Pasal 199
Cukup jelas
Pasal 200
Cukup jelas
Pasal 201
Cukup jelas
Pasal 202
Cukup jelas
Pasal 203
Cukup jelas
Pasal 204
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memeriksa dan memutus perkara pada tingkat
pertama dan terakhir" adalah putusan yang sudah dijatuhkan tidak dapat
dimintakan upaya hukum banding tetapi dapat diajukan kasasi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 62 -
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 205
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pengetahuan Hakim" adalah hal apa yang dilihat,
didengar, dan dialami sendiri oleh Hakim di luar sidang mengenai hal-hal
yang bersangkutpaut dengan perkara yang disidangkannya dan karenanya
diyakini kebenarannya.
Huruf b
Surat keterangan yang dibuat atas sumpah oleh pejabat yang bersangkutan
tersebut memuat antara lain jenis barang, jumlah barang, tempat, serta
waktu penyitaan dan/atau ditemukan.
Pasal 206
Cukup jelas
Pasal 207
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden diterima
oleh Kepala Oditurat.
Adapun pelaksanaan pidana mati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 208
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Prosedur permohonan grasi adalah sebagai berikut:
a. permohonan grasi disampaikan kepada Pengadilan yang sudah
memutus pada tingkat pertama, untuk selanjutnya berkas perkara yang
dimintakan grasi diteruskan kepada Mahkamah Agung melalui
Pengadilan Militer Utama;
b. Pengadilan…
PRESIDEN
Bagian 25 dari 28
REPUBLIK INDONESIA
- 63 -
b. Pengadilan Militer Utama, sesudah menerima berkas perkara yang
dimintakan grasi, melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum
sesudah mendengar pendapat Oditur Jenderal untuk selanjutnya
diteruskan kepada Mahkamah Agung;
c. Mahkamah Agung segera meneruskan berkas perkara yang dimintakan
grasi tersebut kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman.
Pasal 209
Cukup jelas
Pasal 210
Cukup jelas
Pasal 211
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perkara pelanggaran tertentu" adalah:
a. menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi,
membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas, atau yang
mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
b. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan
surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda
uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan
angkutan jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa
berlakunya sudah kedaluwarsa;
c. membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan
oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas
dan angkutan jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan,
perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan
kendaraan lain;
e. membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi
plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor
kendaraan yang bersangkutan;
f. pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur
lalu lintas jalan, dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan,
rambu-rambu/marka jalan atau tanda yang ada di permukaan jalan;
g. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang
diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang, dan/atau cara
memuat dan membongkar barang; atau
h. pelanggaran…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 64 -
h. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan
beroperasi di jalan yang ditentukan.
Ayat (2)
Berita acara pelanggaran lalu lintas berisi identitas Tersangka, tempat dan
waktu terjadinya pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, jenis
pelanggaran dan pasal yang dilanggar, serta ditandatangani oleh Tersangka
dan Penyidik.
Surat dakwaan sekaligus berisi tuntutan pidana yang ditandatangani oleh
Oditur.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Petikan surat keputusan segera disampaikan kepada Terpidana melalui
Oditur dicatat dalam buku perkara dan berita acara sidang. Bukti bahwa
Oditur sudah menyampaikannya kepada Terpidana dikirim kepada Panitara.
Ayat (5)
Permohonan banding dari Terdakwa diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari
sesudah putusan diucapkan.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Pasal 212
Yang dimaksud dengan "alat bukti" adalah alat bukti surat yang berupa berita acara
pelanggaran lalu lintas.
Pasal 213
Cukup jelas
Pasal 214…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 65 -
Pasal 214
Cukup jelas
Pasal 215
Cukup jelas
Pasal 216
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "bantuan hukum yang diberikan atas perintah"
adalah bantuan hukum yang diberikan oleh dinas bantuan hukum yang ada
di lingkungan Angkatan Bersenjata, sedangkan yang dimaksud dengan
"bantuan hukum yang dengan seizin dari Perwira Penyerah Perkara" adalah
bantuan hukum yang disediakan oleh Terdakwa sendiri dari luar dinas
bantuan hukum yang ada di lingkungan Angkatan Bersenjata.
Ayat (2)
Dalam hal perkara koneksitas disidangkan di Pengadilan, Penasihat Hukum
yang mendampingi Terdakwa sipil di samping harus memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, juga harus seizin
Kepala Pengadilan menurut Undang-undang ini.
Pasal 217
Cukup jelas
Pasal 218
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengawasan" adalah melihat hubungan dan/atau
mendengar isi pembicaraan antara Penasihat Hukum dengan Tersangka atau
Terdakwa. Pengawasan dilakukan oleh Penyidik, Oditur, atau petugas
Rumah Tahanan Militer.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan haknya" adalah menggunakan
hak menghubungi dan berbicara dengan Tersangka atau Terdakwa untuk
kepentingan lain selain kepentingan pembelaan perkara yang bersangkutan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 219…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 66 -
Pasal 219
Cukup jelas
Pasal 220
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengumuman dilaksanakan melalui papan pengumuman Pengadilan yang
memutus atau melalui surat kabar.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 221
Cukup jelas
Pasal 222
Cukup jelas
Pasal 223
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud "selama 7 (tujuh) hari" adalah waktu yang diberikan kepada
Terdakwa dan/atau Oditur untuk mempelajari berkas perkara, dihitung
mulai hari berikutnya sesudah yang bersangkutan menyatakan banding.
Ayat (3)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 67 -
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 224
Cukup jelas
Pasal 225
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Apabila dalam perkara pidana Terdakwa menurut undang-undang dapat
ditahan, sejak permintaan banding diajukan, Pengadilan Militer
Tinggi/Pengadilan Militer Utama yang menentukan ditahan atau tidaknya.
Apabila penahanan yang dikenakan kepada Terdakwa mencapai tenggang
waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Militer/Pengadilan Militer Tinggi kepadanya, ia harus dibebaskan seketika
itu.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 226
Cukup jelas
Pasal 227
Ayat (1)
Perbaikan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus
dilakukan sendiri oleh Pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 228…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 68 -
Pasal 228
Cukup jelas
Pasal 229
Cukup jelas
Pasal 230
Cukup jelas
Pasal 231
Cukup jelas
Pasal 232
Cukup jelas
Pasal 233
Cukup jelas
Pasal 234
Cukup jelas
Pasal 235
Cukup jelas
Pasal 236
Cukup jelas
Pasal 237
Cukup jelas
Pasal 238
Cukup jelas
Pasal 239…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 69 -
Pasal 239
Cukup jelas
Pasal 240
Cukup jelas
Pasal 241
Cukup jelas
Pasal 242
Cukup jelas
Pasal 243
Cukup jelas
Pasal 244
Cukup jelas
Pasal 245
Ayat (1)
Permohonan kasasi demi kepentingan hukum merupakan kewenangan yang
melekat pada Oditur Jenderal selaku pimpinan dan penanggung jawab
tertinggi penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 246
Cukup jelas
Pasal 247
Cukup jelas
Pasal 248…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 70 -
Pasal 248
Pasal ini memuat alasan secara limitatif untuk dapat dipergunakan meminta
peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang sudah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Pasal 249
Cukup jelas
Pasal 250
Cukup jelas
Pasal 251
Cukup jelas
Pasal 252
Cukup jelas
Pasal 253
Cukup jelas
Pasal 254
Cukup jelas
Pasal 255
Cukup jelas
Pasal 256
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pidana kurungan" adalah termasuk kurungan
pengganti denda.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 71 -
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 257
Cukup jelas
Pasal 258
Cukup jelas
Pasal 259
Cukup jelas
Pasal 260
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "secara berimbang" adalah pembebasan ganti rugi
kepada Terpidana seimbang berdasarkan penilaian Hakim.
Pasal 261
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tenggang waktu 1 (satu) bulan" adalah waktu
selama 30 (tiga puluh) hari dihitung hari berikutnya sesudah putusan
dijatuhkan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 262
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 72 -
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "pengawasan oleh Atasan yang Berhak
Menghukum" adalah pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat yang
dijatuhkan kepada Terpidana yang berada di bawah wewenang
komandonya.
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 263
Cukup jelas
Pasal 264
Cukup jelas
Pasal 265
Ayat (1)
Hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek
hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Angkatan Bersenjata untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Angkatan
Bersenjata. Badan atau pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata untuk
mengugat Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Selanjutnya hanya
orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat
hukum keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang dikeluarkan dan
karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat
Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tersebut. Gugatan Yang
diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi
pegangan Pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan.
Mereka…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 73 -
Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya
untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu
merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.
Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, hal yang dapat
dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Angkatan Bersenjata ini terbatas
pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan supaya keputusan
Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang sudah merugikan kepentingan
Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tuntutan tambahan yang
dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa
urusan administrasi Prajurit sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan
lainnya yang berupa tuntutan rehabililtasi.
Ayat (2)
Ketentuan-ketentuan pada ayat ini:
a. memberikan petunjuk kepada Penggugat dalam menyusun gugatannya
supaya dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan yang
dimaksudkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
b. merupakan dasar pengujian dan dasar pembatalan bagi pengadilan
dalam menilai apakah Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata
yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian
keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak.
Suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat dinilai
"bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" apabila
keputusan yang bersangkutan itu:
a. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal.
Contoh: Sebelum keputusan pemberhentian tidak dengan hormat
dikeluarkan seharusnya Prajurit yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri.
b. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial.
Contoh: Keputusan di tingkat banding administratif, yang sudah salah
menyatakan gugatan Penggugat diterima atau tidak diterima.
c. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata
yang tidak berwenang.
Contoh: Peraturan dasarnya sudah menunjuk pejabat lain
yang berwenang untuk mengambil keputusan.
Dasar…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 74 -
Dasar pembatalan ini sering disebut penyalahgunaan wewenang. Setiap
penentuan norma-norma hukum di dalam tiap peraturan itu tentu dengan
tujuan dan maksud tertentu.
Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus selalu sesuai dengan
Bagian 26 dari 28
tujuan dan maksud khusus diadakannya peraturan yang bersangkutan.
Dengan demikian, peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk
diterapkan guna mencapai hal-hal yang di luar maksud tertentu. Dengan
begitu wewenang materiil Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan
Bersenjata yang bersangkutan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha
Angkatan Bersenjata juga terbatas pada ruang lingkup maksud bidang
khusus yang sudah ditentukan dalam peraturan dasarnya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "upaya administrasi" adalah upaya mengajukan
keberatan dan memperoleh keputusan dari Badan/Pejabat Tata Usaha
Angkatan Bersenjata yang bersangkutan.
Ayat (4)
Upaya administrasi yang akan diatur dengan Keputusan Panglima adalah
suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang Prajurit atau yang
dipersamakan dengan prajurit apabila ia tidak menerima Keputusan Tata
Usaha Angkatan Bersenjata. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan
Angkatan Bersenjata, dalam bentuk penyelesaian yang harus dilakukan oleh
atasan Badan/Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang mengeluarkan
keputusan yang tidak diterima.
Pasal 266
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tempat kedudukan Tergugat" adalah tempat
kedudukan secara nyata atau tempat kedudukan menurut hukum.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 75 -
Ayat (3)
Apabila tempat kedudukan tergugat berada di luar daerah hukum
Pengadilan Militer Tinggi tempat kediaman Penggugat, gugatan dapat
disampaikan kepada Pengadilan Militer Tinggi tempat kediaman Penggugat
untuk diteruskan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang bersangkutan.
Tanggal diterimanya gugatan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Militer
tersebut dianggap sebagai tanggal diajukannya gugatan kepada Pengadilan
Militer Tinggi yang berwenang. Panitera Pengadilan Tinggi tersebut
berkewajiban memberikan petunjuk secukupnya kepada Penggugat
mengenai gugatan Panitera Pengadilan Tinggi Militer tersebut dianggap
sebagai tanggal diajukannya gugatan kepada Pengadilan Militer Tinggi
yang berwenang. Panitera Pengadilan Tinggi tersebut berkewajiban
memberikan petunjuk secukupnya kepada Penggugat mengenai gugatan
Penggugat tersebut. Sesudah gugatan itu ditandatangani oleh Penggugat
atau kuasanya, atau dibubuhi cap jempol Penggugat yang tidak pandai baca
tulis, dan dibayar uang muka biaya perkara, Panitera yang bersangkutan:
a. mencatat gugatan tersebut dalam daftar perkara khusus untuk itu;
b. memberikan tanda bukti pembayaran uang muka biaya perkara dan
mencantumkan nomor registrasi perkara yang bersangkutan;
c. meneruskan gugatan tersebut kepada Pengadilan Militer Tinggi yang
bersangkutan.
Cara pengajuan gugatan tersebut di atas tidak mengurangi kompentensi
relatif Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan gugatan tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penggugat yang berada di luar negeri dapat mengajukan gugatannya dengan
surat atau menunjuk seseorang yang diberi kuasa yang berada di Indonesia.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 267
Cukup jelas
Pasal 268…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 76 -
Pasal 268
Ayat (1)
Dalam hal Penggugatnya orang sipil yang dimaksud dengan "pangkat,
nomor registrasi pusat, jabatan dan kesatuan", lihat Penjelasan Pasal 130
ayat (2) huruf a.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam kenyataan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang hendak
disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan Penggugat. Dalam hal
keputusan itu ada padanya, untuk kepentingan pembuktian, ia harus
melampirkan pada gugatan yang diajukan. Tetapi, baik Penggugat yang
tidak memiliki Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang
bersangkutan maupun pihak ketiga yang terkena akibat hukum keputusan
tersebut tentu tidak mungkin melampirkan pada gugatan terhadap keputusan
yang hendak disengketakan itu.
Dalam rangka pemeriksaan persiapan , Hakim selalu dapat meminta kepada
Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan
untuk mengirimkan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang
sedang disengketakan itu kepada Pengadilan Militer Tinggi yang
berwenang.
Dengan kata "sedapat mungkin" tersebut ditampung semua kemungkinan
termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan menurut ketentuan
Pasal 3.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 269
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 77 -
Ayat (4)
Surat kuasa dalam ayat ini dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku di negara tempat surat kuasa tersebut dibuat.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 270
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "uang muka biaya perkara" adalah biaya yang
dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar oleh pihak Penggugat terhadap
perkiraan biaya yang diperlukan dalam proses berperkara seperti biaya
kepaniteraan, biaya meterai, biaya saksi, biaya ahli, biaya alih bahasa, biaya
pemeriksaan di tempat lain dari ruang sidang, dan biaya lain yang
diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah Hakim.
Uang muka biaya perkara tersebut akan diperhitungkan kembali kalau
perkaranya sudah selesai. Dalam hal Penggugat kalah dalam perkara dan
ternyata masih ada kelebihan uang muka biaya perkara, uang kelebihan
tersebut akan dikembalikan kepadanya.
Apabila ternyata uang muka biaya perkara tersebut tidak mencukupi, ia
wajib membayar kekurangannya. Sebaliknya, dalam hal Penggugat menang
dalam perkara, uang muka biaya perkara dikembalikan seluruhnya
kepadanya.
Uang muka biaya perkara yang harus dibebankan kepada Penggugat
tersebut di atas hendaknya ditetapkan serendah mungkin sehingga dapat
dipikul oleh Penggugat selaku pencari keadilan. Ketentuan tentang
pembayaran uang muka biaya perkara dalam pasal ini berlaku juga dalam
hal gugatan yang diajukan menurut Pasal 266 ayat (3).
Ayat (2)
Sesudah pembayaran uang muka biaya perkara dipenuhi, kepada Penggugat
diberikan tanda bukti penerimaan yang berisi nomor registrasi perkara serta
jumlah uang muka biaya perkara yang sudah dibayarkan.
Pembayaran biaya perkara diwajibkan bagi mereka yang mampu.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 78 -
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 271
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Atasan Penggugat yang dimaksud pada ayat ini adalah Komandan/Kepala
dari Kesatuan Administrasi Pangkal setingkat Komandan Batalyon.
Ayat (3)
Ketidakmampuan ini ditentukan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi
berdasarkan penilaiannya yang obyektif
Pasal 272
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal permohonan bersengketa dengan cuma-cuma dikabulkan,
Pengadilan Militer Tinggi mengeluarkan penetapan yang salinannya
diberikan kepada Pemohon dan biaya perkara ditanggung oleh Negara.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 273
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pokok gugatan" adalah fakta yang dijadikan dasar
gugatan.
Atas dasar fakta tersebut Penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan
hukum tertentu dan oleh karena itu mengajukan tuntutannya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 79 -
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "surat pos tercatat" termasuk penyampaian melalui
caraka atau sejenisnya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 274
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sesudah menerima salinan surat gugatan, Tergugat dapat mengirim jawaban
secara tertulis kepada Pengadilan dan salinannya dikirim juga kepada
Penggugat. Pengiriman surat jawaban atas gugatan Penggugat oleh
Tergugat tersebut tidak mengurangi kewajiban Tergugat hadir di
persidangan.
Pasal 275
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 80 -
Ayat (2)
Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan surat pos tercatat yang
ditandatangani oleh para pihak atau kuasanya merupakan tanggal
dimulainya perhitungan tenggang waktu minimum antara panggilan dan
hari sidang.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 276
Cukup jelas
Pasal 277
Ayat (1)
Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa
Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Hakim diberi kemungkinan untuk
mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa.
Dalam kesempatan ini, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau
Pajabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan demi
lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang Hakim ini
untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat
dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau
Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata mengingat bahwa kedudukan
Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata tidak
sama.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Karena tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a itu
tidak bersifat memaksa, Hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak
begitu saja menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima
kalau Penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki
gugatannya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 278…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 81 -
Pasal 278
Berbeda dengan Hukum Acara Perdata, dalam Hukum Acara Tata Usaha Militer,
Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan itu selalu berkedudukan sebagai pihak
yang mempertahankan keputusan yang sudah dikeluarkannya terhadap tuduhan
Penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum. Akan tetapi,
selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi, Keputusan Tata
Usaha Angkatan Bersenjata itu dianggap sah menurut hukum. Proses di muka
Pengadilan Militer Tinggi memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan
bahwa Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu melawan
hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar Hukum Acara Tata Usaha Militer yang
bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata itu
selalu menurut hukum. Dari segi perlindungan hukum, Hukum Acara Tata Usaha
Militer merupakan sarana hukum untuk menolak anggapan tersebut dalam keadaan
konkret. Oleh karena itu, pada asasnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh
Pengadilan Militer Tinggi, Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang
digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan. Akan tetapi, dalam
keadaan tertentu, Penggugat dapat mengajukan permohonan supaya selama proses
berjalan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu
diperintahkan untuk ditunda.
Pengadilan Militer Tinggi akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata tersebut hanya apabila:
a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu apabila kerugian yang akan
diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi
kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha
Angkatan Bersenjata tersebut; atau
b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang digugat itu
tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan militer dalam rangka
menunjang kepentingan pertahanan keamanan negara.
Pasal 279
Cukup jelas
Pasal 280
Cukup jelas
Pasal 281
Cukup jelas
Pasal 282…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 82 -
Pasal 282
Cukup jelas
Pasal 283
Cukup jelas
Pasal 284
Perubahan gugatan diperkenankan hanya dalam arti menambah alasan yang
menjadi dasar gugatan sampai dengan tingkat replik. Penggugat tidak boleh
menambah tuntutannya yang akan merugikan tergugat di dalam
pembelaannya. Jadi yang diperkenankan ialah perubahan yang bersifat mengurangi
tuntutan semula. Sebagaimana hal nya dengan Penggugat, Tergugat pun dapat
mengubah alasan yang menjadi dasar jawabannya hanya sampai dengan tingkat
duplik. Pembatasan ini dimaksudkan supaya dapat diperoleh kejelasan tentang hal
yang menjadi pokok sengketa antara para pihak.
Pasal 285
Cukup jelas
Pasal 286
Cukup jelas
Pasal 287
Cukup jelas
Pasal 288
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Pejabat Pengadilan yang berwenang" adalah
Pejabat yang secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi dari pada Hakim
yang bersangkutan;
Misalnya:
Bagian 27 dari 28
Apabila…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 83 -
Apabila sengketa diadili oleh Hakim Pengadilan Militer Tinggi, Pejabat
yang berwenang adalah Kepala Pengadilan Militer Tinggi. Apabila sengketa
diadili oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi, Pejabat yang berwenang
adalah Kepala Pengadilan Militer Utama.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 289
Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan Hakim Ketua dalam proses
pemeriksaan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah aktif dan
menentukan serta memimpin jalannya persidangan supaya pemeriksaan tidak
berlarut-larut.
Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata
bergantung pada kehendak para pihak, tetapi Hakim harus selalu memperhatikan
kepentingan militer dan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat
oleh adanya sengketa itu.
Pasal 290
Para pihak dapat mempelajari berkas perkara sebelum, selama, atau sesudah
pemeriksaan, dan pemutusan perkara.
Pasal 291
Cukup jelas
Pasal 292
Ayat (1)
Ayat ini mengatur kemungkinan bagi orang atau badan hukum perdata yang
berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau
diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.
Masuknya pihak ketiga tersebut dalam hal sebagai berikut:
a. pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau
membela hak dan kepentingannya supaya ia jangan sampai dirugikan
oleh putusan Pengadilan Militer Tinggi dalam sengketa yang sedang
berjalan.
Untuk itu, ia harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 84 -
serta hal yang dituntutnya. Putusan sela Pengadilan Militer Tinggi atas
permohonan tersebut dimasukkan dalam Berita Acara Sidang.
Apabila permohonan itu dikabulkan, ia di pihak ketiga akan berkedudukan
sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkara itu dan disebut Penggugat
Intervensi.
Apabila permohonan itu tidak dikabulkan, terhadap putusan sela Pengadilan
Militer Tinggi itu tidak dapat dimohonkan banding. Sudah tentu pihak
ketiga tersebut masih dapat mengajukan gugatan baru di luar proses yang
sedang berjalan asalkan ia dapat menunjukkan bahwa ia berkepentingan
untuk mengajukan gugatan itu dan gugatannya memenuhi syarat.
Contoh: B istri Kapten A menggugat Panglima Komando Daerah Militer
supaya surat izin kawin yang kedua dengan wanita C dibatalkan
dengan alasan persyaratan, yaitu surat persetujuan dari B selaku
istri dan surat keterangan dokter yang dibuat oleh Dokter N yang
menyatakan bahwa B tidak dapat melahirkan keterunan adalah
palsu. C yang mengetahui adanya gugatan dari B, dengan
kehendak sendiri, ingin membela atau mempertahankan
kepentingannya sebagai istri sah Kapten A, yaitu supaya ia jangan
sampai dirugikan oleh Putusan Peradilan Militer Tinggi dalam
sengketa yang sedang berjalan. Untuk itu, C mengajukan
permohonan yang disertai dengan alasan dari hal yang
dituntut.
Apabila permohonannya dikabulkan, C sebagai pihak ketiga akan
berkedudukan sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkara itu dan
disebut Penggugat Intervensi.
b. Adakalanya masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang
berjalan karena permintaan salah satu pihak (Penggugat atau
Tergugat).
Di sini pihak yang memohon agar pihak ketiga itu diikutsertakan dalam
proses perkara, dengan maksud supaya pihak ketiga selama proses tersebut
bergabung dengan dirinya untuk memperkuat posisi hukum dalam
sengketanya.
Contoh:…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 85 -
Contoh: B istri Kapten A menggugat Panglima Komando Daerah Militer
supaya surat izin kawin Kapten A dengan wanita C dibatalkan
karena surat persetujuan dari B selaku istri dan surat keterangan
dokter yang dibuat oleh Dokter N yang menyatakan bahwa B tidak
dapat melahirkan keterunan adalah palsu. Menurut Dokter N
keterangan yang dibuatnya itu memang benar palsu dan terpaksa
dibuat karena dipaksa oleh Kapten A. Untuk itu, B memohon
supaya Dokter N sebagai pihak ketiga untuk dikutsertakan dalam
proses perkara. Hal itu dimaksudkan supaya Dokter N bergabung
dengan B untuk memperkuat posisi hukum dalam sengketanya.
Dalam hal itu, Dokter N sebagai pihak ketiga akan berkedudukan
sebagai Penggugat Intervensi II karena permintaan salah satu
pihak, yaitu Penggugat.
c. Masuknya pihak ketiga ke dalam proses perkara yang sedang berjalan
dapat terjadi atas prakarsa Hakim yang memeriksa perkara itu.
Contoh: B istri Kapten A menggugat Panglima Komando Daerah
Militer agar surat izin kawin Kapten A dengan wanita C
dibatalkan karena yaitu surat persetujuan dari B selaku istri
dan surat keterangan dokter yang dibuat oleh Dokter N
yang menyatakan bahwa B tidak dapat melahirkan
keterunan adalah palsu. Apabila C tidak diikutkan dalam
proses gugatan B ini akan merugikan kepentingannya.
Walaupun C tidak mempunyai keinginkan sendiri untuk
memasuki proses gugatan B ini, atas prakarsa Hakim yang
memeriksa perkara gugatan B dimasukkan sebagai pihak
ketiga dalam proses perkara sebagai Tergugat
Intervensi II.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 293
Cukup jelas
Pasal 294
Cukup jelas
Pasal 295…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 86 -
Pasal 295
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Menjadi Saksi adalah salah satu kewajiban hukum setiap orang.
Seseorang yang dipanggil menghadap sidang pengadilan untuk menjadi
Saksi tetapi menolak kewajiban itu dapat dipaksa untuk dihadapkan di
persidangan dengan bantuan Polisi Militer/Polisi.
Ayat (3)
Ketentuan ini mengatur pendelegasian wewenang pemeriksaan Saksi.
Kepala Pengadilan Militer Tinggi yang mendelegasikan wewenang itu
mencantumkan dalam penetapannya dengan jelas hal atau persoalan yang
harus ditanyakan kepada Saksi oleh Pengadilan Militer Tinggi yang diserahi
delegasi wewenang tersebut. Dari pemeriksaan Saksi tersebut dibuat berita
acara yang ditandatangni oleh Hakim dan Panitera Pengadilan Militer
Tinggi yang kemudian dikirimkan kepada Pengadilan Militer Tinggi yang
memberikan delegasi wewenang di atas.
Pasal 296
Ayat (1)
Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut
urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua. Saksi yang sudah
diperiksa harus tetap di dalam ruang sidang kecuali Hakim Ketua
menganggap perlu mendengar Saksi yang lain di luar kehadiran Saksi yang
sudah didengar itu, misalnya apabila Saksi lain yang akan diperiksa itu
berkeberatan memberikan keterangan dengan tetap hadirnya Saksi yang
sudah didengar.
Ayat (2)
Dalam hal Saksinya sipil yang dimaksud dengan "pangkat, nomor registrasi
pusat, jabatan dan kesatuan", lihat Penjelasan Pasal 154 ayat (2).
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 297
Cukup jelas
Pasal 298…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 87 -
Pasal 298
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan
rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Martabat yang
menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia misalnya kedudukan
seorang pastor yang menerima pengakuan dosa, kedudukan seseorang tokoh
pimpinan masyarakat yang banyak mengetahui rahasia anggota
masyarakatnya.
Ayat (2)
Apabila tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
pekerjaan atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Hakimlah yang
menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk
pengunduran diri tersebut. Hakim pulalah yang menentukan sah atau
tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mengundurkan diri yang berkaitan
dengan martabat.
Pasal 299
Cukup jelas
Pasal 300
Cukup jelas
Pasal 301
Cukup jelas
Pasal 302
Biaya perjalanan pejabat yang dipanggil sebagai Saksi di Pengadilan tidak
dibebankan sebagai biaya perkara.
Pasal 303
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 88 -
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum",
misalnya Saksi sudah sangat tua, atau menderita penyakit yang tidak
memungkinkannya hadir di persidangan.
Pasal 304
Cukup jelas
Pasal 305
Cukup jelas
Pasal 306
Cukup jelas
Pasal 307
Cukup jelas
Pasal 308
Ayat (1)
Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikaitkan dengan isi
tuntutan PEnggugat.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata ini dikeluarkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 89 -
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 309
Ayat (1)
Kepentingan Penggugat dianggap cukup mendesak apabila menyangkut
Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang misalnya berisikan
perintah kepada seorang Prajurit untuk mengosongkan rumah dinas yang
ditempatinya. Sebagai kriteria mendesak dapat digunakan alasan-asalan
permohonan yang memang dapat diterima. Dalam hal ini, yang dipercepat
bukan hanya pemeriksaannya melainkan juga keputusannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 310
Cukup jelas
Pasal 311
Cukup jelas
Pasal 312
Cukup jelas
Pasal 313
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "termasuk keterangan ahli" adalah keterangan yang
diberikan oleh juru taksir.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 314
Cukup jelas
Pasal 315…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 90 -
Pasal 315
Cukup jelas
Pasal 316
Cukup jelas
Pasal 317
Cukup jelas
Pasal 318
Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil.
Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, dengan
memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung
pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha
Angkatan Bersenjata dapat menentukan sendiri:
a. apa yang harus dibuktikan;
b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh
pihak yang berperkara, dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim
sendiri;
c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam
pembuktikan; dan
d. kekuatan pembuktian bukti yang sudah diajukan.
Pasal 319
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengertian surat pos tercatat, lihat Penjelasan Pasal 273 ayat (2) huruf b.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 320…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 91 -
Pasal 320
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Dalam hal Penggugatnya orang sipil, yang dimaksud dengan pangkat,
nomor registrasi pusat, jabatan, dan kesatuan, lihat Penjelasan Pasal 268
ayat (1).
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Yang dimaksud dengan "Panitera" adalah mencakup juga Panitera
Pengganti yang membantu Hakim dalam persidangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 321
Cukup jelas
Pasal 322
Cukup jelas
Pasal 323…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 92 -
Pasal 323
Dalam hal ada putusan Pengadilan Militer Tinggi yang bukan putusan akhir,
penetapan tentang biaya perkaranya ditangguhkan, dan dicantumkan dalam amar
putusan akhir Pengadilan Militer Tinggi.
Pasal 324
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Panitera hanya boleh memberikan salinan putusan Pengadilan apabila
putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila
diperlukan, salinan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan
hukum tetap pada salinan tersebut harus dibubuhi keterangan "belum
memperoleh kekuatan hukum tetap".
Pasal 325
Cukup jelas
Pasal 326
Cukup jelas
Pasal 327
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "14 (empat belas) hari" adalah 14 (empat belas) hari
menurut perhitungan tanggal kalender.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "uang muka biaya perkara", lihat Penjelasan Pasal
270 ayat (1).
Pasal 328
Sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, terhadap
putusan Pengadilan Militer yang bukan putusan akhir tidak dapat diajukan
Bagian 28 dari 28
permintaan pemeriksaan banding secara tersendiri.
Prinsip tersebut selalu berusaha menghindarkan dijatuhkannya putusan Pengadilan
Militer Tinggi yang tidak merupakan putusan akhir.
Pasal 329…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 93 -
Pasal 329
Cukup jelas
Pasal 330
Cukup jelas
Pasal 331
Cukup jelas
Pasal 332
Cukup jelas
Pasal 333
Cukup jelas
Pasal 334
Cukup jelas
Pasal 335
Cukup jelas
Pasal 336
Cukup jelas
Pasal 337
Cukup jelas
Pasal 338
Ayat (1)
Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap,
para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang
dibubuhi catatan Panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Tenggang…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 94 -
Tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak saat putusan
Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Tenggang waktu 3 (tiga) bulan tidak bersifat memaksa.
Kepala Pengadilan Tinggi tentu akan berlaku bijaksana sebelum menyurati
atasan Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang bersangkutan
mengenai apa yang dimaksud pada ayat ini.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Dalam hal atasan Tergugat bukan Panglima, Pengadilan Militer Tinggi
mengajukan hal itu kepada Presiden melalui Panglima.
Dalam hal atasan Tergugat adalah Panglima, Pengadailan Militer Tinggi
dapat mengajukan hal itu langsung kepada Presiden.
Pasal 339
Cukup jelas
Pasal 340
Cukup jelas
Pasal 341
Cukup jelas
Pasal 342
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 95 -
Ayat (3)
Besarnya ganti rugi ditentukan dengan memperhatikan keadaan yang nyata.
Pasal 343
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Putusan Pengadilan yang berisi kewajiban rehabilitasi hanya terdapat pada
sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata dalam bidang administrasi
personel. Rehabilitasi ini merupakan pemulihan hak Penggugat dalam
kemampuan, kedudukan, dan harkatnya sebagai Prajurit seperti semula
sebelum ada keputusan yang disengketakan. Dalam pemulihan hak tersebut
termasuk juga yang ditimbulkan oleh kemampuan hak tersebut termasuk
juga yang ditimbulkan oleh kemampuan, kedudukan dan harkatnya sebagai
Prajurit. Dalam hal haknya menyangkut suatu jabatan dan pada waktu
putusan Pengadilan Jabatan tersebut ternyata sudah diisi oleh pejabat lain,
yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan
jabatan semula.
Akan tetapi, apabila hal itu tidak mungkin, yang bersangkutan akan
diangkat kembali pada kesempatan pertama sesudah ada formasi dalam
jabatan yang setingkat atau dapat di tempuh acara kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 339.
Pasal 344
Cukup jelas
Pasal 345
Cukup jelas
Pasal 346
Cukup jelas
Pasal 347
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 96 -
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "petugas keamanan" adalah Polisi Militer. Apabila
yang bersangkutan meninggalkan ruang sidang, petugas wajib
mengembalikan benda titipannya.
Pasal 348
Cukup jelas
Pasal 349
Cukup jelas
Pasal 350
Cukup jelas
Pasal 351
Cukup jelas
Pasal 352
Cukup jelas
Pasal 353
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang selama ini hanya berwenang
memeriksa dan mengadili perkara pidana, berdasarkan Undang-undang ini juga
berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Angkatan
Bersenjata.
Untuk mempersiapkan pelaksanaan kedua kewenangan tersebut di atas, khususnya
dalam menyiapkan kemampuan tenaga Hakim serta penataan kelembagaab dan
administrasi peradilannya, Pemerintah perlu melakukan persiapan yang cukup
guna kemapanan terselenggaranya peradilan perkara pidana dan perkara sengketa
Tata Usaha Angkatan Bersenjata sebaik-baiknya.
Guna mewadahi upaya persiapan tersebut di atas, sementara waktu pelaksanaan
ketentuan tentang Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya perlu diatur
dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak
Undang-undang ini diundangkan.