NASKAH LENGKAP · TERSIMPAN DI AHM
PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DAN INTEGRASI BISNIS DIGITAL: JUAL BELI CRYPTOCURRENCY DALAM CYBERLAW, DAN KEBIJAKAN CYBERSECURITY NASIONAL
Seri Mughni Sulubara, Rizky Maulana, Nurkhalisah Nurkhalisah
Buku berbahasa Indonesia, Penerbit Tahta Media, lisensi CC BY-NC 4.0. Untuk penggunaan nonkomersial dengan atribusi. Cocokkan kutipan dan tata letak dengan PDF.
Catatan sumber ↗
CC BY-NC 4.0 — atribusi penulis/penerbit dan penggunaan nonkomersial. PDF asli disertakan; teks diekstrak untuk membaca. Lisensi penerbit ↗
Bagian 1 dari 5
PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DAN INTEGRASI BISNIS
DIGITAL: JUAL BELI CRYPTOCURRENCY DALAM CYBERLAW,
DAN KEBIJAKAN CYBERSECURITY NASIONAL
Seri Mughni Sulubara
Rizky Maulana
Nurkhalisah
Tahta Media Group
ii
PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DAN INTEGRASI BISNIS DIGITAL:
JUAL BELI CRYPTOCURRENCY DALAM CYBERLAW, DAN KEBIJAKAN
CYBERSECURITY NASIONAL
Penulis:
Seri Mughni Sulubara
Rizky Maulana
Nurkhalisah
Desain Cover:
Tahta Media
Editor:
Tahta Media
Proofreader:
Tahta Media
Ukuran:
vii, 151, Uk: 15,5 x 23 cm
QRCBN: 62-415-4653-217
Cetakan Pertama:
Februari 2026
Hak Cipta 2026, Pada Penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan
Copyright © 2026 by Tahta Media Group
All Right Reserved
PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557
email: [email protected]
website: http://store.tahtamedia.co.id/
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)
iii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku monograf yang berjudul
"Perlindungan Hukum Perdata dan Integrasi Bisnis Digital: Jual Beli
Cryptocurrency dalam Cyberlaw, dan Kebijakan Cybersecurity Nasional" ini
dapat diselesaikan dengan baik.
Buku ini disusun sebagai wujud kontribusi akademik dalam menjawab
tantangan hukum modern yang timbul akibat perkembangan pesat teknologi
informasi dan ekonomi digital. Maraknya transaksi aset kripto di era
transformasi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik
bisnis, keuangan, dan perlindungan hukum perdata di Indonesia. Oleh karena
itu, dibutuhkan kerangka hukum yang adaptif dan terintegrasi agar
perkembangan inovasi digital sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan hukum.
Dalam buku ini, penulis mengkaji secara komprehensif aspek
perlindungan hukum perdata dalam transaksi jual beli cryptocurrency,
keterkaitannya dengan cyberlaw, serta relevansinya terhadap kebijakan
nasional di bidang keamanan siber (cybersecurity). Pembahasan tersebut
diharapkan dapat memperkaya wacana akademik dan menjadi rujukan bagi
mahasiswa, praktisi hukum, regulator, serta masyarakat umum yang
berkepentingan dalam bidang hukum siber dan bisnis digital.
Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, baik dalam bentuk bimbingan, data, maupun masukan
selama proses penyusunan monograf ini. Semoga karya ini dapat memberikan
manfaat dan menjadi inspirasi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia,
khususnya dalam memahami dinamika hukum di era ekonomi digital.
Medan, Bireun 2026
Penulis
Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................... iv
DAFTAR ISI .................................................................................................. v
BAB 1 PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang Masalah.................................................................. 5
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................... 9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan ...................................................... 11
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan ......................................................... 17
1.5 Metode Buku dan Pendekatan Hukum .......................................... 19
BAB 2 KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL ............................ 21
2.1 Konsep Dasar Perlindungan Hukum Perdata ................................ 21
2.2 Teori Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Transaksi Digital ... 25
2.3 Konsep Bisnis Digital dan Transformasi Ekonomi ....................... 29
2.4 Kriptografi, Blockchain, dan Dasar Teknologi Cryptocurrency ... 31
2.5 Cyberlaw: Prinsip, Ruang Lingkup, dan Perkembangannya......... 35
2.6 Cybersecurity dan Kedaulatan Digital Nasional ........................... 37
BAB 3 HUKUM PERDATA DALAM ERA DIGITAL ............................. 40
3.1 Perkembangan Hukum Perdata dalam Ekonomi Digital............... 40
3.2 Kedudukan Subjek Hukum Digital: Individu dan Badan Hukum . 43
3.3 Perkembangan Regulasi Cryptocurrency Di Indonesia dan Evolusi
Kebijakan Cybersecurity serta Kontrak Elektronik (E-Contract)
dalam Perspektif KUHPerdata ...................................................... 46
3.4 Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Perspektif KUHPerdata . 51
3.5 Prinsip Itikad Baik dan Kewajaran dalam Transaksi Digital ........ 53
3.6 Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Daring ........................ 55
BAB 4 BISNIS DIGITAL DAN KRIPTOEKONOMI ................................ 58
4.1 Dinamika Bisnis Digital di Indonesia ........................................... 58
4.2 Ekosistem Cryptocurrency dan Aset Digital ................................. 61
4.3 Model Bisnis Berbasis Teknologi Blockchain .............................. 63
4.4 Dampak Sosial-Ekonomi Perdagangan Cryptocurrency ............... 67
4.5 Studi Komparatif: Regulasi Aset Digital di Negara Maju ............ 68
BAB 5 ASPEK HUKUM PERDATA DALAM JUAL BELI
CRYPTOCURRENCY ................................................................................... 71
5.1 Tinjauan Hukum Transaksi Cryptocurrency ................................. 71
5.2 Validitas Perjanjian dan Unsur Sahnya Transaksi Digital ............ 74
v
5.3 Status Kepemilikan dan Pengalihan Aset Kripto .......................... 75
5.4 Risiko, Wanprestasi, dan Penyelesaian Sengketa Perdata ............ 76
5.5 Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Dirugikan......................... 79
BAB 6 CYBERLAW DAN PENEGAKAN HUKUM DIGITAL ............... 82
6.1 Landasan dan Prinsip Cyberlaw Nasional..................................... 82
6.2 UU ITE dan Implementasinya terhadap Transaksi Kripto ............ 85
6.3 Tanggung Jawab Hukum Platform dan Penyedia Layanan .......... 89
6.4 Forensik Digital dan Pembuktian Elektronik ................................ 93
6.5 Mekanisme Penegakan dan Kerjasama Antar Lembaga ............... 97
BAB 7 KEBIJAKAN CYBERSECURITY NASIONAL ............................ 99
7.1 Strategi Nasional Cybersecurity Indonesia ................................... 99
7.2 Peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ............................ 101
7.3 Regulasi, Standar, dan Protokol Keamanan Siber....................... 102
7.4 Perlindungan Infrastruktur Kritis Digital .................................... 105
7.5 Perlindungan Data dan Privasi dalam Ekonomi Digital.............. 106
BAB 8 INTEGRASI BISNIS DIGITAL DAN HUKUM PERDATA ....... 108
8.1 Tantangan Sinergi Hukum dan Teknologi .................................. 108
8.2 Mekanisme Perlindungan Hukum pada Platform Bisnis Digital 110
8.3 Integrasi Sistem Pembayaran, Kontrak, dan Perlindungan
Konsumen ................................................................................... 112
8.4 Model Tata Kelola Hukum untuk Ekonomi Digital Nasional ..... 114
BAB 9 ANALISIS STUDI KASUS ........................................................... 115
9.1 Studi Kasus Nasional: Praktik Jual Beli Kripto di Indonesia...... 115
9.2 Analisis Kasus Internasional: Pelajaran dari Jepang dan
Singapura .................................................................................... 117
9.3 Evaluasi Efektivitas Regulasi dan Penegakan Hukum ................ 119
9.4 Tantangan Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan
Konsumen ................................................................................... 120
9.5 Rekomendasi Penguatan Regulasi dan Praktik Hukum .............. 121
BAB 10 PENUTUP .................................................................................... 124
10.1 Kesimpulan ................................................................................. 124
10.2 Rekomendasi ............................................................................... 128
10.3 Implikasi Buku bagi Pembaruan Hukum Digital ........................ 129
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 132
TENTANG PENULIS ................................................................................ 150
vi
BAB 1
PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi finansial dan bisnis digital mendorong
meningkatnya transaksi cryptocurrency di Indonesia, yang kini
diposisikan sebagai bagian dari aset keuangan digital dan diatur dalam
kerangka perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto oleh
OJK melalui POJK 27 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU P2SK.
Status aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan
menimbulkan berbagai hubungan hukum perdata, terutama dalam
bentuk perjanjian jual beli dan layanan platform exchange yang
memanfaatkan infrastruktur siber dan kontrak elektronik (Engle,
Maher, & Jones, 2025).
Di sisi lain, KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur
karakteristik aset digital seperti cryptocurrency sebagai objek perikatan
maupun objek jaminan kebendaan, sehingga sengketa wanprestasi atau
kerugian konsumen sering diselesaikan dengan konstruksi umum
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kondisi ini menimbulkan
ketidakpastian perlindungan hukum perdata, khususnya terkait
pengakuan smart contract, kedudukan bukti elektronik berbasis
blockchain, dan tanggung jawab penyelenggara platform kripto ketika
terjadi gagal serah, pencurian aset digital, atau kebocoran data pribadi
pengguna.
Ruang digital Indonesia sendiri diatur secara umum melalui UU
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
telah dua kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024, yang
memperjelas pengaturan mengenai transaksi elektronik, kontrak
1
BAB 2
KERANGKA TEORITIS DAN
KONSEPTUAL
2.1 KONSEP DASAR PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA
Konsep dasar perlindungan hukum perdata dalam konteks jual
beli cryptocurrency berintikan upaya melindungi hak dan kepentingan
para pihak (penjual, pembeli/investor, dan platform) melalui
pengaturan norma, mekanisme kontraktual, dan sarana penegakan
hukum ketika terjadi kerugian. Dalam integrasi bisnis digital,
perlindungan ini harus disesuaikan dengan karakter transaksi elektronik
dan risiko siber yang menyertai aset kripto. Adapun pengertian dan
tujuan perlindungan hukum perdata adalah:
a. Perlindungan hukum secara umum dipahami sebagai segala
upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa aman
bagi subjek hukum atas hak-haknya, baik melalui aturan yang
jelas maupun mekanisme penegakan dan pemulihan kerugian.
b. Dalam hukum perdata, perlindungan hukum diarahkan untuk
menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam
hubungan perikatan, mencegah penyalahgunaan posisi, dan
memberikan sarana ganti rugi ketika terjadi pelanggaran hak
(wanprestasi atau perbuatan melawan hukum).
Adapun asas dan bentuk perlindungan hukum perdata adalah sebagai
berikut:
a. Perlindungan hukum perdata bertumpu pada asas kepastian
hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam perjanjian, sehingga
21
BAB 3
HUKUM PERDATA DALAM
ERA DIGITAL
3.1 PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA DALAM EKONOMI
DIGITAL
Sebelum ada aturan khusus, sengketa konsumen diselesaikan
memakai KUHPerdata (perikatan, wanprestasi, perbuatan melawan
hukum) sehingga perlindungan bersifat umum dan kasus per kasus.
Gerakan perlindungan konsumen menguat sejak 1970-an, ditandai
berdirinya YLKI pada 11 Mei 1973 yang dikenal sebagai perintis
advokasi konsumen dan ikut menyusun naskah akademik RUU
Perlindungan Konsumen. UUPK (UU No. 8 Tahun 1999) disahkan 20
April 1999 dan berlaku sejak 20 April 2000, menjadi payung hukum
yang menegaskan hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha,
larangan klausula baku merugikan, dan mekanisme ganti rugi yang
lebih eksplisit.
Perkembangan hukum perdata dalam ekonomi digital
menunjukkan pergeseran dari hubungan hukum yang berbasis interaksi
fisik menuju relasi kontraktual yang dimediasi teknologi (platform,
aplikasi, dan aset digital), termasuk dalam transaksi cryptocurrency.
Transformasi ini menuntut pembaruan konsep perikatan, pembuktian,
dan perlindungan hukum agar tetap mampu menjamin kepastian dan
keadilan bagi para pihak dalam bisnis digital. Literatur hukum perdata
kontemporer menjelaskan bahwa digitalisasi mengubah cara
terbentuknya perjanjian, cara pembuktian, serta profil risiko para pihak,
karena banyak perbuatan hukum kini terjadi melalui klik, tanda tangan
40
BAB 4
BISNIS DIGITAL DAN
KRIPTOEKONOMI
4.1 DINAMIKA BISNIS DIGITAL DI INDONESIA
Dinamika bisnis digital di Indonesia menunjukkan pertumbuhan
sangat cepat, dengan e-commerce, fintech, dan aset kripto menjadi
motor penting ekonomi digital dan sekaligus menimbulkan tantangan
regulasi, perlindungan konsumen, dan keamanan siber (Alnami et al.,
2025). Dalam konteks jual beli cryptocurrency, bisnis digital bergerak
dalam ekosistem keuangan digital terintegrasi yang menuntut
penyesuaian hukum perdata, cyberlaw, dan kebijakan cybersecurity
agar mampu mengawal inovasi tanpa mengabaikan perlindungan
hukum (Nguyen et al., 2025).
Berbagai studi memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia
akan mendekati atau melampaui 100 miliar USD pada 2025, didorong
oleh e-commerce, transportasi online, media digital, dan layanan
keuangan digital. Laporan lain memperkirakan transaksi ekonomi
digital Indonesia bisa mencapai sekitar Rp1.700–2.100 triliun pada
2025 sehingga menempatkan Indonesia sebagai pasar ekonomi digital
terbesar di ASEAN. Sektor perdagangan daring (e-commerce),
pembayaran digital, pinjaman online, dan online travel diprediksi
memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi digital,
dengan nilai perdagangan daring diproyeksikan mencapai ratusan
triliun rupiah. Dalam ekosistem ini, aset kripto dan fintech berperan
58
BAB 5
ASPEK HUKUM PERDATA
DALAM JUAL BELI
CRYPTOCURRENCY
5.1 TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY
Tinjauan hukum perdata atas transaksi cryptocurrency di
Indonesia berangkat dari kedudukannya sebagai komoditas/aset
investasi digital yang sah diperdagangkan, tetapi bukan alat
pembayaran yang sah, sehingga hubungan para pihak dinilai sebagai
hubungan perikatan/kontrak, bukan hubungan uang dalam arti mata
uang. Hal ini membuat jual beli cryptocurrency ditempatkan dalam
kerangka hukum perdata umum (KUH Perdata, UUPK) yang diperkaya
oleh pengaturan khusus aset kripto dan rezim transaksi elektronik (UU
Bagian 2 dari 5
ITE). Adapun status hukum transaksi cryptocurrency secara perdata
adalah (Hornuf et al., 2025):
a. Bank Indonesia menegaskan bahwa cryptocurrency bukan mata
uang dan tidak boleh digunakan sebagai alat pembayaran di
wilayah Indonesia berdasarkan UU Mata Uang dan peraturan BI
tentang kewajiban penggunaan Rupiah.
b. Melalui Bappebti, pemerintah menempatkan aset kripto sebagai
komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka,
bukan sebagai uang; brosur resmi Bappebti menyebut aset kripto
tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai instrumen
investasi dapat dikategorikan sebagai komoditas yang
diperdagangkan.
71
BAB 6
CYBERLAW DAN PENEGAKAN
HUKUM DIGITAL
6.1 LANDASAN DAN PRINSIP CYBERLAW NASIONAL
Landasan dan prinsip cyberlaw nasional pada dasarnya bertumpu
pada konstitusi (UUD 1945), asas-asas umum hukum (kepastian,
keadilan, kemanfaatan), serta pengaturan khusus dalam UU ITE dan
regulasi turunannya, yang kemudian dipadukan dengan kebijakan
cybersecurity nasional dan rezim pengaturan aset kripto oleh Bappebti–
OJK. Dalam konteks jual beli cryptocurrency, kerangka ini berfungsi
untuk mengakui transaksi kripto sebagai transaksi elektronik atas
komoditas/aset keuangan digital, mengatur kontrak elektronik dan
perlindungan perdata para pihak, sekaligus memastikan keamanan
sistem dan infrastruktur digital secara nasional (Haas, 2023).
UU ITE No. 1/2024 lindungi transaksi digital cryptocurrency dari
penipuan (Pasal 28) dan akses ilegal (Pasal 30) melalui sanksi pidana
hingga 6 tahun penjara. Exchange wajib verifikasi identitas pengguna
untuk cegah money laundering dalam jual beli crypto. Pengaduan
transaksi ilegal ditangani polisi cyber dengan bukti blockchain sebagai
alat bukti primer. UU ITE No. 1/2024 lindungi transaksi digital
cryptocurrency dari penipuan (Pasal 28) dan akses ilegal (Pasal 30)
melalui sanksi pidana hingga 6 tahun penjara. Exchange wajib
verifikasi identitas pengguna untuk cegah money laundering dalam jual
beli crypto. Pengaduan transaksi ilegal ditangani polisi cyber dengan
bukti blockchain sebagai alat bukti primer.
82
BAB 7
KEBIJAKAN CYBERSECURITY
NASIONAL
7.1 STRATEGI NASIONAL CYBERSECURITY INDONESIA
Perpres 47/2023 bentuk SKSN dengan 8 sasaran strategis: tata
kelola siber, manajemen risiko, kesiapsiagaan, respons insiden,
pemulihan, SDM siber, teknologi kriptografi nasional, dan kerja sama
internasional. Sasaran ini lindungi 17 sektor prioritas termasuk
keuangan digital dan perdagangan aset kripto dari serangan
ransomware hingga DDoS. Implementasi tahunan dievaluasi oleh
Dewan Keamanan Siber Nasional. Perpres 47 Tahun 2023 memang
membentuk Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) yang memuat
sasaran strategis di bidang tata kelola, manajemen risiko, peningkatan
kesiapsiagaan, respons dan pemulihan insiden, pengembangan SDM,
penguatan teknologi (termasuk kriptografi nasional), serta kerja sama
internasional. Sasaran ini diarahkan untuk melindungi sektor-sektor
prioritas infrastruktur informasi kritikal nasional, yang mencakup
layanan keuangan dan sistem perdagangan digital yang rentan terhadap
serangan seperti ransomware dan DDoS, dengan koordinasi kebijakan
berada di tingkat nasional dan pelaksanaan teknis banyak melibatkan
BSSN sebagai otoritas keamanan siber (Sulubara, Seri Mughni Lubis,
Hidayati Purnama, Simbolon, 2024).
SKSN merumuskan sejumlah sasaran strategis yang pada
pokoknya meliputi penguatan tata kelola keamanan siber, manajemen
risiko, peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan, perlindungan
99
BAB 8
INTEGRASI BISNIS DIGITAL
DAN HUKUM PERDATA
8.1 TANTANGAN SINERGI HUKUM DAN TEKNOLOGI
Bisnis crypto wajib terapkan keamanan sistem informasi per Bab
IV POJK 27/2024, termasuk enkripsi end-to-end dan multi-factor
authentication. Penyelenggara integrasikan ISO 27001 dengan
pengawasan OJK untuk lindungi transaksi jual beli aset digital. Audit
tahunan independen verifikasi kepatuhan terhadap standar nasional
cybersecurity (Seri Mughni Sulubara, Murthada, 2023). Kewajiban
keamanan sistem informasi untuk bisnis kripto diatur cukup kuat dalam
rezim OJK, tetapi detail teknis di paragraf kamu sebagian berasal dari
pedoman/penerapan praktik terbaik, bukan bunyi eksplisit pasal dalam
POJK 27/2024. Integrasi cybersecurity dalam bisnis crypto di Indonesia
ditegaskan melalui POJK No. 27 Tahun 2024 yang mewajibkan
penyelenggara perdagangan aset keuangan digital untuk menjamin
keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber,
sebagai bagian dari tata kelola dan manajemen risiko yang diawasi
OJK. Bursa dan pedagang aset keuangan digital diwajibkan memiliki
sistem pengawasan dan pelaporan perdagangan, pengamanan sistem
informasi, serta pegawai bersertifikasi di bidang audit dan keamanan
sistem informasi (CISA dan CISSP) sebagai bentuk penguatan
pengawasan dan pengamanan transaksi aset keuangan digital (Seri
Mughni Sulubara, Hidayati Purnama Lubis, Nanci Yosepin Simbolon,
2024).
108
BAB 9
ANALISIS STUDI KASUS
9.1 STUDI KASUS NASIONAL: PRAKTIK JUAL BELI KRIPTO DI
INDONESIA
KUHPerdata belum eksplisit akui cryptocurrency sebagai objek
jaminan fidusia per Pasal 1142, padahal aset digital bernilai tinggi
cocok untuk agunan pinjaman. Status komoditas Bappebti/OJK batasi
penggunaan crypto sebagai collateral di perbankan konvensional. Perlu
revisi PP Fidusia No. 106/2019 untuk sertifikasi blockchain sebagai
bukti kepemilikan sah. Secara perdata, memang belum ada pengaturan
eksplisit yang mengakui cryptocurrency sebagai objek jaminan
kebendaan seperti fidusia, sehingga pemanfaatannya sebagai agunan
masih problematis meskipun nilai ekonominya tinggi. Adapun pola
praktik jual beli kripto di Indonesia dilakukan dengan cara:
a. Aset kripto diakui sebagai komoditas digital yang
diperdagangkan melalui pedagang fisik aset kripto berizin (awal-
nya di bawah Bappebti, kini beralih ke OJK dalam kerangka UU
P2SK dan regulasi ITSK/Aset Keuangan Digital).
b. Praktik umum: pengguna membuka akun di exchange, menjalani
KYC, menyetor rupiah, melakukan trading/holding kripto, dan
menyimpan aset di wallet exchange atau wallet pribadi; seluruh
proses ini berbasis kontrak elektronik dan bukti digital (log, data
blockchain).
KUHPerdata dan rezim jaminan fidusia yang berlaku masih
disusun dengan asumsi “benda” konvensional (bergerak/tidak bergerak,
berwujud/tidak berwujud), tanpa menyebut aset kripto secara tegas,
115
BAB 10
PENUTUP
10.1 KESIMPULAN
Perlindungan hukum perdata transaksi jual beli cryptocurrency
kuat melalui Pasal 1320 KUHPerdata dan UU No. 8/1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Transisi OJK via POJK 27/2024 tingkatkan
pengawasan, namun integrasi dengan kebijakan cybersecurity nasional
Perpres 47/2023 masih perlu penguatan regulasi lintas lembaga.
Kerangka cyberlaw Indonesia via UU ITE No. 1/2024 lindungi
konsumen dari risiko digital secara komprehensif (Hapsari &
Pambayun, 2023).
Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sah perjanjian
(kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal) yang
juga berlaku bagi perjanjian elektronik jual beli cryptocurrency,
sehingga sengketa pada dasarnya dianalisis sebagai wanprestasi atau
perbuatan melawan hukum. UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen memberi hak atas informasi yang benar,
keamanan, dan ganti rugi jika barang/jasa (termasuk layanan platform
digital) merugikan konsumen, sehingga memperkuat posisi nasabah
kripto di ranah perdata.
Transisi pengawasan aset kripto ke OJK melalui POJK 27/2024
menambah lapisan perlindungan lewat pengaturan tata kelola,
manajemen risiko, keamanan sistem informasi, dan kewajiban
perlindungan konsumen bagi penyelenggara perdagangan aset
keuangan digital. Perpres 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan
Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber menetapkan arah kebijakan
124
DAFTAR PUSTAKA
Abiramasundari, S., & Ramaswamy, V. (2025). Cacography based
Ransomware Email Phishing Attack Prevention using Language Pack
Tuned Transformer Language Model. Scientific Reports, 15(1), 1–19.
https://doi.org/10.1038/s41598-025-06530-8
Adaramola, O. (2025). Assessing the role of the Intergovernmental Action
Group Against Money Laundering in West Africa (GIABA) in light
of virtual assets and cross-regional cryptocurrency-based money
laundering in Nigeria. Journal of Economic Criminology, 7(October
2023), 100129. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100129
Adi, Prasetyo, Handri, Eko Yan, Sensuse, D. I. (2024). Information System
Approaches in Cybersecurity. Procedia Computer Science,
234(May), 1372–1379.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.135
Agung, A., Hafrida, & Erwin. (2022). PAMPAS : Journal Of Criminal
Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime. 3, 212–222.
https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367
Ah Mand, A. (2025). Cryptocurrency returns and cryptocurrency uncertainty:
a time–frequency analysis. Financial Innovation, 11(1).
https://doi.org/10.1186/s40854-024-00734-z
Ahmmed, F., Boadi, B. Y., & Guillemette, M. (2025). Margin Trading and
Cryptocurrency Investment Among U.S. Investors: Evidence from the
National Financial Capability Study. Journal of Risk and Financial
Management, 18(7), 1–25. https://doi.org/10.3390/jrfm18070373
Aini, A. N., Putri, A. J., Adhnin, G. A., & Girsang, R. (2025). Urgensi
Penguatan Pengawasan Terhadap Kolaborasi antara Bank Dengan
Fintech Lending Dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia.
Media Hukum Indonesia (MHI), 2(6), 288–293.
https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312
Akeiber, H. J. (2025). A comprehensive study of Cybercrime and Digital
Forensics through Machine Learning and AI. Al-Rafidain Journal of
Engineering Sciences Vol., 3(1), 369–395.
https://doi.org/https://doi.org/10.61268/hff1pp49
132
Akub, M. S. (2020). Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime)
Dalam Sistem Hukum Indonesia. Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum,
21(2), 85–93. https://doi.org/10.33096/aijih.v21i2.19
Alhadidi, I., Nweiran, A., & Hilal, G. (2024). The influence of Cybercrime
and legal awareness on the behavior of university of Jordan students.
Heliyon, 10(12), e32371.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32371
Almeida, J., & Gonçalves, T. C. (2025). Cryptocurrencies and Economic
Sanctions. North American Journal of Economics and Finance,
102537. https://doi.org/10.1016/j.najef.2025.102537
Alnami, H., Mohzary, M., Assiri, B., & Zangoti, H. (2025). An Integrated
Framework for Cryptocurrency Price Forecasting and Anomaly
Detection Using Machine Learning. Applied Sciences (Switzerland),
15(4), 1–14. https://doi.org/10.3390/app15041864
Alqudhaibi, A., Albarrak, M., Jagtap, S., & Williams, N. (2025). Securing
industry 4.0: Assessing cybersecurity challenges and proposing
strategies for manufacturing management. Cyber Security and
Applications, 3(July), 100067.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.csa.2024.100067
Alrasheed, R. A. R. (2025). Building Public Trust in Bahrain: Leveraging
Artificial Intelligence to Combat Financial Fraud and Terrorist
Financing Through Cryptocurrency Tracking. Social Sciences, 14(5).
https://doi.org/10.3390/socsci14050308
Alzubaidi, A. (2021). Measuring the level of cyber-security awareness for
cybercrime in Saudi Arabia. Heliyon, 7(June), e06016.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06016
Amsyar, I., Christopher, E., Dithi, A., Khan, A. N., & Maulana, S. (2020). The
Challenge of Cryptocurrency in the Era of the Digital Revolution : A
Review of Systematic Literature. Aptisi Transactions on
Technopreneurship (ATT), 2(2), 153–159.
https://doi.org/https://doi.org/10.34306/att.v2i2.96
Anas, M., Shahzad, S. J. H., & Yarovaya, L. (2024). The use of high-
frequency data in cryptocurrency research: a meta-review of literature
with bibliometric analysis. Financial Innovation, 10(1).
https://doi.org/10.1186/s40854-023-00595-y
133
Arisandy, Y. O. (2021). Penegakan Hukum terhadap Cyber Crime Hacker.
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 1(3),
162–169. https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11264
Arroyabe, M. F., Arranz, C. F. A., De Arroyabe, I. F., & de Arroyabe, J. C. F.
(2024). Revealing the realities of cybercrime in small and medium
enterprises: Understanding fear and taxonomic perspectives.
Computers and Security, 141(February), 103826.
https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.103826
Arroyabe, M. F., Arranz, C. F. A., Fernandez, I., Arroyabe, D., Carlos, J., &
Arroyabe, F. De. (2024). Revealing the realities of cybercrime in
small and medium enterprises : Understanding fear and taxonomic
perspectives. Computers & Security, 141(April), 103826.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.103826
Astuti, I. D., Rajab, S., & Setiyouji, D. (2022). Cryptocurrency Blockchain
Technology in the Digital Revolution Era. Aptisi Transactions on
Technopreneurship (ATT), 4(1), 9–15.
https://doi.org/https://doi.org/10.34306/att.v4i1.216
Avino, D. E. (2024). Contingent Claims and Hedging of Credit Risk with
Equity Options. The Review of Asset Pricing Studies, 14(March),
310–347. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/rapstu/raae005
Azrica, H., & Sulubara, S. M. (2023). Legalitas Transaksi E Commerce Dalam
Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih
Muamalah. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 1(3), 296–318.
https://doi.org/https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1305
Bakhri, S., & layaman, Iqbal Alfan, M. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan
Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology
Lending the Role of the Cirebon Financial Services Authority in the
Protection of Financial Consumers of Lending Technology. Journal
of Islamic Accounting Research, 3(1), 1–22.
Ballis, A., Karagiorgis, A., Anastasiou, D., & Kallandranis, C. (2025a).
Cryptocurrency dynamics during global crises: Insights from
Bitcoin’s interplay with traditional markets. International Review of
Economics and Finance, 103(June).
https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104512
134
Ballis, A., Karagiorgis, A., Anastasiou, D., & Kallandranis, C. (2025b).
Cryptocurrency dynamics during global crises: Insights from
Bitcoin’s interplay with traditional markets. International Review of
Economics and Finance, 103(June), 104512.
https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104512
Bernovskis, A., Sceulovs, D., & Stibe, A. (2024). Society 5 . 0 : Shaping the
Bagian 3 dari 5
future of e-commerce. Journal of Open Innovation: Technology,
Market, and Complexity, 10(4), 100391.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100391
Bommer, W. H., Milevoj, E., & Rana, S. (2023). The intention to use
cryptocurrency: A meta-analysis of what we know. Emerging
Markets Review, 55(July 2022), 100962.
https://doi.org/10.1016/j.ememar.2022.100962
Botta, A., Rotbei, S., Zinno, S., & Ventre, G. (2023). Intelligent Systems with
Applications Cyber security of robots : A comprehensive survey.
Intelligent Systems with Applications, 18(May), 200237.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iswa.2023.200237
Brown, L. (2023). Trusts and credit risk : the Quistclose trust and lenders ’
risks in loan finance. Trusts & Trustees, 29(5), 402–409.
https://doi.org/https://doi.org/10.1093/tandt/ttad017
Cary, M. (2024). Herding and investor sentiment after the cryptocurrency
crash: evidence from Twitter and natural language processing.
Financial Innovation, 10(1). https://doi.org/10.1186/s40854-024-
00663-x
Chen, Z. (2025). From Disruption to Integration: Cryptocurrency Prices,
Financial Fluctuations, and Macroeconomy. Journal of Risk and
Financial Management, 18(7). https://doi.org/10.3390/jrfm18070360
Cheraghali, H., Molnár, P., Storsveen, M., & Veliqi, F. (2024). The impact of
cryptocurrency-related cyberattacks on return, volatility, and trading
volume of cryptocurrencies and traditional financial assets.
International Review of Financial Analysis, 95(PB), 103439.
https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103439
Collier, B., & Clayton, R. (2025). Peer ( ing ) pressure : a cybersecurity
intervention at global scale in the internet infrastructure. Journal of
Cybersecurity, 11(August), 1–14.
https://doi.org/https://doi.org/10.1093/cybsec/tyaf014
135
Collier, B., Clayton, R., Hutchings, A., & Thomas, D. (2021). Cybercrime is
( often ) boring : Infrastructure and alienation in a deviant subculture.
The British Journal of Criminology, 61(April), 1407–1423.
https://doi.org/10.1093/bjc/azab026
Dang, T. H. N., Balli, F., Balli, H. O., & Kilic, I. (2025). Demographic-
governance factors shaping cryptocurrency holding behavior.
Finance Research Letters, 85(PD), 108143.
https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.108143
Danova, M. S. A., & Nugroho, W. C. (2025). Perjanjian Baku yang di Atur
Otoritas Jasa Keuangan Pada Pinjaman Online. Media Hukum
Indonesia (MHI), 2(7), 94–98.
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1548%0Ahtt
ps://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1548/168
4
Dantas, R. M., Firdaus, R., Jaleel, F., Mata, P. N., & Mata, N. (2022).
Systemic Acquired Critique of Credit Card Deception Exposure
through Machine Learning. Journal of Open Innovation: Technology,
Market, and Complexity, 8(August), 192.
https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ joitmc8040192
Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Tata
Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. Ekspose: Jurnal
Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 18(2), 868–876.
https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485
Dulisse, B., Fitch, C., Denis, J., & Connealy, N. (2025). Old techniques, new
technologies: Exploring patterns from scammers that commit
financial fraud via cryptocurrency. Journal of Economic Criminology,
9(June), 100178. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100178
Dwiyanto, S. A., & Asyidqi, A. T. (2025). Legalization of Deed of
Establishment of Limited Liability Company Fintech Without Permit
from Financial Services Authority ( OJK ). KRTHA BHAYANGKARA,
19(1), 163–175.
https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v19i1.3614
Engle, T. A., Maher, C. A., & Jones, M. (2025). Afraid of the unknown:
Crypto literacy and fear of online fraud. Journal of Economic
Criminology, 7(December 2024), 100135.
https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100135
136
Engle, T. A., Maher, C. A., & Nedelec, J. L. (2025). Sellin and Wolfgang
revisited : A partial replication and expansion considering
cybercrime. Journal of Criminal Justice Journal, 101(July), 102523
Contents.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2025.102523
Fadli, M., Widijowati, D., & Andayani, D. (2024). Pencurian Data Pribadi di
Dunia Maya (Phising Cybercrime) yang ditinjau dalam Perspektif
Kriminologi. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan
Kewirausahaan, 14(12).
https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4335
Fakhrullah, F., Xiao, D. D., Suplata, M., Khan, S., & Pawera, R. (2025).
Customer-Centric Value Assessment of Cryptocurrency Adaptation.
In Computational Economics (Issue 0123456789). Springer US.
https://doi.org/10.1007/s10614-025-10868-6
Gandasari, N. M., Hidayat, R. R., & Siswajanthy, F. (2025). Peran Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi fintech lending sebagai
instrumen ekonomi digital. Indonesian Journal of Islamic
Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(1), 399–408.
https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-ojk-
lt624e445a5e213/?page=3,
Ghazouani, I., Ghazouani, I., & Omri, A. (2025). Virtual influence , real
impact : Deciphering social media sentiment and its effects on
cryptocurrency market dynamics Iheb Ghazouani Ines Ghazouani
Abdelwahed Omri. Blockchain: Research and Applications, 100375.
https://doi.org/10.1016/j.bcra.2025.100375
Grobys, K., Kolari, J. W., Sandretto, D., Shahzad, S. J. H., & Äijö, J. (2025).
Cryptocurrency momentum has (not) its moments. In Financial
Markets and Portfolio Management (Issue 0123456789). Springer
Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/s11408-025-00474-9
Gulo, A. S., Lasmadi, S., & Nawawi, K. (2021). Cyber Crime dalam Bentuk
Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(2), 68–81.
https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574
Haas, T. C. (2023). Adapting cybersecurity practice to reduce wildlife
cybercrime. Journal OfCybersecurity, 1(June), 1–20.
https://doi.org/https://doi.org/10.1093/cybsec/tyad004
137
Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber
Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. Al-
Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(2),
400–426. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426
Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. (2023). Ancaman cybercrime di
Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. Jurnal Konstituen,
5(1), 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jk.v5i1.3208
Hasan, Z., Alfath, M. R., Mahardika, A., Rizaldi, R., & Rizqullah, W. (2024).
Peranan Cyber Law Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia.
Jurnal Komunikasi, 2(5), 337–345.
Haspada, D. (2025). Legal analysis of abuse of conditions in banking credit
agreements in Indonesia : implications for international consumer
protection in Indonesia : implications for international consumer
protection. Cogent Social Sciences, 11(1), 2492837.
https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2492837
Hikmatulloh, R., & Nurmiati, E. (2020). Analisis Strategi Pencegahan
Cybercrime Berdasarkan UU ITE Di Indonesia (Studi Kasus:
Penipuan Pelanggan Gojek). Kosmik Hukum, 20(2), 121.
https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.6449
Hornuf, L., Momtaz, P. P., Nam, R. J., & Yuan, Y. (2025). Cybercrime on the
ethereum blockchain. Journal of Banking and Finance, 175(July
2023), 107419. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2025.107419
Hutagalung, R. L., & Dwijayanthi, P. T. (2025). Pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan Dalam Konteks Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Peminjaman Dana Secara Online. Ethics and Law Journal: Business
and Notary, 3(2), 1–9. https://doi.org/10.61292/eljbn.265
Iwasaki, M. (2025). Banning ransomware payments: unintended effects on
cybersecurity investment and incident reporting. International
Cybersecurity Law Review, 6(1), 17–27.
https://doi.org/10.1365/s43439-025-00137-5
Jada, I., & Mayayise, T. O. (2024a). The impact of artificial intelligence on
organisational cyber security : An outcome of a systematic literature
review. Data and Information Management, 8(Desember), 100063.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dim.2023.100063
138
Jada, I., & Mayayise, T. O. (2024b). The impact of artificial intelligence on
organisational cyber security: An outcome of a systematic literature
review. Data and Information Management, 8(Desember), 100063.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dim.2023.100063
Javaid, M., Haleem, A., Pratap, R., & Suman, R. (2023). Towards insighting
cybersecurity for healthcare domains : A comprehensive review of
recent practices and trends. Cyber Security and Applications Journal,
1(March), 100016.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.csa.2023.100016
Jayanthiladevi, A., Natarajan, J., & Arjun, K. P. (2025). AI-Based
Cybersecurity Frameworks for 7G-Enabled Virtual Therapy
Platforms A. Cyber Security and Applications, 100099.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.csa.2025.100099
Joseph, T. E., Jahanger, A., Onwe, J. C., & Balsalobre-Lorente, D. (2024).
The implication of cryptocurrency volatility on five largest African
financial system stability. Financial Innovation, 10(1).
https://doi.org/10.1186/s40854-023-00580-5
Kajol, K., Devarakonda, S., Singh, R., & Baker, H. K. (2025). Drivers
influencing the adoption of cryptocurrency: a social network analysis
approach. Financial Innovation, 11(1).
https://doi.org/10.1186/s40854-025-00757-0
Kaur, Ramanpreet, Gabrijelˇciˇ, Duˇsan, Klobuˇcar, T. K. (2023). Artificial
intelligence for cybersecurity : Literature review and future research
directions. Information Fusion Journal, 97(April), 101804.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.inffus.2023.101804
Khattobov, U., Xamrayev, O., Eshev, F., & Urazaliev, J. (2025).
Connectedness Between Cryptocurrency and Precious Metal Markets.
SHS Web of Conferences, 216, 01001.
https://doi.org/10.1051/shsconf/202521601001
Kianpour, M., Kowalski, S. J., & Øverby, H. (2022). Advancing the concept
of cybersecurity as a public good. Simulation Modelling Practice and
Theory, 116(January), 102493.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.simpat.2022.102493
139
Kim, D. H., Vanheusden, F. J., & Kim, A. (2025). Forecasting cryptocurrency
markets using recurrence and time-frequency analysis-based machine
learning algorithms. Finance Research Letters, 85(PE), 108268.
https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.108268
Kim, K., Lee, S., Ramachandran, S., & Alzahrani, I. (2025). Cryptocurrency-
driven ransomware syndicates operating on the darknet: A focused
examination of the Arab world. Egyptian Informatics Journal,
30(January), 100665. https://doi.org/10.1016/j.eij.2025.100665
Konsumen, T. P., Nurul, Z., Rahmatiar, Y., Abas, M., & Sanjaya, S. (2025).
Dampak Pembayaran Elektronik Terhadap Perlindungan Konsumen
Dalam Perspektif Undang-Undang No . 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Morality : Jurnal Ilmu Hukum, 11(8), 120–
130. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v11i1.963
Kumar, A., Salo, J., & Bezawada, R. (2024). The effects of buy now , pay later
( BNPL ) on customers ’ online purchase behavior. Journal of
Retailing, 100(4), 602–617.
https://doi.org/10.1016/j.jretai.2024.09.004
Lazea, G. I., Balea-Stanciu, M. R., Bunget, O. C., Sumănaru, A. D., & Coraș,
A. M. G. (2025). Cryptocurrency Taxation: A Bibliometric Analysis
and Emerging Trends. International Journal of Financial Studies,
13(1). https://doi.org/10.3390/ijfs13010037
Li, Y., & Liu, Q. (2021a). A comprehensive review study of cyber-attacks and
cyber security ; Emerging trends and recent developments. Energy
Reports, 7(June), 8176–8186.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.126
Li, Y., & Liu, Q. (2021b). A comprehensive review study of cyber-attacks and
cyber security ; Emerging trends and recent developments. Energy
Reports, 7(July), 8176–8186.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.126
Li, Y., & Liu, Q. (2021c). A comprehensive review study of cyber-attacks and
cyber security; Emerging trends and recent developments. Energy
Reports, 7, 8176–8186. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.08.126
Luu, T. J., Samuel, B. M., Jones, M., & Barnes, J. C. (2025). Exploring how
the Dark Triad shapes cybercrime responses. Personality and
Individual Differences, 244(April), 113250.
https://doi.org/10.1016/j.paid.2025.113250
140
Maluleke, W., Motseki, M. M., Mokwena, R. J., Dlamini, S., Maluleke, W.,
Motseki, M. M., Mokwena, R. J., & Dlamini, S. (2021). The modus
operandi of perpetrators for credit card fraud in the Vaal Region,
South Africa. Cogent Social Sciences, 7(1), 1930337.
https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1930337
Markus Djarawula, Novita Alfiani, & Hanita Mayasari. (2023). Tinjauan
Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime)
Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal
Cakrawala Ilmiah, 2(10), 3799–3806.
https://doi.org/http://bajangjournal.com/index.php/JCI
Mawhayi, B., Botha, J., & Leenen, L. (2025). A Web Scraping Approach
Towards Cryptocurrency Investigations. European Conference on
Cyber Warfare and Security, 24(1), 445–454.
https://doi.org/10.34190/eccws.24.1.3557
Medoh, C., & Telukdarie, A. (2022). The Future of Cybersecurity : A System
Dynamics Approach. Procedia Computer Science, 200(April), 318–
326. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.230
Mumcu, E., Kılıç, O. H. T., & Başer, A. (2025). Cryptocurrency trading and
its relationship with other addictions among healthcare professionals
in Türkiye. PeerJ, 13(4), 1–15. https://doi.org/10.7717/peerj.19314
Murthada Murthada, & Seri Mughni Sulubara. (2022). Implementasi Hak
Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945. Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 1(4), 111–
121. https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426
Bagian 4 dari 5
Musshoff, O., Weber, R., & Danne, M. (2023). Farmers ’ preference for digital
credit : Does the delivery channel matter ? Q Open, 3(March), 1–24.
https://doi.org/https://doi.org/10.1093/qopen/qoad007
Nguyen, P., Nguyen, L. T., Vu, D., Vu, T., & Nguyen, T. (2025). Strategic
stakeholder analysis for Vietnam ’ s carbon credit system : a
neutrosophic approach. Journal of Open Innovation: Technology,
Market, and Complexity, 11(3), 100597.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100597
141
Onwuadiamu, G. (2025). Cybercrime in criminology; A systematic review of
criminological theories, methods, and concepts. Journal of Economic
Criminology, 8(February), 100136.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100136
Paquet-clouston, M., Paquette, S., Garcia, S., & Erquiaga, M. J. (2022).
Entanglement : cybercrime connections of a public forum population.
Journal OfCybersecurity, 1(Desember), 1–14.
https://doi.org/https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac010
Perdana, A., & Jhee Jiow, H. (2024). Crypto-Cognitive Exploitation:
Integrating Cognitive, Social, and Technological perspectives on
cryptocurrency fraud. Telematics and Informatics, 95(May), 102191.
https://doi.org/10.1016/j.tele.2024.102191
Perdana, A., Lee, W. E., Lim, C. Y., Pan, G., & Seow, P. (2025). Effects of
Ethics and Culture on One ’ s Trust in Cryptocurrencies : An Inter-
Country Configurational. Telematics and Informatics, 102315.
https://doi.org/10.1016/j.tele.2025.102315
Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan
pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap
Perbankan. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 1(1), 41–51.
https://doi.org/10.18196/jphk.1103
Pirkko, P. A. H. S., Goede, M. S. V. H., Merel, M. A. G. V. L., Steve, S. G.
A. V. D. W., & Rutger, E. R. L. (2025). Fear of cybercrime
victimisation : Examining the relationship between fear and
victimisation. Journal of Criminal Justice, 101(September), 102531.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2025.102531
Popal, D. F. T. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Mayantara
(Cyber Crime). Lex Administratum, XII(5), 1–12.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/51
005%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article
/download/51005/43956
Prümmer, J., Steen, T. Van, & Berg, B. Van Den. (2024). Computers &
Security A systematic review of current cybersecurity training
methods. Computers & Security, 136(July 2023), 103585.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103585
142
Purba, C. A., & Khairunnisa, I. L. L. (2025). Peran Pengawasan Otoritas Jasa
Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(6), 236–
242. https://doi.org/ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index June-
2025.
Purnama Santhi, N. N. P., & Nuarta, I. N. (2023). Penguatan Penegakan
Hukum Polri dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan
Cybercrime di Indonesia. SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary
Science, 2(1), 15–27. https://doi.org/10.62394/scientia.v2i1.40
Putri Hapsari, P., & Shafa Khairunnisa, S. (2025). Evaluasi Efektivitas
Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap
Kinerja Perbankan Di Indonesia. Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(4), 1427–
2446.
Qi, J., Zhang, Y., & Ouyang, C. (2025). Cryptocurrency Investments: The
Role of Advisory Sources, Investor Confidence, and Risk Perception
in Shaping Behaviors and Intentions. Journal of Risk and Financial
Management, 18(2), 1–20. https://doi.org/10.3390/jrfm18020057
Rachmadini, V. N. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar
Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang
Otoritas Jasa Keuangan. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan
Kajian Hukum, 18(2), 89–96. https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093
Rana, S. (2025). Enhancing Entrepreneurial Security in Cryptocurrency
Wallets Using Cloud Technology. Aptisi Transactions on
Technopreneurship (ATT), 7(2), 481–491.
https://doi.org/https://doi.org/10.34306/att.v7i2.483
Riska, Seri Mughni Sulubara, N. (2025). Analisis Hukum Peer To Peer
Lending Pada Platform Shopee Paylater Perspektif Kontrak
Elektronik dan Perlindungan Konsumen (Tahta Media (ed.)). CV.
Tahta Media Group.
Rodrigues, F., & Machado, M. (2025). High-Frequency Cryptocurrency Price
Forecasting Using Machine Learning Models: A Comparative Study.
Information (Switzerland), 16(4), 1–22.
https://doi.org/10.3390/info16040300
143
Rosita, D. P. (2025). Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan ( OJK )
Dalam Mengawasi Sektor Keuangan di Indonesia. Media Hukum
Indonesia (MHI), 2(6), 140–143.
https://doi.org/10.5281/zenodo.15573767 This
Saputra, B. S. P., & Hakim, M. H. A. (2025). Tinjauan POJK No . 77 Tahun
2016 Tentang Layanan Shopee Pinjam. PENG: Jurnal Ekonomi Dan
Manajemen, 2(1), 1993–1999.
https://doi.org/doi.org/10.62710/9w6aqx34
Sarefo, S., Mphago, B., & Dawson, M. (2023). An analysis of Botswana ’ s
cybercrime legislation. Procedia Computer Science, 219(2022),
1023–1033. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.380
Sarkar, G., & Shukla, S. K. (2023a). Behavioral analysis of cybercrime_
Paving the way for effective policing strategies. Journal of Economic
Criminology, 2(August), 100034.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100034
Sarkar, G., & Shukla, S. K. (2023b). Behavioral analysis of cybercrime:
Paving the way for effective policing strategies. Journal of Economic
Criminology, 2(October), 100034.
https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100034
Sarkar, G., & Shukla, S. K. (2023c). Behavioral analysis of cybercrime:
Paving the way for effective policing strategies. Journal of Economic
Criminology, 2(September), 100034.
https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100034
Scharnowski, S. (2024). Dark web traffic, privacy coins, and cryptocurrency
trading activity. Finance Research Letters, 67(PB), 105875.
https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105875
Schedvin, E. Von. (2021). Trade Credit And Product Pricing: The Role Of
Implicit Interest Rates. Journal Ofthe European Economic
Association, 19(2), 709–740. https://doi.org/10.1093/jeea/jvaa007
Sema, W., Yayeh, Y., & Abeshu, A. (2024). Cyber Security and Applications
Cyber security : State of the art , challenges and future directions.
Cyber Security and Applications, 2(October), 100031.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.csa.2023.100031
144
Seri Mughni Sulubara, Hidayati Purnama Lubis, Nanci Yosepin Simbolon, F.
R. (2024). Shopee Paylater Transactions in the Shopee Application In
Legal Perspective. Annual International Conference on Islamic
Economics and Business, 1(2), 64–71.
Seri Mughni Sulubara, Murthada, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap
White collar crime Insider Trading Dalam Pasar Modal. Jurnal Ilmiah
Penegakan Hukum, 10(2), 184–190.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v10i2.10445
Seri Mughni Sulubara, Yury Ulandary, Riska Riska, & Desi Purnama Sari.
(2023). Gen Z Wajib Tau! Edukasi dan Penguatan Pasal-Pasal UUD
1945 bagi Generasi Z (Pasca Milenal) bagi Siswa-Siswi SMA Negeri
4 Takengon. Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat
Indonesia, 2(4), 96–109. https://doi.org/10.58192/karunia.v2i4.1552
Shahzad, M. F., Xu, S., Lim, W. M., Hasnain, M. F., & Nusrat, S. (2024).
Cryptocurrency awareness, acceptance, and adoption: the role of trust
as a cornerstone. Humanities and Social Sciences Communications,
11(1). https://doi.org/10.1057/s41599-023-02528-7
Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiartha, I. N. G. (2020).
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk
Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2),
334–339. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2553.334-339
Stern, L. (2025). Regulating cryptocurrencies in a post-pandemic global
economy: A comparative legal analysis of the EU, the US, and Russia.
Journal of Economic Criminology, 9(August), 100183.
https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100183
Steven Nathanael, B., Ridorti, A., Fitriadi, D., Sari, D., Ekonomi, I., & Bangka
Belitung, U. (2025). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam
Mengawasi dan Mengatur Implementasi Danantara. Jurnal Ilmiah
Ekonomi Dan Bisnis, 16(1), 42–48.
https://doi.org/10.33087/eksis.v16i1.498
Stupak, V. (2025). Economic Risk and Cryptocurrency: What Drives Global
Digital Asset Adoption? Journal of Risk and Financial Management,
18(8), 1–22. https://doi.org/10.3390/jrfm18080453
145
Sulich, A., & Rutkowska, Małgorzata, Krawczyk-Jezierska, A. (2021).
Sustainable Development Cybersecurity and Sustainable
Development. Procedia Computer Science, 192, 20–28.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.08.003
Sulubara, Seri Mughni, Lubis, Hidayati Purnama, Simbolon, Nanci Yosepin,
Razi, F. (2024). Teori Hukum Perdata (Studi Kasus: Transaksi E-
Commerce Shopee Paylater (Tahta Media (ed.); Edisi Pert). CV.
Tahta Media Group.
Sulubara, Seri Mughni, Tasril, Virdyra, N. (2025). Pengantar Hukum Siber
(Cybercrime) di Indonesia. CV. Meida Sains Indonesia.
Sulubara, Seri Mughni, I. (2024). Regulasi dan Lisensi Mengenai
Perlindungan Hukum Investor di Platform Fintech Peer-To-Peer
Lending dalam Hukum Konvensional. Jurnal Hukum, Politik Dan
Ilmu Sosial, 3(4), 431–442.
https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4499
Sulubara, Seri Mughni Lubis, Hidayati Purnama, Simbolon, N. Y. (2024).
Legal Review of Electronic Commerce-Based Buying and Selling on
the Shopee Platform Against Consumers Using Shopee PayLater.
Proceeding of IROFONIC 2024, Proceeding(02), 392–402.
Sulubara, S. M. (2024a). Konsep Dakwah Islam Berguru dalam Hukum Adat
Gayo Bagi Masyarakat Suku Gayo Aceh Tengah. Mandub : Jurnal
Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(2), 408–417.
https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1404
Sulubara, S. M. (2024b). Menyajikan Berbagai Insiden Cybercrime yang
Terjadi di Indonesia , Termasuk Pencurian Data dan Peretasan Situs
Web Pemerintah. Konsensus: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi,
1(6), 199–206.
https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.692
Sulubara, S. M. (2024c). Perlindungan Data Pribadi dalam Kasus
Ransomware : Apa Kata Hukum ? Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan
Administrasi Negara, 2(4), 426–434.
https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1823
Sulubara, S. M. A. A. (2024). Legalitas Fintech Peer To Peer Lending
Pinjaman Online dalam Aspek Hukum Konvensional. MANDUB:
Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(2), 177–187.
https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1184
146
Sulubara, S. M., Fauzi, H., Muslim, B., Ferdiansyah, M. F., & Musmulyadi,
M. (2025). Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan
Penegakan Hukum Pidana di Era Digital : Antara Regulasi ,
Pembuktian , dan Ancaman Cybercrime. Jurnal Riset Rumpun Ilmu
Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(2), 539–552.
https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4990
Sulubara, S. M., Lubis, H. P., & Simbolon, N. Y. (2024). Legality Of Shopee
Paylater Payments For Shopee Platform E-Commerce Transactions In
Conventional Law. DELEGALATA Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 247–
256. https://doi.org/10.30596/dll.v9i2.20414
Sulubara, S. M., & Tasril, Virdyra, N. (2025). Legal Protection Of Cybercrime
Crimes From Ransomware Attacks And Evaluation Of The Cyber
Security And Resilience Bill 2025 In Indonesia ’ S Defense. DE
LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 10(December), 287–297.
https://doi.org/10.30596/dll.v10i2.25786
Sulubara, S. M., Tasril, V., & Nurkhalisah. (2025). Perlindungan Hukum
Tindak Pidana Cybercrime Dalam Cyberlaw Di Indonesia:
Perkembangan Tekhnologi Dan Tantangan Hukum Dalam
Mewujudkan Cybersecurity (Edisi Pert). Tahta Media.
Sundarasen, S., & Saleem, F. (2025). From Tweets to Trades: A Bibliometric
and Systematic Review of Social Media’s Influence on
Cryptocurrency. International Journal of Financial Studies, 13(2), 1–
19. https://doi.org/10.3390/ijfs13020087
Taherdoost, H. (2022). Cybersecurity vs . Information Security. Procedia
Computer Science, 215(June), 483–487.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.050
Teichmann, F. (2023). Ransomware attacks in the context of generative
artificial intelligence—an experimental study. International
Cybersecurity Law Review, 4(4), 399–414.
https://doi.org/10.1365/s43439-023-00094-x
Tonhauser, M., & Ristvej, J. (2023). Cybersecurity Automation in Countering
Cyberattacks. Transportation Research Procedia, 74, 1360–1365.
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.11.283
147
Touhami, K., Abidi, I., Nsaibi, M., & Mejri, M. (2025). Can Environmental
Variables Predict Cryptocurrency Returns? Evidence from Bitcoin,
Ethereum, and Tether Using a Time-Varying Coefficients Vector
Autoregression Model. Risks, 13(4).
https://doi.org/10.3390/risks13040072
Umami, S. H., & Fithry, A. (2024). Mekanisme Penyidikan Dan Penuntutan
Tindak Pidana Cybercrime: Tinjauan Hukum Indonesia. Prosiding
SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi,
2(1), 114–120. https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3129
Vera-cossio, D. (2022). Targeting Credit Through Community Members.
Journal Ofthe European Economic Association 2022, 20(2), 778–
821. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jeea/jvab036
Widijowati, D. (2022). Legal Complexity in Dealing with Cyber Crime in
Indonesia. Research Horizon, 2(6), 597–606.
https://doi.org/https://journal.lifescifi.com/index.php/RH/index
Legal
Wissink, I. B., Standaert, J. C. A., Jan, G., Stams, J. M., Asscher, J. J., &
Assink, M. (2023). Risk factors for juvenile cybercrime : A meta-
analytic review. Aggression and Violent Behavior, 70(April 2021),
101836. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.101836
Wright, D., & Kumar, R. (2023). Assessing the socio-economic impacts of
cybercrime. Societal Impacts, 1(1–2), 100013.
https://doi.org/10.1016/j.socimp.2023.100013
Bagian 5 dari 5
Yulianto, S., Soewito, B., Gaol, F. L., & Kurniawan, A. (2025). Enhancing
cybersecurity resilience through advanced red-teaming exercises and
MITRE ATT&CK framework integration: A paradigm shift in
cybersecurity assessment. Cyber Security and Applications,
3(January), 100077.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.csa.2024.100077
Zhang, P., Xu, K., Huang, J., & Qi, J. (2024). Investor sentiment and the
holiday effect in the cryptocurrency market: evidence from China.
Financial Innovation, 10(1). https://doi.org/10.1186/s40854-024-
00639-x
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
148
Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.
Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
149
TENTANG PENULIS
Seri Mughni Sulubara, S.H., M.H, lahir di Medan, 18
Desember 1986. Beliau menyelesaikan S-1 dan S-2
Magister Hukum konsentrasi hukum Perdata/Bisnis
di Universitas Sumatera Utara, Medan. Saat ini
beliau bekerja sebagi dosen tetap Fakultas Ilmu
Sosial dan Humaniora Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh,
Bireun. Beliau aktif dalam mengerjakan kegiatan
catur dharma dalam bidang muhammadiyah,
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Saat ini beliau memiliki berbagai publikasi ilmiah jurnal penelitian dan
pengabdian masyarakat terakreditasi nasional dan internasional. Beliau pun
aktif menulis buku referensi, buku monograf, buku ajar, prosiding nasional
dan internasional terpublikasi.
Rizky Maulana, S.Kom., M.Kom, lahir di Matang
Glumpang Dua, 05 November 1992. Beliau
menyelesaikan S-1 Teknik informatika di
Universitas Almuslim dan S-2 Teknik informatika
di Univeristas Sumatera Utara. Saat ini beliau
bekerja sebagi dosen tetap Fakultas Ilmu Komputer
dan Teknologi Informasi (FIKTI) Universitas
Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Bireun. Beliau
aktif dalam mengerjakan kegiatan catur dharma
dalam bidang muhammadiyah, pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat. Beliau aktif
mengimplementasikan catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah, yang
meliputi kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat, sekaligus penguatan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
150
Nurkhalisah Lahir di Bireun, 1 agustus 2003.
Beliau adalah mahasiswi aktif Fakultas Ilmu Sosial
dan Humaniora Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh,
Bireun.
151