NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
UU Nomor 37 Tahun 2004 · Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Ditjen PP
Teks hasil ekstraksi dari PDF resmi, bukan naskah konsolidasi. Tata letak dan hasil ekstraksi bisa berbeda; cocokkan kutipan dengan PDF asli.
Catatan sumber ↗Lompat ke bagian · 18 bagian
Bagian 1 dari 18
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan
menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang
berintikan keadilan dan kebenaran;
b. bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan
perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di
masyarakat;
c. bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak
yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga
menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan
utang piutang untuk meneruskan kegiatannya;
d. bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang,
Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad
1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) sebagian besar materinya tidak
sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan
oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-
Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun
perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan
hukum masyarakat;
e. bahwa …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang yang baru
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch
Reglement, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44);
3. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura
(Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
Dengan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah
pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini.
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena per-janjian atau
Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau
undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan
Pengadilan.
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang
diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta
Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan
Undang-Undang ini.
6. Utang …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam
jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing,
baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau
kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang
wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada
Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
8. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam
putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
9. Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang
waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya.
10. Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak
memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi
yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam
likuidasi.
BAB II
KEPAILITAN
Bagian Kesatu
Syarat dan Putusan Pailit
Pasal 2
(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar
lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya
sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
(2) Permohonan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh
kejaksaan untuk kepentingan umum.
(3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat
diajukan oleh Bank Indonesia.
(4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan
pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
(5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi,
Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang
kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan
oleh Menteri Keuangan.
Pasal 3
(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan
dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum
Debitor.
(2) Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia,
Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan
pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.
(3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga
berwenang memutuskan.
(4) Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik
Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara
Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor
pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara
Republik Indonesia.
(5) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
(5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan
hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.
Pasal 4
(1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih
terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas
persetujuan suami atau istrinya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila tidak
ada persatuan harta.
Pasal 5
Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan
tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat
untuk seluruh utang firma.
Pasal 6
(1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
(2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal
permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan
tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
(3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi
institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat
(5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
(4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua
Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan
didaftarkan.
(5) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
(5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal
permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari
permohonan dan menetapkan hari sidang.
(6) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan
dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal
permohonan didaftarkan.
(7) Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan
dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal
permohonan didaftarkan.
Pasal 7
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal
12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171,
Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal
permohonan diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas
Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.
Pasal 8
(1) Pengadilan :
a. wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit
diajukan oleh Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas
Pasar Modal, atau Menteri Keuangan;
b. dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit
diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk
dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah
terpenuhi.
(2) Pemanggilan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita
dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang
pemeriksaan pertama diselenggarakan.
(3) Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh Debitor, jika
dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
(4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau
keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk
dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah
dipenuhi.
(5) Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan
paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan
pernyataan pailit didaftarkan.
(6) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat
pula:
a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili; dan
b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota
atau ketua majelis.
(7) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang
mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan
tersebut diajukan suatu upaya hukum.
Pasal 9 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Pasal 9
Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6)
wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor,
pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim
Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan
pernyataan pailit diucapkan.
Pasal 10
(1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan,
setiap Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal,
atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan
untuk:
a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan
Debitor; atau
b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
Bagian 2 dari 18
1) pengelolaan usaha Debitor; dan
2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan
kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang
Kurator.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikabulkan,
apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditor.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor pemohon
memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.
Pasal 11
(1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan
pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
(2) Permohonan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling
lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi
diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah
memutus permohonan pernyataan pailit.
(3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat
diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada
persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang
bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas
terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
(4) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang
bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis
yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan pendaftaran.
Pasal 12
(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori
kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling
lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera
Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi
menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan
panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada
pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi
diterima.
(4) Panitera …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
(4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan
kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada
Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal
permohonan kasasi didaftarkan.
Pasal 13
(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan
hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi
diterima oleh Mahkamah Agung.
(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20
(dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh
Mahkamah Agung.
(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam
puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah
Agung.
(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan
tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
(5) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan ketua
majelis maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan
kasasi.
(6) Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan
kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari
setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
(7) Jurusita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi, termohon
kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah
putusan kasasi diterima.
Pasal 14 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Pasal 14
(1) Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke
Mahkamah Agung.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku
mutatis mutandis bagi peninjauan kembali.
Pasal 15
(1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang
Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.
(2) Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan
permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan
Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku
Kurator.
(3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau
Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.
(4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan
pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator
mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit
2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas,
mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai
berikut:
a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
b. nama Hakim Pengawas;
c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
d. nama, …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara,
apabila telah ditunjuk; dan
e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.
Pasal 16
(1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan
atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap
putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
(2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya
kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh
Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang
putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan
mengikat Debitor.
Pasal 17
(1) Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali
yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia
dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (4).
(2) Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga
menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon
pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan
yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.
(4) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Pengadilan mengeluarkan
penetapan eksekusi atas permohonan Kurator.
(5) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin
terjadi gugur demi hukum.
Pasal 18 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
Pasal 18
(1) Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka
Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia
kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau
mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan
pailit.
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum.
(3) Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah
biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.
(4) Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibebankan kepada Debitor.
(5) Biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
(6) Terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan dan imbalan
jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diajukan
upaya hukum.
(7) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Pengadilan mengeluarkan
penetapan eksekusi atas permohonan Kurator yang diketahui Hakim
Pengawas.
Pasal 19
(1) Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, diumumkan
oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan
paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (4).
(2) Terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali.
(3) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
(3) Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataaan pailit diucapkan
diajukan lagi permohonan pernyataan pailit maka Debitor atau pemohon
wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya
kepailitan.
Pasal 20
(1) Panitera Pengadilan wajib menyelenggarakan suatu daftar umum untuk
mencatat setiap perkara kepailitan secara tersendiri.
(2) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat secara
berurutan :
a. ikhtisar putusan pailit atau putusan pembatalan pernyataaan pailit;
b. isi singkat perdamaian dan putusan pengesahannya;
c. pembatalan perdamaian;
d. jumlah pembagian dalam pemberesan;
e. pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
f. rehabilitasi;
dengan menyebutkan tanggal masing-masing.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung.
(4) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum
dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
Bagian Kedua
Akibat Kepailitan
Pasal 21
Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan
pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
Pasal 22 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
Pasal 22
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap :
a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor
sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang
dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang
dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30
(tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai
penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang
tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim
Pengawas; atau
c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban
memberi nafkah menurut undang-undang.
Pasal 23
Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri
atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta.
Pasal 24
(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus
kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan
pernyataan pailit diucapkan.
(2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul
00.00 waktu setempat.
(3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan
transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.
(4) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
(4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan
Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.
Pasal 25
Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak
lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan
harta pailit.
Pasal 26
(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit
harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.
(2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau
diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut
mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman
tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.
Pasal 27
Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan
perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat
diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.
Pasal 28
(1) Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang
berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara
harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat
memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu
yang ditentukan oleh hakim.
(2) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
(2) Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka tergugat
berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika hal ini tidak
dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan tergugat, di
luar tanggungan harta pailit.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal
Kurator menolak mengambil alih perkara tersebut.
(4) Tanpa mendapat panggilan, setiap waktu Kurator berwenang mengambil
alih perkara dan mohon agar Debitor dikeluarkan dari perkara.
Pasal 29
Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh
bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan
perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan
pernyataan pailit terhadap Debitor.
Pasal 30
Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan maka
Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan
oleh Debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat
Bagian 3 dari 18
dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk
merugikan Kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya.
Pasal 31
(1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan
Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah
dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak
ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan
menyandera Debitor.
(2) Semua …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
(2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan
Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
(3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan
seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.
Pasal 32
Selama kepailitan Debitor tidak dikenakan uang paksa.
Pasal 33
Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik
Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah
sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka
dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas
tanggungan harta pailit.
Pasal 34
Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud
memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak
tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih
dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.
Pasal 35
Dalam hal suatu tagihan diajukan untuk dicocokkan maka hal tersebut
mencegah berlakunya daluwarsa.
Pasal 36 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
Pasal 36
(1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat
perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak
yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada
Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan
perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan
pihak tersebut.
(2) Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu
tersebut.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan
pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan
diperlakukan sebagai kreditor konkuren.
(4) Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib
memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian
tersebut.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan
sendiri perbuatan yang diperjanjikan.
Pasal 37
(1) Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah
diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan
dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda
tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka
perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan
pailit, dan dalam hal pihak
lawan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat
mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.
(2) Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian
tersebut.
Pasal 38
(1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun
pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa,
dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya
perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
(2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian
atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan
puluh) hari.
(3) Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka maka perjanjian sewa tidak
dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah
dibayar uang sewa tersebut.
(4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan
utang harta pailit.
Pasal 39
(1) Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan
sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan
jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat
diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari
sebelumnya.
(2) Sejak …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -
(2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang
sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan
utang harta pailit.
Pasal 40
(1) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh Kurator
tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
(2) Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari Hakim
Pengawas.
Pasal 41
(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan
pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit
yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan
pernyataan pailit diucapkan.
(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan,
Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan
mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut
akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian
dan/atau karena undang-undang.
Pasal 42
Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan
perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan
Debitor, …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa
perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya
mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi
Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan
tersebut:
a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban
pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang
belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
c. dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat
ketiga;
2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud
pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak
tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara
langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam
pengendalian badan hukum tersebut.
d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk
kepentingan:
1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak
angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau
pengurus tersebut;
2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri,
anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara
langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih
dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam
pengendalian badan hukum tersebut;
3) perorangan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -
3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai
derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam
kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari
modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
e. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk
kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha
tersebut adalah orang yang sama;
2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari
perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga
merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya,
atau sebaliknya;
3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan
pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau
keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut
serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan
hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor
atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum
lainnya, atau sebaliknya;
5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama,
atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya
dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau
tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang
sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor;
f. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau
terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah
anggotanya;
g. ketentuan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis
mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk
kepentingan:
1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak
angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus
tersebut;
2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau
istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta
secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum
tersebut.
Pasal 43
Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada
Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah
tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan
tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
Pasal 44
Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dianggap mengetahui atau patut
mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor, apabila hibah tersebut
dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan
pailit diucapkan.
Pasal 45
Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan
apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa
permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal
pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor
dan Kreditor dengan maksud menguntungkan Kreditor tersebut melebihi
Kreditor lainnya.
Pasal 46 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -
Pasal 46
(1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,
pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat
atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu
wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta
kembali.
(2) Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat
diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib
mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh
Debitor apabila:
a. dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengetahui bahwa
permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan; atau
b. penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara
Debitor dan pemegang pertama.
Pasal 47
(1) Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diajukan oleh
Kurator ke Pengadilan.
(2) Kreditor berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal
42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan
terhadap tuntutan Kurator.
Pasal 48
(1) Dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian maka
tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 gugur.
(2) Tuntutan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -
(2) Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak gugur, jika
perdamaian tersebut berisi pelepasan atas harta pailit, untuk itu tuntutan
dapat dilanjutkan atau diajukan oleh para pemberes harta untuk
kepentingan Kreditor.
Pasal 49
(1) Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari
harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan,
harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan
kepada Hakim Pengawas.
(2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib
membayar ganti rugi kepada harta pailit.
(3) Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus
dilindungi.
(4) Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib
dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan
untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut
Bagian 4 dari 18
dapat tampil sebagai kreditor konkuren.
Pasal 50
(1) Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi
belum diumumkan, membayar kepada Debitor Pailit untuk memenuhi
perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan,
dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang
bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
(2) Pembayaran …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah
putusan pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta
pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa
pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-
undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.
(3) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor Pailit, membebaskan
Debitornya terhadap harta pailit, jika pembayaran itu menguntungkan
harta pailit.
Pasal 51
(1) Setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitor Pailit,
dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila utang atau piutang
tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau
akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor Pailit sebelum putusan
pernyataan pailit diucapkan.
(2) Dalam hal diperlukan, piutang terhadap Debitor Pailit dihitung menurut
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137.
Pasal 52
(1) Setiap orang yang telah mengambil alih suatu utang atau piutang dari
pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat
memohon diadakan perjumpaan utang, apabila sewaktu pengambilalihan
utang atau piutang tersebut, yang bersangkutan tidak beritikad baik.
(2) Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit
diucapkan, tidak dapat diperjumpakan.
Pasal 53 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -
Pasal 53
Setiap orang yang mempunyai utang kepada Debitor Pailit, yang hendak
menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk atau piutang atas
pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit
diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah menjadi pemilik surat atas
tunjuk atau surat atas pengganti tersebut.
Pasal 54
Setiap orang yang dengan Debitor Pailit berada dalam suatu persekutuan yang
karena atau selama kepailitan dibubarkan, berhak untuk mengurangi bagian
dari keuntungannya yang pada waktu pembagian diadakan jatuh kepada
Debitor Pailit, dengan kewajiban Debitor Pailit untuk membayar utang
persekutuan.
Pasal 55
(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan
fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya,
dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
(2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah
dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari
jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.
Pasal 56 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -
Pasal 56
(1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan
hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan
Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama
90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit
diucapkan.
(2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap
tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk
memperjumpakan utang.
(3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak
maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda
bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka
kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang
wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 57
(1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir
demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat
dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178
ayat (1).
(2) Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan
permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau
mengubah syarat penangguhan tersebut.
(3) Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut
kepada Hakim Pengawas.
(4) Hakim …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 31 -
(4) Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah
permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib
memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat
atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan
tersebut.
(5) Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam
waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim Pengawas.
(6) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Hakim Pengawas mempertimbangkan:
a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud;
c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan
manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit.
Pasal 58
(1) Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu
atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya
waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang
dapat dieksekusi oleh Kreditor.
(2) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah
persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan
agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk
melindungi kepentingan pemohon.
(3) Terhadap …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 32 -
(3) Terhadap penetapan Hakim Pengawas, Kreditor atau pihak ketiga yang
mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam
jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan
Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu
paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima.
(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali.
Pasal 59
(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58,
Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)
harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2
(dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 178 ayat (1).
(2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator
harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk
selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil
penjualan agunan tersebut.
(3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan
dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan
jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor
yang bersangkutan.
Pasal 60 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -
Pasal 60
(1) Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)
yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban
kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan
menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga,
dan biaya kepada Kurator.
(2) Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang
kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib
menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama
dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
(3) Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak
tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut
dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan
pencocokan piutang.
Pasal 61
Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor, tidak
kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.
Pasal 62
(1) Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminya berhak
mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang
merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
(2) Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan
harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam
harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil
penjualan tersebut.
(3) Untuk …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -
(3) Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap istri atau suami maka
Kreditor terhadap harta pailit adalah suami atau istri.
Pasal 63
Istri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan
dalam perjanjian perkawinan kepada harta pailit suami atau istri yang
dinyatakan pailit, demikian juga Kreditor suami atau istri yang dinyatakan pailit
tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian
perkawinan kepada istri atau suami yang dinyatakan pailit.
Pasal 64
(1) Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta,
diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.
(2) Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk
dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan
semua Kreditor, yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan.
(3) Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang
tidak termasuk persatuan harta maka benda tersebut termasuk harta pailit,
akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami
atau istri yang dinyatakan pailit.
Bagian Ketiga
Pengurusan Harta Pailit
Paragraf 1
Hakim Pengawas
Pasal 65
Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Pasal 66 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -
Pasal 66
Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil
suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.
Pasal 67
(1) Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau
memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan
tentang segala hal mengenai kepailitan.
(2) Saksi dipanggil atas nama Hakim Pengawas.
(3) Dalam hal saksi tidak datang menghadap atau menolak memberi kesaksian
maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
(4) Dalam hal saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang
memutus pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi
tersebut kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal
saksi.
(5) Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut
keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor Pailit mempunyai hak
undur diri sebagai saksi.
Pasal 68
(1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari
setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke
Pengadilan.
(2) Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3),
Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal
183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
Pasal 186, Pasal 188, dan Pasal 189.
Paragraf 2 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 36 -
Paragraf 2
Kurator
Pasal 69
(1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta
pailit.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:
a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ
Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau
pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka
meningkatkan nilai harta pailit.
(3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu
membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut
harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
(4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang
belum dijadikan jaminan utang.
(5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu
mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa
pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).
Pasal 70
(1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah :
a. Balai Harta Peninggalan; atau
b. Kurator …
PRESIDEN
Bagian 5 dari 18
REPUBLIK INDONESIA
- 37 -
b. Kurator lainnya.
(2) Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
adalah:
a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki
keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau
membereskan harta pailit; dan
b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 71
(1) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator,
setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain
dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas:
a. permohonan Kurator sendiri;
b. permohonan Kurator lainnya, jika ada;
c. usul Hakim Pengawas; atau
d. permintaan Debitor Pailit.
(2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas
permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat
Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90,
dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang
hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah
piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
Pasal 72
Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam
melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan
kerugian terhadap harta pailit.
Pasal 73 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 38 -
Pasal 73
(1) Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan
yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari
1/2 (satu perdua) jumlah para Kurator.
(2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan
Hakim Pengawas.
(3) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan
pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
Pasal 74
(1) Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai
keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum
dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
(3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 75
Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir.
Pasal 76
Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang hukum dan perundang-undangan.
Pasal 77 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 39 -
Pasal 77
(1) Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat
keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan
oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan
surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak
melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.
(2) Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada Kurator paling
lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima.
(3) Kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas paling
lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan.
(4) Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah tanggapan dari Kurator diterima.
Pasal 78
(1) Tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau
izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnya
perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga.
(2) Sehubungan dengan perbuatan tersebut, Kurator sendiri bertanggung
jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor.
Paragraf 3
Panitia Kreditor
Pasal 79
(1) Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat
membentuk panitia kreditor sementara terdiri atas 3 (tiga) orang yang
dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat
kepada Kurator.
(2) Kreditor …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -
(2) Kreditor yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang lain semua
pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia.
(3) Dalam hal seorang Kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya,
berhenti, atau meninggal, Pengadilan harus mengganti Kreditor tersebut
dengan mengangkat seorang di antara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh
Hakim Pengawas.
Pasal 80
(1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib
menawarkan kepada Kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap.
(2) Atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren
dengan suara terbanyak biasa dalam rapat Kreditor, Hakim Pengawas:
a. mengganti panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan pailit
telah ditunjuk panitia kreditor sementara; atau
b. membentuk panitia kreditor, apabila dalam putusan pailit belum
diangkat panitia kreditor.
Pasal 81
(1) Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku,
dokumen, dan surat mengenai kepailitan.
(2) Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor semua keterangan yang
dimintanya.
Pasal 82
Dalam hal diperlukan, Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia
kreditor, untuk meminta nasihat.
Pasal 83 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 41 -
Pasal 83
(1) Sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang
berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang
sedang berlangsung, Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap
sengketa tentang pencocokan piutang, tentang meneruskan atau tidak
meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107,
Pasal 184 ayat (3), dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan
harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus
dilakukan.
(3) Pendapat panitia kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperlukan, apabila Kurator telah memanggil panitia kreditor untuk
mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari setelah pemanggilan, panitia kreditor tidak
memberikan pendapat tersebut.
Pasal 84
(1) Kurator tidak terikat oleh pendapat panitia kreditor.
(2) Dalam hal Kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor maka
Kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada
panitia kreditor.
(3) Dalam hal panitia kreditor tidak menyetujui pendapat Kurator, panitia
kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penetapan Hakim Pengawas.
(4) Dalam hal panitia kreditor meminta penetapan Hakim Pengawas maka
Kurator wajib menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan
selama 3 (tiga) hari.
Paragraf 4 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 42 -
Paragraf 4
Rapat Kreditor
Pasal 85
(1) Dalam rapat Kreditor, Hakim Pengawas bertindak sebagai ketua.
(2) Kurator wajib hadir dalam rapat Kreditor.
Pasal 86
(1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat
Kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan.
(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit
diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator, Hakim Pengawas wajib
menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat Kreditor
pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan
pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator
wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat
atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat
kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (4).
Pasal 87
(1) Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini, segala putusan rapat
Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu
perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh Kreditor dan/atau kuasa
Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan.
(2) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 43 -
(2) Dalam hal Kreditor menghadiri rapat Kreditor dan tidak menggunakan hak
suara, hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan jumlah hak suara Kreditor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara pemecahan piutang
setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak melahirkan hak suara
bagi kreditor baru.
(5) Dalam hal pengalihan dilakukan secara keseluruhan setelah putusan
pernyataan pailit diucapkan, Kreditor penerima pengalihan memperoleh
hak suara Kreditor yang mengalihkan.
Pasal 88
Kreditor yang mempunyai hak suara adalah Kreditor yang diakui, Kreditor yang
diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah
dicocokkan.
Pasal 89
Kreditor yang telah memberitahukan kepada Kurator, bahwa untuk kepailitan
tersebut telah mengangkat seorang kuasa atau yang pada suatu rapat telah
mewakilkan kepada orang lain maka semua panggilan dan pemberitahuan
wajib ditujukan kepada kuasa tersebut, kecuali apabila Kreditor meminta
kepada Kurator untuk mengirimkan panggilan dan pemberitahuan itu kepada
Kreditor sendiri atau seorang kuasa lain.
Pasal 90
(1) Rapat Kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.
(2) Selain …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 44 -
(2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas dapat
mengadakan rapat apabila dianggap perlu atau atas permintaan:
a. panitia kreditor; atau
b. paling sedikit 5 (lima) Kreditor yang mewakili 1/5 (satu perlima)
bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat.
(3) Hakim Pengawas wajib menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
(4) Kurator memanggil semua Kreditor yang mempunyai hak suara dengan
surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit 2 (dua)
surat kabar harian sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4).
(5) Panggilan dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan dalam
surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat acara
yang akan dibicarakan dalam rapat.
(6) Hakim Pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara hari
pemanggilan dan hari rapat.
Paragraf 5
Penetapan Hakim
Pasal 91
Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit
ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-Undang ini
menentukan lain.
Pasal 92
Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit juga
yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali
Undang-Undang ini menentukan lain.
Bagian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 45 -
Bagian Keempat
Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan
Tugas Kurator
Pasal 93
(1) Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu,
atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan
seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat
memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah
Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa
yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
(2) Perintah penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
(3) Masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan.
(4) Pada akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas usul
Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau seorang Kreditor atau
lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan dapat
memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari.
(5) Biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.
Pasal 94
(1) Pengadilan berwenang melepas Debitor Pailit dari tahanan atas usul Hakim
Pengawas atau atas permohonan Debitor Pailit, dengan jaminan uang dari
pihak ketiga, bahwa Debitor Pailit setiap waktu akan menghadap atas
panggilan pertama.
(2) Jumlah …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 46 -
(2) Jumlah uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pengadilan dan apabila Debitor pailit tidak datang menghadap, uang jaminan
tersebut menjadi keuntungan harta pailit.
Pasal 95
Permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus dikabulkan, apabila
permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa Debitor Pailit dengan
sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98,
Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 96
(1) Dalam hal diperlukan kehadiran Debitor Pailit pada sesuatu perbuatan
yang berkaitan dengan harta pailit maka apabila Debitor Pailit berada
dalam tahanan, Debitor Pailit dapat diambil dari tempat tahanan tersebut
Bagian 6 dari 18
atas perintah Hakim Pengawas.
(2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kejaksaan.
Pasal 97
Selama kepailitan, Debitor Pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa
izin dari Hakim Pengawas.
Pasal 98
Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk
mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang,
perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.
Pasal 99
(1) Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan,
berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim
Pengawas.
(2) Penyegelan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 47 -
(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di
tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah
satu di antaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat.
Pasal 100
(1) Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari
setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator.
(2) Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator
dengan persetujuan Hakim Pengawas.
(3) Anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan
pencatatan tersebut.
Pasal 101
(1) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, harus dimasukkan dalam
pencatatan harta pailit.
(2) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, harus dimuat dalam
daftar pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 100.
Pasal 102
Segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, Kurator harus membuat daftar
yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat
tinggal Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing Kreditor.
Pasal 103
Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, daftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, oleh Kurator diletakkan di
Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-
cuma.
Pasal 104 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 48 -
Pasal 104
(1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat
melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap
putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan
kembali.
(2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator
memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 105
(1) Kurator berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada
Debitor Pailit.
(2) Surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit, harus segera
diserahkan kepada Debitor Pailit.
(3) Perusahaan pengiriman surat dan telegram memberikan kepada Kurator,
surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor Pailit.
(4) Semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit
ditujukan kepada Kurator.
Pasal 106
Kurator berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang
ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup Debitor Pailit dan
keluarganya.
Pasal 107
(1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit
sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila
penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun
terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
(2) Ketentuan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 49 -
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) berlaku
terhadap ayat (1).
Pasal 108
(1) Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh
Kurator sendiri kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditentukan lain.
(2) Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib
disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah
mendapat izin Hakim Pengawas.
Pasal 109
Kurator setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan
dengan izin Hakim Pengawas berwenang untuk mengadakan perdamaian guna
mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya
suatu perkara.
Pasal 110
(1) Debitor Pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator, atau panitia
kreditor apabila dipanggil untuk memberikan keterangan.
(2) Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit, istri atau suami yang
dinyatakan pailit wajib memberikan keterangan mengenai semua
perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terhadap harta bersama.
Pasal 111
Dalam hal kepailitan suatu badan hukum, ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 hanya berlaku
terhadap pengurus badan hukum tersebut, dan ketentuan Pasal 110 ayat (1)
berlaku terhadap pengurus dan komisaris.
Pasal 112 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -
Pasal 112
Atas permintaan dan biaya setiap Kreditor, Panitera wajib memberikan salinan
dari surat yang disediakan di Kepaniteraan untuk dilihat oleh yang
berkepentingan.
Bagian Kelima
Pencocokan Piutang
Pasal 113
(1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit
diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:
a. batas akhir pengajuan tagihan;
b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban
pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan;
c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan
pencocokan piutang.
(2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.
Pasal 114
Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua
Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling
sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (4).
Pasal 115 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -
Pasal 115
(1) Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada
Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang
menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau
salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai
suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek,
hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.
(2) Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor
berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.
Pasal 116
(1) Kurator wajib :
a. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor
dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor
Pailit; atau
b. berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan
yang diterima.
(2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada
Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk
memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.
Pasal 117
Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar
piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk
alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.
Pasal 118 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 52 -
Pasal 118
(1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dibubuhkan pula
catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang
yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan
fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau
hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat
dilaksanakan.
(2) Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau
adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus
dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut
catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya.
Pasal 119
Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-
masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari
sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara
cuma-cuma.
Pasal 120
Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada Kreditor yang dikenal, disertai
panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan
rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitor Pailit.
Pasal 121
(1) Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar
dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas
mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.
(2) Kreditor …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 53 -
(2) Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal
yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas.
(3) Pertanyaan yang diajukan kepada Debitor Pailit dan jawaban yang
diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara.
Pasal 122
Dalam hal yang dinyatakan pailit suatu badan hukum, semua kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung
jawab pengurus badan hukum tersebut.
Pasal 123
Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Kreditor dapat
menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
Pasal 124
(1) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Hakim Pengawas
membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang
yang dibantah oleh Kurator.
(2) Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator
memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam
daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk
didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui
bantahan Kurator.
(3) Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya,
atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran
piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau oleh salah seorang
Kreditor.
(4) Dalam hal Kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti haknya
wajib menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik
percaya piutang itu ada dan belum dilunasi.
(5) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 54 -
(5) Dalam hal dianggap perlu untuk menunda rapat maka Hakim Pengawas
menentukan rapat berikutnya yang diadakan dalam waktu 8 (delapan) hari
setelah rapat ditunda, tanpa suatu panggilan.
Pasal 125
(1) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dan
ayat (4) wajib dilakukan oleh Kreditor sendiri atau wakilnya yang khusus
dikuasakan untuk itu, baik pada rapat termaksud, maupun pada hari lain
yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas.
(2) Dalam hal Kreditor yang diperintahkan mengucapkan sumpah tidak hadir
atau tidak diwakili dalam rapat maka panitera wajib memberitahukan
kepada Kreditor adanya perintah mengucapkan sumpah dan hari yang
ditentukan untuk pengucapan sumpah tersebut.
(3) Hakim Pengawas wajib memberikan surat keterangan kepada Kreditor
mengenai sumpah yang telah diucapkannya, kecuali apabila sumpah
tersebut diucapkan dalam rapat Kreditor maka harus dicatat dalam berita
acara rapat yang bersangkutan.
Pasal 126
(1) Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang
yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat.
(2) Dalam hal piutang berupa surat atas tunjuk dan surat atas pengganti maka
Kurator mencatat pengakuan pada surat yang bersangkutan.
(3) Piutang yang oleh Kurator diperintahkan agar dikuatkan dengan sumpah,
diterima dengan syarat, sampai saat diterima secara pasti setelah sumpah
diucapkan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1).
(4) Berita …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 55 -
(4) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera
pengganti.
(5) Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai
kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak
dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan.
Pasal 127
(1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat
mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah
diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua
belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.
(2) Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7.
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana.
(4) Dalam hal Kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak
menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan
dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang
melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan
dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui
piutang yang bersangkutan.
(5) Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan,
tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam
perkara yang bersangkutan.
Pasal 128 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 56 -
Pasal 128
(1) Pemeriksaan terhadap bantahan yang diajukan oleh Kurator ditangguhkan
demi hukum dengan disahkannya perdamaian dalam kepailitan, kecuali
Bagian 7 dari 18
apabila surat-surat perkara telah diserahkan kepada hakim untuk
diputuskan dengan ketentuan bahwa:
a. dalam hal piutang diterima maka piutang dianggap diakui dalam
kepailitan;
b. biaya perkara menjadi tanggungan Debitor Pailit.
(2) Debitor dapat mengambil alih perkara yang ditangguhkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai pengganti Kurator berdasarkan surat-surat
perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan diwakili oleh seorang
advokat.
(3) Selama pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi
maka pihak lawan berhak memanggil Debitor untuk mengambil alih
perkara.
(4) Dalam hal Debitor tidak menghadap, putusan tidak hadir dapat dijatuhkan
menurut Hukum Acara Perdata.
(5) Dalam hal bantahan itu diajukan oleh Kreditor peserta, setelah putusan
pengesahan perdamaian dalam kepailitan memperoleh kekuatan hukum
tetap, perkara dapat dilanjutkan oleh para pihak hanya untuk memohon
hakim memutus mengenai biaya perkara.
Pasal 129
Kreditor yang piutangnya dibantah tidak wajib mengajukan bukti yang lebih
untuk menguatkan piutang tersebut daripada bukti yang seharusnya diajukan
kepada Debitor Pailit.
Pasal 130 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 57 -
Pasal 130
(1) Dalam hal Kreditor yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam rapat,
jurusita dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ketidakhadiran Kreditor
harus memberitahukan dengan surat dinas mengenai bantahan yang telah
diajukan.
(2) Dalam hal Kreditor memperkarakan bantahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kreditor tidak dapat menggunakan sebagai alasan tidak adanya
pemberitahuan dalam perkara dimaksud.
Pasal 131
(1) Hakim Pengawas dapat menerima secara bersyarat piutang yang dibantah
sampai dengan suatu jumlah yang ditetapkan olehnya.
(2) Dalam hal yang dibantah adalah peringkat piutang, Hakim Pengawas dapat
mengakui peringkat tersebut dengan bersyarat.
Pasal 132
(1) Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik
seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang
dengan mengemukakan alasan secara sederhana.
(2) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara
rapat beserta alasannya.
(3) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi
pengakuan piutang dalam kepailitan.
(4) Bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidak
ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak menyatakan dengan tegas
bagian yang diakui atau bagian yang dibantah, tidak dianggap sebagai
suatu bantahan.
Pasal 133 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 58 -
Pasal 133
(1) Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat
dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat
pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang
diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh
Kurator maupun oleh salah seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.
(2) Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.
(3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik
Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.
(4) Dalam hal diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidak adanya
halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pengawas wajib
mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat.
Pasal 134
(1) Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit
diucapkan tidak dapat dilakukan pencocokan piutang, kecuali dan hanya
sejauh dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek,
atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
(2) Terhadap bunga yang dijamin dengan hak agunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilakukan pencocokan piutang secara pro memori.
(3) Apabila …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 59 -
(3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil
penjualan benda yang menjadi agunan, Kreditor yang bersangkutan tidak
dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan piutang.
Pasal 135
Suatu piutang dengan syarat batal wajib dicocokkan untuk seluruh jumlahnya
dengan tidak mengurangi akibat syarat batal apabila syarat tersebut terpenuhi.
Pasal 136
(1) Piutang dengan syarat tunda dapat dicocokkan untuk nilainya pada saat
putusan pernyataan pailit diucapkan.
(2) Dalam hal Kurator dan Kreditor tidak ada kata sepakat mengenai cara
pencocokan, piutangnya wajib diterima dengan syarat untuk seluruh
jumlahnya.
Pasal 137
(1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak
untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya
pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
(2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah
tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai
piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
(3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah
tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai
yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit
diucapkan.
(4) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 60 -
(4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan :
a. waktu dan cara pembayaran angsuran;
b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.
Pasal 138
Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak
tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang
mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta
pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan
tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan,
dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian
piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang
menjadi agunan atas piutangnya.
Pasal 139
(1) Piutang yang nilainya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalam
mata uang Republik Indonesia atau sama sekali tidak ditetapkan dalam
uang, wajib dicocokkan sesuai dengan nilai taksirannya dalam mata uang
Republik Indonesia.
(2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan
pernyataan pailit diucapkan.
(3) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia bagi
piutang milik Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)
dilakukan pada tanggal eksekusi benda agunan dengan menggunakan Kurs
Tengah Bank Indonesia.
Pasal 140
(1) Piutang atas tunjuk dapat dicocokkan dengan mencatatkan surat tersebut
tanpa menyebutkan nama pembawa atau dengan mencatatkannya atas
nama pembawa.
(2) Masing- …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 61 -
(2) Masing-masing piutang atas tunjuk yang dicocokkan tanpa menyebutkan
nama pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai
piutang Kreditor tersendiri.
Pasal 141
(1) Kreditor yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung dapat
mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi dengan pembayaran
yang telah diterima dari penanggung.
(2) Penanggung berhak mengajukan pencocokan sebesar bayaran yang telah
dilakukan kepada Kreditor.
(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung dapat
diterima secara bersyarat dalam pencocokan atas suatu jumlah yang belum
dibayar oleh penanggung dan tidak dicocokkan oleh Kreditor.
Pasal 142
(1) Dalam hal terdapat Debitor tanggung-menanggung dan satu atau lebih
Debitor dinyatakan pailit, Kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada
Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing Debitor yang
dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas.
(2) Setiap Debitor tanggung-menanggung yang mempunyai hak untuk
menuntut penggantian dari harta pailit Debitor lainnya yang dinyatakan
pailit dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan apabila Kreditor
tidak melakukan pencocokan sendiri.
(3) Dalam hal harta pailit seluruh Debitor tanggung-menanggung melebihi
100% (seratus persen) dari tagihan, kelebihannya dibagikan di antara
Debitor tanggung-menanggung menurut hubungan hukum di antara
mereka.
Pasal 143 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 62 -
Pasal 143
(1) Setelah berakhirnya pencocokan piutang, Kurator wajib memberikan
laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada Kreditor
wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka.
(2) Setelah berakhirnya rapat maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) beserta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di
Kepaniteraan dan kantor Kurator.
(3) Untuk mendapatkan salinan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan biaya.
(4) Setelah berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia,
Kurator, Kreditor, atau Debitor Pailit dapat meminta kepada Pengadilan
supaya berita acara rapat tersebut diperbaiki, apabila dari dokumen
mengenai kepailitan terdapat kekeliruan dalam berita acara rapat.
Bagian Keenam
Perdamaian
Pasal 144
Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua
Kreditor.
Pasal 145
(1) Apabila Debitor Pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8
(delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di
Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap
orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan
dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali
dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
(2) Bersamaan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 63 -
(2) Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di Kepaniteraan Pengadilan maka salinannya wajib
dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara.
Pasal 146
Kurator dan panitia kreditor sementara masing-masing wajib memberikan
pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 145.
Pasal 147
Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 145, ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya
ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
kemudian, dalam hal :
a. apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri atas
orang-orang yang sama seperti panitia kreditor sementara, sedangkan
jumlah terbanyak Kreditor menghendaki dari panitia kreditor tetap
pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau
b. rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dalam
waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir
menghendaki pengunduran rapat.
Pasal 148
Dalam hal pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ditunda sampai rapat berikutnya,
Kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat terakhir harus
memberitahukan kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor yang untuk
sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang dengan surat
yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian tersebut.
Pasal 149 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 64 -
Pasal 149
(1) Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak
agunan atas kebendaaan lainnya dan Kreditor yang diistimewakan,
termasuk Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak
boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali
apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi
kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang
rencana perdamaian tersebut.
(2) Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka
menjadi Kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak
diterima.
Pasal 150
Debitor Pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian
dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama
berlangsungnya perundingan.
Pasal 151
Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih
dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan
yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui
atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang
hadir dalam rapat tersebut.
Pasal 152 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 65 -
Pasal 152
(1) Apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir pada rapat
Kreditor dan mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah piutang
Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana
perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari
setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan
suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.
(2) Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat pada suara yang
dikeluarkan pada pemungutan suara pertama.
Pasal 153
Perubahan yang terjadi kemudian, baik mengenai jumlah Kreditor maupun
Bagian 8 dari 18
jumlah piutang, tidak mempengaruhi sahnya penerimaan atau penolakan
perdamaian.
Pasal 154
(1) Berita acara rapat wajib memuat:
a. isi perdamaian;
b. nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan
menghadap;
c. suara yang dikeluarkan;
d. hasil pemungutan suara; dan
e. segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
(2) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera
pengganti.
(3) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita
acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan
Pengadilan.
(4) Untuk …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 66 -
(4) Untuk memperoleh salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikenakan biaya.
Pasal 155
Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau
Debitor Pailit, dapat meminta kepada Pengadilan pembetulan berita acara rapat
dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tersedianya berita acara rapat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3), apabila dari dokumen
mengenai rapat rencana perdamaian ternyata Hakim Pengawas secara keliru
telah menganggap rencana perdamaian tersebut ditolak.
Pasal 156
(1) Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim
Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan
mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.
(2) Dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155,
penetapan hari sidang akan dilakukan oleh Pengadilan dan Kurator wajib
memberitahukan kepada Kreditor dengan surat mengenai penetapan hari
sidang tersebut.
(3) Sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana
perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya
penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 155.
Pasal 157
Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-
alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan
rencana perdamaian.
Pasal 158 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 67 -
Pasal 158
(1) Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka
memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditor baik sendiri
maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia
menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.
(2) Debitor Pailit juga berhak mengemukakan alasan guna membela
kepentingannya.
Pasal 159
(1) Pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau paling lambat 7
(tujuh) hari setelah tanggal sidang tersebut, Pengadilan wajib memberikan
penetapan disertai alasannya.
(2) Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila :
a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk
menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui
dalam perdamaian;
b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan
satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak
jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain
bekerjasama untuk mencapai hal ini.
Pasal 160
(1) Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik Kreditor yang menyetujui
rencana perdamaian maupun Debitor Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari
setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi.
(2) Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8 (delapan)
hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi
oleh:
a. Kreditor …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 68 -
a. Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat
diadakan pemungutan suara;
b. Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa
perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c.
Pasal 161
(1) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 kecuali ketentuan yang
menyangkut Hakim Pengawas dan Pasal 159 ayat (1), juga berlaku dalam
pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 162
Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai
hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah
mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.
Pasal 163
Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, Debitor Pailit tidak dapat lagi
menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut.
Pasal 164
Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang
yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang
telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh Debitor Pailit sesuai ketentuan Pasal
132 sebagaimana termuat dalam berita acara rapat pencocokan piutang.
Pasal 165 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 69 -
Pasal 165
(1) Meskipun sudah ada perdamaian, Kreditor tetap memiliki hak terhadap
para penanggung dan sesama Debitor .
(2) Hak Kreditor terhadap benda pihak ketiga tetap dimilikinya seolah-olah
tidak ada suatu perdamaian.
Pasal 166
(1) Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, kepailitan berakhir.
(2) Kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua)
surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
Pasal 167
(1) Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap,
Kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Debitor di hadapan
Hakim Pengawas.
(2) Dalam hal perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, Kurator wajib
mengembalikan kepada Debitor semua benda, uang, buku, dan dokumen
yang termasuk harta pailit dengan menerima tanda terima yang sah.
Pasal 168
(1) Jumlah uang yang menjadi hak Kreditor yang telah dicocokan berdasarkan
hak istimewa yang diakui serta biaya kepailitan wajib diserahkan langsung
kepada Kurator, kecuali apabila Debitor telah memberikan jaminan untuk
itu.
(2) Selama kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi,
Kurator wajib menahan semua benda dan uang yang termasuk harta pailit.
(3) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 70 -
(3) Dalam hal setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal
putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan
Debitor tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kurator wajib melunasinya dari harta pailit yang tersedia.
(4) Jumlah utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bagian yang wajib
diserahkan kepada masing-masing Kreditor berdasarkan hak istimewa, jika
perlu ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
Pasal 169
Apabila piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat, kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terbatas pada pemberian jaminan, dan
apabila pemberian jaminan tersebut tidak dipenuhi, Kurator hanya wajib
menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit sebesar hak istimewa
tersebut.
Pasal 170
(1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah
disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
(2) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.
(3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk
memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan
pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.
Pasal 171
Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara
yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11,
Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.
Pasal 172 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 71 -
Pasal 172
(1) Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan
dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang Hakim Pengawas, Kurator,
dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu
panitia seperti itu.
(2) Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam
kepailitan tersebut telah memangku jabatannya.
(3) Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (4).
Pasal 173
(1) Dalam hal kepailitan dibuka kembali maka berlaku Pasal 17 ayat (1), Pasal
19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan pasal-pasal dalam Bagian Kedua,
Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat dalam Bab II Undang-Undang ini.
(2) Demikian pula berlaku ketentuan mengenai pencocokan piutang terbatas
pada piutang yang belum dicocokkan.
(3) Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, wajib dipanggil juga untuk
menghadiri rapat pencocokan piutang dan berhak membantah piutang
yang dimintakan penerimaannya.
Pasal 174
Dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal
44, apabila ada alasan untuk itu, semua perbuatan yang dilakukan oleh Debitor
dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali
kepailitan mengikat bagi harta pailit.
Pasal 175 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 72 -
Pasal 175
(1) Setelah kepailitan dibuka kembali maka tidak dapat lagi ditawarkan
perdamaian.
(2) Kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit.
Pasal 176
Dalam hal kepailitan dibuka kembali, harta pailit dibagi di antara para Kreditor
dengan cara:
a. jika Kreditor lama maupun Kreditor baru belum mendapat pembayaran,
hasil penguangan harta pailit dibagi di antara mereka secara pro rata;
b. jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada Kreditor lama, Kreditor
lama dan Kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan
prosentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
c. Kreditor lama dan Kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara
pro rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana
dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
d. Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk
mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.
Pasal 177
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berlaku mutatis mutandis
dalam hal Debitor sekali lagi dinyatakan pailit sedangkan pada saat itu yang
bersangkutan belum memenuhi seluruh kewajiban dalam perdamaian.
Bagian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 73 -
Bagian Ketujuh
Pemberesan Harta Pailit
Pasal 178
(1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana
perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau
pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam
keadaan insolvensi.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 106 tidak
berlaku, apabila sudah ada kepastian bahwa perusahaan Debitor pailit tidak
akan dilanjutkan menurut pasal-pasal di bawah ini atau apabila kelanjutan
usaha itu dihentikan.
Pasal 179
(1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian
atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau
Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan
Debitor Pailit dilanjutkan.
(2) Jika ada panitia kreditor dan usul diajukan oleh Kreditor, panitia kreditor
dan Kurator wajib memberikan pendapat mengenai usul tersebut.
(3) Atas permintaan Kurator atau salah seorang dari Kreditor yang hadir,
Hakim Pengawas menunda pembicaraan dan pengambilan keputusan atas
usul tersebut, sampai suatu rapat yang ditetapkan paling lambat 14 (empat
belas) hari sesudahnya.
(4) Kurator wajib segera memberitahu Kreditor yang tidak hadir dalam rapat
mengenai akan diadakannya rapat dengan surat yang memuat usul tersebut
dan diingatkan tentang adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 119.
(5) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 74 -
(5) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika diperlukan dapat
dilakukan pula pencocokan terhadap piutang yang dimasukkan sesudah
berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat
(1) dan belum dicocokkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 133.
(6) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kurator wajib
bertindak menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116,
Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119.
Pasal 180
(1) Usul untuk melanjutkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
179 ayat (1), wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui
dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai,
jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan
lainnya.
(2) Dalam hal tidak ada panitia kreditor, berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80.
(3) Berita acara rapat harus memuat nama Kreditor yang hadir, suara yang
dikeluarkan oleh masing-masing Kreditor, hasil pemungutan suara, dan
segala sesuatu yang terjadi pada rapat tersebut.
(4) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita
Bagian 9 dari 18
acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disediakan paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan
Pengadilan.
Pasal 181 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 75 -
Pasal 181
(1) Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan penolakan
pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator atau
Kreditor mengajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan
perusahaan Debitor Pailit, Hakim Pengawas wajib mengadakan suatu rapat
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada
Hakim Pengawas.
(2) Kurator wajib mengundang Kreditor paling lambat 10 (sepuluh) hari
sebelum rapat diadakan, dengan surat yang menyebutkan usul yang diajukan
tersebut dan dalam surat tersebut Kreditor wajib diingatkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.
(3) Kurator harus mengiklankan panggilan yang sama paling sedikit dalam 2
(dua) surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2), ayat (5), ayat
(6) dan Pasal 180 berlaku juga.
Pasal 182
Selama 8 (delapan) hari setelah selesainya rapat, apabila dari dokumen ternyata
Hakim Pengawas telah keliru menganggap usul tersebut ditolak atau diterima,
Kurator atau Kreditor dapat meminta kepada Pengadilan untuk sekali lagi
menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak.
Pasal 183
(1) Atas permintaan Kreditor atau Kurator, Hakim Pengawas dapat
memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan.
(2) Dalam hal terdapat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
panitia Kreditor, apabila ada, wajib didengar dan Kurator wajib pula
didengar apabila usul tersebut tidak diajukan oleh Kurator.
(3) Hakim …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 76 -
(3) Hakim Pengawas juga dapat mendengar Kreditor dan Debitor Pailit.
Pasal 184
(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus
memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu
memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:
a. usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka
waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul
tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
b. pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.
(2) Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang
termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan
perusahaan.
(3) Debitor Pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan
perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau
perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
Pasal 185
(1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan
izin Hakim Pengawas.
(3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan
maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap
benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.
(4) Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak
untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan
menguntungkan harta pailit.
Pasal 186 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 77 -
Pasal 186
Untuk keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa
Debitor Pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
Pasal 187
(1) Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas
dapat mengadakan suatu rapat Kreditor pada hari, jam, dan tempat yang
ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan
harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, yang
dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 ayat (1), dan belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 133.
(2) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kurator wajib
bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118,
Pasal 119, dan Pasal 120.
(3) Kurator wajib mengumumkan panggilan yang sama dalam surat kabar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
(4) Hakim Pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14
(empat belas) hari antara hari pemanggilan dan hari rapat.
Pasal 188
Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator
diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya
telah dicocokkan.
Pasal 189
(1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan
persetujuan kepada Hakim Pengawas .
(2) Daftar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 78 -
(2) Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian
penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama
Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang
wajib diterimakan kepada Kreditor.
(3) Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim
Pengawas.
(4) Pembayaran kepada Kreditor:
a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang
hak istimewanya dibantah; dan
b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak
agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari
hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa
atau yang diagunkan kepada mereka.
(5) Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang
didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai
kreditor konkuren.
Pasal 190
Kreditor yang piutangnya diterima dengan bersyarat maka besarnya jumlah
bagian Kreditor tersebut dalam daftar pembagian dihitung berdasarkan
prosentase dari seluruh jumlah piutang.
Pasal 191
Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan
bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 telah dijual sendiri oleh Kreditor pemegang gadai,
jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan
lainnya.
Pasal 192 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 79 -
Pasal 192
(1) Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib
disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor
selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu
daftar tersebut disetujui.
(2) Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
(3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada
hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam
surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 193
(1) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1)
Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan
surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan
menerima tanda bukti penerimaan.
(2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada
daftar pembagian.
Pasal 194
(1) Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Hakim Pengawas
menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang
Pengadilan terbuka untuk umum.
(2) Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh Hakim Pengawas, disediakan
di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan
cuma-cuma.
(3) Juru …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 80 -
(3) Juru sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai penyediaan
tersebut kepada pelawan dan Kurator.
(4) Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya
tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3).
(5) Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap
Kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar
pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya.
(6) Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian,
Pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan
hukum yang cukup.
Pasal 195
(1) Kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dan Kreditor yang piutangnya
telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut
pelaporannya sendiri, dapat mengajukan perlawanan dengan syarat paling
lama 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang Pengadilan
dengan ketentuan:
a. piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan
kepada Kurator;
b. salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari Kurator dilampirkan
pada surat perlawanan;
c. dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk
mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut.
(2) Pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang
tersebut dengan cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
124 dan pasal-pasal selanjutnya, dilakukan sebelum pemeriksaan
perlawanan dimulai.
(3) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 81 -
(3) Dalam hal perlawanan hanya bermaksud agar piutang pelawan
dicocokkan, dan tidak ada perlawanan yang diajukan oleh orang lain, biaya
perlawanan harus dibebankan kepada Kreditor pelawan tersebut.
Pasal 196
(1) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat
(6), Kurator atau setiap Kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi.
(2) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
(3) Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah
Agung dapat memanggil Kurator atau Kreditor untuk didengar.
(4) Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah
diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat.
Pasal 197
Hakim Pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak
tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta
pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil
penjualan benda yang dibebani, menjadi mengikat.
Pasal 198
(1) Pembagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang piutangnya diakui
sementara, tidak diberikan selama belum ada putusan mengenai piutangnya
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 82 -
(2) Dalam hal Kreditor terbukti tidak mempunyai piutang atau piutangnya
kurang dari uang yang diperuntukkan baginya, uang yang semula
diperuntukkan baginya, baik seluruh atau sebagian, menjadi keuntungan
Kreditor lainnya.
(3) Jika bagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang hak untuk didahulukan
dibantah, melebihi prosentase bagian yang wajib dibayarkan kepada
kreditor konkuren, bagian tersebut untuk sementara wajib dicadangkan
sampai ada putusan mengenai hak untuk didahulukan.
Pasal 199
Dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai,
jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan
lainnya dijual, setelah kepada Kreditor yang didahulukan tersebut diberikan
pembagian menurut Pasal 189 pada waktu diadakan pembagian lagi, hasil
penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi
nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima
sebelumnya.
Pasal 200
(1) Kreditor yang karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah dilakukan
pembagian, dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih
dahulu dari uang yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah
diterima oleh Kreditor lain yang diakui.
(2) Dalam hal Kreditor mempunyai hak untuk didahulukan, mereka
kehilangan hak tersebut terhadap hasil penjualan benda yang
bersangkutan, apabila hasil tersebut dalam suatu daftar pembagian yang
lebih dahulu telah diperuntukkan bagi Kreditor lainnya secara
mendahulukan.
Pasal 201 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 83 -
Pasal 201
Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, atau dalam hal telah diajukan
perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, Kurator
wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan.
Pasal 202
(1) Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah
penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup
menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan, dengan tidak mengurangi
berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.
(2) Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam
Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (4).
(3) Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan
dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling
lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.
(4) Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada Kurator
wajib diserahkan kepada Debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah.
Pasal 203
Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya
dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3), jatuh kembali
dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit,
yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah
Bagian 10 dari 18
Pengadilan, Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar
pembagian yang dahulu.
Bagian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 84 -
Bagian Kedelapan
Keadaan Hukum Debitor
Setelah Berakhirnya Pemberesan
Pasal 204
Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka Kreditor
memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta Debitor mengenai piutang
mereka yang belum dibayar.
Pasal 205
(1) Pengakuan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5)
mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Debitor seperti suatu putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Ikhtisar berita acara rapat pencocokan piutang yang dibuat dalam bentuk
putusan yang dapat dilaksanakan, merupakan alas hak yang dapat
dilaksanakan terhadap Debitor mengenai piutang yang diakui.
Pasal 206
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 tidak berlaku, sejauh
piutang yang bersangkutan dibantah oleh Debitor Pailit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131.
Bagian Kesembilan
Kepailitan Harta Peninggalan
Pasal 207
Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit,
apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara
singkat dapat membuktikan bahwa:
a.utang …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 85 -
a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup
untuk membayar utangnya.
Pasal 208
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 harus diajukan
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir
Debitor yang meninggal.
(2) Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut
dengan surat juru sita.
(3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan
di tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal, tanpa keharusan
menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu
dikenal.
Pasal 209
Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan
orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.
Pasal 210
Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat
90 (sembilan puluh) hari setelah Debitor meninggal.
Pasal 211
Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144
sampai dengan Pasal 177, tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan,
kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni.
Bagian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 86 -
Bagian Kesepuluh
Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional
Pasal 212
Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil
pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta
pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak
diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti
kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.
Pasal 213
(1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap
Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga
mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh
atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang
terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti
kepada harta pailit apa yang diperolehnya.
(2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang
wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh
Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah
atau akan diajukan.
Pasal 214
(1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau
utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan
untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik
Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib
mengganti kepada harta pailit.
(2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Bagian …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 87 -
Bagian Kesebelas
Rehabilitasi
Pasal 215
Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal
202, dan Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan
permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan
pernyataan pailit.
Pasal 216
Permohonan rehabilitasi baik Debitor maupun ahli warisnya tidak akan
dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti
yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh
pembayaran secara memuaskan.
Pasal 217
Permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 harus
diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh
Pengadilan.
Pasal 218
(1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi
diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap Kreditor
yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut,
dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan
Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan
apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 tidak
dipenuhi.
Pasal 219 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 88 -
Pasal 219
Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 218, terlepas diajukan atau tidak diajukannya keberatan,
Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.
Pasal 220
Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 tidak
terbuka upaya hukum apapun.
Pasal 221
Putusan yang mengabulkan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20.
BAB III
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
Bagian Kesatu
Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya
Pasal 222
(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang
mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat
melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat
ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan
maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran
pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
(3) Kreditor …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 89 -
(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan
membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat
memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran
utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian
yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada
Kreditornya.
Pasal 223
Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan
Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara
yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan
permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
Pasal 224
(1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh
advokatnya.
(2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang,
dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
(3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor
melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum sidang.
(4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan
daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat
bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
(5) Pada …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 90 -
(5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan
permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 225
(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) berikut
lampirannya, bila ada, harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar
dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu
paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan
penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk
seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu)
atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
(3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu
paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat
permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari
hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang
bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
(4) Segera …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 91 -
(4) Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara
diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan
Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk
menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-
45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara diucapkan.
(5) Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan
Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama.
Pasal 226
(1) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan
paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim
Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk
hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim
berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas
dan nama serta alamat pengurus.
(2) Apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara
diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitor, hal ini harus
disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari
sebelum tanggal sidang yang direncanakan.
Pasal 227
Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal
putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan
berlangsung sampai dengan tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
226 ayat (1) diselenggarakan.
Pasal 228 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 92 -
Pasal 228
(1) Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1),
Pengadilan harus mendengar Debitor, Hakim Pengawas, pengurus dan
Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan
surat kuasa.
(2) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kreditor berhak
untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk
itu.
(3) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan
kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang
maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi,
atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai
rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan
pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap
dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor
untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat
atau sidang yang diadakan selanjutnya.
(5) Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat
ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), Debitor
dinyatakan pailit.
(6) Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut
perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari
setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara
diucapkan.
Pasal 229 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 93 -
Pasal 229
(1) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut
Bagian 11 dari 18
perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang
haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau
yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir
dalam sidang tersebut; dan
b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang
piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan
mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan
Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
(2) Perselisihan yang timbul antara pengurus dan kreditor konkuren tentang
hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diputus
oleh Hakim Pengawas.
(3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan
kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan,
permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan
terlebih dahulu.
(4) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan
setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap
Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan
pernyataan pailit.
Pasal 230 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 94 -
Pasal 230
(1) Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara
berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan
kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan,
tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228
ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian,
pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal
itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan
Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya.
(2) Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara diumumkan berdasarkan Pasal 226.
Pasal 231
(1) Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:
a. permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang
yang bersifat rumit atau banyak Kreditor; atau
b. pengangkatan tersebut dikehendaki oleh Kreditor yang mewakili paling
sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.
(2) Pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib meminta dan
mempertimbangkan saran panitia kreditor.
Pasal 232
(1) Panitera Pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan
kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan untuk setiap
penundaan kewajiban pembayaran utang:
a. tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara
dan tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap
berikut perpanjangannya;
b. kutipan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 95 -
b. kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya;
c. nama Hakim Pengawas dan Pengurus yang diangkat;
d. ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh
Pengadilan; dan
e. pengakhiran perdamaian.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum perkara
penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan oleh
Mahkamah Agung.
(3) Panitera Pengadilan wajib menyediakan daftar umum perkara penundaan
kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
Pasal 233
(1) Apabila diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi
atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan
yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi
tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata.
(2) Dalam hal saksi tidak hadir atau menolak untuk mengangkat sumpah atau
memberi keterangan, berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
(3) Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut
keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor dapat menggunakan
hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian.
Pasal 234 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 96 -
Pasal 234
(1) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2)
harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan
Debitor atau Kreditor.
(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak
independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah:
a. orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik
Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam
rangka mengurus harta Debitor; dan
b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam
melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap
harta Debitor.
(5) Besarnya imbalan jasa pengurus ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan setelah
penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan harus dibayar lebih
dahulu dari harta Debitor.
Pasal 235
(1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat
diajukan upaya hukum apapun.
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan dengan
cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.
Pasal 236 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 97 -
Pasal 236
(1) Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, untuk melakukan tindakan yang
sah dan mengikat, pengurus memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu
perdua) jumlah pengurus.
(2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan
Hakim Pengawas.
(3) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian pengurus,
setelah memanggil dan mendengar pengurus, dan mengangkat pengurus
lain dan atau mengangkat pengurus tambahan berdasarkan :
a. usul Hakim Pengawas;
b. permohonan Kreditor dan permohonan tersebut hanya dapat diajukan
apabila didasarkan atas persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah
Kreditor yang hadir dalam rapat Kreditor;
c. permohonan pengurus sendiri; atau
d. permohonan pengurus lainnya, jika ada.
Pasal 237
(1) Dalam putusan yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran
utang sementara Pengadilan dapat memasukkan ketentuan yang dianggap
perlu untuk kepentingan Kreditor.
(2) Hakim Pengawas dapat juga melakukan hal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setiap waktu selama berlangsungnya penundaan kewajiban
pembayaran utang tetap, berdasarkan:
a. prakarsa Hakim Pengawas;
b. permintaan pengurus; atau
c. permintaan satu atau lebih Kreditor.
Pasal 238 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 98 -
Pasal 238
(1) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah dikabulkan, Hakim
Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan
pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitor dalam
jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh
Hakim Pengawas.
(2) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pendapat
yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta Debitor dan
dokumen yang telah diserahkan oleh Debitor serta tingkat kesanggupan
atau kemampuan Debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor,
dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang
harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan Kreditor.
(3) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disediakan oleh
ahli tersebut di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap
orang dengan cuma-cuma dan penyediaan laporan tersebut tanpa dipungut
biaya.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) berlaku mutatis
mutandis bagi para ahli.
Pasal 239
(1) Setiap 3 (tiga) bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran
utang diucapkan pengurus wajib melaporkan keadaan harta Debitor, dan
laporan tersebut harus disediakan pula di Kepaniteraan Pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3).
(2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang oleh Hakim Pengawas.
Pasal 240 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 99 -
Pasal 240
(1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa
persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau
kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.
(2) Jika Debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk
memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor
tersebut.
(3) Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari
pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban
pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh
hal itu menguntungkan harta Debitor.
(4) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, Debitor dapat
melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan
nilai harta Debitor.
(5) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
perlu diberikan agunan, Debitor dapat membebani hartanya dengan gadai,
jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan
lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim
Pengawas.
(6) Pembebanan harta Debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta Debitor yang
belum dijadikan jaminan utang.
Pasal 241
Apabila Debitor telah menikah dalam persatuan harta, harta Debitor mencakup
semua aktiva dan pasiva persatuan.
Pasal 242 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 100 -
Pasal 242
(1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor
tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh
pelunasan utang, harus ditangguhkan.
(2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan
berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur
dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah
diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau
setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum
tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih
diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas
benda yang termasuk harta Debitor.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula
terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak
dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan
Kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus
diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-
undang.
Pasal 243
(1) Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya
perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi
diajukannya perkara baru.
(2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai gugatan
pembayaran suatu piutang yang sudah diakui Debitor, sedangkan
penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk
memperoleh …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 101 -
memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga,
setelah dicatatnya pengakuan tersebut, hakim dapat menangguhkan
putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang.
(3) Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara
mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa
persetujuan pengurus.
Pasal 244
Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban
pembayaran utang tidak berlaku terhadap:
a. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah
harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan
yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban
pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk
diistimewakan; dan
c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun
terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.
Pasal 245
Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244
yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran
utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak
boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua
Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi
berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).
Pasal 246 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 102 -
Pasal 246
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58
berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan
ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan
kewajiban pembayaran utang.
Pasal 247
Bagian 12 dari 18
(1) Orang yang mempunyai utang kepada Debitor atau piutang terhadap
Debitor tersebut, dapat memperjumpakan utang piutang dimaksud, dengan
syarat utang piutang tersebut atau perbuatan hukum yang menimbulkan
utang piutang dimaksud telah terjadi sebelum penundaan kewajiban
pembayaran utang.
(2) Piutang terhadap Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dan Pasal 275.
Pasal 248
(1) Orang yang mengambil alih dari pihak ketiga utang kepada Debitor atau
piutang terhadap Debitor dari pihak ketiga sebelum penundaan kewajiban
pembayaran utang, tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila
dalam pengambilalihan utang piutang tersebut ia tidak beritikad baik.
(2) Piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya penundaan
kewajiban pembayaran utang, tidak dapat diperjumpakan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 berlaku bagi
perjumpaan utang yang diatur dalam Pasal ini.
Pasal 249 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 102 -
Pasal 249
(1) Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian
dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat
meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan
pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh
pengurus dan pihak tersebut.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu
tersebut.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan
pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai
Kreditor konkuren.
(4) Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, pengurus memberikan
jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan
sendiri perbuatan yang diperjanjikan.
Pasal 250
(1) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 telah
diperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu
jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan
penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, perjanjian menjadi
hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, ia boleh
mengajukan diri sebagai Kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.
(2) Dalam …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 103 -
(2) Dalam hal harta dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.
Pasal 251
(1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda, Debitor dengan persetujuan
pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat
pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian
sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
(2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus pula diindahkan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut
kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh)
hari adalah cukup.
(3) Dalam hal telah dibayar uang sewa di muka, perjanjian sewa tidak dapat
dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah
dibayar uang muka.
(4) Sejak hari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara
diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta Debitor.
Pasal 252
(1) Segera setelah diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran
utang sementara maka Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja
dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 240 dan dengan mengindahkan jangka waktu
menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan
dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari
sebelumnya.
(2) Sejak …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 104 -
(2) Sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja
tersebut menjadi utang harta Debitor.
Pasal 253
(1) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor, setelah diucapkannya putusan
penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang belum
diumumkan, untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan
penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, membebaskan pihak
yang telah melakukan pembayaran terhadap harta Debitor, kecuali dapat
dibuktikan bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya putusan
penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah
pengumuman, hanya membebaskan orang yang melakukan pembayaran
dimaksud apabila ia dapat membuktikan bahwa meskipun telah dilakukan
pengumuman menurut undang-undang akan tetapi ia tidak mungkin dapat
mengetahui pengumuman dimaksud di tempat kediamannya, dengan tidak
mengurangi hak pengurus untuk membuktikan sebaliknya.
Pasal 254
Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan
sesama Debitor dan penanggung.
Pasal 255
(1) Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan
Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan
dalam hal:
a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang,
bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap
hartanya;
b. Debitor …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 105 -
b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan
kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban
pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-
tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta
Debitor;
e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta
Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan
kewajiban pembayaran utang; atau
f. keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi
kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.
(2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
e pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan
kewajiban pembayaran utang.
(3) Pemohon, Debitor, dan pengurus harus didengar pada tanggal yang telah
ditetapkan oleh Pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya.
(4) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai diperiksa dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut dan
putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)
hari sejak selesainya pemeriksaan.
(5) Putusan Pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan
tersebut.
(6) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan
ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang
sama.
Pasal 256 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 106 -
Pasal 256
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal
14 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pernyataan pailit sebagai akibat
putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.
Pasal 257
Putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan
kewajiban pembayaran utang harus diumumkan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
Pasal 258
(1) Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran
penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diselesaikan sebelum
tanggal Kreditor didengar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 225 ayat (3), Pengadilan wajib memerintahkan agar Kreditor
diberitahu secara tertulis bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal
tersebut.
(2) Jika diperlukan, Pengadilan segera menetapkan tanggal lain untuk sidang
dan dalam hal demikian Kreditor dipanggil oleh pengurus.
Pasal 259
(1) Debitor setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar penundaan
kewajiban pembayaran utang dicabut, dengan alasan bahwa harta Debitor
memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa
pengurus dan Kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum
putusan diucapkan.
(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh
jurusita dengan surat dinas tercatat, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
sidang Pengadilan.
Pasal 260 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 107 -
Pasal 260
Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap
Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.
Pasal 261
Apabila berdasarkan salah satu ketentuan dalam Bab ini, putusan pernyataan
pailit diucapkan maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15.
Pasal 262
(1) Dalam hal Debitor dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan dalam Bab ini
maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus
dihitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara diucapkan;
b. perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor setelah diberi
persetujuan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai
perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator, dan utang harta Debitor
yang terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran
utang merupakan utang harta pailit;
c. kewajiban Debitor yang timbul selama jangka waktu penundaan
kewajiban pembayaran utang tanpa persetujuan oleh pengurus tidak
dapat dibebankan terhadap harta Debitor, kecuali hal tersebut
membawa akibat yang menguntungkan bagi harta Debitor.
(2) Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan
dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya penundaan kewajiban
pembayaran utang sebelumnya maka ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi
jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang berikutnya.
Pasal 263 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 108 -
Pasal 263
Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 238, ditentukan oleh Hakim Pengawas dan harus dibayar
lebih dahulu dari harta Debitor.
Pasal 264
Ketentuan hukum internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal
213, dan Pasal 214 berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban
pembayaran utang.
Bagian Kedua
Perdamaian
Pasal 265
Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada
Kreditor.
Pasal 266
(1) Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan
Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 maka rencana tersebut
diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 atau
pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4).
(2) Salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada Hakim
Pengawas, pengurus, dan ahli, bila ada.
Pasal 267 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 109 -
Pasal 267
Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan
hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan
kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut.
Pasal 268
(1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim
Pengawas harus menentukan:
a. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;
b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh
Hakim Pengawas.
(2) Tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.
Pasal 269
(1) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 268 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana
perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.
(2) Pengurus juga wajib memberitahukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua Kreditor
yang dikenal, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2).
(3) Kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa
berdasarkan surat kuasa.
(4) Pengurus …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 110 -
(4) Pengurus dapat mensyaratkan agar Debitor memberikan kepada mereka
uang muka dalam jumlah yang ditetapkan oleh pengurus guna menutup
biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut.
Pasal 270
(1) Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat
tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah
tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut.
(2) Terhadap tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus.
Pasal 271
Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan
dengan catatan dan laporan dari Debitor.
Pasal 272
Pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal
Kreditor, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang, dan apakah
piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.
Bagian 13 dari 18
Pasal 273
(1) Piutang yang berbunga harus dimasukkan dalam daftar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 272 disertai perhitungan bunga sampai dengan hari
diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140,
Pasal 141, dan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis
dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.
Pasal 274 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 111 -
Pasal 274
(1) Suatu tagihan dengan syarat tangguh dapat dimasukkan dalam daftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 untuk nilai yang berlaku pada saat
dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang.
(2) Jika pengurus dan Kreditor tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan
nilai tagihan tersebut, seluruh nilai tagihan Kreditor harus diterima secara
bersyarat.
Pasal 275
(1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak
untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dimasukkan dalam
daftar untuk nilai yang berlaku pada tanggal diucapkannya putusan
penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.
(2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak
putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan, wajib
diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
(3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun sejak
putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan, wajib
dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah
putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan.
(4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan:
a. waktu dan cara pembayaran angsuran;
b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.
Pasal 276 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 112 -
Pasal 276
(1) Pengurus wajib menyediakan salinan daftar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 272 di Kepaniteraan Pengadilan, agar dalam waktu 7 (tujuh) hari
sebelum diadakannya rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dapat
dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
(2) Penyediaan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cuma-cuma.
Pasal 277
(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu
penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 228 ayat (4), atas permintaan pengurus atau karena jabatannya,
Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara
tentang rencana perdamaian tersebut.
(2) Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 269.
Pasal 278
(1) Dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli, apabila
telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana
perdamaian yang ditawarkan itu.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 berlaku mutatis mutandis
dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.
(3) Piutang yang dimasukkan kepada pengurus sesudah lewat tenggang waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) huruf a, dengan syarat
dimasukkan paling lama 2 (dua) hari sebelum diadakan rapat, harus
dimuat dalam daftar piutang atas permintaan yang diajukan pada rapat
tersebut, jika pengurus maupun Kreditor yang hadir, tidak mengajukan
keberatan.
(4) Piutang …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 113 -
(4) Piutang yang dimasukkan sesudah tenggang waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tidak dimasukkan dalam daftar tersebut.
(5) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik
Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.
(6) Dalam hal diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), atau dalam hal adanya perselisihan tentang ada atau tidak adanya
halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Hakim Pengawas akan
memberikan penetapan setelah meminta pendapat rapat.
Pasal 279
(1) Pengurus berhak dalam rapat tersebut menarik kembali setiap pengakuan
atau bantahan yang pernah dilakukan.
(2) Kreditor yang hadir dapat membantah piutang yang oleh pengurus
seluruhnya atau sebagian diakuinya.
(3) Pengakuan atau bantahan yang dilakukan dalam rapat, harus dicatat dalam
daftar piutang.
Pasal 280
Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat
ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara
yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut.
Pasal 281
(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang
haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 114 -
Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280,
yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian
dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor
konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang
piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan
dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
(2) Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak
menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai
terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara
langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153 berlaku
juga dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 282
(1) Berita acara rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas harus
mencantumkan isi rencana perdamaian, nama Kreditor yang hadir dan
berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan
Kreditor, hasil pemungutan suara, dan catatan tentang semua kejadian lain
dalam rapat.
(2) Daftar Kreditor yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau
diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan
panitera pengganti serta harus dilampirkan pada berita acara rapat yang
bersangkutan.
(3) Salinan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 115 -
(3) Salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disediakan di Kepaniteraan Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah
putusan rapat.
(4) Salinan berita acara rapat dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-
cuma selama 8 (delapan) hari setelah tanggal disediakan.
Pasal 283
(1) Debitor dan Kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian
dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam
rapat, dapat meminta kepada Pengadilan agar berita acara rapat diperbaiki
apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh
Hakim Pengawas keliru telah dianggap sebagai ditolak.
(2) Jika Pengadilan membuat perbaikan berita acara rapat maka dalam putusan
yang sama Pengadilan harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian
yang harus dilaksanakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat
14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan yang memperbaiki berita
acara rapat tersebut diucapkan.
(3) Pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor putusan
Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan putusan tersebut
mengakibatkan putusan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 289 menjadi
batal demi hukum.
Pasal 284
(1) Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib
menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah
ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal
yang ditentukan tersebut pengurus serta Kreditor dapat menyampaikan
alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan
perdamaian.
(2) Ketentuan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 116 -
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) berlaku mutatis
mutandis terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).
(3) Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk
pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14
(empat belas) hari setelah tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Pasal 285
(1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian
disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
284 ayat (3).
(2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:
a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk
menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam
perdamaian;
b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan
satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak
jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja
sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum
dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
(3) Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam
putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dan
putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima)
hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.
(4) Ketentuan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 117 -
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13
berlaku mutatis mutandis terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak
berlaku terhadap penolakan perdamaian.
Pasal 286
Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor
yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
281 ayat (2).
Pasal 287
Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
282, bagi semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak
yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah
mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.
Pasal 288
Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan
pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus
wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 227.
Pasal 289
Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera
memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan
kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan
harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan
penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).
Pasal 290 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 118 -
Pasal 290
Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan
pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana
dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.
Pasal 291
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku
mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
(2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga
harus dinyatakan pailit.
Pasal 292
Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat
ditawarkan suatu perdamaian.
Pasal 293
(1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak
terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
(2) Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan
hukum.
Pasal 294
Permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 237, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 259, Pasal 283, Pasal 285, Pasal
290, dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak
berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali apabila diajukan oleh pengurus.
BAB IV …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 120 -
BAB IV
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 295
(1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah
Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
(2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan
yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi
belum ditemukan; atau
b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang
nyata.
Pasal 296
(1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah
tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh
kekuatan hukum tetap.
(2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam
Bagian 14 dari 18
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan
yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan.
(4) Panitera …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 121 -
(4) Panitera Pengadilan mendaftar permohonan peninjauan kembali pada
tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda
terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal
yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.
(5) Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali
kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari
setelah tanggal permohonan didaftarkan.
Pasal 297
(1) Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera
Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan
peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan
kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal
permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (4).
(2) Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan
kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka
waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
(3) Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan
peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.
(4) Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu
paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
Pasal 298 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 122 -
Pasal 298
(1) Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas
permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah
Agung.
(2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum.
(3) Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal
permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib
menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali
yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari
putusan tersebut.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 299
Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang
berlaku adalah Hukum Acara Perdata.
Pasal 300
(1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain
memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus
perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan
undang-undang.
(2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan
kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.
Pasal 301 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 123 -
Pasal 301
(1) Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan
hakim majelis.
(2) Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1), Ketua Mahkamah Agung dapat
menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa
dan diputus oleh hakim tunggal.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, hakim Pengadilan dibantu oleh seorang
panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita.
Pasal 302
(1) Hakim Pengadilan diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung.
(2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), adalah:
a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan
Umum;
b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-
masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan;
c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim
pada Pengadilan.
(3) Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan Keputusan Presiden atas usul
Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat seseorang yang ahli, sebagai hakim
ad hoc, baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun pada
peninjauan kembali.
Pasal 303 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 124 -
Pasal 303
Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan
pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula
arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit
telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 304
Perkara yang pada waktu Undang-Undang ini berlaku:
a. sudah diperiksa dan diputus tetapi belum dilaksanakan atau sudah
diperiksa tetapi belum diputus maka diselesaikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang kepailitan sebelum berlakunya Undang-
Undang ini;
b. sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan
dalam Undang-Undang ini.
Pasal 305
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari
Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad
1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi
Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada saat
Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak
bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan
Undang-Undang ini.
BAB VII …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 125 -
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 306
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk
berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan
memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.
Pasal 307
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang
Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad
1906:348) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 308
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 126 -
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 131
Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan
ttd
Lambock V. Nahattands
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
I. UMUM
Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan
hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan
perekonomian nasional.
Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan
perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu
mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan
dan mendukung hasil pembangunan nasional.
Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian
nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan
kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang
Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348).
Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda
dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada
umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik
dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan,
telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.
Bahwa …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Bahwa krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan
tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan
perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat
terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak
mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban
pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang
berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain
hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.
Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil,
cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.
Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998
tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan
menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan
dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillisements-verordening,
Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang merupakan peraturan perundang-
undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang.
Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di atas yang dilakukan
dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat,
jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan
kelemahan.
Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk
melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan
pernyataan pailit diucapkan.
Syarat …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai
paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah
jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor
sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit
tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali
seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang.
Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau jaksa
penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang
dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.
Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang :
Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada
beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang
menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan
kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah
seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi
keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor
lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua
harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para
Kreditor.
Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut di atas, perlu dibentuk Undang-Undang baru
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan produk
hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat.
Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini
didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah :
1. Asas …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
1. Asas Keseimbangan
Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari
Bagian 15 dari 18
asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah
terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak
jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya
penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kelangsungan Usaha
Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan
Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai
kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas
keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang
mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak
mempedulikan Kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi
Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem
hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari
sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-Undang
baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai
cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses
penyelesaian utang-piutang.Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena
adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan
yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan
masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.Beberapa pokok materi
baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, ini antara lain:
Pertama …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini
pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.
Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan
permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian
kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau
penundaan kewajiban pembayaran utang.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren,
kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis
dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit
tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta
Debitor dan haknya untuk didahulukan.
Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah
Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 .
Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah
kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah
diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana
diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang,
maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.
Ayat (2) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Ayat (2)
Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan
umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah
dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.
Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan
negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:
a. Debitor melarikan diri;
b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan
usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari
masyarakat luas;
e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan
masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan
pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa
permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa
advokat.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank
sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan
atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh
karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia
untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan
Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank,
pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-
undangan.
Ayat (4) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
Ayat (4)
Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan
oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan
yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di
bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.
Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal
pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di
bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap
bank.
Ayat (5)\
Yang dimaksud dengan “Perusahaan Asuransi” adalah Perusahaan Asuransi Jiwa
dan Perusahaan Asuransi Kerugian.
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai Usaha Perasuransian.
Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan
Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.
Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga
pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang
memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.
Yang dimaksud dengan “Dana Pensiun” adalah Dana Pensiun sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun.
Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada
Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun
mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan
hak dari peserta yang banyak jumlahnya.
Yang …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Yang dimaksud dengan “Perusahaan Asuransi” adalah Perusahaan Asuransi Jiwa
dan Perusahaan Asuransi Kerugian.
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai Usaha Perasuransian.
Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan
Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.
Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga
pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang
memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.
Yang dimaksud dengan “Dana Pensiun” adalah Dana Pensiun sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun.
Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada
Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun
mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan
hak dari peserta yang banyak jumlahnya.
Yang …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang
kepentingan publik” adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya
dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.
Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk
instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana,
perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor,
Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang
berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang
menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.
Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal
lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara
permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu
penyelesaiannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari
satu pengadilan yang berwenang mengadili Debitor yang sama pada tanggal yang
berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal berlaku.
Dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan
yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai Debitor yang sama, maka yang
berlaku adalah putusan Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kedudukan hukum Debitor.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Ketentuan ini hanya berlaku, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh
Debitor. Persetujuan dari suami atau istri diperlukan, karena menyangkut harta
bersama.
Ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal" adalah tempat pesero tercatat sebagai
penduduk. Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal pesero maka disebutkan tempat
kediamannya.
“Nama dan tempat tinggal” dalam ketentuan ini sesuai dengan yang tercantum dalam
kartu tanda penduduk (KTP).
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Panitera yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “alasan yang cukup”, antara lain adanya surat keterangan
sakit dari dokter.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana”
adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh
waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang
didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi
dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pertimbangan hukum atau pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau
ketua majelis hakim dimuat sebagai lampiran dari putusan pengadilan
tersebut.
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 9 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Pasal 9
Yang dimaksud dengan "pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit"
adalah Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri
Keuangan.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif
dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debitor
melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan
kepentingan Kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.
Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Debitor dan
Kreditor, Pengadilan dapat mempersyaratkan agar Kreditor memberikan uang
jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut
dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang uang jaminan atas
keseluruhan kekayaan Debitor, jenis kekayaan Debitor dan besarnya uang
jaminan yang harus diberikan sebanding dengan kemungkinan besarnya
kerugian yang diderita oleh Debitor apabila permohonan pernyataan pailit ditolak
oleh Pengadilan.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (3).
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan"
adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor
atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama
Bagian 16 dari 18
dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian" adalah:
1. surat kabar harian yang beredar secara nasional; dan
2. surat kabar harian lokal yang beredar di tempat domisili Debitor.
Pasal 16 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemberesan” dalam ketentuan ini adalah penguangan
aktiva untuk membayar atau melunasi utang.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator”,
meliputi setiap perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Yang dimaksud dengan “tetap sah dan mengikat Debitor”, adalah bahwa
perbuatan Kurator tidak dapat digugat di pengadilan mana pun.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penetapan biaya kepailitan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang
memutus perkara kepailitan berdasarkan rincian yang diajukan oleh Kurator
setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “panitia kreditor sementara”, adalah panitia kreditor yang
dibentuk sebelum rapat verifikasi. Sedangkan panitia kreditor yang dibentuk
setelah rapat verifikasi merupakan panitia kreditor tetap.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
Ayat (3)
Lihat Penjelasan Pasal 17 ayat (2).
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (3).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
Pasal 24
Ayat (1)
Dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap
berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan
berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta
pailit, adalah wewenang Kurator.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “waktu setempat” adalah waktu tempat putusan
pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, misalnya, putusan diucapkan
di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2001 pukul 13.00 WIB, maka putusan tersebut
dihitung mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB tanggal 1 Juli 2001.
Ayat (3)
Transfer dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan
kepastian sistem transfer melalui bank.
Ayat (4)
Transaksi Efek di Bursa Efek perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan
kepastian hukum atas Transaksi Efek di Bursa Efek.
Ada pun penyelesaian Transaksi Efek di Bursa Efek dapat dilaksanakan dengan
cara penyelesaian pembukuan atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mengambil alih perkara” adalah pengalihan kedudukan
Kreditor sebagai tergugat, dialihkan kepada Kurator.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan
ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan
pencoretannya” antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang
terdaftar.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penahanan” dalam ketentuan ini adalah gijzeling.
Pasal 32
Uang paksa dalam ketentuan Pasal ini mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum
putusan pernyataan pailit diucapkan.
Pasal 33 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
Pasal 33
Hasil penjualan benda milik Debitor masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan
kepada pemohon eksekusi.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap berpedoman pada
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “upah” adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu
pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga.
Pasal 40 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan" dalam
ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut
diadakan.
Ayat (3)
Perbuatan yang wajib dilakukan karena Undang-Undang, misalnya, kewajiban
pembayaran pajak.
Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Angka 1)
Yang dimaksud dengan “anak angkat” adalah anak yang diangkat
berdasarkan penetapan pengadilan maupun anak angkat berdasarkan hukum
adat Debitor Pailit.
Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah hubungan yang timbul karena
perkawinan atau keturunan baik secara horizontal maupun vertikal.
Angka 2)
Yang dimaksud dengan "anggota direksi" adalah anggota badan pengawas,
atau orang yang ikut serta dalam kepemilikan, termasuk setiap orang yang
pernah menduduki posisi tersebut dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu)
tahun sebelum dilakukannya perbuatan tersebut.
Huruf d …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kepemilikan" adalah kepemilikan modal atau modal
saham.
Huruf e
Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun
tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan
perusahaan. Pihak yang memiliki saham yang besarnya 25% (dua puluh lima
persen) atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak
suara pada perseroan dianggap mengendalikan perseroan tersebut, kecuali yang
bersangkutan dapat membuktikan tidak melakukan pengendalian, sedangkan
pihak yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada perseroan
dianggap tidak mengendalikan perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutan
dapat dibuktikan melakukan pengendalian.
Huruf f
Dalam penerapan ketentuan ini, suatu badan hukum yang merupakan anggota
direksi yang berbentuk badan hukum diperlakukan sebagai direksi yang
berbentuk badan hukum tersebut.
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 43
Dengan ketentuan ini, Kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah
tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan
mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46 …
- 21 -
Pasal 46
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma" termasuk juga
pemegang hak agunan atas benda tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perjumpaan utang" adalah kompensasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 53 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain:
- untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
- untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.
Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum
untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam
sidang badan peradilan, dan baik Kreditor maupun pihak ketiga dimaksud
dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.
Ayat (2)
Termasuk dalam pengecualian terhadap penangguhan dalam hal ini adalah hak
Kreditor yang timbul dari perjumpaan utang (set off) yang merupakan bagian atau
akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa Efek dan Bursa
Perdagangan Berjangka.
Ayat (3)
Harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator terbatas pada barang persediaan
(inventory) dan atau benda bergerak (current assets), meskipun harta pailit
tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.
Yang …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
Yang dimaksud dengan "perlindungan yang wajar" adalah perlindungan yang
perlu diberikan untuk melindungi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga yang
haknya ditangguhkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak
kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum.
Perlindungan dimaksud, antara lain, dapat berupa:
a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
b. hasil penjualan bersih;
c. hak kebendaan pengganti; atau
d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin)
lainnya.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “insolvensi” adalah keadaan tidak mampu membayar.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Hal-hal perlu dipertimbangkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi Hakim Pengawas untuk
mempertimbangkan hal-hal lain sepanjang memang perlu untuk mengamankan
dan mengoptimalkan nilai harta pailit.
Pasal 58 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Tentang perlindungan yang diberikan bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga
dimaksud, lihat penjelasan Pasal 56 ayat (3).
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "harus melaksanakan haknya" adalah bahwa Kreditor
sudah mulai melaksanakan haknya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “jumlah terkecil” adalah jumlah terkecil antara harga
pasar benda agunan dibandingkan dengan besarnya jumlah utang yang dijamin
dengan benda agunan.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Kreditor yang diistimewakan" adalah Kreditor pemegang
hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 61 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
Pasal 61
Hak untuk menahan atas benda milik Debitor berlangsung sampai utangnya dilunasi.
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Pasal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 62 ayat (3).
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "keluarga sedarah" termasuk anak angkat.
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “keahlian khusus” adalah mereka yang mengikuti
dan lulus pendidikan Kurator dan pengurus.
Huruf b
Bagian 17 dari 18
Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah telah memenuhi syarat-syarat
pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif
organisasi profesi Kurator dan pengurus.
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -
Pasal 76
Dalam menetapkan pedoman besarnya imbalan jasa bagi Kurator, Menteri yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-
undangan mempertimbangkan tingkat kemampuan atau keahlian Kurator dan tingkat
kerumitan perkara.
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Kreditor yang dikenal” adalah Kreditor yang telah
mendaftarkan diri untuk diverifikasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -
Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut setelah tanggal panitia kreditor meminta
penetapan Hakim Pengawas, kecuali Hakim Pengawas membenarkan Kurator
sebelum lewatnya 3 (tiga) hari tersebut.
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kuasa" dalam ayat ini tidak harus advokat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Yang dimaksud dengan “penetapan” adalah penetapan administratif, misalnya
penetapan tentang honor Kurator, pengangkatan atau pemberhentian Kurator.
Yang dimaksud dengan "Pengadilan dalam tingkat terakhir" adalah bahwa terhadap
penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum.
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -
Pasal 99
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “wakil dari Pemerintah Daerah setempat”, adalah lurah
atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Ayat (1)
Lihat ketentuan Pasal 84.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 105
Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang
Debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan
mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan Debitor dari bank yang
bersangkutan beralih kepada Kurator.
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 31 -
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Yang dimaksud dengan “disimpan oleh Kurator sendiri” dalam pengertian tidak
mengurangi kemungkinan efek atau surat berharga tersebut disimpan oleh kustodian,
tetapi tanggung jawab tetap atas nama Debitor Pailit. Misalnya, deposito atas nama
Kurator, qq Debitor Pailit.
Pasal 109
Yang dimaksud dengan “perdamaian” dalam Pasal ini adalah perkara yang sedang
berjalan di Pengadilan.
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Yang dimaksud dengan “komisaris” termasuk badan pengawas.
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 32 -
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Kuasa yang dimaksud dalam Pasal ini bukan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 dan bagi pembuatan surat kuasa tersebut berlaku peraturan perundang-undangan
dari negara tempat dibuatnya surat kuasa tersebut.
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Ayat (1)
Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa akta otentik atau
akta di bawah tangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "advokat" dalam ayat ini adalah advokat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 129 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Kreditor yang bijak seharusnya mengecek sendiri kepada panitera dan Kurator tentang
pencocokan piutangnya.
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -
Pasal 139
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kurs Tengah Bank Indonesia dihitung dari Kurs Transaksi Bank Indonesia yang
diumumkan secara harian, dengan perhitungan:
Kurs Jual Bank Indonesia + Kurs Beli Bank Indonesia
2
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 36 -
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Yang dimaksud dengan “disetujui” adalah persetujuan Kreditor yang hadir dan
menyatakan secara tegas dalam rapat Kreditor yang bersangkutan.
Dalam hal Kreditor hadir dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung
sebagai suara tidak setuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2).
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 37 -
Pasal 157
Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 38 -
Pasal 168
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Penetapan oleh Hakim Pengawas diperlukan apabila tidak ada kesepakatan untuk
pembagian tersebut antara Debitor, Kurator, dan para Kreditor.
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Kelonggaran hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam seluruh proses.
Pasal 171v
Cukup jelas
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 174 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 39 -
Pasal 174
Cukup jelas
Pasal 175
Cukup jelas
Pasal 176
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pro rata”, adalah pembayaran menurut besar-kecilnya
piutang masing-masing.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sebagian” adalah bagian berapa pun.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 177
Cukup jelas
Pasal 178
Lihat Penjelasan Pasal 57 ayat (1).
Pasal 179
Cukup jelas
Pasal 180
Cukup jelas
Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -
Pasal 182
Cukup jelas
Pasal 183
Cukup jelas
Pasal 184
Cukup jelas
Pasal 185
Cukup jelas
Pasal 186
Cukup jelas
Pasal 187
Cukup jelas
Pasal 188
Cukup jelas
Pasal 189
Cukup jelas
Pasal 190
Cukup jelas
Pasal 191
Cukup jelas
Pasal 192
Cukup jelas
Pasal 193 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 41 -
Pasal 193
Cukup jelas
Pasal 194
Cukup jelas
Pasal 195
Cukup jelas
Pasal 196
Cukup jelas
Pasal 197
Cukup jelas
Pasal 198
Cukup jelas
Pasal 199
Cukup jelas
Pasal 200
Cukup jelas
Pasal 201
Cukup jelas
Pasal 202
Cukup jelas
Pasal 203
Cukup jelas
Pasal 204 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 42 -
Pasal 204
Cukup jelas
Pasal 205
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan”
adalah ikhtisar berita acara rapat yang mempunyai titel eksekutorial.
Pasal 206
Cukup jelas
Pasal 207
Cukup jelas
Pasal 208
Cukup jelas
Pasal 209
Cukup jelas
Pasal 210
Cukup jelas
Pasal 211
Cukup jelas
Pasal 212
Cukup jelas
Pasal 213 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 43 -
Pasal 213
Ayat (1)
Kewajiban mengganti kepada harta pailit adalah sebesar pelunasan yang diperoleh
Kreditor penerima peralihan piutang atas harta Debitor Pailit di luar negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 214
Ayat (1)
Kewajiban mengganti kepada harta pailit adalah sebesar hasil perjumpaan utang
yang diperoleh penerima peralihan utang atau piutang di luar negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 215
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan nama baik Debitor yang
semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa
Debitor telah memenuhi kewajibannya.
Pasal 216
Yang dimaksud dengan “pembayaran secara memuaskan” adalah bahwa Kreditor yang
diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor, sekalipun mereka
mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya.
Pasal 217
Cukup jelas
Pasal 218
Cukup jelas
Pasal 219 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 44 -
Pasal 219
Cukup jelas
Pasal 220
Cukup jelas
Pasal 221
Cukup jelas
Pasal 222
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Kreditor” adalah setiap Kreditor baik Kreditor konkuren
maupun Kreditor yang didahulukan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 223
Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (3).
Pasal 224
Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapat mengajukan
penundaan kewajiban pembayaran utang.
Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang atas prakarasanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan
sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan
pailit.
Pasal 225
Cukup jelas
Pasal 226 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 45 -
Pasal 226
Cukup jelas
Pasal 227
Cukup jelas
Pasal 228
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kuasa” dalam ayat ini bukanlah kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Kreditor” adalah baik Kreditor konkuren, Kreditor
separatis, maupun Kreditor lainnya yang didahulukan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor konkuren,
sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan
Kreditor konkuren.
Pasal 229
Cukup jelas
Pasal 230
Ayat (1)
Persetujuan terhadap rencana perdamaian harus dicapai paling lambat pada hari
ke-270 (dua ratus tujuh puluh), sedangkan pengesahan perdamaian dapat
diberikan sesudahnya.
Ayat (2) …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 46 -
Ayat (2)
Bagian 18 dari 18
Bagi Debitor, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan pasal ini yang
menentukan bahwa dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran
utang tetap ditolak maka Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit.
Seimbang dengan hal tersebut maka apabila permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang tetap dikabulkan, Kreditor yang tidak menyetujuinya juga tidak
lagi dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
Pasal 231
Cukup jelas
Pasal 232
Cukup jelas
Pasal 233
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang mempunyai keahlian dalam
bidang yang akan diperiksa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 234
Cukup jelas
Pasal 235
Cukup jelas
Pasal 236
Cukup jelas
Pasal 237 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 47 -
Pasal 237
Cukup jelas
Pasal 238
Cukup jelas
Pasal 239
Cukup jelas
Pasal 240
Cukup jelas
Pasal 241
Yang dimaksud dengan “aktiva” adalah seluruh kekayaan Debitor, sedangkan “pasiva”
adalah seluruh utang Debitor.
Pasal 242
Cukup jelas
Pasal 243
Cukup jelas
Pasal 244
Cukup jelas
Pasal 245
Cukup jelas
Pasal 246
Cukup jelas
Pasal 247
Cukup jelas
Pasal 248 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 48 -
Pasal 248
Cukup jelas
Pasal 249
Cukup jelas
Pasal 250
Cukup jelas
Pasal 251
Cukup jelas
Pasal 252
Cukup jelas
Pasal 253
Cukup jelas
Pasal 254
Cukup jelas
Pasal 255
Cukup jelas
Pasal 256
Cukup jelas
Pasal 257
Cukup jelas
Pasal 258
Cukup jelas
Pasal 259 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 49 -
Pasal 259
Cukup jelas
Pasal 260
Yang dimaksud dengan “penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung”
adalah bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang belum berakhir.
Pasal 261
Cukup jelas
Pasal 262
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sejak
putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang pertama
diucapkan.
Pasal 263
Cukup jelas
Pasal 264
Cukup jelas
Pasal 265
Cukup jelas
Pasal 266
Cukup jelas
Pasal 267
Cukup jelas
Pasal 268 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -
Pasal 268
Cukup jelas
Pasal 269
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kuasa" bukanlah kuasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 270
Cukup jelas
Pasal 271
Cukup jelas
Pasal 272
Cukup jelas
Pasal 273
Cukup jelas
Pasal 274
Cukup jelas
Pasal 275
Cukup jelas
Pasal 276 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 51 -
Pasal 276
Cukup jelas
Pasal 277
Cukup jelas
Pasal 278
Cukup jelas
Pasal 279
Cukup jelas
Pasal 280
Cukup jelas
Pasal 281
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “nilai jaminan”adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di
antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai
objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 282
Cukup jelas
Pasal 283
Cukup jelas
Pasal 284 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 52 -
Pasal 284
Cukup jelas
Pasal 285
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “hak untuk menahan benda” dalam ketentuan ini
adalah hak retensi.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 286
Cukup jelas
Pasal 287
Cukup jelas
Pasal 288
Cukup jelas
Pasal 289
Cukup jelas
Pasal 290 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 53 -
Pasal 290
Cukup jelas
Pasal 291
Cukup jelas
Pasal 292
Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan
harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.
Pasal 293
Cukup jelas
Pasal 294
Cukup jelas
Pasal 295
Cukup jelas
Pasal 296
Cukup jelas
Pasal 297
Cukup jelas
Pasal 298
Cukup jelas
Pasal 299
Cukup jelas
Pasal 300 …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 54 -
Pasal 300
Cukup jelas
Pasal 301
Cukup jelas
Pasal 302
Cukup jelas
Pasal 303
Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan
tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari
para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula
arbitrase.
Pasal 304
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “belum diperiksa” adalah belum disidangkan.
Pasal 305
Cukup jelas
Pasal 306
Cukup jelas
Pasal 307
Cukup jelas
Pasal 308
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4443