NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 5
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.297, 2014 SOSIAL. Perlindungan Anak. Kewajiban.
Tanggung Jawab. Perubahan. (Penjelasan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin
kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk
perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak
asasi manusia;
b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda
penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran
strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib
dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak
manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran
hak asasi manusia;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.297 2
d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan
terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat
(2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17
diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka,
yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
3 2014, No.297
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas
suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan
anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam
garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah
dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya
menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap
Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya
secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki
keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang
menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan
kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai
kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat
istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga
pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau
orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,
dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga
Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan
pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau
lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan,
pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah
satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang
Anak secara wajar.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.297 4
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh,
mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan
menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang
dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta
minatnya.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga,
masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan
organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi
profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang
diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk
mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang
membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir,
dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam
bimbingan Orang Tua atau Wali.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat
(2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi
sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
5 2014, No.297
Pasal 9
(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan
pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan
oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik,
dan/atau pihak lain.
(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak
memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki
keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi,
bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan
penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14
(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri,
kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan
terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Anak tetap berhak:
a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap
dengan kedua Orang Tuanya;
b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua
Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya;
c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;
dan
d. memperoleh Hak Anak lainnya.
6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.297 6
Pasal 15
Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
e. pelibatan dalam peperangan; dan
f. kejahatan seksual.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan
Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan Perlindungan Anak
8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan
bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,
budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi
fisik dan/atau mental.
(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi,
dan menghormati Hak Anak.
(3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang
penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah
Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
www.djpp.kemenkumham.go.id
7 2014, No.297
melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
(5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota
layak Anak.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak
Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam
Peraturan Presiden.
10. Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan
bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan
ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan
Perlindungan Anak.
11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin
perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang
lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi
penyelenggaraan Perlindungan Anak.
12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk
mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai
dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.
13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga
Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap
Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran
Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.297 8
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan
organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.
14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d
dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
Bagian 2 dari 5
b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan,
bakat, dan minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi
pekerti pada Anak.
(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui
keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 27
(1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
akta kelahiran.
(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari
orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
(4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan
Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta
kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan
orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara
pemeriksaan kepolisian.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9 2014, No.297
17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
(1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi
kependudukan.
(2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat
kelurahan/desa.
(3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya
semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dikenai biaya.
(5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta
kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah
sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33
(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang
memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak
yang bersangkutan.
(2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
(3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab
terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang
bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan
Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
38A sehingga berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.297 10
Pasal 38A
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan
ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4)
dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39
(1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan
yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat
kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan
Orang Tua kandungnya.
(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan
identitas awal Anak.
(3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang
dianut oleh calon Anak Angkat.
(4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat
dilakukan sebagai upaya terakhir.
(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan
mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
(5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak
disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan
bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan
Anak.
22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
11 2014, No.297
Pasal 41A
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaaan pengangkatan Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 43
(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga,
Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan
Anak dalam memeluk agamanya.
(2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan
pengamalan ajaran agama bagi Anak.
24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 44
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas
dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi
Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang
optimal sejak dalam kandungan.
(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara
komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh
peran serta Masyarakat.
(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun
rujukan.
(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga
yang tidak mampu.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45
berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.297 12
Pasal 45
(1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan
Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
(2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu
melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal
45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 45A
Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih
dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang
dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 45B
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua
wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu
kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
(2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang
Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.
27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua
wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit
yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan
kecacatan.
28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47
(1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga,
dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi
organ tubuhnya untuk pihak lain.
(2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga,
dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
www.djpp.kemenkumham.go.id
13 2014, No.297
a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh
Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek
penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan
kepentingan yang terbaik bagi Anak.
29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 48
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan
pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.
30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 49
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua
wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak
untuk memperoleh pendidikan.
31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 51
Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas
untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.
32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk
memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma
atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu,
Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah
terpencil.
(2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong
Masyarakat untuk berperan aktif.
33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54
(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib
mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis,
kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh
pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau
pihak lain.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.297 14
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau
Masyarakat.
34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 55
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan
pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar,
baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
(3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak
terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja
sama dengan berbagai pihak yang terkait.
(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan
oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial.
35. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 56
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan
membantu Anak, agar Anak dapat:
a. berpartisipasi;
b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati
nurani dan agamanya;
c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan
tahapan usia dan perkembangan Anak;
d. bebas berserikat dan berkumpul;
e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan
berkarya seni budaya; dan
f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat
kesehatan dan keselamatan.
(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan
disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan
lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu
perkembangan Anak.
www.djpp.kemenkumham.go.id
15 2014, No.297
36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 58
(1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan
perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi
wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 59
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan
Perlindungan Khusus kepada Anak.
(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada:
a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas;
Bagian 3 dari 5
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait
dengan kondisi Orang Tuanya.
38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
59A sehingga berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.297 16
Pasal 59A
Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau
rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan
penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai
pemulihan;
c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga
tidak mampu; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses
peradilan.
39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60
Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Anak yang menjadi pengungsi;
b. Anak korban kerusuhan;
c. Anak korban bencana alam; dan
d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
40. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 64
Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan
melalui:
a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan
sesuai dengan umurnya;
b. pemisahan dari orang dewasa;
c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain
yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan
derajatnya;
www.djpp.kemenkumham.go.id
17 2014, No.297
f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana
seumur hidup;
g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara,
kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling
singkat;
h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang
dipercaya oleh Anak;
k. pemberian advokasi sosial;
l. pemberian kehidupan pribadi;
m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang
Disabilitas;
n. pemberian pendidikan;
o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 65
Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c
dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat
menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran
agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 66
Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)
huruf d dilakukan melalui:
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak
yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.297 18
c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya
masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi
terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 67
Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan
Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan
melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal
67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 67A
Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan
mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur
pornografi.
Pasal 67B
(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f
dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta
pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
(2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan
fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 67C
Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya
pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.
46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 68
Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan,
dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2
huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan,
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
19 2014, No.297
47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 69
Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau
psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i
dilakukan melalui upaya:
a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak
Kekerasan; dan
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal
69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 69A
Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan
melalui upaya:
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai
kesusilaan;
b. rehabilitasi sosial;
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai
pemulihan; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat
pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan
pemeriksaan di sidang pengadilan.
Pasal 69B
Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan
melalui upaya:
a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
b. konseling tentang bahaya terorisme;
c. rehabilitasi sosial; dan
d. pendampingan sosial.
49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga
berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.297 20
Pasal 70
Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:
a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan
Hak Anak;
b. pemenuhan kebutuhan khusus;
c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai
integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu;
dan
d. pendampingan sosial.
50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 71
Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan
penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m
dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan,
konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni
Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 71A
Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan
melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi
sosial, dan pendampingan sosial.
Pasal 71B
Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi
dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui
konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
Pasal 71C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 71D
(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan
huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas
restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
21 2014, No.297
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA
sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IXA
PENDANAAN
53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 71E
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
(2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 72
(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara
perseorangan maupun kelompok.
(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak,
lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan,
lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
(3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaran Perlindungan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi
mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan
tentang Anak;
b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang
terkait Perlindungan Anak;
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.297 22
c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran
Hak Anak;
d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial
bagi Anak;
e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan
Anak;
f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan
suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif
terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59; dan
h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi
dan menyampaikan pendapat.
(4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara
mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan
Perlindungan Anak.
(5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi
yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama,
dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik
bagi Anak.
(6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui:
a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung
jawab sosial perusahaan.
55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 73
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
23 2014, No.297
BAB XA
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
73A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 73A
(1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak,
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas
sektoral dengan lembaga terkait.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan
Perlindungan Anak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 74
(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan
penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang
Bagian 4 dari 5
ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat
independen.
(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk
Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang
sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan
Perlindungan Anak di daerah.
59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 75
(1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1
(satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang
anggota.
(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri
atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok
masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.297 24
mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi,
mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan
Presiden.
60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 76
Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan
pemenuhan Hak Anak;
b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan
tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan
Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk
Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya
dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB XIA
LARANGAN
62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni
Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F,
Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 76A
Setiap orang dilarang:
a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan
Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga
menghambat fungsi sosialnya; atau
b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara
diskriminatif.
www.djpp.kemenkumham.go.id
25 2014, No.297
Pasal 76B
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan,
menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan
penelantaran.
Pasal 76C
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan
terhadap Anak.
Pasal 76D
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman
Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain.
Pasal 76E
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman
Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Pasal 76F
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan,
penjualan, dan/atau perdagangan Anak.
Pasal 76G
Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati
budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya
dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses
pembangunan Masyarakat dan budaya.
Pasal 76H
Setiap Orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk
kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa
perlindungan jiwa.
Pasal 76I
Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.297 26
Pasal 76J
(1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan,
membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam
penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika
dan/atau psikotropika.
(2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan,
membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam
penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat
adiktif lainnya.
63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 77
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal
77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 77A
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap
Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara
yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kejahatan.
Pasal 77B
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 80
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat,
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).
www.djpp.kemenkumham.go.id
27 2014, No.297
(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).
(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan
penganiayaan tersebut Orang Tuanya.
66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 81
(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)
dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 82
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau
tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)
dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 83
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
86A sehingga berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.297 28
Pasal 86A
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 87
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 88
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah).
72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 89
(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
91A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 91A
Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
www.djpp.kemenkumham.go.id
29 2014, No.297
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.kemenkumham.go.id
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No.5606 SOSIAL. Perlindungan Anak. Kewajiban.
Tanggung Jawab. Perubahan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 297)
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
I. UMUM
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan
hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar
kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan
negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental,
maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk
mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan
terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.
Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di
dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan
perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan
peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun
yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi
konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi
Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5606 2
Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang
Hak-Hak Anak).
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga
dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan
menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan
tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan
selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan
perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam
berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya
perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan
pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan
perlindungan atas Hak Anak.
Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah
mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa
hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan
hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi
Bagian 5 dari 5
ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban
kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi
konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan
prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan
terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.
Dalam pelaksanaanya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia
memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang
tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan
definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di
Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan
peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan
penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan
Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat
mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan
sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk
www.djpp.kemenkumham.go.id
3 No.5606
memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk
memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau
Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk
mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di
kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 6
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan
kepada Anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan
intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat
usia Anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa
pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam
bimbingan Orang Tua atau Walinya.
Angka 3
Pasal 9
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 12
Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin
kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
Angka 5
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain
pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya
dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan
kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang
Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang
Tuanya ditahan atau dipenjara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5606 4
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 6
Pasal 15
Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang
bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang
membahayakan Anak secara fisik dan psikis.
Angka 7
Pasal 20
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 21
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 22
Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”,
misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga,
rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung
kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat
penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana
teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di
daerah.
Angka 11
Pasal 23
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 24
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 25
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
5 No.5606
Angka 14
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 26
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 27
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 28
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan
Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 38A
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5606 6
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (2a)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (4a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Ketentuan ini berlaku untuk Anak yang belum berakal
dan bertanggung jawab, dan penyesuaian agamanya
dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat
desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah
diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.
Angka 21
Pasal 41
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 41A
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 43
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 44
Cukup jelas.
Angka 25
Pasal 45
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
7 No.5606
Angka 26
Pasal 45A
Cukup jelas.
Pasal 45B
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 46
Penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan
menimbulkan kecacatan, misalnya Human Immunodeficiency
Virus (HIV) atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome
(AIDS), Tuberculosis (TBC), kusta, dan polio.
Angka 28
Pasal 47
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 48
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 49
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 51
Cukup jelas.
Angka 32
Pasal 53
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 54
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lingkungan satuan pendidikan”
adalah tempat atau wilayah berlangsungnya proses
pendidikan.
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain petugas
keamanan, petugas kebersihan, penjual makanan,
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5606 8
petugas kantin, petugas jemputan sekolah, dan penjaga
sekolah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah
melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta,
sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan
Keluarga/perseorangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 56
Cukup jelas.
Angka 36
Pasal 58
Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 59
Cukup jelas.
Angka 38
Pasal 59A
Cukup jelas.
Angka 39
Pasal 60
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
9 No.5606
Angka 40
Pasal 63
Dihapus.
Angka 41
Pasal 64
Cukup jelas.
Angka 42
Pasal 65
Cukup jelas.
Angka 43
Pasal 66
Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi”
adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang
menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau
praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara
melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga
atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan
keuntungan materiil.
Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah
segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ
tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan,
termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan
pelacuran dan pencabulan.
Angka 44
Pasal 67
Cukup jelas.
Angka 45
Pasal 67A
Cukup jelas.
Pasal 67B
Cukup jelas.
Pasal 67C
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5606 10
Angka 46
Pasal 68
Cukup jelas.
Angka 47
Pasal 69
Cukup jelas.
Angka 48
Pasal 69A
Cukup jelas.
Pasal 69B
Cukup jelas.
Angka 49
Pasal 70
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan
khusus” meliputi aksesibilitas bagi Anak Penyandang
Disabilitas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Angka 50
Pasal 71
Cukup jelas.
Angka 51
Pasal 71A
Cukup jelas.
Pasal 71B
Cukup jelas.
Pasal 71C
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
11 No.5606
Pasal 71D
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran
ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil
yang diderita korban atau ahli warisnya.
Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum
yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak
korban.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 52
Cukup jelas.
Angka 53
Pasal 71E
Cukup jelas.
Angka 54
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “penyebarluasan informasi”
adalah penyebarluasan informasi yang bermanfaat bagi
Anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas Anak
untuk menghindari labelisasi.
Yang dimaksud dengan “media massa” meliputi media
cetak (surat kabar, tabloid, majalah), media elektronik
(radio, televisi, film, video), media teknologi informasi
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5606 12
dan komunikasi (laman/website, portal berita, blog,
media sosial).
Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebijakan perusahaan
yang berperspektif Anak” antara lain:
a. tidak merekrut tenaga kerja Anak; dan
b. menyiapkan layanan ruang laktasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Angka 55
Pasal 73
Cukup jelas.
Angka 56
Cukup jelas.
Angka 57
Pasal 73A
Ayat (1)
Lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan
Anak Indonesia, lembaga swadaya Masyarakat yang
peduli terhadap Anak, dan kepolisian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 58
Pasal 74
Cukup jelas.
Angka 59
Pasal 75
www.djpp.kemenkumham.go.id
13 No.5606
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan frasa tokoh masyarakat
dalam ayat ini termasuk tokoh adat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kelengkapan organisasi yang akan diatur dalam
Peraturan Presiden termasuk pembentukan
organisasi di daerah.
Angka 60
Pasal 76
Cukup jelas.
Angka 61
Cukup jelas.
Angka 62
Pasal 76A
Cukup jelas.
Pasal 76B
Cukup jelas.
Pasal 76C
Cukup jelas.
Pasal 76D
Cukup jelas.
Pasal 76E
Cukup jelas.
Pasal 76F
Cukup jelas.
Pasal 76G
Cukup jelas.
Pasal 76H
Cukup jelas
www.djpp.kemenkumham.go.id
No.5606 14
Pasal 76I
Cukup jelas.
Pasal 76J
Cukup jelas.
Angka 63
Pasal 77
Cukup jelas.
Angka 64
Pasal 77A
Cukup jelas.
Pasal 77B
Cukup jelas.
Angka 65
Pasal 80
Cukup jelas.
Angka 66
Pasal 81
Cukup jelas.
Angka 67
Pasal 82
Cukup jelas.
Angka 68
Pasal 83
Cukup jelas.
Angka 69
Pasal 86A
Cukup jelas.
Angka 70
Pasal 87
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id
15 No.5606
Angka 71
Pasal 88
Cukup jelas.
Angka 72
Pasal 89
Cukup jelas.
Angka 73
Pasal 91A
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
www.djpp.kemenkumham.go.id