NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 7
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG
HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA
YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dengan bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang
bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang
cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat
dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang
sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sampai dengan saat ini,
ketentuan-ketentuan yang lengkap mengenai Hak Tanggungan sebagai
lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikut atau
tidak berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah, belum
terbentuk;
c. bahwa ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana diatur dalam
Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang
mengenai tanah, dan ketentuan mengenai Credietverband dalam
Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad
1937-190, yang berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, masih
diberlakukan sementara sampai dengan terbentuknya Undang-undang
tentang Hak Tanggungan, dipandang tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan
tata ekonomi Indonesia;
d. bahwa mengingat perkembangan yang telah dan akan terjadi di bidang
pengaturan dan administrasi hak-hak atas tanah serta untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat banyak, selain Hak Milik, Hak Guna Usaha,
dan Hak Guna Bangunan yang telah ditunjuk sebagai obyek Hak
Tanggungan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Hak Pakai atas tanah tertentu
yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan,
perlu juga dimungkinkan untuk dibebani Hak Tanggungan;
e. bahwa…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, perlu dibentuk
undang-undang yang mengatur Hak Tanggungan atas tanah beserta
benda-benda yang berkaitan dengan tanah, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, sekaligus mewujudkan Unifikasi Hukum Tanah
Nasional;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar
1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS
TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN
TANAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan
dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah
hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;
2. Kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan
utang-piutang tertentu;
3. Debitor adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan
utang-piutang tertentu;
4. Pejabat…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
4. Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT,
adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta
pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan
akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah Akta PPAT yang berisi
pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai
jaminan untuk pelunasan piutangnya;
6. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di
wilayah kabupaten, kotamadya, atau wilayah administratif lain yang
setingkat, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan
pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.
Pasal 2
(1) Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, kecuali
jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(2) Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah,
dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang
bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan
dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai
masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek
Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan
tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya
membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang
yang belum dilunasi.
Pasal 3
(1) Utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat
berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan
jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi
Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian
utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan
utang-piutang yang bersangkutan.
(2) Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal
dari satu hubungan hukum atau untuk satu utang atau lebih yang
berasal dari beberapa hubungan hukum.
BAB II…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
BAB II
OBYEK HAK TANGGUNGAN
Pasal 4
(1) Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah :
a. Hak Milik;
b. Hak Guna Usaha;
c. Hak Guna Bangunan.
(2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak
Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib
didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga
dibebani Hak Tanggungan.
(3) Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak
Milik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut
bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang
merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya
dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan yang bersangkutan.
(5) Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah,
pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya
dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada Akta
Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya
atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.
Pasal 5
(1) Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu
Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang.
(2) Apabila suatu obyek Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dari
satu Hak Tanggungan, peringkat masing-masing Hak Tanggungan
ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor
Pertanahan.
(3) Peringkat...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
(3) Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama
ditentukan menurut tanggal pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan yang bersangkutan.
Pasal 6
Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya
dari hasil penjualan tersebut.
Pasal 7
Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun
obyek tersebut berada.
BAB III
PEMBERI DAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN
Pasal 8
(1) Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan
hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan
hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.
(2) Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada
pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak
Tanggungan dilakukan.
Pasal 9
Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan
hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.
BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN, PENDAFTARAN,
PERALIHAN, DAN HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN
Pasal 10
(1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk
memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang
tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak
terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau
perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.
(2) Pemberian...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
(2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3) Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal
dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk
didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian
Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan
pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.
Pasal 11
(1) Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan :
a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan:
b. domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan
apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia,
baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di
Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan,
kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih;
c. penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1);
d. nilai tanggungan;
e. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.
(2) Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan
janji-janji, antara lain :
a. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan
untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau
menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau
menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan
tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
b. janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan
untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak
Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu
dari pemegang Hak Tanggungan;
c. janji...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
c. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan apabila debitor
sungguh-sungguh cidera janji;
d. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika
hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk
mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang
menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau
dilanggarnya ketentuan undang-undang;
e. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan
apabila debitor cidera janji;
f. janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama
bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak
Tanggungan;
g. janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan
haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis
lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
h. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh
seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak
Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak
Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan
atau dicabut haknya untuk kepentingan umum;
i. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh
seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi
Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak
Tanggungan diasuransikan;
j. janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan
obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan;
k. janji yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
Pasal 12…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Pasal 12
Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan
untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal
demi hukum.
Pasal 13
(1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor
Pertanahan.
(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan
Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak
Bagian 2 dari 7
Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan
kepada Kantor Pertanahan.
(3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku-tanah
Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah
yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan
tersebut pada sertipikat hak tas tanah yang bersangkutan.
(4) Tanggal buku-tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara
lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika
hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku-tanah yang bersangkutan
diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
(5) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku-tanah Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pasal 14
(1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan
menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
(3) Sertipikat...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
(3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang
mengenai hak atas tanah.
(4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang
telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan.
(5) Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak
Tanggungan.
Pasal 15
(1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan
akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain
daripada membebankan Hak Tanggungan;
b. tidak memuat kuasa substitusi;
c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah
utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas
debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.
(2) Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik
kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali
karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis
jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
(3) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas
tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sesudah diberikan.
(4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas
tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sesudah diberikan.
(5) Ketentuan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak
berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak diikuti
dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu
yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat
(4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum.
Pasal 16
(1) Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena
cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak
Tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor
yang baru.
(2) Beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib didaftarkan oleh kreditor yang baru kepada Kantor
Pertanahan.
(3) Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan
mencatatnya pada buku-tanah Hak Tanggungan dan buku-tanah hak
atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin
catatan tersebut pada sertipikat Hak Tanggungan dan sertipikat hak
atas tanah yang bersangkutan.
(4) Tanggal pencatatan pada buku-tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya secara
lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran beralihnya
Hak Tanggungan dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur,
catatan itu diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
(5) Beralihnya Hak Tanggungan mulai berlaku bagi pihak ketiga pada
hari tanggal pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pasal 17
Bentuk dan isi Akta Pemberian Hak Tanggungan, bentuk dan isi
buku-tanah Hak Tanggungan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tata
cara pemberian dan pendaftaran Hak Tanggungan ditetapkan dan
diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Pasal 18…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
Pasal 18
(1) Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :
a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak
Tanggungan;
c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat
oleh Ketua Pengadilan Negeri;
d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.
(2) Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya
dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai
dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak
Tanggungan kepada pemberi Hak Tanggungan.
(3) Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan
berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri
terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani
Hak Tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu
dibersihkan dari beban Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam
Pasal 19.
(4) Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang
dibebani Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang
dijamin.
Pasal 19
(1) Pembeli obyek Hak Tanggungan, baik dalam suatu pelelangan
umum atas perintah Ketua Pengadilan Negeri maupun dalam jual
beli sukarela, dapat meminta kepada pemegang Hak Tanggungan
agar benda yang dibelinya itu dibersihkan dari segala beban Hak
Tanggungan yang melebihi harga pembelian.
(2) Pembersihan obyek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pernyataan
tertulis dari pemegang Hak Tanggungan yang berisi dilepaskannya
Hak Tanggungan yang membebani obyek Hak Tanggungan yang
melebihi harga pembelian.
(3) Apabila...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
(3) Apabila obyek Hak Tanggungan dibebani lebih dari satu Hak
Tanggungan dan tidak terdapat kesepakatan di antara para
pemegang Hak Tanggungan tersebut mengenai pembersihan obyek
Hak Tanggungan dari beban yang melebihi harga pembeliannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembeli benda tersebut dapat
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan yang
bersangkutan untuk menetapkan pembersihan itu dan sekaligus
menetapkan ketentuan mengenai pembagian hasil penjualan lelang
di antara para yang berpiutang dan peringkat mereka menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Permohonan pembersihan obyek Hak Tanggungan dari Hak
Tanggungan yang membebaninya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dapat dilakukan oleh pembeli benda tersebut, apabila
pembelian demikian itu dilakukan dengan jual beli sukarela dan
dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan para
pihak telah dengan tegas memperjanjikan bahwa obyek Hak
Tanggungan tidak akan dibersihkan dari beban Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f.
BAB V
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Pasal 20
(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :
a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak
Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk
pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak
mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.
(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan,
penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah
tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga
tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
(3) Pelaksanaan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
(3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya
dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak
diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak
Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan
diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar
di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta
tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
(4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan
cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) batal demi hukum.
(5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan
pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta
biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.
Pasal 21
Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak
Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya
menurut ketentuan Undang-undang ini.
BAB VI
PENCORETAN HAK TANGGUNGAN
Pasal 22
(1) Setelah Hak Tanggungan hapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18, Kantor Pertanahan mencoret catatan Hak Tanggungan tersebut
pada buku-tanah hak atas tanah dan sertipikatnya.
(2) Dengan hapusnya Hak Tanggungan, sertipikat Hak Tanggungan
yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama buku-tanah Hak
Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan.
(3) Apabila sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena
sesuatu sebab tidak dikembalikan kepada Kantor Pertanahan, hal
tersebut dicatat pada buku-tanah Hak Tanggungan.
(4) Permohonan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
(4) Permohonan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan
sertipikat Hak Tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditor
bahwa Hak Tanggungan hapus karena piutang yang dijamin
pelunasannya dengan Hak Tanggungan itu sudah lunas, atau
pernyataan tertulis dari kreditor bahwa Hak Tanggungan telah
hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya dengan Hak
Tanggungan itu telah lunas atau karena kreditor melepaskan Hak
Tanggungan yang bersangkutan.
(5) Apabila kreditor tidak bersedia memberikan pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pihak yang berkepentingan
dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan tersebut kepada
Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar.
(6) Apabila permohonan perintah pencoretan timbul dari sengketa yang
sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri lain, permohonan tersebut
harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa
perkara yang bersangkutan.
(7) Permohonan pencoretan catatan Hak Tanggungan berdasarkan
perintah Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6) diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan
melampirkan salinan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri
yang bersangkutan.
(8) Kantor Pertanahan melakukan pencoretan catatan Hak Tanggungan
menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (7).
(9) Apabila pelunasan utang dilakukan dengan cara angsuran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), hapusnya Hak
Tanggungan pada bagian obyek Hak Tanggungan yang
bersangkutan dicatat pada buku-tanah dan sertipikat Hak
Tanggungan serta pada buku-tanah dan sertipikat hak atas tanah
yang telah bebas dari Hak Tanggungan yang semula
membebaninya.
BAB VII…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23
(1) Pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2),
dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang ini dan/atau peraturan
pelaksanaannya dapat dikenai sanksi administratif, berupa :
a. tegoran lisan;
b. tegoran tertulis;
c. pemberhentian sementara dari jabatan;
d. pemberhentian dari jabatan.
(2) Pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4),
dan Pasal 22 ayat (8) Undang-undang ini dan/atau peraturan
pelaksanaannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak mengurangi sanksi yang dapat dikenakan menurut peraturan
perundang-undangan lain yang berlaku.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24
(1) Hak Tanggungan yang ada sebelum berlakunya Undang-undang ini,
yang menggunakan ketentuan Hypotheek atau Credietverband
berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diakui, dan selanjutnya
Bagian 3 dari 7
berlangsung sebagai Hak Tanggungan menurut Undang-undang ini
sampai dengan berakhirnya hak tersebut.
(2) Hak...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
(2) Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi dan
pencoretannya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22
setelah buku-tanah dan sertipikat Hak Tanggungan yang
bersangkutan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14.
(3) Surat kuasa membebankan hipotik yang ada pada saat
diundangkannya Undang-undang ini dapat digunakan sebagai Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dalam waktu 6 (enam)
bulan terhitung sejak saat berlakunya Undang-undang ini, dengan
mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(5).
Pasal 25
Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang
ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai pembebanan Hak
Tanggungan kecuali ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan pelaksanaan
Undang-undang ini dan dalam penerapannya disesuaikan dengan
ketentuan dalam Undang-undang ini.
Pasal 26
Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,
dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai
eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini,
berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Ketentuan Undang-undang ini berlaku juga terhadap pembebanan hak
jaminan atas Rumah Susun dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
Pasal 28…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
Pasal 28
Sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, ketentuan
lebih lanjut untuk melaksanakan Undang-undang ini ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 29
Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan mengenai
Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo.
Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah
dengan Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191 dan ketentuan
mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab
Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai
pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda
yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 30
Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Hak Tanggungan.
Pasal 31
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MOERDIONO
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1996
TENTANG
HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA
BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
I. UMUM
1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan
salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka
memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi
baik Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan
hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya
kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang
sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.
Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses
pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain
yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat
dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang
berkepentingan.
2. Dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria, sudah
disediakan lembaga hak jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas
tanah, yaitu Hak Tanggungan, sebagai pengganti lembaga Hypotheek dan
Credietverband. Selama 30 tahun lebih sejak mulai berlakunya Undang-Undang
Pokok Agraria, lembaga Hak Tanggungan di atas belum dapat berfungsi
sebagaimana mestinya, karena belum adanya undang-undang yang mengaturnya
secara lengkap, sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 51 Undang-undang
tersebut. Dalam kurun waktu itu, berdasarkan ketentuan peralihan yang tercantum
dalam Pasal 57 Undang-Undang Pokok Agraria, masih diberlakukan ketentuan
Hypotheek sebagaimana dimaksud dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum
Perdata Indonesia dan ketentuan Credietverband dalam Staatsblad 1908-542
sebagaimana yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190, sepanjang mengenai
hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam atau berdasarkan Undang-Undang
Pokok Agraria.
Ketentuan-…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas berasal dari
zaman kolonial Belanda dan didasarkan pada hukum tanah yang berlaku sebelum
adanya Hukum Tanah Nasional, sebagaimana pokok-pokok ketentuannya
tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan dimaksudkan untuk
diberlakukannya hanya untuk sementara waktu, yaitu sambil menunggu
terbentuknya Undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 51 di atas.
Oleh karena itu ketentuan tersebut jelas tidak sesuai dengan asas-asas Hukum
Tanah Nasional dan dalam kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan
yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dari
kemajuan pembangunan ekonomi. Akibatnya ialah timbulnya perbedaan
pandangan dan penafsiran mengenai berbagai masalah dalam pelaksanaan hukum
jaminan atas tanah, misalnya mengenai pencantuman titel eksekutorial,
pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya, sehingga peraturan
perundang-undangan tersebut dirasa kurang memberikan jaminan kepastian hukum
dalam kegiatan perkreditan.
3. Atas dasar kenyataan tersebut, perlu segera ditetapkan undang-undang mengenai
lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri-ciri :
a. memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada
pemegangnya;
b. selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun obyek itu
berada;
c. memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga
dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
d. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
4. Memperhatikan ciri-ciri di atas, maka dengan Undang-undang ini ditetapkan
ketentuan-ketentuan mengenai lembaga hak jaminan yang oleh Undang-Undang
Pokok Agraria diberi nama Hak Tanggungan. Dengan diundangkannya
Undang-undang ini, maka kita akan maju selangkah dalam mewujudkan tujuan
Undang-Undang Pokok Agraria membangun Hukum Tanah nasional, dengan
menciptakan kesatuan dan kesederhanaan hukum mengenai hak-hak atas tanah
bagi rakyat seluruhnya.
Hak…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu,
yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap
kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor
pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang
dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain.
Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi
piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
5. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang ditunjuk sebagai hak atas tanah yang
dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan adalah Hak
Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan, sebagai hak-hak atas tanah
yang wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan. Oleh karena
itu dalam Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria yang harus diatur dengan
undang-undang adalah Hak Tanggungan atas Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan
Hak Guna Bangunan.
Hak Pakai dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak ditunjuk sebagai obyek
Hak Tanggungan, karena pada waktu itu tidak termasuk hak-hak atas tanah yang
wajib didaftar dan karenanya tidak dapat memenuhi syarat publisitas untuk dapat
dijadikan jaminan utang. Dalam perkembangannya Hak Pakai pun harus
didaftarkan, yaitu Hak Pakai yang diberikan atas tanah Negara. Sebagian dari Hak
Pakai yang didaftar itu, menurut sifat dan kenyataannya dapat dipindahtangankan,
yaitu yang diberikan kepada orang perseorangan dan badan-badan hukum perdata.
Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Hak Pakai
yang dimaksudkan itu dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia.
Dalam Undang-undang ini Hak Pakai tersebut ditunjuk sebagai obyek Hak
Tanggungan. Sehubungan dengan itu, maka untuk selanjutnya, Hak Tanggungan
merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, dan dengan demikian
menjadi tuntaslah unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang merupakan salah satu
tujuan utama Undang-Undang Pokok Agraria. Pernyataan bahwa Hak Pakai
tersebut dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan merupakan penyesuaian
ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dengan perkembangan Hak Pakai itu
sendiri serta kebutuhan masyarakat.
Selain mewujudkan unifikasi Hukum Tanah Nasional, yang tidak kurang
pentingnya adalah, bahwa degan ditunjuknya Hak Pakai tersebut sebagai obyek
Hak Tanggungan, bagi para pemegang haknya, yang sebagian terbesar terdiri atas
golongan ekonomi lemah yang tidak berkemampuan untuk mempunyai tanah
dengan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, menjadi terbuka kemungkinannya
untuk memperoleh kredit yang diperlukannya, dengan menggunakan tanah yang
dipunyainya sebagai jaminan.
Dalam…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
Dalam pada itu Hak Pakai atas tanah Negara, yang walaupun wajib didaftar, tetapi
karena sifatnya tidak dapat dipindahtangankan, seperti Hak Pakai atas nama
Pemerintah, Hak Pakai atas nama Badan Keagamaan dan Sosial, dan Hak Pakai
atas nama Perwakilan Negara Asing, yang berlakunya tidak ditentukan jangka
waktunya dan diberikan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu,
bukan merupakan obyek Hak Tanggungan.
Demikian pula Hak Pakai atas tanah Hak Milik tidak dapat dibebani Hak
Tanggungan, karena tidak memenuhi kedua syarat di atas. Tetapi mengingat
perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan di kemudian hari, dalam
Undang-undang ini dibuka kemungkinannya untuk dapat juga ditunjuk sebagai
obyek Hak Tanggungan, jika telah dipenuhi persyaratan sebagai yang disebutkan
di atas. Hal itu lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dengan demikian maka hak-hak atas tanah yang dengan Undang-undang ini
ditunjuk sebagai obyek Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut sifatnya dapat
dipindahtangankan. Sedang bagi Hak Pakai atas tanah Hak Milik dibuka
kemungkinannya untuk di kemudian hari dijadikan jaminan utang dengan dibebani
Hak Tanggungan, jika telah dipenuhi persyaratannya.
Tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan, dan tanah-tanah yang dipergunakan
untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, walaupun didaftar, karena
menurut sifat dan tujuannya tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat dibebani
Hak Tanggungan.
6. Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang ini pada dasarnya adalah Hak
Tanggungan yang dibebankan pada hak atas tanah. Namun kenyataannya
seringkali terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman, dan hasil karya, yang
secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan
tersebut. Sebagaimana diketahui Hukum Tanah Nasional didasarkan pada hukum
adat, yang menggunakan asas pemisahan horizontal. Sehubungan dengan itu, maka
dalam kaitannya dengan bangunan, tanaman, dan hasil karya tersebut, Hukum
Tanah Nasional menggunakan juga asas pemisahan horizontal. Dalam rangka asas
pemisahan horizontal, benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah
menurut hukum bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Oleh
karena itu setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah, tidak dengan
sendirinya meliputi benda-benda tersebut.
Namun…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Namun demikian penerapan asas-asas hukum adat tidaklah mutlak, melainkan
selalu memperhatikan dan disesuaikan dengan perkembangan kenyataan dan
kebutuhan dalam masyarakat yang dihadapinya. Atas dasar kenyataan sifat hukum
adat itu, dalam rangka asas pemisahan horizontal tersebut, dalam Undang-undang
ini dinyatakan, bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas tanah, dimungkinkan
pula meliputi benda-benda sebagaimana dimaksud di atas. Hal tersebut telah
dilakukan dan dibenarkan oleh hukum dalam praktek, sepanjang benda-benda
tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan dan
keikutsertaannya dijadikan jaminan, dengan tegas dinyatakan oleh pihak-pihak
dalam akta Pemberian Hak Tanggungannya. Bangunan, tanaman, dan hasil karya
yang ikut dijadikan jaminan itu tidak terbatas pada yang dimiliki oleh pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan, melainkan dapat juga meliputi yang dimiliki
Bagian 4 dari 7
pihak lain. Sedangkan bangunan yang menggunakan ruang bawah tanah, yang
secara fisik tidak ada hubungannya dengan bangunan yang ada di atas permukaan
bumi di atasnya, tidak termasuk dalam pengaturan ketentuan mengenai Hak
Tanggungan menurut Undang-undang ini.
Oleh sebab itu Undang-undang ini diberi judul : Undang-Undang tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,
dan dapat disebut Undang-Undang Hak Tanggungan.
7. Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan,
yaitu :
a. tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak
Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk selanjutnya disebut
PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin;
b. tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya
Hak Tanggungan yang dibebankan.
Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, PPAT adalah pejabat umum
yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam
rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam
daerah kerjanya masing-masing. Dalam kedudukan sebagai yang disebutkan di
atas, maka akta-akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik.
Pengertian perbuatan hukum pembebanan hak atas tanah yang pembuatan aktanya
merupakan kewenangan PPAT, meliputi pembuatan akta pembebanan Hak Guna
Bangunan atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
Undang-Undang Pokok Agraria dan pembuatan akta dalam rangka pembebanan
Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang ini.
Dalam…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib hadir di
hadapan PPAT. Jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia wajib
menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan, disingkat SKMHT, yang berbentuk akta otentik. Pembuatan SKMHT
selain kepada Notaris, ditugaskan juga kepada PPAT yang keberadaannya sampai
pada wilayah kecamatan, dalam rangka memudahkan pemberian pelayanan kepada
pihak-pihak yang memerlukan.
Pada saat pembuatan SKMHT dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, harus sudah
ada keyakinan pada Notaris atau PPAT yang bersangkutan, bahwa pemberi Hak
Tanggungan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap
obyek Hak Tanggungan yang dibebankan, walaupun kepastian mengenai
dimilikinya kewenangan tersebut baru dipersyaratkan pada waktu pemberian Hak
Tanggungan itu didaftar.
Pada tahap pemberian Hak Tanggungan oleh pemberi Hak Tanggungan kepada
kreditor, Hak Tanggungan yang bersangkutan belum lahir. Hak Tanggungan itu
baru lahir pada saat dibukukannya dalam buku-tanah di Kantor Pertanahan. Oleh
karena itu kepastian mengenai saat didaftarnya Hak Tanggungan tersebut adalah
sangat penting bagi kreditor. Saat tersebut bukan saja menentukan kedudukannya
yang diutamakan terhadap kreditor-kreditor yang lain, melainkan juga menentukan
peringkatnya dalam hubungannya dengan kreditor-kreditor lain yang juga
pemegang Hak Tanggungan, dengan tanah yang sama sebagai jaminannya. Untuk
memperoleh kepastian mengenai saat pendaftarannya, dalam Undang-undang ini
ditentukan, bahwa tanggal buku-tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan adalah
tanggal hari ketujuh setelah penerimaan surat-surat yang diperlukan bagi
pendaftaran tersebut secara lengkap oleh Kantor Pertanahan, dan jika hari ketujuh
itu jatuh pada hari libur, maka buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari
kerja berikutnya.
Dalam rangka memperoleh kepastian mengenai kedudukan yang diutamakan bagi
kreditor pemegang Hak Tanggungan tersebut, ditentukan pula, bahwa Akta
Pemberian Hak Tanggungan beserta surat-surat lain yang diperlukan bagi
pendaftarannya, wajib dikirimkan oleh PPAT kepada Kantor Pertanahan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganannya. Demikian
pula pelaksanaan kuasa membebankan Hak Tanggungan yang dimaksudkan di atas
ditetapkan batas waktunya, yaitu 1 (satu) bulan untuk hak atas tanah yang sudah
terdaftar dan 3 (tiga) bulan untuk hak atas tanah yang belum terdaftar.
8. Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau accessoir
pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang
atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya
piutang yang dijamin pelunasannya.
Dalam…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
Dalam hal piutang yang bersangkutan beralih kepada kreditor lain, Hak
Tanggungan yang menjaminnya, karena hukum beralih pula kepada kreditor
tersebut. Pencatatan peralihan Hak Tanggungan tersebut tidak memerlukan akta
PPAT, tetapi cukup didasarkan pada akta beralihnya piutang yang dijamin.
Pencatatan peralihan itu dilakukan pada buku-tanah dan sertipikat Hak
Tanggungan yang bersangkutan, serta pada buku-tanah dan sertipikat hak atas
tanah yang dijadikan jaminan.
Demikian juga Hak Tanggungan menjadi hapus karena hukum, apabila karena
pelunasan atau sebab-sebab lain, piutang yang dijaminnya menjadi hapus. Dalam
hal ini pun pencatatan hapusnya Hak Tanggungan yang bersangkutan cukup
didasarkan pada pernyataan tertulis dari kreditor, bahwa piutang yang dijaminnya
hapus.
Pada buku-tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan dibubuhkan catatan
mengenai hapusnya hak tersebut, sedang sertipikatnya ditiadakan. Pencatatan
serupa, yang disebut pencoretan atau lebih dikenal sebagai "roya", dilakukan juga
pada buku-tanah dan sertipikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan.
Sertipikat hak atas tanah yang sudah dibubuhi catatan tersebut, diserahkan kembali
kepada pemegang haknya.
Dengan tidak mengabaikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang
berkepentingan, kesederhanaan administrasi pendaftaran Hak Tanggungan, selain
dalam hal peralihan dan hapusnya piutang yang dijamin, juga tampak pada
hapusnya hak tersebut karena sebab-sebab lain, yaitu karena dilepaskan oleh
kreditor yang bersangkutan, pembersihan obyek Hak Tanggungan berdasarkan
penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan hapusnya hak atas tanah
yang dijadikan jaminan.
Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Undang-undang ini
mengatur tata cara pencatatan peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan, termasuk
pencoretan atau roya.
9. Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam
pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum
ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku,
dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak
Tanggungan dalam Undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate
executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang
Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 258 Reglemen
Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van
het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura).
Sehubungan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Sehubungan dengan itu pada sertipikat Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai
surat-tanda-bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",
untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu sertipikat Hak
Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti grosse acte Hypotheek, yang
untuk eksekusi hypotheek atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam
melaksanakan ketentuan pasal-pasal kedua Reglemen di atas.
Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan
ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini,
bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,
peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang diatur dalam kedua Reglemen
tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.
10. Untuk memudahkan dan menyederhanakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan
Undang-undang ini bagi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan, kepada
Ketua Pengadilan Negeri diberikan kewenangan tertentu, yaitu : penetapan
memberikan kuasa kepada kreditor untuk mengelola obyek Hak Tanggungan,
penetapan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pembersihan obyek Hak
Tanggungan, dan pencoretan Hak Tanggungan.
11. Untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan, dalam Undang-undang ini diatur sanksi
administratif yang dikenakan kepada para pelaksanaan yang bersangkutan,
terhadap pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi berbagai ketentuan
pelaksanaan tugasnya masing-masing.
Selain dikenakan sanksi administratif tersebut di atas, apabila memenuhi syarat
yang diperlukan, yang bersangkutan masih dapat digugat secara perdata dan/atau
dituntut pidana.
12. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria yang
disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan mengatur berbagai hal baru
berkenaan dengan lembaga Hak Tanggungan sebagaimana telah diuraikan di
atas, yang cakupannya meliputi :
a. obyek Hak Tanggungan;
b. pemberi dan pemegang Hak Tanggungan;
c. tata cara pemberian, pendaftaran, peralihan, dan hapusnya Hak Tanggungan;
d. eksekusi Hak Tanggungan;
e. pencoretan Hak Tanggungan;
f. sanksi administratif;
dan dilengkapi pula dengan Penjelasan Umum serta Penjelasan Pasal demi Pasal.
Ketentuan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Hak
Tanggungan ini, terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang
sudah ada, sedang sebagian lagi masih perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan
Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan sifat tidak dapat dibagi-bagi dari Hak Tanggungan
adalah bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh obyek Hak
Tanggungan dan setiap bagian daripadanya. Telah dilunasinya sebagian dari
utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian obyek Hak
Tanggungan dari beban Hak Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan itu
tetap membebani seluruh obyek Hak Tanggungan untuk sisa utang yang
belum dilunasi.
Ayat (2)
Ketentuan ini merupakan perkecualian dari asas yang ditetapkan pada ayat
(1) untuk menampung kebutuhan perkembangan dunia perkreditan, antara
lain untuk mengakomodasi keperluan pendanaan pembangunan kompleks
perumahan yang semula menggunakan kredit untuk pembangunan seluruh
kompleks dan kemudian akan dijual kepada pemakai satu persatu,
sedangkan untuk membayarnya pemakai akhir ini juga menggunakan kredit
dengan jaminan rumah yang bersangkutan.
Sesuai ketentuan ayat ini apabila Hak Tanggungan itu dibebankan pada
beberapa hak atas tanah yang terdiri dari beberapa bagian yang
masing-masing merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri dan dapat
dinilai secara tersendiri, asas tidak dapat dibagi-bagi ini dapat disimpangi
asal hal itu diperjanjikan secara tegas dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan yang bersangkutan.
Pasal 3
Ayat (1)
Utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang
sudah ada maupun yang belum ada tetapi sudah diperjanjikan, misalnya
utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk
kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan bank garansi. Jumlahnya
pun dapat ditentukan secara tetap di dalam perjanjian yang bersangkutan
dan…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
dan dapat pula ditentukan kemudian berdasarkan cara perhitungan yang
ditentukan dalam perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang
yang bersangkutan, misalnya utang bunga atas pinjaman pokok dan
ongkos-ongkos lain yang jumlahnya baru dapat ditentukan kemudian.
Perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan utang-piutang dapat berupa
perjanjian pinjam meminjam maupun perjanjian lain, misalnya perjanjian
pengelolaan harta kekayaan orang yang belum dewasa atau yang berada di
bawah pengampuan, yang diikuti dengan pemberian Hak Tanggungan oleh
pihak pengelola.
Ayat (2)
Seringkali terjadi debitor berutang kepada lebih dari satu kreditor,
masing-masing didasarkan pada perjanjian utang-piutang yang berlainan,
misalnya kreditor adalah suatu bank dan suatu badan afiliasi bank yang
bersangkutan. Piutang para kreditor tersebut dijamin dengan satu Hak
Tanggungan kepada semua kreditor dengan satu akta pemberian Hak
Tanggungan. Hak Tanggungan tersebut dibebankan atas tanah yang sama.
Bagaimana hubungan para kreditor satu dengan yang lain, diatur oleh
mereka sendiri, sedangkan dalam hubungannya dengan debitor dan pemberi
Hak Tanggungan kalau bukan debitor sendiri yang memberinya, mereka
menunjuk salah satu kreditor yang akan bertindak atas nama mereka.
Misalnya mengenai siapa yang akan menghadap PPAT dalam pemberian
Hak Tanggungan yang diperjanjikan dan siapa yang akan menerima dan
menyimpan sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna
Bangunan adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
Hak Guna Bangunan meliputi Hak Guna Bangunan di atas tanah Negara, di
atas tanah Hak Pengelolaan, maupun di atas tanah Hak Milik.
Sebagaimana telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum angka 5, dua
unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek Hak
Tanggungan adalah :
a. hak tersebut sesuai ketentuannya yang berlaku wajib didaftar dalam
daftar umum, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan. Unsur ini
Bagian 5 dari 7
berkaitan dengan kedudukan diutamakan (preferent) yang diberikan
kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan terhadap kreditor lainnya.
Untuk itu harus ada catatan mengenai Hak Tanggungan tersebut pada
buku-tanah dan sertipikat hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga
setiap orang dapat mengetahuinya (asas publisitas), dan
b. hak…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
b. hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan,
sehingga apabila diperlukan dapat segera direalisasi untuk membayar
utang yang dijamin pelunasannya.
Sehubungan dengan kedua syarat di atas, Hak Milik yang sudah diwakafkan
tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, karena sesuai dengan hakikat
perwakafan, Hak Milik yang demikian sudah dikekalkan sebagai harta
keagamaan. Sejalan dengan itu, hak atas tanah yang dipergunakan untuk
keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya juga tidak dapat dibebani
Hak Tanggungan.
Ayat (2)
Hak Pakai atas tanah Negara yang dapat dipindahtangankan meliputi Hak
Pakai yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk
jangka waktu tertentu yang ditetapkan di dalam keputusan pemberiannya.
Walaupun di dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditentukan bahwa untuk
memindahtangankan Hak Pakai atas tanah Negara diperlukan izin dari
pejabat yang berwenang, namun menurut sifatnya Hak Pakai itu memuat
hak untuk memindahtangankan kepada pihak lain. Izin yang diperlukan dari
pejabat yang berwenang hanyalah berkaitan dengan persyaratan apakah
penerima hak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang Hak Pakai.
Mengenai kewajiban pendaftaran Hak Pakai atas tanah Negara, lihat
Penjelasan Umum angka 5.
Ayat (3)
Hak Pakai atas tanah Hak Milik baru dapat dibebani Hak Tanggungan
apabila hal itu sudah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan
ini diadakan, karena perkembangan mengenai Hak Pakai atas tanah Hak
Milik tergantung pada keperluannya di dalam masyarakat. Walaupun pada
waktu ini belum dianggap perlu mewajibkan pendaftaran Hak Pakai atas
tanah Hak Milik, sehingga hak tersebut tidak memenuhi syarat untuk
dibebani Hak Tanggungan, namun untuk menampung perkembangan di
waktu yang akan datang kemungkinan untuk membebankan Hak
Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak Milik tidak ditutup sama
sekali.
Lihat Penjelasan Umum angka 5.
Ayat (4)
Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 6, Hak
Tanggungan dapat pula meliputi bangunan, tanaman, dan hasil karya
misalnya candi, patung, gapura, relief yang merupakan satu kesatuan
dengan tanah yang bersangkutan. Bangunan yang dapat dibebani Hak
Tanggungan bersamaan dengan tanahnya tersebut meliputi bangunan yang
berada di atas maupun di bawah permukaan tanah misalnya basement, yang
ada hubungannya dengan hak atas tanah yang bersangkutan.
Ayat (5)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Ayat (5)
Sebagai konsekuensi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
pembebanan Hak Tanggungan atas bangunan, tanaman, dan hasil karya
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang pemiliknya lain daripada
pemegang hak atas tanah wajib dilakukan bersamaan dengan pemberian
Hak Tanggungan atas tanah yang bersangkutan dan dinyatakan di dalam
satu Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang ditandatangani bersama oleh
pemiliknya dan pemegang hak atas tanahnya atau kuasa mereka, keduanya
sebagai pihak pemberi Hak Tanggungan.
Yang dimaksud dengan akta otentik dalam ayat ini adalah Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan atas benda-benda yang merupakan satu
kesatuan dengan tanah untuk dibebani Hak Tanggungan bersama-sama
tanah yang bersangkutan.
Pasal 5
Ayat (1)
Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani lebih dari satu Hak
Tanggungan sehingga terdapat pemegang Hak Tanggungan peringkat
utama, peringkat kedua, dan seterusnya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan tanggal pendaftaran adalah tanggal buku tanah Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
Ayat (3)
Dalam hal lebih dari satu Hak Tanggungan atas satu obyek Hak
Tanggungan dibuat pada tanggal yang sama, peringkat Hak Tanggungan
tersebut ditentukan oleh nomor urut akta pemberiannya. Hal ini
dimungkinkan karena pembuatan beberapa Akta Pemberian Hak
Tanggungan tersebut hanya dapat dilakukan oleh PPAT yang sama.
Pasal 6
Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan
salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang
Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat
lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji
yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji,
pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui
pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak
Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap
menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.
Pasal 7…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Pasal 7
Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak
Tanggungan. Walaupun obyek Hak Tanggungan sudah berpindahtangan dan
menjadi milik pihak lain, kreditor masih tetap dapat menggunakan haknya
melakukan eksekusi, jika debitor cidera janji.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Karena lahirnya Hak Tanggungan adalah pada saat didaftarnya Hak
Tanggungan tersebut, maka kewenangan untuk melakukan perbuatan
hukum terhadap obyek Hak Tanggungan diharuskan ada pada pemberi Hak
Tanggungan pada saat pembuatan buku-tanah Hak Tanggungan. Untuk itu
harus dibuktikan keabsahan kewenangan tersebut pada saat didaftarnya Hak
Tanggungan yang bersangkutan. Lihat Penjelasan Umum angka 7.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Sesuai dengan sifat accessoir dari Hak Tanggungan, pemberiannya haruslah
merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang
menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya.
Perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang ini dapat dibuat
dengan akta di bawah tangan atau harus dibuat dengan akta otentik,
tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu.
Dalam hal hubungan utang-piutang itu timbul dari perjanjian utang-piutang
atau perjanjian kredit, perjanjian tersebut dapat dibuat di dalam maupun di
luar negeri dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat orang perseorangan
atau badan hukum asing sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan
untuk kepentingan pembangunan di wilayah negara Republik Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan hak lama adalah hak kepemilikan atas tanah
menurut hukum adat yang telah ada akan tetapi proses administrasi dalam
konversinya belum selesai dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi
adalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Mengingat…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
Mengingat tanah dengan hak sebagaimana dimaksud di atas pada waktu ini
masih banyak, pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah itu
dimungkinkan asalkan pemberiannya dilakukan bersamaan dengan
permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut. Kemungkinan ini
dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemegang hak atas tanah
yang belum bersertipikat untuk memperoleh kredit. Disamping itu,
kemungkinan di atas dimaksudkan juga untuk mendorong pensertipikatan
hak atas tanah pada umumnya.
Dengan adanya ketentuan ini berarti bahwa penggunaan tanah yang bukti
kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis masih
dimungkinkan sebagai agunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan ini menunjukkan
bagaimana caranya untuk meningkatkan pemberian agunan tersebut
menjadi Hak Tanggungan.
Pasal 11
Ayat (1)
Ketentuan ini menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk sahnya Akta
Pemberian Hak Tanggungan. Tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal
yang disebut pada ayat ini dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum. Ketentuan ini
dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialitas dari Hak Tanggungan, baik
mengenai subyek, obyek, maupun utang yang dijamin.
Huruf a
Apabila Hak Tanggungan dibebankan pula pada benda-benda yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah milik orang perseorangan
atau badan hukum lain daripada pemegang hak atas tanah, pemberi
Hak Tanggungan adalah pemegang hak atas tanah bersama-sama
pemilik benda tersebut.
Huruf b
Dengan dianggapnya kantor PPAT sebagai domisili Indonesia bagi
pihak yang berdomisili di luar negeri apabila domisili pilihannya
tidak disebut di dalam akta, syarat pencantuman domisili pilihan
tersebut dianggap sudah dipenuhi.
Huruf c
Penunjukan utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana
dimaksud pada huruf ini meliputi juga nama dan identitas debitor
yang bersangkutan.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
Huruf e
Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan sebagaimana
dimaksud pada huruf ini meliputi rincian mengenai sertipikat hak
atas tanah yang bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar
sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan, letak,
batas-batas, dan luas tanahnya.
Ayat (2)
Janji-janji yang dicantumkan pada ayat ini sifatnya fakultatif dan tidak
mempunyai pengaruh terhadap sahnya akta. Pihak-pihak bebas menentukan
untuk menyebutkan atau tidak menyebutkan janji-janji ini dalam Akta
Pemberian Hak Tanggungan.
Dengan dimuatnya janji-janji tersebut dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan yang kemudian didaftar pada Kantor Pertanahan, janji-janji
tersebut juga mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.
Huruf a dan b
Pemberi Hak Tanggungan masih diperbolehkan melaksanakan
kewenangan yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada huruf-huruf
ini sepanjang untuk itu telah diperoleh persetujuan tertulis dari
pemegang Hak Tanggungan.
Huruf c
Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan dapat
merugikan pemberi Hak Tanggungan. Oleh karena itu, janji tersebut
haruslah disertai persyaratan bahwa pelaksanaannya masih
memerlukan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Sebelum
mengeluarkan penetapan tersebut Ketua Pengadilan Negeri perlu
memanggil dan mendengar pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu
pemegang Hak Tanggungan dan pemberi Hak Tanggungan serta
debitor apabila pemberi Hak Tanggungan bukan debitor.
Huruf d
Dalam janji ini termasuk pemberian kewenangan kepada pemegang
Hak Tanggungan untuk atas biaya pemberi Hak Tanggungan
mengurus perpanjangan hak atas tanah yang dijadikan obyek Hak
Tanggungan untuk mencegah hapusnya Hak Tanggungan karena
hapusnya hak atas tanah, dan melakukan pekerjaan lain yang
diperlukan untuk menjaga agar obyek Hak Tanggungan tidak
berkurang nilainya yang akan mengakibatkan berkurangnya harga
penjualan sehingga tidak cukup untuk melunasi utang yang dijamin.
Huruf e…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
Huruf e
Untuk dipunyainya kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dicantumkan janji ini.
Huruf f
Janji ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang Hak
Tanggungan kedua dan seterusnya. Dengan adanya janji ini, tanpa
persetujuan pembersihan dari pemegang Hak Tanggungan kedua dan
seterusnya, Hak Tanggungan kedua dan seterusnya tetap membebani
obyek Hak Tanggungan, walaupun obyek itu sudah dieksekusi untuk
pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan pertama.
Huruf g
Yang dimaksud pada huruf ini adalah melepaskan haknya secara
sukarela.
Huruf h
Yang dimaksud pada huruf ini adalah pelepasan hak secara sukarela,
atau pencabutan hak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Janji ini penting untuk dapat memperoleh harga yang tinggi dalam
penjualan obyek Hak Tanggungan.
Huruf k
Tanpa dicantumkannya janji ini, sertipikat hak atas tanah yang
dibebani Hak Tanggungan diserahkan kepada pemberi Hak
Tanggungan.
Pasal 12
Ketentuan ini diadakan dalam rangka melindungi kepentingan debitor dan pemberi
Hak Tanggungan lainnya, terutama jika nilai obyek Hak Tanggungan melebihi
besarnya utang yang dijamin. Pemegang Hak Tanggungan dilarang untuk secara
serta merta menjadi pemilik obyek Hak Tanggungan karena debitor cidera janji.
Walaupun demikian tidaklah dilarang bagi pemegang Hak Tanggungan untuk
Bagian 6 dari 7
menjadi pembeli obyek Hak Tanggungan asalkan melalui prosedur yang diatur
dalam Pasal 20.
Pasal 13…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
Pasal 13
Ayat (1)
Salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas. Oleh Karena itu
didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk
lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan
terhadap pihak ketiga.
Ayat (2)
Dengan pengiriman oleh PPAT berarti akta dan warkah lain yang
diperlukan itu disampaikan ke Kantor Pertanahan melalui petugasnya atau
dikirim melalui pos tercatat. PPAT wajib menggunakan cara yang paling
baik dan aman dengan memperhatikan kondisi daerah dan fasilitas yang
ada, serta selalu berpedoman pada tujuan untuk didaftarnya Hak
Tanggungan itu secepat mungkin.
Warkah lain yang dimaksud pada ayat ini meliputi surat-surat bukti yang
berkaitan dengan obyek Hak Tanggungan dan identitas pihak-pihak yang
bersangkutan, termasuk di dalamnya sertipikat hak atas tanah dan/atau
surat-surat keterangan mengenai obyek Hak Tanggungan.
PPAT wajib melaksanakan ketentuan pada ayat ini karena jabatannya.
Sanksi atas pelanggarannya akan ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur jabatan PPAT.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Agar pembuatan buku-tanah Hak Tanggungan tersebut tidak berlarut-larut
sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dan
mengurangi jaminan kepastian hukum, ayat ini menetapkan satu tanggal
yang pasti sebagai tanggal buku-tanah itu, yaitu tanggal hari ketujuh
dihitung dari hari dipenuhinya persyaratan berupa surat-surat untuk
pendaftaran secara lengkap.
Ayat (5)
Dengan dibuatnya buku-tanah Hak Tanggungan, asas publisitas terpenuhi
dan Hak Tanggungan itu mengikat juga pihak ketiga.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
Ayat (2) dan ayat (3)
Irah-irah yang dicantumkan pada sertipikat Hak Tanggungan dan dalam
ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan
eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor
cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan
menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan Hukum
Acara Perdata.
Lihat Penjelasan Umum angka 9 dan penjelasan Pasal 26.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Sebagaimana telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum angka 7 pada
asasnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh
pemberi Hak Tanggungan. Hanya apabila benar-benar diperlukan, yaitu
dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT,
diperkenankan penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
Sejalan dengan itu, surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh
pemberi Hak Tanggungan dan harus memenuhi persyaratan mengenai
muatannya sebagaimana ditetapkan pada ayat ini. Tidak dipenuhinya syarat
ini mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum, yang
berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai
dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. PPAT wajib menolak
permohonan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, apabila
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak dibuat sendiri oleh
pemberi Hak Tanggungan atau tidak memenuhi persyaratan termaksud di
atas.
Huruf a
Yang dimaksud dengan tidak memuat kuasa untuk melakukan
perbuatan hukum lain dalam ketentuan ini, misalnya tidak memuat
kuasa untuk menjual, menyewakan obyek Hak Tanggungan, atau
memperpanjang hak atas tanah.
Huruf b…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
Huruf b
Yang dimaksud dengan pengertian substitusi menurut
Undang-undang ini adalah penggantian penerima kuasa melalui
pengalihan. Bukan merupakan substitusi, jika penerima kuasa
memberikan kuasa kepada pihak lain dalam rangka penugasan untuk
bertindak mewakilinya, misalnya Direksi Bank menugaskan
pelaksanaan kuasa yang diterimanya kepada Kepala Cabangnya atau
pihak lain.
Huruf c
Kejelasan mengenai unsur-unsur pokok dalam pembebanan Hak
Tanggungan sangat diperlukan untuk kepentingan perlindungan
pemberi Hak Tanggungan. Jumlah utang yang dimaksud pada huruf
ini adalah jumlah utang sesuai dengan yang diperjanjikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Tanah yang belum terdaftar adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (3). Batas waktu penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar ditentukan lebih
lama daripada tanah yang sudah didaftar pada ayat (3), mengingat
pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan pada hak atas tanah yang
belum terdaftar harus dilakukan bersamaan dengan permohonan
pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 10 ayat (3), yang terlebih dahulu perlu dilengkapi
persyaratannya.
Persyaratan bagi pendaftaran hak atas tanah yang belum terdaftar meliputi
diserahkannya surat-surat yang memerlukan waktu untuk memperolehnya,
misalnya surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan dari Kantor
Pertanahan bahwa tanah yang bersangkutan belum bersertipikat, dan apabila
bukti kepemilikan tanah tersebut masih atas nama orang yang sudah
meninggal, surat keterangan waris dan surat pembagian waris.
Ketentuan pada ayat ini berlaku juga terhadap tanah yang sudah
bersertipikat, tetapi belum didaftar atas nama pemberi Hak Tanggungan
sebagai pemegang hak atas tanah yang baru, yaitu tanah yang belum
didaftar peralihan haknya, pemecahannya, atau penggabungannya.
Ayat (5)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
Ayat (5)
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan mengingat kepentingan
golongan ekonomi lemah, untuk pemberian kredit tertentu yang ditetapkan
Pemerintah seperti kredit program, kredit kecil, kredit pemilikan rumah,
dan kredit lain yang sejenis, batas waktu berlakunya Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) tidak berlaku. Penentuan batas waktu berlakunya Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan untuk jenis kredit tertentu tersebut
dilakukan oleh Menteri yang berwenang di bidang pertanahan setelah
mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Keuangan,
Gubernur Bank Indonesia, dan pejabat lain yang terkait.
Ayat (6)
Ketentuan mengenai batas waktu berlakunya Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan dimaksudkan untuk mencegah berlarut-larutnya waktu
pelaksanaan kuasa itu. Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan dibuatnya
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan baru.
Pasal 16
Ayat (1)
Cessie adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditor
pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain.
Subrogasi adalah penggantian kreditor oleh pihak ketiga yang melunasi
utang debitor.
Yang dimaksud dengan sebab-sebab lain adalah hal-hal lain selain yang
dirinci pada ayat ini, misalnya dalam hal terjadi pengambilalihan atau
penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan beralihnya piutang dari
perusahaan semula kepada perusahaan yang baru.
Karena beralihnya Hak Tanggungan yang diatur dalam ketentuan ini terjadi
karena hukum, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat
oleh PPAT. Pencatatan beralihnya Hak Tanggungan ini cukup dilakukan
berdasarkan akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin
kepada kreditor yang baru.
Lihat Penjelasan Umum angka 8.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Sesuai dengan sifat accessoir dari Hak Tanggungan, adanya Hak
Tanggungan tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya.
Apabila piutang itu hapus karena pelunasan atau sebab-sebab lain, dengan
sendirinya Hak Tanggungan yang bersangkutan menjadi hapus juga.
Selain itu, pemegang Hak Tanggungan dapat melepaskan Hak
Tanggungannya dan hak atas tanah dapat hapus, yang mengakibatkan
hapusnya Hak Tanggungan.
Hak atas tanah dapat hapus antara lain karena hal-hal sebagaimana disebut
dalam Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau peraturan
perundang-undangan lainnya. Dalam hal Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, atau Hak Pakai yang dijadikan obyek Hak Tanggungan berakhir
jangka waktu berlakunya dan diperpanjang berdasarkan permohonan yang
diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, Hak Tanggungan
dimaksud tetap melekat pada hak atas tanah yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Ketentuan ini diadakan dalam rangka melindungi kepentingan pembeli
obyek Hak Tanggungan, agar benda yang dibelinya terbebas dari Hak
Tanggungan yang semula membebaninya, jika harga pembelian tidak
mencukupi untuk melunasi utang yang dijamin.
Ayat (2)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 22 -
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Para pemegang Hak Tanggungan yang tidak mencapai kesepakatan perlu
berusaha sebaik-baiknya untuk mencapai kesepakatan mengenai
pembersihan obyek Hak Tanggungan sebelum masalahnya diajukan
pembeli kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila diperlukan, dapat
diminta jasa penengah yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Dalam menetapkan pembagian hasil penjualan obyek Hak Tanggungan dan
peringkat para pemegang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada
ayat ini Ketua Pengadilan Negeri harus memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 5.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Ketentuan ayat ini merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan
oleh Undang-undang ini bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan
dalam hal harus dilakukan eksekusi.
Pada prinsipnya setiap eksekusi harus dilaksanakan dengan melalui
pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga
yang paling tinggi untuk obyek Hak Tanggungan. Kreditor berhak
mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan obyek Hak
Tanggungan. Dalam hal hasil penjualan itu lebih besar daripada piutang
tersebut yang setinggi-tingginya sebesar nilai tanggungan, sisanya menjadi
hak pemberi Hak Tanggungan.
Ayat (2)
Dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan
menghasilkan harga tertinggi, dengan menyimpang dari prinsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kemungkinan melakukan
eksekusi melalui penjualan di bawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati
oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, dan syarat yang ditentukan
pada ayat (3) dipenuhi. Kemungkinan ini dimaksudkan untuk mempercepat
penjualan obyek Hak Tanggungan dengan harga penjualan tertinggi.
Ayat (3)
Persyaratan yang ditetapkan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi
pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya pemegang Hak Tanggungan
kedua, ketiga, dan kreditor lain dari pemberi Hak Tanggungan.
Pengumuman…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -
Pengumuman dimaksud dapat dilakukan melalui surat kabar atau media
massa lainnya, misalnya radio, televisi, atau melalui kedua cara tersebut.
Jangkauan surat kabar dan media massa yang dipergunakan haruslah
meliputi tempat letak obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan tanggal pemberitahuan tertulis adalah tanggal
pengiriman pos tercatat, tanggal penerimaan melalui kurir, atau tanggal
pengiriman facsimile. Apabila ada perbedaan antara tanggal pemberitahuan
dan tanggal pengumuman yang dimaksud pada ayat ini, jangka waktu satu
bulan dihitung sejak tanggal paling akhir di antara kedua tanggal tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Untuk menghindarkan pelelangan obyek Hak Tanggungan, pelunasan utang
dapat dilakukan sebelum saat pengumuman lelang dikeluarkan.
Pasal 21
Ketentuan ini lebih memantapkan kedudukan diutamakan pemegang Hak
Tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi Hak
Tanggungan terhadap obyek Hak Tanggungan.
Pasal 22
Ayat (1)
Hak Tanggungan telah hapus karena peristiwa-peristiwa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18. Pencoretan catatan atau roya Hak Tanggungan
dilakukan demi ketertiban administrasi dan tidak mempunyai pengaruh
Bagian 7 dari 7
hukum terhadap Hak Tanggungan yang bersangkutan yang sudah hapus.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pejabat pada ayat ini adalah PPAT dan notaris yang
disebut di dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Pemberian sanksi kepada
pejabat tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan
yang dimaksud pada ayat (4). Jenis-jenis hukumannya disesuaikan dengan
berat ringannya pelanggaran.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penyesuaian buku-tanah dan sertipikat Hak Tanggungan diatur lebih lanjut
dengan peraturan perundang-undangan.
Sebelum buku-tanah dan sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan
disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
eksekusi dan pencoretannya dilakukan menurut ketentuan yang berlaku
sebelum Undang-undang ini diundangkan.
Ayat (3)
Termasuk dalam pengertian surat kuasa membebankan hipotik yang
dimaksud pada ayat ini adalah surat kuasa untuk menjaminkan tanah.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 25 -
Pasal 26
Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada dalam
pasal ini, adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 Reglemen
Indonesia yang Diperbarui (Het Herzienen Indonesisch Reglement, Staatsblad
1941-44) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan
Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java
en Madura, Staatsblad 1927-227).
Ketentuan dalam Pasal 14 yang harus diperhatikan adalah bahwa grosse acte
Hypotheek yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hypotheek, dalam hal
Hak Tanggungan adalah sertipikat Hak Tanggungan.
Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang belum ada,
adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus eksekusi Hak
Tanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenai eksekusi hypotheek
atas tanah yang disebut di atas.
Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 9, ketentuan peralihan
dalam Pasal ini memberikan ketegasan, bahwa selama masa peralihan tersebut,
ketentuan hukum acara di atas berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, dengan
penyerahan sertipikat Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya.
Pasal 27
Dengan ketentuan ini Hak Tanggungan dapat dibebankan pada Rumah Susun dan
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang didirikan di atas tanah Hak Pakai atas
tanah Negara.
Lihat Penjelasan Umum angka 5.
Pasal 28
Peraturan pelaksanaan yang perlu dikeluarkan antara lain adalah mengenai jabatan
PPAT.
Lihat Penjelasan Umum angka 12.
Pasal 29
Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan mengenai Credietverband
seluruhnya tidak diperlukan lagi. Sedangkan ketentuan mengenai Hypotheek yang
tidak berlaku lagi hanya yang menyangkut pembebanan hypotheek atas hak atas
tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas