NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 3
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia
usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya
ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai
lembaga jaminan;
b. bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan
sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum
diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan
komprehensif;
c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu
pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta
mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang
berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap
mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan
pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang
tentang Jaminan Fidusia;
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA
BAB I
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik
benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan
Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia
terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaan.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik
yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang
tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak
dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang
mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan
Fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan
dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang
lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian
atau undang-undang.
9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau
undang-undang.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan
untuk membebani Benda Jaminan Fidusia.
Pasal 3
Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:
a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan,
sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan
jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua
puluh) M3 atau lebih;
c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
d. Gadai.
BAB III
PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN DAN
HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA
Bagian Pertama
Pembebanan Jaminan Fidusia
Pasal 4
Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanian
pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi
suatu prestasi.
Pasal 5
(1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta
notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan
Fidusia.
(2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 6
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
d. nilai penjaminan; dan
e nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Pasal 7
Utang yang pelunasannya dajamin dengan fidusia dapat berupa:
a. utang yang telah ada;
b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan
dalam jumlah tertentu; dan
c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya
berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban
memenuhi suatu prestasi.
Pasal 8
Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima
Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.
Pasal 9
(1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau
jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat
jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
(2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh
kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu
dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.
Pasal 10
Kecuali diperjanjikan lain:
a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia.
b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Bagian Kedua
Pendaftaran Jaminan Fidusia
Pasal 11
(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di
luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.
Pasal 12
(1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
(2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta
dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik
Indonesia.
(3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
(4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia
untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan
Keputusan Presiden.
Pasal 13
(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima
Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerimaan Fidusia, kuasa atau
wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan
Fidusia.
(2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
memuat:
a. indentitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
b. tanggal, nomor akta Jaminana Fidusia, nama, dan tempat
kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
c. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
e. nilai penjaminan; dan
f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
(3) Kantor Pendaftaran Fidusia memuat Jaminan Fidusia dalam Buku
Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
permohonan pendaftaran.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan
Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
(1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada
Penerima Fidusia Sertifikat Jaminana Fidusia pada tanggal yang
sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
(2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar
Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2).
(3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal
dicatatnya Jaminana Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.
Pasal 15
(1) Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk
menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas
kekuasaannya sendiri.
Pasal 16
(1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan
pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran
Fidusia.
(2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal
penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan
perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan
Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Sertifikat Jaminan Fidusia.
Pasal 17
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7-
Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.
Pasal 18
Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.
Bagian Ketiga
Pengalihan Jaminan Fidusia
Pasal 19
(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijaminan dengan fidusia
mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban
Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
(2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Pasal 20
Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali
pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Pasal 21
(1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi
objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim
dilakukan dalam usaha perdagangan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku,
apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atas Pemberi
Fidusia pihak ketiga.
(3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi
Fidusia dengan objek yang setara.
(4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan
atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia
pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.
Pasal 22
Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut
mengetahui adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa
pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai
dengan harga pasar.
Pasal 23
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia
dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau
mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau
melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak
berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.
Pasal 24
Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan
atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan
kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum
sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia.
Bagian Keempat
Hapusnya Jaminan Fidusia
Pasal 25
(1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:
a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
(2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak
menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf b.
(3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran
Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9-
utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia tersebut.
Pasal 26
(1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam
pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan
Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
(2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang
menyatakan Sertifikat keterangan yang menyatakan Sertifikat
Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
BAB IV
HAK MENDAHULU
Pasal 27
(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor
lainnya.
(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas
hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena
adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.
Pasal 28
Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari
1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang
Bagian 2 dari 3
lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
BAB V
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
Pasal 29
(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan
cara:
a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara
demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan
para pihak.
(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalama ayat (1) huruf
c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan
secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada
pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam
2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.
Pasal 30
Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.
Pasal 31
Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda
perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa,
penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 32
Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.
Pasal 33
Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Pemberi Fidusia untuk
memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor
cidera janji, batal demi hukum.
Pasal 34
(1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima
Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi
Fidusia.
(2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang,
debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah,
menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara
menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak
tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Pasal 36
Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan
Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah).
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37
(1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah
ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
(2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua
perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban
pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 ayat (1).
(3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia
tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang ini.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Pasal 38
Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang
ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap
berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah
Undang-undang ini diundangkan.
Pasal 40
Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.
Pasal 41
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA TAHUN 1999 NOMOR 168.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA
I. UMUM
1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan
salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan
meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan
baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum,
memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan
pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian
besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui
kegiatan pinjam meminjam.
2. Selama ini, kegiatan pijam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau
hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai
pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan credietverband. Di samping itu,
hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai,
Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan
dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992
tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang
dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan
Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang
Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat
dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai
atas tanah negara.
Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda
sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. bentuk jaminan ini
digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses
pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin
adanya kepastian hukum.
Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk
menguasai Benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang
dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya,
Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang
berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya,
Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang
tak berwujud, maupun benda tak bergerak.
3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu
kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang
berkepentingan.
Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para
pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya
karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak
yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang
telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima
Fidusia.
Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan
(inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.
Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,
maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian
yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan
benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan
sebagaimana dimaksud ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan.
Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna
memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan
pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada
Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak
kepada pihak Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran
yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak
Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda
tersebut.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Huruf a
Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang
tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor
4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminaan Fidusia.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 4
Yang dimaksud dengan "prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan
sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan
uang.
Pasal 5
Ayat (1)
Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga
dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Huruf a
Yang dimaksud dengan "identitas" dalam pasal ini adalah meliputi nama lengkap,
agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis
kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai macam
perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
Huruf c.
Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan
dengan mengidentifikasikan Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti
kepemilikannya.
Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam
persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok
bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta
Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda
tersebut.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen",
misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk
kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
Huruf c
Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman
pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.
Pasal 8
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu
Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.
Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari
Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan
Fidusia dari Pemberi Fidusia.
Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap
mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali
Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.
Pasal 9
Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini
secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di
kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini dijamin fleksibilitas yang
berkenaan dengan ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi
pelunasan utang.
Pasal 10
Huruf a
Yang dimaksud dengan "hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminana Fidusia"
adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.
Huruf b
Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu
diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.
Pasal 11
Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan ditempat
kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang
berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk
memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap
kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.
Pasal 12
Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen
Kehakiman dan bukan instansi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.
Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara
bertahap, sesuai dengan keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara
Republik Indoensia.
Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap Daerah Tingkat II
maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi
seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya.
Bagian 3 dari 3
Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II, dapat disesuaikan
dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan
penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran
jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud
lainnya.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah
langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta
mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.
Ayat (3)
Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya
yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu dalam
Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi
Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.
Pasal 16
Ayat (1)
Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminaan Fidusia,
harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan
dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia
usaha.
Ayat (2)
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
Pasal 17
Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga,
tidak memungkinkan atas Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak
kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "cessie"
yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah
tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima
Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas
piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.
Pasal 20
Ketentuan ini mencakup prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari
peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas
kebendaan (in rem).
Pasal 21
Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan
benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk
menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan tersebut
wajib diganti dengan objek yang setara.
Yang dimaksud dengan"mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau
menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.
Yang dimaksud dengan"setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya.
Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang
berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia maupun perjanjian
jaminan lainnya.
Pasal 22
Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di
pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya
penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.
Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "menggabungkan" adalah penyatuan bagian-bagian dari
Benda tersebut.
Yang dimaksud dengan "mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan
dengan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan" misalnya
mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan
Fidusia.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7-
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Sesuai dengan ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia
tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang
tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan
sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.
Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti
hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.
Ayat (2)
Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut
diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia
tersebut.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia
merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu,
ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak
mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
meminta bantuan pihak yang berwenang.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat(3)
Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanijan Jaminan Fidusia yang tidak
didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun
di luar kepailitan dan atau likuidasi.
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9-
Pasal 41
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3889