NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Uu 5-1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Pemerintah Republik Indonesia
Teks ekstraksi PDF resmi. Seluruh bagian dokumen yang tersedia pada halaman sumber disertakan; cocokkan kutipan dengan PDF. Bukan naskah konsolidasi.
Catatan sumber ↗Bagian 1 dari 4
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara
hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk
mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang
tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
b. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan
peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan
kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan;
c. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan
hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3344);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4358);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4359);
Dengan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA
USAHA NEGARA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986
Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
menurut Undang-Undang ini:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan
hukum perdata;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan
yang bersifat umum;
c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan
persetujuan;
d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan
perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara
Nasional Indonesia;
g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di
daerah mengenai hasil pemilihan umum.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
Pasal 4
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata
Usaha Negara.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota
Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah
Kabupaten/Kota.
(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di
ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah
Provinsi.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan
finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus
sengketa Tata Usaha Negara.
5. Ketentuan Pasal 9 substansi tetap, penjelasan pasal dihapus
sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal angka 5.
6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal
9A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9A
Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan
pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12
(1) Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas
kekuasaan kehakiman.
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta
pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-Undang
ini.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
Pasal 13
(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan
oleh Ketua Mahkamah Agung.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam
memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
(1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
d. sarjana hukum;
e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis
Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang
yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai
Komunis Indonesia.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri
yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara.
10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara, seorang Hakim harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h;
b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
c. berpengalaman . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai
Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, atau 15
(lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara;
d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5
(lima) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4
(empat) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara atau 2 (dua) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara.
11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan
oleh Ketua Mahkamah Agung.
12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17
(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan
Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji
menurut agamanya.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbunyi sebagai berikut:
Sumpah :
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi
kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut
Undang-undang . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."
Janji :
"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan
memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan
segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."
(3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara.
(4) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
serta Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diambil sumpah
atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
(5) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpah
atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 18
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang,
Hakim tidak boleh merangkap menjadi:
a. pelaksana putusan pengadilan;
b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu
perkara yang diperiksa olehnya;
c. pengusaha.
(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya karena :
a. permintaan sendiri;
b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
c. telah . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil
Ketua, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 65
(enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal
dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya oleh Presiden.
15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan
tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana
kejahatan;
b. melakukan perbuatan tercela;
c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan
tugas pekerjaannya;
d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. melanggar larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal
18.
(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan
Majelis Kehormatan Hakim.
(3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja
Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri
diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.
16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan
sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.
17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Pasal 22
(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum
diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari
jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2).
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
18. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26
Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau
ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan
Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana mati; atau
Bagian 2 dari 4
c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap
keamanan negara.
19. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum;
e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai
Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda
Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat sebagai Wakil
Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
f. sehat jasmani dan rohani.
20. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut :
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf f;
b. berijazah sarjana hukum; dan
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai
Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau 3 (tiga) tahun
sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.
21. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 30
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai
Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara.
22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf f;
b. berijazah sarjana hukum; dan
c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai
Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3 (tiga) tahun sebagai
Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menjabat
sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara.
23. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
Pasal 32
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tata
Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara.
24. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 3
(tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, atau
menjabat sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara.
25. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai
pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
26. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
b. berpengalaman . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara atau 8
(delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara.
27. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 36
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang,
Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan
pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia
bertindak sebagai Panitera.
(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut oleh Mahkamah Agung.
28. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti
Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh
Mahkamah Agung.
29. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38
(1) Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera,
Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpah atau
janji menurut agamanya oleh Ketua Pengadilan yang
bersangkutan.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa
saya, untuk memperoleh jabatan ini, langsung atau tidak
langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga,
tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada
siapapun juga.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali
akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun
juga suatu janji atau pemberian.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai
dasar negara dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar
Negara . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-
undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan
menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan
dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam
melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera,
Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur
dalam menegakkan hukum dan keadilan”.
30. Di antara Pasal 39 dan Bagian Ketiga Sekretaris disisipkan Bagian
Kedua baru yakni Bagian Kedua A Jurusita yang berisi 5 (lima)
pasal yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, dan Pasal
39E sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua A
Jurusita
Pasal 39A
Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya
Jurusita.
Pasal 39B
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum;
e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai
Jurusita Pengganti; dan
f. sehat jasmani dan rohani.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang
calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai
pegawai negeri pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pasal 39C . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
Pasal 39C
(1) Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara diangkat dan
diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua
Pengadilan yang bersangkutan.
(2) Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
Pengadilan yang bersangkutan.
Pasal 39D
(1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita atau Jurusita
Pengganti wajib diambil sumpah atau janji menurut agamanya
oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa
saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak
langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga,
tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada
siapapun juga.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali
akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun
juga sesuatu janji atau pemberian.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan
akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai
dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi
Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan
menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan
dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam
melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya, seperti layaknya bagi seorang Jurusita atau Jurusita
Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan
hukum dan keadilan”.
Pasal 39E
(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang,
Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan
pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia
sendiri berkepentingan.
(2) Jurusita. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
(2) Jurusita tidak boleh merangkap menjadi advokat.
(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih
lanjut oleh Mahkamah Agung.
31. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42
Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tata
Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
d. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda hukum atau sarjana
muda administrasi;
e. berpengalaman di bidang administrasi pengadilan; dan
f. sehat jasmani dan rohani.
32. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 44
Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh
Mahkamah Agung.
33. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 45
(1) Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris dan Wakil
Sekretaris diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh
Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa
saya, untuk diangkat menjadi Sekretaris/Wakil Sekretaris akan
setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menaati peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas
kedinasan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan senantiasa
menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan
martabat Sekretaris/Wakil Sekretaris, serta akan senantiasa
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
sendiri, seseorang atau golongan.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memegang rahasia
sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya
rahasiakan.”
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan bekerja dengan
jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan
negara.”
34. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 46
(1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi
umum Pengadilan.
(2) Ketentuan mengenai tugas serta tanggung jawab, susunan
organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut dengan
Keputusan oleh Mahkamah Agung.
35. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 53
(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang
berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
direhabilitasi.
(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik.
36. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
Pasal 116
Bagian 3 dari 4
(1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat
tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua
Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama
selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
(2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9)
huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan
ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat
mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan
memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan
tersebut.
(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa
berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi
administratif.
(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media
massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
37. Ketentuan Pasal 118 dihapus.
38. Di antara Pasal 143 dan Bab VII Ketentuan Penutup disisipkan satu
pasal baru yakni Pasal 143A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 143A . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -
Pasal 143A
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-
undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan
Undang-Undang ini.
39. Penjelasan Umum yang menyebut "Pemerintah" dan "Departemen
Kehakiman" diganti menjadi "Ketua Mahkamah Agung."
Pasal II
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 35
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
UMUM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan
bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah membawa
perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga
membawa konsekuensi perlunya pembentukan atau perubahan seluruh perundang-
undangan di bidang kekuasaan kehakiman. Pembentukan atau perubahan
perundang-undangan tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip
kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman
yang telah dilakukan adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.
Sehubungan dengan hal tersebut telah diubah pula Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung perlu pula dilakukan perubahan. Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum,
baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi,
administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan
tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perubahan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut :
1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan Tata
Usaha Negara;
2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
3. pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
4. pengaturan pengawasan terhadap hakim;
5. penghapusan ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak ketiga
dalam suatu sengketa;
6. adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya untuk menyesuaikan terhadap
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 2
Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan
Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup
kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara.
Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis
Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat
digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
menurut Undang-Undang ini.
Huruf a
Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan
hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut
masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah
dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum
perdata.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum”
adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang
dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan
berlakunya mengikat setiap orang.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara
yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan
untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi
atasan. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan
adminstratif yang bersifat preventif dan keseragaman
kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar
keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya
Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan
instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar
menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan
karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat
hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu.
Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi
sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan
Negeri.
Huruf d
Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara
lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana
bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si
korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu
merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka
Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya
syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu
mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera
mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut
kepadanya.
Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau
Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan
terhadap tersangka.
Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum
pidana ialah umpamanya perintah jaksa untuk melakukan
penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak
pidana ekonomi.
Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga
macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat
dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan
umum.
Huruf e
Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini
umpamanya:
1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang
mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang
didasarkan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan
perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut
merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah
warisan yang diperebutkan oleh para pihak.
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar
putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris,
setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas
dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-
Undang Peradilan Umum.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 4
Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap
orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan
hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha
Negara.
Angka 3
Pasal 6
Ayat (1)
Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha
Negara berada di ibukota Kabupaten/Kota, yang daerah
hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi
tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 7
Cukup jelas.
Angka 5
Pasal 9
Cukup jelas.
Angka 6 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Angka 6
Pasal 9A
Yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah deferensiasi atau
spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya
pengadilan pajak.
Angka 7
Pasal 12
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengawasan umum” adalah
meliputi pengawasan melekat (built-in control) yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 9
Pasal 14
Cukup jelas.
Angka 10
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “lulus eksaminasi” dalam
ketentuan ini adalah penilaian yang dilakukan oleh
Mahkamah Agung terhadap putusan yang dijatuhkan
oleh hakim yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 11 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Angka 11
Pasal 16
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 17
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 18
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Pemberhentian dengan hormat Hakim Pengadilan atas
permintaan sendiri mencakup pengertian pengunduran
diri dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak
berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah
tangganya sendiri. Pada hakekatnya situasi, kondisi,
suasana, dan keteraturan hidup rumah tangga setiap
Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang
penting peranannya dalam usaha membantu
meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani terus
menerus” adalah sakit yang menyebabkan yang
bersangkutan ternyata tidak mampu lagi melakukan
tugas kewajibannya dengan baik.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah misalnya
yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar
dalam menjalankan tugasnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 15 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
Angka 15
Pasal 20
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan”
adalah tindak pidana yang ancaman pidananya paling
singkat 1 (satu) tahun.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela”
adalah apabila hakim yang bersangkutan karena sikap,
Bagian 4 dari 4
perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di
luar pengadilan merendahkan martabat hakim.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tugas pekerjaannya” adalah
semua tugas yang dibebankan kepada yang
bersangkutan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan
alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan,
yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela
diri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 21
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini terhitung
sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberhentian
sementara.
Angka 18 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
Angka 18
Pasal 26
Cukup jelas.
Angka 19
Pasal 28
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “sarjana muda hukum” termasuk
mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum
sederajat dengan sarjana muda dan dianggap cakap untuk
jabatan itu.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 29
Cukup jelas.
Angka 21
Pasal 30
Cukup jelas.
Angka 22
Pasal 31
Cukup jelas.
Angka 23
Pasal 32
Cukup jelas.
Angka 24
Pasal 33
Cukup jelas.
Angka 25 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Angka 25
Pasal 34
Cukup jelas.
Angka 26
Pasal 35
Cukup jelas.
Angka 27
Pasal 36
Ketentuan ini berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda,
dan Panitera Pengganti.
Angka 28
Pasal 37
Cukup jelas.
Angka 29
Pasal 38
Cukup jelas.
Angka 30
Pasal 39A
Dalam hal tenaga Jurusita di Pengadilan Tata Usaha Negara
kurang memadai, maka pelaksanaan tugas Jurusita dibantu oleh
Panitera Pengganti.
Pasal 39B
Cukup jelas.
Pasal 39C
Cukup jelas.
Pasal 39D
Cukup jelas.
Pasal 39E
Cukup jelas.
Angka 31
Pasal 42
Cukup jelas.
Angka 32 . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
Angka 32
Pasal 44
Cukup jelas.
Angka 33
Pasal 45
Cukup jelas.
Angka 34
Pasal 46
Cukup jelas.
Angka 35
Pasal 53
Ayat (1)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang
atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai
subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan
Tata Usaha Negara.
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.
Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang
kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata
Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang
bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat
Keputusan Tata Usaha Negara.
Gugatan yang diajukan disyaratkan dalam bentuk tertulis
karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan
para pihak selama pemeriksaan.
Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan
keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan
yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam
bentuk tertulis.
Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka
apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha
Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang
berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal
atau tidak sah.
Tuntutan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan
ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja
dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa
tuntutan rehabilitasi.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan
yang baik” adalah meliputi asas:
- kepastian hukum;
- tertib penyelenggaraan negara;
- keterbukaan;
- proporsionalitas;
- profesionalitas;
- akuntabilitas,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Angka 36
Pasal 116
Ayat (1)
Meskipun putusan Pengadilan belum memperoleh kekuatan
hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh
salinan putusan yang dibubuhi catatan Panitera bahwa
putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
Tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak saat
putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan
dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah
pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang
ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan
dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan
gugatan penggugat.
Ayat (5) . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
Ayat (5)
Cukup jelas.
Angka 37
Pasal 118
Cukup jelas.
Angka 38
Pasal 143A
Cukup jelas.
Angka 39
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4380.